Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • PSI Akan Kembali Dukung Prabowo pada Pilpres 2029, Lanjut Koalisi Selamanya

    PSI Akan Kembali Dukung Prabowo pada Pilpres 2029, Lanjut Koalisi Selamanya

    PSI Akan Kembali Dukung Prabowo pada Pilpres 2029, Lanjut Koalisi Selamanya
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
    Raja Juli Antoni
    mengatakan,
    PSI
    akan kembali mendukung Presiden
    Prabowo
    Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
    Hal tersebut disampaikan Raja Juli usai menghadiri silaturahmi
    Koalisi Indonesia Maju
    (
    KIM
    ) di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jumat (14/2/2025).
    “Dukung Prabowo lagi,” ujar Raja Juli.
    Menurut dia, PSI juga berharap bisa berkoalisi dengan Prabowo selamanya.
    “Ya lanjut selama-lamanya,” kata Menteri Kehutanan ini.
    Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengakui bahwa ada banyak usulan dari kader Gerindra yang mendorong agar Prabowo Subianto kembali maju sebagai calon presiden (capres) pada
    Pilpres 2029
    .
    Menurut Dasco, usulan itu datang saat Gerindra menggelar Rapimnas dan Kongres Luar Biasa di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat pada 13 Februari 2025.
    “Banyak usulan-usulan tadi. Tapi antara lain paling penting itu adalah meminta menjadi ketua umum untuk lima tahun ke depan dan itu sudah diketok,” kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demokrat Dukung Asta Cita Prabowo di Sektor Hilirisasi Kelautan dan Perikanan

    Demokrat Dukung Asta Cita Prabowo di Sektor Hilirisasi Kelautan dan Perikanan

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan dukungan partainya terhadap program Asta Cita dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sektor hilirisasi kelautan dan perikanan.

    Menurut Herman, Indonesia mempunyai banyak potensi kelautan yang masih perlu digali dan dikembangkan. 

    “Tentu sebetulnya potensi-potensi besar kita keniscayaannya ada di laut, ada di perairan karena 2/3 kawasan Indonesia adalah laut dan perairan. Oleh karena itu ke depan harus menjadi prioritas,” ujar Khaeron saat membuka dan memberi sambutan dalam diskusi bertajuk “Hilirisasi Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Mendukung Suksesnya Program Asta Cita”yang digelar Masyarakat Perikanan Nusantara atau MPN, di Jakarta, Jumat (14/2/2025). 

    Anggota DPR Fraksi Demokrat itu juga mengapresiasi langkah-langkah yang saat ini sudah dilakukan Presiden Prabowo dalam sektor perikanan dan kelautan. Menurutnya, hal ini semakin memperjelas arah kemajuan Indonesia dalam sektor tersebut.  

    “Kami juga merasa ada prospek besar pada kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Sebelumnya, presiden kita semua ini mencanangkan hilirisasi di sektor-sektor tertentu yang salah satunya di sektor kelautan perikanan, bisa hilirisasi di sektor garam atau komoditas budidaya,” tandas Herman.

    Menurut Khaeron, Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang belum tergali sepenuhnya. Oleh karena itu, dia menilai perlunya pemerintah yang proaktif agar  berbagai potensi tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan rakyat. 

    “Bahkan kalau bicara energi, ada energi arus laut yang ini juga belum dikembangkan. Bagaimana ke depan potensi ini tentu menjadi domain negara, pemerintah,” tutur ketua umum Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) ini.

    Herman menegaskan pihaknya juga siap memberi kontribusi positif kepada negara guna mendukung terwujudnya program Asta Cita Prabowo-Gibran dalam hilirisasi perikanan dan kelautan.

  • Absen di Silaturahmi KIM Plus, Surya Paloh Dipastikan Hadiri HUT Gerindra

    Absen di Silaturahmi KIM Plus, Surya Paloh Dipastikan Hadiri HUT Gerindra

    Bogor, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh absen dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (14/2/2025). Surya Paloh diwakili oleh Fraksi Nasdem di DPR dan Wakil Ketua Umum Nasdem Saan Mustopa serta kepala daerah terpilih yang diusung.

