Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Senat AS Bahas Paket Anggaran Sementara untuk Akhiri Shutdown Pemerintah

    Senat AS Bahas Paket Anggaran Sementara untuk Akhiri Shutdown Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemimpin Partai Republik di Senat AS, John Thune, menyebut kesepakatan untuk mengakhiri penutupan pemerintahan (government shutdown) selama 40 hari mulai mengerucut, dengan rencana pemungutan suara uji coba pada Minggu (9/11/2025) waktu setempat untuk paket anggaran terbatas.

    Namun, belum jelas apakah Partai Demokrat akan mendukung langkah tersebut. Sebagian besar anggota Demokrat tetap bersikeras agar perpanjangan subsidi Obamacare bagi warga berpenghasilan rendah selama satu tahun dimasukkan dalam kesepakatan pembukaan kembali pemerintahan.

    Melansir Bloomberg pada Senin (10/11/2025), Thune mengatakan di Gedung Capitol bahwa dia akan mengamati hasil pemungutan suara untuk melihat apakah ada 10 suara tambahan dari Demokrat yang mendukung. 

    Dia menambahkan, teks paket baru tersebut akan segera dirilis, dan pemungutan suara diperkirakan berlangsung dalam 4 hingga 6 jam setelahnya.

    Sementara itu, Menteri Perhubungan Sean Duffy memperingatkan lalu lintas udara bisa melambat drastis selama libur Thanksgiving jika kebuntuan anggaran tidak segera berakhir. 

    Senat menyiapkan rancangan undang-undang sementara yang akan mendanai Departemen Pertanian, Departemen Urusan Veteran, Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA), serta lembaga legislatif hingga 30 September 2026. Lembaga pemerintah lainnya kemungkinan akan mendapatkan dana hingga 31 Januari 2026.

    Untuk pertama kalinya sejak penutupan dimulai, para senator tetap berada di Washington selama akhir pekan setelah Presiden Donald Trump menegur mereka agar tidak meninggalkan kota sebelum kebuntuan anggaran terselesaikan.

    Partai Demokrat, yang baru saja meraih kemenangan besar dalam pemilu lokal di sejumlah negara bagian, sempat melunakkan tuntutan mereka dengan menawarkan perpanjangan kredit pajak untuk subsidi Obamacare selama satu tahun sebagai imbalan pembukaan kembali pemerintahan. 

    Namun, Partai Republik langsung menolak usulan itu, meski kedua kubu mulai melakukan pembicaraan informal untuk mencari jalan tengah.

    Trump terus menekan senator Partai Republik melalui media sosial agar menghapus aturan filibuster, sehingga partainya bisa meloloskan RUU dengan suara mayoritas sederhana tanpa memerlukan 60 suara dukungan. 

    Dia juga melontarkan ide memberikan bantuan langsung kepada warga untuk membayar biaya kesehatan, tanpa menunjukkan keinginan bernegosiasi dengan Demokrat.

    “Selama beberapa minggu terakhir, ia lebih banyak menghabiskan waktu di lapangan golf ketimbang berbicara dengan anggota Demokrat yang mewakili setengah populasi negara ini untuk mencari solusi bipartisan,” ujar Pemimpin Demokrat di DPR Hakeem Jeffries.

    Dampak penutupan pemerintahan kian terasa seiring berlarutnya krisis ini. Pegawai federal belum menerima gaji, sementara dana darurat untuk membiayai tunjangan dan membayar personel militer semakin menipis. Tumpukan permohonan pengembalian pajak, pinjaman usaha kecil, dan aplikasi federal lainnya juga terus meningkat.

    Para anggota parlemen memperingatkan sejumlah titik kritis — mulai dari kekacauan penerbangan hingga keterlambatan bantuan pangan — yang bisa menjadi pemicu diakhirinya shutdown. Namun, sejauh ini belum ada tanda-tanda jelas kapan kebuntuan tersebut akan berakhir, meningkatkan ketidakpastian politik dan ekonomi.

    Penutupan pemerintahan ini diperkirakan menelan biaya sekitar US$15 miliar per pekan bagi perekonomian AS. Kantor Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan, shutdown dapat memangkas pertumbuhan PDB riil tahunan sebesar 1,5% pada kuartal keempat tahun ini. 

    Sentimen konsumen juga turun ke level terendah dalam tiga tahun pada Jumat lalu di tengah kekhawatiran terhadap harga, pekerjaan, dan dampak penutupan pemerintahan yang berkepanjangan.

