Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Anggota DPR: Efisiensi anggaran mesti dukung sektor produktif

    Anggota DPR: Efisiensi anggaran mesti dukung sektor produktif

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI Hendry Munief mengatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto semestinya ditafsirkan sebagai upaya mendukung peningkatan sektor produktif.

    Anggota Komisi VII DPR yang membidangi urusan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), perindustrian, pariwisata, dan ekonomi kreatif itu mengemukakan bahwa instruksi efisiensi merupakan semangat memperbaiki bangsa untuk semakin mandiri menjadi negara maju.

    “Yang kita maknai kebijakan Presiden ini ingin Indonesia ini lebih maju dan kuat ke depannya maka beliau menginstruksikan agar adanya efektivitas birokrasi sehingga anggaran yang ada betul-betul terserap dengan sempurna untuk pertumbuhan dan kemajuan,” kata Hendry dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, salah satu luaran (output) yang diharapkan dari kebijakan efisiensi anggaran tersebut agar sektor produktif, seperti geliat UMKM, perindustrian, dan pariwisata, semakin diperhatikan dan berkembang.

    Atas dasar itu, Hendry meminta kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja DPR untuk tidak salah menafsirkan instruksi presiden dimaksud.

    “Di situ jelas apa-apa saja yang boleh diatur ulang anggarannya, ada 16 item, maka kita minta dari hasil efisiensi sektor produktif akan makin menggeliat, birokrasi makin ramping hingga apa yang diharapkan bapak presiden terealisasi,” tuturnya.

    Sektor produktif itu, tambah Hendry, merupakan tulang punggung perekonomian nasional, khususnya UMKM.

    Ia menyebut program pemerintah selama ini telah menyasar dan meningkatkan produktivitas UMKM.

    Menurut dia, kondisi perekonomian nasional yang belum stabil dikhawatirkan membahayakan UMKM ke depannya jika tidak dikelola dengan baik. Terlebih, adanya ancaman produk luar, disrupsi ekonomi, hingga perekonomian global yang tidak menentu.

    “Selain itu, sektor perindustrian ini juga penting. Kita harus menjaga kebijakan sektor ini terus berjalan. Pembangunan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, menjaga iklim investasi, IKM (industri kecil menengah), industri digital, dan lainnya. Ini penting bagi perekonomian nasional,” ujar Hendry.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

    Efisiensi anggaran tersebut berasal dari anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Profil Muzakir Manaf, Gubernur Aceh Ingin Hapus Barcode di SPBU, Eks Panglima GAM, Hartanya Rp 48 M – Halaman all

    Profil Muzakir Manaf, Gubernur Aceh Ingin Hapus Barcode di SPBU, Eks Panglima GAM, Hartanya Rp 48 M – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut profil Muzakir Manaf, Gubernur Aceh terpilih yang ingin hapus sistem barcode di SPBU untuk pembelian BBM bersubsidi.

    Keinginan tersebut, Muzakir Manaf sampaikan saat pelantikan dirinya sebagai Gubernur Aceh Periode 2025-2030 di gedung utama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Rabu (12/2/2025).

    Menurutnya, tujuan dari penghapusan penggunaan barcode di SPBU langkah mensejahterakan rakyat.

    “Dengan sumpah (jabatan) kami ingin mensejahterakan rakyat, menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat.”

    “PR (pekerjaan rumah) hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak ada istilah lagi barcode mohon digaris bawahi untuk semua,” ungkapnya, dikutip dari kanal YouTube Serambinews, Sabtu (15/2/2025).

    Muzakir Manaf melanjutkan, penggunaan barcode untuk pembelian BBM subsidi menyusahkan rakyat.

    Ia kerap menerima laporan warga Aceh ingin bakar SPBU gara-gara kebijakan ini.

    “Satu masalah di Aceh kadang-kadang orang mau bakar SPBU,” tegasnya.

    Berdasarkan penilaiannya itu, Muzakir Manaf mantab akan menghapus penggunaan barcode di SPBU.

    “Tidak ada makna sekalipun menggunakan barcode atau stiker. Maka saya ambil kesimpulan menghapuskan semua barcode di SPBU, khususnya Aceh,” tandas dia.

    Dikutip dari kip.acehprov.go.id, Muzakir Manaf lahir di Aceh Timur pada 3 April 1964 atau kini berusia 60 tahun.

