Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Bea Cukai Belanda Temukan Radioaktif pada Sepatu Buatan RI

    Bea Cukai Belanda Temukan Radioaktif pada Sepatu Buatan RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan bahwa pihak Bea Cukai Belanda sempat melaporkan adanya produk sepatu impor buatan Indonesia yang terkontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137).

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta mengatakan, temuan sepatu kets asal RI yang terpapar radioaktif CS-137 itu dilaporkan jauh sebelum temuan udang beku yang terkontaminasi Cs-137.

    “Kami perlu menyampaikan hal ini, karena masyarakat hebohnya hanya dengan udang. Tetapi jauh sebelum udang, ini kita juga sebetulnya sudah menerima laporan dari Bea Cukai Belanda terhadap hasil temuan beberapa kotak sepatu kets yang memiliki paparan radiasi maksimal 110 nanosievert per jam akibat Cs-137,” ujar Setia saat RDP dengan Komisi VII DPR, Senin (10/11/2025).

    Setia pun mengonfirmasi bahwa lokasi pabrik sepatu kets yang tercemar radioaktif Cs-137 itu berasal di Provinsi Banten.

    Secara kronologis, dia menjelaskan, Bea Cukai Belanda melaporkan temuan kontaminasi radionuklida pada produk sepatu yang diimpor dari Indonesia kepada lembaga pengawas keselamatan nuklir Belanda, Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS).

    Temuan tersebut kemudian dikonfirmasi oleh ahli radiasi ANVS. Berdasarkan hasil pemeriksaan, beberapa kotak berisi sepatu menunjukkan peningkatan tingkat paparan radiasi hingga 110 nanoSievert per jam (nSv/jam), atau sekitar lima kali lebih tinggi dibandingkan radiasi latar normal sebesar 20 nSv/jam.

    Investigasi lanjutan oleh Laboratory for Radiation Research di bawah National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) mendapati bahwa aktivitas zat radioaktif dalam satu kotak berisi sepasang sepatu mencapai sekitar 1,5 kBq Cs-137, dengan aktivitas spesifik sekitar 1,6 Bq/gr.

    Hasil ini menunjukkan adanya kontaminasi Cs-137 dalam jumlah rendah, namun tetap melebihi batas paparan radiasi alami di lingkungan normal.

    Adapun, Kemenperin telah merilis daftar 24 perusahaan yang terkontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di Kawasan Industri Modern Cikande Industrial Estate (MCIE), Serang, Banten. 

    Dia menjelaskan, perusahaan yang terkontaminasi Cs-137 itu berasal dari berbagai industri, meliputi peleburan logam, pengelolaan limbah, hingga industri makanan.

    Sejumlah perusahaan yang terpapar radioaktif itu di antaranya yakni pabrik makanan olahan berbahan baku unggas, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) hingga PT Nikomas Gemilang, pabrik sepatu merek Nike, Adidas, dan Puma.

    Insiden paparan radioaktif di kawasan industri Cikande, Serang, berawal dari temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (Food and Drug Administration/FDA) terkait kandungan Cs-137 dalam produk udang beku impor asal Indonesia.

    Dalam pernyataannya pada Selasa (19/8/2025), FDA menyebut bahwa unsur radioaktif tersebut terdeteksi pada produk udang beku olahan milik PT Bahari Makmur Sejati. 

    Temuan itu pertama kali diketahui setelah Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (U.S. Customs and Border Protection/CBP) mendeteksi adanya kontaminasi Cs-137 di sejumlah kontainer pengiriman di empat pelabuhan, yakni Los Angeles, Houston, Savannah, dan Miami.

    Menindaklanjuti laporan tersebut, pemerintah Indonesia melalui tim satuan tugas (satgas) melakukan lokalisasi area terdampak serta pengetatan pergerakan keluar-masuk di Kawasan Industri Modern Cikande Industrial Estate (MCIE).

    Selain itu, upaya dekontaminasi dilakukan secara bertahap guna memastikan tidak terjadi perluasan paparan radioaktif ke lingkungan sekitar.

  • Dukungan Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs Meluas, IPW: Bukan Kriminalisasi

    Dukungan Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs Meluas, IPW: Bukan Kriminalisasi

    GELORA.CO -Dukungan kepada Polda Metro Jaya yang telah menetapkan status tersangka terhadap Roy Suryo dan tujuh orang lainnya terkait tuduhan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) semakin meluas.

