Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Anggota DPR dukung kerja sama Indonesia dan Turki di bidang “drone”

    Anggota DPR dukung kerja sama Indonesia dan Turki di bidang “drone”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mendukung kerja sama antara Indonesia dan Turki di bidang pembangunan pabrik drone atau pesawat nirawak.

    Dukungan itu diberikan Soleh karena dia menilai kerja sama tersebut dapat memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia.

    “Kami mendorong agar pemerintah menindaklanjuti secara serius rencana tersebut,” kata Soleh dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA, di Jakarta, Jumat.

    Menurut Soleh, pengembangan teknologi drone bersama Turki sangat menguntungkan Indonesia dalam beragam hal.

    Selain dari sisi meningkatnya teknologi alutsista dalam negeri, kerja sama ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa di bidang drone.

    Hal tersebut berdampak pada terbukanya kesempatan untuk memajukan lini usaha dalam negeri di bidang teknologi drone.

    Dengan demikian, dia menilai akan semakin banyak sektor swasta yang ingin bergabung dalam kerja sama pembuatan pabrik drone tersebut.

    “Kita juga kan belum tahu spesifik kerja samanya seperti apa, apakah melibatkan swasta atau tidak. Kalau, misalkan, melibatkan pihak swasta ini kan perlu dibicarakan secara komprehensif ya,” tutur Soleh.

    Selain itu, kerja sama ini juga dapat berdampak pada semakin eratnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki.

    Hal tersebut dapat berbuah baik untuk Indonesia di mata internasional lantaran hubungan bilateral antarnegara yang semakin kuat

    Lebih lanjut, Soleh sendiri belum mengetahui skema persis kerja sama antara Indonesia dan Turki di bidang drone tersebut. Dia menyerahkan seluruh perencanaan dan progresnya kepada pemerintah.

    “Soal teknis ini kan kita percayakan kepada pemerintah Indonesia dengan Turki,” ucap dia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggaran Dipotong Rp2 T, Menteri Kelautan: Gaji ASN Aman

    Anggaran Dipotong Rp2 T, Menteri Kelautan: Gaji ASN Aman

    Jakarta, FORTUNE – Menteri Kelautan Dan Perikanan (KP) RI, Sakti Wahyu Trenggono memastikan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI akan tetap berjalan dan gaji aparatur sipil negara (ASN) tetap terpenuhi. Diketahui, KKP terkena Efisiensi Anggaran pada 2025 sebesar Rp2,1 triliun dari pagu awal Rp6,2 triliun. 

    Hal tersebut sebagai komitmen KKP menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 yang keluar pada 22 Januari 2025 lalu.

    “Kami akan berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga dengan kreativitas baru agar seluruh target dapat tercapai dengan baik,” kata Trenggono dalam keterangannya, Jumat (14/2).

    Anggaran KKP jadi Rp4,1 triliun

    Dengan efisiensi anggaran Rp2,1 triliun, maka pagu anggaran KKP sekarang sebesar Rp4,1 triliun. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang merupakan mitra kerja KKP di DPR RI pun telah menyetujui efisiensi anggaran sebesar 34,09 persen itu pada rapat kerja yang berlangsung pada Kamis malam (13/2).

    Kemudian Trenggono memastikan bahwa efisiensi tak menyasar anggaran belanja pegawai sebesar Rp1,9 triliun, tetapi diterapkan pada item belanja barang yang semula Rp3,36 triliun menjadi Rp1,61 triliun. Lalu, belanja modal semula Rp943,9 miliar menjadi Rp566,3 miliar.

    “Kami menjaga anggaran gaji 12.426 aparatur sipil negara (ASN) di KKP, operasional kantor pusat dan seluruh kantor unit kerja di daerah, serta melaksanakan program prioritas Asta Cita dan Ekonomi Biru,” ujar Trenggono.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada Jumat (14/2) bahwa efisiensi anggaran untuk APBN 2025 tetap senilai Rp306,69 triliun. Nilai efisiensi anggaran bakal tetap, walaupun terdapat rekonstruksi penyesuaian nilai efisiensi masing-masing K/L atau rekonstruksi.

