Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Pasar respon positif data keyakinan konsumen, IHSG berpotensi menguat

    Pasar respon positif data keyakinan konsumen, IHSG berpotensi menguat

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim memproyeksikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan bergerak menguat pada perdagangan Selasa, dengan sentimen akan berasal dari tingkat domestik maupun global.

    Sentimen akan berasal dari pelaku pasar yang merespon positif menguatnya data Indeks keyakinan konsumen (IKK) domestik, serta potensi berakhirnya government shutdown Amerika Serikat (AS).

    “Dalam jangka pendek diperkirakan berpotensi terjadi minor pullback akibat profit taking. Namun, selama IHSG mampu bertahan di atas 8.300-8.340, diperkirakan kondisi bullish IHSG masih akan berlanjut,” ujar Ratna dalam kajiannya di Jakarta, Selasa

    Dari dalam negeri, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menguat ke level 121,2 pada Oktober 2025 dari sebelumnya di level 115 pada September 2025, atau level tertinggi sejak April 2025.

    “Kenaikan ini mengindikasikan masyarakat lebih optimis dengan kondisi ekonomi saat ini dan masa depan,” ujar Ratna

    Dari mancanegara, Senat AS mencapai kesepakatan untuk mengakhiri government shutdown yang telah berlangsung selama 40 hari, yang merupakan shutdown terlama sepanjang sejarah AS.

    Kesepakatan terjadi setelah Partai Demokrat dan Partai Republik menyetujui paket pendanaan sementara untuk membuka kembali pemerintahan hingga Januari 2026, dengan syarat akan dilakukan pemungutan suara mengenai perpanjangan subsidi kesehatan sebelum Desember 2025.

    Namun demikian, kesepakatan harus disetujui mayoritas sebesar 60 persen suara, kemudian disetujui oleh DPR AS dan ditandatangani oleh Presiden Trump.

    Ratna mengatakan prospek berakhirnya shutdown mendorong optimisme investor, karena shutdown yang berkepanjangan telah mengganggu aktivitas ekonomi terutama di sektor-sektor utama seperti perjalanan udara.

    “Investor juga khawatir akan dampak shutdown terhadap ekonomi dan pasar tenaga kerja. Berakhirnya shutdown akan memperbarui rilis data ekonomi termasuk laporan pekerjaan bulanan yang telah tertunda,” ujar Ratna.

    Dari kawasan Asia, China telah mencabut sejumlah pembatasan ekspor mineral penting dan material tanah jarang ke AS, sebagai tanda bahwa kesepakatan dagang dengan AS masih berlaku.

    Dari kawasan Eropa, Inggris akan merilis data unemployment rate periode September 2025 yang diperkirakan naik ke level 4,9 persen dari sebelumnya 4,8 persen pada Agustus 2025. Dari Jerman akan dirilis data ZEW Economic Sentiment Index periode November 2025 yang diperkirakan naik pada level 42,5 dari 39,3 pada Oktober 2025

    Pada perdagangan Senin (10/11), bursa saham Eropa ditutup kompak menguat, diantaranya Euro Stoxx 50 menguat 1,71 persen, indeks FTSE 100 Inggris menguat 1,08 persen, indeks DAX Jerman menguat 1,65 persen, serta indeks CAC Prancis menguat 1,32 persen.

    Bursa saham AS di Wall Street juga kompak menguat pada perdagangan Senin (10/11), diantaranya Indeks Dow Jones Industrial Average menguat 0,81 persen ditutup di level 47.36860, indeks S&P 500 menguat 1,54 persen ke level 6.832,51, indeks Nasdaq Composite menguat 2,20 persen dan ditutup di level 25.611,75.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina Kejar Merger 3 Subholding Migas Rampung 1 Januari 2026

    Pertamina Kejar Merger 3 Subholding Migas Rampung 1 Januari 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menargetkan penggabungan atau merger tiga subholding hilir migas dapat rampung pada 1 Januari 2026. Adapun, ketiga subholding itu yakni PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS).

    Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri membidik merger tiga anak usaha Pertamina, yakni PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS) rampung pada 1 Januari 2026.

    “Kita sih kejarnya mudah-mudahan per 1 Januari 2026 sudah terlaksana [merger] gitu,” ujar Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, dikutip dari Antara, Selasa (11/11/2025).

    Simon menyampaikan rencana merger tiga anak usaha tersebut sudah sampai di tahap finalisasi dan akan dilaporkan ke Badan Pengelola Investasi Danantara. Pelaporan ke Danantara, tutur Simon, bertujuan untuk memperoleh persetujuan.

    Berdasarkan catatan Bisnis, rencana penggabungan ketiga anak usaha itu pertama kali Simon sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN di Jakarta, Kamis (11/9).

    Langkah konsolidasi ini tak lepas dari tantangan global, seperti penurunan harga hingga permintaan minyak dunia, yang menekan kinerja subholding perseroan. Sebagai contohnya yang dialami PT Kilang Pertamina Internasional (KPI).

    Diberitakan sebelumnya, Simon mengungkapkan bahwa margin bisnis kilang makin kecil seiring turunnya permintaan, sementara kapasitas produksi kilang global meningkat.

    “Dengan marginnya semakin kecil, tentunya secara keseluruhan, secara konsolidasi kan akan berpengaruh kurang baik ke bottom line perusahaan. Dengan demikian, supaya lebih efektif memang ada beberapa kajian di kita untuk menggabungkan antara kilang, PIS, dan PPN,” ujar Simon, Kamis (11/9/2025).