    Selain Indonesia Police Watch (IPW), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Gereja Pusat Pantekosta Indonesia (GPPI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), sejumlah tokoh nasional menyatakan langkah penyidik Polda Metro Jaya sudah sesuai prosedur hukum dan bukan bentuk kriminalisasi.

    “Penetapan tersangka terhadap Saudara Roy Suryo dan kawan-kawan bukanlah kriminalisasi, karena terdapat perbuatan faktual yang dilakukan secara terbuka di muka umum dan melalui media massa maupun media sosial. Perbuatan yang dipersangkakan  bukan hanya sebatas ekspresi lisan atau opini, melainkan tindakan aktif yang lebih spesifik,” ujar Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Senin 10 November 2025.

    Roy Suryo cs diduga telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah Jokowi dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesatkan publik. Ini yang menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri, perbuatan pidana yang diselidiki yang menjelaskan mengapa jeratan pasalnya melampaui sekadar Pasal 310 KUHP.

    “Penetapan tersangka ini tidak bisa disebut misalnya sebagai kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat, karena memang ada tindakan atau perbuatan yang dinilai merendahkan martabat seorang subjek hukum, dalam hal ini Jokowi yang adalah Presiden ke-7 RI,” kata Sugeng lagi.

    Menurut Sugeng, pernyataan dan unggahan yang mempersoalkan keaslian ijazah Joko Widodo sebagai lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) telah mencemarkan nama baik Presiden. Apalagi, kata dia, tuduhan itu sebelumnya telah diuji secara hukum dan dinyatakan tidak terbukti. 

    ”Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan menyeluruh bersama ahli, termasuk pihak UGM serta saksi-saksi teman seangkatan Joko Widodo, dan telah menerbitkan surat penghentian penyelidikan karena tidak terdapat cukup bukti terjadinya pemalsuan ijazah,” ujarnya.

    Sugeng menjelaskan, surat penghentian penyelidikan dari Bareskrim menjadi fakta hukum bahwa peristiwa pidana pemalsuan ijazah tidak ada. Karena itu, ketika tuduhan tersebut terus diproduksi dan disebarkan di ruang publik, termasuk di media sosial, tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. 

    Ia menambahkan, penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa 117 saksi serta menghadirkan berbagai ahli, mulai dari ahli pidana, hukum IT, sosiologi, hingga psikologi massa, sebelum menetapkan tersangka. Proses penyelidikan juga disertai gelar perkara dengan menghadirkan pihak eksternal penyidik.

    ”Dengan demikian, penetapan tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya sudah sesuai dengan prosedur hukum pidana dan sah secara hukum,” kata Sugeng.

    Meski demikian, IPW menegaskan, para tersangka tetap memiliki hak konstitusional untuk mengajukan upaya hukum. ”Dalam negara hukum yang demokratis, para tersangka berhak menempuh praperadilan guna menguji keabsahan proses hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya,” tutur Sugeng.

    Dukungan juga diberikan oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar yang menilai langkah Polda Metro Jaya sudah tepat. Ia mengingatkan semua pihak agar menggunakan kebebasan berpendapat dengan penuh tanggung jawab. 

    ”Sudah tepat (penetapan status tersangka), supaya menjadi pelajaran bagi siapa pun untuk tidak menyalahgunakan kebebasan berpendapat justru untuk caci maki,” kata Kiai Anwar.

    Ia berharap, setelah penetapan ini tidak ada lagi penyebaran informasi yang tidak benar. ”Semoga Pak Jokowi selalu diberikan kesehatan lahir dan batin,” imbuhnya.

    Sementara itu, Ketua Umum PP GMKI, Prima Surbakti juga menilai penetapan tersangka Roy Suryo, dkk sudah tepat. Karena  opini yang digiring terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo sudah menimbukan kegaduhan dalam masyarakat.

    Selaras dengan IPW, GMKI dan MUI, tokoh nasional dari Jawa Timur, Ir. Ridwan Hisjam, mantan anggota DPR RI lima periode berpendapat serupa. Dengan penetapan tersangka terhadap Roy Suryo, dkk dapat memberikan kepastian hukum serta  membuat dugaan pidana yang dipersangkakan dapat diuji secara terbuka di pengadilan. 

    “Apabila ternyata tidak terbukti, hakim bakal membebaskan Roy Suryo, dkk. Akan tetapi apabila hakim berkeyakinan dakwaan terbukti, Roy Suryo, dkk akan menjalani hukuman yang harus dihormati semua pihak” ujarnya.

