Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Kubu Hasto PDIP ungkap Alasan Minta Tunda Pemeriksaan Besok

    Kubu Hasto PDIP ungkap Alasan Minta Tunda Pemeriksaan Besok

    Bisnis.com, JAKARTA — Tim hukum Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku belum menerima surat panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka meminta penundaan pemeriksaan ditunda apabila dijadwalkan besok, Senin (17/2/2025). 

    “Saya belum ada info [pemanggilan oleh KPK, red] , kalau dipanggil besok, tentu kami akan minta ditunda dulu,” ungkap kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail kepada wartawan, Minggu (16/2/2025). 

    Sebelumnya, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengungkap bahwa tim penyidik akan menjadwalkan kembali pemanggilan terhadap Hasto dalam waktu dekat. Dia menyebut kemungkinan besar Hasto akan dipanggil untuk diperiksa pekan depan. 

    “Kemungkinan besar pekan depan,” ujar Tessa kepada wartawan, dikutip Minggu (16/2/2025).

    Saat ditanya kapan Hasto akan ditahan, Tessa menyebut wewenang dan penilaian berada pada tim penyidik. Dia menjelaskan bahwa upaya penahanan perlu kelengkapan syarat formil dan materiil. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Hakim PN Jakarta Selatan menyatakan permohonan praperadilan Hasto tidak dapat diterima. 

    “Mengadili: Mengabulkan eksepsi dari temohon. Menyatakan permohonan oleh pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Hakim Tunggal Djuyamto dalam amar putusannya, Kamis (13/2/2025).

    Djuyamto memaparkan sejumlah pertimbangan mengapa permohonan praperadilan Hasto tidak dapat diterima. Dia menyebut dua surat perintah penyidikan (sprindik) KPK yang digugat kubu Hasto di PN Jakarta Selatan merupakan dua tindak pidana berbeda. 

    Hakim berpendapat bahwa Hasto harusnya tidak menggabungkan dua gugatan tindak pidana ke dalam satu permohonan praperadilan. 

    “Hakim berpendapat permohonan Pemohon seharusnya diajukan dalam dua praperadilan, bukan satu permohonan,” tutur Djuyamto. 

    Adapun sidang praperadilan Hasto digelar perdana pada 5 Februari 2025. KPK menetapkan Hasto dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka pada pengembangan kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024. 

    Hasto juga dijerat sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan. 

    Pada awal-awal kasus tersebut, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka yakni anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, serta kader PDIP Saeful Bahri dan Harun Masiku. Hanya Harun yang belum dibawa ke proses hukum karena masih

  • Kubu Hasto Bakal Minta Tunda Pemeriksaan KPK Apabila Dijadwalkan Besok

    Kubu Hasto Bakal Minta Tunda Pemeriksaan KPK Apabila Dijadwalkan Besok

    Bisnis.com, JAKARTA — Tim hukum Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto bakal meminta pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditunda apabila dijadwalkan besok, Senin (17/2/2025). 

    Sebagaimana diketahui, KPK telah merencanakan pemanggilan terhadap Hasto setelah putusan praperadilan dibacakan, Kamis (13/2/2025). Praperadilan yang diajukan oleh Hasto itu dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. 

    Namun, tim penasihat hukum Hasto mengaku belum mendapatkan informasi soal panggilan pemeriksaan oleh KPK hingga hari ini. 

    “Saya belum ada info [pemanggilan oleh KPK, red] , kalau dipanggil besok, tentu kami akan minta ditunda dulu,” ungkap kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail kepada wartawan, Minggu (16/2/2025). 

    Sebelumnya, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengungkap bahwa tim penyidik akan menjadwalkan kembali pemanggilan terhadap Hasto dalam waktu dekat. Dia menyebut kemungkinan besar Hasto akan dipanggil untuk diperiksa pekan depan. 

    “Kemungkinan besar pekan depan,” ujar Tessa kepada wartawan, dikutip Minggu (16/2/2025).

