Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Isu Politik Terkini: HUT Ke-17 Gerindra hingga Presiden Prabowo Subianto Teriakkan Hidup Jokowi

    Isu Politik Terkini: HUT Ke-17 Gerindra hingga Presiden Prabowo Subianto Teriakkan Hidup Jokowi

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi perbincangan hangat pembaca Beritasatu.com. Berita puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra menjadi isu politik terkini yang ramai diperbincangkan.

    Isu politik lainnya yang menarik perhatian, yakni mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai presiden terkuat di dunia, Prabowo yang menegur pengusaha agar tidak mencekik petani, Megawati Soekarnoputri yang tidak menghadiri perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra, hingga Prabowo yang meneriakkan “Hidup Jokowi” pada HUT ke-17 Partai Gerindra.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Prabowo Tegaskan 17 Tahun Gerindra Bukti Keteguhan dan Konsistensi Perjuangan
    Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan perjalanan 17 tahun partainya merupakan bukti dari keteguhan dan perjuangan politik yang konsisten. Perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

    Acara yang dihadiri oleh para petinggi partai, kader, serta tokoh politik dari berbagai latar belakang itu, Prabowo mengajak seluruh kader Gerindra untuk tetap berpegang teguh pada visi dan misi partai dalam mengabdi kepada rakyat.

    Dalam pidatonya, Prabowo mengungkap Gerindra yang didirikan sejak 2008, tujuannya untuk memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia. Dalam perjalanannya, Gerindra terus mengedepankan kepentingan nasional dan memastikan demokrasi di Indonesia berkembang secara khas dan tidak menimbulkan permusuhan.

    2. Jokowi: Saking Kuatnya Prabowo Tidak Ada yang Berani Mengkritik
    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memuji Prabowo Subianto sebagai presiden terkuat di dunia saat ini. Saking kuatnya, kata Jokowi, nyaris tidak ada yang berani mengkritik Prabowo.

    Jokowi mengatakan kekuatan dimiliki Prabowo terlihat dari approval rating 100 hari kerja pertama pemerintahannya yang mencapai 80,9%, dengan dukungan parlemen di atas 80%.

    Dikatakan Jokowi, saking kuatnya Prabowo dan Kabinet Merah Putih, semua kebijakan pemerintah tidak ada yang berani mengkritisi. Malah, lanjut Jokowi, dirinya lah yang sering jadi sasaran kritik selama ini.

    3. Prabowo Tegur Pengusaha: Jangan Cekik Petani, Rakyat Harus Sejahtera!
    Masih dari puncak perayaan HUT ke-17 Gerindra, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras kepada para pengusaha, khususnya sektor penggilingan padi, agar tidak mengambil keuntungan berlebihan yang dapat merugikan petani Indonesia.

    Prabowo menegaskan pemerintah akan bertindak tegas terhadap pengusaha yang tidak berpihak kepada petani. Ia mengingatkan, jika para pelaku bisnis pada sektor tersebut tidak patuh, pemerintah akan mengambil langkah tegas berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.

    4. Masih di Jeddah, Megawati Tak Hadiri HUT Ke-17 Gerindra
    Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak menghadiri undangan perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC Sentul, Bogor hari ini, karena masih berada di luar negeri.

    Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey mengatakan Megawati dan putrinya yang juga Ketua DPR Puan Maharani masih di luar negeri, sehingga tidak bisa hadir ke HUT Gerindra. Olly mengatakan kehadirannya ke HUT Gerindra mewakili Megawati bertujuan untuk menjaga kerja sama yang selama ini dijalankan di dalam pemerintahan.

    5. Prabowo Teriakkan Hidup Jokowi pada HUT Ke-17 Partai Gerindra
    Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meneriakkan nama Joko Widodo atau Jokowi pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra. Teriakan itu disampaikan pada awal pidatonya.

    Prabowo mengatakan, keberhasilan dirinya menjadi presiden ke-8 Indonesia karena didukung Presiden ke-7 Jokowi. Ribuan peserta HUT ke-17 Partai Gerindra pun memberikan tepuk tangan atas pernyataan Prabowo tersebut. Namun, Prabowo menilai tepuk tangan yang diberikan terhadap Jokowi kurang semangat. Dia pun meminta ribuan hadirin melakukannya dengan penuh semangat.

