Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Tren #KaburAjaDulu Didukung KP2MI: Asal Siap Bekerja!

    Tren #KaburAjaDulu Didukung KP2MI: Asal Siap Bekerja!

    PIKIRAN RAKYAT – Menanggapi tren #KaburAjaDulu yakni gerakan merantau ke luar negeri akibat sistem pemerintahan Indonesia yang dianggap gagal, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) membuka peluang penempatan pekerja migran asal Indonesia di luar negeri.

    Kamis, 13 Februari 2025, KM2PI menggelar rapat hasil serap aspirasi dan evaluasi bersama perusahaan penempatan. Rapat ini menghasilkan keputusan bahwa terdapat peluang bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk ditempatkan di Selandia Baru dan Hungaria.

    Adapun, Wakil Menteri P2MI Christina Aryani mengatakan bahwa terdapat tantangan terkait kuota PMI yang terbatas di Selandia Baru, sementara di Hungaria ada permasalahan politik yang menghambat.

    “Nanti kita akan coba diskusikan dengan otoritas di negara terkait dan teman-teman perwakilan di sana sejauh apa kondisinya dan apakah ada upaya lain yang bisa kita lakukan agar bisa menempatkan pekerja migran dari Indonesia.” ujarnya.

    Berkenaan dengan ini, KP2MI tidak tinggal diam, Wamen Christina menyampaikan bahwa pasar-pasar tradisional seperti Taiwan, Malaysia, serta negara-negara Timur Tengah juga membuka kesempatan bagi para calon PMI.

    Terkait upaya ini, Wamen Christina mengungkapkan bahwa Kementerian memiliki target penempatan 425 ribu PMI sepanjang tahun 2025 ini. Untuk mencapai target tersebut, kementerian tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan kerja sama dari perusahaan di mana para PMI akan ditempatkan.

    “Kita punya target penempatan 425 ribu pekerja migran di tahun ini. Nah, ini target yang besar dan bagaimana segala potensi bisa diupayakan agar target ini bisa tercapai. Jadi tadi kita dengerkan dan dapat masukkan juga selain kendala-kendala atau tantangan yang dihadapi.” tutur Christina.

    Sementara itu, berdasarkan rilis pers hasil rapat kerja KP2MI yang digelar Rabu, 12 Februari silam, saat ini KP2MI tengah berupaya meningkatkan kapasitas pekerja migran Indonesia (PMI). Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menganggap tren ini merupakan terobosan yang positif.

    Menteri Karding menegaskan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin #KaburAjaDulu harus memiliki keterampilan yang memadai terlebih dahulu sebelum berangkat ke luar negeri. Ia meminta para calon PMI untuk ‘kabur’ demi bekerja dan tidak menyia-nyiakan kesempatan.

    “Kami melihat ada satu hal yang bisa kita isi di sana, yaitu Anda boleh kabur, tapi Anda bekerja saja di luar negeri, daripada kaburnya percuma sia-sia,” kata Menteri Karding usai Rapat Kerja Bersama KP2MI Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta.

    Menteri Karding juga turut memberikan dukungan dan peran pemerintah Indonesia dalam hal ini, “Kita tingkatkan kapasitas mereka, kita tempatkan mereka bekerja, dapat untung yaitu pekerjaan, dapat gaji, bisa bantu keluarga dan negara.”***(Talitha Azalia Nakhwah/UNPAD)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Video: Demi Efisiensi Skema Pensiun PNS Diubah, Apa Yang Salah?

    Video: Demi Efisiensi Skema Pensiun PNS Diubah, Apa Yang Salah?

    Jakarta, CNBC Indonesia- Anggota Komisi XI DPR RI, Fathi mengatakan pembahasan transformasi skema pembayaran pensiun PNS, TNI/Polri dari Taspen dan ASABRI ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan masih dalam tahap awal. Namun diharapkan dapat ditentukan skema yang efektif dan menguntungkan para penerima manfaat pensiun PNS,TNI/Polri.

    Perubahan skema ini juga harus memperhitungkan dampaknya terhadap tugas dan tanggung jawab Taspen dan ASABRI.

    Seperti apa urgensi perubahan skema pension PN, TNI/Polri? Selengkapnya simak dialog Anneke Wijaya dengan Anggota Komisi XI DPR RI, Fathi dalam Power Lunch,CNBCIndonesia (Rabu, 12/02/2025)

  • Efisiensi Anggaran Oke, Tapi Harus Tetap Dukung Sektor Produktif – Halaman all

    Efisiensi Anggaran Oke, Tapi Harus Tetap Dukung Sektor Produktif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Hendry Munief menegaskan, kebijakan efisiensi anggaran seperti tertuang dalam Inpres nomor 1 tahun 2025, tetap harus mendukung peningkatan sektor produktif.