    “Nasdem fraksi full team. Jadi hari ini Pak Surya Paloh tidak datang, tetapi ketua fraksi dan wakil ketua umum yang datang,” kata Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya saat ditemui di Hambalang, Bogor, Jumat, (14/2/25).

    Willy menambahkan, rencananya Surya Paloh akan menghadiri puncak perayaan HUT Partai Gerindra ke-17 yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

    “Besok memang acaranya di SICC, full DPP. Hari ini fraksi beberapa anggota dewan pertimbangan dan kepala daerah terpilih dari partai Nasdem datang ke Hambalang,” ucapnya.

    Disampaikan Willy, arahan Prabowo dalam pertemuan di Hambalang bertujuan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat dipahami oleh seluruh elite parpol dan kepala daerah terpilih KIM Plus.

    “Apa yang menjadi kebijakan beliau dipahami oleh koalisi secara langsung, kemudian apa yang akan menjadi gerak langkah berikut, itu yang menjadi agenda. Namun, ini kan silaturahmi, jadi lebih cair suasananya,” kata Willy terkait acara silaturahmi KIM Plus yang tidak dihadiri Surya Paloh.

  • Kemenhan jamin efisiensi tidak ganggu tugas menjaga kedaulatan negara

    Kemenhan jamin efisiensi tidak ganggu tugas menjaga kedaulatan negara

    “Jadi, tetap menjadi prioritas karena bicara operasional kan bukan hanya alutsista saja, tetapi juga manusianya, yakni bagaimana human capital (sumber daya manusia, red.) ini bisa bekerja, menjaga kedaulatan Indonesia, keutuhan, dan keselamatan bangs

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menjamin bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak mengganggu tugas untuk menjaga kedaulatan negara.

    “Karena kedaulatan, kemudian keutuhan wilayah, itu harga mati. Tanpa adanya itu, kita tidak bisa membangun, ekonomi kita tidak stabil, dan ini sangat dibutuhkan apalagi dengan kebijakan pemerintah pusat yang memang ingin membangun Indonesia menjadi bangsa yang maju, berdaulat, dan unggul,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang di Kantor Kemenhan, Jakarta, Jumat, ketika ditanya jurnalis mengenai kebijakan efisiensi anggaran.

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan maupun pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) tidak akan terdampak kebijakan efisiensi tersebut.

    “Ya pengadaan alutsista ini sifatnya kan bukan temporer. Jadi, memang sudah multiyears (kontrak tahun jamak). Apa yang sudah direncanakan dan sudah dalam proses procurement (pengadaan) itu terus berjalan, dan harapannya kami bisa terus memperkuat karena menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan postur pertahanan,” ujarnya.

    Ia juga mengatakan bahwa kesejahteraan prajurit tetap menjadi prioritas Kemenhan di masa efisiensi saat ini.

    “Jadi, tetap menjadi prioritas karena bicara operasional kan bukan hanya alutsista saja, tetapi juga manusianya, yakni bagaimana human capital (sumber daya manusia, red.) ini bisa bekerja, menjaga kedaulatan Indonesia, keutuhan, dan keselamatan bangsa kita,” katanya.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa anggaran Kemenhan pada 2025 mengalami efisiensi sebesar 16,24 persen atau sekitar Rp26 triliun.

    Ia menjelaskan bahwa hal yang diefisiensikan adalah yang bersifat administratif, seperti perjalanan dinas, pembangunan yang dianggap tidak prioritas, pengadaan kendaraan, rapat, hingga diskusi kelompok terpumpun.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa akan ada adaptasi atau modifikasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

    Sebelumnya, Komisi I DPR RI menyetujui perubahan pagu anggaran Kemenhan dan TNI dalam Rapat Kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2).

    Rapat tersebut membahas perubahan anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Budi Arie Jelaskan Nasib 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi

    Budi Arie Jelaskan Nasib 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi

    Jakarta –

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyampaikan nasib terkait 1.235 Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL). Sebanyak 1.235 petugas penyuluh koperasi tersebut terkena dampak efisiensi anggaran karena masuk dalam alokasi pengadaan barang dan jasa.

    Budi Arie mengatakan petugas tersebut masih berstatus sebagai pegawai kontrak. Kendati demikian, Budi Arie menegaskan masih membutuhkan kehadiran petugas penyuluh koperasi. Bukan tidak mungkin ke depan, pihaknya akan tetap memperpanjang kontrak.

