Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Gelar Munas, Forkonas DOB Lanjutkan Perjuangan Pemekaran Wilayah

    Gelar Munas, Forkonas DOB Lanjutkan Perjuangan Pemekaran Wilayah

    loading…

    Forkonas PP DOB bakal mengelar Musyawarah Nasional. Foto/istimewa

    JAKARTA – Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) bakal mengelar Musyawarah Nasional (Munas), Jumat, 21 Februari 2025 besok.

    Dalam forum tertinggi tersebut, Forkonas PP DOB bakal membulatkan tekad untuk terus memperjuangkan pemekaran wilayah yang menjadi aspirasi masyarakat di sejumlah wilayah.

    “Forum Munas kami manfaatkan sebagai ajang kebulatan tekad untuk terus memperjuangkan pemekaran wilayah sekaligus penyegaran pengurus Forkonas PP DOB. Kami berharap penataan daerah ke depan sebagaimana amanat UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah benar-benar menjadi concern dari pemerintah,” kata Ketua Umum Forkonas PP DOB Syaiful Huda, Kamis (20/2/2025).

    Huda mengatakan selama 10 tahun terakhir penataan daerah bisa dikatakan jalan di tempat. Kebijakan moratorium pembentukan daerah otonomi baru dari Pemerintah menjadi tembok tebal bagi lahirnya wilayah baru yang didamba banyak elemen masyarakat.

    “Bahkan regulasi terkait penataan daerah dan desain besar penataan daerah (Desartada) yang jelas-jelas diamanatkan UU Pemerintah Daerah juga tak kunjung dibuat. Situasi ini membuat perjuangan pendirian DOB sangat berat,” ujarnya.

    Dia menegaskan jika pembentukan DOB merupakan kebutuhan nyata di lapangan. Di berbagai wilayah masih terjadi kesenjangan pembangunan, rentang kendali pemerintah yang tidak efektif karena luasan wilayah, hingga belum optimalnya layanan publik.

    “Pembentukan daerah otonomi baru bisa menjadi solusi cepat karena bisa menjadi titik kebangkitan semua stake holder daerah. Namun ketika diputuskan moratorium maka proses usulan DOB ini seolah terhenti sama sekali,” katanya.

    Huda memahami jika salah satu alasan pemerintah melakukan moratorium karena persoalan anggaran dan efektifitas layanan daerah otonomi baru. Kendati demikian alasan tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk menghentikan semua usulan pembentukan DOB karena kondisi satu wilayah dan wilayah lain berbeda.

    “Kami dari awal mengusulkan kepada pemerintah untuk membuka moratorium secara selektif di mana pemerintah membuat tim khusus untuk melakukan verifikasi kelayakan atas usulan pembentukan DOB dari berbagai elemen masyarakat sehingga wilayah yang layak dimekarkan bisa dieksekusi,” ujarnya.

    Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PKB ini menegaskan Forkonas PP DOB akan terus menyuarakan pentingnya pembentukan daerah otonomi baru ke ruang publik. Sikap ini juga akan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah komunikasi dengan stakeholders baik di pusat dan daerah.

    “Melalui forum Munas ini Forkonas PP DOB akan melakukan penyegaran dan penguatan struktur baik di level pengurus pusat maupun daerah. Langkah penyegaran ini penting agar langkah sistematis yang kita rancang baik untuk pengalangan opini publik maupun komunikasi dengan stakeholders bisa lebih baik dilakukan,” katanya.

    (cip)

  • Anggota DPR minta kepala daerah yang baru dilantik tak lakukan korupsi

    Anggota DPR minta kepala daerah yang baru dilantik tak lakukan korupsi

    Ujian integritas ini sangat berat. Kepala daerah harus tetap menjaga integritasnya selama memimpin daerah

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdullah meminta 961 kepala daerah yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto hari ini menjaga integritas dan tidak melakukan korupsi.

    “Ujian integritas ini sangat berat. Kepala daerah harus tetap menjaga integritasnya selama memimpin daerah,” kata Abdullah dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA, di Jakarta, Kamis.

    Menurut Abdullah, ratusan kepala daerah itu sudah melewati proses pemilihan yang dilakukan secara demokratis berdasarkan perolehan suara terbanyak.

