Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Penegasan efisiensi tak berdampak pada sektor pendidikan

    Penegasan efisiensi tak berdampak pada sektor pendidikan

    Sumber foto: https:/linkcuts.org/wf9owpdj/elshinta.com.

    Prabowo ganti Mendiktisaintek, Pakar: Penegasan efisiensi tak berdampak pada sektor pendidikan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 20:56 WIB

    Elshinta.com – Mendiktisainten Satryo Soemantri Brodjonegoro diganti hari ini oleh Presiden Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan mengapresiasi hal ini sebagai respons Prabowo terhadap pejabat salah kaprah dengan kebijakan efisiensi Presiden.

    Digantinya menteri tersebut sekaligus penegasan bahwa kebijakan itu tidak berdampak pada sektor pendidikan. Sebab, pernyataan Satryo dalam rapat dengan Komisi X DPR adalah efisiensi anggaran akan berdampak pada naiknya UKT mahasiswa. Hal ini kemudian menimbulkan kontroversi di masyarakat termasuk mahasiswa.

    “Menurut saya, Prabowo pasti marah karena harusnya pesan efisiensi itu bisa disampaikan dengan baik oleh para menterinya, yaitu seperti dana dana yang terkait perjalanan dinas, ATK, FGD, dan lain-lain, dan tidak terkait dengan biaya kuliah atau belanja pegawai,” kata Iwan kepada wartawan, Rabu (19/2).

    Selain hal itu, ia memandang faktor lain yang membuat Prabowo memutuskan mengganti Satryo adalah terkait aksi protes pegawai Kemendikbudristek di Januari 2025. Satryo didemo ASN kementeriannya atas dugaan kesewenang-wenangan.

    “Mendikti Saintek juga membuat gaduh dan heboh setelah didemo oleh pegawainya karena dianggap semena-mena memecat dan memaki bawahannya. Jadi, menurut saya, menteri seperti ini memang pantas diganti,” tegas Iwan.

    Iwan menyebut reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Ia yakin, Prabowo telah melakukan monitoring serta evaluasi kepada para bawahannya, sehingga muncul keputusan untuk mereshuffle Satryo.

    “Karena memang, Mendikti Ristek ini saya melihat memang masuk pada kategori yang harus segera direshuffle, langkah Pak Prabowo ini saya kira sudah tepat. Kalau tidak, akan menghambat kinerja dan visi presiden,” kata Iwan.

    Sumber : Elshinta.Com

  • MPR Minta Mendiktisaintek Baru Langsung Tancap Gas

    MPR Minta Mendiktisaintek Baru Langsung Tancap Gas

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani meminta kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto, Brian Yuliarto untuk segera melakukan penyesuaian diri di kementeriannya. Menurut Muzani, tidak ada waktu transisi lagi, tetapi mulai bekerja secara maksimal.

    “Terhadap menteri yang baru, kami harapkan segera menyesuaikan diri karena tidak ada lagi waktu untuk transisi dan penyesuaian-penyesuaian,” ujar Muzani di gedung DPR/MPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Muzani mengingatkan Kemendiktisaintek merupakan salah satu kementerian yang penting sehingga perlu kerja keras untuk memastikan perguruan tinggi lebih baik, kompetitif, dan berkualitas.

    “Secepatnya untuk melakukan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehingga penyelenggaran pendidikan tinggi kita bisa lebih baik lagi,” imbuh Muzani kepada Mendiktisaintek Brian Yuliarto.

    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra tersebut mengaku tidak mengetahui alasan pasti Presiden Prabowo melakukan reshuffle terhadap Mendiktisaintek sebelumnya Satryo Soemantri Brodjonegoro. Menurut dia, hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden Prabowo dengan tujuan memperbaiki kinerja kabinet.

    “Saya tidak tahu persis apa yang menyebabkan seseorang kemudian dirotasi dan diganti, apa yang menyebabkan seseorang itu dipilih kemudian diangkat menjadi pembantu dan menjadi menteri. Tetapi yang pasti seluruhnya adalah kewenangan presiden dan kami menghormati sepenuhnya atas semua ikhtiar dan upaya yang dilakukan oleh presiden,” jelas dia.

