Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Hasto Kristiyanto Diperiksa KPK Sebagai Tersangka Kasus Suap PAW DPR, Ini Jadwal Pemanggilannya

    Hasto Kristiyanto Diperiksa KPK Sebagai Tersangka Kasus Suap PAW DPR, Ini Jadwal Pemanggilannya

    PIKIRAN RAKYAT – Setelah gugatan praperadilan diputus tidak dapat diterima oleh hakim tunggal Djuyamto, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akan segera dipanggil Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan. 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan, pemanggilan terhadap Hasto akan dilakukan pada pekan depan. Akan tetapi, dia tidak menyebut secara detail soal tanggal berapa elite PDIP tersebut diminta hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    “Info yang kami dapatkan dari penyidik dalam waktu dekat ini akan dilakukan pemanggilan lagi kepada yang bersangkutan. Kapannya saya belum bisa buka. Kemungkinan besar (pekan depan),” kata Tessa kepada wartawan Jumat, 14 Februari 2025.

    Tessa menuturkan, Hasto bersikap kooperatif atau tidak dalam menjalani proses hukum di KPK adalah sesuatu penilaian yang subjektif. Yang pastinya, Hasto pernah memenuhi panggilan ketika ada agenda pemeriksaan oleh penyidik. Terakhir lembaga antirasuah memeriksa Hasto pada Senin, 13 Januari 2025. 

    “Tentunya saya tidak bisa mengatakan yang bersangkutan kooperatif atau tidak. Tetapi yang bersangkutan melalui penasihat hukum menyatakan akan kooperatif dan akan menjalani proses hukum yang ada secara konstitusi,” tutur Tessa.

    KPK Menang Praperadilan

    KPK menyambut baik putusan praperadilan yang menyatakan gugatan Hasto tidak dapat diterima. Sebelumnya, Hasto menggugat KPK lewat praperadilan lantaran tidak terima ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan.

    Tessa mengatakan, hakim tunggal Djuyamto yang memeriksa dan mengadili perkara sudah dalam posisi objektif dalam memutus gugatan praperadilan tersebut. 

    “Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim biro hukum beserta elemen pendukung di KPK yang telah bekerja secara optimal, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui dukungan moril dalam persidangan praperadikan,” kata Tessa kepada wartawan, Jumat, 14 Februari 2025.

    Lebih lanjut Tessa menegaskan, KPK selalu berpedoman pada aturan hukum yang berlaku dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, termasuk Hasto. Dia memastikan proses penyidikan akan tetap berjalan dengan berfokus pada pemenuhan unsur perkara. 

    “Bila penyidik sudah menganggap seluruh saksi dan seluruh alat bukti dalam rangka pemenuhan unsur perkara tersebut telah terpenuhi, maka Saudara HK (Hasto Kristiyanto) tentunya akan dipanggil sebagai tersangka,” ucap Tessa. 

    Meski belum ditahan usai kalah di praperadilan, KPK tidak khawatir Hasto Kristiyanto akan melarikan diri. Tessa meyakini Hasto akan menghadapi proses hukum di KPK dan tidak bakal melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat jalannya proses penyidikan.

    “Kita tidak perlu berasumsi (jika Hasto melarikan diri). Apabila itu terjadi, baru saya akan memberikan tanggapan,” ujar Tessa.

    Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Djuyamto menyatakan gugatan praperadilan Hasto tidak dapat diterima. Putusan dibacakan Djuyamto di PN Jakarta Selatan, Kamis, 13 Februari 2025. 

    “Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima,” kata Djuyamto.

    Djuyamto menyebut permohonan praperadilan yang diajukan Hasto kabur atau tidak jelas. Dengan demikian, penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK sah. 

    “Menyatakan permohonan oleh pemohon kabur atau tidak jelas,” ujar Djuyamto.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Anggota DPR Nilai Pancasila Belum Sepenuhnya Jadi Pedoman dalam Pemerintahan dan Hukum

    Anggota DPR Nilai Pancasila Belum Sepenuhnya Jadi Pedoman dalam Pemerintahan dan Hukum

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta mengatakan Pancasila menghadapi tantangan zaman, terutama dalam aktualisasi Pancasila dalam ketatanegaraan Indonesia. Menurut Wayan, nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya menjadi pedoman dalam pemerintahan dan pembentukan hukum di Indonesia.