    Suara-suara masyarakat yang memilih mereka, lanjut Abdullah, harus dipertanggungjawabkan dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat.

    Lebih lanjut, Abdupllah menjelaskan hingga saat ini kasus yang paling banyak menimpa kepala daerah yakni korupsi. Hal tersebut berdasarkan data kasus yang ditangani KPK hingga 2024.

    “Selama 2004-2024, terdapat 167 kepala daerah di Indonesia yang terjerat kasus korupsi. Selain itu, sepanjang 2004-2024, KPK RI juga menangani sebanyak 618 kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan kabupaten dan kota,” ucap Abdullah.

    Fenomena ini menjadi tantangan bagi para kepala daerah baru agar tidak mengikuti kepala daerah lain telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

    “Ini peringatan keras bagi para kepala daerah yang baru dilantik. Jangan ada lagi yang terjerumus kasus korupsi,” tegas Abdullah.

    Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi melantik serentak 961 kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, pelantikan dilakukan secara serentak untuk para kepala daerah yang terdiri atas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih.

    Acara pelantikan ini menandai babak baru dalam kepemimpinan daerah di seluruh Indonesia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kata Menkes Soal Ramai Beasiswa Dokter Sempat Disetop: Miskomunikasi Saja

    Kata Menkes Soal Ramai Beasiswa Dokter Sempat Disetop: Miskomunikasi Saja

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara terkait viral surat edaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang memberhentikan sementara rekrutmen program beasiswa dokter, dokter gigi, dokter spesialis-subspesialis tahun 2025.

    Menkes Budi menuturkan awalnya memang ada rencana efisiensi dan pemotongan anggaran di beberapa sektor. Namun, setelah beberapa kali pertemuan dengan DPR-RI, akhirnya diputuskan tidak ada pemotongan anggaran untuk beasiswa dokter.

    Ia menuturkan bahwa kehebohan yang terjadi hanya bagian dari miskomunikasi saja.

    “Yang beasiswa itu pertama memang dilakukan pemotongan tapi habis itu kan ada perbaikan. Kita ke DPR dua kali, setelah ke DPR itu sudah tidak ada lagi pemotongan untuk beasiswa. Sebenarnya angka itu ada, itu miskomunikasi saja jadi ramai,” katanya ketika ditemui awak media di Jakarta Barat, Kamis (20/2/2025).

    Menkes Budi menegaskan beasiswa Kemenkes akan tetap berlanjut. Ia juga menambahkan bahwa anggaran yang ditujukan untuk beasiswa Kemenkes cukup, sehingga masyarakat, khususnya calon penerima beasiswa tidak perlu khawatir.

    “Anggarannya cukup. Tenang saja,” tandasnya.

    Surat Sudah Diralat

    Beberapa waktu setelahnya, surat edaran viral yang diteken oleh Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Anna Kurniati itu akhirnya diralat.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan surat baru ini untuk menganulir keputusan pada surat pemberitahuan Nomor DO.01.01/F.III/340/2025. Aji mengatakan pemerintah telah mengkaji pembiayaan untuk program beasiswa pada 2025 agar bisa berjalan.

    “Bersama ini kami sampaikan bahwa program beasiswa pendidikan dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis/subspesialis tetap berjalan, termasuk bagi peserta aktif penerima beasiswa yang saat ini sedang dalam proses pendidikan,” kata Aji terpisah.

    (avk/naf)

  • Profil Arief Rohman-Sri Setyorini, Resmi Dilantik Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Blora 2025-2030

    Profil Arief Rohman-Sri Setyorini, Resmi Dilantik Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Blora 2025-2030

    TRIBUNJATENG.COM – Arief Rohman-Sri Setyorini resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Blora, Kamis (20/2/2025).

    Arief-Sri dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Arief Rohman dan Sri Setyorini terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Blora karena memperoleh suara terbanyak pada Pilkada 2024. Dengan perolehan suara sebanyak 395.827 suara.

    Arief-Sri menang atas lawannya di Pilkada, Abu Nafi dan Andika Adikrishna Gunarjo, yang memperoleh 76.795 suara.

    Berikut ini profil Arief dan Sri.