    “Yang pasti semua yang dilakukan oleh presiden adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja beliau,” pungkas Muzani menambahkan.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik Brian Yuliarto menjadi mendiktisaintek, menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro. Brian adalah Guru Besar di Fakultas Teknologi Industri (FTI) Institut Teknologi Bandung (ITB). Dia merupakan salah satu ilmuwan terkemuka di Indonesia yang berkontribusi besar dalam bidang nanoteknologi yang telah banyak melakukan penelitian dan inovasi yang berdampak luas.

  • DPR RI Nilai Tren KaburAjaDulu sebagai Otokritik untuk Pemerintah, Sementara Luhut Minta Masyarakat Sabar

    DPR RI Nilai Tren KaburAjaDulu sebagai Otokritik untuk Pemerintah, Sementara Luhut Minta Masyarakat Sabar

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris buka suara mengenai tren #KaburAjaDulu yang sedang marak di kalangan anak muda di media sosial, ia meminta momen ini menjadi otokritik bagi pemerintah.

    Selasa, 18 Februari 2025, saat ditemui di Jakarta, Charles mengatakan bahwa pemerintah seharusnya menanggapi tren ini dengan bijak, bukan dengan asal menuduh orang tidak nasionalis atau bahkan meminta mereka untuk tidak balik lagi.

    Sebelumnya, tidak sedikit menteri yang memberikan respons “sembarangan” mengenai tren ini, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel.

    Menanggapi hal ini, Charles meminta pemerintah untuk melihat tren tersebut sebagai bentuk autokritik atau kritik terhadap diri sendiri. Pemerintah diharapkan dapat melakukan refleksi dan evaluasi atas kinerja pemerintahan yang telah dilakukan, termasuk minimnya lapangan pekerjaan yang menjadi salah satu pemicu utama munculnya tren ini.

    “Bahwa banyak anak muda kita hari ini yang tidak puas dengan berbagai kondisi dalam negeri, yang akhirnya berpengaruh negatif pada pekerjaan atau peluang mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang layak,” ujar Charles.

    Charles kemudian menyampaikan aturan yang tertuang di dalam konstitusi negara yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih pekerjaan dan bekerja, serta berhak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal ini termasuk dalam keinginan untuk bekerja di luar negeri.

    “Jadi, bekerja di luar negeri adalah hak setiap warga negeara demi memajukan kehidupannya. Namun yang terpenting semua prosesnya harus dilakukan sesuai prosedur,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Charles juga menyoroti Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk memberikan kesempatan kepada para WNI yang ingin #KaburAjaDulu dengan membuka peluang kerja yang lebih luas, seperti perawat, tenaga media, tenaga kerja industri, dan lain-lain.

    Ia juga mengingatkan pemerintah bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan penyumbang devisa kedua terbesar bagi negara yaitu sebesar Rp230 triliun per tahun. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mendukung tren ini karena dapat menyongsong perekonomian negara.

    Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasonal (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan cenderung membela kinerja Prabowo yang baru 100 hari menjabat. Ia meminta masyarakat untuk bersabar.

    “Ini kan baru 100 hari, kita dengar. Semua saya pikir, saya pesan nggak usah suruh buru-buru terus bilang puas gak puas, kan baru 100 hari kok. Kantornya aja tadi baru terakhir baru jalan. Saya pikir it’s okay,” ujar Luhut saat ditemui di Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025.

    Pada kesempatan yang sama, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI itu juga turut menyampaikan bahwa pihaknya sudah menarik beberapa anak muda untuk menciptakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

    Pembuatan AI dalam negeri ini akan menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris, tujuannya adalah untuk mendorong ekosistem digitalisasi di Indonesia.

    “Bisa bahasa Inggris dan Indonesia yang penting dengan digitalisasi ini Indonesia bisa menjadi negara yang efisien,” ucapnya.***(Talitha Azalia Nakhwah_UNPAD)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dukung Makan Gratis, Masyarakat Papua Hanya Butuh Sosialisasi

    Dukung Makan Gratis, Masyarakat Papua Hanya Butuh Sosialisasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Muhamadiyah Sorong, Mervin Komber angkat bicara soal demonstrasi para siswa di Papua yang menolak program makan bergizi gratis (MBG).

    Menurut Mervin, masyarakat sebenarnya mendukung program MBG pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, hanya saja kurang sosialisasi sehingga muncul demonstrasi.

