Kementrian Lembaga: DPR RI

Hasto Ditahan, Kuasa Hukum Pastikan Lawan KPK

Hasto Ditahan, Kuasa Hukum Pastikan Lawan KPK
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen)
PDIP

Hasto Kristiyanto
, Maqdir Ismail, mengatakan kliennya tidak memiliki kaitan dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan.
Ia mengatakan penahanan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK
) terhadap Hasto tidak dilandasi oleh bukti permulaan yang cukup.
“Tidak ada bukti permulaan yang diminta dikonfirmasi. Ini betul-betul suatu penahanan yang tidak ada urgensinya dan tidak ada alasannya,” kata Maqdir di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Berdasarkan hal tersebut, Maqdir mengatakan pihaknya akan melakukan perlawanan terhadap KPK.
Dia menegaskan bahwa penahanan Hasto akan menimbulkan permulaan atas perlawanan pihaknya.
“Ini bukan akhir dari perlawanan kami, justru ini adalah permulaan perlawanan kami,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dipastikan ditahan usai diperiksa KPK.
Dia turun dari lantai dua gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengenakan rompi berwarna oranye bertuliskan tahanan KPK, Kamis (20/2/2025).
Pantauan
Kompas.com
, Hasto turun dikawal oleh dua petugas KPK. Tangannya pun terlihat diborgol.
Di lobi, sejumlah politikus PDIP terlihat berkumpul, di antaranya Adian Napitupulu dan Ribka Tjiptaning.
Hasto sempat menyalami mereka sebelum meninggalkan lobi dalam kawalan petugas.
Kamis pagi tadi, Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai tersangka terkait kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan.
Hasto menyatakan bahwa ia siap ditahan KPK jika dibutuhkan penyidik.
“Ya sudah siap lahir batin (jika ditahan KPK),” kata Hasto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/02/2025 20:20
Genjot Produksi, Pertamina Paparkan Strategi 2025 ke Komisi XII DPR

Jakarta –

Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Wiko Migantoro, menerangkan transformasi di Pertamina menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk tumbuh dan berkembang. Melalui transformasi Holding Subholding, perusahaan dikatakan mampu bergerak lebih lean dan agile sehingga mendorong tren kinerja yang apik di setiap lini usaha.

“Restrukturisasi terbukti berhasil meningkatkan kinerja operasional dan finansial Pertamina Group,” jelas Wiko pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI yang dikutip dari siaran pers, Kamis (20/2/2025).

Wiko juga menjelaskan Pertamina mempersiapkan langkah strategis pada 2025. Pertamina telah memiliki stategi Dual Growth Strategy, pertama memaksimalkan legacy business seperti peningkatan produksi hulu, membangun fleksibilitas kilang, dan bisnis retail. Selain itu, membangun bisnis karbon rendah, seperti pertumbuhan ekosistem Biofuel, ekspansi kapasitas Geothermal, hilirisasi produk kimia dan bisnis karbon rendah lain.

“Pertamina memegang peran yang sangat penting di ketahanan energi hulu migas dengan mengelola 69% produksi minyak nasional dan 37% produksi gas dari blok migas domestik yang kami kelola,” ujar Wiko

Di sektor hulu, lanjut Wiko, sepanjang 2025 Pertamina akan meningkatkan produksi migas melalui program strategis optimalisasi pada asset eksisting baik melalui program pengembangan, pengembangan Enhanced Oil Recovery (EOR), percepatan produksi dari temuan eksplorasi khususnya minyak serta menambah cadangan ekonomis melalui kegiatan organik maupun pembahasan fiskal term dengan pemerintah.

“Di tahun 2025 produksi minyak domestik ditargetkan 416 MBOPD atau tumbuh 4 persen, dan produksi gas domestik sebesar 2.536 MMSCFD atau naik 3 persen dibanding tahun lalu,” urai Wiko.

Di sektor pengolahan, Pertamina akan meningkatkan intake kilang menjadi 334 juta barrel atau naik 3% dibanding tahun lalu. Program strategis yang dijalankan antara lain peremajaan kilang, peningkatan yield valuable produk, perolehan bahan baku crude yang kompetitif serta penyelesaian proyek RDMP.

Sedangkan di hilir, Pertamina menargetkan distribusi BBM, Non BBM dan Petrokimia sebesar 106 juta KL atau meningkat 1% dibanding tahun 2024.

“Pertamina akan terus mengembangkan infrastruktur digital agar distribusi BBM Subsidi lebih tepat sasaran serta mendorong produk Non PSO,” ucap Wiko.

