Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Reshuffle Kabinet, DPR Harap Mendiktisaintek Brian Yuliarto Percepat Reformasi Pendidikan Tinggi secara Inklusif

    Reshuffle Kabinet, DPR Harap Mendiktisaintek Brian Yuliarto Percepat Reformasi Pendidikan Tinggi secara Inklusif

    Jakarta, Beritasatu.com – Brian Yuliarto resmi menjadi menteri pendidikan tinggi, sains, dan teknologi (mendiktisaintek) menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro yang terkena reshuffle kabinet. Komisi X DPR berharap Brian Yuliarto dapat mempercepat reformasi pendidikan tinggi secara inklusif.

    “Kami berharap kepemimpinan beliau dapat membawa inovasi serta kemajuan bagi sektor pendidikan, sains, dan teknologi di Indonesia,” kata Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Menurutnya, tantangan dalam dunia pendidikan tinggi, sains dan teknologi saat ini semakin kompleks sehingga diperlukan kebijakan yang progresif dan berorientasi pada masa depan.

    “Komisi X DPR RI mengucapkan selamat kepada Prof Brian Yuliarto atas pelantikannya sebagai menteri pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang baru menggantikan Prof Satryo Soemantri Brodjonegoro,” ujarnya dikutip dari Antara.

    Sebagai komisi di DPR yang membidangi sektor pendidikan, Hetifah berharap Mendiktisaintek Brian Yuliarto dapat mempercepat reformasi pendidikan tinggi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan dunia industri.

    Komisi X juga berharap Brian Yuliarto dapat mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan pendidikan tinggi, sains dan teknologi yang lebih maju dan berdaya saing global.

    Sejalan dengan itu, kata Hetifah, Komisi X DPR siap bekerja sama dan memberikan dukungan demi terwujudnya sistem pendidikan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

    “Sebagai mitra kerja, Komisi X DPR RI akan terus mendukung kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, memperkuat ekosistem sains, serta mendorong perkembangan teknologi,” kata dia.

    Hetifah menyampaikan apresiasi atas dedikasi Satryo selama menjabat sebagai mendiktisaintek. Ia berharap pula program-program yang telah direncanakan dan telah berjalan dapat diteruskan dan ditingkatkan oleh Brian Yuliarto.

    “Kontribusinya (Prof Satryo) dalam penguatan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi di Indonesia patut diapresiasi, dan kami berharap program-program yang telah direncanakan dan telah berjalan dapat diteruskan dan ditingkatkan oleh kepemimpinan yang baru,” ucap Hetifah.

    Brian Yuliarto dilantik sebagai mendiktisaintek berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029.

    Brian Yuliarto dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Rabu (19/2/2025). Pergantian posisi mendiktisaintek dari Satryo ke Brian Yuliarto merupakan reshuffle kabinet pertama dilakukan Prabowo.

  • Komisi VII DPR RI soroti efisiensi anggaran dan kinerja LKBN ANTARA

    Komisi VII DPR RI soroti efisiensi anggaran dan kinerja LKBN ANTARA

    Keberadaan LKBN ANTARA sebagai lembaga penyedia informasi utama itu sangat strategis. ANTARA memiliki kredibilitas tinggi di luar negeri dan menjadi sumber informasi utama bagi media nasional dan daerah serta internasional

    Pontianak (ANTARA) – Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Kalimantan Barat, yang juga Wakil Ketua Komisi VII, Chusnunia Chalim, menyoroti kinerja Perum LKBN ANTARA yang dinilai telah menunjukkan efisiensi serta kesesuaian antara anggaran dan realisasi.

    “Keberadaan LKBN ANTARA sebagai lembaga penyedia informasi utama itu sangat strategis. ANTARA memiliki kredibilitas tinggi di luar negeri dan menjadi sumber informasi utama bagi media nasional dan daerah serta internasional,” kata Chusnunia di Pontianak, Rabu.