    Penetapan tersangka Roy Suryo, dkk sebelumnya diumumkan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers. Kasus ini berawal dari laporan Presiden Joko Widodo atas dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu yang telah berulang kali dibantah pihak UGM dan aparat penegak hukum. 

    Polda Metro Jaya telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Roy Suryo dkk sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi pada Kamis pekan ini, 13 November.

    ”Panggilan tersangka untuk diambil keterangan Kamis, 13 November 2025, Roy Suryo, Rismon, dan Tifauzia,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Bhudi Hermanto

  • Wahyudi Anas resmi menjadi Kepala BPH Migas 2025-2029

    Wahyudi Anas resmi menjadi Kepala BPH Migas 2025-2029

    Tujuan kami adalah bagaimana kami bisa membangun tim yang baik, terutama dalam pengelolaan, karena yang mengendalikan subsidi BBM adalah di BPH Migas.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi melantik Wahyudi Anas menjadi Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), beserta anggota-anggota komitenya.

    “Tujuan kami adalah bagaimana kami bisa membangun tim yang baik, terutama dalam pengelolaan, karena yang mengendalikan subsidi BBM (bahan bakar minyak) adalah di BPH Migas,” ujar Bahlil ketika ditemui setelah melantik anggota Komite BPH Migas, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

    Ia berpesan kepada Wahyudi selaku Ketua Komite sekaligus Kepala BPH Migas agar bisa membangun kerja sama tim yang solid.

    Selain mengendalikan subsidi BBM, ujar Bahlil, BPH Migas juga berperan dalam meningkatkan pemanfaatan gas bumi melalui pipa bagi masyarakat maupun dunia usaha.

    “Harapan kami ke depan bisa membangun kerja sama tim yang baik, ya,” kata Bahlil.

    Komisi XII DPR RI menunjuk Wahyudi Anas menjadi Kepala BPH Migas periode 2025-2029, menggantikan Erika Retnowati dalam “Fit and Proper Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas”, di Jakarta, Senin (8/9).

    Sementara itu, Erika Retnowati terpilih untuk menjadi anggota Komite BPH Migas periode 2025-2029, bersama dengan tujuh orang lainnya, yakni Arief Wardono, Bambang Hermanto, Baskara Agung W, Eman Salman, Fathul Nugroho, Harya Adityawarman, dan Hasbi Anshory.

    Dalam paparan strategi dan inovasinya, Wahyudi menyampaikan penugasan jaringan gas (jargas) kepada badan usaha penerima alokasi gas bumi dengan dana sendiri.

    Kemudian, membuat peta jalan percepatan lelang WJD (Wilayah Jaringan Distribusi) yang terintegrasi dengan pengembangan demand industri dan diversifikasi BBM/LPG.

    Wahyudi juga akan memantau manajemen stok dan penyaluran BBM dan gas bumi dengan memanfaatkan teknologi informasi.

    Lebih lanjut, ia juga berencana untuk menetapkan toll fee jaringan gas bumi, termasuk tarif toll terintegrasi antarjaringan, untuk mendukung penerapan harga gas bumi di konsumen yang lebih kompetitif.

    Inovasi kelima yang Wahyudi usulkan adalah pengalokasian gas bumi kepada badan usaha niaga yang ditugaskan oleh pemerintah dalam pengembangan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi.

    “Ini strategi dan inovasi periode kami ke depan,” kata Wahyudi.

    Wahyudi bercita-cita dapat meningkatkan ketahanan energi melalui peningkatan pasokan energi, yang meliputi BBM dan gas bumi; perluasan akses dan jangkauan; serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Berikut adalah daftar lengkap Komite BPH Migas untuk periode 2025-2029:

    Ketua Komite: Wahyudi Anas;
    Anggota Komite: Arief Wardono;
    Anggota Komite: Bambang Hermanto;
    Anggota Komite: Baskara Agung Wibawa;
    Anggota Komite: Eman Salman Arief;
    Anggota Komite: Erika Retnowati;
    Anggota Komite: Fathul Nugroho;
    Anggota Komite: Harya Adityawarman; dan
    Anggota Komite: Hasby Anshory.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR RI Tegaskan Industri Elektronik Harus Jadi Tuan di Negeri Sendiri

    DPR RI Tegaskan Industri Elektronik Harus Jadi Tuan di Negeri Sendiri

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dalam menghadapi era kompetisi global dan derasnya arus impor produk asing, kebijakan pemerintah semestinya berpihak pada industri elektronik nasional. Hal itu ditegaskan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Menguatkan Industri Elektronik Indonesia: Dari Pelaku Usaha untuk Masa Depan Bangsa”.

