Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Prabowo Sedih Hakim Masih Pada Ngekos, Komitmen Kasih Bonus Serta Tunjangan

    Prabowo Sedih Hakim Masih Pada Ngekos, Komitmen Kasih Bonus Serta Tunjangan

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih dan prihatin menyaksikan fenomena hakim Tanah Air, yang menurut dia memiliki kualitas hidup rendah. Prabowo menjanjikan bonus dan tunjangan baru bagi para hakim.

    Hal itu diucapkannya dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung, di kantor MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Rabu, 19 Februari 2025.

    Prabowo mengatakan, beban kerja para hakim saat ini sangat berat sebab rakyat bergantung kepada putusan-putusan mereka. Namun, hak kualitas hidup berbanding terbalik dengan kewajiban hakim-hakim dalam negeri.

    “Saya bertekad untuk bekerja sama dengan legislatif kita akan bicarakan bagaimana kita harus memperbaiki kualitas hidup semua hakim,” ujar Prabowo.

    Sebagai langkah konkret, Prabowo mengeklaim telah beberapa kali mengajukan usulan pengadaan bonus atau tunjangan, demi memenuhi hajat hidup layak para hakim.

    “Itu berapa kali saya ajukan, beberapa kali ada pakar yang mengatakan Pak sebenarnya begini sebenarnya begitu, tapi hari ini saya kembali yakin bahwa kualitas hidup hakim-hakim kita harus yang terbaik,” ujar dia.

    Terutama, karena Prabowo mengaku mendapatkan laporan banyak hakim yang tidak punya rumah dinas.

    Prabowo lantas guyon, ia sedang Menteri Keuangan (Menkeu) supaya bisa segera menambah tunjangan yang dimaksud.

    “Banyak hakim kita masih kos (indekos), ini tidak boleh terjadi,” tutur Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Menteri keuangan enggak di sini,” ujar dia lagi.

    Pengawas Hakim Kena Efisiensi

    Kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto terancam berdampak pada kinerja dari lembaga yang mengawasi hakim. Lembaga tersebut adalah Komisi Yudisial atau yang disingkat KY.

    Sebelumnya, Prabowo menginstruksikan efisiensi tersebut dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Hanya ada 16 lembaga yang anggarannya tidak dikurangi yakni BPK, MA, Kejaksaan, Kemenhan, Polri, BPKP, Bendahara Umum Negara, MPR, DPR, PPATK, BIN, MK, KPK, Badan Gizi Nasional, Kemekopolkam, dan Badan Ekonomi Kreatif.

    Komisi Yudisial terancam terganggu karena efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo. Pelayanan publik merupakan salah satu kegiatan dari lembaga yang dibuat pada 13 Agustus 2004 tersebut berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2024.

    “Adanya efisiensi anggaran sudah pasti memberikan dampak dalam rencana dan target pelaksanaan tugas di tahun 2025 termasuk pada aspek pelayanan publik dan penegakan KEPPH,” kata anggota KY, Siti Nurdjanah, kepada wartawan Pikiran-rakyat.com, Oktaviani.

    Penegakan KEPPH adalah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang menjadi pedoman pengawasan para hakim. Komisi Yudisial tak sendirian, Mahkamah Agung ikut menjadikannya pedoman mengawasi hakimnya.

    “Sesuai dengan laporan yang disampaikan dalam beberapa pembahasan, maka dengan ini Komisi Yudisial mohon dapat dipertimbangkan nilai efisiensi dimaksud dapat diupayakan untuk di-excercise kembali sehingga pagu KY tahun 2025 sebesar Rp172.933.843.330 dengan telah mempertimbangkan efisiensi belanja,” ujarnya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Siap-Siap RI Bakal Bangun 7 Giga Watt Listrik per Tahun

    Siap-Siap RI Bakal Bangun 7 Giga Watt Listrik per Tahun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo membeberkan bahwa Indonesia berencana menambah kapasitas listrik hingga 7 Giga Watt (GW) tiap tahunnya. Rencana itu akan dilakukan oleh PT PLN (Persero) selama 15 tahun ini.

    “Mereka (PLN) ingin menghasilkan 7 GW setahun selama 15 tahun ke depan,” katanya dalam acara Indonesia Economic Summit, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Rencana penambahan kapasitas listrik, kata Hashim, bisa mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi 8% hingga tahun 2029.