    Dalam pertemuan dengan perwakilan LKBN ANTARA, TVRI, dan RRI itu, Chusnunia menekankan pentingnya peran LKBN ANTARA di tengah dinamika industri media yang sarat kepentingan, karena itu ANTARA harus tetap menjaga standar informasi negara yang berkualitas

    Sejak 2021, capaian realisasi anggaran LKBN ANTARA terus meningkat dan stabil hingga 2023. Rata-rata capaian sepanjang periode tersebut mencapai 97,3 persen, menunjukkan efisiensi dan perencanaan anggaran yang baik. Beberapa produk layanan umum (PSO) yang mencapai target meliputi Teks Hardnews, Berita TV Feature, Berita TV Hardnews, Infografis, Photostory, dan Podcast.

    Namun, beberapa produk masih menghadapi tantangan dalam pencapaian target, seperti Teks Artikel, yang hanya mencapai 82,41 persen dari target dengan kekurangan 299 unit, serta Berita Foto, yang mencapai 97,31 persen dengan defisit 484 unit.

    Chusnunia menilai hal ini sebagai ruang perbaikan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi jurnalistik ANTARA. “Ketidakterserapan anggaran yang hanya 0,45 persen menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran sudah cukup efisien. Namun, kita tetap perlu melihat faktor eksternal yang bisa mempengaruhi pencapaian target di beberapa produk,” katanya.

    Pada tahun 2025, LKBN ANTARA tidak mengalami pemangkasan anggaran dan tetap menargetkan pendapatan sebesar Rp547,99 miliar, termasuk penugasan PSO sebesar Rp184,62 miliar.

    “Komisi VII DPR RI menilai bahwa efisiensi yang dicapai selama ini harus tetap dijaga dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia,” kata Chusnunia yang didampingi anggota Komisi VII lainnya, antara lain Maria Lestari, Samuel JD Wattimena, Novita Hardini, Mujakkir Zuhri, Zulkarnaini Ampon, Arjuna Sakir, Eva Monalisa, Izzuddin Alqassam Kasuba dan Iman Adinugraha.

    Di tempat yang sama, Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Kalbar, Helti Marini Sipayung menjelaskan bahwa sejauh ini Perum LKBN ANTARA Biro Kalbar telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, yang hal itu dapat dilihat dari berbagai target yang terus tercapai setiap tahunnya.

    “Setiap tahunnya, ANTARA Biro Kalbar terus memproduksi berita teks dalam program Public Service Obligation yang bekerjasama dengan Kemekomdigi RI, yakni pada tahun 2023 produksi berita yang dibuat sebanyak 2.866, tahun 2024 sebanyak 2.836 dan tahun 2025 dengan target produksi berita sebanyak 2.700 dengan tiga orang pewarta teks,” kata Rini.

    Berita-berita PSO tersebut disebarluaskan baik melalui website biro dan antaranews, media sosial dan bekerjasama dengan sejumlah media cetak, online dan TV yang ada di Kalbar.

    “Untuk target pendapatan biro setiap tahunnya juga terus tercapai, dan ini tentu menjadi bentuk keseriusan kita untuk menjalankan kewajiban ANTARA sebagai lembaga kantor berita milik negara di Kalbar,” tuturnya.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Megawati beri pengarahan ke 177 kepala daerah di Sekolah Partai

    Megawati beri pengarahan ke 177 kepala daerah di Sekolah Partai

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan ke 177 kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang dilaksanakan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

    Di dalam arahannya, Megawati menyampaikan berbagai macam topik. Putri sulung Proklamator Soekarno itu menceritakan lawatannya selama lebih dari 16 hari melakukan perjalanan ke berbagai negara, salah satunya ke Italia untuk menghadiri acara internasional.

    Ia juga berdialog dengan mantan Wapres AS Al Gore. Megawati bercerita bagaimana ia bertemu serta berdiskusi dengan Paus Fransiskus.