    Lebih lanjut, Darmadi bilang, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat produksi elektronik di kawasan Asia Tenggara, akan tetapi hingga kini masih banyak bergantung pada impor komponen dan produk jadi dari luar negeri. Kendati begitu, dia menilai hal tersebut bisa menjadi tantangan sekaligus peluang strategis guna memperkuat basis industri dalam negeri.

    “Kita tidak boleh terus bergantung pada produk asing. Negara harus hadir dengan kebijakan yang melindungi dan memperkuat pelaku usaha nasional. Industri elektronik harus tumbuh menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” tegas Darmadi Durianto dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (10/11/2025).

    Dalam forum diskusi tersebut, para pelaku usaha dari Perprindo (Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia) yang dihadiri oleh Ketua Umum PERPRINDO Budi Mulia dan Sekjen PERPRINDO Andy Arif Widjaja dan turut hadir APITU Indonesia (Asosiasi Praktisi Pendingin dan Tata Udara Indonesia), serta ASISI (Asosiasi Teknisi Refrigerasi Dan Tata Udara) turut menyampaikan pandangan dan aspirasi terkait tantangan di sektor industri elektronik.

    Beberapa isu utama yang dibahas meliputi ketergantungan bahan baku impor, kurangnya dukungan riset dan inovasi, keterbatasan sertifikasi produk dan tenaga kerja, serta perlunya regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ketua umum Perprindo menyoroti pentingnya pembinaan industri peralatan rumah tangga lokal agar mampu bersaing dengan produk asing melalui kebijakan insentif fiskal dan keringanan bea masuk untuk bahan baku domestik.

    Di sisi lain, perwakilan APITU Indonesia menekankan perlunya standarisasi tenaga ahli pendingin dan tata udara, sedangkan ASISI menegaskan pentingnya dukungan pemerintah terhadap sektor keamanan digital dan sistem integrasi elektronik yang menjadi fondasi infrastruktur industri masa depan.

    Untuk itu, Darmadi Durianto menegaskan, hasil FGD ini akan menjadi bahan masukan strategis bagi Komisi VI DPR RI dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan industri nasional yang lebih berpihak kepada produsen lokal.

    “Kemandirian industri elektronik adalah bagian dari perjuangan ideologis kita untuk berdikari dalam ekonomi. Semangat Trisakti Bung Karno mengajarkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menguasai alat produksinya sendiri,” ujar Darmadi.

    Pada akhirnya, FGD tersebut ditutup dengan kesepakatan strategis untuk membentuk tim kerja lintas asosiasi dan pemerintah yang akan berperan dalam memperkuat sinergi kebijakan industri. Termasuk, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta menata rantai pasok industri elektronik nasional agar lebih efisien dan berdaya saing.

    Selain itu, disepakati pula pembentukan Divisi Advokasi Pajak di lingkungan Perprindo, yang bertujuan membantu para anggota dalam penataan laporan keuangan, peningkatan kepatuhan perpajakan, serta menciptakan tata kelola usaha yang lebih transparan dan professional. Berbekal semangat gotong royong dan kolaborasi, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI senantiasa berkomitmen untuk terus memperjuangkan kedaulatan ekonomi Indonesia melalui penguatan industri nasional, terutama sektor elektronik yang menjadi tulang punggung kemajuan bangsa di era digital.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • ESDM Sebut VIVO Sempat Sepakat Beli BBM Pertamina tapi Mundur, Kini Nego Lagi

    ESDM Sebut VIVO Sempat Sepakat Beli BBM Pertamina tapi Mundur, Kini Nego Lagi

    Jakarta –

    SPBU Shell dan VIVO hingga saat ini belum membeli base fuel atau BBM murni dari Pertamina Patra Niaga. Alhasil, BBM di SPBU tersebut masih kosong. Berbeda dengan BP-AKR yang sudah melakukan pembelian BBM dari Pertamina.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan sebenarnya VIVO sudah melakukan negosiasi dan menyatakan sepakat untuk membeli BBM dari Pertamina. Namun dalam perjalanannya, Vivo menyatakan mundur.

