Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Ronny Talapessy: KPK Harus Tunggu Praperadilan Penetapan Tersangka Hasto Sebelum Lanjut Penyidikan – Halaman all

    Ronny Talapessy: KPK Harus Tunggu Praperadilan Penetapan Tersangka Hasto Sebelum Lanjut Penyidikan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy menilai keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila melanjutkan proses penyidikan terhadap Hasto akan menimbulkan pertanyaan besar di publik.

    Pasalnya menurut dia, KPK seharusnya menunggu terlebih dahulu keputusan praperadilan yang baru dilayangkan soal sah atau tidaknya penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

    “Jadi kalau besok tetap dilanjutkan ini jadi pertanyaan besar buat kami dan publik. Karena putusan praperadilan yang kemarin diputus, itu belum menyentuh pokok perkara, belum membahas sah atau tidaknya status tersangka dari Mas Hasto Kristiyanto,” kata Ronny kepada awak media di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Menurut Ronny, meski pada praperadilan yang bergulir kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan tidak menerima gugatan Hasto, namun hal itu masih bisa digugat kembali.

    “Jadi kami sebenarnya ingin menyampaikan, sebaiknya memang menunggu proses praperadilan supaya proces of law ini jalan berkeadilan. Kalau seandainya tetap dipaksakan ini jadi pertanyaan besar buat kami semua,” ujar dia.

    Sementara saat ini, kubu Hasto telah melayangkan kembali gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan untuk membuktikan hal tersebut.

    Adapun sidang praperadilan jilid II antara Hasto Kristiyanto melawan KPK RI itu akan digelar pada 3 Maret 2025.

    Terkait dengan gugatan praperadilan jilid II itu, Ronny menyebut kalau pihaknya telah menyiapkan beberapa bukti tambahan dan saksi-saksi untuk melawan KPK.

    “Di persidangan praperadilan yang akan datang, tanggal 3 Maret. Kami sudah susun permohonannya dan kami sudah siapkan bukti-buktinya dan begitupun ahli dan saksinya,” tandas dia.

    Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, dirinya akan memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (20/2/2024) besok.

    Diketahui, perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan oleh Hasto masih terus bergulir setelah Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan tidak menerima gugatan praperadilan kubu Hasto.

    “Terkait dengan besok karena PDI Perjuangan itu ditanamkan suatu kedisiplinan untuk taat pada hukum maka besok saya akan hadir memenuhi panggilan dari KPK,” kata Hasto saat ditemui awak media di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Meski dirinya menilai, banyak kejanggalan yang terungkap dalam persidangan praperadilan di PN Jakarta Selatan namun untuk hadir memenuhi panggilan KPK merupakan suatu tanggung jawab.

    Sehingga Hasto secara tegas menyebut, dirinya didampingi oleh jajaran kuasa hukum akan hadir di KPK untuk memberikan keterangan kepada penyidik.

    “Sehingga aspek politiknya kita lihat juga sangat tinggi karena saksi di bawah sumpah itu menyatakan banyak intimidasi yang dilakukan untuk sekadar menyebutkan nama saya,” kata Hasto.

    “Oleh karena itu lah meskipun latar belakangnya seperti itu saya tetap akan hadir ddengan didampingi oleh para penasehat hukum kami,” tandas dia.

    Hasto sedianya dipanggil sebagai tersangka, Senin, 17 Februari. Namun, dia tidak hadir dengan alasan sedang mengajukan permohonan praperadilan yang kedua kali.

    Sidang perdana praperadilan kedua Hasto akan digelar pada Senin, 3 Maret 2025.

    Hasto sempat mengajukan praperadilan yang pertama melawan status tersangka KPK.

    Namun hasilnya praperadilan pertama yang diajukan Hasto tersebut tidak diterima oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto.

    Dalam putusan yang dibacakan pada Kamis, 13 Februari 2025, Djuyamto menyebut praperadilan yang diajukan kubu Hasto kabur dan tidak jelas sehingga tidak dapat diterima.