Melalui Subholding Integrated Marine Logistics (IML) Pertamina juga akan terus meningkatkan jumlah armada kapal untuk meningkatkan volume kargo domestik yang ditargetkan meningkat 2 persen menjadi 102 juta KL.

Penyaluran gas juga akan ditingkatkan menjadi 958 BBTUD atau meningkat 12 persen dibanding tahun 2024. Peningkatan ini akan didorong dengan penambahan jaringan gas rumah tangga serta peningkatan demand pelanggan eksisting.

Di sisi lain, kapasitas pembangkit listrik dari energi bersih yang dijalankan Subholding Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) ditargetkan meningkat 2 persen menjadi 2.602 MW yang didukung operasional panas bumi dari Lumut Balai 2 serta produksi listrik bersih dari PLTGU Jawa 1.

Komisi XII DPR RI mengapresiasi Pertamina yang berkomitmen dalam mendukung Ketahanan Energi Nasional melalui program strategis Pertamina. Selain itu, pimpinan RDP Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya juga meminta Pertamina melalui Subholding untuk menjaga pasokan pendistribusian BBM dan LPG 3 Kg untuk masyarakat khususnya saat bulan Ramadan dan Idul Fitri 1446 H, termasuk penyelesaian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP).

(prf/ega)

20/02/2025 20:10
Wamen Helvi Pastikan Pemerintah Lakukan Verifikasi Bagi UMKM Kelola Tambang – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza memastikan pemerintah akan melakukan proses verifikasi bagi UMKM yang ingin mengelola tambang.

Hal itu diutarakan Helvi merespons soal Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba), yang memberikan ruang dan kesempatan bagi pengusaha kecil dan menengah mengelola pertambangan melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Kami kan Kementerian UMKM diikutkan dalam proses verifikasi pertambangan,” ujar Hevi di Gedung Smesco, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Helvi menjelaskan, setelah dilakukan verifikasi, Kementerian UMKM akan menyampaikan dalam bentuk rekomendasi ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Nanti Kementrian ESDM tentu meminta verifikasi Bener tidak ini UMKM? Bener tidak ini punya lahan? Bener tidak punya usaha? Kami memastikan UMKM yang direkomendasikan benar-benar layak,” terang Helvi.

Helvi menjelaskan, UMKM yang masuk ke dalam proses verifikasi, adalah UMKM yang memiliki lahan atau memiliki perjanjian kerja sama dengan pemilik lahan. Terutama, bagi UMKM dapat mengajukan izin pengelolaan tersebut.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkap rencana lanjutan usai revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) disahkan DPR.

Maman berujar pemberian IUP kepada UMKM merupakan terobosan baru yang harus disambut baik.

“Secara spirit munculnya aturan baru dalam Undang-Undang Minerba memberikan kesempatan kepada usaha kecil dan menengah dalam menaikkan level usahanya,” kata Maman, Rabu (19/2/2025).

20/02/2025 20:08
Usai Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Jokowi dan Keluarganya

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kasus dugaan suap dan perintangan pada perkara PAW DPR RI.

Usai ditahan, Hasto menyampaikan bahwa dirinya siap menjalani proses hukum yang ada. Pasalnya, hal tersebut merupakan bentuk penghormatan dirinya terhadap hukum.

“Sehingga saya tidak pernah menyesal, saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala,” ujarnya di KPK, Kamis (20/2/2025).

Dia menambahkan bahwa penahanan ini juga merupakan momentum KPK untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Oleh karena itu, orang kepercayaan Megawati Soekarnoputri itu meminta agar Komisi Rasuah bisa memeriksa Presiden ke-7 Jokowi dan keluarganya.

“Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Hasto resmi ditahan di Rutan KPK dari cabang Rutan Negara Klas I Jakarta Timur. Penahan itu dilakukan untuk keperluan penyidikan selama 20 hari mulai dari 20 Februari hingga 11 Maret 2025.

“Guna Kepentingan Penyidikan, terhadap tersangka HK dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto.

20/02/2025 20:08
RDP Komisi XII DPR RI Apresiasi Kinerja dan Langkah Strategis Pertamina 2025

PIKIRAN RAKYAT – PT Pertamina (Persero) berkomitmen menjaga ketahanan energi nasional dan siapkan kebutuhan hulu hilir energi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI, Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Wiko Migantoro, menegaskan transformasi di Pertamina menjadi salah satu kunci keberhasilan Perusahaan untuk tumbuh dan berkembang. Melalui transformasi Holding Subholding, Perusahaan mampu bergerak lebih lean dan agile sehingga mendorong tren kinerja yang apik di setiap lini usaha.