    “Nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya menjadi pedoman baik itu dalam pemerintahan dan pembentukan hukum,” ujar Wayan dalam seminar Pra Kongres Ikatan Alumni Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang bertajuk “Menjadi Terang dan Garam Bagi Bangsa dan Negara”di Kampus UKI, Cawang, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

    Wayan mengatakan sendi-sendi kehidupan berbangsa saat ini belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila serta keadilan sosial belum bisa terwujud secara optimal. Menurut dia, masih ada kesenjangan yang sangat lebar antara orang kaya dan orang miskin karena berbagai faktor yang ada. 

    “Sebagai contoh, walaupun di dalam pembukaan UUD, frasa keadilan disebut berulang kali, akan tetapi Pasal 33 ayat (4) UUD RI Tahun 1945 menimbulkan perdebatan karena mengedepankan efisiensi dan menomorduakan keadilan. Sementara itu, berbagai UU seperti UU Penanaman Modal, UU Pertambangan, UU Perkebunan dan UU Kehutanan masih mendapat kritik secara luas karena sebagian masyarakat menganggap UU tersebut lebih memihak kepada modal asing dan kurang berpihak kepada masyarakat,” jelasnya.

    Wayan mengatakan, salah satu cara merespons situasi saat ini adalah dengan memajukan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut dia, pendidikan berbasis Pancasila harus menjadi solusi dan prioritas nasional. Wayan mengusulkan beberapa langkah strategis untuk menjadikan Pancasila menjadi solusi dan prioritas nasional.

    Pertama, kata dia, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan, tidak hanya sebagai mata pelajaran tetapi juga dalam praktik keseharian. Kedua, menerapkan pendidikan karakter sejak dini, agar nilai-nilai luhur Pancasila tertanam dalam pola pikir dan perilaku generasi muda.

    “Ketiga, memanfaatkan teknologi sebagai sarana edukasi yang positif, keempat menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta kelima menyiapkan generasi pemimpin yang berorientasi pada pelayanan,” jelas Wayan.

  • Dari Dulu PAN Solid Dukung Prabowo

    Dari Dulu PAN Solid Dukung Prabowo

    loading…

    Ketua Fraksi PAN DPR Putri Zulkifli Hasan menyambut positif wacana koalisi permanen yang ditawarkan Presiden Prabowo Subianto. Foto/istimewa

    JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) menyambut baik wacana koalisi permanen yang ditawarkan Presiden Prabowo Subianto . Apalagi, PAN sejak dulu selalu solid mendukung Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

    Hal itu ditegaskan Ketua Fraksi PAN DPR Putri Zulkifli Hasan saat menghadiri perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra yang digelar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

    Putri Zulhas menegaskan, selama ini PAN selalu solid dalam mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Atas dasar itu, PAN menyambut baik gagasan koalisi permanen sebagai langkah strategis dalam memperkuat stabilitas pemerintahan dan kesinambungan pembangunan nasional.

    Menurut Putri, PAN sejak awal telah menjadi bagian dari barisan pendukung Prabowo. “Dari dulu, sudah tiga kali pemilu, PAN selalu solid mendukung Presiden Prabowo. Kami meyakini kesinambungan kepemimpinan dan stabilitas politik adalah kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi besar pembangunan nasional. PAN siap berada di garis terdepan dalam mengawal kebijakan pemerintah di parlemen,” katanya.

    Putri juga mengapresiasi hasil Rapimnas dan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra, yang menetapkan kembali Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra periode 2025-2030.

    Termasuk mengumumkan bahwa Prabowo akan kembali maju dalam Pilpres 2029. “Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Presiden Prabowo atas kepercayaan yang kembali diberikan oleh Partai Gerindra,” tandasnya.

    Terkait peran PAN di parlemen, Putri menegaskan, Fraksi PAN akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung dalam bentuk pengawalan dan memastikan efektivitas kebijakan di DPR.Terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta pembangunan berkelanjutan.

    “Bagi PAN, yang terpenting bukan hanya soal politik elektoral, tetapi bagaimana kebijakan yang dihasilkan benar-benar membawa dampak nyata bagi masyarakat. Kami di Fraksi PAN DPR akan terus menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat, mengawal agenda strategis, dan memastikan kebijakan publik berjalan efektif” tegasnya.