    “PPKL itu kan kontrak. Kita beresin (kelanjutan) kontraknya, Karena kita perlu juga kan. Mudah-mudahan (diperpanjang), diharapkan, sabar dulu,” kata Budi Arie saat ditemui di kantornya, Jumat (14/2/2025).

    Saat ditanya mengenai pos anggaran yang bakal digunakan terkait pembiayaan atau gaji petugas penyuluh koperasi, Budi menyebut pihaknya masih mengkaji dan berdiskusi lebih lanjut.

    “Ya justru itu. Makanya nanti kita lagi diskusi untuk penyelesaian ini. Tapi yang pasti kita perlu petugas penyuluh koperasi lapangan. Belum tahu (masuk pos anggaran mana), nanti kan kita asesmen lagi. Karena nanti ada yang sudah kerja di PNS, sudah di mana,” tambah Budi Arie.

    Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (12/2), Budi menyatakan bahwa sebanyak 1.235 PPKL akan terdampak dari pemangkasan anggaran Kementerian Koperasi yang semula sebesar Rp 473 miliar menjadi Rp 317 miliar. Namun, Budi menepis kabar PHK tersebut. Budi berencana akan reformulasi petugas penyuluh tersebut menjadi Sarjana Penggerak Koperasi.

    “Bukan di-PHK, itu PPKL, bukan di-PHK. Skemanya barang dan jasa sehingga kita ingin mengusahakan supaya tetap bisa membantu pergerakan koperasi di Indonesia. Kita nanti sesuaikan Sarjana Penggerak Koperasi atau apa. Nantilah itu masih ada dalam lanjutannya,” kata Budi Arie saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).

    Budi menerangkan peran petugas penyuluh koperasi ini penting lantaran dapat membantu gairah masyarakat untuk berkoperasi. Menurut Budi, keterlibatan masyarakat berkoperasi masih kurang. Padahal koperasi yang ada Indonesia berjumlah besar, sekitar 130 ribu.

    (rrd/rrd)

  • Mengintip Progres IKN Terbaru, Pembangunan Tahap 1 Tembus 98%

    Mengintip Progres IKN Terbaru, Pembangunan Tahap 1 Tembus 98%

    Jakarta –

    Pembangunan proyek infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih terus berjalan, di tengah langkah pemerintah melakukan efisiensi anggaran besar-besaran. Progres terbarunya per 12 Februari 2025, pembangunan IKN Tahap 1 telah mencapai 98,2%.

    Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, pembangunan IKN terbagi ke dalam tiga batch. Ketiga batch ini merupakan proyek dengan dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    “Progres per 12 Februari 2025 sebagai berikut. Batch 1 98,2%, Batch 2 84,6%, dan Batch 3 36,1%,” kata Danis, saat dihubungi, Senin (13/1/2025).

    Lebih lanjut untuk progres pembangunan proyeknya, pertama ada hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pertahanan-Keamanan (Hankam). Danis mengatakan, progres secara menyeluruh telah mencapai rata-rata 93,1%. Lalu ada RUmah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) sebanyak 36 unit telah rampung 100%.

    “Selanjutnya, pembangunan empat kompleks Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) dengan rata-rata mencapai 96,4%. Lalu landasan pacu bandara IKN dengan progres mencapai 89,6%,” ujar Danis.

    Di samping itu, banyak bangunan-bangunan kantor pemerintahan yang telah rampung 100%. Bangunan tersebut antara lain Istana Negara dan Lapangan Upacara, ⁠Istana Garuda, ⁠Kantor Sekretariat Presiden (Setpres), hingga ⁠Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

    Sebagai informasi, sebelumnya Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono melaporkan, saat ini total sudah ada 27 tower hunian ASN-Hankam yang rampung. DItargetkan pada bulan Maret mendatang bisa rampung sepenuhnya 47 tower.

    “Akhir Februari akan ada 10 lagi selesai furnish. Akhir Maret 10 lagi, 47 hunian selesai semua,” ujar Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Sedangkan untuk Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), Basuki mengatakan, saat ini jumlahnya ada 36 unit. Mengingat jumlah menteri bertambah menjadi 48 menteri di Kabinet Merah-Putih ini, pihaknya sedang mempertimbangkan untuk penambahan.