    “Menyatakan permohonan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima,” kata hakim Djuyamto.

    Putusan praperadilan itu pun memiliki konsekuensi hukum. Status tersangka Hasto Kristiyanto pun kini menjadi sah usai praperadilannya tidak dapat diterima.

    Sebagai informasi, Hasto Kristiyanto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus yang melibatkan buronan eks calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku.

    Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan PAW anggota DPR periode 2019–2024.

    Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

    Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai Rp600 juta.

    Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Donny Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saeful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan.

    Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

    Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan–seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya–untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri.

    Kemudian, pada 6 Juni 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

    Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b dan Pasal 21 atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

    Pada Selasa, 7 Januari 2025, tim penyidik juga sudah menggeledah dua rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Dari sana penyidik menyita alat bukti surat berupa catatan dan barang bukti elektronik.

  • Gerindra: #KaburAjaDulu Enggak Masalah, Ilmu yang Didapat Bisa Dikontribusikan Bagi Bangsa

    Gerindra: #KaburAjaDulu Enggak Masalah, Ilmu yang Didapat Bisa Dikontribusikan Bagi Bangsa

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati menyayangkan adanya pihak-pihak masyarakat yang mendorong untuk bisa ke luar negeri dengan tagar #KaburAjaDulu.

    Padahal, ujarnya, banyak yang mendukung bilamana anak muda Indonesia ingin mencari kesempatan untuk mengembangkan talenta, mencari ilmu dan mendapatkan juga pendapatan di luar negeri.

    Dia berpandangan hal itu tak menjadi masalah, karena juga di Indonesia ada budaya merantau. Akan tetapi, dia pun menyampaikan harapannya agar ilmu yang didapat bisa dikontribusikan bagi Tanah Air.

    “Tentu harapannya setelah bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar, ilmu yang mereka dapatkan bisa digunakan untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Legislator Gerindra ini menegaskan banyak anak-anak muda dan wakil-wakil rakyat yang ada di DPR, tidak menolak atau bahkan menghambat anak-anak muda untuk bisa ke luar negeri. 

    Dilanjutkan Saras, sapaan akrabnya, mungkin tagar tersebut perlu diubah dari #KaburAjaDulu menjadi #MerantauAjaDulu. Ini dia ungkapkan karena pernah mendengar dari Wakil Gubernur Terpilih Jawa Timur, Emil Dardak.

    “Yang di mana enggak masalah selama kita bisa mendapatkan ilmu dan berkontribusi pada saat nanti pulang lagi ke bangsa dan negara,” tandasnya.

    Sementara itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengakui dirinya belum membaca soal tagar #KaburAjaDulu. Akan tetapi, dia yakin mahasiswa yang belajar di luar negeri memiliki jiwa patriotisme dan cinta Tanah Air yang tinggi.

    “Kekangenan orang Indonesia itu pasti, pulang kampung dan pasti kangen terhadap makanan dan suasana Indonesia dan kangen terhadap upaya yang untuk mengabdi terhadap masyarakat Indonesia,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

  • Komisi VII dalami hasil kunjungan kerja spesifik ke TVRI-RRI-ANTARA

    Komisi VII dalami hasil kunjungan kerja spesifik ke TVRI-RRI-ANTARA

    hasil keterangan yang disampaikan oleh pegawai-pegawai dari tiga lembaga tersebut menjalankan hasil rapat dengar pendapat di Jakarta karena tidak ada yang di-PHK maupun dirumahkan

    Medan (ANTARA) – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan mendalami hasil kunjungan kerja spesifik yang melakukan peninjauan ke Lembaga Penyiaran TVRI, RRI dan Perum LKBN ANTARA.

    Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Daulay mengatakan bahwa hasil rapat kerja spesifik tersebut terlebih dahulu akan dikonsolidasikan, mengingat kunjungan kerja dilakukan di tiga provinsi.