    Oleh karena itu, nilai efisiensi anggaran yang akan dilakukan masih sama dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

  • BNN soroti pentingnya pengaturan batasan `gramatur` di RUU Narkotika

    BNN soroti pentingnya pengaturan batasan `gramatur` di RUU Narkotika

    Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN Irjen Pol. Agus Irianto (kiri) dalam Rapat Penyelarasan RUU Narkotika bersama pemangku kepentingan terkait di Jakarta, Kamis (13/2/2025). ANTARA/HO-BNN RI

    BNN soroti pentingnya pengaturan batasan `gramatur` di RUU Narkotika
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 14 Februari 2025 – 18:35 WIB

    Elshinta.com – Badan Narkotika Nasional (BNN) menyoroti pentingnya pengaturan batasan berat atau jumlah (gramatur) narkotika yang diperbolehkan dengan mempertimbangkan aspek kesehatan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika.

    Dalam Rapat Penyelarasan RUU Narkotika bersama pemangku kepentingan terkait di Jakarta, Kamis (13/2), Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN Irjen Pol. Agus Irianto berharap pengaturan gramatur dalam RUU Narkotika tidak hanya dilakukan berdasarkan studi pustaka atau barang bukti semata.

    “Akan tetapi, juga berdasarkan kajian dari sisi kesehatan,” ujar Agus, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (14/2).

    Agus mengingatkan bahwa perkembangan jenis narkotika di dunia sangat pesat dengan lebih dari 1.262 jenis narkotika baru yang teridentifikasi, dan sejumlah di antaranya belum diatur dalam UU.

    Di Indonesia, sambung dia, terdapat 97 jenis narkotika baru, dan sebanyak enam di antaranya belum diatur dalam UU sehingga harus disikapi dengan serius.

    Dalam kesempatan itu, Agus menekankan beberapa hal penting terkait penyelarasan RUU yang sedang dibahas.

    “Rapat ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antarlembaga serta pihak terkait dalam merumuskan UU yang lebih efektif dalam menangani masalah narkotika di Indonesia,” tuturnya.

    Adapun beberapa poin utama yang dibahas dalam rapat tersebut, antara lain, ⁠BNN memastikan kesepakatan yang tercapai antara para menteri dan kepala lembaga terkait dengan RUU yang telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Selain itu, kata dia, draf RUU yang disusun BNN telah mengikuti ketentuan dalam UU Cipta Kerja (Ciptaker).

    “BNN berkomitmen untuk memastikan draf RUU Narkotika yang kami usulkan telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU Ciptaker,” ungkap Agus.

    Tak hanya itu, dia menegaskan bahwa BNN akan mempertimbangkan kembali ketentuan pidana yang dicabut dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya dalam Bab Tindak Pidana Khusus Narkotika.

    Poin utama lainnya yang dibahas, yakni fokus RUU Narkotika pada aspek kesehatan, termasuk penguatan sistem Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan perbaikan dalam rehabilitasi penyalahguna narkotika yang mengalami ketergantungan serta penguatan peran dan fungsi BNN melalui UU dan peraturan presiden untuk mendukung implementasi yang lebih efektif.

    Isu penting lainnya yang dibahas dalam rapat tersebut berupa pengaturan terkait dengan zat psikoaktif baru, ambang batas narkotika, penguatan kelembagaan BNN, serta rehabilitasi berkelanjutan bagi pecandu narkotika.

    Kegiatan tersebut berlangsung secara hybrid dengan mengundang berbagai pihak terkait, termasuk pejabat BNN, kementerian terkait, dan tenaga ahli di bidang hukum.

    Sumber : Antara

  • InsyaAllah, PKS Siap Dukung Penuh Prabowo di Pilpres 2029

    InsyaAllah, PKS Siap Dukung Penuh Prabowo di Pilpres 2029

    Bisnis.com, HAMBALANG – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali mempertimbangkan kemungkinan untuk berkoalisi mendukung Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

    Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi menegaskan bahwa partainya siap bergabung dalam koalisi untuk mendukung Prabowo.

    Saat ditanya apakah PKS akan bergabung dalam koalisi yang mengusung Prabowo, Habib Aboe menjawab optimis.

    “Kami akan jadi koalisi. Koalisi dengan Pak Prabowo yang terbaik, dan kami akan bantu dan bangun NKRI yang terbaik untuk selanjutnya,” ujarnya kepada wartawan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jumat (14/2/2025).

    Habib Aboe juga mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai berkoalisi dengan Prabowo pada Pemilu 2029 akan dipikirkan lebih lanjut, dengan penuh harapan.

    “InsyaAllah,” ucapnya sambil tersenyum.