  • Profil Bupati Aceh Utara Ayahwa, Mantan Komandan Operasi GAM yang Dikenal Dermawan Regional 16 Februari 2025

    Profil Bupati Aceh Utara Ayahwa, Mantan Komandan Operasi GAM yang Dikenal Dermawan Regional 16 Februari 2025

    Profil Bupati Aceh Utara Ayahwa, Mantan Komandan Operasi GAM yang Dikenal Dermawan
    Tim Redaksi
    ACEH UTARA, KOMPAS.com
    –
    Ismail A Jalil
    atau yang akrab disapa
    Ayahwa
    akan memimpin Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh lima tahun mendatang sebagai Bupati. 
    Ayah dua anak ini melawan kotak kosong pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 dan melenggang menjadi orang nomor satu di kabupaten terbesar di Provinsi Aceh itu.
    Suami dari Musliana ini lahir di Matang Serdang, 12 Juni 1979 berasal dari keluarga petani. Dia aktif berjuang dalam
    Gerakan Aceh Merdeka
    (
    GAM
    ).
    Keluar masuk hutan dalam perang gerilya menjadi kegiatan rutinitasnya sehari-hari. Lalu, tahun 1996 dia didapuk menjadi Komandan Operasi Daerah IV Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
    Akrab dengan senjata dan mesiu tak menyurutkan tekadnya belajar.
    Pria murah senyum ini kerap membuat santunan akbar di kediamannya di Desa Matang Dien, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara.
    Dia dikenal dermawan di kecamatan itu. Ribuan orang kerap datang ke rumahnya.
    Menamatkan pendidikan dasar hingga sekolah lanjutan pertama di Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara. Lalu, pria ini nyantri di Darul Ulum Tanah Merah Kabupaten Bireuen 2004 hingga tamat.
    Sementara itu, pendidikan sarjana ekonomi diambilnya dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi Bakti (STIM) Bekasi 2010 dan magister manajemen diselesaikan di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen, Provinsi Aceh 2024.
    Setelah damai, seluruh aktivitas militer Ayahwa bersama GAM ditinggalkan. Dia pun beralih dalam “perjuangan” politik dan menjadi anggota DPRD Aceh Utara tahun 2009.
    Dalam Pemilihan Umum 2014, Ayahwa dipercaya Partai Aceh menjadi Ketua DPRD Aceh Utara. Sementara itu, pada Pemilu 2019, Ayahwa melenggang menjadi anggota DPR Provinsi Aceh dari Partai Aceh.
    Kecintaannya pada Partai Aceh pula membuatnya meraih suara terbanyak dalam Pemilu 2024 lalu dan terpilih kembali menjadi anggota DPR Provinsi Aceh.
    Namun, dia memilih mengundurkan diri dari kursi DPR Provinsi Aceh dan maju dalam pemilihan kepala daerah. Hasilnya, dia menang dan memimpin daerah itu lima tahun ke depan.
    Pengalamannya menjadi anggota DPRD tingkat kabupaten dan provinsi tentu menjadi modal besar untuk mengatur pemerintahan.
    Dalam wawancara saat pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Cut Meutia (RSUCM) Aceh Utara, Ayahawa mengajak seluruh rakyat menghadiri pelantikannya pada 17 Februari 2025 di Gedung DPRD Aceh Utara.
    “Acaranya terbuka, ada kenduri rakyat. Silakan datang,” ucap Ayahwa.
    Namun, dia enggan berbicara program 100 hari pertama pemerintahannya.
    “Nanti saya sampaikan pas pelantikan. Hari ini saya periksa kesehatan untuk ikut retret kepala daerah di Akmil Magelang yang digelar Presiden Prabowo Subianto,” ujar Ayahwa.
    Kini, beban berat dipundak Ayahwa. Sebagai daerah terluas di Aceh, Aceh Utara tentu menyimpan beragam masalah.
    Ayahwa menjadi “sopir” yang akan menentukan kabinetnya, seiring seirama bersama dirinya dalam membangun kabupaten itu lima tahun mendatang.
    Nama: Ismail A Jalil akrab disapa Ayahwa
    Lahir: Matang Serdang, 12 Juni 1979
    Istri  Musliana
    Anak: 2
    Alamat: Desa Matang Drien, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara
    SD Negeri 15 Matang Serdang Tanah Jambo Aye 1992
    SMP Negeri 2 Tanah Jambo Aye 1995
    Pondok Pendidikan Islam Darul Ulum Tanah Merah Kabupaten Bireuen 2004
    Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi Bakti (STIM) Bekasi 2010
    Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) 2024
    Komandan Operasi D IV Gerakan Aceh Merdeka 1996
    Penasehat Jaringan Aneuk Syuhada (JASA Aceh) 2015
    Anggota DPRD Aceh Utara 2009-2014
    Ketua DPRD Aceh Utara 2014-2019
    Ketua Komisi V DPR Aceh 2019-20204
    Bupati Aceh Utara
    2025-2030
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Diminta Antisipasi Dampak Dari Efisiensi Anggaran