  • PA GMNI Jakarta Raya dorong kemandirian ekonomi di tengah globalisasi

    PA GMNI Jakarta Raya dorong kemandirian ekonomi di tengah globalisasi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPD Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jakarta Raya Ario Sanjaya menyatakan bahwa seri diskusi publik kali ini mendorong kemandirian ekonomi Jakarta di tengah arus globalisasi dan diharapkan ibu kota tidak meninggalkan nilai-nilai keadilan sosial.

    “Kemandirian ekonomi bukan hanya soal angka pertumbuhan, tapi bagaimana ekonomi kota ini bisa menyejahterakan warga dan memperluas kesempatan kerja. Global city yang sejati adalah kota yang beradab, manusiawi, dan inklusif,” kata Ario di Jakarta, Minggu.

    Ia menyatakan bahwa rangkaian Seri Diskusi Publik III pra-Konferda V dengan mengangkat tema “Menumbuhkan Jakarta Kota Berdikari secara Ekonomi di Tengah Arus Globalisasi Dunia”.

    Pada diskusi tersebut terdapat sejumlah narasumber, antara lain Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea, Pakar Ekonomi Kerakyatan Ichsanuddin Noorsy, Ketua Komite II DPD RI Badikenita Sitepu, serta Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah Biro Perekonomian dan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Abdul Gofar Al Hakim.

    Menurut dia, diskusi tersebut merupakan bagian dari upaya PA GMNI membangun ruang intelektual dan praksis politik yang konstruktif bagi pembangunan Jakarta.

    “Setiap seri diskusi ini kami harapkan melahirkan gagasan konkret yang bisa disampaikan kepada pemerintah daerah. Kami ingin memastikan bahwa cita-cita menjadikan Jakarta sebagai kota global tidak meninggalkan nilai-nilai keadilan sosial,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pihaknya ingin agar Jakarta tumbuh sebagai kota modern yang tetap berpihak pada rakyat kecil.

    Sementara itu, Ketua Harian DPP PA GMNI Aruji Wahyono menegaskan bahwa membicarakan Jakarta berarti membicarakan kota yang “tidak pernah tidur”.

    Menurut dia, Jakarta adalah pusat ekonomi, pemerintahan, politik, sekaligus pusat mimpi banyak orang yang datang dari berbagai daerah.

    “Di balik gemerlap Jakarta, kita tahu banyak persoalan mendasar, kesenjangan ekonomi, harga tanah yang melambung tinggi, kesempatan usaha yang belum merata, serta makin kuatnya pengaruh kapital global yang sering menyingkirkan pelaku lokal,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa ironi sosial juga masih kuat terasa. Bayangkan, dari penerima bantuan sosial di Jakarta, 60 persen justru digunakan untuk perjudian daring. Ini fakta miris yang harus menjadi perhatian bersama.

    Menurut Aruji, semangat berdikari sebagaimana diajarkan oleh Bung Karno harus kembali dimaknai secara utuh. Berdikari bukan berarti menutup diri dari dunia, tapi menegaskan kemandirian bangsa dan daerah untuk tidak bergantung pada kekuatan asing.

    “Kami berharap para alumni GMNI Jakarta Raya bisa merumuskan konsep ekonomi berdikari dengan baik sebagai masukan untuk Gubernur DKI Jakarta,” ujarnya.

    Sementara Pakar Ekonomi Kerakyatan Ichsanuddin Noorsy menyoroti lemahnya pelayanan publik dan ketimpangan yang terus meningkat di Jakarta.

    “Kota global seharusnya punya sistem yang efisien dan inklusif, tapi yang kita lihat justru sebaliknya,” kata dia.

    Adapun dari Pemprov DKI Jakarta, Abdul Gofar Al Hakim menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan peta jalan ekonomi menuju Jakarta Global City 2045.

    “Kami terus mendorong kolaborasi lintas sektor dan memperkuat peran UMKM, yang kini sudah mencapai 400 ribu unit binaan aktif,” ucapnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Mahmudah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo bakal Umumkan 10 Pahlawan Nasional Hari ini, Termasuk Soeharto

    Prabowo bakal Umumkan 10 Pahlawan Nasional Hari ini, Termasuk Soeharto

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan 10 tokoh yang mendapat gelar pahlawan nasional di Istana Kepresidenan, Kota Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025). Salah satunya adalah Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto.