    Salah satu output yang diharapkan dari kebijakan ini agar sektor produktif seperti geliat UMKM, perindustrian, pariwisata dan lainnya makin diperhatikan dan berkembang.

    “Maka, kita minta para pejabat negara dan daerah jangan salah tafsirkan Inpres itu. Disitu jelas apa-apa saja yang boleh di atur ulang anggarannya. Ada 16 item,” ujar Hendry Munief dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (15/2/2025).

    “Maka kita minta dari hasil efisiensi, sektor produktif akan makin menggeliat, birokrasi makin ramping hingga apa yang diharapkan bapak presiden terealisasi,” sambungnya.

    Sektor produktif itu, katanya, khususnya UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Banyak program pemerintah yang selama ini menyasar dan meningkatkan produktifitas UMKM.

    Apalagi dengan kondisi perekonomian nasional yang belum stabil akan sangat membahayakan ke depannya jika tidak dikelola dengan baik. Ancaman produk luar, disrupsi ekonomi hingga perekonomian global yang tidak menentu.

    “Selain itu sektor perindustrian, ini juga penting. Kita harus menjaga kebijakan sektor ini terus berjalan. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, menjaga iklim investasi, industri IKM, industri digital, dan lainnya. Ini penting bagi perekonomian nasional,” tegas Hendry.

    Menurutnya, efisiensi anggaran bertujuan agar efektifitas birokrasi sehingga anggaran yang ada betul-betul terserap dengan sempurna untuk pertumbuhan dan kemajuan.

  • Berdiri apit Prabowo, Jokowi dan Gibran hadiri HUT Ke-17 Gerindra

    Berdiri apit Prabowo, Jokowi dan Gibran hadiri HUT Ke-17 Gerindra

    Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, residen RI yang juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berdiri berdampingan pada HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). (ANTARA/Livia Kristianti)

    Berdiri apit Prabowo, Jokowi dan Gibran hadiri HUT Ke-17 Gerindra
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 15 Februari 2025 – 13:57 WIB

    Elshinta.com – Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berdiri berdampingan mengapit Presiden RI yang juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto saat menghadiri HUT Ke-17 Partai Gerindra. Berdasarkan pantauan tayangan langsung akun YouTube Gerindra melaporkan Joko Widodo (Jokowi) berdiri di sebelah kanan Prabowo, sedangkan Gibran berdiri di sebelah kiri Prabowo.

    Ketiganya juga diapit oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra yang juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua Harian Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco. Prabowo, Gibran dan Jokowi kompak memakai kemeja putih, sedangkan Prabowo dilengkapi dengan peci hitam di kepala. Acara dimulai dengan dinyanyikannya Mars dan Hymne Partai Gerindra.

    Selanjutnya, lagu kebangsaan Indonesia Raya turut dikumandangkan dalam acara tersebut. Presiden Prabowo kemudian mengajak seluruh hadirin untuk mengheningkan cipta dan menundukkan kepala. Selain itu, anggota Kabinet Merah Putih (KMP), baik dari jajaran menteri maupun wakil menteri, juga menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

    Beberapa sosok menteri koordinator yang telah terlihat hadir, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator PMK Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Hukum HAM Imigirasi Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.

    Sementara itu, deretan menteri yang telah hadir dalam perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra, diantaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahdalia, Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri Pariwisata Widyanti Putri Wardhana, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

    Sumber : Antara

  • Pengacara: Hasto Kristiyanto Belum Terima Surat Panggilan KPK

    Pengacara: Hasto Kristiyanto Belum Terima Surat Panggilan KPK

    Jakarta –

    KPK akan menjadwalkan pemanggilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk diperiksa sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku pekan depan. Pengacara Hasto, Maqdir Ismail, mengatakan kliennya belum menerima surat panggilan tersebut.

    “Saya belum dapat informasi adanya panggilan,” kata Maqdir Ismail saat dikonfirmasi, Sabtu (15/2/2025).

    Maqdir mengatakan Hasto akan memenuhi panggilan KPK jika tidak ada kepentingan lain yang mendesak.

    “Tentu kalau dipanggil secara patut dan tidak ada yang mendesak untuk dikerjakan terkait kepentingan orang banyak tentu dia akan datang,” ujarnya.