    Ia mengawali pendidikan dasarnya dengan bersekolah di MIN Sampoiniet (1977).

    Kemudian, Muzakir Manaf melanjutkan di SMPN Idi (1981) dan SMUS Pase Sejaya Paton Labu (1984).

    Suami dari Marlina Usman itu dikenal sebagai salah satu tokoh tersohor di wilayah Aceh.

    Pada tahun 1986, Muzakir Manaf didapuk sebagai Panglima Perang Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

    GAM sendiri merupakan organisasi yang berjuang untuk melepaskan diri Aceh dari Indonesia.

    Konflik antara GAM dan pemerintah Indonesia berlangsung selama hampir 30 tahun, dari 1976 hingga 2005. 

    Konflik GAM dan pemerintah Indonesia terselesaikan dengan penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.

    Semenjak itu, GAM kembali ke pelukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Muzakir Manaf lalu ditunjuk sebagai Ketua Komite Peralihan Aceh pada 2005.

    Muzakir Manaf mulai terlibat di politik praktis dengan menjabat sebagai Ketua Umum Partai Aceh di tahun 2007.

    Selain itu, dirinya dipercaya sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh (2015) dan Ketua Umum Pramuka Aceh (2013).

    Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh periode 2012–2017.

    Muzakir Manaf kemudian maju di Pilkada 2024 sebagai calon Gubernur Aceh.

    Ia berpasangan dengan Fadhlullah.

    Muzakir-Fadhlullah diusung 8 partai dengan rincian, Partai Aceh, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nanggroe Aceh (PNA).

    Pasangan ini bertarung dengan paslon Bustami Hamzah dan Tgk M Fadhil Rahmi.

    Dikutip dari Instagram @kip_aceh, Pilkada Aceh 2024 dimenangkan oleh Muzakir-Fadhlullah.

    Keduanya meraih 1.492.846 suara atau 53,27 suara sedangkan lawannya mengantongi 46,73 persen atau 1.309.375 suara.

    Pada akhirnya, Muzakir-Fadhlullah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030 oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian .

    Pelantikan itu digelar di Gedung DPR Aceh, Rabu (12/2/2025).

    Hadir dalam acara tersebut Jusuf Kalla, sejumlah menteri, Kepala BIN, mantan Gubernur Aceh, petinggi partai politik. 

    HASIL PILKADA 2024 – Hasil perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2024. (Instagram.com/kip_aceh)

    Muzakir Manaf diketahui memiliki kekayaan mencapai Rp 48.318.030.236.

    Harta tersebut ia laporkan ke  Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 28 Agustus 2024.

    Berikut rincian lengkapnya:

    Tanah Dan Bangunan Rp. 44.031.300.000

    Tanah Seluas 1227 M2 Di Kab / Kota Lhokseumawe , Hasil Sendiri Rp. 858.900.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 76 M2/64 M2 Di Kab / Kota Kota Banda Aceh , Hasil Sendiri Rp. 38.000.000
    Tanah Seluas 7157 M2 Di Kab / Kota Aceh Utara, Hasil Sendiri Rp. 3.578.500.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 100 M2/80 M2 Di Kab / Kota Pidie, Hasil Sendiri Rp. 40.000.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 69 M2/64 M2 Di Kab / Kota Kota Banda Aceh , Hasil Sendiri Rp. 34.500.000
    Tanah Seluas 120000 M2 Di Kab / Kota Aceh Utara, Hasil Sendiri Rp. 480.000.000
    Tanah Seluas 25000 M2 Di Kab / Kota Aceh Utara, Warisan Rp. 500.000.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 78 M2/84.9 M2 Di Kab / Kota Kota Banda Aceh , Hasil Sendiri Rp. 550.000.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 95 M2/86 M2 Di Kab / Kota Kota Banda Aceh , Hasil Sendiri Rp. 3.400.000.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 83 M2/70.8 M2 Di Kab / Kota Kota Banda Aceh , Hasil Sendiri Rp. 3.200.000.000
    Tanah Seluas 1.646 M2 Di Kab / Kota Aceh Timur, Hasil Sendiri Rp. 4.962.800.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 283 M2/270 M2 Di Kab / Kota Bireuen, Hasil Sendiri Rp. 1.600.000.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 1.814 M2/1.616 M2 Di Kab / Kota Kota Banda Aceh , Hasil Sendiri Rp. 24.788.600.000