    Namun, Laode mengatakan, saat ini VIVO tengah melakukan negosiasi kembali dengan Pertamina Patra Niaga untuk membeli BBM.

    “Sebenarnya VIVO itu kan sudah dulu harusnya. Tapi mundur. Alasannya belum tahu. Sekarang nego lagi, kita tunggu aja,” katanya saat ditemui di Komplek DPR RI, Jakarta, Senin (10/11/2025).

    Laode pun berharap VIVO dan Shell untuk segera menyelesaikan negosiasi dan melakukan pemesanan BBM.

    “Karena kan BP-AKR aja sudah dua kargo, masa yang lain gak pesen, nanti apa Itu bisa menyebabkan prognosa dia sampai akhir tahun turun, karena dia gak memkonsumsi apa-apa,” katanya.

    Sebelumnya, Loade mengabarkan BP-AKR bakal kembali membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) murni atau base fuel dari Pertamina Patra Niaga. Jumlah BBM yang akan dibeli sebanyak 100 ribu barel

    “Jadi malah yang BP AKR dua minggu lagi ada pesan lagi satu kargo. BP nambah lagi 100 ribu barel,” kata Laode saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (7/11).

    Laode mengatakan untuk SPBU lainya seperti Shell dan VIVO saat ini masih melakukan proses negosiasi dengan Pertamina Patra Niaga. Ia mendapatkan bocoran bahwa dalam waktu dekat kemungkinan SPBU VIVO akan menyusul untuk membeli BBM dari Pertamina Patra Niaga.

    “Ya jadi yang belum itu sedang bernegosiasi dengan Badan Usaha Patra Niaga dan kemarin memang kami mendapatkan info bahwa VIVO sudah mendekati, akan ada lagi. Jadi kita tunggu aja ya,” terang Laode.

    (acd/acd)

  • Tiga Zona Megathrust Paling Berbahaya di Indonesia, Potensi Gempa Magnitudo 8,9 hingga Tsunami

    Tiga Zona Megathrust Paling Berbahaya di Indonesia, Potensi Gempa Magnitudo 8,9 hingga Tsunami

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ancaman gempa besar dengan potensi tsunami menjadi perhatian khusus Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Pasalnya, gempa dahsyat berpotensi terjadi setiap saat.

    Karena ancaman gempa dan potensi tsunami yang cukup besar itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani mengeluarkan peringatan serius kepada masyarakat Indonesia.

    Ia mengingatkan potensi gempa besar dan tsunami akibat aktivitas tiga zona Megathrust yang disebut-sebut berpotensi “pecah” sewaktu-waktu.

    Teuku menjelaskan, secara geografis, Indonesia memang berada di kawasan rawan bencana karena menjadi pertemuan tiga lempeng aktif dunia, yakni Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik.

    “Negara kita berada sangat rawan terhadap bencana. Serta geotektonik yang berada di antara 3 lempeng aktif utama dunia sehingga mengimplikasikan ada tumpukan lempeng ini,” ungkapnya saat rapat kerja dengan DPR, dikutip Senin (9/11).

    Kondisi ini menyebabkan berbagai wilayah di Indonesia menjadi langganan gempa, terutama di daerah yang memiliki potensi Megathrust aktif.

    3 Zona Megathrust Paling Berbahaya di Indonesia

    Dari total 13 zona Megathrust yang dimiliki Indonesia, BMKG mencatat ada tiga zona yang paling berisiko tinggi dan bisa melepaskan energi besar dalam waktu tak terduga.

    Tiga zona berbahaya tersebut adalah:

    Mentawai-Siberut, dengan potensi gempa mencapai magnitudo M8,9

    Selat Sunda, dengan ancaman gempa hingga M8,7

    Sumba, dengan potensi gempa M8,5

    “Adalah zona sumber gempa aktif yang belum terjadi gempa besar dalam rentan waktu puluhan hingga ratusan tahun. Diduga kuat saat ini sedang terjadi proses akumulasi energi tektonik yang dapat merilis gempa besar sewaktu-waktu tanpa dapat diprediksi,” bebernya.

  • Penjelasan Manajemen Aqua soal Bayar Rp 600 Juta ke PDAM Subang

    Penjelasan Manajemen Aqua soal Bayar Rp 600 Juta ke PDAM Subang

    Jakarta –

    Produsen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) AQUA menjelaskan soal pembayaran sebesar Rp 600 juta kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Subang, Jawa Barat. Manajemen menyebut biaya tersebut bukan untuk penggunaan air melainkan biaya perawatan sumber air di sekitar wilayah pabrik Aqua.

