Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Erick Thohir Optimistis Target Dividen BUMN Rp90 Triliun Tercapai

    Erick Thohir Optimistis Target Dividen BUMN Rp90 Triliun Tercapai

    JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir optimistis target setoran dividen atau bagi hasil keuntungan perusahaan pelat merah ke negara tahun 2025 sebesar Rp90 triliun dapat tercapai.

    “Untuk yang target tahun ini Rp90 triliun. Saya rasa karena performance-nya di tahun 2024 untuk dividen 2025 aman,” tuturnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Selasa, 13 Februari.

    Erick bilang perusahaan pelat merah telah mengalokasikan dividen untuk negara sebesar Rp20,5 triliun per Januari 2025. Artinya, tersisa Rp69,5 triliun lagi dari total target dividen di 2025.

    “Tadi saya cek juga, alhamdulillah sudah terindikasi walaupun confirm angkanya itu Rp20,5 triliun yang akan dialokasikan buat negara Januari ini,” ujar Erick.

    Terkait dengan target dividen tahun 2026, Erick mengaku tidak bisa menyampaikannya. Sebab, dua bilang setoran dividen di 2026 akan dipengaruhi oleh performa perusahaan di tahun ini.

    “Untuk dividen 2026, saya mohon maaf belum bisa menjawab sekarang. Karena kami melihat kondisi makronya juga,” tuturnya.

    Di siai lain, Erick juga melihat potensi kerja sama dengan beberapa negara untuk membantu performa BUMN di tengah tantangan yang dihadapi di tahun ini. Seperti Turki, Amerika Serikat, Filipina, India dan Jepang.

    “Nah ini yang kita coba lihat potensi-potensinya. Plus kemarin yang dengan Turki itu juga kita surplus kalau enggak salah Rp1,5 miliar,” tuturnya.

    “Jadi mungkin ini coba kita lihat potensi perdagangan south-south juga implikasi dengan BUMN, tentu konteksnya tidak menyeluruh, tapi potensi itu yang kita lihat untuk kinerja tahun ini,” sambungnya.

  • Kriminal kemarin, praperadilan Hasto ditolak lalu Vadel jadi tersangka

    Kriminal kemarin, praperadilan Hasto ditolak lalu Vadel jadi tersangka

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa terkait kriminalitas di Jakarta pada Kamis (13/2 antara lain gugatan praperadilan yang diajukan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditolak hakim PN Jaksel, modus pengoplosan elpiji 3 kilogram (kg) hingga Vadel Badjideh jadi tersangka kasus persetubuhan anak Nikita Mirzani.

    Berikut rangkumannya:

    1. Hakim PN Jaksel tolak praperadilan status tersangka Hasto Kristiyanto

    Jakarta (ANTARA) – Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto menolak gugatan praperadilan status tersangka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait dugaan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI periode 2019-2024, Harun Masiku.

    “Permohonan tidak dapat diterima. Demikian putusan hakim,” kata Djuyamto dalam sidang putusan gugatan praperadilan penetapan tersangka Hasto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Ini modus pengoplosan elpiji 3 kg jadi 50 kg

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya membeberkan modus pengoplosan elpiji tiga kilogram (kg) subsidi menjadi elpiji 12 kg atau 50 kg non subsidi, menyusul pengungkapan kasus itu pada empat lokasi di Jakarta dan Bekasi.

    “Tabung gas kosong 12 kg atau 50 kg dijejerkan kemudian di bagian atasnya diberikan es batu untuk menjadi dingin,” ungkap Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirreskrimsus) Polda Metro Jaya AKBP Indrawienny Panjiyoga dalam jumpa pers, di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Pria di Kalideres bacok selingkuhan istrinya hingga tewas

    Jakarta (ANTARA) – Seorang pria berinisial SF (36) nekad membacok selingkuhan istrinya berinisial F hingga tewas di Jalan Prepedan Dalam, Kamal, Kalideres, Jakarta Barat, pada Rabu (12/2) malam.