    Simon juga mengatakan bahwa langkah ini juga sebagai upaya penyelarasan strategi bisnis dengan pemegang saham baru, BPI Danantara.

    “Dulu kan gini, dulu kan kita satu ini juga ya, antara hulu hilir, kemudian kita melakukan saat itu subholding, holdingisasi supaya bergerak lebih hijau. Tetapi sebagai organisasi, sebagai institusi yang tentunya terus berkembang, kita harus menyesuaikan juga perkembangan situasi,” kata Simon.

  • Senat AS Loloskan UU untuk Akhiri Shutdown, Trump Siap Intervensi

    Senat AS Loloskan UU untuk Akhiri Shutdown, Trump Siap Intervensi

    Bisnis.com, JAKARTA – Senat Amerika Serikat (AS) meloloskan langkah awal untuk membuka kembali pemerintahan federal setelah shutdown selama 40 hari, yang membuat ribuan pegawai negeri dirumahkan, menunda bantuan pangan, dan mengganggu jadwal penerbangan di seluruh negeri.

    Pada Minggu (9/11) Senat akhirnya menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang sebelumnya telah disahkan oleh DPR.

    RUU tersebut akan diubah untuk mendanai pemerintahan hingga 30 Januari 2026 serta mencakup tiga rancangan anggaran tahunan penuh.

    Jika RUU hasil amandemen ini disetujui oleh Senat, langkah selanjutnya adalah pengesahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) sebelum dikirim ke Presiden Donald Trump untuk ditandatangani. Proses tersebut diperkirakan memakan waktu beberapa hari.

    Kesepakatan dicapai setelah sejumlah senator Demokrat yang menolak kebijakan partainya sepakat dengan Partai Republik untuk menggelar pemungutan suara pada Desember mendatang terkait perpanjangan subsidi dalam program Affordable Care Act (ACA).

    Subsidi ini membantu warga berpenghasilan rendah membayar asuransi kesehatan swasta dan akan berakhir pada akhir tahun.

    RUU tersebut lolos dengan perbandingan suara 60:40, jumlah minimum untuk menghindari filibuster (memperpanjang perdebatan) di Senat.

    “Sepertinya kita sudah sangat dekat dengan berakhirnya shutdown ini,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih sebelum voting senat berlangsung.

    RUU ini juga melarang lembaga-lembaga federal memecat pegawai hingga 30 Januari 2026, yang menjadi kemenangan bagi serikat pekerja pegawai negeri dan pendukung mereka, sekaligus menghentikan upaya pemerintahan Trump untuk mengurangi jumlah pegawai federal.

    Reuters melaporkan, terdapat sekitar 2,2 juta pegawai sipil pemerintah federal, dan sekitar 300.000 di antaranya diperkirakan akan keluar hingga akhir tahun karena efisiensi Trump.

    Selain itu, RUU ini juga mencakup pembayaran gaji tertunda (back pay) bagi seluruh pegawai federal, termasuk anggota militer, petugas patroli perbatasan, serta pengatur lalu lintas udara.

    Ketika Senat kembali bersidang pada Senin, para pemimpin Partai Republik berupaya mencapai kesepakatan bipartisan agar proses pengesahan dapat dipercepat.

    Jika tidak tercapai, pemungutan suara akhir baru bisa dilakukan pada akhir pekan mendatang, yang berpotensi memperpanjang shutdown.

    “Ini hasil pemungutan suara yang baik,” ujar John Thune, Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik. Semoga besok kami bisa menyiapkan langkah selanjutnya dengan kerja sama dari kedua pihak.”

    Kesepakatan hari Minggu ini dimediasi oleh senator Demokrat Maggie Hassan dan Jeanne Shaheen dari New Hampshire serta senator independen Angus King dari Maine.

    “Selama lebih dari sebulan saya menegaskan bahwa prioritas saya adalah membuka kembali pemerintahan dan memperpanjang kredit pajak ACA. Inilah jalan terbaik untuk mencapai kedua tujuan tersebut,” kata Shaheen dalam unggahannya di platform X.

    Namun, Chuck Schumer, Pemimpin Minoritas Senat dari Partai Demokrat, memilih menolak RUU tersebut. Beberapa anggota Demokrat lain juga menunjukkan ketidakpuasan terhadap kesepakatan ini.

    Anggota DPR Ro Khanna bahkan menulis di X:

    “Senator Schumer sudah tidak efektif dan seharusnya diganti. Jika tidak bisa memperjuangkan agar premi kesehatan tidak melonjak, lalu apa yang diperjuangkan?”

    Shutdown yang telah berlangsung selama 40 hari ini telah memengaruhi layanan publik penting seperti bantuan pangan, taman nasional, dan perjalanan udara.

    Kekurangan staf pengatur lalu lintas udara juga menimbulkan kekhawatiran mengganggu perjalanan musim liburan Thanksgiving akhir November ini.

    Senator Thom Tillis dari Partai Republik mengatakan tekanan ekonomi dan sosial akibat penutupan mendorong kedua pihak untuk segera mencapai kesepakatan.

    “Tensi mulai menurun, tekanan meningkat, dan akhirnya semuanya terlihat mulai menyatu,” ujar Tillis sesuai yang dilansir dari Reuters.

    Penasihat ekonomi Gedung Putih Kevin Hassett memperingatkan bahwa jika pemerintahan tetap tertutup lebih lama, pertumbuhan ekonomi AS bisa berbalik negatif pada kuartal keempat, terutama bila sektor penerbangan belum pulih menjelang Thanksgiving pada 27 November.