    Pemerintah Diminta Antisipasi Dampak Dari Efisiensi Anggaran

    JAKARTA – Jaminan Sosial Institute atau Jamsos Institute menyarankan agar Pemerintah mengantisipasi dampak dari kebijakan efisiensi anggaran sehingga tidak menimbulkan masalah baru dalam tatanan ekosistem ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

    “Jamsos Institute mengharapkan agar pemerintah dapat segera mengantisipasi dampak dari efisiensi anggaran tersebut,” kata Direktur Eksekutif Jamsos Institute Andy William Sinaga sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Sabtu.

    Dia menyampaikan bahwa antisipasi terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Negara perlu dilakukan sehingga tidak berdampak terutama pengurangan pekerja secara masif.

    Jamsos Institute memprediksi, akan terjadi degradasi ekosistem ekonomi seperti purchasing power atau daya beli masyarakat yang akan semakin turun.

    Hal itu berpotensi karena pendapatan masyarakat dinilai akan turun akibat kehilangan pekerjaan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) terutama sektor – sektor jasa perhotelan yang okupansinya menurun karena mitigasi program lembaga pemerintah baik pusat dan daerah melakukan kegiatan di hotel.

    “Hal tersebut akan membuat supply chain dalam bisnis jasa perhotelan akan terkena dampak. Mau tidak mau mereka akan melakukan pengurangan pekerja atau PHK,” ucapnya.

    Jamsos Institute juga memprediksi ribuan pekerja honorer baik di lembaga pemerintah pusat dan daerah akan kehilangan pekerjaan dikarenakan kontrak kerja yang tidak diperpanjang dikarenakan efisiensi anggaran pemerintah.

    Mayoritas pekerja honorer pemerintah yang kehilangan pekerjaan tersebut sudah berkeluarga sehingga akan berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga para pekerja honorer tersebut

    Selain itu, Jamsos Institute mengingatkan bahwa efisiensi anggaran akan mendegradasi program kerja kementerian. Hal tersebut sangat berbahaya ketika program kementerian tersebut berdampak langsung kepada kelompok masyarakat di akar rumput.

    “Seperti perbaikan sarana infrastruktur, transportasi jalan raya, jembatan, degradasi produksi pertanian dan pangan sektor usaha kecil menengah, koperasi, karena program penyuluhan dan pemberian bantuan yang mengalami penurunan jelasnya.

    Oleh karena itu Jamsos Institute mengharapkan agar pemerintah dapat segera mengantisipasi dampak dari efisiensi anggaran tersebut terutama pengurangan secara masif para pekerja honorer yang ada di lembaga pemerintah pusat, daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Layanan Umum (BLU) yang diprediksi akan semakin masif jumlahnya.

    “Exit strategi sementara yang harus segera dilakukan oleh pemerintah adalah mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk pro aktif menyediakan layanan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaan sebagai dampak efisiensi anggaran pemerintahan,” kata Andy.

    Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah akan melakukan penelitian lebih lanjut agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga honorer di lingkungan Kementerian/ Lembaga (K/L).

    Upaya itu dilakukan seiring adanya instruksi kepada K/L untuk melakukan efisiensi pada tahun anggaran 2025.

    “Akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian/ lembaga (K/L) itu, agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan presiden yaitu pelayanan publik yang baik,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/2).

    Ia menyampaikan bahwa tidak ada PHK terhadap tenaga honorer di lingkungan K/L seiring adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

    “PHK honorer di K/L dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK di lingkungan K/L. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau rekonstruksi anggaran K/L tidak terdampak terhadap tenaga honorer,” ujar Sri Mulyani.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

    Target itu tertuang dalam dokumen salinan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Melalui Inpres itu, Presiden mengarahkan sejumlah pejabat negara, mulai dari para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga gubernur, bupati, dan wali kota untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor.

  • Megawati Bertemu Pangeran Khaled UEA, Didampingi Puan dan Pratama

    Megawati Bertemu Pangeran Khaled UEA, Didampingi Puan dan Pratama

    Abu Dhabi –

    Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri bertemu Putra Mahkota Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), Sheikh Khaled Bin Mohamed Bin Zayed Al Nahyan. Megawati didampingi dua anaknya, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Mohamad Rizki Pratama.