    Dengan semakin kuatnya dukungan dari partai-partai koalisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, PAN optimistis sinergi politik yang terjalin akan membawa Indonesia ke arah yang lebih maju dan sejahtera.

    (cip)

  • Mensesneg Klarifikasi Isu Retreat Kepala Daerah, Dibiayai APBN?

    Mensesneg Klarifikasi Isu Retreat Kepala Daerah, Dibiayai APBN?

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menepis bahwa kegiatan retreat kepala daerah di Magelang mengharuskan peserta menyetor uang yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Endak-endak (enggak-enggak),” ucap Prasetyo di DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat 14 Februari 2025.

    Adapun retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah akan dilaksanakan pada 21-28 Februari 2025 mendatang.

    Dia memastikan kegiatan itu sepenuhnya dibiayai oleh APBN. “Semua pake APBN, di Kemendagri itu,” ucapnya.

    Di samping itu, Prasetyo juga menepis kabar PT Lembah Tidar Indonesia sebagai pihak penyelenggara retreat adalah milik kader Gerindra. Pras menyebut lahan itu punya negara.

    “Ndak (punya kader Gerindra), itu hanya yang mengelola. Jadi waktu itu kan yang mengelola, atas perintah waktu itu Bapak Presiden terpilih untuk persiapan. Itu hanya pengelola saja,” katanya.

    “Bukan (dikelola Gerindra), bukan itu, itu negara itu,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menkeu: Efisiensi Anggaran Pemerintah bakal Jadi Budaya Baru

    Menkeu: Efisiensi Anggaran Pemerintah bakal Jadi Budaya Baru

    TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran yang telah dijalankan pada 2025. Hal itu sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025.

    Efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L) 2025 akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemangkasan anggaran yang saat ini dilakukan pemerintah untuk menciptakan budaya baru di lingkungan kementerian dan lembaga (K/L).

    “Kami juga menyetujui bahwa dari efisiensi-efisiensi kementerian lembaga di 2025, akan dijadikan sebagai baseline kalau ini menciptakan sebuah budaya baru untuk efisiensi dari birokrasi di seluruh K/L. Sehingga tentunya nanti hasil dari 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026 juga,” katanya, dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI, dikutip Jumat (14/2).

    Menurut dia, efisiensi anggaran itu selain menjadikan budaya baru juga sebagai penekanan pada pelaksanaan tugas secara efisien, cepat, dan baik.

    Sri Mulyani berpendapat, efisiensi anggaran itu bertujuan untuk mempertajam Asta Cita sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami juga menyetujui bahwa permintaan atau pandangan dari seluruh anggota dan pimpinan agar tidak mempengaruhi output, out come, dan target, kami juga akan fokus kepada hal itu,” ucapnya.

    Ia pun memastikan target kerja yang ada tetap berjalan tanpa ada efisiensi program, dan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.

    “Pelayanan publik tidak dikorbankan, dan tentu berbagai target-target tidak akan kami lakukan pengurangan,” ucapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi Partai Gerindra Wihadi Wijanto berujar, kebijakan efisiensi anggaran perlu dilanjutkan di 2026 agar alokasi dana negara dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat.

    “Efisiensi tetap harus dilakukan. Bagaimanapun juga kita harus memberikan suatu efisiensi. Karena dengan efisiensi itu program-program uang yang ada di efisiensi itu bisa untuk kepentingan rakyat. Ini kan langsung kepada rakyat,” tuturnya, saat ditemui usai rapat.

    Seperti yang diketahui, Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 memerintah penghematan anggaran belanja hingga Rp 306,70 triliun. Dari jumlah itu, penghematan anggaran K/L di antaranya mencapai Rp 256,1 triliun.

    Adapun, Presiden Prabowo Subianto membahas efisiensi dalam silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediaman Prabowo, Hambalang, Bogor, pada Jumat (14/2).

    Hal itu diungkapkan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, yang turut hadir di pertemuan tersebut.

    “Bahas efisiensi. Efisiensi dalam rangka untuk penghematan dilakukan memang yang tidak perlu,” tukasnya.
    Menurut dia, seluruh menteri di Kabinet Merah Putih sepakat tentang efisiensi anggaran tersebut. “Dan semua Kabinet Indonesia Maju, Kabinet Merah Putih setuju dengan itu,” bebernya.