    Sementara itu, Trump kembali menegaskan keinginannya mengganti subsidi ACA dengan pembayaran langsung kepada individu. Ia menyebut subsidi tersebut sebagai “keuntungan besar bagi perusahaan asuransi dan bencana bagi rakyat Amerika.”

    Trump menulis di platform Truth Social:

    “Saya siap bekerja sama dengan kedua partai untuk menyelesaikan masalah ini setelah pemerintah dibuka kembali.”

    Para ahli memperkirakan premi asuransi kesehatan dalam program ACA tahun 2026 dapat meningkat dua kali lipat jika subsidi era pandemi tidak diperpanjang.

    Masa pendaftaran program ACA akan berlangsung hingga 15 Januari 2026, memberi waktu bagi Kongres untuk memperpanjang dukungan bagi tahun berikutnya. (Stefanus Bintang Agni)

  • 7 Dan Terjadi Lagi, Korupsi Jual-Beli Jabatan yang Makin Berani… Nasional

    7 Dan Terjadi Lagi, Korupsi Jual-Beli Jabatan yang Makin Berani… Nasional

    Dan Terjadi Lagi, Korupsi Jual-Beli Jabatan yang Makin Berani…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kasus jual beli jabatan di pemerintah daerah kembali terungkap setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (7/11/2025).
    Sugiri ditangkap bersama tiga orang lainnya, salah satunya adalah Sekretaris Daerah Ponorogo, Agus Pramono yang diketahui telah menjabat selama 13 tahun.
    Sugiri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Minggu (9/11/2025) setelah diciduk dalam aksi ketiga pengambilan uang suap jual beli jabatan untuk Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo.
    KPK menduga Sugiri menyalahgunakan kewenangannya untuk mengatur jabatan di lingkungan RSUD.
    Kasus ini bermula pada awal 2025 ketika Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD Harjono Ponorogo mendapatkan informasi bahwa dirinya akan diganti oleh Sugiri.
    Untuk mempertahankan posisinya, Yunus langsung berkoordinasi dengan Agus Pramono selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada Sugiri Sancoko.
    Suap pertama kemudian diberikan Yunus pada Sugiri melalui ajudannya sebesar Rp 400 juta. Dilakukan bertahap, pada periode berikutnya Yunus kembali setor duit Rp 325 juta.
    Selanjutnya, pada November 2025, Yunus kembali menyerahkan uang senilai Rp 500 juta melalui kerabat Sugiri Sancoko.
    Jika dijumlah, total uang yang telah diberikan Yunus dalam tiga klaster penyerahan uang tersebut mencapai Rp 1,25 miliar, dengan rincian yaitu, untuk Sugiri Sancoko sebesar Rp 900 juta dan Agus Pramono senilai Rp 325 juta.
    Namun dalam penyerahan ketiga ini, belum sempat uang di tangan KPK sudah menciduk Sugiridan kawan-kawan.
    OTT ini dihasilkan dari operasi senyap yang mengetahui Sugiri nagih duit sisa yang dijanjikan untuk posisi Direktur RSUD ke Yunus.
    Yunus kemudian mencairkan uang Rp 500 juta untuk diserahkan kepada Sugiri. Uang itu kini disita KPK sebagai barang bukti OTT.
    Selain jual beli jabatan, KPK juga menemukan dugaan suap terkait paket pekerjaan di lingkungan RSUD Ponorogo.
    Disebutkan, pada 2024, terdapat proyek pekerjaan RSUD Ponorogo senilai Rp 14 miliar.
    Dari nilai tersebut, Sucipto selaku rekanan RSUD Harjono memberikan fee kepada Yunus sebesar 10 persen atau sekitar Rp 1,4 miliar.
    Tak berhenti di situ, KPK juga menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp 225 dari Yunus pada periode 2023-2025 dan uang Rp 75 juta dari pihak swasta.
    Atas perbuatannya, Sugiri dan Yunus diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    OTT terhadap Sugiri ini menambah panjang daftar kasus korupsi bermodus jual-beli jabatan yang menjerat para kepala daerah.
    Merunut ke belakan, kasus ini pernah terjadi pada 2016 lalu, Bupati Klaten Sri Hartini juga diciduk atas  dugaan jual-beli jabatan.
    Praktik jual beli jabatan yang disebut dengan “uang syukuran” itu melibatkan Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Klaten, Suramlan.
    Tahun 2017, kasus jual beli jabatan kembali mencuat. Kali itu giliran Bupati Nganjuk Taufiqquramhan yang ditetapkan sebagai tersangka karena menerima suap sebesar Rp 298 juta.
    Bupati Nganjuk periode 2013-2018 tersebut ditangkap dalam operasi tangkap tangan pada 25 Oktober 2025 di sebuah hotel di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Hotel ini disebut sebagai tempat serah terima uang.
    Tahun berganti kasus serupa kembali terjadi, kali ini Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko yang diciduk KPK di Stasiun Balapan, Solo, Jawa Tengah, pada 3 Februari 2018.
    Ia menerima suap dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Inna Silestyanti yang disebut memberikan suap sebesar 9.500 dolar AS yang disita sebagai barang bukti.
    Uang ini disebut sebagai upaya suap agar Nyono menetapkan Inna sebagai Kadis Kesehatan definitif setelah menjabat sebagai pelaksana tugas.
    Seperti tradisi tahunan, KPK juga menjaring kepala daerah yang terjerat kasus jual beli jabatan pada 2019. Saat itu yang terjaring adalah Bupati Kudus, Muhammad Tamzil.
    Saat itu, KPK menduga akan terjadi transaksi suap terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
    Dua tahun berselang, tepatnya 2021, KPK kembali menangkap kepala daerah dengan modus yang sama, jual beli jabatan.
    Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial kini mendapat giliran menggunakan rompi oranye dengan modus yang sama, gratifikasi, suap jual beli jabatan.
    Pada tahun yang sama, ada Bupati Nganjuk lagi yakni Novi Rahman Hidayat yang terjerat korupsi dengan modus yang sama seperti pendahulunya, jual beli jabatan, sebelum KPK menangkap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari karena kasus serupa.
    Pada tahun 2022, KPK juga menciduk dua kepala daerah atas kasus jual beli jabatan, yakni Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo, dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen.
    Dua kasus terakhir, pada 2023 ada Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, dan 2025
    Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko
    .
    Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia Lina Miftah Jannah menilai, penyebab klasik kasus korupsi kepala daerah yang tak ditangani serius oleh pemerintah adalah soal biaya pemilihan kepala daerah (Pilkada).
    Penyebab ini lumrah karena kepala daerah yang mengeluarkan ongkos pilkada begitu besar akan mencari cara agar ongkos yang mereka keluarkan kembali.
    “Sehingga kemudian biaya politik yang besar itu membuat mereka kemudian harus mengembalikan tanda petik uang yang sudah mereka keluarkan untuk memperoleh jabatan ini, itu yang pertama ya,” kata Lina.
    Namun, Lina menekankan bahwa variabel tersebut adalah penyebab secara general.
    Khusus terkait jual beli jabatan, biasanya akan dilakukan oleh para pejabat yang sudah ahli dalam bidang birokrasi.
    Misalnya kasus Ponorogo, melihat status jabatan Sekda yang melampaui presiden dua periode, ada kemungkinan sudah mengetahui celah yang bisa mereka mainkan untuk praktik korupsi.
    “Terhadap mereka yang sudah terlalu lama atas jabatan yang terlalu lama dalam jabatan yang sama atau sejenis, maka mereka sudah tahu celah-celahnya,” ujar Lina.
    Para pejabat yang disebut “kreatif” memanfaatkan celah regulasi dan mulai memberikan bisikan pada kepala daerah untuk memainkan celah tersebut.
    Lina menyoroti berbagai daerah yang terjerat kasus korupsi karena kasus jual beli jabatan ini semakin berani setelah
    Komisi Aparatur Sipil Negara
    (KASN) dibubarkan pemerintah dan DPR melalui Undang-Undang ASN tahun 2023.
    Karena KASN selama ini memiliki tugas untuk mengawasi setiap jabatan ASN agar sesuai dengan sistem merit.
    “Dulu pengawal meritrokrasi kan adalah KASN ya, nah jadi artinya dulu dibuat sebagai lembaga independen yang kemudian bisa mengawal agar tidak terjadi jual-beli jabatan seperti ini. Tapi kan kemudian KASN-nya sudah dibubarkan nih, udah nggak ada lagi, sehingga siapa yang jadi pengawal? Enggak ada lah sekarang,” kata dia.
    Menurut Lina, saat ini hanya masyarakat sipil, media dan akademisi yang bisa mengawasi dari luar terkait praktik jual-beli jabatan tersebut.
    Oleh sebab itu, Lina menilai dosa besar pemerintah saat ini atas perilaku jual-beli jabatan di pemda adalah mematikan lembaga KASN.
    Lina pun sangat mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta agar lembaga serupa KASN dibentuk kembali.
    Urgensi pembentukan lembaga independen yang mengawasi merit sistem ASN ini sangat penting dilakukan, agar proses regenerasi semakin baik dan pelayan publik meningkat.
    “Harus segera. Ada KASN aja dulu, masih ada yang coba-coba nakal gitu kan, apalagi lembaga ini nggak ada?” tandasnya.
    Adapun putusan MK yang dimaksud yakni 121/PUU-XXII/2024 yang dibacakan dalam sidang 16 Oktober 2025.
    Dalam amar putusan tersebut, Ketua MK Suhartoyo mengatakan, Pasal 26 ayat 2 UU ASN 20/2023 yang menghapus keberadaan KASN bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai penerapan pengawasan sistem merit, termasuk penerapan terhadap asas, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN dilakukan oleh suatu lembaga independen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jadi Pahlawan Nasional, Gus Dur dan Syaikhona Kholil Berjasa Besar pada Keagamaan dan Kemanusian

    Jadi Pahlawan Nasional, Gus Dur dan Syaikhona Kholil Berjasa Besar pada Keagamaan dan Kemanusian

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Jazilul Fawaid menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas keputusan pemerintah yang memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-IV RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan KH Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan.

    “Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Gus Dur dan Syaikhona Kholil,” kata Gus Jazil, sapaan akrab Jazilul Fawaid, Senin (10/11/2025).

    Menurut Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu, kedua tokoh tersebut merupakan sosok besar yang memiliki jasa luar biasa bagi bangsa dan negara, khususnya dalam bidang keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan.

    Gus Jazil menilai, momentum pemberian gelar pahlawan ini menjadi pengingat penting bagi generasi muda untuk meneladani perjuangan dan nilai-nilai yang diwariskan oleh dua tokoh besar tersebut.