“Restrukturisasi terbukti berhasil meningkatkan kinerja operasional dan finansial Pertamina Group” tegas Wiko.

Pertamina juga mempersiapkan langkah strategis 2025. Menurutnya, Pertamina telah memiliki stategi Dual Growth Strategy, pertama memaksimalkan legacy business seperti peningkatan produksi hulu, membangun fleksibilitas kilang, dan bisnis retail. Dan membangun bisnis karbon rendah, seperti pertumbuhan ekosistem Biofuel, ekspansi kapasitas Geothermal, hilirisasi produk kimia dan bisnis karbon rendah lain.

“Pertamina memegang peran yang sangat penting di ketahanan energi hulu migas dengan mengelola 69 persen produksi minyak nasional dan 37 persen produksi gas dari blok migas domestik yang kami kelola,” ujar Wiko

Di sektor hulu, lanjut Wiko, sepanjang 2025 Pertamina akan meningkatkan produksi migas melalui program strategis optimalisasi pada asset eksisting baik melalui program pengembangan, pengembangan Enhanced Oil Recovery (EOR), percepatan produksi dari temuan eksplorasi khususnya minyak serta menambah cadangan ekonomis melalui kegiatan organik maupun pembahasa fiskal term dengan pemerintah.

“Di tahun 2025 produksi minyak domestik ditargetkan 416 MBOPD atau tumbuh 4 persen, dan produksi gas domestik sebesar 2.536 MMSCFD atau naik 3 persen dibanding tahun lalu,” urai Wiko.

Di sektor pengolahan, lanjut Wiko, Pertamina akan meningkatkan intake kilang menjadi 334 juta barrel atau naik 3 persen dibanding tahun lalu. Program strategis yang dijalankan antara lain peremajaan kilang, peningkatan yield valuable produk, perolehan bahan baku crude yang kompetitif serta penyelesaian proyek RDMP.

Sedangkan di hilir, Pertamina menargetkan distribusi BBM, Non BBM dan Petrokimia sebesar 106 juta KL atau meningkat 1 persen dibanding tahun 2024.

“Pertamina akan terus mengembangkan infrastruktur digital agar distribusi BBM Subsidi lebih tepat sasaran serta mendorong produk Non PSO,” ucap Wiko.

Melalui Subholding Integrated Marine Logistics (IML) Pertamina akan terus meningkatkan jumlah armada kapal untuk meningkatkan volume kargo domestik yang ditargetkan meningkat 2 persen menjadi 102 juta KL.

Penyaluran gas juga akan ditingkatkan menjadi 958 BBTUD atau meningkat 12 persen dibanding tahun 2024. Peningkatan ini akan didorong dengan penambahan jaringan gas rumah tangga serta peningkatan demand pelanggan eksisting.

Di sisi lain, kapasitas pembangkit listrik dari energi bersih yang dijalankan Subholding Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) ditargetkan meningkat 2 persen menjadi 2.602 MW yang didukung operasional panas bumi dari Lumut Balai 2 serta produksi listrik bersih dari PLTGU Jawa 1.

Komisi XII DPR RI mengapresiasi Pertamina yang berkomitmen dalam mendukung Ketahanan Energi Nasional melalui program strategis Pertamina. Selain itu, pimpinan RDP Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya juga meminta Pertamina melalui Subholding untuk menjaga pasokan pendistribusian BBM dan LPG 3 Kg untuk masyarakat khususnya saat bulan Ramadan dan Idulfitri 1446 H, termasuk penyelesaian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP). ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

20/02/2025 20:07
Di Forum Parlemen se-Asia, Puan Maharani Tekankan Dunia yang Setara bagi Semua Negara

PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR Puan Maharani berbicara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-15 forum parlemen negara-negara di Asia atau Asian Parliamentary Assembly (APA) yang digelar di Baku, Azerbaijan. Ia pun menyinggung soal isu kesetaraan semua negara hingga pentingnya tercipta perdamaian global, termasuk bagi Palestina.

KTT APA atau APA Pleanary Meeting ke-15 digelar di Gedung Milli Majlis (Majelis Nasional) Azerbaijan di Baku. Puan bersama ketua parlemen negara-negara Asia lain menggunakan shuttle bus dari tempat penginapan menuju lokasi acara untuk menghadiri upacara pembukaan pada Rabu (19/2/2025) pagi waktu setempat.