    Supratman menyatakan, mereka juga membahas bagaimana Indonesia bisa bersatu demi kemakmuran.

    “Untuk Koalisi Indonesia Maju dalam rangka untuk menjadikan Indonesia lebih makmur. Harus presiden mengimbau persetujuan untuk kita bersatu. Ya, jadi semua menyatu untuk bangsa,” jelasnya. (Tribunnews/Nitis Hawaroh/Kompas.com/Adhyasta Dirgantara)

     

  • Prabowo Beberkan Pembentukan Danantara di Forum Internasional

    Prabowo Beberkan Pembentukan Danantara di Forum Internasional

    TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Badan pengelola investasi Indonesia yaitu Daya Anagata Nusantara (Danantara) bakal diluncurkan secara resmi pada 24 Februari 2025.

    Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato secara daring dalam forum internasional World Government Summit yang digelar di Dubai, Kamis (13/2).

    Presiden pun membeberkan tugas badan itu, dengan menyebut Danantara bakal menjadi badan yang mengelola proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi.

    “Danantara yang akan diluncurkan pada tanggal 24 Februari, bulan ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kami ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan dan lain-lain,” katanya, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (14/2).

    Selain itu, Prabowo juga berharap keberadaan Danantara bakal bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen seperti janji politiknya dulu.

    Menurut dia, Danantara bakal mengelola dana lebih dari 900 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 14 ribu triliun. Namun untuk pendanaan awal, Danantara bakal menampung sekitar 20 miliar dolar AS.

    “Saya rasa ini akan menjadi langkah transformatif. Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, dan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami,” ucapnya.

    “Saya sangat yakin, saya sangat optimistis, Indonesia akan maju dengan kecepatan penuh,” sambungnya.

    Terpisah, Menteri BUMN Erick Thohir menuturkan, diresmikannya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk melakukan konsolidasi pengelolaan BUMN dan mengoptimalisasikan pengelolaan dividen dan investasi.

    Selain itu, dia menambahkan, keberadaan Danantara juga menjadi penegasan terhadap pengelolaan BUMN sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

    “Transformasi BUMN melalui pembentukan BPI Danantara merupakan langkah strategis dalam mewujudkan visi bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045 melalui sinergi pemerintah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan,” terangnya, baru-baru ini.

    Peran sentral

    Adapun, menurut Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) No. 40 RUU BUMN, Danantara memiliki peran sentral dalam pengelolaan BUMN. Pada Pasal 3E DIM 114-122 menyebut, tugas utama Danantara adalah pengelolaan BUMN.

    Dikutip dari Kompas.com, kewenangan yang dimiliki Danantara antara lain mengelola dividen dari holding investasi, holding operasional, dan BUMN, demi optimalisasi aset negara.

    Lalu, Danantara juga bisa menyetujui penambahan atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen.

    Selanjutnya, bisa pula untuk menyetujui restrukturisasi BUMN, termasuk penggabungan, pengambilalihan, hingga pemisahan perusahaan.

    Danantara juga memiliki wewenang untuk membentuk holding investasi, holding operasional, dan BUMN untuk strategi penguatan korporasi.

    Lalu, Danantara bisa pula untuk mengesahkan dan mengonsultasikan dengan DPR soal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) holding investasi dan holding operasional untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMN.

    Perwakilan Danantara, Pandu Sjahrir menyebut, pihaknya bakal berperan dalam pelaksanaan program 3 juta rumah yang dicanangkan Prabowo. Menurut dia, pihaknya berperan dalam mendorong minat investasi untuk mendukung program tersebut.

    “Dari sisi kami mungkin hanya dua, semacam book building untuk interest, dan juga penambahan likuiditas ya di sini, untuk bisa jumpstart program ini,” tuturnya, usai menghadiri rapat pembiayaan perumahan di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (11/2).

    Selain menarik investasi, Danantara juga menampung masukan dari pelaku pasar guna meningkatkan minat terhadap program ini.

    “Book building adalah proses mengumpulkan interest serta masukan dari pasar. Ini yang sedang kami jalankan dengan berbagai pihak,” jelasnya. (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Endrapta/Kompas.com/Aprilia Eka)

  • Komisi III DPR Dukung Presiden Prabowo Berantas Korupsi

    Komisi III DPR Dukung Presiden Prabowo Berantas Korupsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi III DPR mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran APBN dan APBD 2025 sebesar Rp 306,69 triliun.

    Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, pihaknya akan memastikan KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri sebagai mitra kerjanya turut mengawasi transparansi penggunaan dana efisiensi tersebut.

    “Kami akan menegaskan kepada KPK, Kejaksaan (Agung), dan Kepolisian (RI) agar memastikan dana efisiensi ini transparan dan digunakan sebagaimana mestinya. Saya yakin pemerintahan Pak Prabowo dan jajaran penegak hukum memiliki pandangan yang sama,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Jumat (14/2/2025).

    Sahroni menegaskan efisiensi anggaran tidak boleh membuka celah baru untuk praktik korupsi. Ia memastikan Komisi III DPR mendukung penuh kebijakan ini selama anggaran yang tersisa digunakan untuk kepentingan rakyat dan tidak dikorupsi.

    “Kami di Komisi III tentunya mendukung kebijakan efisiensi ini. Namun, dengan catatan anggaran yang ada memang digunakan sesuai kebutuhan untuk melayani rakyat. Jangan sampai dana efisiensi ini justru dikorupsi karena percuma kalau begitu,” tegasnya terkait langkah Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

    Sahroni juga menyebut banyak kasus korupsi di Indonesia terkait pengadaan barang dan perjalanan dinas. Ia mencontohkan bagaimana beberapa studi banding yang tidak terlalu diperlukan dan pengadaan ATK berlebihan bisa menjadi celah praktik korupsi.

    “Efisiensi ini bisa mengurangi celah korupsi, misalnya dalam pengadaan ATK atau studi banding yang tidak terlalu penting. Kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, banyak kasus korupsi terjadi di sektor-sektor seperti itu,” jelasnya.

    Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, Sahroni berharap lembaga negara lebih transparan dalam penggunaannya, sekaligus memperkuat upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

    “Jika efisiensi ini diterapkan dengan baik, lembaga negara akan lebih transparan dalam penggunaannya sehingga misi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih bisa benar-benar tercapai,” pungkasnya terkait langkah Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

  • Ahmad Dhani Sikapi Pesan Prabowo Soal Efisiensi Anggaran: Puasa Dulu 3 Tahun

    Ahmad Dhani Sikapi Pesan Prabowo Soal Efisiensi Anggaran: Puasa Dulu 3 Tahun

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto menggelar silaturahmi KIM di Hambalang, Bogor, Jumat (14/2/2025). Prabowo berpesan kepada seluruh pihak yang ingin turut mengabdi pada bangsa dan rakyat untuk mengesampingkan urusan pribadi. Foto: Dok SINDOnews

    BOGOR – Anggota DPR dari Partai Gerindra Ahmad Dhani mengungkapkan pesan Presiden Prabowo Subianto usai silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Hambalang, Bogor, Jumat (14/2/2025). Pesannya yakni mereka diminta puasa dulu selama 3 tahun.

    Usai silaturahmi, Dhani dan sang istri Mulan Jameela yang juga Anggota DPR dari Gerindra berboncengan motor tiga menuju area tempat parkir kendaraan.

    Dhani berada di tengah jok dan paling belakang duduk sang istri. Mereka dibonceng seorang petugas dengan mengendarai motor matik.

    Dhani mengatakan, mereka diminta berpuasa dulu selama 3 tahun. Hal ini seperti pesan Presiden Prabowo mengenai efisiensi anggaran. “Pokoknya puasa dulu selama 3 tahun,” katanya.

    “Puasa apa tuh?” tanya awak media.

    “Puasa menghambur-hamburkan uang,” kata Dhani.

    Prabowo mengimbau partai-partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggencarkan perbaikan sekolah di daerah masing-masing dan tak perlu menyelenggarakan berbagai seminar.

    Hal ini dikatakan saat silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jumat (14/2/2025).

    “Rakyat perlu mitigasi, rakyat perlu pupuk, rakyat perlu bibit, sekolah diperbaiki. Nggak usah seminar lagi,” ujar Prabowo.

  • Wacana Koalisi Permanen KIM, Putri Zulkifli Hasan: PAN Selalu Solid Dukung Presiden Prabowo – Halaman all

    Wacana Koalisi Permanen KIM, Putri Zulkifli Hasan: PAN Selalu Solid Dukung Presiden Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa PAN selalu solid dalam mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra yang digelar di Sentul, Jumat (14/2/2025), Putri menyampaikan bahwa PAN menyambut baik gagasan koalisi permanen sebagai langkah strategis dalam memperkuat stabilitas pemerintahan dan kesinambungan pembangunan nasional.

