Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • UU Minerba Disahkan, Ormas Agama dan UMKM Bisa Kelola Tambang

    UU Minerba Disahkan, Ormas Agama dan UMKM Bisa Kelola Tambang

    PIKIRAN RAKYAT – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) disahkan menjadi UU.

    Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025. Rapat Paripurna Pengesahan RUU Minerba Menjadi UU dihadiri 311 dari 579 anggota DPR.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, UU Mineral dan Batu Bara memungkinkan badan usaha organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dan usaha kecil dan menengah (UKM) mengelola lahan batu bara di luar lahan eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).”Dengan undang-undang ini maka ruang untuk organisasi keagamaan tidak hanya terbatas pada PKP2B, tetapi juga terbuka untuk di luar eks-PKP2B,” ujarnya.

    Sebelumnya, lahan tambang batu bara yang ditawarkan kepada badan usaha ormas keagamaan terbatas pada lahan eks PKP2B, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024. PP 25 Tahun 2024 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.

    Apabila mengacu pada PP tersebut, badan usaha ormas keagamaan hanya bisa menggarap enam wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau eks PKP2B, yaitu keenam WIUPK yang sebelumnya dipersiapkan untuk ormas keagamaan, yaitu lahan eks PKP2B PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU) dan PT Kideco Jaya Agung.

    Namun, dengan disetujuinya RUU Minerba untuk menjadi undang-undang, kini lahan tambang yang dapat dikelola oleh ormas.

    “Senang sekali jika organisasi keagamaan kami libatkan. Bagi yang mau, ya. Bagi yang butuh. Kalau nggak mau, nggak butuh, ya jangan. Tidak semua organisasi keagamaan membutuhkan,” kata Bahlil.

    Selain ormas keagamaan, pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) juga dimungkinkan untuk mengelola lahan batu bara di luar eks-PKP2B. “Oh, iya (sama dengan ormas agama),” kata Bahlil ketika ditanya mengenai lahan yang diberikan untuk UKM.

    Dari sejumlah poin revisi dalam RUU tersebut di antaranya, adanya perubahan skema untuk pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Izin Usaha Pertambangan (WIUP), dari yang semula sepenuhnya melalui mekanisme lelang, kini terdapat skema tambahan, yakni skema prioritas.

    Skema itu diterapkan dalam rangka memberikan keadilan pembagian sumber daya alam kepada semua komponen bangsa, baik bagi pengusaha usaha mikro kecil menengah (UMKM) maupun koperasi, termasuk BUMD.

    DPR dan pemerintah pun sepakat untuk membatalkan wacana pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi dalam RUU Minerba. Sebaliknya, pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) diberikan kepada badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), hingga badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi.

    Kemudian, pemberian konsesi kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan juga diatur dalam RUU Minerba. Pemberian izin itu pun sudah disepakati antara eksekutif dan legislatif.

    Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyampaikan, perguruan tinggi batal memperoleh konsesi tambang. Meski demikian, dia menyebut bahwa kampus kampus akan berperan sebagai penerima manfaat. Dia menegaskan keputusan ini disepakati oleh pemerintah serta DPR.

    “Terhadap usulan dari DPR RI, yang tadinya ingin memberikan konsesi tambang kepada perguruan tinggi, pemerintah dan DPR bersepakat bahwa kita tidak memberi konsesi kepada perguruan tinggi,” kata Supratman.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Wujud Kemarahan Buntut Efisiensi Anggaran, Mahasiswa Lempar Kotoran Sapi Ke Kantor Gubernur Jateng – Halaman all

    Wujud Kemarahan Buntut Efisiensi Anggaran, Mahasiswa Lempar Kotoran Sapi Ke Kantor Gubernur Jateng – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Semarang ‘Semarang Menggugat’, melemparkan kotoran sapi ke gerbang kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng), saat menggelar aksi demo pada Selasa (18/2/2025).

    Hal tersebut mereka lakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah karena dinilai merugikan rakyat.

    Dalam aksi tersebut, massa juga membakar poster-poster yang dibentangkan serta kardus bekas minuman yang dibawa oleh Kapolrestabes Semarang, Kombes Muhammad Syahduddi.