    1. Arief Rohman

    Dilansir dari laman blorakab.go.id, profil Arief Rohman merupakan anak pertama dari pasangan KH Ali Muchdhor dan Hj Sulini.

    Dia lahir di Desa Sendangwungu Kecamatan Banjarejo pada tanggal 08 Maret 1980.

    Arief mengawali pendidikan dasar di SDN II Sendangwungu, Banjarejo, Blora (1986-1992), SMP N 1 Blora (1992-1995), dan SMA N 1 Blora (1995-1998).

    Dia aktif di beberapa organisasi sejak dari SMA, misalnya Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) pada tahun 1995-1997, Wakil Ketua Himpunan Pengajian Remaja Islam Blora (HIMPARISBA) (1996-1997).

    Karir organisasinya berlanjut ketika dia menempuh pendidikan FISIP Hubungan Internasional di Universitas Darul Ulum Jombang, antara lain sebagai Wakil Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Putra Nahdlatul Ulama/PC.IPNU Kab. Blora (1999-2000), Sekretaris PK IPNU Universitas Darul Ulum Jombang (2000-2001), Ketua PK IPNU Universitas Darul Ulum Jombang (2001-2002).

    Setelah lulus dari Darul Ulum Jombang dia menempuh studi pascasarjana Program Studi FISIP/ Ilmu Politik Universitas Indonesia dan berhasil menyandang gelar Master Sains (M.Si) pada tahun 2007.

    Karirnya di oganisasi terus berlanjut, yakni pada tahun 2002 – 2007 menjabat sebagai Ketua Divisi Pengembangan Demokrasi dan HAM Lembaga Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Cabang Kabupaten Blora, di Tahun 2004-2009 menjabat Divisi Publikasi Media dan Jaringan di Center for Pesantren and Democracy Studies (CePDes).

    Pada Tahun 2003-2008 juga menjadi Pengurus Pusat Forum Komunikasi dan Informasi Pondok Pesantren Berbasis Agribisnis (FKIPPBA), dan pada tahun 2006-2009 diberi mandat sebagai Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nadlatul Ulama (PP IPNU).

    Selain itu, Arief juga tercatat sebagai tenaga ahli anggota DPR RI sejak 2004-2009.

    Dia juga tercatat sebagai staf khusus Menteri PDT RI sejak 2009-2014.

    Anggota DPRD Jawa Tengah 2014-2016. Kemudian pada 2016-2021 dia mengemban amanat masyarakat Blora sebagai wakil bupati mendampingi Djoko Nugroho

    Pada 26 Februari 2021, bersama wakilnya, Tri Yuli Setyowati dia dilantik sebagai bupati.

    2. Sri Setyorini

    Sri Setyorini merupakan kakak kandung Komisaris Jenderal Polisi, Agus Andrianto yang sekarang menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia.

    Ia lahir di Blora, 29 Mei 1959.

    Sri Setyorini tinggal tinggal di Jalan Cempaka No. 9 Blora.

    Riwayat pendidikan:

    Lulus SD Negeri Jetis 1 Blora (1968 – 1974).

    Lulus SMPN 1 Blora (1974 – 1976), 

    Sri Setyorini merupakan alumni SMAN 1 Blora (1977 – 1980).

    Pengalaman Sri Setyorini di Bidang Pekerjaan 

    Sri Setyorini merupakan Direktur CV. Karina, Komisaris Utama RS. Permata Blora (2024-2029) dan Komisaris Blora Karsa Karya Energi.

    Pengalaman Sri Setyorini dalam Organisasi 

    Bendahara Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Blora (1990 – 1995).

    Sekretaris Gapensi Blora (1995 – 2000).

    Ketua Gapensi Blora (2000 – 2011)

    Dewan Pertimbangan Gapensi Blora (2011-2017).

    Sekretaris Umum BPD Gapensi Jawa Tengah (2017-2022).

    Bendahara Umum BPD Gapensi Jawa Tengah (2022-2027).

    Bendahara Umum Ilusa (2022-2027).

    Pengurus BPD Kadin Jawa Tengah periode 2022-2027.

    Itulah profil lengkap dari Sri Setyorini, mulai dari rekam jejak pendidikan dan segudang pengalaman yang dimilikinya. 