    Megawati juga menceritakan pengalamannya melaksanakan ibadah umrah di Arab Saudi dan bertemu dengan keluarga pemimpin Uni Emirates Arab.

    Megawati juga menyinggung topik pemerintahan. Ia mengungkapkan tentang pengalaman panjangnya di pemerintahan mulai sebagai anggota DPR, wakil presiden, hingga presiden kelima RI.

    Dari situ, Megawati meminta agar para kepala daerah dari PDIP benar-benar menjadikan rakyat sebagai tujuan utama pemerintahannya.

    “Makanya saya juga memerintahkan agar kalian selalu melihat ke akar rumput. Itu perintah utama saya. Kalau kamu tidak turun ke akar rumput, mending out dari partai,” tegas Megawati.

    “Kalian bisa jadi seperti sekarang ini karena rakyat. Kalau enggak karena ada rakyat, kalian takkan bisa duduk di posisi sekarang ini,” sambungnya.

    Megawati juga mengingatkan bahwa peradaban dunia akan baik jika anak-anak Indonesia dididik dengan baik. Hal ini demi memberi perhatian pada program yang memastikan kesejahteraan anak-anak Indonesia di wilayahnya masing-masing, terutama mengatasi stunting.

    “Seluruh kepala daerah agar memberi perhatian untuk mengatasi kemiskinan ekstrim, penciptaan lapangan kerja dan juga stunting serta menyediakan makanan bergizi bagi rakyat, terlebih bagi kepala daerah perempuan,” ujar Megawati.

    Pada kesempatan itu, Megawati juga mengingatkan para kader yang menjadi kepala daerah untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak main-main anggaran. Jika main-main anggaran, para kepala daerah akan berpotensi “tersandera secara politis” hingga berpotensi masuk ke penjara.

    Megawati meminta agar para kepala daerah mengingat keluarganya masing-masing, jika ada godaan main anggaran.

    “Ingat anak istrimu, suamimu, dan keluargamu. Kalau nanti kalian kena pasal korupsi, kasihan anak keluargamu karena bisa mendapat stigma keluarga koruptor,” tambahnya.

    “Jadi jangan mainkan anggaran. Jangan hanya memikirkan mencari uang untuk diri sendiri,” lanjut dia.

    Selain itu, Megawati meminta agar loyalitas kepada ideologi negara dan AD/ART partai benar-benar diwujudkan.

    Ia meminta agar para kepala daerah tidak berada di PDIP hanya karena kekayaan dan kekuasaan. Namun, benar-benar loyal kepada ideologi negara Pancasila serta kepada program perjuangan maupun partai.

    “Kita harus memastikan diri kita berdisiplin. Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan tujuan bernegara dengan baik jika aturan partai saja kita tidak bisa berdisiplin,” tegas Megawati.

    Pengarahan Megawati berlangsung setidaknya 3 jam. Jajaran DPP PDIP lainnya hadir seperti Wakil Sekjen Yoseph Aryo Adhi Dharmo dan Sadarestuwati. Lalu, Ketua DPP PDIP seperti Yasona Laoly, Ganjar Pranowo, Mindo Sianipar, Ronny Talapessy, Sri Rahayu, Yanti Sukamdani, My Esti Wijayanti, dan Ribka Tjiptaning.

    Sebelumnya, kepala daerah terpilih sudah melakukan registrasi dan cek kesehatan di Jakarta mulai Minggu (16/2) sampai Senin (17/2). Kemudian, mereka juga mengikuti pengarahan dan gladi pada hari Selasa (18/2) sampai Rabu (19/2).

    Setelah menjalani pengarahan dan pelantikan, para kepala daerah akan mengikuti pembekalan pada tanggal 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Luhut Minta Prabowo Audit Coretax, Cari Tahu Kekurangan Sistem Pengembangan DJP

    Luhut Minta Prabowo Audit Coretax, Cari Tahu Kekurangan Sistem Pengembangan DJP

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Pandjaitan meminta Presiden Prabowo Subianto lakukan audit terhadap sistem Coretax yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menurutnya, sistem inti perpajakan ini sudah bertahun-tahun dikembangkan, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya.