    Ketika ditanya oleh wartawan mengenai sikap PAN terhadap wacana koalisi permanen, Putri menegaskan bahwa PAN sejak awal telah menjadi bagian dari barisan pendukung Prabowo.

    “Dari dulu, sudah tiga kali pemilu, PAN selalu solid mendukung Presiden Prabowo. Kami meyakini bahwa kesinambungan kepemimpinan dan stabilitas politik adalah kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi besar pembangunan nasional. PAN siap berada di garis terdepan dalam mengawal kebijakan pemerintah di parlemen” ujar Putri.

    Putri juga mengapresiasi hasil Rapimnas dan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra, yang menetapkan kembali Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra periode 2025-2030, serta pengumuman bahwa Prabowo akan kembali maju dalam Pilpres 2029.

    “Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Presiden Prabowo atas kepercayaan yang kembali diberikan oleh Partai Gerindra ” lanjutnya.

    Terkait peran PAN di parlemen, Putri menegaskan bahwa Fraksi PAN akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung dalam bentuk pengawalan dan memastikan efektivitas kebijakan di DPR RI, terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta pembangunan berkelanjutan.

    “Bagi PAN, yang terpenting bukan hanya soal politik elektoral, tetapi bagaimana kebijakan yang dihasilkan benar-benar membawa dampak nyata bagi masyarakat. Kami di Fraksi PAN DPR RI akan terus menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat, mengawal agenda strategis, dan memastikan kebijakan publik berjalan efektif” tegasnya.

    Dengan semakin kuatnya dukungan dari partai-partai koalisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, PAN optimis bahwa sinergi politik yang terjalin akan membawa Indonesia ke arah yang lebih maju dan Sejahtera.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto ingin memperkuat koalisi yang berada dalam barisan pemerintahannya.
    Hal tersebut mengemuka seusai Prabowo Subianto menggelar silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (14/2/2025) sore.

    “Intinya memperkuat koalisi. Kita, Pak prabowo menawarkan koalisi permanen,” ujar Cak Imin.

  • Pengamat Nilai Efisiensi Anggaran Jadi Upaya Pemerintah Bangun Budaya Fiskal Baru

    Pengamat Nilai Efisiensi Anggaran Jadi Upaya Pemerintah Bangun Budaya Fiskal Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai bentuk kesadaran tentang kesehatan perekonomian negara. Hal ini dikatakan pengamat ekonomi Doddy Ariefianto yang mengapresiasi langkah pemerintah yang melakukan efisiensi anggaran.

    “Besaran serta arah efisiensi anggaran ini menunjukkan pemerintah hendak membangun budaya fiskal yang baru, yakni efisien, berkualitas serta mengedepankan kesejahteraan rakyat,” ujar Doddy kepada wartawan, Jumat (14/2/2025).

    Peraih gelar doktoral di bidang ekonomi dari Universitas Indonesia ini juga mengaku sepakat untuk program subsidi pendidikan seperti UKT dan KIP tidak mengalami pemangkasan sebagaimana sudah dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    “Karena dampaknya sangat besar, terutama dalam mendukung akses pendidikan bagi generasi mendatang,” tandas Doddy.

    Dia mengatakan jika program ini dikurangi, Indonesia akan menghadapi konsekuensi besar karena anak dari keluarga kurang mampu tidak dapat melanjutkan pendidikan. Konsekuensi akhirnya, kata dia, akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia.

    “Subsidi pendidikan seperti UKT dan KIP bukan sekadar bantuan finansial bagi mahasiswa dan pelajar, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia,” tandas Doddy.

    Dia pun merekomendasikan agar pemerintah tetap mempertahankan UKT dan KIP. Doddy mengatakan hal itu merupakan langkah tepat untuk menanggulangi potensi kerugian di masa mendatang.

    “Mempertahankan program UKT dan KIP adalah keputusan strategis yang tidak hanya berdampak pada penerima manfaat langsung, tetapi juga pada keberlanjutan pembangunan nasional,” pungkas Doddy mengenai kebijakan efisiensi anggaran.