  • Bobby Nasution Dilantik Prabowo Subianto sebagai Gubernur Sumut, Termuda se-Indonesia

    Bobby Nasution Dilantik Prabowo Subianto sebagai Gubernur Sumut, Termuda se-Indonesia

    Bobby Nasution hadir di Monas didampingi istrinya, Kahiyang Ayu, dan ketiga anaknya. Sedangkan wakilnya, Surya, juga datang bersama keluarga, termasuk istrinya, Titiek Sugiharti.

    Mereka bersama kepala daerah lainnya kemudian berjalan dari Monas diiringi drumband menuju Istana Kepresidenan. Menjadi pucuk pimpinan di Sumut, Bobby Nasution dan Surya memiliki 5 visi dan misi utama.

    Kelima visi dan misi utama mereka tersebut antara lain meningkatkan SDM, menjaga stabilitas makro ekonomi, meningkatkan tata kelola pemerintah, mengembangkan dan menata infrastruktur, dan memperkuat ketahanan nasional.

    Setelah prosesi pelantikan, seluruh Kepala Daerah akan mengikuti retreat dan pembekalan di Akademi Militer Magelang. Retreat dan pembekalan di Akademi Militer berlangsung selama 8 hari, 21-28 Februari 2025.

    Upacara pelantikan dihadiri Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Agus Subianto, dan Menteri dalam Negeri Tito Karnavian.

    Hadir juga Wakil Ketua DPR RI Suami Dasar Ahmad, Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua DPRD se-Indonesia dan tamu kehormatan lainnya.

  • Golkar harap kadernya yang jadi kepala daerah solid dalam pemerintahan

    Golkar harap kadernya yang jadi kepala daerah solid dalam pemerintahan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP Partai Golkar Nurul Arifin berharap kader Partai Golkar yang ikut dilantik menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, solid dalam pemerintahan.

    “Semoga yang dilakukan dalam kebersamaan kemarin di Monas (gladi resik pelantikan kepala daerah) bisa terus membuat solid pemerintahan dan konstruktif, gitu ya. Jadi, kami (Golkar) memang punya tekad maju untuk Indonesia,” kata Nurul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Dia lantas membeberkan sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang sebelumnya menjadi anggota Fraksi Partai Golkar di DPR.

    “Dari Fraksi Partai Golkar sendiri ada beberapa, kayak Pak Melki Laka Lena untuk NTT (Nusa Tenggara Timur), kemudian Pak Rudy Mas’ud untuk Kalimantan Timur, dan yang lain,” ucapnya.

    Untuk itu, dia pun mengucapkan selamat bekerja kepada 961 kepala daerah/wakil kepala daerah yang dilantik hari ini.

    “Kami mengucapkan selamat kepada semua kepala daerah yang terpilih tingkat provinsi, kabupaten dan kota, dan selamat bekerja,” kata dia.

    Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi melantik serentak 961 kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, pelantikan dilakukan secara serentak untuk para kepala daerah yang terdiri atas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih.

    Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa agenda pelantikan 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam pelantikan serentak menjadi momen bersejarah bagi Indonesia.

    “Ini saya kira adalah momen bersejarah. Pertama kali di negara kita, kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota, dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah,” kata Presiden dalam pidatonya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Menurut Kepala Negara, pelantikan pejabat kali ini merupakan pertama kalinya ratusan pemimpin daerah dilantik secara bersamaan oleh Presiden.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Golkar Hormati Reshuffle Kabinet, Nurul Arifin: Prabowo Ingin Orkestra Terbaik

    Golkar Hormati Reshuffle Kabinet, Nurul Arifin: Prabowo Ingin Orkestra Terbaik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan bahwa partainya menghargai perombakan atau reshuffle perdana di Kabinet Merah Putih sebab Presiden RI Prabowo Subianto menginginkan orkestra terbaik dalam kabinetnya.

    “Jadi, Presiden pasti menginginkan orkestra yang terbaik, orang-orang yang terbaik yang duduk di dalam kabinetnya sebagai pembantu presiden. Saya kira posisi Golkar adalah menghargai proses tersebut,” kata Nurul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Nurul juga menyebut partainya menghargai perombakan kabinet sebab kewenangan tersebut sepenuhnya ada di tangan Presiden.