    Di kesempatan yang sama, Plh Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heriyawan menegaskan bahwa partainya akan tetap solid dalam mendukung Koalisi Indonesia Maju (KIM Plus) hingga akhir masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2029.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS itu menyatakan, komitmen PKS dalam koalisi ini akan tetap terjaga hingga periode pemerintahan berakhir.

    “Artinya, kami pasti akan mendukung pemerintahan sampai 2029. Koalisi kan terikat dengan komitmen bersama sebagai koalisi, jadi tentu kami akan berkoalisi sampai akhir,” katanya kepada wartawan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jumat (17/2/2025).

    Menanggapi pertanyaan mengenai langkah Gerindra yang kembali mengusung Prabowo untuk Pemilu 2029, Heriyawan menjelaskan bahwa sikap PKS, salah satu partai dalam koalisi, akan diputuskan menjelang Pemilu 2029.

    “Sikap partai kan tentu ya jangan sekarang, sikapnya nanti menjelang itu,” ujarnya.

    Heriyawan juga menambahkan bahwa pernyataan Gerindra yang mengumumkan Prabowo akan maju kembali pada 2029 adalah langkah yang harus dihormati.

    “Itu diumumkan. Bahwa kemudian nantinya seperti apa, ya kita tunggu nanti,” jelasnya.

    PKS, kata Heriyawan, tetap mengutamakan stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan, serta akan mendukung program-program prioritas seperti efisiensi anggaran.

    Heriyawan menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang kini diperkenalkan akan mendukung pencapaian program-program pemerintah, seperti pemberian makan bergizi gratis.

    “Efisiensi disinggung juga, dan kami dukung karena demi kebaikan. Efisiensi akan menjadi bagian dari pencarian dana atau penyisihan dana untuk menyukseskan program-program prioritas,” pungkas Ahmad Heriyawan.

  • Kemenhan optimalkan anggaran untuk jamin kualitas kajian dan litbang

    Kemenhan optimalkan anggaran untuk jamin kualitas kajian dan litbang

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa akan mengoptimalkan anggaran yang telah diefisiensikan untuk menjamin kualitas kajian, serta penelitian dan pengembangan atau litbang.

    “Kami akan mengoptimalkan anggaran yang ada, dan kami bisa menjamin bahwa apa pun yang dilakukan tidak akan berdampak terhadap tugas utama kami menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang di Kantor Kemenhan, Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan hal itu ketika ditanya jurnalis mengenai langkah Kemenhan untuk memastikan kualitas kajian dan litbang yang dihasilkan imbas efisiensi anggaran.

    Frega menjelaskan bahwa institusinya akan mengoptimalkan sinergi dengan pemangku kepentingan lainnya sehingga tidak hanya mengandalkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhan.

    “Jadi, kami mengoptimalkan sinergisitas tadi ya, dari kampus, kemudian juga dari industri pertahanan, apalagi kami punya Unhan (Universitas Pertahanan). Industri-industri pertahanan strategis itu juga walaupun secara struktural berada di bawah BUMN, tetapi secara supervisi teknis berada di Kementerian Pertahanan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan mengatakan bahwa Kemenhan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengefisiensikan anggaran sebesar Rp26,993 triliun.

    Wamenhan menyampaikan pernyataan tersebut dalam Rapat Kerja Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2), yang membahas penyesuaian anggaran sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Menurut Wamenhan, sejumlah hal yang diefisiensikan adalah kegiatan tidak urgen sama sekali dan tidak produktif, kegiatan yang kurang berdampak langsung dan tidak efisien, biaya perjalanan dinas, kegiatan seminar, rapat, diskusi kelompok terpumpun, kegiatan selebrasi dan seremoni, peresmian, perayaan ulang tahun satuan, pameran, studi banding, honorarium, pembangunan infrastruktur dan rehab yang tidak mendesak, pembangunan sistem informasi, dan pengadaan kendaraan taktis baru.

    Kajian dan litbang menjadi dua hal yang turut diefisiensikan sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ahmad Dhani dan Mulan Jameela Bonceng Tiga Usai Silaturahmi KIM

    Ahmad Dhani dan Mulan Jameela Bonceng Tiga Usai Silaturahmi KIM

    Bisnis.com, HAMBALANG – Pasangan suami istri yang juga anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Ahmad Dhani dan Mulan Jameela, terlihat menaiki sepeda motor dengan bonceng bertiga saat turun dari kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, usai menghadiri acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    Dalam perjalanan menuju area parkir kendaraan, Dhani duduk di tengah sementara Mulan duduk di jok paling belakang. Sementara itu, pengendara motor matic yang mengemudikan motor tersebut berada di depan mereka.