Inagurasi pembukaan APA Pleanary Meeting ke-15 dilangsungkan di Ruang Paripurna Milli Majlis Azerbaijan dipimpin oleh Ketua Parlemen Azerbaijan Sahiba Gafarova sebagai tuan rumah sekaligus Presiden APA tahun ini. Para ketua parlemen yang hadir mendapat giliran bicara di mana Puan menjadi urutan ke-3 usai Bahrain dan Bhutan.

“Pertama dan terutama, saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Milli Majlis Republik Azerbaijan karena telah menjadi tuan rumah Sidang Pleno ke-15 Majelis Parlemen Asia (APA),” kata Puan di awal sambutannya seperti keterangan tertulis yang diperoleh Parlementaria.

Adapun KTT APA ke-15 mengambil tema ‘Peran Diplomasi Parlemen dalam Memperkuat Kerja Sama Multilateral di Asia’. Puan pun menekankan saat ini masyarakat dunia, termasuk warga Asia hidup di era ketidakpastian besar yang telah menciptakan dampak dan gangguan mendalam di banyak sektor, termasuk dalam hubungan internasional.

“Tahun ini, kita juga telah memasuki akhir kuartal pertama abad ke-21. Periode yang telah ditandai oleh banyak peluang dan tantangan,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Meskipun ada banyak kemajuan, Puan menilai dunia masih dihadapkan pada berbagai krisis. Seperti persaingan kekuatan besar, perang, bencana alam, dan perubahan iklim.

“Sebagian orang mungkin bertanya ke mana kita akan melangkah dari sini? 25 tahun ke depan, akan menjadi momen krusial. Apakah kita akan mampu mewujudkan Abad Asia, Asia yang damai, stabil, dan sejahtera?” tutur Puan.

Menurutnya, periode saat ini juga ditandai oleh dunia yang lebih multipolar. Situasi tersebut dianggap Puan telah memberikan kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk memainkan peran yang lebih besar dalam urusan internasional.

“Kita perlu memastikan bahwa multipolaritas akan membawa dunia yang lebih setara bagi semua negara. Multipolaritas akan memungkinkan kita untuk menghindari hegemoni kekuatan besar,” tegasnya.

“Namun, tanpa sistem multilateral yang efektif, multipolaritas dapat menyebabkan dunia yang tidak stabil,” sambung Puan.

Untuk mengurangi ketidakpastian yang besar, mantan Menko PMK itu menilai dibutuhkan multilateralisme yang lebih kuat berdasarkan hukum internasional. Puan menyebut, kerja sama multilateral berfungsi sebagai platform bersama bagi komunitas internasional untuk memobilisasi kolaborasi global.

“Di era krisis berganda, kita harus memobilisasi kerja sama internasional, dan tidak mengambil tindakan sepihak. Kita tidak boleh memajukan kepentingan nasional kita, dengan mengorbankan negara lain,” urainya.

“Kita boleh bersaing dengan negara lain, tetapi pada saat yang sama kita harus mempromosikan kerja sama bilateral yang bersahabat. Kita harus memajukan kepentingan nasional kita, sementara pada saat yang sama menghormati tatanan global, dan hukum internasional,” sambung Puan.

Lebih lanjut Puan menyinggung adanya beberapa organisasi sub-regional di Asia, namun APA menjadi platform yang mencakup seluruh parlemen Asia.

“Di sini, diplomasi parlementer di APA memiliki potensi untuk menjembatani kerja sama regional di antara organisasi-organisasi sub-regional di Asia,” ungkapnya.

Puan menambahkan, APA memungkinkan parlemen di Asia untuk membahas isu-isu kepentingan bersama. Mulai dari perdamaian, ketahanan pangan hingga perlindungan lingkungan.

“Pada saat yang sama, penting juga untuk memberikan ruang bagi diskusi tentang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di APA,” jelas Puan.

Puan mengatakan, diskusi dalam APA sebagai forum parlemen negara-negara di Asia dapat dibawa ke negara asal masing-masing dan diterjemahkan ke dalam kerja sama konkret di antara negara-negara Asia.

Melalui APA, parlemen se-Asia dinilai Puan juga dapat berkontribusi untuk menghadirkan kepastian di kawasan ini dengan berkonsultasi satu sama lain.