    Dalam salah satu acara yang digelar di Jakarta, Luhut menegaskan bahwa audit diperlukan untuk meninjau kekurangan dalam sistem Coretax. Ia juga menyoroti bahwa sistem tersebut kini kembali menggunakan sistem lama karena berbagai permasalahan teknis yang belum terselesaikan.

    “Ini perlu dilihat. Makanya, Presiden lakukan audit saja, kan boleh lihat di mana kurang lebihnya. Apalagi sekarang Coretax dikembalikan lagi pada sistem yang lama,” tuturnya menjelaskan, mengutip Antara.

    Tingkat Rasio Pajak Masih Rendah

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Pandjaitan menilai rasio pajak di Indonesia masih rendah selain menyinggung permasalahan sistem perpajakan.

    Selain permasalahan sistem perpajakan, Luhut juga menyinggung rendahnya rasio pajak di Indonesia yang masih berada di angka 10 persen. Ia menekankan bahwa kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius agar dapat ditemukan solusi yang tepat.

    “Kita harus mencari tahu mengapa tax ratio kita tetap stagnan di angka 10 persen. Jika dilakukan audit menyeluruh, kita bisa mengetahui akar permasalahannya dan mencari solusinya dengan lebih efektif,” kata Luhut.

    DJP dan DPR Sepakati Sistem Paralel

    Seiring dengan kendala yang masih dihadapi, DJP bersama DPR telah sepakat untuk menjalankan sistem Coretax secara paralel dengan sistem perpajakan lama. Langkah ini bertujuan untuk menghindari gangguan terhadap penerimaan pajak negara.

    Skenario yang disiapkan mencakup beberapa fitur layanan yang sudah berjalan, seperti pelaporan SPT Tahunan sebelum tahun pajak 2025 melalui e-Filing di laman resmi pajak.go.id. Selain itu, aplikasi e-Faktur Desktop tetap digunakan oleh wajib pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak.

    Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyatakan sistem Coretax masih dalam tahap penyempurnaan. Oleh karena itu, implementasinya harus diantisipasi dengan baik agar tidak mengganggu target penerimaan pajak.

    Sebagai bagian dari upaya perbaikan, DJP diberikan kesempatan untuk menyempurnakan sistem Coretax hingga akhir masa pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). “Kami mendukung DJP untuk terus melakukan perbaikan sehingga sistem ini dapat berjalan optimal tanpa menghambat penerimaan negara,” ungkap Misbakhun.

    Dengan adanya audit dan evaluasi mendalam, diharapkan sistem Coretax tidak lagi banyak dikeluhkan masyarakat karena acap kali eror serta dapat mendukung peningkatan rasio pajak Indonesia di masa mendatang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Video: Genjot Produksi Migas RI, DPR Lanjutkan Bahas Revisi UU Migas

    Video: Genjot Produksi Migas RI, DPR Lanjutkan Bahas Revisi UU Migas

    Jakarta, CNBC Indonesia- Komisi XII DPR RI membeberkan, bahwa pihaknya akan melanjutkan pembahasan mengenai revisi undang-undang minyak dan gas bumi. RUU MIGAS ini diyakini bisa menjadi payung hukum untuk menggenjot produksi migas di Indonesia.

    Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Rabu, 19/02/2025) berikut ini.

  • 7 Proyek Smelter Bauksit RI Masih Mandek, Ini Biang Keroknya

    7 Proyek Smelter Bauksit RI Masih Mandek, Ini Biang Keroknya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan biang kerok yang mengakibatkan rencana pembangunan proyek fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) bauksit di Indonesia jalan di tempat.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menyampaikan, sebanyak tujuh proyek smelter bauksit di Indonesia hingga kini belum mempunyai progres yang signifikan.