    Keduanya tidak memberikan komentar banyak mengenai hasil pertemuan, dan motor yang mereka tumpangi pun terus melaju menuju ke bawah.

    Acara silaturahmi KIM Plus yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto berlangsung pada pukul 14.00 WIB dan selesai sekitar pukul 16.00 WIB. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah kader, menteri, serta kepala daerah yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju.

    Meski tidak banyak bicara tentang hasil pertemuan, kehadiran pasangan Ahmad Dhani dan Mulan Jameela dengan cara yang cukup unik, menjadi salah satu perhatian dalam pertemuan tersebut.

    Ahmad Dhani hanya memastikan bahwa pemerintah memang berfokus untuk efisiensi anggaran.

    “Pokoknya puasa dulu selama 3 tahun. Puasa menghambur-hamburkan uang,” pungkas Ahmad Dhani.

  • Sri Mulyani Pastikan Tukin Dosen Tetap Cair Meski Ada Efisiensi Anggaran  – Halaman all

    Sri Mulyani Pastikan Tukin Dosen Tetap Cair Meski Ada Efisiensi Anggaran  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan, tunjangan kinerja (Tukin) bagi dosen di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) akan tetap diberikan, meskipun pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun tahun 2025.

    Berdasarkan data Sri Mulyani, saat ini sebanyak 97.734 dosen yang terdiri dari empat kategori yakni dosen di bawah Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTNBH). Kemudian dosen PTN Badan Layanan Umum (BLU).

    Lalu, dosen di satuan kerja (Satker) Kemendikti Saintek, dan dosen PNS di lembaga layanan pendidikan tinggi (PNS LLDikti).

    “Mereka ini telah dan terus mendapatkan tukin atau remunerasi dosen sesuai standar PTNBH. Untuk perguruan tinggi yang kategori BLU badan layanan umum yang telah menerapkan sistem remunerasi, para dosennya juga telah menerima remunerasi atau tukin,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Komisi III DPR RI, Jumat (14/2/2025).

    Sri Mulyani bilang dosen PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi bersama dengan dosen PTN Satker, dosen PNS PTN LLDikti yang saat ini menerima tunjangan profesi, akan diberikan tukin atau remunerasi layaknya dosen PTN BLU.

    “Jadi mereka sudah mendapatkan tunjangan profesi tapi belum tunjangan kinerja atau remunerasi,” jelas Sri Mulyani.

    Adapun pemerintah saat ini tengah merampungkan perhitungan terkait dengan aturan pembayaran Tukin bagi dosen tersebut.

    “Sedang proses penghitungan dan pendataan dan perpres sedang juga dalam proses untuk difinalkan,” ungkap Sri Mulyani.

    “Keputusan mengenai tukin dari dosen PTN Satker di lingkungan Kemendikti Saintek, kemudian dosen PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi, dan dosen PNS LLDikti serta dosen KL lainnya mengenai tukin sedang dalam proses finalisasi perpres yang akan diselesaikan dalam waktu dekat,” sambungnya.

  • DPR Targetkan RUU Minerba Disahkan Pekan Depan, ESDM Bilang Begini

    DPR Targetkan RUU Minerba Disahkan Pekan Depan, ESDM Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU No 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang bakal disahkan pada pekan depan, Selasa (18/2/2025).

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan mekanisme penerbitan RUU Minerba berada di DPR RI. Pasalnya, RUU Minerba itu merupakan usulan dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

    Oleh karena itu, Yuliot mengatakan pihaknya akan mengikuti mekanisme dari para wakil rakyat itu.

    “Jadi mekanismenya kan ada di DPR. Kita mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh DPR,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

    Yuliot pun mengungkapkan saat ini RUU Minerba masih dalam proses pembahasan inventarisasi masalah (DIM). Setelah itu, akan ada tim perumus dan sinkronisasi. Menurutnya, tim itu dibentuk agar ketentuan dalam RUU Minerba tidak bertabrakan dengan Undang-Undang (UU) lain.

    “Harapannya, kita mengharapkan ini dengan proses yang sudah berjalan adanya pembahasan itu nanti di tim sinkronisasi dan tim perumus itu harapannya itu bisa segera diajukan di Paripurna, dari Paripurna itu nanti akan disampaikan lagi ke pemerintah,” jelas Yuliot.