    “Pelaku mengamuk, bawa senapan angin dan golok di lokasi kejadian. Berkat laporan warga, tim segera ke TKP dan menangkap pelaku dan barang bukti,” kata Kapolsek Kalideres Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Arnold Julius Simanjuntak saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    Arsip foto – Vadel Alfajar Bajideh atau VAB (19) memberikan keterangan terkait persetubuhan anak dan aborsi kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat (4/10/2024). (ANTARA/Luthfia Miranda Putri)

    4. Vadel Badjideh jadi tersangka kasus persetubuhan anak Nikita Mirzani

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Vadel Badjideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, Laura Meizani atau Lolly (17).

    “Iya ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Nurma Dewi kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Penggunaan obat keras ilegal dinilai berkaitan dengan kasus tawuran di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jakarta mengaitkan pengedaran ilegal obat keras seperti tramadol dan trihexyphenidyl (trihex) dengan fenomena tawuran yang marak terjadi di wilayah setempat.

    Ketua Tim Cegah Tangkal dan Siber BBPOM Jakarta Andrianto Nur Ichsan menyebut bahwa obat keras seperti tramadol dan trihex yang diminum dapat mengurangi rasa sakit, ketergantungan, halusinasi dan percaya diri yang tinggi.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Praperadilan Hasto Tak Diterima, Ini Kata PDIP

    Praperadilan Hasto Tak Diterima, Ini Kata PDIP

    Jakarta

    Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) tidak menerima gugatan praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy mengatakan sah tidaknya status tersangka terhadap Hasto belum diuji sebab putusan belum masuk dalam pokok perkara.

    Ronny mulanya menjelaskan bahwa putusan PN Jaksel tidak mengabulkan maupun menolak gugatan yang diajukan Hasto. Dia menjelaskan permohonan praperadilan yang diajukan tidak diterima lantaran tidak memenuhi syarat secara administratif.

    “Putusan hakim ini tidak mengabulkan atau menolak gugatan praperadilan kami. Putusan hakim adalah tidak dapat menerima permohonan pra peradilan karena secara administratif tidak memenuhi syarat. Karena ada penggabungan dua sprindik terkait suap dan obstruction of justice. Namun menurut kami sesungguhnya hal ini tidak menjadi masalah karena objeknya sama, tersangkanya sama. Tapi kami menghormati tafsir hakim terhadap hal tersebut,” tuturnya.

    Ronny kemudian menyampaikan putusan tersebut belum mengacu pada objek pengujian penetapan tersangka. Dia menyebut status tersangka belum diuji sah atau tidaknya.

    “Pertimbangan hakim dalam keputusan hari ini belum mengacu pada objek pengujian, yakni objek penetapan tersangka terhadap Mas Hasto Kristiyanto. Mengenai sah atau tidaknya status tersangka belum diuji karena belum masuk pokok perkara,” jelasnya.

    Dia menuturkan pihaknya tengah mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan praperadilan baru atau tidak. Ronny menyampaikan semuanya belum selesai.

    “Tim hukum PDI Perjuangan akan segera memutuskan apakah akan mengajukan permohonan pra peradilan baru berdasarkan putusan hakim tadi. Jadi, sekali lagi, kami perlu sampaikan bahwa, ini belum selesai. Tidak ada keputusan bahwa substansi permohonan pra peradilan kami ditolak,” imbuhnya.

    Sebelumnya, hakim tunggal pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan tidak menerima permohonan praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hakim menyatakan praperadilan Hasto kabur atau tidak jelas.

    “Menyatakan permohonan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima,” kata hakim tunggal Djuyamto saat membacakan amar putusan dalam sidang di PN Jaksel, Kamis (13/2).

    Diketahui, permohonan gugatan praperadilan Hasto teregister dengan nomor 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel. Pemohon dalam gugatan ini Hasto Kristiyanto, sedangkan termohon adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cq pimpinan KPK.