    “Semoga semangat perjuangan Gus Dur dan Syaikhona Kholil terus menginspirasi generasi penerus dalam menjaga keutuhan NKRI dan menegakkan nilai-nilai kebangsaan,” katanya.

    Wakil Ketua Umum PKB itu menjelaskan, KH Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan merupakan ulama besar dan guru para pendiri Nahdlatul Ulama (NU), termasuk KH Hasyim Asy’ari. Pemikiran dan perjuangan Syaikhona Kholil telah melahirkan generasi ulama dan santri yang berperan penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.

    Sementara itu, Gus Dur dikenal sebagai tokoh pluralisme, demokrasi, dan kemanusiaan yang tak hanya membela umat Islam, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakang agama, suku, maupun golongan.

    “Gus Dur adalah simbol keberanian moral dan teladan dalam memperjuangkan kemanusiaan serta demokrasi. Beliau bukan hanya milik warga Nahdlatul Ulama, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia,” lanjut mantan Wakil Ketua MPR RI tersebut.

    Seperti diberitakan, Presiden Prabowo menganugerahkan gelar pahlawan nasional terhadap 10 tokoh. Selain Syaikhona Kholil dan Gus Dur, ada juga Presiden RI kedua Soeharto, Marsinah, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, dan Rahmah El Yunusiyyah.

    Kemudian Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo, Sultan Muhammad Salahuddin, Tuan Rondahaim Saragih, dan Zainal Abidin Syah dari Provinsi Maluku Utara. [hen/ian]

  • Ternyata Anda Makin Pusing Ngurus Negara

    Ternyata Anda Makin Pusing Ngurus Negara

    GELORA.CO –  Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean menanggapi rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenakan cukai terhadap sejumlah produk, Senin (10/11/2025).

    Kebijakan baru pengenaan cukai itu rencananya akan diterapkan terhadap produk alat makan sekali pakai, popok anak dan tisu basah.

    Ferdinand Hutahaean pun menduga produk lain yang akan dikenakan cukai yakni sabun.

    Ia mencontohkan sabun cuci piring, sabun cuci pakaian hingga sabun mandi atau produk lain yang digunakan masyarakat.

    “Saya pernah berkata purbaya jangan omong besar tunjukkan kinerja, tunjukkan mampu melakukan yang diucapkan,” kata Ferdinand Hutahaean dikutip dari akun instagram pribadinya, Senin (10/11/2025).

    Ia pun mengingat ucapan Purbaya akan menagih utang pajak dari ratusan konglomerat yang mengemplang pajak Rp 60 triliun.

    Dimana, kata Ferdinand Hutahaean, sampai saat ini ucapan Purbaya belum dapat terlaksana.

    “Padahal waktu itu Purbaya mengatakan di akhir september, seminggu. Ini sudah mau dua bulan Purbaya tagih dulu lah, tunjukkan kau berani, jangan hanya omon-omon,” kata Ferdinand.

    Ferdinand pun kembali mengungkit rencana Purbaya yang akan mengenakan cukai terhadap alat makan sekali pakai, popok dan tisu basah.

    “Ternyata anda semakin pusing kan ngurusin negara ini. Saya mengatakan dulu saya orang yang pertama tepuk tangan paling kencang kalau anda bisa melakukan yang anda ucapkan. Tapi sampai hari ini semuanya masih omon-omon saja, kasihan rakyat kan kalau nanti beban bertambah kalau dengan pajak-pajak baru itu,” ucap Ferdinand.

    Rencana Purbaya

    Sementara itu dikutip dari Kompas.com, Kementerian Keuangan tengah mengkaji rencana penambahan popok dan alat makan minum sekali pakai sebagai barang kena cukai (BKC) baru. 

    Kajian ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang rencana strategis sektor kepabeanan dan cukai. 

    Dalam beleid tersebut disebutkan, pemerintah mulai melakukan penyusunan kajian potensi cukai terhadap dua produk tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas sumber penerimaan negara. 

    “Telah dilaksanakan melalui penyusunan kajian potensi BKC berupa diapers dan alat makan dan minum sekali pakai,” tertulis dalam PMK itu, Jumat (7/11/2025). 

    Selain dua produk tersebut, pemerintah juga akan menelaah kemungkinan penerapan cukai terhadap tisu basah.

    Kementerian Keuangan juga menyiapkan langkah perluasan basis penerimaan dari sisi bea keluar, termasuk usulan kenaikan batas atas ekspor kelapa sawit. 

    Dalam kebijakan jangka menengah 2025–2029, pemerintah memasukkan cukai emisi kendaraan bermotor serta produk pangan olahan bernatrium tinggi (P2OB) ke dalam rekomendasi program pengelolaan penerimaan negara. 

    Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, menjelaskan barang kena cukai umumnya memiliki karakteristik konsumsi yang perlu dikendalikan atau diawasi karena berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan. 

    “Prosesnya dimulai dari penyampaian rencana ekstensifikasi cukai ke DPR, penentuan target penerimaan dalam RAPBN bersama DPR, dan penyusunan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pengaturan ekstensifikasi tersebut,” kata Nirwala. 

    Kementerian Keuangan belum menjelaskan alasan rinci pemilihan produk-produk tersebut dalam kajian cukai baru. 

    Namun, secara umum, pengenaan cukai diarahkan untuk menjaga keadilan, keseimbangan, serta efisiensi dalam konsumsi produk yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan lingkungan.