    “Iya masuk, masuk (nama Soeharto),” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan pers kepada wartawan di depan kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025) malam.

    Menurut dia, Prabowo telah melakukan finalisasi terkait 10 nama tokoh nasional yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Fadli juga menjabat sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).

    “Tadi juga kemudian bapak presiden mendapatkan masukan dari Ketua MPR kemudian dari Wakil Ketua DPR karena memang cara bekerja beliau kan. Beliau menugaskan beberapa untuk berkomunikasi dengan para tokoh mendapatkan masukan dari berbagai pihak sehingga diharapkan apa yang nanti diputuskan oleh bapak presiden oleh pemerintah itu sudah melalui berbagai masukan,” kata Prasetyo.

    Lebih lanjut, politikus Partai Gerakan Indonesia Raya itu bilang kalau penganugerahan gelar pahlawan nasional ini merupakan bagian dari menghormati para pendahulu.

    “Terutama para pemimpin-pemimpin kita yang apapun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa kepada bangsa dan negara,” ujar Prasetyo.

    (miq/miq)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Keponakan Prabowo Butuh Waktu Usai MKD Tolak Pengunduran Dirinya dari DPR

    Keponakan Prabowo Butuh Waktu Usai MKD Tolak Pengunduran Dirinya dari DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atau Sara ⁷ menanggapi keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang  pengunduran dirinya dari anggota DPR periode 2024-2029.

    Dia menyampaikan berbagai persoalan setelah berhenti satu bulan lebih dari aktivitas media sosial.

    Hal ini dia sampaikan melalui akun Instagram pribadinya @rahayusaraswati, pada Minggu (9/11/2025). Dia mengaku mengetahui akan disidang oleh MKD, tapi sidang tidak kunjung tiba sehingga dirinya fokus menenangkan diri dan menggeluti pekerjaan di luar ranah politik.

    Dia menyampaikan tidak mudah melepaskan jabatannya di kursi legislatif. Bahkan dirinya sampai mengevakuasi anak-anaknya karena berbagai teror hingga reputasi dirinya yang turun karena segelintir pihak.

    “Tidak mudah saat menyadari reputasi yang telah saya bangun dengan kerja keras dan integritas bisa semudah itu dirusak oleh disinformasi dan orang-orang bayaran (bahkan ada kawan-kawan saya yang termakan oleh framing tersebut),” tulisnya.

    Politikus Partai Gerindra itu mengaku bahwa ratusan kader memintanya agar tidak mundur dari anggota DPR karena khawatir diisi oleh pihak yang tidak ahli di bidangnya.

    Dia merasa ironis atas peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu. Menurutnya, jabatan sebagai anggota DPR adalah tanggung jawab dari orang-orang yang telah memilihnya.

    Sara menegaskan tidak menyukai dunia politik karena penuh dengan drama dan tipu muslihat untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Namun, setelah menyatakan pengunduran diri, Sara menjelaskan banyak dukungan yang datang kepada dirinya.

    “Malam itu setelah saya post video pengunduran diri, saya harus menjelaskan dan menenangkan kader dan teman-teman seperjuangan saya. Berat harus melihat tangis air mata mereka yang telah menaruh harapan pada saya,” jelasnya.

    Dia menyebutkan sejumlah warga menyampaikan dukungan agar dirinya tidak mundur sebagai anggota DPR. Terlebih, katanya, ada tokoh perempuan yang membelanya meskipun dirinya hanya beberapa kali berinteraksi saat masa Pilpres.

    Ketika mendengar putusan MKD menolak pengunduran dirinya, Sara lantas menanyakan alasan tersebut ke MKD dan MK Partai, di mana salah satunya adalah 10.951 orang menandatangani petisi penolakan pengunduran dirinya.

    Namun, Sara mengatakan belum dapat memutuskan langkah yang akan diambil selanjutnya dan masih mempertimbangkan banyak hal.

    “Maka dari itu, ijin dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para pimpinan partai dan fraksi, maupun kepada para konstituen dapil, pada tokoh dan senior yang telah meminta saya kembali, saya mohon waktu untuk bisa mengambil keputusan agar tidak gegabah,” pungkasnya.