    Alat Transportasi Dan Mesin Rp. 1.690.000.000

    Mobil, Toyota Fortuner Minibus Tahun 2014, Hasil Sendiri Rp. 460.000.000
    Mobil, Mitsubishi Triton Minibus Tahun 2012, Hasil Sendiri Rp. 380.000.000
    Mobil, Toyota Hilux Minibus Tahun 2010, Hasil Sendiri Rp. 150.000.000
    Motor, Harley Davidson Sepeda Motor Tahun 2014, Rp. 700.000.000

    Harta Bergerak Lainnya Rp. 2.178.000.000

    Surat Berharga Rp. —-

    Kas Dan Setara Kas Rp. 558.730.236

    Harta Lainnya Rp. —-

    Utang Rp. 140.000.000

    Total Harta Kekayaan Rp. 48.318.030.236

    (Tribunnews.com/Endra)

  • Soal Nasib 1.235 Penyuluh Koperasi Lapangan di Tengah Efisiensi Anggaran, Apa Kata Budi Arie? – Halaman all

    Soal Nasib 1.235 Penyuluh Koperasi Lapangan di Tengah Efisiensi Anggaran, Apa Kata Budi Arie? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi merespon soal nasib 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang terdampak efisiensi anggaran. 

    Hal tersebut terjadi karena masuk dalam alokasi pengadaan barang dan jasa.

    Budi Arie berujar, Kemenkop masih membutuhkan kehadiran PPKL. Meski di sisi lain terjadi efisiensi anggaran di sejumlah kementerian/lembaga (K/L).

    “PPKL itu kontrak. Itu akan kita beresin kontraknya akan kita lihat lagi. Karena kita membutuhkan juga,” ujar Budi Arie di Kantor Kemenkop, Jakarta, Jumat (14/2/20250

    Menurut Budi, keberadaan PPKL bisa mendorong pengembangan koperasi di Indonesia. Karena itu, pihaknya mesih mengkaji berkaitan nasib PPKL.

    “Justru itu, makanya kita diskusi untuk penyelesaian ini,” terang Budi.

    Budi berujar, pemerintah akan melakukan asesmen. Dia pun berharap bisa memperpanjang kontrak para PPKL.

    “Diharapkan, lah. Sabar dulu, ya,” imbuh Budi.

    Sebelumnya, soal nasib PPKL turut dibahas dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Kemenkop dan Komisi VI DPR RI.

    Budi menyampaikan, potensi terdampaknya 1.235 PPKL akibat pemangkasan anggaran Kemenkop, yakni dari Rp473,31 miliar menjadi Rp317,48 miliar. Budi membantah hal itu disebut pemutusan hubungan kerja.

    Budi berujar keterlibatan masyarakat berkoperasi masih kurang. Sedangkan masih ada sebanyak 130.000 koperasi yang ada di Indonesia yang masih membutuhkan dukungan.

  • Dorong Hilirisasi Sektor Kelautan, Anggota DPR Sebut Indonesia Punya Potensi Besar – Halaman all

    Dorong Hilirisasi Sektor Kelautan, Anggota DPR Sebut Indonesia Punya Potensi Besar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan komitmennya dalam mendukung program Asta Cita dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    Hal ini disampaikan Khaeron dalam diskusi bertajuk “Hilirisasi Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Mendukung Suksesnya Program Asta Cita” yang digelar Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) di Jakarta, Jumat (14/2/2025).

    Menurut Herman, hilirisasi sektor kelautan dan perikanan menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi besar Indonesia di bidang maritim 

    “Tentu sebetulnya potensi-potensi besar kita keniscayaannya ada di laut, ada di perairan, karena 2/3 kawasan Indonesia adalah laut dan perairan. Oleh karena itu ke depan harus menjadi prioritas,” kata Herman dalam sambutannya.

    Khaeron, yang juga Ketua Umum MPN, mengapresiasi langkah-langkah Presiden Prabowo dalam sektor kelautan dan perikanan, khususnya hilirisasi.

    Menurutnya, hal ini semakin memperjelas arah kemajuan Indonesia dalam sektor tersebut.  

    “Kami juga merasa ada prospek besar setelah Pak Prabowo Subianto, presiden kita semua ini mencanangkan hilirisasi di sektor-sektor tertentu yang salah satunya di sektor kelautan perikanan,” ujarnya. 