    “Kalau kami tahu betul dan paham betul, bahwa reshuffle adalah hak prerogatif dari Presiden, dan kami menghargai setiap pergantian karena ‘kan ini statusnya pembantu presiden,” ucapnya.

    Terkait dengan kader Partai Golkar yang duduk dalam KMP, anggota Komisi I DPR itu menilai akan berkinerja baik dan kompak mendukung jalannya pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Ya, kalau kami sih melihat bahwa kader-kader yang diberikan oleh Partai Golkar itu sudah yang terbaik, dan kami sangat mendukung gitu, tidak ada saling menjatuhkan, kami kompak ya. Kami kompak Golkar untuk pemerintahan,” kata dia.

    Sebelumnya, Rabu (19/2), Presiden Prabowo Subianto melantik Prof. Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Istana Negara, Jakarta, untuk menggantikan pejabat sebelumnya, Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Brian dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024—2029.

  • Resmi Jabat Gubernur Sulsel, Ini Potret Andi Sudirman Sulaiman Salami Presiden Prabowo Usai Dilantik

    Resmi Jabat Gubernur Sulsel, Ini Potret Andi Sudirman Sulaiman Salami Presiden Prabowo Usai Dilantik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi (Andalan Hati) resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Periode 2025-2030 oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Kamis, 20 Februari 2025.

    Pelantikan dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua dan Wakil Ketua MPR RI, Wakil Ketua DPR RI, pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet Merah Putih, para pimpinan Partai Politik, dan lainnya.

    “Pertama-tama saya ingin ucapkan selamat atas pelantikan saudara-saudara. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat dari daerah masing-masing. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas terpilihnya saudara-saudara menjadi kepala daerah masing-masing,” ujar Presiden Prabowo.

    Menurutnya, pelantikan ini menjadi momen bersejarah bagi Bangsa Indonesia. Pelantikan serentak 961 Kepala Daerah dari 481 daerah, yang terdiri dari 33 Gubernur dan 33 Wakil Gubernur, 363 Bupati, 362 Wakil Bupati, 85 Wali Kota, dan 85 Wakil Wali Kota.

    “Ini juga menunjukkan kepada kita sekalian betapa besar bangsa kita. Dan juga bahwa bangsa kita yang demikian besar, yang keempat terbesar dari jumlah penduduk di seluruh dunia, bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis,” tuturnya.

    Presiden Prabowo mengingatkan, bahwa mandat yang diterima oleh para kepala daerah adalah kepercayaan dari masyarakat.

    “Atas nama negara dan Bangsa Indonesia, bahwa Saudara dipilih, Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita,” pesannya.

  • 6 Artis yang Bakal Ikut Retret Kepala Daerah di Magelang

    6 Artis yang Bakal Ikut Retret Kepala Daerah di Magelang

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah artis yang kini menjabat sebagai kepala daerah bakal mengikuti retret yang diselenggarakan pemerintah. Retret kepala daerah dijadwalkan berlangsung pada 21 hingga 28 Februari 2025 di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Retret akan dibagi menjadi dua gelombang, yakni gelombang pertama diikuti oleh 505 kepala daerah yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Sementara, gelombang kedua akan melibatkan 40 kepala daerah lainnya, dengan pelaksanaan yang masih menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Apa Itu Retret Kepala Daerah?

    Retret adalah kegiatan menarik diri dari rutinitas sehari-hari untuk melakukan refleksi diri, relaksasi, dan perenungan mendalam. Dalam konteks pemerintahan, retret kepala daerah merupakan program pembekalan yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang tugas dan fungsi pelaksanaan pemerintahan daerah.

    Kegiatan retret kepala daerah mencakup pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sinergi dengan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), serta penyelarasan program strategis dengan visi dan misi kepala daerah.

    Peserta retret adalah kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak pada 2024 yang telah dilantik. Menurut Wakil Menteri dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, syarat bagi kepala daerah untuk mengikuti retret adalah bebas dari gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) serta dismissal.

    Artis yang Dilantik jadi Kepala Daerah dan Bakal Ikut Retret

    Berikut beberapa artis Indonesia yang telah terpilih sebagai kepala daerah dan dijadwalkan mengikuti retret.