  • Setya Novanto Hadiri dan Sambut Bahlil di Peresmian Lapangan Padel di Kantor Partai Golkar

    Setya Novanto Hadiri dan Sambut Bahlil di Peresmian Lapangan Padel di Kantor Partai Golkar

    Setya Novanto Hadiri dan Sambut Bahlil di Peresmian Lapangan Padel di Kantor Partai Golkar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto (Setnov) menghadiri peresmian Lapangan Padel dan Pickleball di halaman Grha Golkar di lingkungan kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (9/11/2025).
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lokasi,
    Setnov
    terlihat menyambut kedatangan Ketua Umum DPP
    Partai Golkar

    Bahlil Lahadalia
    , yang tiba di lapangan Yellow Racquet Club pada pukul 19.44 WIB.
    Selain Setnov, terlihat beberapa elite partai
    Golkar
    yang turut hadir dalam peresmian ini.
    Mereka adalah Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia, Wihaji dan Bendahara Umum Partai Golkar, Sari Yuliati.
    Beberapa politisi Partai Golkar seperti Putri Komarduin, Dito Ariotedjo, Dave Laksono hingga Galih Kartasasmita yang juga Ketua Umum Perkumpulan Besar Padel Indonesia (PBPI) juga terlihat di acara ini.
    Sebagai informasi,
    Setya Novanto
    atau biasa disapa Setnov sudah bebas dari Lapas Sukamiskin, Bandung usai mendapatkan program Pembebasan Bersyarat (PB) dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imigrasi) pada 16 Agustus 2025.
    Setya Novanto dikeluarkan dari Lapas Sukamiskin dengan Program Bersyarat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tanggal 15 Agustus 2025 Nomor PAS-1423 PK.05.03 Tahun 2025.
    Mantan Ketua DPR itu dapat bebas lebih cepat setelah hukuman penjaranya disunat dari 15 tahun penjara menjadi 12 tahun dan enam bulan penjara.
    Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dari Setya Novanto ihwal vonis hukumannya dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.
    Merespons kebebasan tersebut, Golkar membuka peluang bagi Setnov menjabat kembali di partai.
    “Nah soal jadi pengurus atau tidak pengurus, tidak ada larangan. Selama dia bersedia dan kemudian pimpinan partai memerlukannya,” ujar Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Istana, Jakarta pada 27 Agustus 2025.
    Meski begitu, menurut dia, Setya Novanto sudah pernah menjadi pemimpin Partai Golkar.
    Oleh karenanya, anggota Komisi II DPR RI ini menilai, Setnov harus di posisi dewan jika kembali masuk kepengurusan Partai Golkar.
    “Jadi mungkin secara kultural, kalaupun memang Pak Novanto masih bersedia, mungkin enggak di eksekutifnya lah. Karena dia senior, kan enggak mungkin di bawahnya Pak Bahlil jadi pengurus. Dia mungkin di dewan-dewan. Tapi, kalau yang bersangkutan bersedia,” kata Doli.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wacana Budi Arie Masuk Gerindra Disebut Drama Settingan Jokowi, Enteng Dimentahkan Dasco

    Wacana Budi Arie Masuk Gerindra Disebut Drama Settingan Jokowi, Enteng Dimentahkan Dasco

    GELORA.CO –  Wacana Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi mau masuk Gerindra dinilai hanya drama rekaan alias settingan Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Narasi perpecahan antara Budi Arie dan Jokowi seolah terbangun dengan tiga poin utama yang berkutat pada momen Kongres III Projo di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Sabtu (1/11/2025) lalu.

    Poin pertama, ketidakhadiran Jokowi pada acara penting kelompok relawannya itu.

    Kedua, rencana pergantian logo Projo yang bergambar siluet kepala Jokowi dan ketiga adalah pemaknaan nama Projo yang bukan lagi Pro Jokowi.

    Dengan skema itu, Projo di bawah Budi Arie seolah berpindah haluan menjadi pro Prabowo Subianto, Presiden RI yang juga Ketua Umum Gerindra.

    Padahal, masuknya Budi Arie ke Gerindra membawa misi terselubung terkait visi Prabowo-Gibran Rakabuming Raka dua periode yang dicanangkan Jokowi.

    Analisis di atas disampaikan pengamat politik yang juga pendiri lembaga riset Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Satrio, di channel Youtube ‎⁨@hendri.satrio, tayang perdana Minggu (9/11/2025).

    “Kalau dalam politik semuanya terlalu gampang dilihat berada di permukaan, artinya sangat mungkin itu cuma pertunjukan. Drama-drama politik aslinya tuh ada di belakang,” kata Hendri.