    “Ini sebagai simbolis bahwa tahi dan ampas bakaran pamflet dan banner MMT ini merupakan kebijakan pemerintah,” kata Ketua BEM Undip, Aufa Atha Ariq, Selasa, dilansir Kompas.com.

    Sebagai informasi, aksi protes ini terbagi menjadi dua lokasi, yakni di halaman kantor Gubernur Jateng dan Balai Kota Semarang.

    Poster-poster yang ditampilkan dalam aksi itu bertuliskan provokatif seperti ‘Efisienshit, pangkas anggarannya, bunuh rakyatnya’ hingga ‘Efisiensi Ngapusi Ndasmu #IndonesiaGelap’.

    “Ini evaluasi dan akumulasi kemarahan dari kawan-kawan mahasiswa secara keseluruhan dari Semarang Raya melihat bagaimana efisiensi anggaran,” jelas Aufa.

    Berbagai masalah dan kebijakan yang disoroti di awal pemerintahan ini adalah pemangkasan anggaran pendidikan, pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian, dan kelangkaan elpiji subsidi 3 kg.

    Mereka sangat menyayangkan bahwa sektor pendidikan tidak lagi menjadi prioritas.

    Bahkan, semakin memicu kekhawatiran terkait pemotongan anggaran beasiswa KIP-Kuliah, beasiswa Pendidikan Indonesia, dan beasiswa lainnya. 

    Meskipun pemerintah sudah menyatakan tidak ada pemangkasan beasiswa KIP-Kuliah, tetapi belum ada jaminan konkret mengenai hal tersebut.

    “Kemarin disampaikan kalau anggaran pendidikan ini masih juga dipangkas untuk dana-dana yang berdampak pada UKT dan juga SPI.”

    “Sehingga kita hari ini menggugat dan juga menegaskan kepada pemerintah agar kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu jangan sampai plin-plan,” tegas Aufa.

    9 Tuntutan Mahasiswa yang Unjuk Rasa di Balai Kota Semarang

    Ketua Komisariat PMII UIN Walisongo, Muhammad Alvian Azizi mengatakan, ada sembilan tuntutan dari mahasiswa PMII, sebagai berikut, dikutip dari TribunJateng.com:

    Menolak kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran., yang tidak berpihak kepada masyarakat dan berpotensi merugikan masa depan generasi penerus bangsa.
    Mahasiswa meminta pemerintah mengevaluasi program makan bergizi gratis yang dinilai tidak efektif dan tidak tepat sasaran dalam mengatasi masalah gizi masyarakat.
    Melawan represifitas aparat yang menghalangi hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara damai,” lanjutnya. 
    Menolak disahkannya Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba), karena dinilai hanya merugikan kepentingan lingkungan dan masyarakat adat. 
    Menuntut pengentasan kemiskinan melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
    Mendesak pemerintah segera menindak tegas pihak-pihak yang bermain dalam distribusi energi buntut kelangkaan gas elpiji karena dinilai akibat dari permainan oligarki.
    Penambahan lembaga negara dan kementerian dinilai tidak efektif dan harus dievaluasi karena hanya membebani anggaran negara tanpa hasil yang signifikan. 
    Meminta pemerintah agar menghentikan kebijakan yang tidak berpihak dengan kepentingan rakyat.
    Menuntut tata tertib DPR RI yang tidak demokratis harus direvisi untuk memastikan aspirasi rakyat tersampaikan dengan baik. 

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul 9 Tututan Mahasiswa PMII UIN Walisongo Saat Aksi Unjuk Rasa di Balai Kota Semarang

    (Tribunnews.com/Rifqah) (TribunJateng.com/Eka Yulianti) (Kompas.com)

  • RI Butuh Investasi 3 Kali Lipat demi Kejar Target Prabowo Ekonomi Tumbuh 8%

    RI Butuh Investasi 3 Kali Lipat demi Kejar Target Prabowo Ekonomi Tumbuh 8%

    Jakarta –

    Pemerintah perlu mendorong ekosistem investasi yang berkelanjutan dan berdampak pada pertumbuhan. Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Analisis Kebijakan Makro Mikro Ekonomi Kadin Indonesia Aviliani prinsip tersebut menjadi arah baru investasi masa depan.

    viliani mengatakan adanya perubahan tren Foreign Direct Investment (FDI). Ia mengatakan, saat ini tingkat FDI mengalami penurunan secara global. Berdasar sajian data yang ia paparkan, penurunan FDI skala global terjadi sebesar 2% menjadi US$ 1,3 triliun pada 2023.