    Pertemuan ini digelar di Sea Palace Abu Dhabi, UEA, Sabtu (15/2/2025) malam waktu setempat. Megawati mengenakan abaya bercorak batik kombinasi hitam cokelat dan Puan mengenakan hijab cokelat.

    Megawati juga didampingi Dubes Indonesia untuk Tunisia Zuhairi Misrawi, serta Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat PDIP, Andi Widjajanto.

    Sementara itu, Sheikh Khaled didampingi Menteri Energi Suhail, Menteri/Konsultan Sheikha Fatima, Maitha Bint Salem Al Shamsi, Duta Besar UEA untuk Indonesia, Abdulla Salem Al Dhaheri, dan Kepala Staf Putra Mahkota, dan Ahmed Alsaeeh.

    “Pertemuan ini adalah pertemuan dua keluarga Pendiri Bangsa, Indonesia dan UEA,” kata Basarah kepada wartawan di Abu Dhabi selepas Megawati bertemu Pangeran Khaled.

    Zuhairi yang menjadi penerjemah dalam pertemuan tersebut menyebutkan poin-poin pembahasan antara Megawati dan Pangeran Khaled. Zuhairi mengatakan, Megawati mengapresiasi kemajuan dan keindahan Uni Emirat Arab, khususnya bunga-bunga yang indah di Abu Dhabi.

    “Pemandangan indah sangat mengesankan. Pangeran Khaled bin Mohamed bin Zayed sangat terharu dan senang atas apresiasi Ibu Megawati kepada UAE, karena kerja keras dan pencapaian yang diraih UAE selama ini dilihat secara positif, khususnya oleh Ibu Megawati Soekarnoputeri,” ujar Zuhairi selepas pertemuan kepada wartawan di Abu Dhabi.

    Pertemuan Megawati Soekarnoputeri dan Pangeran Khaled bernuansa kekeluargaan dan keakraban. Zuhairi menyebut pertemuan ini juga penting bagi kedua negara. Megawati juga mendoakan Pangeran Khaled yang bakal menjadi pemimpin tertinggi UAE di masa depan.

    Andi Widjajanto menambahkan, pertemuan ini bernuansa kekeluargaan dan akrab. Andi menyebut pertemuan ini juga penting bagi kedua negara. Dia menyebut Megawati juga mendoakan Pangeran Khaled yang bakal menjadi pemimpin tertinggi UAE di masa datang.

    (gbr/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Indonesia Akan Maju di Bawah Pimpinan Prabowo

    Indonesia Akan Maju di Bawah Pimpinan Prabowo

    GELORA.CO –  Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengucapkan selamat atas perayaan HUT Partai Gerindra yang ke-17.

    Salam ini Megawati pesankan kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani, dan diungkap oleh Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, yang hadir langsung di perayaan HUT Gerindra di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

    “Iya dari Ibu Mega, lewat Bu Puan Maharani, menyampaikan selamat ulang tahun untuk Gerindra yang ke-17,” kata Said kepada wartawan di lokasi.

    Said mengungkapkan, Megawati juga mendoakan Indonesia bisa lebih maju di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    “Dan Ibu Ketua Umum lewat Mbak Puan tadi juga menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, Insyaallah Indonesia 5 tahun ke depan akan maju sebagaimana mimpi bersama menjadi Indonesia Raya,” tutur Said.

    Saat ini, Megawati bersama Puan masih berada di Madinah usai melaksanakan ibadah umrah.

    Sebagai informasi, Megawati Soekarnoputri juga diundang untuk hadir di acara HUT Partai Gerindra, namun dia berhalangan hadir karena masih berada di luar negeri usai menjalani ibadah umrah.

    Megawati pun mengutus Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, dan Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey, untuk mewakili dirinya hadir dalam acara tersebut.

    Prabowo dalam sambutannya, juga mengucapkan terima kasih kepada Said dan Olly yang sudah menyempatkan hadir ke perhelatan partainya tersebut.

  • Jokowi Klaim Tak Ada yang Berani Kritik Prabowo, Pengamat: Justru Jokowi yang Disorot!

    Jokowi Klaim Tak Ada yang Berani Kritik Prabowo, Pengamat: Justru Jokowi yang Disorot!

    GELORA.CO – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menyatakan, tidak ada yang berani mengkritik Presiden Prabowo Subianto karena mendapat dukungan kuat dari rakyat dan DPR.

    Menurutnya, Prabowo memiliki kepemimpinan serta determinasi yang telah teruji.

    Menanggapi pernyataan tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai bahwa Jokowi sebenarnya ingin mengisyaratkan bahwa pusat kritikan saat ini justru tertuju kepadanya.