    Sebelumnya, Ketua Komisi XII DPR, Bambang Patijaya mengungkapkan bahwa kapasitas listrik nasional ditargetkan dapat mencapai 107 Gigawatt (GW). Khususnya dalam waktu 15 tahun ke depan.

    Menurut Bambang, kapasitas listrik sebesar itu diperlukan guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Adapun, dari 107 GW tersebut, 75% diharapkan berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT).

    “Dalam 15 tahun ke depan Indonesia bangun 107 GW 75% dari energi EBT. Dari 107 GW untuk mendukung ekonomi 8%,” kata Bambang dalam acara Special Dialogue Swasembada Energi CNBC Indonesia di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Meski demikian, ia mengakui bahwa beberapa jenis pembangkit EBT seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) misalnya, mempunyai kelemahan. Dimana jenis pembangkit ini bersifat intermiten atau tak selalu bisa diandalkan karena bergantung pada cuaca.

    “Kelemahan energi solar dari matahari dan angin bergantung dengan alam butuh sehingga tidak pengaruh dengan supply,” katanya.

    Oleh sebab itu, ia menilai dibutuhkan pembangkit listrik berbasis baseload dengan minimal kapasitas 57 GW guna mengatasi persoalan intermiten dari pembangkit EBT tersebut.

    (pgr/pgr)

  • Gelombang Demo di Lamongan, Aliansi BEM Geruduk Kantor DPRD dan Pemkab, Minta Tinjau Ulang Hal ini

    Gelombang Demo di Lamongan, Aliansi BEM Geruduk Kantor DPRD dan Pemkab, Minta Tinjau Ulang Hal ini

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Hanif Manshuri

    TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN – Gelombang unjuk rasa oleh para mahasiswa dalam dua hari ini mewarnai Lamongan. 

    Aksi unjuk rasa oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Joko Tingkir di depan gedung DPRD Lamongan dan Kantor Pemkab, Rabu (19/2/2025) menyusul sehari sebelumnya yang dilakukan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dengan sasaran yang sama.

    BEM menolak kebijakan efisiensi anggaran disektor pendidikan karena akan  mengancam masa depan Indonesia. 

    Koordinator umum Aliansi BEM Joko Tingkir, Rizka Bintang Agus Satriya mengungkapkan, unjuk rasa kali ini  menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan,  dan mendesak pemenuhan hak-hak dosen. 

    “Kami datang menyikapi kebijakan efisiensi anggaran pendidikan dan menuntut pemenuhan hak-hak dosen yang selama ini terbengkalai termasuk tunjangan kinerja (Tukin) dan memastikan kesejahteraan pendidik,” ungkap Rizka. 

    Massa juga menuntut peninjauan ulang terhadap program makan bergizi gratis (MBG), serta mendesak pemerintah dan DPR mengesahkan rencana revisi KUHAP.

    “Tinjau ulang program MBG dengan mempertimbangkan efektivitas dan transparansi,  agar tidak menjadi alat politik serta mendesak pemerintah dan DPR mengesahkan KUHAP perampasan aset,” tambahnya 

    Suasana unjuk rasa oleh massa BEM sempat diwarnai aksi saling dorong ketika para pengunjuk rasa meminta Ketua DPRD Lamongan keluar untuk menemui mereka.

    Namun aksi tersebut berhenti ketika salah satu perwakilan anggota dewan berkenan keluar dan bertemu dengan pengunjuk rasa. 

    Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, Tulus Santoso  menemui para demonstran dan memastikan  akan menampung semua aspirasi para mahasiswa untuk dilanjutkan  ke pimpinan.

     “Nanti tuntutan akan dilanjutkan, yang jelas terkait tuntutan itu kembali kepada yang berwenang,” ujar Tulus. 

    Setelah mendapat jawaban dari  anggota DPRD Lamongan, para demonstran dengan segera membubarkan diri dan berharap aspirasi mereka benar-benar direalisasikan

  • BEM Joko Tingkir Unjuk Rasa Tolak Efisiensi Anggaran Pendidikan

    BEM Joko Tingkir Unjuk Rasa Tolak Efisiensi Anggaran Pendidikan

    Lamongan (beritajatim.com) – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Lamongan yang tergabung Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Joko Tingkir menggelar unjuk rasa di depan gedung Pemkab dan DPRD setempat, Rabu (19/3/2025).