    Ia mengatakan, penurunan FDI terjadi akibat perlambatan ekonomi dan meningkatnya ketegangan geopolitik.

    “Memang FDI sudah mengalami penurunan sebesar 2% itu harus kita akui. Biasanya kalau krisis orang kecenderungan dana itu di portofolio dibandingkan kepada sektor riil,” kata Aviliani alam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Selain itu, menurut Aviliani, investor saat ini yang lebih mengedepankan wawasan lingkungan dan keberlanjutan. Sebanyak 75% investor menganggap keberlanjutan sebagai faktor penting dalam melakukan investasi.

    “Ke depan tetap investor itu akan mengarah pada energi terbarukan atau terkait dengan wawasan lingkungan itu kita harus tetap pada prinsip kita ke arah investasi berbasis lingkungan,” jelasnya.

    Aviliani menilai wawasan investasi ke arah lingkungan perlu karena produk ekspor Indonesia ditolak lantaran ekosistem dalam negeri yang tidak mendukung. Hal itu dialami oleh salah satu produsen semen asal Indonesia.

    “Jadi mereka ketika ekspor, dia mengatakan sudah dapat sertifikat tentang lingkungan tetapi dia bilang PLN-nya itu belum punya sertifikasi terkait dengan energi terbarukan semua. Karena kita tidak memisahkan PLN yang punya energi terbarukan dengan yang tidak, jadi akhirnya ditolak,” terangnya.

    Selain wawasan lingkungan, Aviliani juga menyebut investor saat ini membidik investasi di sektor teknologi dan AI. Namun begitu, ia mengatakan terdapat pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah, pasalnya penerapan teknologi pada industri berdampak pada efisiensi tenaga kerja.

    Pemerintah juga perlu memetakan kesempatan kerja yang ada sesuai dengan tingkat pendidikan melalui program-program vokasi. Sektor pertanian misalnya, kata Aviliani, perlu didorong dengan teknologi yang tinggi seiring dengan kemampuan sumber daya manusia.

    “Teknologi itu harus kita tingkatkan, saat ini Indonesia termasuk negara yang low technology jadi belum, pada level menengah pun belum. Ini satu PR juga buat pemerintah dan dunia usaha juga,” jelasnya.

    “Di dunia usaha kita sudah mulai ke arah sana, tapi memang PR-nya akan banyak PHK, di mana teknologi akan semakin maju maka PHK juga akan terjadi,” tambahnya.

    Syarat investasi tiga kali lipat buat kejar ekonomi tumbuh 8% di halaman selanjutnya. Langsung klik

    Selanjutnya, Aviliani menilai adanya fenomena aliran investasi ke pasar negara berkembang yang meningkat hingga 29% dalam lima tahun terakhir. Ia menilai, investor negara-negara maju dengan usia aging yang hendak menanamkan investasinya ke negara berkembang.

    Akan tetapi, kata Aviliani, banyak sekali tantangan yang dihadapi Indonesia sehingga keuntungan didapatkan oleh negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand.

    “Kita perlu membenahi karena negara berkembang itu sangat membutuhkan dana dari luar apalagi kalau kita mau tumbuh 8%, kita butuh investasi tiga kali lipat dari yang sekarang,” jelasnya.

    Selanjutnya, kata Avilian, arah investasi yang memiliki dampak sosial dan lingkungan. Ia mengatakan, tren ini berkembang berdasarkan data dari Global Impact Investing Network (GIIN) yang menunjukan bahwa investor dengan aset lebih dari US$ 500 juta memegang 92% dari total investasi berdampak.