    Dia menyebut, ini terjadi lantaran mayoritas pelaku usaha menemui kendala dalam proses pencarian investor untuk mendanai proyek tersebut.

    “Nah untuk bauksit ini dari tujuh smelter yang direncanakan keseluruhan ini belum terbangun Bapak-Ibu sekalian. Dengan mayoritas kendala masih proses pencarian investor untuk pendanaan,” ungkap Tri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (19/2/2025).

    Ia lantas memerinci tujuh smelter bauksit yang dimaksud, antara lain sebagai berikut:

    1. PT Dinamika Sejahtera Mandiri yang berlokasi di Sanggau, Kalimantan Barat. Dengan kapasitas input 5,2 juta ton per tahun dan output 2 juta ton. Proyek ini baru mencapai progres 58,55% dan masih mencari investor untuk pendanaan.

    2. PT Laman Mining di Ketapang, Kalimantan Barat. Kapasitas input 2,85 juta ton per tahun dan output 1 juta ton SGA, namun progresnya baru 32,39% karena masih mencari investor untuk pendanaan.

    3. PT Kalbar Bumi Perkasa di Sanggau, yang semula menargetkan kapasitas output 1,5 juta ton SGA dari kapasitas input 4,2 juta ton. Proyek ini terkendala lantaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) dicabut.

    4. PT Parenggean Makmur Sejahtera di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah target kapasitas input 3 juta ton CGA dan kapasitas input 986.215 ton. Kendala proses pencarian investor.

    5. PT Persada Pratama Cemerlang, Sanggau Kalbar, kapasitas input 2,5 juta ton SGA dan kapasitas output 1 juta ton. Kendala proses pencarian investor.

    6. PT Quality Sukses Sejahtera di Pontianak Kalimantan Bara kapasitas input 3,5 juta ton SGA dan kapasitas output 1,5 juta ton. Kendala proses pencarian investor.

    7. PT Sumber Bumi Marau di Ketapang Kalimantan Barat kapasitas input 2,6 juta ton SGA dan kapasitas output 1 juta ton. Kendala juga masih pada proses pencarian investor.

    (wia)

  • Komisi VII minta efisiensi anggaran tidak kurangi kualitas siaran

    Komisi VII minta efisiensi anggaran tidak kurangi kualitas siaran

    Medan (ANTARA) – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Erna Sari Dewi mengatakan kebijakan efisiensi yang merupakan instruksi pemerintah pusat tidak mengurangi kualitas pada program siaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, RRI dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA.

    “Dengan efisiensi ini tidak boleh mengurangi kualitas,” ujar Erna Sari Dewi dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII Ke Sumatera Utara, di Medan, Rabu.

    Menurutnya, LPP TVRI, LPP dan Perum LKBN Antara berperan penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat hingga ke pelosok daerah di seluruh Indonesia.

    “Kita pahami lembaga-lembaga itu bisa mengakses yang memberikan informasi-informasi kepada masyarakat di pelosok, di desa yang tidak mendapatkan informasi dari siaran lain,” kata dia.

    Oleh karena itu, Erna meminta kepada lembaga-lembaga tersebut untuk terus berinovasi dan meningkatkan kreativitas sehingga kualitas program yang selama ini dilaksanakan dapat terus terjaga.

    “Saya pikir program-program yang menyentuh kerakyatan itu sebenarnya harus bisa dipertahankan. Nah ini butuh kreativitas dari lembaga dengan keadaan seperti ini,” sebut dia.

    Kunjungan kerja spesifik yang dipimpin Saleh Partaonan Daulay ini merupakan komitmen Komisi VII terkait hasil rapat dengar pendapat dengan LPP TVRI, LPP RRI dan Perum LKBN ANTARA yang telah dilaksanakan di Kompleks Parlemen, Jakarta.