    “Beliau mencatatkan secara sektoral hilirisasi di sektor garam kemudian di komoditas garam, kemudian komoditas budidaya, yang menjadi keunggulan di sektor kelautan dan perikanan,” sambungnya. 

    Menurut Khaeron, Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang belum tergali sepenuhnya. Oleh karena itu, dia menilai perlunya pemerintah yang proaktif agar  berbagai potensi tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan rakyat. 

    “Bahkan kalo bicara energi, ada energi arus laut yang ini juga belum dikembangkan. Bagaimana ke depan potensi ini tentu menjadi domain negara, pemerintah,” tuturnya. 

    Khaeron menegaskan bahwa pihaknya juga siap memberi kontribusi positif kepada negara guna mendukung terwujudnya program Asta Cita Prabowo-Gibran. Dia juga menjamin MPN akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang lebih kreatif dan produktif. 

    “Kami tekadkan ke depan akan ada diskusi yang melahirkan inovasi kreativitas apa yang bisa disumbangkan ke negara dengan menjadi semangat kami, bukan hanya reklamasi, pagar laut tapi sumber dayanya yang bisa kita kembangkan,” tuturnya.

  • DPR Apresiasi Kementerian BUMN Efisiensi Anggaran dengan Pangkas Fasilitas Pimpinan

    DPR Apresiasi Kementerian BUMN Efisiensi Anggaran dengan Pangkas Fasilitas Pimpinan

    loading…

    Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam mengapresiasi kinerja Menteri BUMN Erick Thohir dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam mengapresiasi kinerja Menteri BUMN Erick Thohir dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Erick dinilai menciptakan budaya kerja BUMN yang lebih efektif dan efisien.

    “Kami mengapresiasi dan turut bangga atas kinerja Menteri BUMN Erick Thohir yang menurut survei LSI menjadi salah satu dari 10 menteri dengan kinerja terbaik di pemerintahan Prabowo Subianto,” ujar Anam saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Menurut dia, langkah efisiensi ini tidak menghambat program Kementerian BUMN dalam meningkatkan kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah. Dia mengibaratkan peran Kementerian BUMN sebagai striker dalam tim sepak bola.

    “Kalau dalam sepak bola, kementerian lain itu seperti bek atau penjaga gawang, tapi Kementerian BUMN merupakan striker. Ibaratnya mendapatkan striker yang hebat itu tentu tidak mudah. Namun dengan striker yang hebat dapat mencetak gol. Begitu juga Kementerian BUMN dengan biaya pengelolaan yang tidak murah, maka kinerjanya semakin optimal,” kata politikus PDIP itu.

    Anam juga mengingatkan pemerintah terkait potensi dampak negatif jika efisiensi terlalu ketat hingga melemahkan stamina Kementerian BUMN dalam mencapai target laba. Dia tak ingin keterbatasan anggaran menurunkan stamina Kementerian BUMN dalam membawa BUMN mencapai laba sesuai target pemerintah.

    “Saya tidak bisa membayangkan sangat ngeri sekali kalau BUMN ini staminanya menurun. Kalau laba BUMN turun 1 persen saja, maka negara akan kehilangan potensi Rp2 triliun lebih,” ucapnya.

    Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Yulisman mengapresiasi langkah efisiensi yang dilakukan Erick. Dia menyoroti efisiensi signifikan dalam berbagai aspek, termasuk perjalanan dinas dan fasilitas untuk pimpinan.

    “Persentase efisiensi (Kementerian BUMN) tertinggi berasal dari perjalanan dinas yang mencapai 54 persen. Selain itu, pengurangan fasilitas untuk pimpinan hingga 70 persen juga merupakan langkah konkret yang patut diapresiasi,” ujar Yulisman.

    Menurut dia, efisiensi bukan hal baru bagi Erick. Sejak awal menjabat Menteri BUMN, Yulisman menyebut Erick telah konsisten melakukan perampingan dan reformasi dalam tata kelola BUMN. Salah satu keberhasilan yang menonjol adalah pengurangan jumlah BUMN dari ratusan entitas menjadi sekitar 40-an perusahaan.