    Di samping itu, saat ini juga tengah dalam proses pembangunan untuk sarana ibadah dalam komplek peribadatan, mulai dari masjid, gereja, pura, hingga vihara. Untuk masjid sendiri, Basuki mengatakan saat ini progresnya mencapai 50%.

    Lalu infrastruktur lembaga eksekutif lainnya, mulai dari Istana dan Kantor Presiden hingga Istana Negara sudah rampung. Sedangkan Istana Wakil Presiden saat ini baru berprogres 40%.

    Di samping itu, Basuki menilai, proyek IKN masuk ke dalam salah satu proyek prioritas yang masuk ke dalam Asta CIta. Dengan demikian, meski dilakukan efisiensi anggaran, proyek tersebut masih akan tetap berjalan.

    “Seharusnya apa yang dialokasikan harus ada yang, itu kan as a matter of priority, apa yang diprioritaskan ya kan, swasembada pangan, jalan, IKN, karena IKN ini juga Asta Cita, ini tergantung,” kata Basuki, ditemui usai rapat.

    Presiden Prabowo Subianto juga telah merestui pemberian anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN 2025-2028. Hal ini berdasarkan pada hasil Rapat Terbatas (Ratas) tanggal 21 Januari 2025 dan 3 Februari 2025. Ia akan mengajukan agar Rp 8,1 triliun di antaranya bisa dicairkan segera untuk mendukung pembangunan di tahun ini.

    (kil/kil)

  • Program Beasiswa Pendidikan Kena Imbas Efisiensi Anggaran

    Program Beasiswa Pendidikan Kena Imbas Efisiensi Anggaran

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani mengungkapkan, ada banyak jenis beasiswa yang terdampak penghematan anggaran. Yaitu, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Rp 19,4 miliar dari pagu awal Rp194,7 miliar, dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Rp 21 miliar dari pagu Rp213,7 miliar,

    Kemudian Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) Rp 21,33 miliar dari pagu anggaran Rp 85,3 miliar, dan beasiswa dosen dan tenaga pendidik dalam dan luar negeri Rp 59,2 miliar dari pagu awal Rp 236,8 triliun.

    Karenanya, Lalu Ari sapaan Lalu Hadrian mengatakan, pihaknya akan tetap memperjuangkan agar beasiswa pendidikan tidak terkena efisiensi anggaran. Sebab, beasiswa itu sangat dibutuhkan para mahasiswa, terutama beasiswa on going yang sekarang dinikmati para mahasiswa.

    Jika anggaran beasiswa itu dipangkas, maka akan banyak mahasiswa yang tidak mendapatkan bantuan biaya pendidikan. Mereka akan sulit membiayai studinya, bahkan terpaksa berhenti. “Mahasiswa di luar negeri akan sulit melanjutkan studi, kalau anggaran beasiswa dipangkas. Mereka bisa terlunta-lunta di luar negeri,” katanya.

    Lalu Ari menjelaskan, ada dua jenis belanja sosial pendidikan, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan beasiswa pendidikan. Menurut dia, KIP Kuliah tidak terkena efisiensi anggaran. Anggaran KIP Kuliah yang disiapkan sebesar Rp 14,69 triliun.

    “KIP Kuliah tidak terkena efisiensi. Salah kalau ada yang memberitakan bahwa KIP Kuliah terdampak penghematan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa KIP Kuliah aman, tidak terkena efisiensi,” tegas Lalu Ari.

    Dia memgaku, pihaknya sudah melakukan rapat dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dalam membahas efisiensi anggaran pendidikan tinggi.

    “Khususnya terkait bantuan sosial pendidikan atau beasiswa. Anggaran beasiswa ini sangat penting bagi keberlangsungan pendidikan para mahasiswa,” ujarnya. [hen/but]

  • Bocoran RUU Minerba: Kampus Bukan Pemilik IUP Tambang, tapi Penerima Manfaat

    Bocoran RUU Minerba: Kampus Bukan Pemilik IUP Tambang, tapi Penerima Manfaat

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membocorkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam Rancangan Undang-Undang Minerba (RUU Minerba). Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) ESDM Tri Winarno menyampaikan dalam DIM RUU Minerba, perguruan tinggi bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) melainkan hanya penerima manfaat.