    Pasalnya, banyak pihak yang menilai Jokowi meninggalkan berbagai persoalan saat lengser dari jabatannya sebagai presiden.

    “Soal tidak ada yang berani mengkritik, menurut saya, Jokowi ingin menyatakan secara tersirat bahwa pusat kritikan sekarang justru ditujukan kepadanya, karena dianggap banyak meninggalkan masalah saat menjadi presiden,” ujar Iwan saat dihubungi Akurat.co, Sabtu (15/2/2025).

    Ia juga menilai, pujian Jokowi terhadap Prabowo bersifat realistis, mencerminkan kondisi politik saat ini.

    “Pujian Jokowi ini realistis melihat kenyataan sekarang,” tambahnya.

    Namun, Iwan menyayangkan pernyataan Jokowi yang menyebut Prabowo sebagai presiden terkuat di dunia.

    Menurutnya, jika ukuran kekuatan pemimpin hanya berdasarkan tingkat persetujuan (approval rating), maka gelar tersebut lebih pantas diberikan kepada Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un.

    “Kalau ada angka di atas 100 persen untuk approval rating, mungkin di situ posisinya. Siapa juga yang berani mengkritik Kim Jong Un?” ujarnya.

    Iwan menegaskan bahwa kekuatan seorang pemimpin tidak dapat diukur hanya dari survei atau tingkat persetujuan publik.

    Menurutnya, masih banyak pihak yang berani mengkritik Prabowo secara terbuka, sehingga pernyataan Jokowi terkesan berlebihan.

    “Soal kuat atau hebatnya seorang pemimpin tidak bisa hanya diukur dari hasil survei atau approval rating saja. Buktinya, masih banyak yang berani mengkritik Prabowo secara terbuka,” tegasnya.

  • Sosok Gubernur Muzakir Manaf Ingin Hapus QR Code di SPBU Aceh, Wakil Menteri ESDM: Distribusinya?

    Sosok Gubernur Muzakir Manaf Ingin Hapus QR Code di SPBU Aceh, Wakil Menteri ESDM: Distribusinya?

    TRIBUNJATIM.COM – Sosok Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, viral di media sosial. 

    Ia lantang berencana menghapus kebijakan pemberlakukan sistem barcode atau QR Code untuk pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh SPBU di Aceh.

    Hal ini disampaikannya saat pelantikannya sebagai Gubernur Aceh periode 2025-2030, pada Rabu (12/2/2025), di hadapan Mahkamah Syariah dalam rapat paripurna istimewa DPR Aceh, di gedung utama DPRA, Banda Aceh.

    Sontak, ucapan Malem ingin hapus sistem QR Code di SPBU, mengejutkan semua tamu undangan dan masyarakat yang hadir dalam pelantikannya.

    Pernyataan Mualem ini pun ditanggapi oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung dan Pertamina. 

    Untuk diketahui, dalam pidato pelantikannya, Mualem dengan tegas menyatakan bahwa selama masa kepemimpinannya, ia akan menghapuskan sistem kebijakan QR Code saat melakukan pengisian BBM di SPBU seluruh Aceh.

    “Yang perlu digarisbawahi adalah, karena sesuai dengan sumpah tadi, kami ingin mensejahterakan rakyat, menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat.

    PR hari ini, semua SPBU di Aceh tidak ada lagi istilah barcode. Mohon digarisbawahi,”tegasnya.

    Mualem menyebutkan, ke depan, siapa saja masyarakat yang melakukan pengisian BBM di SPBU, maka masyarakat tidak boleh dirumitkan lagi dengan sistem tersebut.

    Menurutnya, selama ini, dengan adanya sistem QR Code untuk memperoleh BBM, ada sebagian masyarakat yang marah bahkan ingin membakar SPBU.

    “Maka saya ambil kesimpulan untuk menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU di Aceh,” katanya.

    Mualem juga menilai, bahwa pemberlakuan barcode untuk pembelian BBM di SPBU selama ini tidak bermakna sama sekali terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh. Sehingga tidak perlu dilanjutkan. 

    “Saya pikir-pikir, saya lihat di lapangan tidak ada makna sekalipun, melakukan barcode, menempelkan stiker. Maka saya ambil kesimpulan hari ini adalah menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU khususnya Aceh,” ungkap Mualem.

    Diketahui, selama ini, para pengguna mobil berbahan bakar Bio Solar atau Solar subsidi, dan Pertalite wajib menunjukkan QR Code yang didapat setelah melakukan registrasi atau mendaftar sebagai penerima BBM subsidi. 