    Menurut Vice President General Secretary Danone Indonesia, Vera Galuh Sugijanto, pembayaran dilakukan karena sumber air yang diambil Aqua berdekatan dengan sumber air PDAM. Tapi di luar itu, AQUA tetap membayar retribusi atau pajak air ke pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Sumber air kami, kebetulan lokasinya itu berdekatan dengan sumber airnya PDAM di Subang. Sehingga, berdasarkan kesepakatan dari saat pabrik Subang berdiri, itu disepakati bahwa kami membayar kontribusi supaya PDAM juga bisa merawat, menjaga sumber airnya PDAM untuk lingkungan sekitar,” ujar Vera dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).

    Vera menjelaskan, ada kekhawatiran penggunaan air oleh AQUA bisa mempengaruhi debit air PDAM. Ia menegaskan pembayaran tersebut bukan untuk membeli air yang kemudian dipakai pada produk AQUA.

    “Mengingat ada kekhawatiran dari PDAM bahwa sumber air kami itu bisa berpengaruh terhadap juga debit atau level air PDAM. Jadi, bayaran kami kepada PDAM bukan penggunaan air kami, karena air kami bayarnya dengan PAD tadi, pajak air kepada daerah, tetapi lebih ke arah kompensasi untuk merawat, menjaga sumber air yang lokasinya berdekatan,” tuturnya.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty sempat mempertanyakan perihal pembayaran tersebut. Pasalnya jika AQUA mengambil air dari pegunungan maka seharusnya membayar pajak ke pemerintah daerah.

    “Saya agak bingung tadi kan yang air pegunungan (bayarnya) ke daerah, PAD, Ibu (Vera) ke PDAM, ini kan berarti kan air tanah. Jadi saya bingung sumber airnya pegunungan tapi bayarnya ke PDAM. Yang tadi (merek AMDK lain) yang dari pegunungan semua bayarnya ke daerah,” sebut Evita.

    Adapun secara keseluruhan, AQUA memiliki 20 pabrik yang tersebar di berbagai wilayah seperti Jawa Barat, Sumatera, Sulawesi, hingga Bali. AQUA memiliki 10 ribu karyawan di lini produksi dan dan lainnya.

    (ily/kil)

  • Bahlil Lantik 9 Anggota Komite BPH Migas, Ini Daftarnya

    Bahlil Lantik 9 Anggota Komite BPH Migas, Ini Daftarnya

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik sembilan anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk periode 2025-2029. Pelantikan berlangsung tertutup di Kantor Kementerian ESDM hari ini, Senin (10/11).

    “Hari ini saya sudah melakukan pelantikan BPH Migas, karena BPH Migas sudah satu periode selesai, dan SK masa berlaku yang perpanjangan hari ini berakhir. Jadi saya lantik,” kata Bahlil saat ditemui usai pelantikan Komite BPH Migas, Senin (10/11/2025).

    Ia berhadap Komite BPH Migas yang baru dilantik dan mulai bertugas hari ini mampu bekerja sama dengan baik, terlebih mengingat badan ini memiliki tugas yang sangat penting yakni mengatur serta mengawasi penyediaan serta distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional.

    “Tujuan kita adalah bagaimana kita bisa membangun tim yang baik, terutama dalam pengelolaan, karena yang memberikan subsidi BBM itu kan ada di BPH Migas dan mereka bagian daripada keluarga besar dan punya hubungan kerja dengan ESDM. Harapan kita ke depan bisa membangun team work yang baik,” terangnya.

    Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Ketua dan Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pada Selasa (23/9) kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Wahyudi Anas ditetapkan untuk memimpin komite sebagai Ketua Komite BPH Migas.

    Pemilihan ketua dan anggota Komite BPH Migas dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dalam proses ini disepakati 9 ketua dan calon anggota komite BPH Migas.