    “Saya melihat kurangnya sosialisasi di Papua sehingga para siswa yang melihat selama ini mereka kesulitan biaya pendidikan tetapi bisa makan dengan baik, inilah yang menyebabkan para siswa meminta sebaiknya kami dapatkan pendidikan yang gratis, barulah makan gratis.” ujar Mervin kepada wartawan, Rabu (19/2/2025).

    Menurut Mervin, program MBG yang digagas Presiden Prabowo didukung masyarakat Tanah Papua. Pasalnya, ini adalah program yang sangat mulia dan program ini wajib dilaksanakan di Tanah Papua.

    “Saya tidak melihat adanya penolakan, mereka meminta pendidikan didahulukan barulah MBG, sehingga demonstrasi para siswa memberikan pesan bahwa ada persoalan pendidikan yang harus diselesaikan, ini cara komunikasi siswa yang hendaknya jadi catatan kita bersama,” tandas mantan anggota DPD ini.

    Mervin menilai aspirasi para siswa hendaknya menjadi catatan penting bagi pemerintah pusat dan daerah agar menata ulang sistem pendidikan di Tanah Papua. Pasalnya, biaya pendidikan masih menjadi masalah serius yang harus dipecahkan bersama-sama.

    “Kami berharap dalam program retreat para kepala daerah terutama yang dari tanah Papua, presiden dapat menegaskan program MBG dan terbitkan inpres untuk mengatur kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah agar dapat ditindaklanjuti dan disosialisasikan di daerah,” imbuh Mervin.

    Lebih lanjut Mervin meminta pelaksanaan program MBG di tanah Papua, sebaiknya melibatkan organisasi lokal perempuan di Tanah Papua seperti Wanita Katolik RI (WKRI) dan Persekutuan Wanita GKI, Muslimat NU di Tanah Papua serta organisasi perempuan Papua lainnya.

    “Keterlibatan organisasi perempuan lokal penting agar memudahkan sosialisasi dan pelaksanaan program MBG sehingga bisa diterima oleh para siswa serta agar program MBG tepat sasaran,” pungkas Mervin.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sudah memberikan respons atas demonstrasi sejumlah siswa di Papua menolak program MBG, Senin (17/2/2025).

    Menurut Prasetyo, pemerintah akan memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan di Papua, termasuk perbaikan fasilitas belajar bagi para pelajar di wilayah tersebut.

    “Nanti akan bersama-sama dengan kepala daerah yang baru. Kita mau merumuskan supaya kita akan membantu saudara-saudara kita di Papua mengejar ketertinggalan dari berbagai hal. Fasilitas belajar harus diperbaiki,” ujar Prasetyo di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    “Saudara-saudara kita di Papua harus ditangani dengan hati, dengan rasa sayang. Tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Bukan berarti membeda-bedakan, tetapi memang ada kekhususan yang harus mendapat perhatian penuh,” tutur dia menambahkan.

    Dia menilai, adanya protes siswa Papua terhadap program MBG menunjukkan adanya persoalan pendidikan yang perlu segera diselesaikan. Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga meningkatkan fasilitas pendidikan di Papua.

    Selain fasilitas belajar, pemerintah juga akan memperbaiki layanan kesehatan dan membangun infrastruktur di Papua agar setara dengan daerah lain, terutama Pulau Jawa. Tak hanya itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua juga menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka.

    “Mohon ditunggu, pemerintah sedang bekerja. Kami ingin Papua mendapatkan perhatian penuh agar ketertinggalan bisa dikejar,” pungkas Prasetyo.
     

  • Puan bertemu ketua parlemen Belarusia-Bahrain di sela KTT Ke-15 APA

    Puan bertemu ketua parlemen Belarusia-Bahrain di sela KTT Ke-15 APA

    Hubungan antarparlemen memiliki peran yang sangat penting untuk memfasilitasi kerja sama antarnegara yang lebih kuat.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Belarusia Natalia Koschanova dan Ketua Parlemen Bahrain Ali bin Saleh Al Saleh di sela-sela menghadiri acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-15 Asian Parliamentary Assembly (APA) di Baku, Azerbaijan, Rabu.

    Dalam rilis resmi yang diterima di Jakarta, Rabu, dia meyakini pertemuannya dengan Ketua Dewan Republik Majelis Nasional Republik Belarusia Natalia Koschanova dapat berkontribusi bagi penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Belarusia, termasuk hubungan antarparlemen.