  • Lukai Keadilan, Pengemudi BMW Penabrak Mahasiswa UGM Dihukum Ringan Alasannya karena Harapan Keluarga

    Lukai Keadilan, Pengemudi BMW Penabrak Mahasiswa UGM Dihukum Ringan Alasannya karena Harapan Keluarga

    GELORA.CO – Pelaku yang menabrak mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) bernama Argo Ericko Achfandi hingga tewas, Christiano Pengarapenta Pengidahen Tarigan divonis 14 bulan penjara.

    Pada Kamis (6/11/2025), dalam persidangan yang dipimpin ketua majelis hakim Irma Wahyuningsih, menyatakan Christiano telah memenuhi unsur kelalaian.

    Seperti yang terdapat dalam Pasal 310 ayat 4 Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    “Mengadili, satu, menyatakan Terdakwa Christiano Pengarapenta Pengidahen Tarigan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum,” kata Irma saat membacakan amar putusan di PN Sleman, Kamis (6/11/2025).

    “Dua, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Christiano Pengarapenta Pengidahen Tarigan dengan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan dan denda sebesar Rp 12 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan,” ujar Irma.

    Adapun hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa menyebabkan korban Argo meninggal dunia. 

    Sementara hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan.

    Kemudian, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. 

    Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi. 

    Terdakwa juga dinilai masih muda dan anak harapan keluarga.

    “Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliah, terdakwa merupakan anak harapan keluarga, ortu korban sudah memaafkan terdakwa di depan persidangan, bahwa kecelakaan lalu lintas itu disebabkan kelalaian kedua belah pihak, terdakwa belum pernah dihukum,” ujar Irma.

    Argo Anak Yatim yang Dibesarkan Ibu Sendirian

    Argo meninggal dunia saat berusaha untuk putar arah, pada 24 Mei 2025, sekitar pukul 01.00 WIB. 

    Kala itu Argo ditabrak mobil BMW yang dikemudikan oleh Christiano.

    Akibatnya, sepeda motor Argo langsung terpental, sedangkan mobil BMW oleng ke kanan dan menabrak sebuah mobil yang sedang parkir. 

    Argo mengalami cedera berat di kepala dan meninggal dunia di lokasi kejadian. 

    Ibu dari Argo Ericko Achfandi, Melina, pernah menyampaikan pernyataan menyentuh di hadapan para mahasiswa dan civitas akademi.

    Melina mengisahkan perjuangan panjang membesarkan Argo seorang diri setelah sang suami meninggal dunia.

    “Benar semua bahwa anak pertama saya ini sebelas tahun hidup tanpa figur ayah. Dan sayalah ibunya yang mendidik hingga saat ini,” katanya.

    “Saya bersaksi sebagai ibunya, bahwa Argo adalah anak yang baik, anak yang hebat, dan anak yang memiliki kasih tinggi. Dia semangat, terutama dalam kuliah,” ujarnya.

    “Saya tahu dia orang yang pendiam dan irit bicara, tapi dia mengharumkan dunianya dengan semua kebaikan kepada orang sekitarnya, bahkan banyak orang,” tambah dia.

    Argo Ingin Bahagiakan Ibu dan Adiknya

    Sebagai anak laki-laki tertua di keluarga, Argo tumbuh menyaksikan kerasnya perjuangan sang ibu yang berusaha membesarkan anak-anaknya seorang diri.

    Peristiwa itu menjadi titik balik dalam hidup Argo, yang kemudian memupuk tekadnya untuk berprestasi demi meringankan beban keluarga.

    Argo ingin membahagiakan ibunya juga adiknya yang masih duduk pada sekolah menengah atas (SMA). 

    Sejak SD hingga SMA ia menjadi siswa berprestasi, tak jarang ia meraih peringkat pertama.

    Argo bahkan menjadi lulusan terbaik dengan kategori peraih nilai rapor tertinggi di SMP.

    Saat SMA, ia aktif dalam berbagai organisasi dan kepanitian serta mengikuti berbagai perlombaan.

    Hasilnya, ia diterima di Fakultas Hukum UGM melalui jalur SNBP dan mendapat beasiswa.

    Argo menerima program beasiswa BSI Scholarship. 

    Program beasiswa ini ditujukan bagi pelajar, mahasiswa, dan mahasiswi yang membutuhkan dukungan pendidikan dan ingin berkembang tidak hanya secara akademis, tetapi juga dalam hal karakter dan kepemimpinan.

    Sama Seperti Christian, Argo Juga Ingin Lanjut Kuliah

    Meiliana pernah mengatakan, Argo memiliki keinginan melanjutkan kuliah strata dua (S2) ke luar negeri.

    Niat itu sudah disampaikan Argo kepadanya. 

    Argo, kata dia, kala itu mengatakan hendak mencoba program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dari Kementerian Keuangan.

    Tak cuma keinginan semu, sebelum meninggal dunia Argo ternyata sudah mempersiapkan dirinya.

    Vonis Pelaku Melukai Keadilan

    Anggota Komisi III DPR Abdullah menyebut vonis hukuman 14 bulan penjara terhadap Christiano Tarigan, tidak mencerminkan rasa keadilan publik.

    Menurut Abdullah, vonis ringan terhadap terdakwa Christiano menunjukkan hukum belum menghargai nyawa manusia secara setara.

    Artinya, kata dia, kehilangan nyawa seseorang hanya dibalas dengan hukuman setahun dua bulan, yang bisa membuat rasa keadilan publik terluka.