    Terakhir, Aviliani menyebut perubahan investasi imbas tantangan geopolitik. Ia menilai pemerintah perlu mempererat hubungan bilateral. Menurutnya, hubungan ini lebih penting ketimbang multilateral mengingat kepentingan setiap negara yang berbeda-beda.

    “Kalau kita melihat ke depan, mencari market pun untuk ekspor itu harus bicara tentang bilateral dan aturan di setiap negara itu sangat berbeda-beda,” ungkapnya.

    Ia menambahkan, mempererat hubungan bilateral dapat dilakukan melalui kedutaan besar (kedubes) yang ada di Indonesia untuk memetakan pasar dari tiap-tiap produk Indonesia. Meski begitu, ia menekankan bahwa pasar mesti ditetapkan sebelum melakukan produksi.

    “Kita melihat ke depan itu harusnya kita bicara marketnya dulu baru produksinya, jangan produksi tapi nggak tahu marketnya. Akibatnya produksinya tidak akan berlanjut karena kita tidak tahu pasar. Jadi mungkin kita bisa memanfaatkan dubes-dubes ini untuk me-mapping-kan market apa yang ada di sana dan kita punya competitiveness-nya,” tutupnya.

  • Wakil Ketua Komisi IX DPR: Tren #KaburAjaDulu harus jadi otokritik

    Wakil Ketua Komisi IX DPR: Tren #KaburAjaDulu harus jadi otokritik

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan bahwa munculnya tren #KaburAjaDulu yang disuarakan oleh anak muda di media sosial harus menjadi momen otokritik bagi pemerintah.

    Menurut dia, tren itu pun harus direspons pemerintah dengan bijaksana. Bukan dengan sembarang mencap orang tidak nasionalis, atau bahkan dengan ucapan antipati “kalau perlu jangan balik lagi.”

    “Bahwa banyak anak muda kita hari ini yang tidak puas dengan berbagai kondisi dalam negeri, yang akhirnya berpengaruh negatif pada pekerjaan atau peluang mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang layak,” kata Charles di Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan konstitusi telah mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih pekerjaan dan bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, termasuk dalam memilih bekerja di luar negeri.

    “Jadi, bekerja di luar negeri adalah hak setiap warga negara demi memajukan kehidupannya. Namun yang terpenting semua prosesnya harus dilakukan sesuai prosedur,” kata dia.

    Dengan adanya tren itu, dia justru berharap Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bisa membuka lebih luas lagi berbagai peluang kerja di luar negeri bagi warga negara Indonesia (WNI) dengan keahlian seperti perawat atau tenaga medis, tenaga kerja industri, dan sebagainya.

    Hal yang tak boleh dilupakan, kata dia, adalah pekerja migran Indonesia (PMI) adalah penyumbang devisa kedua terbesar bagi negara. Dengan devisa Rp230 triliun per tahun, mereka adalah pahlawan bagi perekonomian Indonesia.

    “Dengan adanya fenomena #KaburAjaDulu, pemerintah justru harus fokus dalam memperkuat program-program penempatan dan pelindungan bagi PMI kita di luar negeri,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pimpinan Komisi VII nilai #KaburAjaDulu perlu diubah #MerantauAjaDulu

    Pimpinan Komisi VII nilai #KaburAjaDulu perlu diubah #MerantauAjaDulu

    Kita perlu diubah dari #KaburAjaDulu menjadi ya #MerantauAjaDulu

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menilai isu di media sosial yang terangkum dalam tagar #KaburAjaDulu perlu diubah dengan tagar #MerantauAjaDulu.

    “Kita perlu diubah dari #KaburAjaDulu menjadi ya #MerantauAjaDulu,” kata Sara, sapaan karibnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Selaku legislator, dia menyebut bahwa dirinya mempersilakan dan tak mempersoalkan bila para anak muda menuntut ilmu di luar negeri.

    “Wakil-wakil rakyat yang ada di DPR ini tidak menolak atau bahkan kami tidak menghambat untuk anak-anak muda bisa keluar negeri. Saya pun juga belajar di luar negeri waktu itu,” ujarnya.