    Puan menilai hubungan bilateral RI-Belarusia yang telah berkembang pesat selama 3 dekade terakhir dapat menjajaki peningkatan di beberapa bidang kerja sama, termasuk kemitraan antarparlemen.

    “Hubungan antarparlemen memiliki peran yang sangat penting untuk memfasilitasi kerja sama antarnegara yang lebih kuat,” ucapnya.

    Menurut dia, dialog DPR RI dan parlemen Belarusia dapat membahas topik terkini terkait tantangan demokrasi dan pelaksanaan pemilu di berbagai negara pada tahun 2024.

    “Negara-negara demokrasi harus mendorong kerja sama internasional lebih luas, dan tidak terjebak pada nasionalisme sempit, kebijakan unilateral,” ujarnya.

    Wakil rakyat ini juga menyinggung pentingnya isu perempuan lantaran Indonesia dan Belarusia sama-sama memiliki ketua parlemen perempuan.

    Ia menilai parlemen Indonesia dan Belarusia yang sama-sama memiliki ketua parlemen perempuan dapat mendiskusikan pula tentang cara memberdayakan perempuan di dunia politik.

    “Kepemimpinan kami berdua, yaitu perempuan sebagai pimpinan parlemen diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak perempuan untuk terjun ke dunia politik,” katanya.

    Puan lantas menyinggung soal kerja sama ekonomi kedua negara. Belarusia diketahui termasuk produsen besar produk olahan susu (dairy product).

    “Indonesia bermaksud mencapai ketahanan pangan, dan memberi pasokan makanan bergizi bagi anak Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan dilengkapi pasokan dairy product dari Belarusia,” tuturnya.

    Menurut dia, Indonesia bisa menjadi hub bagi produk Belarusia memasuki pasar Asia Tenggara. Di sisi lain, Belarusia juga bisa menjadi pintu masuk bagi komoditas Indonesia ke pasar Eropa Timur.

    Puan mendorong hubungan lebih erat antara pihak swasta kedua negara untuk lebih saling mengenal potensi antara Indonesia dan Bahrain.

    “Kita dapat mengadakan promosi bersama untuk peningkatan perdagangan dan investasi, dan saya juga mengundang pihak Bahrain untuk berinvestasi di Indonesia, misalnya untuk sektor energi terbarukan,” kata dia.

    Menurut dia, Indonesia perlu untuk mengeksplorasi peluang kerja sama lain, seperti berinvestasi dengan mendirikan pabrik pengolahan makanan di Bahrain.

    Adapun komoditas ekspor utama Indonesia ke Bahrain, antara lain, kendaraan bermotor, produk kertas, produk kayu, makanan, alas kaki, suku cadang mobil, dan garmen.

    “Saya optimistis bahwa potensi kemitraan ekonomi dapat dikembangkan agar saling menguntungkan rakyat kedua negara,” katanya.

    Puan juga mendorong peningkatan kerja sama di bidang hubungan sosial budaya dan sektor pariwisata, terlebih jumlah wisatawan Bahrain yang mengunjungi Indonesia pada tahun 2024 meningkat 12 persen dari data pada tahun 2023.

    Untuk kerja sama pendidikan, Puan berharap makin lebih berkembang pada masa depan, menyusul beberapa kerja sama antarperguruan tinggi Indonesia dan Bahrain yang sudah berjalan saat ini adalah di bidang pertanian dan ekonomi syariah.

    “Tentu pada masa depan dapat dikembangkan untuk pertukaran dosen dan mahasiswa kedua negara, atau melakukan penelitian bersama,” ucapnya.

    Di sisi lain, dia menyinggung soal warga negara Indonesia (WNI) di Bahrain, yang berjumlah 6.965 orang dan sebagian besar bekerja di sektor informal.

    “Kami juga mencatat bahwa sebagian dari pekerja migran ini adalah korban perdagangan orang (TPPO) sehingga membuat posisi mereka lebih rentan mendapatkan diskriminasi dan tidak mendapatkan perlindungan hukum,” urainya.

    Oleh karena itu, Puan meminta Bahrain untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.

    “Kami ingin mengajak Pemerintah dan Shura Council Bahrain untuk memajukan perlindungan warga Indonesia di Bahrain dan untuk pemberantasan TPPO,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Golkar Sebut Pengesahan RUU Minerba Jadi Kado untuk Rakyat Indonesia

    Golkar Sebut Pengesahan RUU Minerba Jadi Kado untuk Rakyat Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Badan Legislasi (Baleg DPR) dari Fraksi Partai Golkar Firnando Hadityo Ganinduto mengaku bersyukur atas pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau RUU Minerba menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (18/2/2025).