    Saat ditanya kapan Hasto akan ditahan, Tessa menyebut wewenang dan penilaian berada pada tim penyidik. Dia menjelaskan bahwa upaya penahanan perlu kelengkapan syarat formil dan materiil. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Hakim PN Jakarta Selatan menyatakan permohonan praperadilan Hasto tidak dapat diterima. 

    “Mengadili: Mengabulkan eksepsi dari temohon. Menyatakan permohonan oleh pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Hakim Tunggal Djuyamto dalam amar putusannya, Kamis (13/2/2025).

    Djuyamto memaparkan sejumlah pertimbangan mengapa permohonan praperadilan Hasto tidak dapat diterima. Dia menyebut dua surat perintah penyidikan (sprindik) KPK yang digugat kubu Hasto di PN Jakarta Selatan merupakan dua tindak pidana berbeda. 

    Hakim berpendapat bahwa Hasto harusnya tidak menggabungkan dua gugatan tindak pidana ke dalam satu permohonan praperadilan. 

    “Hakim berpendapat permohonan Pemohon seharusnya diajukan dalam dua praperadilan, bukan satu permohonan,” tutur Djuyamto. 

    Adapun sidang praperadilan Hasto digelar perdana pada 5 Februari 2025. KPK menetapkan Hasto dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka pada pengembangan kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024. 

    Hasto juga dijerat sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan. 

    Pada awal-awal kasus tersebut, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka yakni anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, serta kader PDIP Saeful Bahri dan Harun Masiku. Hanya Harun yang belum dibawa ke proses hukum karena masih buron.

  • Ketua Komisi VII harap kader Muhammadiyah berperan dalam pariwisata

    Ketua Komisi VII harap kader Muhammadiyah berperan dalam pariwisata

    Surabaya (ANTARA) – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengharapkan kepada kader-kader Muhammadiyah ikut berperan serta dalam pembangunan sektor pariwisata.

    Ajakan tersebut disampaikan Saleh saat memberikan ceramah pada Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tmur yang berlangsung di Aula Mas Mansur Kantor PWM Jatim, Jalan Kertomenanggal IV/1, Surabaya, pada Ahad.

    “Pariwisata Indonesia ini kita inginnya berkontestasi secara global, tentunya kita berharap tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia ini mampu bersaing dengan tempat-tempat wisata yang ada di luar negeri. Contohnya di wilayah ASEAN saja kita masih sedikit tertinggal,” katanya.

    Menurut politikus PAN ini, banyak faktor yang menyebabkan ketertinggalan sektor pariwisata di Indonesia, salah satu faktornya adalah manajemen pemerintah.

    “Untuk memperbaiki manajemen ini dimulai dari perbaikan undang-undang. Komisi VII sekarang sedang membahas Undang-Undang Pariwisata dan kalau sudah selesai nanti ada nomenklatur baru yang disesuaikan dengan konteks sekarang,” katanya.

    Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay saat memberikan ceramah pada Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim yang berlangsung di Aula Mas Mansur Kantor PWM Jatim, Jalan Kertomenanggal IV/1, Surabaya, pada Ahad (16/2/2025). ANTARA Foto/Agus Setiawan (1)

    Kelemahan yang kedua, ujar Saleh, adalah mentalitas masyarakat kita.

    “Secara umum masyarakat kita belum memahami esensi pentingnya dunia pariwisata. Ketika orang lain berkunjung ke suatu tempat ada saja problemnya, misalnya kurang ramah, ada yang kasar, ada pencurian, kemudian tidak bersih tempatnya misalnya pas datang ke kamar mandi, itu kan jadi tantangan. Kalau melihat begitu orang jadi malas,” katanya.

    Tentang kontribusi Muhammadiyah, dia mengatakan kader Muhammadiyah bisa memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat.

    “Kader Muhammadiyah diharapkan bisa hadir untuk menjelaskan betapa pentingnya pariwisata ini. Yang perlu diajarkan Muhammadiyah adalah bagaimana agar budaya setempat tetap terjaga. Jangan malah budaya orang asing yang dominan sehingga budaya lokalnya hilang,” katanya.