    Rangkaian Peristiwa

    Hensa, sapaan karib analis bergelar doktor dari Unoversitas Bina Nusantara itu memaknai rangkaian peristiwa sebelum dan saat Kongres III Projo di Jakarta.

    Menurutnya, dari mulai kunjungan Budi Arie dan jajaran Projo ke kediaman Jokowi di Solo hingga rencana perubahan logo dan deklarasi keinginan berpartai Gerindra adalah kesinambungan untuk membentuk kesan tertentu.

    Marilah kita kupas drama-drama ini. Satu, Projo datang ke tempat Pak Jokowi. Katanya ditunjukin ijazah Jokowi. Terus tiba-tiba kemudian Jokowi last minute enggak datang ke kongres ketiga Projo. Terus kemudian seolah-olah Budi Arie ngambek kayak waktu ngancam bubarin Projo, terus kemudian dikasih Wamen Desa.

    “Kan ngambek nih, udah kalau gitu kita ganti logo bukan lagi Jokowi, bukan lagi wajahnya Pak Jokowi, tapi yang lain. Saya dengar katanya mau ganti jadi semut hitam. Wah, jadi seolah-olah dia berlawanan dengan PSI gitu, berantem.

    “Terus dia bilang dia masuk ke Prabowo masuk di Gerindra,” papar Hensa.

    Munculkan Kesan Perpecahan

    Hensa pun mengemukakan sejumlah kesan yang dibacanya berusaha dimunculkan dari rangkaian cerita Jokowi dan Kongres III Projo itu.

    Menurutnya, ada narasi yang berusaha dimunculkan Projo seakan pecah kongsi dengan Jokowi yang semakin lengket dengan PSI, partai dengan Ketua Umum Kaesang Pangarep.

    “Ini kan seolah-olah kan kita dianggapnya terjebak dalam situasi Budi Arie memang akan melawan PSI. Projo akan lawan PSI, Projo akan meninggalkan Jokowi, Projo akan masuk ke Gerindra.”

    “Hati-hati dalam politik yang begitu-begitu itu perlu dicermati,” jelasnya.

    Tujuan Settingan Jokowi

    Hensa bulat menerka rangkaian peristiwa hingga wacana Budi Arie masuk Gerindra adalah settingan Jokowi.

    Tujuannya di balik settingan itu adalah bagaimana Gibran, putra sulung Jokowi bisa tetap menjadi pendamping Prabowo di Pilpres 2029 mendatang, alias Prabowo-Gibran dua periode.

    Sebelumnya, instruksi Jokowi ke relawan agar menggaungkan Prabowo-Gibran dua periode memang disampaikan secara eksplisit.

    Menurut Hensa, Jokowi sampai harus bermanuver demi memperkuat Gibran terus menjadi Wapres pendamping Prabowo karena belakangan muncul nama potensial lain, seperti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Purbaya dan Dedi merupakan dua sosok yang tengah menjadi media darling. Di sejumlah survei, popularitasnya tinggi.

    “Bisa jadi semuanya settingan Pak Jokowi tentang Projo masuk ke Gerindra atau Budi Arie masuk ke Gerindra. Supaya apa? Supaya satu cita-cita Prabowo Gibran dua periode bisa terlaksana.”

    “Kenapa ini perlu diperhatikan baik-baik? Karena ternyata banyak tokoh-tokoh yang muncul sebagai calon-calon kuat pendamping Pak Prabowo, ada Purubaya, ada KDM (Kang Dedi Mulyadi),” paparnya.

    Misi Budi Arie

    Dengan tujuan tersebut, Budi Arie yang berharap masuk Gerindra, menurut Hensa, bisa menjadi spionase atau mata-mata Jokowi langsung di dapur politik Prabowo, Gerindra.

    “Jadi hati-hati juga tuh masuk ke Gerindra bisa jadi untuk jadi dewan pengawas strategi. ‘Wah strateginya apa nih kira-kira Gerindra?’ Jadi menurut saya sih ini settingan biasa lah dari Pak Jokowi,” ujar Hensa.

    Dimentahkan Dasco

    Di sisi lain, Hensa membaca kepiawaian Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dalam menanggapi manuver Budi Arie dan Jokowi.