    Praperadilan ini diajukan oleh Hasto setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama Harun Masiku dan merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto meminta agar status tersangkanya dinyatakan tidak sah.

    Harun Masiku sendiri ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR sejak Januari 2020. Harun diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Namun, selama lima tahun terakhir, keberadaan Harun Masiku belum diketahui.

    Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto dan pengacara Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru dalam kasus ini. Hasto juga diduga merintangi penyidikan Harun.

    (dek/dnu)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Bahlil Tak Mau Salahkan Siapa-siapa soal Kisruh Elpiji 3 Kg

    Bahlil Tak Mau Salahkan Siapa-siapa soal Kisruh Elpiji 3 Kg

    Bahlil Tak Mau Salahkan Siapa-siapa soal Kisruh Elpiji 3 Kg
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    menyatakan tidak ingin menyalahkan pihak manapun terkait kisruh yang terjadi pada distribusi
    elpiji 3 kg
    .
    Menurutnya, persoalan elpiji 3 kg telah selesai dan telah dilaporkan kepada Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil dalam acara perayaan Ulang Tahun ke-57 Fraksi Partai Golkar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (13/2/2025).
    “Saya sudah melaporkan ini kepada Bapak Presiden, setelah semua sudah selesai, dan saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa,” ungkap Bahlil.
    Bahlil mengakui bahwa kebijakan melarang pengecer menjual elpiji subsidi merupakan keputusan yang tidak populer.
    Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut diperlukan agar masyarakat dapat memperoleh elpiji 3 kg dengan harga yang lebih terjangkau.
    “Ini risiko memang. Kalau saya mau santai-santai saja, bisa dilobi. Tapi, Golkar kan harus memperjuangkan apa yang menjadi hak daripada rakyat,” tutur dia.
    Oleh karena itu, Bahlil menekankan bahwa ia tidak akan menyalahkan siapapun atas kekacauan yang ditimbulkan oleh kebijakannya.
    Ia menegaskan komitmennya untuk memperbaiki situasi tersebut. 
    “Jadi, pemimpin itu harus ambil risiko. Jangan pemimpin yang tidak ambil risiko,” kata Bahlil.
    Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan seluruh anggota kabinet, termasuk dirinya, untuk memastikan bahwa semua dana negara yang dialokasikan untuk kepentingan rakyat, terutama subsidi, dapat tersalurkan dengan baik.
    “Bapak Presiden Prabowo itu lagi memerintahkan kepada hampir semua anggota kabinetnya, khususnya kepada saya, agar memastikan seluruh uang negara yang telah dialokasikan untuk kepentingan rakyat, apalagi subsidi, harus kita memastikan untuk semuanya sampai ke rakyat,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Prabowo turun tangan dalam membereskan kekisruhan gas elpiji 3 kg. Kekacauan terjadi buntut dari kebijakan Kementerian ESDM yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia.
    Pada Jumat (31/1/2025) lalu, Kementerian ESDM menyatakan penjualan elpiji 3 kg melalui pengecer tidak akan diperbolehkan lagi mulai 1 Februari 2025.
    Wamen ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pengecer yang ingin tetap menjual elpiji subsidi harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina.
    “Jadi, pengecer kita jadikan pangkalan. Mereka harus mendaftarkan nomor induk perusahaan terlebih dulu,” ujar Yuliot.
    Usai kebijakan diberlakukan, kekacauan pun terjadi. Antrean dan kelangkaan gas elpiji subsidi terjadi di sana-sini.
    Bahkan, ada ibu-ibu lansia asal Pamulang, Tangerang Selatan yang meninggal karena diduga kelelahan usai mengantre LPG 3 kg.
    Bahlil pun mencoba mendatangi antrean di Pangkalan Gas LPG 3 kg di Kota Tangerang, Banten pada Selasa (4/2/2025) kemarin.
    Walhasil, Bahlil menjadi ‘bulan-bulanan’ warga yang marah karena mengantre gas elpiji subsidi.
    Salah satu warga, Effendi, meluapkan emosinya karena merasa kebijakan pemerintah semakin menyulitkan rakyat kecil.
    “Saya sekarang lagi masak, Pak, saya tinggal demi antre gas doang,” ujar Effendi di hadapan Bahlil.
    “Bukan masalah ambil gasnya, anak kami lapar, Pak, butuh makan, butuh kehidupan, logikanya berjalan dong, Pak,” lanjutnya dengan nada geram.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggaran Dipangkas Rp 2,032 Triliun, Kemlu RI: Berdampak Pada Perjalanan Dinas hingga Sewa Rumah – Halaman all