    “Tentu nanti pada saat kita rapat ini akan dikonsolidasikan. Ini-kan ada tiga provinsi yang dikunjungi, nanti ketiga provinsi ini akan ditanya satu-satu bagaimana hasilnya,” ujar Saleh Daulay pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI di Sumut, di Medan, Rabu.

    Dari hasil konsolidasi tersebut, dia mengatakan jika masih menemukan keluhan dari kebijakan efisiensi anggaran, maka tidak menutup kemungkinan akan kembali menggelar rapat dengar pendapat dengan tiga lembaga tersebut.

    Namun, kata dia, jika tidak menemukan keluhan, maka kebijakan efisiensi anggaran di tiga lembaga tersebut dapat berjalan lancar sehingga persoalan itu dianggap selesai.

    “Sehingga kesimpulan rapat yang sudah pernah diambil DPR itu bisa dijalankan dengan baik. Tidak ada kendala apapun,” kata dia.

    Kendati demikian, Ketua Tim kunjungan kerja spesifik di Sumut itu menegaskan akan meningkatkan pengawasan serta melakukan berbagai upaya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari kebijakan pemerintah pusat tersebut.

    “Efisiensi tetap berjalan dalam konteks menyukseskan program pemerintah, tetapi sampai mengorbankan karyawan,” katanya.

    Dalam kunjungan di Sumut, Daulay yang didampingi sejumlah Anggota Komisi VII lainnya berkesempatan untuk berdialog langsung dengan pegawai dari tiga lembaga tersebut.

    Dia menyebut bahwa hasil keterangan yang disampaikan oleh pegawai-pegawai dari tiga lembaga tersebut menjalankan hasil rapat dengar pendapat di Jakarta karena tidak ada yang di-PHK maupun dirumahkan.

    “Harapan kami ini terjadi di seluruh Indonesia.Jadi kalau terjadi di seluruh Indonesia, persoalan efisiensi dengan merumahkan karyawan tidak ada,” ujarnya.

    Dalam kunjungan tersebut juga Saleh Daulay didampingi sejumlah Anggota Komisi VII DPR RI lainnya seperti Bane Raja Manalu, Eric Hermawan Rycko Menoza (anggota) dan Rahmawati, Jamal Mirdad, Erna Sari Dewi, Achmad Daeng Sere, Kaisar Au Hanifah, dan Dina Lorenza Audria.

    Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Deretan Diskon Mudik Lebaran 2025, Jangan Sampai Kehabisan!

    Deretan Diskon Mudik Lebaran 2025, Jangan Sampai Kehabisan!

    Bisnis.com, JAKARTA – Bulan ramadan 2025 akan segera tiba kurang dari 10 hari lagi, dan artinya Idulfitri juga akan tiba sebentar lagi.

    Karena tradisi mudik tahun ke tahun yang tidak pernah lepas dari orang Indonesia, sejak pertengahan Februari 2025 sudah dijual tiket mudik lebaran 2025.

    Bahkan, ada beberapa diskon tiket yang diberikan bagi Anda yang beruntung, karena tentunya jumlahnya terbatas.

    Berikut deretan tiket mudik lebaran 2025

    1. Damri

    Damri menawarkan tiket promo diskon hingga sebesar 10%.

    Promosi harga tiket sebesar 10% yang dapat ditukarkan melalui voucher di Damri Apps.

    Potongan 10% ini dapat ditukarkan untuk pemesanan layanan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).

    Tiket sudah dapat dipesan mulai dari 14 Februari 2025. Damri mengimbau kepada seluruh pelanggan untuk melakukan reservasi tiket secara daring agar tidak terjadi antrian panjang di loket yang dapat menghambat waktu keberangkatan. Selain itu perseroan mengingatkan kepada pelanggan agar teliti dalam menginput tanggal, memilih rute, dan memasukkan data diri saat melakukan pemesanan. 