    Pendemo menolak kebijakan pemerintah pusat mengenai efisiensi anggaran disektor pendidikan karena dirasa mengancam masa depan Indonesia.

    “Kami kesini menyikapi terkait efisiensi anggaran pendidikan dan pemenuhan hak-hak dosen yang selama ini terbengkalai termasuk tunjangan kinerja (Tukin) dan memastikan kesejahteraan pendidik,” kata Koordinator Aliansi BEM Joko Tingkir, Rizka Bintang Agus Satriya.

    Selain soal anggaran pendidikan, mahasiswa juga menuntut peninjauan ulang terhadap program makan bergizi gratis (MBG) dan mendesak Pemerintah dan DPR RI mengesahkan rencana revisi KUHAP.

    “Kami juga meminta peninjauan ulang terkait program MBG dengan mempertimbangkan efektivitas dan transparansi agar tidak sekedar menjadi alat politik semata serta mendesak Pemerintah dan DPR mengesahkan KUHAP perampasan aset,” tambahnya

    Massa pendemo ditemui Anggota DPRD Lamongan dari Fraksi Partai Golkar, Tulus Santoso. Di hadapan pendemo, Tulus menyampaikan akan menampung semua aspirasi para mahasiswa dan akan menyampaikannya ke pimpinan.

    “Nanti tuntutan akan dilanjutkan, yang jelas terkait tuntutan itu kembali kepada yang berwenang,” ujar Tulus.

    Setelah mendapat penyampaian dari perwakilan anggota DPRD Lamongan, para demonstran dengan segera membubarkan diri. (fak/ian)

  • UU Minerba Wujud Dukungan Negara untuk UMKM

    UU Minerba Wujud Dukungan Negara untuk UMKM

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Akbar Himawan Buchari menegaskan, bahwa Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) merupakan bukti nyata dukungan pemerintah terhadap UMKM.

    Menurut Akbar, pengesahan revisi keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi UU Minerba membawa angin segar bagi para pelaku UMKM di sektor ini.

    “Kami mengapresiasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang telah berperan dalam lahirnya UU Minerba ini. Sebagai mantan ketua umum Hipmi, beliau memahami betul kondisi UMKM di Indonesia,” ujar Akbar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Akbar menyatakan, UU Minerba mencerminkan peran aktif pemerintah dalam mendukung UMKM. Undang-undang yang disahkan DPR ini menjadi dorongan bagi sektor UMKM, yang selama ini terbukti menjadi pilar utama perekonomian nasional.

    Hingga 2024, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65 juta, dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sekitar Rp 8.573 triliun per tahun. Selain itu, UMKM juga menjadi sektor terbesar dalam menyerap tenaga kerja, mencapai 97% atau sekitar 117 juta orang.

    “UU Minerba ini menjadi peluang besar bagi UMKM untuk naik kelas, berkontribusi lebih luas dalam pertumbuhan ekonomi nasional, serta menjadi benteng dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global,” jelas Akbar.

    Ia menambahkan, UU Minerba menghadirkan keadilan dalam sektor pertambangan, yang selama ini lebih didominasi oleh korporasi besar. Dengan adanya regulasi ini, pelaku UMKM kini memiliki kesempatan lebih luas untuk terlibat dalam industri tambang.

    Akbar juga menilai bahwa UU Minerba selaras dengan misi Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu poin dalam Asta Cita, yaitu membangun ekonomi dari desa dan lapisan bawah untuk pemerataan serta pengentasan kemiskinan, telah tercermin dalam kebijakan ini.

    “Hipmi memiliki jaringan di 38 provinsi, dengan 80% anggotanya berasal dari UMKM. Bahkan, masih banyak pelaku UMKM tersebar di berbagai daerah. Dengan adanya UU Minerba, roda perekonomian akan semakin bergerak,” tutur Akbar.

    Selain apresiasi UU Minerba, ia juga mengajak para pelaku UMKM untuk bersiap memanfaatkan peluang yang diberikan UU Minerba, sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pemain aktif di sektor pertambangan.