    Sebelumnya, KPK akan memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk diperiksa sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku pekan depan. Pemanggilan dilakukan setelah KPK menang praperadilan.

    “Info yang kami dapatkan dari penyidik dalam waktu dekat ini akan dilakukan pemanggilan lagi kepada yang bersangkutan. Kemungkinan besar pekan depan,” kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, kepada wartawan, Jumat (14/2).

    Tessa berharap Hasto dapat memenuhi panggilan KPK. Dia mengatakan pihak Hasto selalu menyatakan siap kooperatif.

    “Yang bersangkutan melalui penasihat hukum menyatakan akan kooperatif ya dan akan menjalani proses hukum yang ada secara konstitusi,” ujarnya.

    Diketahui, hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan tidak menerima permohonan praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hakim menyatakan praperadilan Hasto kabur atau tidak jelas.

    “Menyatakan permohonan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima,” kata hakim tunggal Djuyamto saat membacakan amar putusan dalam sidang di PN Jaksel, Kamis (13/2).

    Permohonan gugatan praperadilan Hasto teregister dengan nomor 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel. Pemohon dalam gugatan ini Hasto Kristiyanto, sedangkan termohon adalah KPK cq pimpinan KPK.

    Praperadilan ini diajukan oleh Hasto setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama Harun Masiku dan merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto meminta agar status tersangkanya dinyatakan tidak sah.

    Harun Masiku sendiri ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR sejak Januari 2020. Harun diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Namun, selama lima tahun terakhir, keberadaan Harun Masiku belum diketahui.

    Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto dan pengacara Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru dalam kasus ini. Hasto juga diduga merintangi penyidikan Harun.

    (mib/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kementerian Pariwisata optimalkan pemanfaatan anggaran

    Kementerian Pariwisata optimalkan pemanfaatan anggaran

    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menghadiri rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara I di kompleks parlemen Jakarta pada Rabu (12/2/2025) (ANTARA/HO Kementerian Pariwisata)

    Kementerian Pariwisata optimalkan pemanfaatan anggaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 15 Februari 2025 – 15:10 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Pariwisata berupaya mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dalam pelaksanaan program-program prioritas di sektor pariwisata pada tahun 2025. Sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Sabtu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menghambat pencapaian target yang telah ditetapkan oleh kementerian.

    Menurut dia, kementerian akan menjalankan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program prioritas serta membangun kolaborasi dengan kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan sektor swasta.

    “Kami juga melakukan sosialisasi kepada duta besar-duta besar yang akan berangkat ke luar negeri, mereka bisa menjadi agen promosi pariwisata. Jadi, kolaborasi tersebut kami akan tingkatkan,” kata Menteri Pariwisata.

    “Kami juga mendorong investor agar bisa berinvestasi di sembilan kawasan ekonomi khusus dan tiga badan otorita,” ia menambahkan.

    Seusai menghadiri rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (12/2), Menteri Pariwisata menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata berusaha meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia dengan menjalankan program seperti Gerakan Wisata Bersih, Tourism 5.0, dan Desa Wisata.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty berharap Kementerian Pariwisata tetap bisa meningkatkan indeks kinerja kepariwisataan tahun 2025 meski harus menghadapi efisiensi anggaran. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan bahwa efisiensi anggaran seharusnya bisa menjadi pendorong peningkatan kinerja kementerian dan lembaga pemerintah.

    “Menurut saya, ini tentang bagaimana bisa membangkitkan kembali teman-teman seluruh jajaran baik eselon dua, tiga, empat, dan seterusnya sampai pegawai kecil, jangan sampai mereka kehilangan semangat untuk berkarya demi bangsa dan negeri. Tapi, spirit bisa menggunakan anggaran sekecil mungkin tanpa mengabaikan kinerja mereka sebagai aparatur negara,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Diminta Nyapres Lagi di 2029, Seluruh Kader Gerindra Sepakat

    Prabowo Diminta Nyapres Lagi di 2029, Seluruh Kader Gerindra Sepakat

    PIKIRAN RAKYAT – Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam acara peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra menyampaikan kepada Prabowo Subianto permintaan untuk mencalonkan kembali sebagai calon presiden Pilpres 2029 mendatang.

    Muzani menyebut hasil itu merupakan permintaan seluruh partai kader Gerindra dari mulai tingkat pengurus ranting, PAC partai, DPC partai, DPD, hingga DPP Gerindra.