    2. Tiket pesawat

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah bakal memberlakukan diskon tarif tiket pesawat sebesar 10% pada masa Lebaran 2025. 

    Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi berupa diskon tersebut khusus bagi pemesanan tiket penerbangan domestik atau dalam negeri selama dua minggu pada musim Lebaran mendatang. 

    “Diskon harga pesawat yang besarnya sekitar 10% dan itu diberlakukan dua minggu, seminggu sebelum dan seminggu sesudah lebaran,” ujarnya dalam Kumparan The Economic Insights 2025, Rabu (19/2/2025). 

    Meski demikian, pemerintah saat ini masih mengurus diskon tersebut yang serupa dengan stimulus pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang lalu dan akan berlaku untuk tiket semua maskapai. 

    3. Diskon tol

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan besaran diskon tarif tol untuk menyambut libur Ramadan dan Idulfitri 2025 telah mulai dibahas. Hal ini dilakukan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Namun, Menteri Dody mengaku belum ada keputusan soal besaran angka tarif diskon tersebut. Dody mengatakan kementeriannya sudah mulai membahas instruksi Presiden Prabowo Subianto tersebut melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dengan sejumlah Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) hari ini. 

    “Angka pastinya belum, tapi kita sudah mulai bicara. Bahkan hari ini Kepala BPJT sudah zoom meeting dengan semua badan usaha. Mudah-mudahan tidak berapa lama lagi kita bisa umumkan bersama-sama dengan pak Menko [Infrastruktur, red] dan tiket pesawat, terkait diskonnya,” ujar Dody usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). 

    Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), Subakti Syukur memberi sinyal bakal memberikan diskon tarif tol lebih dari 20% pada momentum Lebaran 2025.  Subakti menyebut, rencana pemberian diskon tarif tol lebih besar dari diskon reguler 20% itu dilakukan seiring dengan arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita juga akan berikan diskon lebih dari yang reguler itu. Misalnya kalau yang reguler 20% ya akan kita lebihkan akan kita hitung,” kata Subakti saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Namun demikian, besaran diskon tersebut hanya bakal diberikan pada hari tertentu guna memecah kepadatan kendaraan pada puncak arus mudik atau arus balik saja.

  • Jasa Marga (JSMR) Siap Beri Diskon Tarif Tol 20% Lebih saat Lebaran

    Jasa Marga (JSMR) Siap Beri Diskon Tarif Tol 20% Lebih saat Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), Subakti Syukur memberi sinyal bakal memberikan diskon tarif tol lebih dari 20% pada momentum Lebaran 2025. 

    Subakti menyebut, rencana pemberian diskon tarif tol lebih besar dari diskon reguler 20% itu dilakukan seiring dengan arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita juga akan berikan diskon lebih dari yang reguler itu. Misalnya kalau yang reguler 20% ya akan kita lebihkan akan kita hitung,” kata Subakti saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Namun demikian, besaran diskon tersebut hanya bakal diberikan pada hari tertentu guna memecah kepadatan kendaraan pada puncak arus mudik atau arus balik saja.

    Subakti juga menyebut saat ini Jasa Marga telah melakukan pembicaraan dengan Asosiasi Tol Indonesia (ATI) terkait penetapan diskon tarif tol Lebaran 2025.

    “Pokoknya [pemudik akan] diberi pelayanan lebih lah sesuai perintah Pak Presiden,” tegas Subakti.

    Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Roy Rizali Anwar menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk merumuskan berapa besaran potongan tarif tol tersebut.

    Roy menjelaskan, besaran diskon tarif yang bakal ditetapkan sebagai stimulus Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Lebaran 2025 bakal lebih dari 10%.

    “Mudah-mudahan tidak kurang seperti yang Nataru kemarin, 10%. Mudah-mudahan tidak kurang dari itu, mungkin lebih dari itu,” jelasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (19/2/2025).