    “Nah, itu perguruan tinggi itu yang penerima manfaat, bukan pemilik IUP,” kata Tri Winarno di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

    Ia menyampaikan, dalam rapat panja RUU Minerba yang akan dibahas nanti malam bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di antaranya terkait kepastian tidak adanya perubahan tata ruang pertambangan.

    “Itu kan mesti juga clear. Masa sekarang ada tambang, terus kemudian tata ruang dirubah, terus kemudian berubah kan kasihan tambangnya juga. Kemudian pemilihan prioritas, hilirisasi,” katanya.

    Sebelumnya, Baleg DPR RI menargetkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) pada Selasa (18/2) atau pekan depan.

    Hal ini diungkapkan oleh Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan saat Rapat Kerja dengan Menteri Hukum, Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) dan Menteri Sekretaris Negara tentang RUU Minerba di Jakarta, Selasa (11/2).

    Bob menyampaikan pada rapat tersebut telah disepakati jadwal rapat kerja terkait selanjutnya terkait pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) secara keseluruhan. Selain itu, Baleg juga telah menyusun jadwal pembahasan RUU Minerba untuk masa persidangan II tahun sidang 2024-2025.

    “Dan diharapkan pembahasan pada tahap pembicaraan tingkat 1 dapat diselesaikan pada masa sidang 2 sehingga pada rapat paripurna tanggal 18 Februari 2025, RUU tentang Minerba dapat disetujui sebagai undang-undang. Itu target kita ya,” katanya.

    (ara/ara)

  • Revisi UU Minerba Dikebut, Ini Kabar Terbarunya

    Revisi UU Minerba Dikebut, Ini Kabar Terbarunya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan bahwa pemerintah bersama Badan Legislasi DPR hingga kini masih melakukan pembahasan terkait revisi Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Adapun pembahasan masih berkutat pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

    Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung mengatakan bahwa revisi UU Minerba masih dalam tahap pembahasan oleh Panitia Kerja (Panja). Sehingga untuk ditetapkan sebagai undang-undang membutuhkan proses yang cukup panjang.

    “Ini kan pembahasan DIM itu kan masih berjalan. Kemudian dari Panja itu kan ada tim perumus dan juga ada tim sinkronisasi. Jadi nanti dari sisi legal draftingnya sudah benar atau belum, itu ada tabrakan dengan undang-undang lain atau tidak, jadi kan dia lagi dengan peraturan yang lebih tinggi,” kata Yuliot ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (14/2/2025).

    Yuliot pun berharap dengan proses yang sudah berjalan saat ini, pembahasan di tim sinkronisasi dan tim perumus dapat segera selesai. Dengan demikian, rancangan revisi bisa diajukan dalam sidang paripurna. “Dari paripurna itu nanti akan disampaikan lagi ke pemerintah,” katanya.

    Terpisah, Ketua Baleg Bob Hasan mengatakan bahwa proses pembahasan DIM RUU Minerba bersama pemerintah dan DPR hingga kini masih berlangsung. Bahkan pembahasan DIM akan dilanjutkan nanti malam pukul 19.00 WIB.

    “Intinya kita akan urut satu persatu setiap DIM tersebut serta dibahas secara terbuka. Nanti kemudian akan dibahas ulang atas DIM tersebut. Artinya tidak ada yang tergesa-gesa,” ujarnya kepada CNBC Indonesia.

    Sebelumnya, Kementerian ESDM telah resmi menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Minerba ke Baleg DPR RI. Penyerahan DIM dilakukan oleh Wamen ESDM, Yuliot Tanjung ke pimpinan Baleg DPR RI.

    Yuliot menyampaikan bahwa DIM ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat kerja antara DPR RI, Menteri ESDM, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum dan HAM, serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang digelar pada 11 Februari 2025.