    Menurut Firnando, pengesahan RUU Minerba ini menjadi kado untuk rakyat Indonesia karena memberikan peluang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mengelola tambang.

    “Ini kado buat rakyat saya kira karena melalui UU Minerba ini prinsip keadilan dapat kami hadirkan bagi semuanya. Jadi, bukan hanya para pemilik modal atau korporasi-korporasi besar saja yang bisa kelola tambang Minerba. Masyarakat pun sekarang bisa mengelola,” ujar Firnando kepada wartawan, Rabu (19/2/2025).

    Firnando mengaku sejak awal dirinya ditugaskan di Baleg, fraksinya menginstruksikan untuk senantiasa memperjuangkan kepentingan masyarakat. Termasuk, kata dia, fraksi Golkar memberikan perhatian lebih untuk memperjuangkan masyarakat bisa kelola tambang melalui revisi UU Minerba.

    “Alhamdulillah hasilnya dalam UU Minerba yang baru ini keterlibatan unsur masyarakat, seperti koperasi, UMKM, ormas keagamaan untuk berpartisipasi mengelola tambang minerba dapat kami perjuangkan dan disetujui oleh seluruh fraksi yang ada,” tandas politisi muda Partai Golkar ini.

    Firnando menegaskan, dengan hadirnya UU Minerba yang baru diharapkan ke depan dapat menggenjot roda perekonomian bangsa dan negara.

    “Semoga masyarakat perekonomiannya akan menjadi lebih baik lagi ke depannya dengan adanya UU Minerba ini,” ujar anggota Panja RUU Minerba itu.

    Sementara dalam proses pembahasan di tingkat satu, salah satu poin yang disepakati adalah mekanisme alias skema pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).

    Selain itu, kata dia, juga disepakati pemberian mandat ke BUMN, BUMD, dan swasta untuk membagi keuntungan mengelola tambang ke perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kemandirian layanan pendidikan dan fasilitas perguruan tinggi.

    “Lelang tetap ke BUMN, BUMD atau swasta, namun perguruan tinggi mendapatkan keuntungan. Yang jelas, UU Minerba ini dapat kita katakan sebagai implementasi sila ke-5,” jelas Firnando.

    Diketahui, revisi UU Minerba menjadi usul inisiatif DPR melalui Baleg. Baleg kemudian membentuk panitia kerja untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam RUU Minerba yang diserahkan pemerintah dan DPD pada Rabu, 12 Februari 2025.

    “Saya salah satu anggota panja,” pungkas Firnando dalam menanggapi RUU Minerba.

  • Legislator Golkar Muhamad Nur Purnamasidi Masuk Bursa Ketua Umum IKA-PMII

    Legislator Golkar Muhamad Nur Purnamasidi Masuk Bursa Ketua Umum IKA-PMII

    Jember (beritajatim.com) – Muhamad Nur Purnamasidi, legislator DPR RI dari Partai Golkar, masuk bursa Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII) dalam Musyawarah Nasional VII di Jakarta, 21-23 Februari 2025.

    Purnamasidi mendapatkan dukungan dari IKA-PMII Kabupaten Jember. “Kalau dari rumah sendiri, masa tidak didukung,” kata Sekretaris IKA-PMII Jember Sutrisno, Rabu (19/2/2025).

    Purnamasidi yang akrab disapa Bang Pur memang kader PMII Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember selama kuliah. Pria kelahiran Bekasi, 3 September 1971 tersebut sudah tiga periode menjabat anggota DPR RI sejak 2014.

    “Kami merespons kesiapan kader kami yang sudah mendaftar sebagai calon ketua umum dengan menyampaikan kesiapan Pengurus Cabang IKA-PMII Jember untuk mengawalnya, sampai tahap pemilihan,” kata Sutrisno.

    IKA-PMII siap memperjuangkan Purnamasidi tanpa memandang model pemilihannya. “Apakah melalui pemilihan raya, melalui AHWA, atau musyarakat mufakat, kami siap mengawal dengan kekuatan penuh. Kami mengirimkan dua peserta dan dua peninjau di arena Munas VII,” kata Sutrisno.