  • Menaker soal Progres Aturan THR Ojol: Masih Cari Solusi Terbaik

    Menaker soal Progres Aturan THR Ojol: Masih Cari Solusi Terbaik

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli masih menutup rapat informasi soal progres negosiasi dengan perusahaan aplikasi, terkait dengan pemberian tunjangan hari raya (THR) untuk para pengemudi ojek online (ojol). 

    Menaker Yassierli hanya memastikan bahwa formulasi pemberian THR untuk pengemudi atau driver ojol masih dirumuskan dan terus berjalan. 

    Dia menyebut perusahaan aplikasi atau aplikator seperti Gojek maupun Grab Indonesia sudah merespons soal tuntutan dari mitra pengemudi terkait dengan THR ojol.

    “Sudah ada  [respons dari aplikator], tapi kan kita coba mencari solusi yang terbaik ya,” kata Yassierli ke wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2025). 

    Selain dengan perusahaan aplikasi, Yassierli menyebut terus berkomunikasi juga dengan pejabat eselon I Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) soal THR untuk ojol. Namun, dia masih menutup rapat progres pembahasan yang bergulir. 

    “Belum bisa disampaikan [progres pembahasan],” ujarnya.

    Meski demikian, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri menyebut dalam waktu dekat akan meluncurkan Surat Edaran atau SE yang mengatur soal pemberian THR untuk ojol hingga kurir online. 

    Adapun, penetapan SE itu sebagai pedoman bagi pengusaha menyusun aturan THR kepada ojol, taksi online, dan kurir online. 

    “Dalam jangka pendek Insya Allah akan dikeluarkan SE Menteri Ketenagakerjaan tentang tunjangan hari raya,” kata Indah dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (18/2/2025).

    Kendati begitu, Kemenaker masih menemui tantangan dalam menerbitkan SE tersebut. Sebab, baik Kemenaker maupun pengusaha memiliki pendapat yang berbeda mengenai istilah THR.

    Dalam hal ini, kata Indah, Kemenaker ingin menggunakan istilah THR, sedangkan pelaku usaha mengharapkan agar istilah tersebut diganti dengan Bantuan Hari Raya (BHR). 

    “Kalau disebutnya THR, mereka [pengusaha] takutnya mengikat karena pekerja,” ujarnya. 

    Sebelumnya, para mitra pengemudi ojol berdemo di Kantor Kemnaker, Senin (17/2/2025). Korlap Aksi dan Ketua Serkat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati menjelaskan bahwa pihaknya bakal melakukan aksi damai menuntut agar para driver ojol bisa mendapat THR.

    “Yang pasti adalah tuntutan kami. Bahwa kami harus mendapatkan THR berupa uang, bukan berupa bahan pokok,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kemnaker, Senin (17/2/2025).

  • Menkomdigi Gowes Sepeda ke Kantor, Ingin Jadi Contoh Sehat ke Pegawai

    Menkomdigi Gowes Sepeda ke Kantor, Ingin Jadi Contoh Sehat ke Pegawai

    Jakarta –

    Ada pemandangan menarik, pada hari ini, Rabu (19/2/2025) Meutya Hafid untuk pertama kali naik sepeda sebelum beraktivitas menjadi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Aktivitas tersebut merupakan hobi lama Meutya yang akan sering digeluti lagi nantinya.

    Ditemui di acara AI Cloud Competition yang oleh para pelajar SMK di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (19/2/2025), Meutya mengisahkan gowes merupakan kebiasaan lama yang ingin lakukan kembali saat ini.

    “Kalau sebagai menteri iya, kalau dulu sebagai Ketua Komisi DPR saya beberapa kali ke kantor, tapi sebagai Menkomdigi saya baru kali ini,” ucapnya kepada awak media.

    Lebih lanjut, kata Meutya, sejak pandemi COVID-19 ia sering gowes setidaknya seminggu tiga kali. Kegiatan itu yang ingin dihidupkan lagi di sela-sela kesibukannya sebagai Menkomdigi.