    Adapun, sesuai dengan surat Menteri ESDM Nomor T-53/MN.01MEM.S/2025 tanggal 12 Februari 2025, DIM ini telah diparaf oleh wakil pemerintah untuk pembahasan lebih lanjut terkait perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

    “Dari 14 pasal yang diusulkan DPR RI sebagai perubahan dalam rancangan Undang-Undang tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambahan mineral dan batu bara, telah dimasukkan ke dalam daftar inventarisasi masalah DIM,” kata dia dalam rapat bersama Baleg DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Yuliot memerinci secara keseluruhan, setidaknya terdapat 256 butir permasalahan yang dikategorikan sebagai berikut:

    – 104 DIM tetap sesuai usulan DPR RI

    – 2 DIM tetap dengan penyesuaian ayat

    – 34 DIM mengalami perubahan

    – 6 DIM tetap dengan perubahan redaksional

    – 2 DIM tetap dengan perbaikan redaksional

    – 2 DIM mengalami penyesuaian redaksi

    – 39 DIM merupakan penambahan pasal

    – 6 DIM berupa penambahan ayat

    – 8 DIM dihapus

    – 3 DIM ditambahkan

    – 1 DIM mengalami reposisi pasal

    – 49 DIM merupakan penambahan penjelasan

    “Sehingga total DIM-nya adalah 256 DIM,” kata Yuliot.

    (pgr/pgr)

  • Meski Ada Efisiensi, Sri Mulyani Pastikan Tukin Dosen Cair

    Meski Ada Efisiensi, Sri Mulyani Pastikan Tukin Dosen Cair

    Jakarta, FORTUNE – Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tunjangan kinerja (tukin)  dosen tetap akan dicairkan meskipun pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran. Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan proses finalisasi peraturan presiden (perpres) terkait pencairan tukin tersebut.

    Menurut data, saat ini terdapat 97.734 dosen yang terbagi dalam empat kategori berdasarkan institusi tempat mereka mengajar. Dosen yang berada di bawah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) telah dan terus menerima tukin atau remunerasi sesuai dengan standar yang berlaku di PTNBH.

    “Mereka (dosen PTN BH) ini telah dan terus mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) atau remunerasi dosen sesuai standar PTN BH,” kata dia saat Konferensi Pers di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Jumat (14/2).

    Sementara itu, bagi dosen yang mengajar di Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU), mereka yang institusinya telah menerapkan sistem remunerasi juga sudah menerima tukin. Namun, bagi dosen PTN BLU yang belum menerapkan sistem remunerasi, mereka akan diberikan tukin dengan tetap memperhatikan tunjangan profesi yang selama ini diterima.

    Hal yang sama juga berlaku bagi dosen di Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN Satker) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti). Mereka yang saat ini hanya menerima tunjangan profesi akan mendapatkan tunjangan kinerja sebagaimana yang telah diberikan kepada dosen PTN BLU.

    “Saat ini masih dalam tahap penghitungan dan pendataan. Perpres yang mengatur tentang tukin bagi dosen PTN Satker, PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi, serta dosen PNS LLDikti sedang dalam tahap finalisasi dan akan diselesaikan dalam beberapa hari ke depan,” ujar Sri Mulyani.

    Dengan kebijakan ini, diharapkan kesejahteraan dosen semakin meningkat, sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat sektor pendidikan tinggi di Indonesia.

    Efisiensi di Kemendikti Saintek

    Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI mengenai pembahasan rekonstruksi anggaran yang diefsiensikan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menegaskan Tukin Dosen tidak boleh dikenakan efisiensi.

    Tunjangan kinerja atau tukin dosen menjadi salah satu komponen yang terkenal efisiensi oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan.  Padahal, saat ini masalah tukin menjadi sorotan masyarakat. Terutama tukin dosen PNS yang belum dibayarkan sejak 2020-2024.

    Tukin dosen yang kena efisiensi anggaran di antaranya adalah tukin dosen Non-PNS. Anggaran tukin dosen non-PNS tahun 2025 semula dianggarkan Rp2,70 triliun.

    Sementara dari efisiensi anggaran DJA, tukin dosen non-PNS bisa kena efisiensi sampai Rp676,07 miliar atau sebanyak 25 persen.

    Satryo juga mengungkapkan alasan lainnya mengapa tukin dosen non-PNS tidak dilakukan efisiensi oleh Kemendiktisaintek dikarenakan tunjangan profesi dosen non PNS merupakan hak yang harus diterima oleh dosen non PNS. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.