    Dalam kesempatan itu, Muzzani juga menyampaikan bahwa saat kongres luar biasa (KLB) yang berlangsung pada Kamis, 13 Februari silam, seluruh peserta kongres telah menetapkan Prabowo Subianto menjadi ketua umum sekaligus ketua dewan pembina Partai Gerindra.

    Prabowo diberi kewenangan oleh Gerindra

    Prabowo juga diberi kewenangan dalam menyusun penyempurnaan anggaran dasar dan kepengurusan Partai Gerindra sebagai formatur tunggal.

    “Inilah hal-hal yang hendak kami sampaikan dalam ulang tahun partai Gerindra yang ke-17,” kata Muzzani di SICC, Bogor, Sabtu, 15 Februari 2025.

    Puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra dihadiri tokoh partai politik hingga pejabat di kabinet merah putih. Muzzani berterima kasih karena meluangkan waktu untuk sebatas hadir dalam acara tersebut.

    “Terima kasih atas semua kedatangan para menteri kabinet merah putih Terima kasih atas kedatangan semua tokoh-tokoh partai politik dalam koalisi ini,” ucapnya.

    “Terima kasih atas kedatangan seluruh kader partai Gerindra anggota Fraksi DPRD Kabupaten provinsi kota dan DPR RI dari partai fraksi Gerindra dalam ulang tahun yang ke-17,” ujarnya.

    Muzzani memohon doa agar perjuangan yang dilakukan kepada bangsa dimudahkan sekaligus mendoakan yang terbaik kepada Prabowo Subianto.

    “Inilah ucap peringatan 17 tahun partai Gerindra Jika ada hal-hal yang kurang kami mohon dimaafkan mudah-mudahan Tuhan Yang Maha esa selalu menyertai perjuangan kita,” kata Muzzani.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menteri dan Ketum Parpol KIM Buka Suara soal Koalisi Permanen Prabowo

    Menteri dan Ketum Parpol KIM Buka Suara soal Koalisi Permanen Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah pejabat mengonfirmasi satu suara dalam mendukung ide Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadikan Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai aliansi yang permanen merupakan gagasan yang baik.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sekaligus politikus Gerindra Maruarar Sirait (Ara) optimistis bahwa ide tersebut bakal berjalan.

    Bagaimana tidak, Ara saat ini peta politik kursi parpol-parpol koalisi pendukung Prabowo saat ini mencapai 80% di parlemen. Hal itu disampaikannya usai menghadiri acara silaturahmi kebangsaan Koalisi Indonesia Maju di kediaman Prabowo, di Padepokan Garuda Yaksa, di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025). 

    “Kami lagi parlemen 80%, 80% di parlemen. pemerintah solid ya, dan presiden akan ke arah koalisi permanen, ya,” katanya kepada wartawan. 

    Setali tiga uang, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengamini bahwa Presiden Ke-8 RI itu menawarkan koalisi permanen di hadapan elite parpol koalisi.

    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (PM) itu menilai bahwa orang nomor satu di Indonesia ini menginginkan persatuan yang direalisasikan secara berlanjut.

    “Intinya memperkuat koalisi. Kita, Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama Pemerintahan,” imbuh Cak Imin.

    PKB, kata Cak Imin, menyambut tawaran itu. Menurutnya, ide Prabowo tersebut memperkuat percepatan pembangunan.

    “Dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan,” ujarnya.

    Sementara itu, Plh Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heriyawan menegaskan bahwa partainya akan tetap solid dalam mendukung Koalisi Indonesia Maju (KIM Plus) hingga akhir masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2029 

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS itu menyatakan, komitmen PKS dalam koalisi ini akan tetap terjaga hingga periode pemerintahan berakhir.

    “Artinya, kami pasti akan mendukung pemerintahan sampai 2029. Koalisi kan terikat dengan komitmen bersama sebagai koalisi, jadi tentu kami akan berkoalisi sampai akhir,” katanya kepada wartawan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jumat (17/2/2025).

    Menanggapi pertanyaan mengenai langkah Gerindra yang kembali mengusung Prabowo untuk Pemilu 2029, Heriyawan menjelaskan bahwa sikap PKS, salah satu partai dalam koalisi, akan diputuskan menjelang Pemilu 2029. 

    “Sikap partai kan tentu ya jangan sekarang, sikapnya nanti menjelang itu,” ujarnya.

    Heriyawan juga menambahkan bahwa pernyataan Gerindra yang mengumumkan Prabowo akan maju kembali pada 2029 adalah langkah yang harus dihormati.