    “Dulu saya belum punya anak tapi sekarang kalau tiap hari mungkin belum sanggup tapi karena ada hari-hari saya harus antar anak sekolah dulu baru ke kantor. Tapi, rasanya mau mulai rutin lagi, pelan-pelan, mungkin seminggu dua kali bisa kali ya,” tuturnya.

    Tujuan Meutya bersepeda dari rumah menuju kantor Komdigi sebagai bagian dari menjaga kesehatannya.

    “Karena kemarin berat badan agak naik, harus dijaga kesehatan gitu, ya. Untuk bisa melakukan aktivitas dan menjalankan tugas-tugas, salah satunya adalah dengan gowes,” ucap Meutya.

    Kegiatan bersepeda Meutya ini pun ia bagikan di stories dan postingan akun Instagram miliknya @meutya_hafid. Menkomdigi berharap apa yang dilakukannya menjadi contoh sebagai pemimpin dan diikuti oleh para pegawai Komdigi.

    “Tadi baru terpikir abis gowes, kita akan mendorong kebijakan untuk menilai pegawai dari tingkat kesehatannya karena kita yakin semakin sehat, produktivitas makin baik, ide-ide juga makin baik ketika pegawai kita menjaga kesehatannya. Mudah-mudahan langkah tadi bisa diikuti, nggak harus sepeda, jalan juga boleh, ada yang mau lari, silahkan saja,” pungkasnya.

    (agt/fyk)

  • Mantan Menaker Soroti Wacana THR buat Ojek Online, Ini Katanya – Halaman all

    Mantan Menaker Soroti Wacana THR buat Ojek Online, Ini Katanya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri ikut menyoroti soal wacana pemberian tunjangan hari raya (THR) untuk driver ojek online (ojol).

    Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini pemerintah harus mencari solusi jangka panjang yang tidak berisiko bagi dunia usaha dan investasi.

    Hanif mengatakan kebijakan populis tanpa kepastian hukum bisa menurunkan minat investasi di sektor digital dan gig economy. 

    “Pemerintah perlu fokus pada solusi jangka panjang yang melindungi pekerja tanpa menghambat pertumbuhan bisnis,” katanya di Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Dia mengatakan di tengah ketidakpastian ekonomi, beban finansial tambahan bagi perusahaan atau aplikator bisa berdampak negatif, seperti kenaikan tarif, pemotongan insentif, atau pengurangan mitra pengemudi. 

    “Regulasi yang terburu-buru dapat merusak keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan perlindungan pekerja,” kata Menteri Ketenagakerjaan pada Kabinet Kerja periode 2014 – 2019 ini.

    Dia menjelaskan ojol beroperasi dalam gig economy berbasis kemitraan, bukan hubungan kerja formal, sehingga tidak otomatis berhak atas THR. Namun, realitas di lapangan menunjukkan ketergantungan tinggi pada platform, yang membuat hubungan ini lebih kompleks.

    “Menekan perusahaan platform untuk memberikan THR tanpa dasar regulasi yang jelas bisa menjadi preseden buruk. Solusi yang lebih baik adalah memperkuat regulasi perlindungan sosial bagi gig workers, misalnya melalui jaminan sosial berbasis kontribusi.”

    Pada Senin ini, 17 Februari, sekitar 30 perwakilan mitra pengemudi yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menggelar aksi di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan.

    Para mitra tersebut menyampaikan beberapa tuntutan yang utamanya adalah meminta pemberian THR untuk para mitra pengemudi.

    Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan ketika menemui perwakilan pengunjuk rasa bahwa pihaknya akan menampung masukan-masukan para mitra.

    Ia mengatakan bahwa perlu regulasi yang lebih menyeluruh untuk menyediakan perlindungan untuk para pekerja platform, termasuk mitra pengemudi ojol.