    1. Rano Karno

    Aktor senior yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, mendampingi Pramono Anung. Rano, yang dikenal luas lewat perannya dalam Si Doel Anak Sekolahan kini akan mengikuti retret mendampingi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Agung.

    2. Jeje Govinda

    Musisi Jeje Ritchie Ismail, mantan drummer band Govinda kini resmi menjabat sebagai bupati Bandung Barat. Jeje juga akan mengikuti retret pembekalan kepemimpinan sebelum mulai menjalankan tugasnya.

    3. Ali Syakieb

    Aktor sinetron yang kini menjabat sebagai wakil bupati Bandung ini akan mengikuti retret kepala daerah mendampingi bupati terpilih, Dadang Supriatna.

    4. Ramzi

    Presenter terkenal ini kini resmi menjadi wakil bupati Cianjur. Ramzi akan mengikuti retret untuk memperdalam pemahaman tentang kebijakan daerah dan strategi pembangunan.

    5. Lucky Hakim

    Aktor dan politikus ini kembali menjabat sebagai bupati Indramayu setelah sebelumnya pernah menjadi wakil Bupati. Ia mengikuti retret guna menyesuaikan visi pemerintahannya dengan kebijakan nasional dan memperkuat jaringan dengan kepala daerah lain.

    6. Muhammad Farhan

    Presenter dan aktor ini kini menjabat sebagai wali Kota Bandung. Dengan pengalaman sebagai anggota DPR RI, Farhan akan mengikuti retret yang berlangsung mulai tanggal 21 Februari.

    Retret diharapkan dapat menjadi wadah bagi kepala daerah untuk membekali diri guna meningkatkan kualitas pemerintahan daerah di masa jabat, termasuk para artis yang sebelumnya berkecimpung di dunia hiburan.

  • Hasto Diperiksa sebagai Tersangka, Kader PDIP Geruduk Gedung KPK

    Hasto Diperiksa sebagai Tersangka, Kader PDIP Geruduk Gedung KPK

    Jakarta (beritajatim.com) – Ribuan kader PDI Perjuangan (PDIP) menggeruduk Gedung KPK di Kawasan Kuningan, Jakarta. Hal ini bersamaan dengan pemeriksaan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

    Mereka tiba di markas KPK dengan menggunakan lebih dari dua bus dan sejumlah sepeda motor.

    “Kok kenapa hanya PDI Perjuangan yang hanya diobok-obok KPK?” teriak orator dari mobil komando di kantor KPK, Jakarta, Kamis (20/2).

    Hasto sudah tiba di Kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan pada pukul 09.45 WIB. Dia didampingi oleh tim penasihat hukumnya seperti Todung Mulya Lubis, Maqdir Ismail, Ronny Talapessy dan Patra Zen. Sejumlah elite PDIP seperti Komaruddin Watubun, Ribka Tjiptaning, Deddy Sitorus, dan Guntur Romli juga hadir di tengah-tengah mereka.

    Seperti diketahui, KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/ 153/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hasto Kristiyanto bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 s.d. 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.

    KPK juga mengungkapkan, Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri dan Donny melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina sebesar SGD 19.000 dan SGD 38.350 pada periode 16 Desember 2019 s.d. 23 Desember 2019 agar Sdr. Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019 – 2024 dari Dapil | Sumsel.

    KPK juga menerbitkan Surat Perintah Penyid kan Nomor Sprin.Dik/ 152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tersangka HK dan kawan kawan yaitu dengan sengaja mencegah, menntangi atau menggagaikan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI di atas.

    Dingkapkan KPK, pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses Tangkap Tangan KPK, Hasto memerintahkan Nur Hasan (penjaga rumah aspirasi Jl. Sutan Syahrir No 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto) untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP-nya dalam air dan segera melarikan diri.

    Kemudian, pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto Kristiyanto memerintahkan Kusnadi (staf Hasto, red) untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. KPK menyebut, Hasto juga mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi bdak memberikan keterangan yang sebenarnya.

    KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap Hasto dan Ketua DPP PDIP bidang Hukum, HAM, dan Perundangan yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Larangan ini berlaku selama enam bulan sejak surat tersebut dikeluarkan pada 24 Desember 2024. [hen/beq]