  • Nggak Cuma Freeport, Amman Mineral Juga Minta Izin Ekspor Konsentrat

    Nggak Cuma Freeport, Amman Mineral Juga Minta Izin Ekspor Konsentrat

    Jakarta –

    PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) meminta fleksibilitas ekspor konsentrat tembaga hingga Desember 2025 ini. Permintaan ini diajukan seiring proses commissioning smelter yang berjalan lebih lambat dari rencana, sehingga ada sisa konsentrat yang idle alias belum bisa diolah.

    Presiden Direktur Amman Mineral Rachmat Makkasau mengatakan saat ini kapasitas operasional smelter yang dibangun oleh anak usahanya, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), baru mencapai sekitar 48%.

    Dalam hal ini ia menyebut fasilitas smelter yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), ini total memiliki kapasitas pengolahan 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun, dengan target produksi 220.000 ton katoda tembaga.

    Selain itu, smelter yang memulai proses commissioning sejak Juni 2024 ini juga mampu menghasilkan produk sampingan seperti 830.000 ton asam sulfat, 18 ton emas batangan, 55 ton perak, dan 77 ton selenium.

    “Semenjak Juni 2024 commissioning sudah berjalan. Proses commissioning berjalan lambat karena kami melakukan berbagai upaya untuk memastikan tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan,” kata Rachmat dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (19/2).

    Lebih lanjut, Rachmat menjelaskan kehati-hatian perusahaan dalam mengoperasikan smelter ini dikarenakan kompleksitas teknologi yang digunakan. Selain itu pihaknya juga masih belum handal dalam menggunakan teknologi ini sehingga rawan terjadi kendala.

    “Jadi kami memakai teknologi double-bash dari Yanggu, China. Kemudian kita combine dengan beberapa teknologi provider. Di sana juga ada Merin, dan juga Metsun, atau Ototec,” terang Rachmat.

    “Karena ini adalah teknologi yang baru yang memang sangat berbeda dengan kemampuan kami sebagai penambang. Saat ini operasi smelter ada pada kisaran sekitar 48%,” ucapnya lagi.

    Akibatnya sekitar 200 ribu ton konsentrat tembaga milik perusahaan belum bisa diolah dan hanya tersimpan di dalam gudang alias menjadi idle.

    “Saat ini bisa saya sampaikan juga bahwa kami ada inventory sekitar 200 ribu ton konsentrat yang sebenarnya bisa dijual kalau memang diizinkan untuk ekspor dan bisa dimaksimalkan juga untuk pendapatan negara,” kata Rachmat.

    Menurut Rachmat, dengan kapasitas operasi yang masih di bawah target, Amman menilai relaksasi ekspor konsentrat akan membantu menjaga produksi dan operasional perusahaan.

    Sebab pemerintah dapat memberikan izin ekspor bagi beberapa perusahaan tambang yang smelternya belum mencapai target operasi penuh hingga Desember 2024 kemarin akibat kondisi kahar, seperti PT Freeport Indonesia yang salah satu fasilitasnya sempat mengalami kebakaran.

    “Namun demikian yang tadi saya sampaikan, saat ini kapasitas kami masih di sekitar 48%. Dengan itu kami juga berharap dapat diberikan fleksibilitas untuk melakukan ekspor (konsentrat) mengingat banyaknya ketidakpastian dalam proses commissioning ini,” papar Rachmat.

    “Harapan kami progres commissioning dan start up bisa berjalan dengan baik dan cepat sehingga produk kami bisa diserap,” pungkasnya.

    (fdl/fdl)

  • Bos Jasa Marga (JSMR) Ungkap Nasib PSN Jalan Tol Usai Ada Efisiensi Anggaran

    Bos Jasa Marga (JSMR) Ungkap Nasib PSN Jalan Tol Usai Ada Efisiensi Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) Subakti Syukur mengungkap nasib sejumlah proyek strategis nasional (PSN) jalan tol di tengah pemangkasan anggaran infrastruktur.

    Pasalnya, saat ini JSMR sendiri tengah fokus melakukan penyelesaian pembangunan lima ruas tol yang termasuk dalam daftar PSN.