    Dasco yang hadir pada Kongres III Projo itu enteng saja mementahkan pernyataan Budi Arie soal masuk Gerindra.

    Secara tidak langsung, orang dekat Presiden Prabowo itu menunjukkan sikap tak terjebak strategi Budi Arie dan Jokowi.

    “Tapi yang keren kan Abang Dasco. Abang Dasco bilang, ‘Wah, saya enggak dengar langsung tuh langsung,’ ngicep tuh. Gitu langsung digituin sama Dasco,” kata Hensa.

    Budi Arie Mau Masuk Gerindra

    Sebelumnya, pada Kongres III Projo di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Sabtu (1/11/2025), Budi Arie, selaku Ketua Umum Projo, meminta izin kepada kader Projo untuk berpartai Gerindra.

    Ia menafsirkan selorohan Prabowo saat hadir di Kongres PSI sebagai perintah masuk Gerindra.

    “Jadi mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Enggak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh Presiden langsung di sebuah forum,” kata Budi Arie.

    Mantan Menteri Koperasi itu mengaku ingin mendukung agenda politik Prabowo ke depannya.

    “Betul. Iya lah, pasti Gerindra. Nanti kita tunggu dinamika di Kongres ketiga ini. Yang pasti begini, satu, kita akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo,” ujar Budi Arie.

    Kata Dasco

    Ketua Harian Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menanggapi enteng pernyataan Budi Arie yang ingin masuk Gerindra.

    Dengan sedikit tersenyum di depan Budi Arie, Dasco mengaku belum dengar langsung permintaan itu, dan belum mau menanggapinya.

    “Saya belum dengar langsung. Nanti kalau sudah dengar langsung, saya tanggepin,” ujar Dasco kepada awak media usai hadiri Kongres III Projo, dikutip dari Kompas.com.

    Namun, Dasco memastikan Gerindra siap menerima gelombang besar bergabungnya relawan dari manapun. Partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto tersebut akan mempertimbangkan agar masukan para calon kader diakomodir.

    “Kalau Gerindra siap, gelombang besar dari manapun. Ya kita namanya aspirasi, tentu kita akan pertimbangkan untuk diakomodir,” jelas Dasco.

  • Prabowo Umumkan 10 Nama Pahlawan Nasional Besok, Ada Soeharto?

    Prabowo Umumkan 10 Nama Pahlawan Nasional Besok, Ada Soeharto?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan 10 nama yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional besok, Senin (10/11/2025). Nama Presiden ke-2 Soeharto dikonfirmasi masuk dalam daftar nama tersebut. 

    Pada hari ini, Minggu (9/11/2025), Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjadi salah satu menteri Kabinet Merah Putih yang mengikuti rapat terbatas (ratas) di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Fadli membahas terkait dengan persiapan Hari Pahlawan yang jatuh esok hari. Presiden disebut akan mengumumkan sekitar 10 nama yang akan diberikan gelar Pahlawan Nasional, salah satunya yakni Presiden ke-2 Soeharto. 

    “Kurang lebih 10 nama. Ya [Presiden ke-2 Soeharto] masuk, masuk,” ujar Prasetyo ketika dimintai konfirmasi oleh wartawan di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025). 

    Menurut Prasetyo, pertemuan Fadli di Kertanegara hanya untuk memfinalisasi daftar nama-nama figur yang akan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. 

    Sejalan dengan hal tersebut, Prabowo juga menerima masukan dari Ketua MPR Ahmad Muzani serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Prasetyo mengatakan, kedua petinggi Partai Gerindra itu ditugaskan oleh Prabowo untuk menjalin komunikasi dengan berbagai tokoh terkait dengan hal tersebut. 

    “Beliau menugaskan beberapa untuk berkomunikasi dengan para tokoh, mendapatkan masukan dari berbagai pihak sehingga diharapkan apa yang nanti diputuskan oleh Bapak Presiden, oleh pemerintah itu, sudah melalui berbagai masukan,” terang Prasetyo, yang juga merupakan pengurus DPP Partai Gerindra.

    Prasetyo mengatakan, pemberian gelar Pahlawan Nasional termasuk kepada Soeharto adalah bagian dari langkah pemerintah untuk menghormati para pendahulu dan pemimpin negara.

    “Terutama para pemimpin kita, yang apapun sudag pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Fadli sudah menemui Presiden Prabowo pekan ini di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025). Dia memaparkan bahwa pengusulan nama-nama calon Pahlawan Nasional sudah melalui proses dari kabupaten/kota, termasuk dari tim peneliti yang terdiri dari para pakar berbagai latar belakang. 