    “Ya, ini kan kita sudah sampaikan sebenarnya terkait dengan THR kemarin kan pengusaha juga sudah katanya mereka memahami dan mencoba mencari formula terbaiknya itu yang kita tunggu nanti,” kata Yassierli, Senin (17/2/2025)

  • 3 Bank Raksasa yang Dikelola Danantara, Benarkah Uang Nasabah Terancam?

    3 Bank Raksasa yang Dikelola Danantara, Benarkah Uang Nasabah Terancam?

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) rencananya akan mengelola beberapa bank BUMN raksasa di Indonesia, yang memiliki peran vital dalam perekonomian negara. Benarkah uang nasabah akan terancam keamanannya?

    Setelah disahkan pada 24 Februari 2025 mendatang, ada total tiga bank yang akan menjadi bagian dari tujuh perusahaan BUMN besar yang dikelola Danantara.

    Ketiganya memiliki karakteristik, fokus, dan cakupan layanan yang berbeda, namun semuanya punya kontribusi signifikan bagi perekonomian negara. Berikut selengkapnya penjelasan tiga bank yang akan dipegang BPI Danantara:

    Bank Mandiri

    Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, Bank Mandiri menawarkan beragam layanan keuangan. Pada akhir tahun 2022, Bank Mandiri memiliki 138 cabang dan 13.027 ATM yang tersebar di seluruh Indonesia, serta beberapa kantor di luar negeri, seperti di Singapura, Hong Kong, dan Kepulauan Cayman.

    Bank ini memiliki aset besar dan jaringan luas, memungkinkan mereka untuk melayani berbagai segmen pasar, dari individu hingga korporasi.

    Fokus utama Bank Mandiri mencakup layanan seperti kredit, tabungan, investasi, serta perbankan digital. Bank Mandiri juga aktif dalam berbagai program pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

    Sebagai bank milik negara, Bank Mandiri memegang peran strategis dalam mendukung ekonomi Indonesia dan terus berinovasi untuk meningkatkan layanan dan kualitas produknya.

    Bank Rakyat Indonesia (BRI)

    BRI telah lama menjadi salah satu bank terkemuka di Indonesia, dengan 449 cabang dan 13.863 ATM di seluruh Indonesia pada akhir 2022. Bank ini juga memiliki kantor internasional di Singapura, Hong Kong, dan New York.

    BRI terkenal dengan fokus pada sektor mikro dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mendukung banyak UMKM di Indonesia.

    Bank ini memiliki berbagai produk keuangan yang melayani berbagai lapisan masyarakat, dengan jangkauan layanan yang sangat luas, bahkan hingga daerah terpencil.

    BRI berperan besar dalam pemberdayaan UMKM dan pengembangan ekonomi Indonesia, serta terus berinovasi untuk memperluas layanannya dan meningkatkan kualitas produk.

    Bank Negara Indonesia (BNI)

    Sebagai bank besar di Indonesia, BNI memiliki jaringan yang luas, dengan 195 cabang dan 16.125 ATM di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2022. BNI juga memiliki kantor di beberapa negara, termasuk Singapura, Hong Kong, dan New York.

    Bank ini dikenal dengan spesialisasi dalam layanan korporasi dan internasional, serta berbagai produk dan layanan keuangan lainnya.

    Jaringan internasional BNI memungkinkan bank ini untuk melayani klien di berbagai negara. BNI memainkan peran penting dalam sektor perdagangan internasional dan terus berinovasi untuk meningkatkan layanannya serta memperluas jangkauan.

    Dengan kontribusinya yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, BNI terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

    Apakah Uang Nasabah Dapat Terancam?

    Narasi terancamnya uang nasabah muncul usai ada isu BPI Danantara kebal audit KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehingga, jika ada kerugian investasi yang melibatkan uang nasabah, Danantara tidak akan bisa dimintai pertanggungjawaban.

    Isu tersebut muncul usai adanya amandemen terhadap Undang-Undang No. 19/2003 tentang BUMN. Dokumennya tertuang dalam draf paripurna per 4 Februari 2025. Di dalamnya termaktub bahwa BPK diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap BPI Danantara.