    “Oh nanti kita menyesuaikan [pembangunannya]. Ya misalnya kan itu kita tidak mengerti [detail dampaknya] mungkin di tanah ya, biasanya tadi kalau pembangunan itu kan yang dibiayai APBN adalah tadi pembebasan tanah,” kata Subakti saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Namun demikian, Subakti menyebut belum melakukan pembicaraan lanjutan secara mendetail mengenai nasib tol solicited yang tengah digarap JSMR tersebut dengan pemerintah.

    Akan tetapi, dirinya berkomitmen untuk tetap dapat menjalankan konstruksi pada lima ruas tol tersebut.

    “kita sesuaikan saja dengan kemampuan pemerintah membebaskan tanah itu. Jadi misalnya tanahnya siap [baru] kita bangun. Cuma belum sampai detail [dibahas kelanjutan nasib proyeknya],” pungkasnya. 

    Untuk diketahui, JSMR memang saat ini tengah fokus menyelesaikan konstruksi pada lima ruas jalan tol yang total panjangnya mencapai 449,3 kilometer (Km). 

    Secara terperinci, kelima ruas tol tersebut sepenuhnya berada di pulau Jawa. Di antaranya, Tol Jakarta – Cikampek II Selatan memiliki panjang 64 km.

    Kemudian, Tol Akses Patimban panjangnya mencapai 37,05 km dan Tol Yogyakarta – Bawen sepanjang 75,82 km.

    Selanjutnya, Tol Yogyakarta-Solo sepanjang 96,57 km dan Tol Probolinggo – Banyuwangi menjadi proyek terpanjang JSMR yang saat ini tengah dalam tahap konstruksi mencapai 175,9 km.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran, termasuk dengan memangkas jatah infrastruktur sebesar 34,4% dari yang telah dicanangkan dalam APBN 2025.

    Adapun, pemangkasan anggaran tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan dari Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi salah satu yang terdampak pemangkasan cukup signifikan. Di mana, porsi efisiensinya mencapai 80% atau tembus sekitar Rp81 triliun.

    Dalam rangka penghematan itu, Menteri PU, Dody Hanggodo menyebut dirinya mendapat pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar seluruh proyek konektivitas atau jalan untuk dilakukan evaluasi.

    “Pesan Pak Prabowo suruh mengecek konektivitas, suruh ngecek apakah yang dibangun kemarin-kemarin itu bermanfaat buat masyarakat,” kata Dody saat ditemui di Kantornya, Jumat (31/1/2025).

  • Ronny Talapessy: KPK Harus Tunggu Praperadilan Penetapan Tersangka Hasto Sebelum Lanjut Penyidikan – Halaman all

    Ronny Talapessy: KPK Harus Tunggu Praperadilan Penetapan Tersangka Hasto Sebelum Lanjut Penyidikan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy menilai keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila melanjutkan proses penyidikan terhadap Hasto akan menimbulkan pertanyaan besar di publik.

    Pasalnya menurut dia, KPK seharusnya menunggu terlebih dahulu keputusan praperadilan yang baru dilayangkan soal sah atau tidaknya penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

    “Jadi kalau besok tetap dilanjutkan ini jadi pertanyaan besar buat kami dan publik. Karena putusan praperadilan yang kemarin diputus, itu belum menyentuh pokok perkara, belum membahas sah atau tidaknya status tersangka dari Mas Hasto Kristiyanto,” kata Ronny kepada awak media di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Menurut Ronny, meski pada praperadilan yang bergulir kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan tidak menerima gugatan Hasto, namun hal itu masih bisa digugat kembali.

    “Jadi kami sebenarnya ingin menyampaikan, sebaiknya memang menunggu proses praperadilan supaya proces of law ini jalan berkeadilan. Kalau seandainya tetap dipaksakan ini jadi pertanyaan besar buat kami semua,” ujar dia.

    Sementara saat ini, kubu Hasto telah melayangkan kembali gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan untuk membuktikan hal tersebut.

    Adapun sidang praperadilan jilid II antara Hasto Kristiyanto melawan KPK RI itu akan digelar pada 3 Maret 2025.

    Terkait dengan gugatan praperadilan jilid II itu, Ronny menyebut kalau pihaknya telah menyiapkan beberapa bukti tambahan dan saksi-saksi untuk melawan KPK.