    Selain untuk mengembangkan diri, lanjut dia, menempuh studi di luar negeri tak ubahnya dengan budaya merantau yang kerap dilakukan banyak penduduk di Indonesia.

    “Sebenarnya kami banyak yang mendukung kalau, misalkan, ada banyak anak muda yang mau mencari kesempatan untuk mengembangkan talenta, mencari ilmu, mendapatkan juga pendapatan di luar negeri. Enggak masalah, kalau, misalkan, itu kan sama saja kita punya budaya merantau, gitu ya,” katanya.

    Namun, setelah menyelesaikan studi di luar negeri, dia berharap para anak muda kembali ke tanah air agar ilmu yang didapatkan selama berkuliah bisa digunakan untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara.

    “Enggak masalah selama kita bisa mendapatkan ilmu dan berkontribusi pada saat nanti pulang lagi ke bangsa dan negara,” ucapnya.

    Untuk itu, dia menyayangkan munculnya tagar #KaburAjaDulu di media sosial hingga menjadi pembicaraan banyak anak muda Indonesia di dunia maya.

    “Walaupun tentunya sangat disayangkan ada pihak-pihak masyarakat yang mendorong untuk anak-anak muda Indonesia maupun juga masyarakat Indonesia untuk bisa ke luar negeri dengan #KaburAjaDulu,” ujar keponakan Presiden RI Prabowo Subianto itu.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Tahu Terima Kasih, Bukan Kayak Yang Lain Makan dan Berak di Piring

    Prabowo Tahu Terima Kasih, Bukan Kayak Yang Lain Makan dan Berak di Piring

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto sempet membela Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dari pihak yang menjelek-jelekkannya dalam ketika berpidato di puncak HUT ke-17 Gerindra pada Sabtu (15/2).

    Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menilai, sikap yang dilakukan Prabowo merupakan bentuk kepedulian yang diberikan kepada semua orang. Sekaligus ucapan terima kasih kepada orang yang telah membantunya.

    “Ya, boleh saja kan. Pak Prabowo itu menunjukkan kebaikan kepada semua orang. Termasuk kepada Pak Jokowi juga. Itu saya kira nilai yang baik,” kata Komarudin kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

    Komarudin menyebut, Prabowo adalah orang yang tahu terima kasih. Ia menyindir ada pihak yang tidak tahu terima kasih meski sudah dibantu dan dibesarkan sejak kecil.

    “Dari Pak Prabowo, dia tunjukkan bahwa saya itu orang yang tahu berterima kasih. Bukan seperti yang lain, yang makan di piring, berak di piring. Kira-kira begitu dia mau sampaikan,” ucap dia.

    Hanya saja, siapa sosok yang dimaksud makan dan berak di piring, Komarudin enggan menyebut secara rinci.

    Namun Komar menyebut, Megawati pernah membantu Prabowo untuk kembali ke Tanah Air Indonesia ketika dirinya ‘terlantar’ di negara lain.

    “Yang tersirat di situ. Karena bagaimanapun saat dulu reformasi dia keluar negeri, Ibu (Mega) juga berjasa untuk kembalikan dia (Prabowo) ke Indonesia,” ucap dia.

    Sementara terkait pujian Prabowo terhadap Jokowi yang turut hadir dalam HUT Gerindra, Komarudin mengatakan, harus dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda.

    “Begini. Kau jangan terlalu semangat dulu. Kalau saya lihat itu dari dua sisi. Ada tersurat dan tersirat. Tersiratnya begini. Pak Prabowo mau kasih tahu kepada Pak Jokowi. Saya ini orang tahu berterima kasih loh kepada orang yang berbuat baik kepada saya,” ujar Anggota Komisi II DPR RI tersebut.

    “Saya bukan tipe orang yang melupakan kebaikan orang lain. Itu pesannya. Sebenarnya itu yang harus dilihat. Jadi jangan lihat di permukaan yang tersurat,” tutur dia.

    Prabowo Subianto mengaku tak suka jika ada pihak yang menjelek-jelekkan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, Megawati merupakan sosok yang berjasa bagi negeri.