    Anggaran Dipangkas Rp 2,032 Triliun, Kemlu RI: Berdampak Pada Perjalanan Dinas hingga Sewa Rumah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 2,032 triliun dari anggaran semula Rp 9,8 triliun.

    Pemangkasan anggaran itu sebagai tindak lanjut dari keputusan pemerintah melakukan efisiensi anggaran di tahun 2025.

    “Baru saja kami juga menerima surat dari menteri keuangan mengenai detail angka efisiensi kementerian luar negeri yaitu menjadi sebesar Rp 2.032.137.571,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) Cecep Hermawan dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Cecep membeberkan pemangkasan anggaran tersebut akan berpengaruh pada dua klaster pengeluaran yang ada di Kemlu RI.

    “Yang terdiri dari efisiensi belanja barang sebesar Rp 1.491.450.829 dan efisiensi belanja modal sebesar Rp 540.686.742.000,” kata Cecep.

    Terhadap keputusan efisiensi ini, Kemlu RI, kata dia, telah melakukan identifikasi rencana penyesuaian dengan besaran anggaran yang telah ditetapkan.

    Dimana, item-item belanja yang mengalami efisiensi tersebut antara lain dalam hal belanja sewa.

    Kata Cecep, efisiensi ini akan berdampak terhadap pembayaran 99 kantor gedung dan wisma perwakilan Kemlu RI di luar negeri.

    “Serta pembayaran fasilitas sewa rumah bagi para home staf kita yang berjumlah 1.133 orang yang saat ini bertugas di luar negeri,” kata dia.

    Tak hanya itu, efisiensi anggaran juga berdampak pada item perjalanan dinas.

    Kata dia, keputusan ini juga akan berdampak pada proses mutasi pegawai termasuk juga duta besar konsuler Jenderal yang ada di beberapa negara.

    “Sebagaimana dimaklumi untuk tahun 2025 terdapat kebutuhan mutasi untuk sebanyak kurang lebih 750 pegawai beserta keluarga, serta juga dari anggaran yang tersedia saat ini di dipa awal kementerian luar negeri belum juga termasuk mutasi bagi unsur pimpinan perwakilan pada tingkat duta besar, konsul jenderal, konsul serta wakil kepala perwakilan,” kata dia.

    Meski begitu, dirinya tidak secara detail menjabarkan berapa besaran anggaran yang akan terpangkas dari setiap anggaran belanja tersebut.

    Cecep hanya membeberkan, apabila merujuk pada anggaran yang ditetapkan sebelumnya yakni sebesar Rp 9.896.588.491.000 (9,8 triliun), adapun 74,69 persen dari anggaran akan alokasi ke belanja yang bersifat kebutuhan dasar dan mandatory yaitu sebesar Rp 7.391.371.446.000 (7,3 triliun).

    “Ini dialokasikan untuk belanja pegawai, mutasi home staf, belanja sewa gedung kantor perwakilan duta besar serta konsul jenderal, sewa rumah para humor staff dan pembayaran kontribusi Indonesia pada organisasi internasional, pencetakan paspor stiker visa dan dokumen kekonsuleran lainnya serta Untuk perlindungan warga negara Indonesia,” kata dia.