    “Kunjungan ini merupakan komitmen Komisi VII yang ingin melakukan peninjauan langsung terkait hasil rapat dengar pendapat kami dengan Dirut LPP TVRI, LPP RRI dan Perum LKBN ANTARA terkait beberapa isu besar yang kemarin sempat mencuat dipermukaan,” sebut dia.

    Sebelumnya, Saleh Partaonan Daulay yang juga menjabat Ketua Komisi VII DPR RI ini menyebut kunjungan kerja spesifik di Sumatera Utara guna memastikan tidak adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tiga lembaga tersebut.

    “Tujuan kunjungan kami untuk memastikan bahwa tidak ada yang dirumahkan dari dampak efisiensi anggaran di TVRI, RRI dan ANTARA,” ujar Saleh Daulay.

    Menurutnya, efisiensi anggaran yang merupakan kebijakan pemerintah pusat menjadi tantangan bagi tiga lembaga tersebut yang harus dihadapi tanpa ada pihak yang dirugikan.

    Saleh meminta kepada tiga lembaga tersebut untuk memastikan agar tidak ada pemotongan honor karyawan dari dampak efisiensi anggaran itu.

    “Mereka juga harus bekerja seperti biasa seperti sebelum adanya efisiensi anggaran,” kata dia.

    Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi VII: LPP perkuat pemberitaan program strategis pemerintah

    Komisi VII: LPP perkuat pemberitaan program strategis pemerintah

    Pontianak (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI, Arjuna Sakir menegaskan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti TVRI, RRI, dan Perum LKBN Antara agar memperkuat pemberitaan terkait program strategis pemerintah.

    “Beberapa program yang menjadi fokus utama meliputi penanganan stunting, pengembangan food estate, program Makanan Bergizi Gratis (MBG), serta kebijakan lain yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Arjuna Sakir saat pertemuan bersama perwakilan TVRI, RRI dan LKBN Antara di kantor TVRI Kalimantan Barat, Rabu.

    Dalam pertemuan tersebut, anggota dewan menekankan pentingnya peran lembaga penyiaran dalam menyebarluaskan informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat, terutama mengenai program-program pemerintah yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

    Pihaknya berharap TVRI, RRI, dan LKBN Antara dapat berperan lebih aktif dalam menyosialisasikan program strategis pemerintah. Misalnya, penanganan stunting yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Barat.

    “Dengan penyebaran informasi yang masif dan berkelanjutan, masyarakat bisa lebih memahami pentingnya gizi seimbang untuk anak-anak,” tuturnya.

    Selain itu, food estate sebagai salah satu program ketahanan pangan nasional juga perlu mendapat sorotan lebih luas. Menurut anggota dewan, masyarakat perlu mengetahui bagaimana program ini dikembangkan dan manfaatnya dalam menjaga stabilitas pangan di Indonesia.

    Dalam kesempatan yang sama, Komisi VII juga menyoroti program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dicanangkan pemerintah. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan nutrisi harian.

    “Media memiliki peran strategis dalam mengawal dan menyebarluaskan informasi terkait kebijakan pemerintah. Dengan pemberitaan yang tepat dan berimbang, masyarakat dapat memahami kebijakan tersebut serta bagaimana mereka bisa merasakan manfaatnya,” kata Arjuna.

    Komisi VII DPR RI juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga penyiaran agar dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi publik dengan lebih maksimal.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi VII DPR ungkap pentingnya Antara, RRI dan TVRI

    Komisi VII DPR ungkap pentingnya Antara, RRI dan TVRI

    Bandung (ANTARA) – Tim kunjungan spesifik dari Komisi VII DPR RI yang Rabu ini melakukan peninjauan ke Bandung, Jawa Barat, mengungkapkan pentingnya Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI), termasuk untuk wilayah Jawa Barat.

    Karenanya, kata Ketua Tim kunjungan spesifik Komisi VII DPR Evita Nursanty mengatakan, pihaknya melaksanakan fungsi pengawasan pada ketiga lembaga ini dengan harapan semuanya tetap menjadi pilar utama dalam menyebarkan informasi yang akurat, edukatif, dan seimbang bagi masyarakat, terutama di masa disrupsi teknologi saat ini.