    Setelah dari tataran kabupaten/kota, lanjut ke provinsi yang juga memiliki tim peneliti, akademisi, dan sejumlah tokoh. Kemudian, nama-nama itu akan dikaji oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat atau TP2GP di Kementerian Sosial, sebelum diberikan ke Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (GTK). 

    Fadli menyebut masuknya nama Soeharto dalam daftar tersebut lantaran sudah memenuhi syarat dan berbagai kajian dari level kabupaten/kota hingga Dewan GTK. 

    “Jadi memenuhi syarat dari bawah. Dari beberapa layer itu sudah memenuhi syarat. Enggak ada masalah dan itu datangnya dari masyarakat juga,” terangnya. 

  • Usai Kasus Timah, Prabowo Kini Pelototi Tambang Nikel Ilegal Morowali

    Usai Kasus Timah, Prabowo Kini Pelototi Tambang Nikel Ilegal Morowali

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melaporkan perkembangan terkait dengan penertiban tambang nikel ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah, kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    Laporan itu disampaikan Menhan dan Panglima TNI pada rapat terbatas (ratas) di kediaman pribadi Presiden Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025). 

    “Beliau ingin mendapatkan update berkenaan dengan masalah pertahanan dan terutama laporan sekembalinya beliau semua dari Morowali,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan di Kertanegara, Minggu (9/11/2025). 

    Prasetyo menjelaskan, proses penertiban tambang nikel ilegal itu menjadi salah satu hal yang dikerjakan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Satgas itu meliputi lintas kementerian/lembaga, salah satunya Kementerian Pertahanan hingga TNI. 

    Politisi Partai Gerindra itu mengungkap proses penertiban kawasan tambang ilegal itu nantinya diharapkan bakal berujung pada pengembalian kerugian negara, seperti halnya yang dilakukan pada tambang timah ilegal di Bangka Belitung (Babel). 

    “Jadi ini seperti di Bangka Belitung, jadi Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang sekarang juga sudah mulai untuk menertibkan tambang-tambang kita, sumber daya alam yang kita miliki, nah kemarin menengok atau meninjau kondisi di Morowali dan tadi melaporkan kepada Bapak Presiden,” terang mantan anggota DPR itu. 

    Adapun dilansir dari akun Instagram resmi Menhan Sjafrie @sjafrie.sjamsoeddin, sejumlah pejabat tinggi negara lain ikut hadir dalam kunjungan ke Morowali itu. Kunjungan dilakukan pada pekan lalu, Selasa (4/11/2025). 

    Selain Sjafrie, beberapa pejabat lainnya juga tampak ikut dalam kunjungan tersebut seperti Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh. 

    “Saya memimpin langsung penertiban tambang nikel ilegal bersama Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BPKP, Kasum TNI dan Jampidsus di Morowali, Sulawesi Tengah (Selasa, 4 November 2025),” demikian dikutip dari akun Instagram Sjafrie, Minggu (9/11/2025). 

  • Prabowo Gelar Ratas dengan Menhan hingga Ketua MPR Minggu Sore, Apa yang Dibahas?

    Prabowo Gelar Ratas dengan Menhan hingga Ketua MPR Minggu Sore, Apa yang Dibahas?

    Prabowo Gelar Ratas dengan Menhan hingga Ketua MPR Minggu Sore, Apa yang Dibahas?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) selama kurang lebih tiga jam dengan beberapa pejabat di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025) sore.
    Mereka yang hadir dalam rapat tersebut adalah Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita.
    Selain itu, hadir juga Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco.
    Bersama Menhan, Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI,
    Prabowo
    membahas kegiatan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Morowali dan Bangka Belitung.
    “Jadi, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang sekarang juga sudah mulai untuk menertibkan tambang-tambang kita, sumber daya alam yang kita miliki,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai rapat terbatas, Minggu.
    Di sisi lain, menurut Prasetyo, Prabowo meminta Kapolri melaporkan perkembangan kasus ledakan di SMA 72 Jakarta dalam rapat tersebut.
    Pada pembahasan dengan Kapolri, Prabowo juga disebut mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian karena menangani kasus ledakan di SMA 72 Jakarta dengan cepat.
    Namun, terlepas dari hal itu, Kepala Negara menyatakan bahwa kasus ledakan di SMA 72 Jakarta merupakan alarm bagi semua pihak.
    “Jadi tadi beliau (Prabowo) juga menyampaikan bahwa kita memang perlu menumbuhkan kembali kepedulian sosial, menghidupkan kembali kehidupan bermasyarakat kita. Beliau juga tadi membahas bagaimana karang taruna harus aktif kembali, Pramuka harus aktif kembali,” kata Prasetyo.
    Belajar dari peristiwa ledakan tersebut, Prabowo juga meminta agar tenaga pendidik lebih sadar dengan sesuatu yang mencurigakan.
    “Termasuk, beliau tadi menyampaikan bahwa kita juga harus mulai berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari
    game online
    ,” ujarnya.
    Game