    Ketua dan Anggota Komite BPH Migas 2025-2029

    Ketua: Wahyudi Anas

    Anggota:

    – Arief Wardono
    – Bambang Hermanto
    – Baskara Agung Wibawa
    – Eman Salman Arief
    – Erika Retnowati
    – Fathul Nugroho
    – Harya Adityawarman
    – Hasbi Anshory

    Lihat juga Video ‘Kejagung soal Mafia Migas Riza Chalid Masih Buron’:

    (igo/fdl)

  • Komisi I: Pemerintah perlu bersikap jika gim online picu kasus SMAN 72

    Komisi I: Pemerintah perlu bersikap jika gim online picu kasus SMAN 72

    “Makanya saya belum bisa bersikap lebih lanjut sampai dengan keputusan itu final,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan bahwa pemerintah perlu bersikap dan menindaklanjuti jika suatu gim online atau penyelenggara sistem elektronik (PSE) menjadi pemicu adanya kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta.

    Dia mengatakan bahwa pemerintah sudah memiliki Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS), yang bisa menindak operator gim jika jelas-jelas terbukti melanggar atau membahayakan dan menyebabkan kekacauan.

    “Kalau memang benar ini terinspirasi ataupun juga disebabkan akan sebuah gim online ya, kita kan juga sudah memiliki PP Tunas ya untuk melindungi anak-anak,” kata Dave di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia menyampaikan bahwa Komisi I DPR RI menyatakan prihatin atas ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta hingga menimbulkan puluhan korban. Dia pun masih menunggu hasil pemeriksaan oleh kepolisian untuk bisa mengambil kesimpulan.

    “Makanya saya belum bisa bersikap lebih lanjut sampai dengan keputusan itu final,” katanya.

    Menurut dia, kasus-kasus teror terhadap lingkungan sekolah bukan terjadi pertama kali. Sebelumnya, kata dia, kasus-kasus serupa sudah pernah terjadi di Amerika Serikat dengan kasus penembakan, yang disebabkan oleh persenjataan yang dijual bebas dan juga penggunaan gim online.

    Dia mengatakan bahwa kemajuan teknologi seharusnya bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan kapasitas. Jangan sampai, kata dia, kemajuan teknologi itu justru merusak generasi muda.

    “Media sosial sama juga ya, perkembangan digitalisasi ini, juga salah satu produknya adalah sosial media,” kata dia.

    Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan adanya pembatasan terhadap permainan daring menyusul insiden ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, Jumat (7/11).

    “Beliau tadi menyampaikan bahwa, kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh pengaruh dari gim online,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu malam.

    Prasetyo menyebut Presiden Prabowo tengah memikirkan langkah-langkah untuk membatasi serta mencari solusi terhadap pengaruh negatif dari sejumlah permainan daring yang dinilai berpotensi berdampak buruk terhadap generasi muda.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terungkap Biang Kerok RI Kebanjiran Impor Baja dari China

    Terungkap Biang Kerok RI Kebanjiran Impor Baja dari China

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan mayoritas kebutuhan baja dalam negeri sekitar 55% dipenuhi dari impor. Terbesar, asal impor baja didominasi dari China.

    Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengungkap kondisi tersebut terjadi karena produsen baja nasional hanya berorientasi pada pemenuhan sektor konstruksi dan infrastruktur yang selama ini menjadi pasar utama dari industri tersebut. Padahal, permintaan sektor tersebut tengah menurun, baik di Indonesia maupun global.

    “Pada dasarnya di seluruh dunia ini kan properti sebagai salah satu off taker dari industri baja kan betul-betul turun. Memang masalah baja bukan hanya masalah kita tapi di seluruh dunia sedang turun,” kata dia di DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).

    Padahal, terdapat sektor lain yang berpeluang besar untuk meningkatkan permintaan baja nasional, yaitu otomotif, perkapalan, alat berat, dan lain-lain

    “Sektor-sektor ini memerlukan jenis baja dengan spesifikasi khusus seperti alloy steel baja paduan atau special steel baja khusus yang memiliki potensi pasar besar baik di dalam negeri maupun luar negeri,” ungkapnya.

    Selain itu, industri baja dalam negeri juga mengalami tantangan kualitas mesin produksi yang sudah tua. Hal itu juga yang menyebabkan baja nasional tidak dapat berdaya saing.

    “Sebagian besar produsen masih menghadapi tantangan dalam hal teknologi dan modernisasi peralatan produksi di mana sebagian besar mesin dan teknologi yang digunakan sudah berumur tua dan belum sepenuhnya ramah lingkungan. Kondisi ini mempengaruhi kualitas dan biaya produksi sehingga menjadi hambatan dalam upaya menuju industri baja yang punya daya saing, berkelanjutan, dan berstandar global,” pungkasnya.

    (ada/ara)