    “[Prabowo jadi Capres 2029] Itu diumumkan. Bahwa kemudian nantinya seperti apa, ya kita tunggu nanti,” jelasnya.

  • Said Abdullah Bicara soal Prabowo ajak KIM Berkoalisi Permanen, Sebut PDIP Berkoalisi dengan Rakyat – Halaman all

    Said Abdullah Bicara soal Prabowo ajak KIM Berkoalisi Permanen, Sebut PDIP Berkoalisi dengan Rakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua DPP PDI-P Said Abdullah ikut bicara soal Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengajak partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berkoalisi secara permanen.

    Said menegaskan, PDIP memiliki sikapnya tersendiri untuk memutuskan berkoalisi dengan siapa.

    Tak hanya itu, Said juga menyebut bahwa PDIP akan berkoalisi dengan rakyat.

    “PDI-P punya sikap, kami akan berkoalisi dengan rakyat,” kata Said dilansir Kompas.com, Sabtu (15/2/2025).

    Meski demikian, Said menyebut bahwa PDIP dan Gerindra memiliki orientasi yang sama, yakni kerakyatan.

    Anggota Komisi XI DPR RI ini mengaku akan menghormati sikap KIM Plus yang ingin berkoalisi permanen.

    Karena menurut Said hal itu adalah hak dari masing-masing partai untuk memilih berkoalisi.

    Said merasa tak memiliki hak untuk mengomentari apa yang menjadi kedaulatan dan otonomi partai lain.

    “Ya kita hormati, kan kita tidak bisa mengomentari apa yang menjadi kedaulatan dan otonomi partai lain,” terang Said.

    Prabowo Ajak KIM Plus Berkoalisi Permanen

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah rampung menggelar silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (14/2/2025) sore.

    Pertemuan tersebut berlangsung selama 5 jam dari pukul 13.00 WIB.

    Seusai pertemuan, kendaraan mereka pun keluar dari kediaman Prabowo satu per satu.

    Satu di antaranya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

    Seusai acara, Cak Imin membocorkan arahan dari Presiden Prabowo.

    Menurutnya, Prabowo ingin memperkuat koalisi yang berada dalam barisan pemerintahannya.

    Bahkan, Ketua Umum Partai Gerindra itu ingin membuat koalisi permanen.

    “Intinya memperkuat koalisi. Kita, Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen,” ujar Cak Imin seusai acara.

    Prabowo, kata Cak Imin, menyatakan bahwasanya persatuan merupakan kunci utama dari pemerintahan. Karenanya, Prabowo ingin adanya koalisi permanen.

    “Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan,” jelasnya.

    Di sisi lain, Cak Imin menyebut koalisi permanen yang ingin dibentuk Prabowo tidak ada batasan waktu. Bisa saja, koalisi akan diteruskan hingga Pilpres 2029.

    “Ya sampai kapanpun namanya permanen,” pungkasnya.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Reza Deni)(Kompas.com/Rahel Narda Chaterine)

  • Jokowi Puji Prabowo di HUT Gerindra, Sebut Punya Dukungan Kuat

    Jokowi Puji Prabowo di HUT Gerindra, Sebut Punya Dukungan Kuat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menghadiri puncak acara HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC, Jawa Barat, Sabtu (15/2). Saat memberikan sambutan, Jokowi menyampaikan pandangannya soal pemerintahan saat ini.

    Menurut Jokowi, sosok Presiden Prabowo Subianto sangatlah kuat. Adapun kuatnya sosok Prabowo tercermin dari approval rating Prabowo di 100 hari pemerintahan.

    Menurut Jokowi, ini sangat berbeda saat ia baru menjabat sebagai presiden pada 2014 dimana tingkat penerimaan hanya 62 persen. Angkanya bahkan anjlok menjadi 52 persen karena ia menaikkan harga BBM.

    “Sekarang saya bandingan dengan approval rating Pak Prabowo 100 hari kemarin, survei kinerjanya 80,9 persen. Dukungan dari parlemen terhadap Prabowo juga di atas 80 persen. Ini Artinya, Prabowo menjadi presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun DPR,” kata Jokowi.

    Lantaran begitu kuat menurut Jokowi tidak ada yang berani mengkritik gaya kepemimpinan Prabowo.

    “Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini sekarang, ini enggak ada yang sekuat Bapak Prabowo. Saking kuatnya sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik,” ungkap Jokowi.

    (hsy/hsy)