    Dia mengatakan Muhammadiyah bisa juga mengajarkan agar masyarakat berdisiplin hormat kepada tamu.

    “Muhammadiyah juga bisa mengajarkan kepada masyarakat untuk menjalankan bisnis pariwisata yang benar, sehingga kita bisa mengharapkan keuntungan yang benar dari pariwisata. Yang paling utama agar Muhammadiyah mengajarkan akhlak yang benar, sehingga tidak ada kendala apapun ketika orang asing datang,” katanya.

    Pewarta: Agus Setiawan
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lebaran 2025, Pemerintah Siapkan Penurunan Harga Tiket Pesawat dan Paket Wisata Murah – Halaman all

    Lebaran 2025, Pemerintah Siapkan Penurunan Harga Tiket Pesawat dan Paket Wisata Murah – Halaman all

    ​TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengklaim pemerintah akan menurunkan kembali harga tiket pesawat terbang pada saat libur Lebaran 2025. Pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025, pemerintah melakukan penurunan harga tiket pesawat sebesar 10 persen.

    Widiyanti mengatakan, saat periode libur dan mudik Lebaran 2025, pemerintah akan kembali menerapkan penurunan harga tiket pesawat. “Iya pasti akan kami turunkan lagi saat lebaran,” katanya ketika di kawasan wisata Kota Tua Jakarta, Minggu (16/2/2025).

    Widiyanti mengatakan telah melakukan koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi terkait dengan penurunan harga tiket ini.

    Ia membuka kemungkinan penurunan harga tiket pesawat ini akan dibarengi dengan paket wisata murah bagi masyarakat yang berlibur saat momen Lebaran 2025.

    “Harga pesawat dan mungkin paket-paket wisata murah juga,” ujar Widiyanti.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta para jajaran di kabinetnya berupaya menurunkan harga tiket pesawat dan haji. Bahkan, dia meminta penurunan harga dilakukan semaksimal mungkin.

    “Ada menteri agama di sini? ada menteri agama? Badan haji ada? kalau bisa ongkos naik haji turun lagi,” ujar Prabowo di HUT ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

    Prabowo menyebut ingin menjadi presiden yang gemar menurunkan harga, tetapi tidak dengan harga gabah yang menurutnya justru harus naik.

    “Harga yang boleh naik adalah harga gabah untuk petani. Nah, itu harus naik,” kata Prabowo.

    Lebih lanjut, Prabowo juga meminta para pengusaha agar tidak mencekik para petani dengan urusan harga.

    Transportasi Lain Juga Turun

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akan mengupayakan harga tiket pesawat turun lagi saat perayaan Lebaran 2025.

    Hal itu ia sampaikan usai melakukan rapat koordinasi bersama para menteri di bawah Kemenko IPK, Rabu (8/1/2025) lalu.

    “Kita berupaya kembali untuk menurunkan harga tiket pesawat termasuk juga moda transportasi lainnya,” kata AHY.

    Menurut pria yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu, penurunan harga tiket pesawat pada Natal Tahun Baru 2024/2025 sebesar 10 persen besar kaitannya dengan harga avtur dan fuel surcharge.

    Maka dari itu, untuk bisa kembali menurunkan harga tiket pesawat, dibutuhkan kembali kerja sama antara pemangku kepentingan.

    Tidak hanya bersama Kementerian Perhubungan, tetapi juga perusahaan maskapai dan BUMN seperti Pertamina.

    Untuk perayaan Lebaran mendatang, AHY juga mengupayakan agar harga tiket moda transportasi lain seperti kapal laut bisa ikut turun, mengingat pemudik tidak hanya menggunakan pesawat.

    “Kita tahu masyarakat kita juga banyak sekali menggunakan kapal-kapal laut penumpang, dengan berbagai kelas untuk menuju ke lokasi-lokasi yang tidak semua memiliki akses pesawat, dan juga lebih terjangkau harganya, walaupun tentu dari sisi durasi perjalanan lebih panjang,” ujar AHY.