    Di akhir sambutannya, Mualem mengatakan, ke depan, pihaknya akan membina dan merawat hubungan dengan pemerintah pusat.

    Bukan Program Prioritas Mualem-Dek Fadh

    Setelah menjadi sorotan masyarakat, Juru Bicara Mualem-Dek Fadh, Teuku Kamaruzzaman alias Ampon Man, mengatakan wacana menghapus sistem barcode BBM itu memang bukan program prioritas yang masuk ke visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2029.

    Namun demikian, dipastikan bahwa isu QR code SPBU merupakan hal yang sangat sensitif di kalangan rakyat Aceh. Apalagi, sistem ini belum sepenuhnya berlaku di wilayah lain di seluruh Indonesia.

    Menurutnya, selama ini ada pertanyaan mendasar kenapa Aceh harus menjalankan program tersebut. 

    Pemerintah melalui Pertamina menjadikan Aceh sebagai wilayah yang dijadikan percontohan pertama penyaluran BBM bersubsidi secara ketat lewat sistem barcode. 

    Ampon Man mencontohkan, masyarakat Aceh saat berada di Sumatera Utara tidak mengalami hambatan atau memakai QR Code ketika pengisian BBM di SPBU yang ada di wilayah Sumut atau wilayah lain di Indonesia.

    “Atas dasar itu, Gubernur Aceh dalam statemen itu dari lubuk hati yang dalam, ingin agar masyarakat diperlakukan secara adil oleh Pemerintah Pusat atau dalam hal ini Pertamina,” ungkapnya, Sabtu (15/2/2025).

    Di balik rencana itu, kata Ampon Man, sudah pasti harus dilakukan lewat proses pembicaraan lebih dalam, apalagi menyangkut BBM subsidi.

    GUBERNUR ACEH – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik pasangan Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fadh) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030, pada Rabu (12/2/2025). Setelah dilantik, Gubernur Mualem memerintahkan agar seluruh SPBU di Aceh untuk menghapuskan sistem bar qode dalam pengisian BBM bagi masyarakat. (Serambinews.com)

    Tanggapan Pemerintah Pusat dan Pertamina

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung justru mempertanyakan soal distribusinya.

    Karena saat ini, kata Yuliot Tanjung, ketentuan pembelian BBM bersubsidi diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. 

    Malah, regulasi ini sedang dalam proses revisi untuk mengatur ulang ketentuan pembelian BBM bersubsidi. 

    Namun, Yuliot belum menjelaskan lebih lanjut mengenai perkembangan revisi tersebut.

    “Ini lagi disiapkan,” ujarnya, Jumat (14/2/2025).

    Terpisah, Manager Communication, Relations, and Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara, Susanto August Satria, menyatakan bahwa Pertamina menghormati pernyataan Gubernur Aceh.

    “Paralel kami juga berkoordinasi dengan pihak regulator pemerintah pusat,” kata Susanto dalam keterangan tertulisnya dikutip Sabtu (15/2/2025). 

    Ia menjelaskan, pembelian BBM subsidi seperti Biosolar dan Pertalite dengan sistem barcode merupakan mekanisme pencatatan elektronik yang bertujuan agar Pertamina dapat melaporkan kepada pemerintah siapa saja pengguna BBM bersubsidi.

    Saat ini, jumlah kendaraan yang sudah terdaftar dalam Program Subsidi Tepat Sasaran untuk BBM Biosolar di Aceh mencapai 71.775 unit, sedangkan untuk BBM Pertalite sebanyak 150.413 unit.

    “Pembelian BBM subsidi melalui barcode dalam Program Subsidi Tepat merupakan program yang dijalankan secara nasional di Indonesia,” ujarnya.

    Menurutnya, tujuan utama program ini adalah memastikan BBM subsidi tepat sasaran sesuai ketentuan dan kuota yang ditetapkan, serta meminimalkan potensi penyelewengan.

    “Hingga saat ini, pelaksanaan program ini di Aceh berjalan dengan lancar, dan tidak ditemukan kendala. Bahkan, Aceh merupakan salah satu provinsi yang terlebih dahulu menjalankan Program Subsidi Tepat BBM Pertalite,” tuturnya.