    online
    yang dimaksud Prasetyo dalam pembahasan Prabowo dengan jajarannya adalah permainan PUBG.
    “Misalnya contoh, PUBG. Itu kan di situ, kita mungkin berpikirnya ada pembatasan-pembatasan ya, di situ kan jenis-jenis senjata, juga mudah sekali untuk dipelajari, lebih berbahaya lagi,” katanya.
    “Ini kan secara psikologis, terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa saja,” ujar Prasetyo lagi.
    Sementara itu, dengan Fadli Zon dan Ketua MPR, Prabowo membahas finalisasi nama-nama yang akan diberikan
    gelar Pahlawan Nasional
    pada 2025.
    Dari hasil pembahasan, disimpulkan 10 nama yang mendapat gelar
    Pahlawan Nasional
    dan akan diumumkan oleh Prabowo pada Senin (10/11/2025).
    “Besok, Insya Allah akan diumumkan. Iya (oleh Presiden Prabowo langsung). Kurang lebih sepuluh nama,” kata Prasetyo.
    Saat ditanya apakah Presiden ke-2 RI
    Soeharto
    masuk dalam sepuluh daftar nama itu, Prasetyo membenarkan.
    “Ya, masuk, masuk (Soeharto),” ujarnya.
    Prasetyo lantas menjelaskan alasan pemerintah memberikan gelar kepada sepuluh orang itu karena dianggap telah berjasa kepada bangsa ini.
    “Itu kan bagian dari bagaimana kita menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin kita, yang apa pun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” kata Prasetyo menjelaskan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Disanksi Nonaktif oleh MKD, Surya Paloh Tak Berniat Ganti Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach

    Disanksi Nonaktif oleh MKD, Surya Paloh Tak Berniat Ganti Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum NasDem, Surya Paloh angkat suara terkait keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang menjatuhkan sanksi terhadap dua kadernya di DPR RI.

    Surya Paloh menegaskan, Partai Nasdem menghormati putusan MKD DPR RI yang menjatuhkan sanksi terhadap legislator DPR RI, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.

    Terlebih lagi menurut dia, Partai NasDem sudah memutuskan Sahroni dan Nafa nonaktif sebagai anggota DPR RI. Dan putusan MKD DPR RI hanya menindaklanjuti apa yang telah diputuskan Nasdem melalui putusan di MKD.

    Penegasan Surya Paloh tersebut disampaikan saat membuka acara Fun Walk di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Minggu (9/11).

    “Itu mekanisme DPR yang harus kami hormati, kan. Partai sudah memberikan nonaktif, MKD melaksanakan prosesnya, sebagaimana mekanisme yang ada di dewan,” ujar pemilik Media Group itu, Minggu.

    Paloh mengatakan NasDem tidak berencana mengganti Sahroni dan Nafa di DPR setelah putusan nonaktif terhadap keduanya.

    “Sampai saat ini belum. Maksudnya memang kami, menghormati, ya, semua proses itu,” ujarnya.

    Sebelumnya, MKD membuat putusan terhadap lima legislator nonaktif terkait kasus pelanggaran etik. Tiga dari lima legislator nonaktif terbukti melanggar kode etik dan disanksi nonaktif dengan waktu beragam.

    Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun menjadi figur yang membacakan putusan lima legislator nonaktif, yakni Adies Kadir, Nafa Urbach, Surya Utama atau Uya Kuya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, serta Ahmad Sahroni.

    Mereka yang dinyatakan terbukti melanggar etik ialah Nafa, Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni, sedangkan Adies serta Uya Kuya tidak terbukti bersalah. (fajar)