  • Nasdem tak setuju pencabutan Presidential threshold oleh MK

    Nasdem tak setuju pencabutan Presidential threshold oleh MK

    ANTARA – Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh, Jumat (14/2), menyebut partainya tak setuju dengan pencabutan persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen kursi di DPR. Hal itu dinilai membuat pemilu tak berjalan efektif, bahkan masyarakat Indonesia berpotensi dihadapkan pada pemilihan 50 calon presiden. (Cahya Sari/Pradanna Putra Tampi/Sandy Arizona/Roy Rosa Bachtiar)

  • Pekerja PIK berharap tak jadi korban dan PSN tetap jalan

    Pekerja PIK berharap tak jadi korban dan PSN tetap jalan

    Sumber foto: https://surl.li/ejqazs/elshinta.com.

    Pekerja PIK berharap tak jadi korban dan PSN tetap jalan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 14 Februari 2025 – 15:12 WIB

    Elshinta.com – Kalangan pekerja yang menggantungkan hidup di Pantai Indah Kapuk (PIK) meminta agar polemik Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) tidak membuat mereka menjadi korban. Mereka berharap program tersebut terus berjalan sehingga bisa membuka lapangan kerja.

    “Kami orang kecil cuma bisa berharap agar masalah ini tidak membuat kami jadi kehilangan lapangan kerja. Ini kan pertarungan mereka yang punya kuasa, kalau kami cuma tidak ingin kami semua tidak jadi pengangguran,” kata salah seorang pekerja di kantor perusahaan swasta di PIK2, Rahmat Halim.

    Dijelaskannya, ia baru dua tahun bekerja setelah sebelumnya susah payah mengajukan lamaran ke berbagai kantor. “Sekarang sudah mulai baikan, bisa cukup memenuhi kebutuhan kehari-hari. Tapi kok kemudian ada isu penghentian PSN PIK. Nasib kami gimana lagi?” ungkap Rahmat.

    Perdebatan soal PSN PIK banyak yang tidak dipahami Rahmat. Tapi menurutnya, persoalan itu tidak terlepas dari para pihak yang berkepentingan terhadap PSN PIK. Baik itu LSM maupun orang-orang yang ingin mendapatkan proyek PSN PIK. “Tapi efeknya justru nasib kami yang jadi terancam,” kata Rahmat.

    Warga Teluk Naga ini juga menambahkan, warga di kapungnya juga cukup terganggu dengan isu ini. Karena di antara warga justru saling curiga. “Jadi gak enak suasananya. Apalagi juga ada demo-demo yang justru banyak orang luar wilayah pesisir yang demo,” kata dia.

    Security di salah satu kantor di kawasan PIK 2, Maswi, berharap isu penghentian PSN PIK tidak membuatnya kehilangan pekerjaan. “Untuk nyari kerjaan sekarang kan susah juga, ya khawatir juga (klo harus kehilangan pekerjaan, Red),” kata Maswi.

    Dijelaskannya, ia sekarang ini menjadi tumpuan yang menghidupi keluarganya. Sehingga ia khawatir juga jika isu penghentian PSN PIK2 akan berdampak pada mata pencahariannya.

    Maswi mengaku tidak tahu menahu persoalan PSN PIK2. Ia hanya tahu jika keberadaan PIK2 telah memberi manfaat bagi warga yang membutuhkan mata pencaharian. “Kalau yang begitu-begitu biar orang atas saja, saya cuma //sekuriti yang jaga keamanan,” ungkap warga Pakuhaji, Tangerang tersebut.

    Diakui Maswi, keberadaan PIK2 telah membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekelilingnya. Menurutnya, banyak tetangga maupun teman, yang juga bekerja di PIK2.  “Ya banyak yang kerja di sini,” kata Maswi.

    Sementara itu, diketahui, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membentuk tim kecil yang akan merumuskan aspirasi terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 setelah serangkaian pertemuan dengan beragam kelompok masyarakat.

    “Tim sudah mulai menunjuk tim kecil untuk merumuskan hasil selama ini. Hasil apa yang sudah dirumuskan oleh teman-teman di tim, hasil pertemuan dengan para ormas, pertemuan dengan para LSM, para tamu yang datang ke Majelis Ulama Indonesia,” ujar Anggota Tim Tabayyun dan Advokasi MUI terkait PSN di PIK 2 sekaligus Ketua MUI Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Utang Ranuwijaya di Jakarta, Senin (3/2/2025).

    “Akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Itu yang paling penting. Jadi kepada Bapak Presiden, kemudian ke pihak ketua DPR RI,” tambahnya.