    Berita Viral lainnya

     

  • Usut Dugaan Korupsi CSR, KPK Akan Periksa Anggota Komisi XI DPR Usai Pengakuan Satori

    Usut Dugaan Korupsi CSR, KPK Akan Periksa Anggota Komisi XI DPR Usai Pengakuan Satori

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengusut kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). Dalam proses penyidikan lembaga antirasuah terus memeriksa sejumlah saksi dan menyita barang bukti, meskipun hingga saat ini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

    “Ada beberapa tindakan-tindakan penyitaan terhadap barang bukti, baik itu dokumen maupun barang bukti lainnya. Tetapi sampai dengan saat ini belum ada penetapan tersangka,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dikutip Sabtu, 15 Februari 2025.

    Terkait pernyataan Anggota DPR Fraksi Partai NasDem Satori yang menyebut seluruh anggota Komisi XI menerima dana CSR dari BI, Tessa menyatakan jika penyidik memandang perlu, pihak-pihak penerima dana CSR termasuk anggota DPR akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

    “Pada prinsipnya semua saksi yang dipanggil adalah dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang ditangani,” tutur Tessa.

    Lebih lanjut Tessa mengaku belum mendapat informasi mengenai adakah pihak-pihak yang sudah dicegah ke luar negeri. Menurutnya, jika awak media juga belum mendapat informasi terkait hal tersebut kemungkinan besar lembaga antirasuah memang belum melakukan pencegahan.

    “Kalau seandainya teman-teman belum mendapatkan info dari saya kemungkinan besar belum ada yang dilakukan pencekalan,” ucapnya.

    KPK Geledah Rumah Anggota DPR Heri Gunawan

    Penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan (HG) yang berlokasi di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, pada Rabu, 5 Februari 2025. Penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap atau gratifikasi terkait dana CSR BI.

    “Kegiatan ini dilaksanakan di rumah di daerah Ciputat Timur, Tangerang Selatan milik saudara HG. Kegiatan berlangsung dari pukul 21.00-01.30 WIB dini hari,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.

    Dari penggeledahan tersebut, kata Tessa, penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik. Kuat dugaan barang bukti tersebut ada kaitannya dengan kasus CSR BI yang tengah diusut KPK.

    Seluruh Anggota Komisi Xl DPR Terima Dana CSR BI

    Penyidik rampung memeriksa Heri Gunawan dan Anggota DPR Fraksi Partai NasDem Satorisebagai saksi kasus dugaan korupsi dana CSR BI pada Jumat, 27 Desember 2024. Pada periode 2019-2024, dua anggota dewan tersebut pernah duduk di Komisi XI DPR yang merupakan mitra kerja BI di parlemen.

    Usai diperiksa, Satori membeberkan bahwa seluruh anggota Komisi XI menggunakan dana CSR dari BI untuk kegiatan sosialisasi di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Dia mengakui dana CSR dialirkan lewat yayasan.

    “Memang kalau program itu semua anggota Komisi XI. Anggarannya semua sih semua anggota Komisi XI itu programnya dapat,” kata Satori.

    Satori tidak menyebut jumlah uang CSR yang digunakan untuk kegiatan di Dapil, pun ia mengklaim tidak ada suap terkait dana CSR BI. Dia berkomitmen bakal kooperatif menjalani proses hukum di KPK.

    “Sebagai warga negara mengikuti prosedur yang akan dilakukan, Insya Allah saya akan kooperatif,” ucap Satori.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Diminta Prabowo Beri Sambutan pada HUT Gerindra, Jokowi: Siap Pak!

    Diminta Prabowo Beri Sambutan pada HUT Gerindra, Jokowi: Siap Pak!

    Bogor, Beritasatu.com – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak bisa menolak permintaan Presiden ke-8 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk memberikan sambutan pada puncak peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

    Setelah mengakhiri pidatonya, Prabowo mempersilakan Jokowi naik ke atas panggung untuk memberikan sepatah dua patah kata kepada para kader dan tamu undangan.

    “Sekarang, saya minta Presiden ke-7 untuk memberi sepatah dua patah kata. Presiden Joko Widodo,” ujar Prabowo.

    Mengawali sambutannya, Jokowi bercerita sebelumnya ia mencoba bernegosiasi agar tidak perlu berbicara. Namun, ia akhirnya luluh setelah mengetahui permintaan tersebut datang langsung dari Prabowo.

    “Sebetulnya tadi malam saya sudah bernegosiasi dengan Pak Sekjen Gerindra agar saya tidak usah memberikan sambutan. Namun, Pak Muzani dan Pak Dasco bilang, ‘Pak Jokowi, ini yang meminta langsung dari Presiden Prabowo’,” jelasnya.

    Mengetahui permintaan datang dari Panglima Tertinggi Presiden Prabowo, Jokowi tak ragu untuk menyanggupinya.