    Prabowo mengatakan semua presiden punya bagiannya masing-masing dalam membangun Indonesia. Dia hanya meneruskan fondasi yang sudah dibentuk.

    “Berarti kita Insyaallah akan berhasil membawa kebaikan kepada negara dan Rakyat Indonesia. Jadi apa yang saya lakukan sekarang ini karena letak fondasi dasar dibuat oleh presiden-presiden terdahulu. Semuanya punya bagian,” kata dia di acara HUT ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor pada Sabtu (15/2).

    “Ibarat kita bangun rumah Bung Karno letakkan, Pak Harto membangun, dan seterusnya. Pak habibie, Gus Dur, Ibu Mega,” sambungnya.

    Saat menyinggung Megawati inilah, Prabowo membelanya. Dia mengaku tidak suka apabila ada yang menjelek-jelekkan sosok Ketum PDIP itu.

  • DPR Sebut RUU Kepariwisataan Hampir Masuk Tahap Finalisasi

    DPR Sebut RUU Kepariwisataan Hampir Masuk Tahap Finalisasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi VII DPR RI menargetkan pembahasan rancangan Undang-undang tentang Perubahan UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan atau RUU Kepariwisataan dapat mencapai tahap finalisasi dalam dua minggu ke depan.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Salim menyampaikan, 50% lebih aturan tersebut dimungkinkan untuk diubah, mengingat urgensi di bidang kepariwisataan yang mengalami banyak pergeseran di lapangan.

    “Jika tidak ada kendala, dalam waktu dua minggu ke depan kita sudah bisa menukik ke dimensi yang lebih teknis,” kata Chusnunia, mengutip laman resmi DPR RI, Selasa (18/2/2025).

    Politisi Fraksi PKB itu menyebut, dengan sisa waktu yang ada, panitia kerja (panja) RUU Kepariwisataan akan melakukan pendalaman terhadap setiap pasal yang mengalami perubahan. 

    Dia menuturkan, pembahasan RUU ini tidak hanya dilakukan di tingkat DPR saja, tetapi juga melibatkan partisipasi dari pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan pelaku industri pariwisata.

    “Kita sudah konsultasikan dengan banyak pihak. Oleh karena itu, kita minta juga dari Kementerian untuk melakukan konsolidasi internal dengan tim yang ditunjuk oleh pemerintah,” tuturnya. 

    Meski sebagian besar substansi dalam UU tersebut diubah, dia memastikan bahwa pilar utama pariwisata tetap dipertahankan. Menurutnya, prinsip dasar yang diusung tetap utuh, tetapi dengan penyesuaian agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

    Dia mengharapkan, perubahan regulasi ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi industri pariwisata yang semakin kompetitif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan global.

    Sebagai informasi, RUU Kepariwisataan disahkan menjadi usul inisiatif DPR pada Rapat Paripurna DPR ke-21 Masa Sidang ke V Tahun 2023-2024 pada Juli 2024.

    Wakil Ketua Komisi X DPR sekaligus sebagai pihak pengusul RUU kala itu, Agustina Wilujeng Pramestuti, menjelaskan, draft RUU Kepariwisataan terdiri dari 17 Bab.   

    Secara terperinci, 5 Bab judul tetap, 9 Bab perubahan judul, 11 Bab baru, 3 Bab dihapus, 6 pasal sudah diadopsi dalam UU No.6/2023 tentang Penetapan Atas Perppu No.2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU dan tidak dimuat dalam draf RUU. Begitu pula dengan 3 pasal yang sudah dihapus UU Cipta Kerja.  

    Namun, pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan DPR RI periode 2024-2029. 

    Hal itu sesuai dengan kesepakatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama Komisi X pada September 2024. 

    Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menyampaikan, ketentuan terkait carry over tersebut diatur dalam Pasal 87 ayat (3) dan Pasal 110 Peraturan DPR RI No.2/2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.  

    “Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat mengusulkan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan menjadi RUU operan untuk periode 2024-2029,” kata Syaiful dalam keterangannya, dikutip Rabu (25/9/2024).