    Saat Natal dan Tahun Baru 2024/2025, sejumlah upaya diambil pemerintah untuk menekan harga tiket pesawat.

    Pertama, opsi penambahan jam operasi bandar udara dan layanan navigasi penerbangan menjadi 24 jam.

    Kedua, potongan 50 persen untuk tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dan Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U).

    Ketiga, penurunan fuel surcharge dari 10 persen menjadi 2 persen untuk tipe jet dan dari 25 persen menjadi 20 persen untuk tipe propeller.

    Ketiga langkah di atas berlaku selama periode Nataru 2024/2025, yaitu pada 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025.

    Lalu upaya yang keempat adalah potongan harga jual avtur di 19 bandar udara. Berbeda dengan tiga sebelumnya, ini hanya berlaku selama Desember 2024.

    “Pemberian potongan harga jual avtur di 19 bandara dengan rentang harga Rp 700 sampai Rp 980 per liter berlaku selama bulan Desember 2024,” kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi saat rapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Kementerian Perhubungan juga telah menerbitkan produk hukum untuk beberapa upaya optimalisasi harga tiket di atas.

    Antara lain, Keputusan Menteri Perhubungan KM 15 Tahun 2024 tentang Penurunan Biaya Fuel Surcharge, Surat Menteri Perhubungan PR.303/1/20/MHB/2024 kepada penyelenggara bandara/badan usaha bandar udara, serta Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara 250 DJPU tahun 2024 Pengurangan Tarif Jasa Kebandarudaraan.

  • Makan Bergizi Gratis Dapat Nyinyiran, Prabowo Pamer 770 Ribu Anak Sudah Rasakan MBG – Halaman all

    Makan Bergizi Gratis Dapat Nyinyiran, Prabowo Pamer 770 Ribu Anak Sudah Rasakan MBG – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto memberi respons terhadap pihak-pihak yang mengkritisi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak.

    Prabowo mengungkapkan, program MBG sudah mulai berjalan di bawah Badan Gizi Nasional (BGN).

    Prabowo menyebut, pemerintah memiliki dana yang cukup untuk mengeksekusi MBG.

    Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada acara HUT ke-17 Gerindra di SICC, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

    “Badan Gizi bisa cepat di luar dugaan orang.”

    “Biasa ada yang nyinyir, mana bisa kasih makan, mana bisa, uangnya nggak ada? Uangnya ada bung, ada,” ungkap Prabowo.

    Prabowo juga menyinggung peran Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dalam MBG.

    Diketahui, BGN dibentuk pada 15 Agustus 2024, sebelum Prabowo dilantik menjadi presiden.

    “Siapa yang membentuk Badan Gizi? Siapa yang tanda tangan sebelum Oktober 20? Yang bentuk adalah Pak Joko Widodo.”

    “Beliau yang bentuk sehingga kita sudah bekerja sebelum Oktober dan Januari sudah gelar,” ucap Prabowo.

    Capaian MBG

    Lebih lanjut, Prabowo mengatakan, sampai saat ini ada lebih dari 700 ribu anak sudah merasakan manfaat program MBG.

    Targetnya, enam juta siswa di Indonesia merasakan MBG pada akhir Juli tahun ini.

    “Saya diberitahu bahwa, beberapa hari ini sudah sampai 770.000 anak (menerima program MBG).”

    “Akhir bulan Februari, sudah sampai satu juta dan seterusnya, diharapkan akhir Juli, sudah sampai enam juta, minimal,” ungkap Prabowo.

    Anggaran MBG

    Diketahui, anggaran program Makan Bergizi Gratis yang disetujui DPR RI mencapai Rp 71 triliun.

    Jumlah itu, diperuntukkan buat 3 juta pelajar hingga April 2025, lalu bertambah jadi 6 juta pelajar hingga Agustus 2025, dan 15-17,5 juta penerima manfaat pada Agustus-Desember 2025.