    Pengalaman Purnamasidi sebagai anggota DPR RI menjadi modal penting. “Di tingkat nasional, kami anggap beliau layak jadi ketua umum. Calon kami punya kemampuan mengonsolidasikan kekuatan IKA-PMII secara nasional,” kata Sutrisno.

    Purnamasidi dipercaya bisa berdiri di tengah polarisasi IKA-PMII yang memiliki preferensi politik beragam. “Tidak hanya di partai politik, tapi juga di perguruan tinggi, dan sektor swasta,” kata Sutrsino.

    Sutrisno menyadari selama peran IKA-PMII kurang begitu kuat. Oleh sebab itu, Purnamasidi diharapkan mengambil peran strategis di tingkat nasional setelah pergantian kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto. “Kami harus segera menganbil peran strategis, karena banyak sekali kebutuhan kepemimpinan nasional yang harus diisi sahabat-sahabat PMII,” katanya.

    Purnamasidi juga dipercaya mengawal kepemimpinan nasional. “Terlepas dari dinamika yang sekarang terjadi. Harus ada peran IKA-PMII untuk menyelesaikan masalah kebangsaan. Ada hal-hal besar yang tak bisa diselesaikan pemerintah sendiri,” kata Sutrisno.

    Namun Sutrisno menolak jika kemudian IKA-PMII dijadikan alat politik. “Ini lebih pada penguatan distribusi kader, sumbangsih gagasan, dan peran konkret untuk perjalanan pemerintahan saat ini,” katanya. [wir]

  • Ombudsman minta dukungan Komisi II DPR untuk rekonstruksi anggaran

    Ombudsman minta dukungan Komisi II DPR untuk rekonstruksi anggaran

    Jakarta (ANTARA) – Ombudsman meminta dukungan rekonstruksi anggaran pada program efisiensi pemerintah dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang membidangi dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur, melalui pertemuan di Jakarta pada Selasa (18/2).

    Ketua Ombudsman Mokhammad Najih menyampaikan setelah adanya pemotongan anggaran pada program efisiensi, pihaknya tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyelesaikan laporan masyarakat serta pencegahan malaadministrasi.

    “Program Akses Ombudsman RI atau Ombudsman On The Spot dalam upaya untuk mendekatkan masyarakat menjadi terkendala serta anggaran untuk penyelesaian laporan masyarakat dan pencegahan malaadministrasi menjadi terbatas,” ungkap Najih, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Laporan Kinerja Ombudsman Tahun 2024 mencatat penyampaian laporan masyarakat paling banyak dilakukan melalui tatap muka secara langsung.

    Dengan demikian, sambung dia, hal itu menunjukkan bahwa program Ombudsman lebih banyak diakses masyarakat ketika Ombudsman hadir dan datang langsung ke masyarakat.

    Najih menuturkan setelah adanya rekonstruksi, Ombudsman mendapatkan potongan anggaran sebesar Rp91 miliar.

    Sebelum adanya rekonstruksi, Ombudsman tidak bisa membayar gaji pegawai, sewa gedung, dan kebutuhan lainnya, sehingga anggaran setelah rekonstruksi dialokasikan untuk membayar pegawai dan biaya kebutuhan lainnya.

    Dalam menyelesaikan laporan, kata dia, proses yang berat ketika Ombudsman harus melakukan verifikasi ke lapangan dengan jarak yang jauh, sehingga diperlukan biaya.

    Pasalnya untuk pencegahan malaadministrasi, ia mengatakan terdapat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang disebut Survei Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang harus disurvei dan dinilai langsung oleh Ombudsman di setiap bidang di seluruh daerah.

    “Maka dengan adanya efisiensi ini kami tidak bisa melakukan penilaian standar pelayanan publik. Diharapkan kami dapat rekonstruksi kembali sehingga pemotongan akan lebih kecil melihat lembaga pengawas lainnya tidak terkena pemotongan program efisiensi,” ucap dia.

    Menambahkan, Anggota Ombudsman Dadan Suharmawijaya menyampaikan bahwa dengan adanya pemotongan anggaran, besaran anggaran yang dikelola oleh Ombudsman kembali seperti tahun 2017, di mana Ombudsman saat itu baru memiliki 16 kantor perwakilan ,sedangkan saat ini Ombudsman memiliki 34 kantor perwakilan.

    Selain itu, dia menambahkan, laporan masyarakat yang ditangani pun lebih banyak dibanding dengan tahun 2017.