  • Anggota DPR: Koalisi permanen dibentuk untuk layani rakyat

    Anggota DPR: Koalisi permanen dibentuk untuk layani rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menilai koalisi permanen dibentuk karena Presiden RI Prabowo Subianto ingin fokus melayani rakyat dan menunaikan semua program kerja yang telah ditetapkan.

    “Kami mengajak semua pihak, baik para elite politik, para tokoh, dan masyarakat untuk mendukung pembentukan koalisi permanen. Dengan demikian semua elemen bangsa bisa bergotong-royong untuk mendukung mewujudkan program prioritas pemerintah,” kata Ali dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    olitisi yang membidangi isu terkait pemerintahan dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur negara ini mengatakan pembentukan koalisi permanen itu bukan demi elektoral atau dukungan politik dalam pemilu, tetapi bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan agar pembangunan semakin lancar dan rakyat Indonesia semakin sejahtera.

    Menurut dia, persatuan adalah kunci dalam pembangunan. Apabila semua elite dan rakyat bersatu maka kondisi Indonesia akan aman dan kondusif, sehingga semua pembangunan bisa terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan.

    “Maka, persatuan harus terus dijaga karena persatuan adalah kunci pembangunan,” ujarnya.

    Menurut dia, kondisi Indonesia yang aman dan damai membuat ekonomi akan tumbuh dengan baik, pendidikan akan semakin maju, dan layanan kesehatan bisa berjalan dengan baik, serta masyarakat juga tentu akan semakin sejahtera.

    Dia mengatakan dengan koalisi permanen, Presiden Prabowo bisa melaksanakan program prioritas, misalnya pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG), pelayanan kesehatan gratis, peningkatan kualitas pendidikan, dan program prioritas lainnya.

    Selain itu, dirinya memastikan Presiden Prabowo ingin fokus melayani rakyat Indonesia dan memenuhi janji kampanyenya pada Pilpres 2024. Prabowo ingin mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.

    “Presiden Prabowo adalah sosok pemimpin yang mempunyai komitmen tinggi dalam mengabdi untuk rakyat dan bangsa,” ujar Ali.

    Ali pun berharap koalisi permanen bisa berlanjut sampai Pemilu 2029. Pasalnya, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar telah menyatakan bahwa partainya dengan senang hati akan mendukung Prabowo pada Pilpres 2029

    “Tentu politik masih sangat dinamis. Sebelum Pilpres 2029, kita punya kewajiban untuk memperbaiki sistem politik Indonesia melalui revisi UU Politik,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • KLH Tegaskan Pencemaran Danau Lido Akibat Proyek KEK Milik Hary Tanoe

    KLH Tegaskan Pencemaran Danau Lido Akibat Proyek KEK Milik Hary Tanoe

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan pencemaran di Danau Lido terjadi akibat pengembangan proyek Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Lido yang digarap oleh PT MNC Land Tbk. (KPIG) milik Hary Tanoesoedibjo.

    Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Gakkum BPLH (Badan Pengelola Lingkungan Hidup) Kementerian Lingkungan Hidup, Rizal Irawan dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII RI bersama yang membahas pencemaran dan pengendalian Lingkungan.

    Padahal, Rizal menyatakan bahwa Danau Lido yang tercemar itu tidak termasuk dalam KEK Lido yang dikembangkan oleh MNC Land.

    “Danau Lido yang secara administratif terletak di Desa Wates, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor tak termasuk dalam KEK Lido yang dikembangkan oleh MNC Land. Itu jadi perlu bapak pimpinan dan anggota DPR ketahui bahwa area danau itu tak termasuk dalam KEK,” kata Rizal Selasa (18/2/2025).

    Rizal menyebut, temuan mengenai pencemaran Danau Lido itu mulai terendus oleh KLH pada 24 November 2024 usai adanya laporan dari Forum Musyawarah Besar Masyarakat Cigombong.

    Usai adanya adua itu, KLH terus melakukan penyelidikan dan melakukan pengawasan insidental terhadap PT MNC Land Tbk. (KPIG) selaku pengembang KEK Lido tersebut.