    “Untuk sementara, anggaran fix Rp 71 triliun. Kalau tidak ada penambahan, penerima manfaat hanya 15 juta sampai 17,5 juta,” kata Kepala BGN, Dadan Hindayana, 24 Januari 2025.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto)

  • Profil Karolin, Bupati Landak 2 Periode, Dokter yang Dekat dengan Politik sejak Kecil Regional 16 Februari 2025

    Profil Karolin, Bupati Landak 2 Periode, Dokter yang Dekat dengan Politik sejak Kecil Regional 16 Februari 2025

    Profil Karolin, Bupati Landak 2 Periode, Dokter yang Dekat dengan Politik sejak Kecil
    Tim Redaksi
    PONTIANAK, KOMPAS.com
    –
    Karolin Margret Natasa
    , akan dilantik sebagai Bupati Landak,
    Kalimantan Barat
    (Kalbar) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025) mendatang.
    Ini merupakan pelantikan keduanya.
    Karolin sebelumnya merupakan bupati petahana yang menjabat sejak 2018.
    Waktu itu, Karolin menang mayoritas suara melawan kotak kosong.
    Karolin berlatar belakang sebagai seorang dokter.
    Setelah lulus dari Universitas Atmajaya pada 2007, wanita kelahiran Mempawah, 12 Maret 1982 ini pernah menjadi dokter di Puskesmas Menjalin, Kabupaten Landak.
    Sebelum akhirnya, dalam pemilihan umum 2009, Karolin meninggalkan karier dokternya untuk menjadi Anggota DPR daerah pemilihan Kalbar, dan meraih suara terbanyak ketiga setelah Edhi Baskoro Yudhoyono dan Puan Maharani.


    ISTIMEWA Karolin Margret Natasa
    Karolin berasal dari keluarga politisi, ayahnya Cornelis, merupakan tokoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kalbar yang saat ini jadi Anggota DPR RI.
    Sebelum itu, Cornelis adalah mantan Bupati Kabupaten Landak dan Gubernur Kalbar, dalam dua periode berturut-turut.
    Pilkada 2024
    gagal lawan kotak kosong
    Rencana Karolin untuk kembali melawan kotak kosong di Pilkada serentak 2024 gagal.
    Selain karena sejumlah partai mengubah arah dukungan, putusan Mahkamah Konstitusi juga berperan besar.
    Berpasangan dengan Erani, Karolin mendaftar sebagai bakal calon Bupati Landak dengan membawa dukungan 8 partai politik, yakni Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
    Kemudian Partai Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
    Karolin, sebagai petahana, ditantang pasangan Heri Saman-Vinsensius, yang membawa dukungan Partai Gerindra, PSI, Golkar dan Glora serta Perindo.
    Hasilnya, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, Karolin-Erani mendapat total 122.922 suara.
    Sementara penantangnya nomor urut 2, Heri Saman-Vinsensius mendapat total 102.876 suara.
    Dengan selisih 20.046 suara, Karolin – Erani ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Landak terpilih.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Akui Terima Laporan Dugaan Korupsi Soal Coretax

    KPK Akui Terima Laporan Dugaan Korupsi Soal Coretax

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengaduan masyarakat (dumas) yang masuk terkait dengan sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax. 

    Sebagaimana diketahui, sistem perpajakan baru yang berlaku 1 Januari 2025 itu tengah menjadi sorotan karena kerap mengalami error. Padahal, proyek tersebut telah menelan biaya investasi sekitar Rp1,3 triliun dan telah digagas sejak tahun 2017 lalu.

    “Iya [ada laporan masuk soal Coretax, red],” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto melalui pesan singkat kepada Bisnis, Minggu (16/2/2025). 

    Tessa sebelumnya menjelaskan bahwa laporan itu ditangani oleh Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK. Namun, dia tak memerinci lebih lanjut siapa pihak pelapor dan kapan laporan itu disampaikan. 

    “[Laporan, red] masih di Direktorat PLPM,” kata Tessa. 