    Sementara, anggaran belanja yang bersifat pelaksanaan tugas dan fungsi esensial kementerian luar negeri sebesar 25,31 persen atau sebesar Rp 2.505.217.045.000 (Rp 2,5 triliun).

    “Ini dialokasikan untuk pelaksanaan program pemeliharaan gedung kendaraan dan jaringan serta belanja modal,” ucap Cecep.

  • Efisiensi Anggaran Kemenperin, Komisi VII DPR Harap Perindustrian Tetap Beri Dampak Positif – Halaman all

    Efisiensi Anggaran Kemenperin, Komisi VII DPR Harap Perindustrian Tetap Beri Dampak Positif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi VII DPR resmi menyetujui perubahan pagu anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tahun 2025. Keputusan itu disahkan dalam rapat bersama antara Komisi VII dan Kemenperin.

    Adapun Kemenperin mendapatkan efisiensi sebesar Rp 883 miliar dari pagu anggaran total sebanyak Rp 2,519 triliun di tahun 2025.

    Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kaisar Abu Hanifah menjelaskan pengesahan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan uang negara.

    “Dan tentu saja semoga langkah restrukturisasi anggaran Kemenperin 2025 ini diharapkan dapat memperkuat sektor perindustrian nasional kita,” kata Kaisar kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).

    Legislator Dapil DI Yogyakarta ini juga menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dalam memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan industri di Indonesia.

    “Efisiensi anggaran bukan hanya tentang pengurangan biaya, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak positif bagi perekonomian kita,” jelasnya.

    Sementera itu, pada kesempatan rapat bersama dengan Komisi VII, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyampaikan rasa terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi VII yang telah menyetujui efisiensi anggaran TA 2025.

    “Semoga semua ini walaupun ada efisiensi dapat berjalan dengan lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih atas persetujuan dari pimpinan dan anggota Komisi VII terhadap usulan efisiensi anggaran,” ujar Faisol.

    Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendapatkan efisiensi sebesar Rp 883 miliar dari pagu anggaran total sebanyak Rp 2,519 triliun di tahun 2025.

    Pemangkasan anggaran itu sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Hal itu disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza saat Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (12/2/2025).

    “Rekonstruksi efisiensi anggaran tanggal 11 Februari 2025 maka pagu awal yang tadinya Rp 2,5 triliun efisiensinya menjadi Rp 883 miliar lebih,” kata Faisol.

    Sehingga Kemenperin memiliki pagu anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 1,6 triliun. Faisol bilang, efisiensi ini tidak dilakukan untuk belanja pegawai dan bantuan sosial.

    “Maka setelah efisiensi Pagu yang kami dapatkan itu Rp 1,6 triliun lebih, sebagai catatan Kementerian diminta untuk tidak melakukan efisiensi terhadap belanja pegawai dan belanja bantuan sosial,” tegas Faisol.

    Di satu sisi, Faisol merincikan bahwa realisasi anggaran Rp 2,5 triliun itu Kemenperin sudah membelanjakan sebanyak Rp 61,8 miliar untuk belanja pegawai dan Rp 11,1 miliar untuk realisasi belanja barang modal.

    “Ini realisasi yang sudah kami jalankan sampai 31 Januari 2025 ini belanja pegawai itu Rp 61,8 miliar dan realisasi belanja barang atau modal Rp 11,1 miliar sebelum kemarin dikeluarkan instruksi Presiden,” ungkapnya.

    Adapun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenperin tahun 2024 berasal dari empat sumber dana. Pertama sumber Rupiah murni yakni Rp 2 triliun lebih, Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP sebanyak Rp 61,8 miliar.

    Badan Layanan Umum (BLU) Rp 294,1 miliar dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebanyak 114,7 miliar. Selain itu, ada dua fungsi yakni anggaran pendidikan Rp 759,9 miliar dan fungsi anggaran ekonomi Rp 1,7 triliun lebih.