    “Sebagai pilar utama dalam penyebaran informasi kepada masyarakat, ketiga lembaga ini memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan tersedianya informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif di tengah era digitalisasi, dan disrupsi media yang semakin berkembang,” kata Evita di Stasiun TVRI Bandung, Rabu.

    Terlebih, kata dia, dengan perkembangan media sosial saat ini,di Indonesia jumlahnya mencapai 139 juta orang atau sekitar 49,9 persen dari total populasi, misinformasi sampai mengaburkan informasi, menyebabkan tantangan tersendiri bagi ketiga lembaga untuk melakukan penyeimbangan dan pelurusan dari berita-berita yang tidak benar untuk disampaikan kepada masyarakat.

    Kemudian, tantangan juga datang dari perubahan pola konsumsi media, persaingan dengan platform digital, serta kebutuhan untuk beradaptasi dengan teknologi baru yang menuntut inovasi dan strategi yang lebih progresif.

    “Sehingga tak bisa lagi bisnis as usual, kerja yang as usual gak bisa lagi. Lembaga penyiaran publik memiliki peran krusial dalam menjaga akses masyarakat terhadap informasi yang akurat, mendidik, dan terpercaya,” ucapnya.

    Karenanya, kata dia, dilakukan kunjungan ini untuk peninjauan secara langsung terkait kinerja, tantangan, sampai capaian dari Antara, RRI, dan TVRI dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penyiaran publik.

    Karena keberadaan lembaga penyiaran publik seperti TVRI, RNI, dan LKBN Antara menjadi sangat penting sebagai penyedia informasi yang bebas dari kepentingan komersial, kepentingan politik tertentu, mengedepankan kepentingan publik, edukasi masyarakat, pelestarian budaya dan identitas nasional.

    “Dan mereka memiliki jangkauan yang sangat-sangat luas, terutama ke daerah-daerah terpencil yang seringkali kurang mendapat akses informasi dari media sosial, media swasta. Jadi diharapkan peranannya itu lebih dipertimbangkan lagi di kawasan tertinggal, terluar dan terdepan. Dengan kunjungan ini kami ingin mendapat gambaran jelas untuk memberi rekomendasi demi memastikan keberlanjutan tiga lembaga ini,” ucapnya.

    Dalam kegiatan kunjungan kerja spesifik ke Antara, TVRI dan RRI ini, Komisi VII DPR RI diwakili oleh tim yang terdiri dari Evita Nursanty (ketua tim), Rahayu Saraswati D Djojohadikusumo (wakil ketua tim), Lamhot Sinaga (wakil ketua tim), Putra Nababan (anggota), Nila Yani Hardiyanti (anggota), Ilham Permana (anggota), Beniyanto (anggota), Bambang Haryo Soekartono (anggota), dan Ma’ruf Mubarok (anggota).

    Lalu Kardaya Warnika (anggota), Yoyok Riyo Sudibyo (anggota), Rico Sia (anggota), Tifatul Sembiring (anggota), Rofik Hananto (anggota), Siti Mukaromah (anggota), Muhammad Hatta (anggota), Arizal Tom Liwa (anggota), dan Zulfikar Suhardi (anggota).

    Sementara, perwakilan dari tiga lembaga publikasi negara terdiri dari GNC Aryani GM Komersial dan Bisnis Perum LKBN ANTARA, Riza Fahriza Kabiro ANTARA Jabar, Isyati Putri Nastiti Asisten Manager Komersial dan Bisnis Perum LKBN ANTARA Biro Jabar, Agung Rajasa Korda Foto ANTARA Wilayah Jabar, Jateng, dan DIY.