    Ditanya mengenai periode penyerahan rumusan aspirasi dan rekomendasi tersebut, Utang menyampaikan belum dapat memberikan tanggal yang pasti karena menyusun perumusan itu akan dilakukan secara disiplin dan hati-hati.

    Hal itu mengingat permasalahan tersebut merupakan isu penting yang menyangkut kepentingan kedaulatan negara, menurut Utang.

    Sebelumnya, MUI telah menyampaikan sikap meminta kepada Pemerintah RI untuk menghentikan PSN yang berada di PIK 2. Sikap itu diumumkan sebagai bagian dari hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV MUI yang digelar beberapa waktu lalu.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Anggaran Pendidikan Dipangkas, JPPI: Banyak Kejanggalan

    Anggaran Pendidikan Dipangkas, JPPI: Banyak Kejanggalan

    PIKIRAN RAKYAT – Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan (JPPI), Ubaid Matraji, mengkritik kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan. Pemangkasan itu dikhawatirkan mengancam masa depan generasi penerus bangsa.

    “JPPI menilai terdapat banyak kejanggalan dalam pengelolaan anggaran pendidikan, bukan hanya terkait pemotongan, tetapi juga sejak tahap perencanaan alokasi anggaran,” katanya di Jakarta pada Jumat, 17 Februari 2025.

    Menurut dia, dari total anggaran pendidikan tahun 2025 yang mencapai Rp724 triliun, Kemendikdasmen hanya mendapat alokasi 4,63% atau sekitar Rp33,5 triliun. “Ini menjadi pertanyaan besar,” katanya.

    Hal itu mengingat Kemendikdasmen memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan hak pendidikan bagi anak-anak Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945 serta menjalankan program Wajib Belajar 13 tahun.

    Ubaid mengatakan bahwa lebih ironis lagi, dari anggaran yang sudah minim tersebut, Kemendikdasmen masih mengalami pemotongan sebesar Rp7,2 triliun dengan alasan efisiensi.

    “Ini jelas menunjukkan lemahnya visi Presiden terkait pendidikan. Bisa jadi, pendidikan memang tidak menjadi prioritas utama dalam pemerintahan saat ini. Lalu, sebenarnya ke mana arah pendidikan kita?” kata Ubaid.

    Dana KIP dipotong?

    Pernyataan pemerintah terkait pemotongan anggaran pendidikan juga dinilainya membingungkan masyarakat. Dalam rapat dengan Komisi X DPR, Menkeu Sri Mulyani menyatakan bahwa tidak ada pemotongan anggaran untuk beasiswa dan KIP. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda.

    Dalam presentasi Kemendiktisaintek, katanya, disebutkan bahwa dari 844.174 mahasiswa penerima KIP-Kuliah yang masih berkuliah (on going), sebanyak 663.821 mahasiswa tidak akan menerima dana KIP-Kuliah pada 2025.

    “Ini berarti ratusan ribu mahasiswa berisiko putus kuliah akibat tidak adanya pendanaan,” tutur Ubaid.

    Begitu pula di Kemendikdasmen, saat rapat di Komisi X DPR RI, disampaikan bahwa beberapa program beasiswa juga terdampak, seperti Beasiswa Unggulan, Beasiswa Darmasiswa, dan Beasiswa Indonesia Maju.

    “Tampaknya antar kementerian belum memiliki kesepahaman yang jelas. Akibatnya, masyarakat semakin bingung. Pemerintah seharusnya transparan dan tidak menutupi fakta. Ini membuktikan bahwa tata kelola anggaran pendidikan kita masih semrawut dan tidak terkoordinasi dengan baik,” kata Ubaid.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ahmad Dhani tangkap pesan Prabowo agar puasa tiga tahun hamburkan uang

    Ahmad Dhani tangkap pesan Prabowo agar puasa tiga tahun hamburkan uang

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Anggota DPR RI Ahmad Dhani menangkap pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk tidak menghamburkan uang negara selama tiga tahun kedepan.

    “Pokoknya puasa dulu selama tiga tahun, puasa menghambur-hamburkan uang,” ucap Ahmad Dhani saat keluar dari Gerbang Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.

    Personel Dewa 19 sekaligus Ketua PT. Dewa Sembilan Belas All Stars Promotor itu keluar dari kediaman Prabowo dengan menumpangi sepeda motor berboncengan tiga orang, bersama istri tercinta Mulan Jameela tepat di belakangnya.