    “Di persidangan praperadilan yang akan datang, tanggal 3 Maret. Kami sudah susun permohonannya dan kami sudah siapkan bukti-buktinya dan begitupun ahli dan saksinya,” tandas dia.

    Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, dirinya akan memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (20/2/2024) besok.

    Diketahui, perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan oleh Hasto masih terus bergulir setelah Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan tidak menerima gugatan praperadilan kubu Hasto.

    “Terkait dengan besok karena PDI Perjuangan itu ditanamkan suatu kedisiplinan untuk taat pada hukum maka besok saya akan hadir memenuhi panggilan dari KPK,” kata Hasto saat ditemui awak media di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Meski dirinya menilai, banyak kejanggalan yang terungkap dalam persidangan praperadilan di PN Jakarta Selatan namun untuk hadir memenuhi panggilan KPK merupakan suatu tanggung jawab.

    Sehingga Hasto secara tegas menyebut, dirinya didampingi oleh jajaran kuasa hukum akan hadir di KPK untuk memberikan keterangan kepada penyidik.

    “Sehingga aspek politiknya kita lihat juga sangat tinggi karena saksi di bawah sumpah itu menyatakan banyak intimidasi yang dilakukan untuk sekadar menyebutkan nama saya,” kata Hasto.

    “Oleh karena itu lah meskipun latar belakangnya seperti itu saya tetap akan hadir ddengan didampingi oleh para penasehat hukum kami,” tandas dia.

    Hasto sedianya dipanggil sebagai tersangka, Senin, 17 Februari. Namun, dia tidak hadir dengan alasan sedang mengajukan permohonan praperadilan yang kedua kali.

    Sidang perdana praperadilan kedua Hasto akan digelar pada Senin, 3 Maret 2025.

    Hasto sempat mengajukan praperadilan yang pertama melawan status tersangka KPK.

    Namun hasilnya praperadilan pertama yang diajukan Hasto tersebut tidak diterima oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto.

    Dalam putusan yang dibacakan pada Kamis, 13 Februari 2025, Djuyamto menyebut praperadilan yang diajukan kubu Hasto kabur dan tidak jelas sehingga tidak dapat diterima.

    “Menyatakan permohonan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima,” kata hakim Djuyamto.

    Putusan praperadilan itu pun memiliki konsekuensi hukum. Status tersangka Hasto Kristiyanto pun kini menjadi sah usai praperadilannya tidak dapat diterima.

    Sebagai informasi, Hasto Kristiyanto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus yang melibatkan buronan eks calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku.

    Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan PAW anggota DPR periode 2019–2024.

    Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

    Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai Rp600 juta.

    Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Donny Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saeful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan.

    Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

    Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan–seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya–untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri.

    Kemudian, pada 6 Juni 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

    Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b dan Pasal 21 atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

    Pada Selasa, 7 Januari 2025, tim penyidik juga sudah menggeledah dua rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Dari sana penyidik menyita alat bukti surat berupa catatan dan barang bukti elektronik.

  • Gerindra: #KaburAjaDulu Enggak Masalah, Ilmu yang Didapat Bisa Dikontribusikan Bagi Bangsa

    Gerindra: #KaburAjaDulu Enggak Masalah, Ilmu yang Didapat Bisa Dikontribusikan Bagi Bangsa

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati menyayangkan adanya pihak-pihak masyarakat yang mendorong untuk bisa ke luar negeri dengan tagar #KaburAjaDulu.

    Padahal, ujarnya, banyak yang mendukung bilamana anak muda Indonesia ingin mencari kesempatan untuk mengembangkan talenta, mencari ilmu dan mendapatkan juga pendapatan di luar negeri.

    Dia berpandangan hal itu tak menjadi masalah, karena juga di Indonesia ada budaya merantau. Akan tetapi, dia pun menyampaikan harapannya agar ilmu yang didapat bisa dikontribusikan bagi Tanah Air.

    “Tentu harapannya setelah bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar, ilmu yang mereka dapatkan bisa digunakan untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Legislator Gerindra ini menegaskan banyak anak-anak muda dan wakil-wakil rakyat yang ada di DPR, tidak menolak atau bahkan menghambat anak-anak muda untuk bisa ke luar negeri. 