    “Ini bukan sekadar soal hukum positif, tapi soal moral negara dalam melindungi warganya,” kata Abdullah di Jakarta, Senin (10/11/2025).

    Abdullah menilai vonis tersebut sah secara prosedural, tapi tidak memenuhi aspek keadilan substantif. 

    Menurutnya, putusan itu mencerminkan sistem peradilan masih gagal memberi efek jera bagi pelaku.

    Di sisi lain, dia menyoroti dugaan penggantian pelat nomor kendaraan pelaku sesaat setelah kecelakaan yang menimbulkan persepsi publik bahwa ada upaya mengaburkan fakta hukum.

    Menurut Abdullah, hal itu menambah deretan ketidakadilan dan dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

    “Tindakan sekecil apa pun dalam proses hukum harus dianggap serius. Kalau dugaan manipulasi fakta tidak dituntaskan, publik akan menganggap hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” ujar Abdullah.

  • Kemenperin Soroti Sumber Scrap Metal yang Terpapar Radioaktif di Cikande

    Kemenperin Soroti Sumber Scrap Metal yang Terpapar Radioaktif di Cikande

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyoroti sumber bahan baku scrap metal (besi tua atau logam bekas) yang menjadi pemicu paparan radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di Kawasan Industri Modern Cikande Industrial Estate (MCIE), Serang, Banten. 

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta mengatakan, salah satu sumber radiasi berasal PT Peter Metal Technology (PT PMT) setelah ditemukan radioaktif Cs-137 pada tungku peleburan baja milik PT PMT.

    Perlu diketahui, PT PMT merupakan industri peleburan baja yang memanfaatkan scrap baja, untuk memproduksi baja kembali. Namun, Setia menyoroti asal-usul bahan baku scrap baja milik PT PMT, sebab izin impor tidak pernah disetujui oleh Kemenperin.

    “Pertanyaannya, sumber bahan baku yang digunakan ini setelah kami telusuri, PT PMT pernah mengajukan importasi scrap, tapi tidak pernah disetujui oleh Kemenperin,” ujar Setia saat RDP dengan Komisi VII DPR, Senin (10/11/2025).

    Setia pun memperkirakan terdapat dua kemungkinan asal bahan baku scrap baja yang digunakan oleh PT PMT, yakni berasal dari pemasok domestik atau dari pihak yang memiliki izin impor scrap. Kendati demikian, dia menegaskan bahwa scrap hasil impor tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan kembali.

    “Kalau suppliernya dari dalam negeri, kemungkinan adalah baja atau bekas peralatan medis yang punya kemungkinan untuk memberikan kontaminan pada saat peleburan,” jelasnya.

    Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini aparat penegak hukum tengah menginvestigasi lebih lanjut untuk menelusuri siapa pelaku pemasok scrap baja terhadap PT PMT dan cara perseroan mendapatkan bahan baku scrap tersebut.

    Adapun, insiden paparan radioaktif di kawasan industri Cikande, Serang, berawal dari temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (Food and Drug Administration/FDA) terkait kandungan Cs-137 dalam produk udang beku impor asal Indonesia.

    Dalam pernyataannya pada Selasa (19/8/2025), FDA menyebut bahwa unsur radioaktif tersebut terdeteksi pada produk udang beku olahan milik PT Bahari Makmur Sejati. 

    Temuan itu pertama kali diketahui setelah Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (U.S. Customs and Border Protection/CBP) mendeteksi adanya kontaminasi Cs-137 di sejumlah kontainer pengiriman di empat pelabuhan, yakni Los Angeles, Houston, Savannah, dan Miami.

    Menindaklanjuti laporan tersebut, pemerintah Indonesia melalui tim satuan tugas (satgas) melakukan lokalisasi area terdampak serta pengetatan pergerakan keluar-masuk di Kawasan Industri Modern Cikande Industrial Estate (MCIE). Selain itu, upaya dekontaminasi dilakukan secara bertahap guna memastikan tidak terjadi perluasan paparan radioaktif ke lingkungan sekitar.

    Tak hanya itu, pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara pemberian rekomendasi impor scrap metal atau besi tua melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

  • DPR Pastikan RUU Redenominasi Rupiah Masih Butuh Waktu Lama sebelum Disahkan

    DPR Pastikan RUU Redenominasi Rupiah Masih Butuh Waktu Lama sebelum Disahkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah atau Redenominasi Rupiah sudah masuk ke dalam daftar panjang atau long list Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Artinya, payung hukum itu tidak akan disahkan dalam waktu dekat. 

    Untuk diketahui, pengusulan RUU tersebut masuk ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2025—2029. RUU tersebut menjadi inisiatif Kemenkeu atas usulan Bank Indonesia (BI), dan ditargetkan lolos menjadi UU pada 2027. 

    Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal irit bicara soal RUU tersebut. Dia mengatakan RUU itu masih dalam long list Prolegnas usulan pemerintah, belum masuk ke daftar Prolegnas Prioritas. 

    Politisi Partai Gerindra itu juga enggan mengungkap apabila nantinya parlemen akan memberikan dukungan kepada upaya pemerintah dalam mengubah harga rupiah itu. 

    “Terlalu jauh. Diusulkan saja belum. Engga perlu spekulasi lah,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (10/11/2025). 

    Lebih jauh, Anggota Komisi XI DPR Martin Manurung menjelaskan bahwa apabila pemerintah menargetkan RUU itu diselesaikan pada 2027, maka biasanya baru akan diusulkan secara resmi untuk menjadi Prolegnas Prioritas pada 2026.