    Dengan demikian, lanjut dia, anggaran untuk penyelesaian laporan tahun 2025 menjadi Rp0 lantaran Ombudsman memfokuskan anggaran untuk gaji pegawai dan membiayai kebutuhan kantor pusat dan kantor perwakilan di seluruh Indonesia.

    “Ini dikarenakan peraturan sebelumnya disampaikan bahwa tidak diperbolehkan adanya pemecatan pegawai sehingga anggaran dialokasikan kepada pegawai dan kebutuhan perwakilan,” tutur Dadan.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya memberikan dukungan sepenuhnya karena penguatan Ombudsman harus dilakukan secara maksimal melalui berbagai jaringan, baik secara formal maupun informal.

    “Dimaksimalkan agar banyak yang semakin tahu kondisi Ombudsman sehingga kita bisa berjuang bersama,” kata Rifqinizamy.

    Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menambahkan bahwa Ombudsman perlu melakukan kuantifikasi laporan masyarakat yang terselesaikan dengan anggaran sebelum efisiensi sambil menunggu rekonstruksi anggaran kedua untuk mencari jalan.

    “Diharapkan nantinya akan ada tambahan anggaran bagi lembaga-lembaga negara yang dianggap penting,” kata Aria.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bos Freeport Sebut Total Kerusakan Akibat Kebakaran Smelter Capai 100 Juta Dolar AS

    Bos Freeport Sebut Total Kerusakan Akibat Kebakaran Smelter Capai 100 Juta Dolar AS

    JAKARTA – Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengungkapkan total kerusakan akibat kebakaran pada fasilitas smelter di Gresik Jawa Timur mencapai 100 juta Dolar AS. Adapun kerusakan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh asuransi setelah dinyatakan sebagai kejadian kahar atau force majeur.

    “Total biaya kerusakan 100 juta dolar AS dan sepenuhnya ditanggung pihak asuransi dan surat asuransi sudah diterbitkan Desember lalu. Sudah kami sampaikan ke pemerintah melalui Kementerian ESDM,” uajrnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu, 19 Februari.

    Tony melanjutkan, pihaknya menargetkan proses perbaikan baru akan selesai pada Juni 2025. Saat ini pihaknya telah mendatangkan sejumlah peralatan baru sehingga perbaikan smelter bisa berjalan dengan lancar.

    “Minggu lalu sudah tiba 3 Boeing 737 cargo yang memuat peralatan dan tiba di Surabaya (dengan berat) 30 ton lebih. Ada pesawat Antonov yang kami sewa juga, tiba disurabaya bawa peralatan,” beber Tony..

    Rencananya proses commissioning dan precommissioning dari fasilitas ini baru  akan dimulai pada pertengahan Maret hingga minggu ke-3 bulan Juni.

    “Kami yakin bisa selesai di minggu ke 3 Juni dan mulai ramp up minggu ke 4 Juni dengan kapasitas 40 persen, Agustus 50 persen, September 60 persen, Oktober 70 persen, November 80 persen, baru 100 persen Desember,” ucap Tony.

    Lebih jauh Tony melanjutkan, kebakaran ini kemudian menyebabkan terhentinya kegiatan produksi di smelter yang baru diresmikan ini. Dengan penyetopan kegiatan produksi tersbeut, lanjut Tony, konsentrat tembaga yang diproduksi di Papua hanya bisa diolah sebanyak 40 persen di PT Smelting Gresik dan sisanya tidak dimanfaatkan atau menjadi idle.

    “Jumlahnya bisa mencapai 1,5 juta ton konsnetrat yang tidak bisa diproses di PT Smelting. Kalau kita nilai dengan harga sekarang, nilainya bisa lebih dari 5 miliar dolar,” beber Tony.

    Tony melanjutkan, potensi penerimaan negara berkurang sebesar 4 miliar dolar atau setara dengan Rp65 triliun dengan rincian dividen sebesar 1,7 miliar dolar AS atau Rp28 tiliun, pajak sebesar 1,6 miliar dolar AS atau senilai Rp26 triliun, bea keluar ekspor sebesar 0,4 miliar atau Rp6,5 triliun dan royalti sebesar 0,3 miliar dolar AS atau Rp4,5 triliun.