    Dilanjutkan Saras, sapaan akrabnya, mungkin tagar tersebut perlu diubah dari #KaburAjaDulu menjadi #MerantauAjaDulu. Ini dia ungkapkan karena pernah mendengar dari Wakil Gubernur Terpilih Jawa Timur, Emil Dardak.

    “Yang di mana enggak masalah selama kita bisa mendapatkan ilmu dan berkontribusi pada saat nanti pulang lagi ke bangsa dan negara,” tandasnya.

    Sementara itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengakui dirinya belum membaca soal tagar #KaburAjaDulu. Akan tetapi, dia yakin mahasiswa yang belajar di luar negeri memiliki jiwa patriotisme dan cinta Tanah Air yang tinggi.

    “Kekangenan orang Indonesia itu pasti, pulang kampung dan pasti kangen terhadap makanan dan suasana Indonesia dan kangen terhadap upaya yang untuk mengabdi terhadap masyarakat Indonesia,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

  • Komisi VII dalami hasil kunjungan kerja spesifik ke TVRI-RRI-ANTARA

    Komisi VII dalami hasil kunjungan kerja spesifik ke TVRI-RRI-ANTARA

    hasil keterangan yang disampaikan oleh pegawai-pegawai dari tiga lembaga tersebut menjalankan hasil rapat dengar pendapat di Jakarta karena tidak ada yang di-PHK maupun dirumahkan

    Medan (ANTARA) – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan mendalami hasil kunjungan kerja spesifik yang melakukan peninjauan ke Lembaga Penyiaran TVRI, RRI dan Perum LKBN ANTARA.

    Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Daulay mengatakan bahwa hasil rapat kerja spesifik tersebut terlebih dahulu akan dikonsolidasikan, mengingat kunjungan kerja dilakukan di tiga provinsi.

    “Tentu nanti pada saat kita rapat ini akan dikonsolidasikan. Ini-kan ada tiga provinsi yang dikunjungi, nanti ketiga provinsi ini akan ditanya satu-satu bagaimana hasilnya,” ujar Saleh Daulay pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI di Sumut, di Medan, Rabu.

    Dari hasil konsolidasi tersebut, dia mengatakan jika masih menemukan keluhan dari kebijakan efisiensi anggaran, maka tidak menutup kemungkinan akan kembali menggelar rapat dengar pendapat dengan tiga lembaga tersebut.

    Namun, kata dia, jika tidak menemukan keluhan, maka kebijakan efisiensi anggaran di tiga lembaga tersebut dapat berjalan lancar sehingga persoalan itu dianggap selesai.

    “Sehingga kesimpulan rapat yang sudah pernah diambil DPR itu bisa dijalankan dengan baik. Tidak ada kendala apapun,” kata dia.

    Kendati demikian, Ketua Tim kunjungan kerja spesifik di Sumut itu menegaskan akan meningkatkan pengawasan serta melakukan berbagai upaya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari kebijakan pemerintah pusat tersebut.

    “Efisiensi tetap berjalan dalam konteks menyukseskan program pemerintah, tetapi sampai mengorbankan karyawan,” katanya.

    Dalam kunjungan di Sumut, Daulay yang didampingi sejumlah Anggota Komisi VII lainnya berkesempatan untuk berdialog langsung dengan pegawai dari tiga lembaga tersebut.

    Dia menyebut bahwa hasil keterangan yang disampaikan oleh pegawai-pegawai dari tiga lembaga tersebut menjalankan hasil rapat dengar pendapat di Jakarta karena tidak ada yang di-PHK maupun dirumahkan.

    “Harapan kami ini terjadi di seluruh Indonesia.Jadi kalau terjadi di seluruh Indonesia, persoalan efisiensi dengan merumahkan karyawan tidak ada,” ujarnya.

    Dalam kunjungan tersebut juga Saleh Daulay didampingi sejumlah Anggota Komisi VII DPR RI lainnya seperti Bane Raja Manalu, Eric Hermawan Rycko Menoza (anggota) dan Rahmawati, Jamal Mirdad, Erna Sari Dewi, Achmad Daeng Sere, Kaisar Au Hanifah, dan Dina Lorenza Audria.

    Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025