    Karut Marut Coretax 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, permasalahan Coretax sudah menjadi sorotan publik hingga DPR. Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu pun memutuskan untuk membuka kembali sistem perpajakan yang lama usai pengimplementasian Coretax terus bermasalah. 

    Keputusan tersebut dicapai usai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dan jajarannya melakukan rapat dengar pendapat secara tertutup dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025). 

    Dalam pembahasan rapat, Komisi XI DPR menyoroti banyaknya permasalahan Coretax usai diluncurkan pada 1 Januari 2025. Ada kekhawatiran penerimaan negara terdampak negatif akibat permasalahan Coretax. 

    Oleh sebab itu, Komisi XI sempat mengusulkan agar pengimplementasian Coretax ditunda. Kendati demikian, pada akhirnya disepakati Direktorat Jenderal Pajak menerapkan sistem perpajakan yang lama seperti DJP Online, e-Faktur Desktop, dan lain-lain sembari Coretax tetap berjalan. 

    “Jadi kita menggunakan dua sistem ya,” ujar Suryo Utomo dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025). 

    Suryo menjelaskan, keputusan tersebut diambil agar wajib pajak mempunyai opsi selama masa transisi pengaplikasian Coretax. Jika Coretax bermasalah maka wajib pajak bisa menggunakan sistem lama agar kewajiban administrasi perpajakan tetap bisa terlaksana. 

    Lebih lanjut, Suryo menyatakan Direktorat Jenderal Pajak akan segera menyiapkan peta jalan implementasi Coretax berbasis risiko yang paling rendah. 

    “Jadi sama-sama kita konsisten, implementasi Coretax jangan sampai mengganggu upaya pengumpulan penerimaan negara,” tutupnya.

  • Puan: Selamat ultah Gerindra dan Prabowo ketua umum lagi

    Puan: Selamat ultah Gerindra dan Prabowo ketua umum lagi

    Terkait rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo, Puan menyebut pertemuan itu “InSya-Allah” secepatnya

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengucapkan selamat kepada Presiden Prabowo Subianto yang terpilih sebagai sebagai Ketua Umum Partai Gerindra 2025-2030 lewat Kongres Luar Biasa Partai Gerindra dan mengucapkan selamat ulang tahun ke-17 Partai Gerindra.

    “Selamat ulang tahun ke-17 kepada Partai Gerindra, semoga semakin jaya. Dan saya juga mengucapkan selamat kepada Presiden Prabowo yang sekaligus ketua umum Partai Gerindra yang dipilih kembali dan ditetapkan kembali menjadi ketua umum. Selamat,” kata Puan Maharani dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Minggu.

    Hal itu disampaikan Puan saat bertolak dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Minggu siang waktu setempat. Puan menyambangi Abu Dhabi untuk mendampingi Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri bertemu Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Khaled Bin Mohamed Bin Zayed Al Nahyan.

    Terkait rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo, Puan menyebut pertemuan itu akan segera terlaksana. “InSya-Allah secepatnya,” kata Puan.

    Untuk diketahui, Kongres Luar Biasa Gerindra digelar di kediaman Prabowo Subianto, di Hambalang, Jawa Barat.

    Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menuturkan para kader mendorong Prabowo kembali menjabat ketum dan ketua dewan pembina partai. Prabowo disebut menerima aspirasi tersebut.

    “Yang kedua, menetapkan kembali Pak Prabowo sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra periode 2025-2030. DPC dan DPD meminta agar Pak Prabowo kembali menjadi Ketua Umum. Ketika ditanya, beliau menyatakan bahwa jika itu adalah permintaan kader, beliau siap menerima,” kata dia, Kamis (13/2/2025).

    “Yang ketiga, menetapkan Pak Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina. DPD dan DPC peserta Kongres meminta agar Pak Prabowo tetap menjadi Ketua Dewan Pembina, yang bertanggung jawab atas arah kebijakan partai. Pak Prabowo menyatakan kesediaannya,” imbuhnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Puan apresiasi sambutan pihak keluarga Kerajaan UEA

    Puan apresiasi sambutan pihak keluarga Kerajaan UEA

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada Ibu Suri Uni Emierat Arab Seikha Fatima binti Mubaraq Al Ketbi atas sambutan hangat dari pihak keluarga Kerajaan UEA terhadap Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan delegasi selama berkunjung ke Abu Dhabi.