    “Kemudian dari Rp 2,5 triliun jenis belanja kami itu belanja pegawai Rp 902 miliar lebih, belanja operasional Rp 478 miliar lebih dan belanja non operasional Rp 1,1 triliun lebih,” ungkapnya.

     

  • Ketua Parlemen Singapura kunjungi parlemen Indonesia di Senayan

    Ketua Parlemen Singapura kunjungi parlemen Indonesia di Senayan

    Jumat, 24 Januari 2025 13:21 WIB

    Ketua DPR Puan Maharani (kanan) turut berswafoto dengan Ketua Parlemen Singapura Seah Kian Peng (kiri) saat berkunjung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2025). Pertemuan tersebut membahas peningkatan kerja sama kedua negara khususnya dalam parlemen, ekonomi, sosial budaya, perkembangan geopolitik, dan situasi internasional. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/Spt.

    Ketua DPR Puan Maharani (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Parlemen Singapura Seah Kian Peng (kiri) saat berkunjung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2025). Pertemuan tersebut membahas peningkatan kerja sama kedua negara khususnya dalam parlemen, ekonomi, sosial budaya, perkembangan geopolitik, dan situasi internasional. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/Spt.

  • Prabowo Umumkan Danantara Akan Diluncurkan 24 Februari 2025

    Prabowo Umumkan Danantara Akan Diluncurkan 24 Februari 2025

    Prabowo Umumkan Danantara Akan Diluncurkan 24 Februari 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Republik Indonesia
    Prabowo Subianto
    mengumumkan bahwa Badan Pengelola (BP) Daya Anagata Nusantara (
    Danantara
    ) akan resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025.
    Hal ini disampaikan Prabowo pada saat mengisi acara dalam di forum internasional World Governments Summit 2025 di Dubai, Uni Emirat Arab, secara virtual.
    “Lebih jauh lagi, kami tengah mempersiapkan peluncuran Danantara Indonesia,
    sovereign wealth fund
    terbaru kami, yang menurut evaluasi awal kami akan mengelola lebih dari 900 miliar dollar AS aset dalam pengelolaan (AUM),” ujar Prabowo, dalam siaran pers yang diterima, pada Kamis (13/2/2025).
    Prabowo menjelaskan bahwa Danantara akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, termasuk energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.
    Ia berharap semua proyek tersebut dapat berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen.
    Adapun pendanaan awal untuk Danantara diproyeksi mencapai 20 miliar dollar AS.
    “Pendanaan awal di tahun ini akan mencapai 20 miliar dollar AS. Saya rasa ini akan menjadi langkah yang transformatif. Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dollar, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami,” ungkapnya.
    Prabowo juga menekankan keyakinannya akan kemajuan Indonesia ke depan.
    “Saya sangat yakin, saya sangat optimistis. Indonesia akan maju dengan kecepatan penuh,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan respons soal kemungkinan BP Danantara bisa diresmikan (launching) dalam waktu dekat.
    Prasetyo memberikan sinyal positif soal kemungkinan Danantara bisa diluncurkan pada kuartal I 2025.
    “Insyaallah, doakan aja. Insyaallah, doakan,” ujar Prasetyo usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2/2025).
    Pada Selasa (4/2/2024) lalu, DPR telah akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    Di dalam RUU ada sejumlah pokok pikiran terkait perbaikan aturan soal BUMN. Salah satunya soal pengaturan Danantara.
    Prasetyo menyebut, memang ada urgensi untuk mengesahkan RUU BUMN secepatnya. Terlebih pemerintah ingin memperkuat perekonomian nasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggaran Kementerian Hukum Kena Efisiensi 45 Persen, Ajukan Rekonstruksi Jadi Rp 3,3 Triliun – Halaman all

    Anggaran Kementerian Hukum Kena Efisiensi 45 Persen, Ajukan Rekonstruksi Jadi Rp 3,3 Triliun – Halaman all

    Wamenkum Eddy Hiariej mengatakan anggaran di kementeriannya mengalami efisiensi imbas adanya Instruksi Presiden tentang efisiensi belanja.