    Kemudian A. M. Adhy Trisnanto Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Danang Sangga Buwana Anggota Dewan Pengawas LPP TVRI, Iman Brotoseno Direktur Utama LPP TVRI, I. Hendrasmo Direktur Utama LPP RRI, Akhbar Sahidi Kepala TVRI Stasiun Jawa Barat, serta
    Soleman Yusuf Kepala RRI Bandung.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketum IMI Ajak Komunitas Otomotif Perbanyak Kegiatan Sosial Selama Ramadan

    Ketum IMI Ajak Komunitas Otomotif Perbanyak Kegiatan Sosial Selama Ramadan

    Jakarta –

    Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Ketua Dewan Kehormatan Motor Besar Indonesia (MBI) Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengajak komunitas otomotif memperbanyak kegiatan sosial selama bulan Ramadan yang akan dimulai pada awal Maret mendatang.

    Saat menerima Pengurus Motor Besar Indonesia di Jakarta, hari ini, Bamsoet mengatakan aktivitas sosial ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada mereka yang membutuhkan, tetapi juga memperkuat solidaritas di antara anggota komunitas. Selain itu mendorong partisipasi masyarakat, dan memberikan contoh positif bagi komunitas lainnya.

    “Melalui kegiatan sosial, komunitas otomotif tidak hanya menjadi wadah untuk para anggotanya, tetapi juga menjadi agen perubahan yang aktif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penting bagi setiap komunitas otomotif untuk memanfaatkan momentum bulan Ramadan sebagai kesempatan untuk berbagi dan berkontribusi lebih banyak kepada masyarakat,” ujar pria yang juga Anggota Komisi III DPR RI dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025).

    Ketua MPR RI ke-15 ini menjelaskan kegiatan sosial yang dilakukan oleh komunitas otomotif selama bulan Ramadan dapat meningkatkan kesadaran sosial di kalangan anggotanya dan masyarakat umum. Komunitas otomotif dapat mengadakan acara berbagi makanan berbuka puasa (takjil) kepada masyarakat yang kurang mampu, santunan kepada anak yatim piatu ataupun kegiatan bakti sosial lainnya.

    “Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia pada 2024 sebesar 9,03 persen. Sementara, jumlah anak yatim di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 4,5 juta jiwa. Acara berbagi seperti ini dapat memberikan langsung bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, serta mengedukasi anggota komunitas tentang pentingnya berbagi dalam masyarakat,” kata Bamsoet.

    Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memaparkan kegiatan sosial dari komunitas otomotif juga dapat mendorong partisipasi masyarakat luas. Ketika komunitas otomotif melaksanakan program-program sosial, masyarakat yang bukan anggota juga bisa ikut berpartisipasi, baik melalui donasi atau hadir dalam acara tersebut.

    Hal itu menciptakan ikatan yang lebih luas antara komunitas otomotif dengan masyarakat umum dan menumbuhkan rasa saling mendukung.

    “Selain itu, kegiatan sosial selama Ramadan yang dilakukan oleh satu komunitas otomotif mampu memberikan contoh positif bagi komunitas lainnya. Ketika sebuah komunitas otomotif mengambil inisiatif untuk berbagi dan membantu, hal tersebut dapat mendorong komunitas lain untuk melakukan hal yang sama. Dengan banyaknya tayangan di media sosial, kegiatan positif dapat menyebar dengan cepat dan menginspirasi banyak orang,” pungkas Bamsoet.

    Sekadar informasi, Pengurus MBI yang hadir antara lain Ketua Majelis Kode Etik Brigjen Putu Putera, Ketua Umum Darus Raden Jayalalana, Sekjen Raden Fajar Nurrohman Purwanto, Ketua MBI Bandung Aom, Sekwil MBI Bandung Cristian, Kabid Kegiatan MBI Bandung Devry dan Kabid Humas MBI Bandung Fury. Turut hadir pula pengurus IMI Pusat, Hubungan Antar Lembaga Erwin MP serta Media dan Komunikasi Dwi Nugroho Marsudianto.

    (prf/ega)