    Setelah dilakukan verifikasi hingga pengecekan kualitas air, Danau Lido diduga tercemar akibat adanya pengembangan KEK Lido yang digarap oleh PT MNC Land Tbk.

    “Dari hasil verifikasi lapangan diperoleh informasi pada area sekeliling Danau Lido [yang tercemar] terdapat KEK yang dikembangkan MNC Land Lido,” tegas Gakkum.

    Atas dasar hal itulah pihaknya kemudian melakukan penyegelan KEK Lido milik Hary Tanoe pada 6 Februari 2025.

    Sebelumnya, Deputi Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLH Sigit Reliantoro menyatakan bahwa luas badan air danau Lido semulanya adalah 24,78 hektare. Luas ini juga ditegaskan melalui Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (SK PUPR) No.3047/KPTS/M/2024.

    “Luasnya ada 24,78 hektare dan ternyata kami melihat ada perubahan,” kata Sigit dalam konferensi pers Tindak Lanjut Penghentian Kegiatan Pembangunan di Kawasan Danau Lido, di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Sigit mengatakan bahwa pembangunan KEK Lido membuat luas bahan air danau Lido menjadi berkurang 12,88 hektare dari semula 24,78 hektare menjadi 11,9 hektare pada 2024.

    Perubahan luas badan air di danau Lido itu terungkap dari evaluasi satelit yang dilakukan KLH. Di mana, peta pada 2015 menunjukkan masih terlihat adanya danau di lokasi, namun beberapa tahun kemudian sudah mulai terbentuk adanya endapan dan seperti membentuk daratan.

  • Danantara Segera Meluncur, Chatib Basri Beri Pesan agar Pengelolaan Profesional

    Danantara Segera Meluncur, Chatib Basri Beri Pesan agar Pengelolaan Profesional

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah segera meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam waktu dekat, tepatnya pada Senin (24/2/2025). Danantara merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan BUMN.

    Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri mengingatkan, pentingnya pengelolaan BUMN secara profesional dan hati-hati, serta fokus berorientasi mencari keuntungan layaknya perusahaan pada umumnya.

    Chatib meyakini, dengan adanya Danantara, maka pengelolaan aset-aset perusahaan pelat merah yang sebelumnya kurang optimal, ke depannya bakal menjadi lebih produktif.

    “Danantara kalau pengelolaannya dilakukan dengan baik dan profesional dalam arti mengenai return of investment, ini adalah sarana yang baik sekali untuk recycle aset,” ungkap Chatib dalam acara Indonesia Economic Outlook di Kempinski Hotel, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    “Namun, tentu yang paling penting adalah pengelolaannya harus profesional,” sambungnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, hadirnya Danantara akan menghilangkan intervensi politik dalam aksi korporasi perusahaan negara.

    Contohnya seperti pengambilan keputusan bisnis yang diambil perusahaan, sehingga nantinya tak lagi meminta persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

    “Danantara ini punya motif yang sangat positif karena memotong intervensi nonkorporasi terutama politik. Banyak hal yang tidak harus didiskusikan via DPR,” ucapnya.

    “(Sebelumnya) banyak hal yang harus dinegosiasikan dengan DPR dan itu ada ongkos politiknya,” sambung Burhanuddin.

    Ia meyakini, jika dikelola secara profesional, maka kinerja perusahaan negara di bawah kendali Danantara akan memperoleh hasil yang maksimal, layaknya perusahaan investasi milik Singapura, yakni Temasek.

    Namun, jika profesionalisme tidak dijalankan, maka dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak tertentu. Kasus ini seperti skandal keuangan besar di 1MDB milik Malaysia.

    Diketahui, pada kasus 1MDB, diduga miliaran dolar uang negara lenyap. Menurut penegak hukum, uang tersebut mengalir ke kantong orang-orang berkuasa dan digunakan untuk keperluan pribadi.

    “Namun, jangan lupa kalau misalnya kita kepleset kemudian mengikuti rute 1MDB di Malaysia, maka habis kita dan pertaruhannya sangat mahal,” pungkasnya dalam merespons peluncuran Danantara.