    Tayang: Kamis, 13 Februari 2025 22:37 WIB

    Tribunnews.com/ chaerul Umam

    EFISIENSI ANGGARAN – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy Hiariej dalam rapat Kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025). Ia mengungkapkan, anggaran Kemenkum 2025 terpangkas sebesar 45,07 persen dari total pagu sebesar Rp 5.066.600.725.000, dan mengajukan rekonstruksi menjadi Rp 3,3 triliun. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy Hiariej mengatakan anggaran di kementeriannya mengalami efisiensi imbas adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Untuk tahun 2025, anggaran Kemenkum terpangkas sebesar 45,07 persen dari total pagu sebesar Rp 5.066.600.725.000.

    Hal itu disampaikannya dalam rapat Kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Kamis (13/2/2025).

    “Efisiensi belanja kementerian hukum ditetapkan sebesar Rp 2.283.394.000.000 atau 45,07 persen dari total pagu Rp 5.066.600.725.000,” kata Eddy di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta.

    Hasil anggaran yang dikantongi Kemenkum setelah efisiensi sebesar Rp 2.783.206.725.000. 

    Eddy menyebut, pihaknya mengajukan rekonstruksi anggaran menjadi Rp 3,3 triliun.

    “Dengan memperhatikan kebutuhan prioritas Kemenkum untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kemenkum usulkan rekonstruksi anggaran sebesar Rp3.388.313.122,” ucapnya.

    Anggaran itu, kata Eddy, berupa rupiah murni sebesar Rp 2,8 triliun dan dari PNBP sebesar Rp 492,6 miliar.

    “Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 3 program yaitu program pembentukan regulasi, program penegakan dan pelayanan hukum serta program dukungan manajemen,” katanya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Bahlil: Saya Satu-satunya Ketum Golkar yang Pernah Makan Beras Subsidi

    Bahlil: Saya Satu-satunya Ketum Golkar yang Pernah Makan Beras Subsidi

    Bahlil: Saya Satu-satunya Ketum Golkar yang Pernah Makan Beras Subsidi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    mengungkapkan bahwa dirinya adalah satu-satunya Ketua Umum
    Partai Golkar
    yang pernah merasakan makan
    beras subsidi
    .
    Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil dalam acara Ulang Tahun ke-57 Fraksi Partai Golkar yang berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (13/2/2025).
    “Bapak, ibu semua, saya bersyukur, dalam perjuangan ini, saya mungkin satu-satunya ketua, saya adalah Ketua Umum Partai Golkar yang pernah merasakan makan beras subsidi,” ujar Bahlil.
    Bahlil mengenang pengalaman keluarganya yang mengambil jatah beras subsidi ketika mereka tinggal di Papua.
    Pada waktu itu, kata dia, orangtuanya merasa bahwa selisih harga Rp 5.000 sangat berarti, sehingga mereka terpaksa membeli beras subsidi.
    Dengan pengalaman tersebut, Bahlil menegaskan ketidaksetujuannya terhadap praktik penggelembungan harga LPG 3 kg yang sejatinya disubsidi.
    “Ada yang mengatakan kepada saya, ‘Rp 5.000 tidak apa-apa lebih mahal, yang penting barangnya ada di samping rumah’,” kata dia.
    Ia pun mempertanyakan pandangan tersebut.
    “Saya mau nanya, ‘yang benar?’. Kalau Anda punya saudara-saudara seperti ini, saya yakin, masih banyak saudara-saudara kita yang selisih Rp 2.000 saja, pasti membutuhkan,” sambung Bahlil.
    Lebih lanjut, Bahlil menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar semua
    subsidi tepat sasaran
    kepada rakyat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.