    Martin, yang juga menjabat Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR menerangkan, bahwa secara teknis RUU itu biasanya baru akan dibicarakan pada 2026 apabila ingin dituntaskan pada 2027. Sebab, long list Prolegnas disusun sampai dengan 2029.

    Pemerintah dan Baleg DPR setiap tahunnya akan melakukan rapat bersama untuk menentukan apa saja RUU yang akan menjadi prioritas untuk dibahas pada tahun tersebut.

    “Kalau menurut saya, dari sisi teknis, kalau mau [tuntas] 2027, ya itu nanti saja pas rapat [tahunan dengan pemerintah] ngapain sekarang? Itu kan nanti bisa menimbulkan ketidakpastian, karena untuk melakukan redenominasi perlu banyak syarat-syarat secara teknis. Pertumbuhan ekonomi sudah harus bagus, inflasinya harus terkendali, pemerintahnya juga harus highly credible dari sisi kebijakan ekonomi,” terang Martin secara terpisah kepada Bisnis.

    Martin menyampaikan bahwa pemerintah perlu menjaga kepastian dan stabilitas dalam mengusulkan rencana redenominasi rupiah itu. Dia memastikan ada berbagai proses yang harus dijalani sebelum RUU disahkan dalam rapat paripurna.

    Politisi Partai Nasdem itu menjelaskan, RUU yang ingin dibahas harus masuk ke dalam Prolegnas. Nantinya, pemerintah dan Baleg DPR akan menyepakati apabila RUU tertentu akan ditetapkan sebagai prioritas, maupun menjadi usulan DPR atau pemerintah. 

    “Apakah itu menjadi usulan Komisi XI DPR, pemerintah atau baleg bisa saja kan? Artinya masih jauh,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, upaya redenominasi rupiah adalah langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional.

    Prosesnya nanti direncanakan secara matang dan melibatkan koordinasi erat antarseluruh pemangku kepentingan. Saat ini, RUU itu telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Tahun 2025—2029.

    “Selanjutnya, Bank Indonesia bersama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat akan terus melakukan pembahasan mengenai proses redenominasi,” terang Ramdan melalui siaran pers, Senin (10/11/2025).

    Berdasarkan Renstra Kemenkeu 2025—2029 yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025, urgensi pembentukan RUU Redenominasi Rupiah yakni di antaranya efisiensi perekonomian dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional.

    Kemudian, urgensi lainnya adalah untuk menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah.

    “RUU tentang Perubahan Harga Rupiah [Redenominasi] merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada tahun 2027,” dikutip dari PMK yang diteken Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa itu pada Oktober 2025 lalu. 

  • RI Ternyata Masih Impor Air Minum Kemasan (AMDK), Segini Nilainya

    RI Ternyata Masih Impor Air Minum Kemasan (AMDK), Segini Nilainya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan bahwa kondisi industri air minum dalam kemasan (AMDK) cukup baik. Hal ini tercermin dari ekspor AMDK yang membukukan surplus US$16,85 juta sepanjang Januari hingga Agustus 2025.

    Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika menyampaikan bahwa kinerja produsen AMDK dalam negeri terbilang baik apabila menilik nilai surplus tersebut dan neraca perdagangan 2024 yang mencatatkan nilai US$19,46 juta.

    “Kinerja perdagangan air minum ini cukup bagus juga. Neraca kita US$19,46 juta, impornya ini tidak banyak, kita ekspornya cukup signifikan,” kata Putu dalam rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin (10/11/2025).

    Terkait nilai impor air minum, Kemenperin mencatat nilainya mencapai US$4,13 juta sepanjang awal tahun hingga bulan kedelapan tahun ini.

    Sementara itu, terdapat 707 pabrik AMDK yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan sebagian besar berlokasi di Pulau Jawa atau setara dengan 54%.

    Keseluruhan pabrik tersebut, menurutnya, memiliki kapasitas total air sebesar 47 miliar liter per tahun, dengan utilisasi sebesar 71,62% pada tahun lalu.

    Putu lantas menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong industri di Tanah Air, termasuk AMDK untu terus mendorong peningkatan produksi.

    “Peningkatan produktivitas ini melalui digitalisasi kita lakukan, dan juga beberapa industri yang skalanya tidak besar ini kita dorong ke peningkatan produksi dan kualitasnya,” ujarnya.

    Adapun, Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kemenperin dan delapan perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) terkait standarisasi bahan baku AMDK pada hari ini, Senin (10/11/2025).

    Delapan perusahaan tersebut antara lain PT Tirta Investama selaku produsen Aqua, PT Sariguna Primatirta Tbk. atau Tanobel (CLEO), PT Tirta Fresindo Jaya (Le Minerale), PT Super Wahana Tehno (Pristine), PT Panfila Indosari (RON 88), PT Amidis Tirta Mulia (Amidis), PT Muawanah Al Ma’soem (Al Ma’soem), dan PT Jaya Lestari Sejahtera (Le Yasmin).

    Komisi VII DPR RI juga akan membentuk panitia kerja (panja) untuk menangani rekomendasi kebijakan industri AMDK. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty usai pertemuan tersebut.

    “Komisi VII akan membentuk panja tentang industri AMDK guna merumuskan rekomendasi kebijakan mengenai perbaikan tata kelola industri AMDK,” kata Evita.