    “Setiap hari kami dikirim dua kali makanan. Makan siang dan malam. Saat mendarat di Abu Dhabi pun kami disambut hangat oleh Utusan Khusus Ibu Suri, Maitha binti Salem Al Shamsi yang menyambut kedatangan rombongan dan juga atas suguhan makanan yang sangat lezat,” kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Minggu.

    Hal tersebut disampaikan Puan sebelum meninggalkan Abu Dhabi pada Minggu dan dalam kesempatan itu Puan juga mendoakan agar Ibu Suri senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan.

    “Semoga Ibu Suri selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT. Amien,” tuturnya.

    Puan mengatakan pertemuan dengan Pangeran Abu Dhabi Khaled bin Mohamed bin Zayed, Sabtu (15/2) malam sebagai pertemuan dua keluarga pendiri bangsa.

    “Pertemuan tadi malam berlangsung dengan hangat dengan berbagai topik yang dibahas. Pangeran Khaled terbuka atas berbagai pandangan Ibu Megawati dan yang saya sampaikan. Termasuk kami undang untuk hadir ke Indonesia,” ucap Puan.

    Dalam pertemuan itu, Puan menyuarakan gagasan tentang perempuan dan anak-anak.

    “Perempuan dan anak-anak selalu menjadi korban akibat perang antarnegara, bangsa maupun akibat konflik-konflik atau perang saudara dalam satu negara,” kata Puan Maharani.

    Selepas dari Abu Dhani, Ketua DPR RI Puan Maharani akan melanjutkan tugas parlemen dengan menghadiri forum Asian Parliamentary Assembly (APA) Ke-15 yang akan berlangsung di Baku, Azerbaijan, 17-21 Februari 2025, .

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Selamati Prabowo Subianto Usai Terpilih Kembali Jadi Ketua Umum Partai Gerindra, Puan Maharani Sebut Pertemuan dengan Megawati Secepatnya

    Selamati Prabowo Subianto Usai Terpilih Kembali Jadi Ketua Umum Partai Gerindra, Puan Maharani Sebut Pertemuan dengan Megawati Secepatnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden RI, Prabowo Subianto terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Gerindra dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra yang digelar pekan lalu.

    Merespons hal itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani langsung memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto setelah terpilih sebagai Ketua Umum Gerindra.

    “Selamat kepada Presiden Prabowo yang sekaligus ketua umum Partai Gerindra yang dipilih kembali dan ditetapkan kembali menjadi ketua umum. Selamat,” ujar Puan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab seperti tertuang dalam keterangan pers DPP PDIP, Minggu (16/2).

    Diketahui, Gerindra membuat KLB secara mendadak saat partai bernomor dua pada Pemilu 2024 itu melaksanakan Rapimnas di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/2).

    Setelah Rapimnas, Gerindra pada Sabtu (15/2) membuat acara puncak perayaan HUT ke-17 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat. “Selamat ulang tahun kepada Partai Gerindra yang ke-17,” ucap Puan yang juga Ketua DPR RI itu menyikapi puncak perayaan HUT ke-17 Gerindra.

    Menyangkut perkembangan dan rencana pertemuan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo, Puan menyebut pertemuan itu segera terlaksana. “Insyaallah secepatnya,” kata putri Megawati itu.

    Sebelumnya, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menuturkan para kader mendorong Prabowo kembali menjabat ketum dan ketua dewan pembina partai.

    Muzani melanjutkan Prabowo menerima aspirasi tersebut dan bakal melaksanakan tanggung jawab yang diamanahkan para kader Gerindra. “Pak Prabowo menyatakan kesediaannya,” ujar Muzani, Kamis. (fajar)