    “Yang meminta panglima tertinggi, yang meminta presiden Republik Indonesia, saya sampaikan, ‘Siap Pak!’” tambah Jokowi, yang langsung disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin di SICC.

    Di kesempatan yang sama, Jokowi juga menyoroti tingkat dukungan rakyat dan DPR terhadap Prabowo, yang menurutnya menjadi presiden dengan approval rating di atas 80%, lebih tinggi dibandingkan banyak pemimpin dunia saat ini.

    “Saya boleh menyampaikan, Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat, baik dari rakyat maupun DPR. Coba cek seluruh presiden di dunia saat ini, tak ada yang sekuat Prabowo Subianto,” ujarnya.

    Menutup sambutannya, Jokowi menyampaikan dukungan penuhnya agar Prabowo bisa membawa Indonesia menuju negara yang maju, adil, dan makmur.

    “Saya mendukung penuh Presiden Prabowo untuk memimpin Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, dan membawa Indonesia menjadi Indonesia Raya!” tutupnya.

    Dengan hubungan yang semakin erat antara Jokowi dan Prabowo, banyak pihak menilai pemerintahan ke depan akan berjalan lebih solid dan stabil demi kemajuan bangsa.

  • Dikit-dikit yang Salah Jokowi, Coba Sekali-kali Nyalahin Prabowo

    Dikit-dikit yang Salah Jokowi, Coba Sekali-kali Nyalahin Prabowo

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Ketujuh Indonesia, Jokowi ‘merajuk’ karena masih sering disalahkan atas berbagai permasalahan di Bumi Pertiwi. Padahal, saat ini tongkat kepemimpinannya sudah diambil alih Prabowo Subianto.

    Dia pun membandingkan bagaimana approval rating Prabowo Subianto saat awal menjabat sangat jauh dibandingkan dengannya. Pada 2014, approval rating Jokowi berada di angka 62 persen, kemudian turun jadi 52 persen karena menaikkan harga BBM.

    Sementara itu, approval rating Prabowo Subianto pada 100 hari masa kerjanya sudah mencapai 80,9 persen. Ditambah, adanya dukungan dari parlemen hingga 80 persen.

    “Artinya apa? Dukungan rakyat sangat kuat sekali, dukungan politik di parlemen sangat kuat sekali. Sehingga saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat, baik dari rakyat maupun dari DPR,” tutur Jokowi dalam acara HUT ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu 15 Februari 2025.

    Jokowi Masih Sering Disalahkan

    Jokowi pun menantang masyarakat untuk mengecek Presiden yang ada di dunia. Menurutnya, pada saat ini tak ada yang sekuat Prabowo Subianto.

    “Saking kuatnya, sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Yang jadi sasaran, yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

    “Dikit dikit yang salah, Jokowi. Dikit dikit yang salah, Jokowi. Dikit dikit yang salah, Jokowi. Dikit dikit yang salah, Jokowi. Coba sekali sekali nyalahin Pak Prabowo, gak berani. Karena kepemimpinan dan determinasi sudah sangat teruji, kita tau tadi sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Buktinya berkali-kali kalah tetap terus maju, dan akhirnya menang,” kata Jokowi menambahkan.

    Padahal, Prabowo Subianto dua kali berturut-turut dikalahkan oleh Jokowi. Namun, melihat approval rating sang Presiden saat ini, Jokowi meyakini kepemimpinan Prabowo Subianto akan berjalan dengan baik dan satu per satu programnya terealisasikan.

    “Dengan kepemimpinan Pak Prabowo saya juga yakin partai Gerindra akan semakin besar. Gerindra ini kalau kita liat, kita samakan dengan mesin Gerindra, gerinto (cek) Itu kerjanya kan mirip mirip, saya melihat kepemimpinan Pak Prabowo ini mirip mirip dengan mesin gerinda tadi,” ucap Jokowi.

    “Yang bisa halus, dihaluskan. Yang tidak bisa dihaluskan (gerakan motong) tapi diajak terus, dirangkul, semua diajak, saya melihat kepemimpinan Pak Prabowo sangat unik dan sangat bagus untuk negara kita,” tuturnya menambahkan.

    Tak lupa, Jokowi pun menyampaikan selamat ulang tahun ke-17 untuk Gerindra. Dia juga mengucapkan selamat atas kembali terpilihnya Prabowo Subianto sebagai ketua umum partai berlambang kepala Garuda tersebut.

    “Kami mendukung Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menjadi negara maju, yang adil dan makmur membawa Indonesia menjadi Indonesia Raya,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News