    Namun, persoalannya terletak pada peraturan baru yang menyertai, yakni, kewenangan BPK tersebut dikurangi dalam memeriksa laporan keuangan BUMN.

    Pengurangan kewenangan tercantum dalam Pasal 71 ayat 1, yang menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan tahunan perusahaan harus dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

    Sebelumnya, berdasarkan UU yang berlaku, khususnya Pasal 71 ayat 1, laporan keuangan perusahaan seharusnya diperiksa oleh auditor eksternal yang dipilih melalui RUPS, termasuk BPK.

    Selama ini, BPK memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan, laporan kinerja, dan menyusun audit Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) untuk BUMN.

    Namun, dalam peraturan baru, BPK hanya diberi hak untuk melakukan PDTT, yang pelaksanaannya harus berdasarkan permintaan DPR. PDTT merupakan pemeriksaan yang dilakukan di luar pemeriksaan keuangan rutin.

    “Pemeriksaan dengan tujuan tertentu hanya dapat dilakukan atas permintaan alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN,” demikian tercantum dalam draf RUU BUMN versi 4 Februari 2025, yang dikutip pada Kamis, 13 Februari 2025. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Soal Kebijakan Program B40, Anggota Komisi XII DPR Sebut Bisa Menekan Impor Solar – Halaman all

    Soal Kebijakan Program B40, Anggota Komisi XII DPR Sebut Bisa Menekan Impor Solar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI, Alfons Manibui, mendukung kebijakan pemerintah dalam penerapan program biodiesel 40 persen (B-40). 

    Program ini, dinilai tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga berkontribusi pada efisiensi anggaran, pengurangan impor, dan ramah lingkungan.

    Menurut Alfons, pemerintah telah menetapkan target alokasi B-40 sebesar 15,6 juta kiloliter (kl) pada 2025, yang terdiri dari 7,55 juta kl untuk sektor Public Service Obligation (PSO) dan 8,07 juta kl untuk sektor non-PSO. Dengan implementasi ini, program B-40 diharapkan mampu menghemat devisa negara hingga Rp147,5 triliun pada tahun ini.

    “Sejak program biodiesel dijalankan pada 2020, kita telah mencatat penghematan sebesar Rp38 triliun. Nilai ini terus meningkat setiap tahunnya, dan dengan penerapan B-40 pada 2025, penghematan devisa diproyeksikan akan jauh lebih besar,” ujar Alfons dalam keterangan di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Selain mendorong pencapaian ketahanan energi, program biodiesel juga berkontribusi besar terhadap efisiensi anggaran negara. Pengurangan impor solar yang signifikan akan menekan pengeluaran negara.

    “Dengan penerapan biodiesel, impor solar Indonesia terus menurun. Pada 2014, kita masih mengimpor 11,475 juta kl, sementara pada 2023 angka ini sudah berkurang menjadi 5,145 juta kl. Dengan implementasi B-40, impor solar diproyeksikan akan semakin berkurang secara signifikan,” jelas Alfons.

    Selain aspek ekonomi, Alfons juga menyoroti program biodiesel sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon. Pemanfaatan B-40 dapat membantu menekan emisi karbon dan meningkatkan kualitas udara.

    “Biodiesel adalah energi yang lebih bersih dibandingkan solar konvensional. Dengan kandungan nabati yang lebih tinggi, emisi karbon yang dihasilkan juga lebih rendah. Ini menjadi langkah konkret bagi Indonesia dalam mendukung transisi energi yang ramah lingkungan,” tegasnya.

    Ia menambahkan, swasembada energi menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto, yang dalam pelaksanaannya dijalankan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    Dengan keberlanjutan program biodiesel, Alfons optimistis Indonesia akan semakin mendekati cita-cita swasembada energi yang tidak hanya efisien secara anggaran, tetapi juga ramah lingkungan dan berdampak positif bagi perekonomian nasional.