    Adapun dampak terhadap daerah jika tidak melakukan ekspor konsentrat tembaga, kata Tony, antara lain pengurangan pendapatan daerah di tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp5,6 triliun dengan rincian Provinsi Papua Tengah sebesar Rp1,3 triliun, Kabupaten Mimika sebesar Rp2,3 triliun dan kabupaten lain di Papua Tengah sebesar Rp2 triliun.

    Terakhir, potensi berkurangnya alokasi dana kemitraan PTFI untuk program pengembangan masyarakat sebesar 60 juta dolar AS atau Rp960 miliar di tahun 2025.

    “Sesuai dengan IUPK PTFI, konsentrat dapat diekspor apabila terjadi keadaan kahar namun perlu penyesuaian Permen ESDM untuk mengatur ekspor tersebut karena keadaan kahar ini,” tandas Tony.

  • Prabowo Sedih Hakim Masih Pada Ngekos, Komitmen Kasih Bonus Serta Tunjangan

    Prabowo Sedih Hakim Masih Pada Ngekos, Komitmen Kasih Bonus Serta Tunjangan

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih dan prihatin menyaksikan fenomena hakim Tanah Air, yang menurut dia memiliki kualitas hidup rendah. Prabowo menjanjikan bonus dan tunjangan baru bagi para hakim.

    Hal itu diucapkannya dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung, di kantor MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Rabu, 19 Februari 2025.

    Prabowo mengatakan, beban kerja para hakim saat ini sangat berat sebab rakyat bergantung kepada putusan-putusan mereka. Namun, hak kualitas hidup berbanding terbalik dengan kewajiban hakim-hakim dalam negeri.

    “Saya bertekad untuk bekerja sama dengan legislatif kita akan bicarakan bagaimana kita harus memperbaiki kualitas hidup semua hakim,” ujar Prabowo.

    Sebagai langkah konkret, Prabowo mengeklaim telah beberapa kali mengajukan usulan pengadaan bonus atau tunjangan, demi memenuhi hajat hidup layak para hakim.

    “Itu berapa kali saya ajukan, beberapa kali ada pakar yang mengatakan Pak sebenarnya begini sebenarnya begitu, tapi hari ini saya kembali yakin bahwa kualitas hidup hakim-hakim kita harus yang terbaik,” ujar dia.

    Terutama, karena Prabowo mengaku mendapatkan laporan banyak hakim yang tidak punya rumah dinas.

    Prabowo lantas guyon, ia sedang Menteri Keuangan (Menkeu) supaya bisa segera menambah tunjangan yang dimaksud.

    “Banyak hakim kita masih kos (indekos), ini tidak boleh terjadi,” tutur Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Menteri keuangan enggak di sini,” ujar dia lagi.

    Pengawas Hakim Kena Efisiensi

    Kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto terancam berdampak pada kinerja dari lembaga yang mengawasi hakim. Lembaga tersebut adalah Komisi Yudisial atau yang disingkat KY.

    Sebelumnya, Prabowo menginstruksikan efisiensi tersebut dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Hanya ada 16 lembaga yang anggarannya tidak dikurangi yakni BPK, MA, Kejaksaan, Kemenhan, Polri, BPKP, Bendahara Umum Negara, MPR, DPR, PPATK, BIN, MK, KPK, Badan Gizi Nasional, Kemekopolkam, dan Badan Ekonomi Kreatif.

    Komisi Yudisial terancam terganggu karena efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo. Pelayanan publik merupakan salah satu kegiatan dari lembaga yang dibuat pada 13 Agustus 2004 tersebut berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2024.

    “Adanya efisiensi anggaran sudah pasti memberikan dampak dalam rencana dan target pelaksanaan tugas di tahun 2025 termasuk pada aspek pelayanan publik dan penegakan KEPPH,” kata anggota KY, Siti Nurdjanah, kepada wartawan Pikiran-rakyat.com, Oktaviani.

    Penegakan KEPPH adalah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang menjadi pedoman pengawasan para hakim. Komisi Yudisial tak sendirian, Mahkamah Agung ikut menjadikannya pedoman mengawasi hakimnya.

    “Sesuai dengan laporan yang disampaikan dalam beberapa pembahasan, maka dengan ini Komisi Yudisial mohon dapat dipertimbangkan nilai efisiensi dimaksud dapat diupayakan untuk di-excercise kembali sehingga pagu KY tahun 2025 sebesar Rp172.933.843.330 dengan telah mempertimbangkan efisiensi belanja,” ujarnya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News