    RUU Minerba sendiri saat ini masih dalam tahap pembahasan. Baleg DPR RI pun menargetkan RUU tersebut dapat disahkan pada Selasa (18/2/2025) mendatang.

    Adapun, hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), dan Menteri Hukum pada Selasa (11/2/2025).

    “Dan diharapkan pembahasan pada tahap pembicaraan tingkat I dapat diselesaikan pada masa sidang II, sehingga pada Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 RUU tentang Minerba dapat disetujui sebagai UU,” ujarnya di dalam ruang rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

  • Cak Imin Sebut Prabowo Tawarkan Koalisi Permanen saat Silaturahmi KIM di Hambalang – Halaman all

    Cak Imin Sebut Prabowo Tawarkan Koalisi Permanen saat Silaturahmi KIM di Hambalang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto menawarkan untuk membentuk koalisi permanen kepada para elite parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM). 

    Hal itu disampaikan Cak Imin seusai menghadiri silaturahmi elite  hingga kepala daerah dari KIM di kediaman Prabowo,  Hambalang, Bogor, Jumat (14/2/2025) siang. 

    Cak Imin mengatakan, tawaran itu disampaikan Prabowo agar koalisi KIM semakin kuat demi percepatan pembangunan. 

    “Intinya memperkuat koalisi kita. Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama Pemerintahan,” kata Cak Imin, Jumat. 

    Cak Imin pun menyebut PKB merespons positif tawaran Ketua Umum Gerindra itu.

    Menurutnya, koalisi permanen penting untuk pembangunan Indonesia.

    “Tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan,” tutur Cak Imin.  

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini juga mengatakan, koalisi permanen tersebut berlaku sampai kapan pun.

    “Ya sampai kapan pun namanya permanen,” lanjutnya. 

    Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto menggelar acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di kediaman Presiden RI di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025) pukul 13.00 WIB. 

    Kegiatan ini dalam rangkaian Rapimnas dan HUT Partai Gerindra yang puncaknya akan digelar di SICC, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (15/2/2025) besok.

    Sejumlah menteri kabinet merah putih, ketua umum partai politik hingga anggota DPR RI menghadiri undangan ini. 

    Beberapa di antaranya, Ketua Umum PKB Cak Imin, Sekjen Golkar Sarmuji, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, hingga Ketua Umum Gelora Anis Matta.

    Ada pula Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

    Ketua DPP Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan, pertemuan ini merupakan silaturahmi dari koalisi yang memenangkan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden. 

    Oleh karena itu, tak ada satu pun tokoh PDIP yang hadir dalam pertemuan ini. 

    “Ya silaturahmi KIM, ini satu tahun setelah Pilpres,” kata Prasetyo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (12/2/2025) dikutip dari Kompas.com. 

    “Kan (PDI-P) enggak bagian, eh belum bagian dari KIM,” lanjutnya. 

    Diketahui, PDI-P mengusung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD saat Pilpres 2024.

    (Tribunnews.com/Milani) (Kompas.com) 

  • PSI Akan Kembali Dukung Prabowo pada Pilpres 2029, Lanjut Koalisi Selamanya

    PSI Akan Kembali Dukung Prabowo pada Pilpres 2029, Lanjut Koalisi Selamanya

    PSI Akan Kembali Dukung Prabowo pada Pilpres 2029, Lanjut Koalisi Selamanya
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
    Raja Juli Antoni
    mengatakan,
    PSI
    akan kembali mendukung Presiden
    Prabowo
    Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
    Hal tersebut disampaikan Raja Juli usai menghadiri silaturahmi
    Koalisi Indonesia Maju
    (
    KIM
    ) di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jumat (14/2/2025).
    “Dukung Prabowo lagi,” ujar Raja Juli.
    Menurut dia, PSI juga berharap bisa berkoalisi dengan Prabowo selamanya.
    “Ya lanjut selama-lamanya,” kata Menteri Kehutanan ini.
    Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengakui bahwa ada banyak usulan dari kader Gerindra yang mendorong agar Prabowo Subianto kembali maju sebagai calon presiden (capres) pada
    Pilpres 2029
    .
    Menurut Dasco, usulan itu datang saat Gerindra menggelar Rapimnas dan Kongres Luar Biasa di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat pada 13 Februari 2025.
    “Banyak usulan-usulan tadi. Tapi antara lain paling penting itu adalah meminta menjadi ketua umum untuk lima tahun ke depan dan itu sudah diketok,” kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.