    Senada, Wali Kota Bogor Terpilih Dedie Rachim menyampaikan kembali pesan Prabowo Subianto dalam Silaturahmi KIM yang meminta untuk memaksimalkan efisiensi anggaran pemerintah selama tiga tahun ke depan.

    Kemudian, kata dia, Prabowo mempersilahkan para pejabat pemerintahan untuk mengembalikan porsi anggaran pada kondisi ideal ketika sudah stabil di tahun ketiga dan seterusnya.

    “Di tahun ketiga, keempat, kelima silahkan kalau sudah stabil ya penganggaran itu mungkin bisa kembali ke kondisi yang ideal diharapkan. Beliau menyampaikan seperti itu,” ujar Dedie.

    Prabowo juga meminta para kepala daerah terpilih untuk memahami penghematan anggaran dari sisi efisiensi dan efektivitas. Efisiensi anggaran yang paling ditekankan oleh Prabowo yaitu mengurangi kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri.

    “Jadi misalnya studi banding tentang perkoperasian tadi beliau menyampaikan begitu. Nah laksanakan aja diimplementasikan di lapangan,” sebut Dedie menyampaikan kembali pesan Prabowo.

    Presiden Prabowo Subianto, selaku Ketua Umum DPP Partai Gerindra, mengundang jajaran pimpinan ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk bersilaturahmi di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, mulai Jumat siang.

    Jajaran pimpinan partai dan kepala-kepala daerah terpilih dari KIM Plus mulai berdatangan selepas shalat Jumat sehingga menyebabkan antrean kendaraan cukup panjang di sepanjang jalan dari arah Sentul menuju kediaman Prabowo.

    Pertemuan berlangsung selama kurang lebih 2 jam dan berakhir sekitar pukul 17.00 WIB.

    KIM Plus merupakan partai-partai pendukung pemerintah, yang terdiri dari sejumlah partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024, dan partai-partai politik lainnya yang semua berseberangan saat pilpres kemudian menyatakan dukungan kepada pemerintahan baru.

    Partai-partai itu mencakup di antaranya Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, PRIMA, Partai NasDem, PKS, dan PKB.

    Beberapa elite partai yang terlihat menghadiri silaturahmi di Hambalang antara lain Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa, Wakil Menteri Dalam Negeri yang juga Politikus PAN Bima Arya Sugiarto, Ketua Umum DPP Partai Gelora sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Sekretaris Jenderal DPP PSI Raja Juli Antoni beserta elite PSI.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR dukung kerja sama Indonesia dan Turki di bidang “drone”

    Anggota DPR dukung kerja sama Indonesia dan Turki di bidang “drone”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mendukung kerja sama antara Indonesia dan Turki di bidang pembangunan pabrik drone atau pesawat nirawak.

    Dukungan itu diberikan Soleh karena dia menilai kerja sama tersebut dapat memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia.

    “Kami mendorong agar pemerintah menindaklanjuti secara serius rencana tersebut,” kata Soleh dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA, di Jakarta, Jumat.

    Menurut Soleh, pengembangan teknologi drone bersama Turki sangat menguntungkan Indonesia dalam beragam hal.

    Selain dari sisi meningkatnya teknologi alutsista dalam negeri, kerja sama ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa di bidang drone.

    Hal tersebut berdampak pada terbukanya kesempatan untuk memajukan lini usaha dalam negeri di bidang teknologi drone.

    Dengan demikian, dia menilai akan semakin banyak sektor swasta yang ingin bergabung dalam kerja sama pembuatan pabrik drone tersebut.

    “Kita juga kan belum tahu spesifik kerja samanya seperti apa, apakah melibatkan swasta atau tidak. Kalau, misalkan, melibatkan pihak swasta ini kan perlu dibicarakan secara komprehensif ya,” tutur Soleh.

    Selain itu, kerja sama ini juga dapat berdampak pada semakin eratnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki.

    Hal tersebut dapat berbuah baik untuk Indonesia di mata internasional lantaran hubungan bilateral antarnegara yang semakin kuat

    Lebih lanjut, Soleh sendiri belum mengetahui skema persis kerja sama antara Indonesia dan Turki di bidang drone tersebut. Dia menyerahkan seluruh perencanaan dan progresnya kepada pemerintah.

    “Soal teknis ini kan kita percayakan kepada pemerintah Indonesia dengan Turki,” ucap dia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025