“Dengan demikian, kita dapat lebih memahami kebijakan masing-masing. Ini akan menjadi kontribusi penting karena perdamaian dan stabilitas merupakan prasyarat bagi pembangunan dan kemakmuran,” terangnya.

Puan mengingatkan, diplomasi parlementer harus secara aktif berkontribusi untuk menciptakan perdamaian yang adil dan langgeng. Hal ini penting untuk menyelesaikan masalah global karena masalah tersebut secara langsung memengaruhi konstituen anggota dewan di lapangan.

“Kita perlu mendukung penyelesaian damai atas perang dan konflik, di Gaza, Ukraina, dan bagian lain dunia,” ucap Puan.

Mengenai masalah Palestina, Puan mengajak seluruh parlemen Asia memastikan bahwa gencatan senjata di Gaza dihormati dan dilaksanakan, sekaligus menjamin akses bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

“Kita juga harus menolak gagasan untuk merelokasi penduduk Gaza dari tanah air mereka,” tukas cucu Bung Karno tersebut.

Dalam forum APA ini, Ketua atau pimpinan Parlemen Asia juga banyak yang membicarakan isu perang Palestina.

Di sisi lain, Puan mendorong semua yang hadir pada KTT APA ke-15 untuk mengambil tindakan berani dan mengesampingkan perbedaan. Apalagi saat ini dunia berada dalam era ketidakpastian yang besar.

“Sehingga Asia dapat bangkit lebih kuat dari ketidakpastian saat ini. Bersama-sama, kita dapat menciptakan Asia dan dunia yang stabil, damai, dan sejahtera,” kata Puan.

Usai Inagurasi pembukaan APA Pleanary Meeting ke-15, semua delegasi kemudian diundang menghadiri jamuan makan siang oleh parlemen Azerbaijan. Sidang Umum APA ke-15 di Baku akan diselenggarakan hingga tanggal 21 Februari mendatang.

Sebagai bagian dari acara tersebut, akan diadakan pertemuan Dewan Eksekutif APA, sesi pleno, dan komite tentang urusan politik, ekonomi, anggaran, dan sosial. Rancangan resolusi tentang isu-isu utama akan dibahas pada pertemuan yang dihadiri lebih dari 30 parlemen ini dan organisasi internasional, hingga nantinya akan ada Deklarasi Baku dan laporan akhir Sekretariat APA untuk diadopsi bersama.

Pada kegiatan ini, Puan didampingi oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, dan Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez. Di sela-sela acara, Puan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah Ketua Parlemen negara di Asia untuk membahas berbagai peningkatan kerja sama antar masing-masing negara.

Puan telah bertemu Ketua Parlemen Azerbaijan Sahiba Gafarova pada Selasa (18/2) kemarin. Hari ini Puan akan melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Belarus dan Bahrain.

Follow Media Sosial DPR RI:

Instagram: @dpr_ri

Facebook: DPR RI

Youtube: DPR RI

TikTok: @dpr_ri

X: @DPR_RI. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

20/02/2025 20:06
Komisi XII DPR Dorong Pertamina Tuntaskan Proyek Pengembangan Kilang untuk Ketahanan Energi – Halaman all

Komisi XII DPR RI mendorong Pertamina untuk segera menyelesaikan proyek-proyek pengembangan kilang minyak

Tayang: Kamis, 20 Februari 2025 20:05 WIB

HO

KETAHANAN ENERGI-Anggota Komisi XII DPR Rusli Habibie di Jakarta, Kamis (20/5/2025). Ia menyebut proyek Kilang Tuban diperkirakan memiliki kapasitas 300 ribu barel per hari.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi XII DPR RI mendorong Pertamina untuk segera menyelesaikan proyek-proyek pengembangan kilang minyak untuk mewujudkan ketahanan energi nasional selain juga demi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2025.

“Kebutuhan energi nasional tiap tahun semakin meningkat, sejalan dengan perkembangan ekonomi. Apalagi kita menargetkan pertumbuhan ekonomi tinggi mencapai 8 persen, yang tentunya membutuhkan pasokan energi besar yang akan terus meningkat,” kata Anggota Komisi XII DPR Rusli Habibie dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Politikus Partai Golkar itu anggota Komisi XII DPR itu mengapresiasi perkembangan Refinery Development Masterplan Program (RDMP) Balikpapan yang diperkirakan beroperasi pada September 2025 yang akan menambah kapasitas kilang sebesar 100 ribu barel per hari.

“Meski demikian, itu belum cukup. Pertamina harus menggeber proyek Kilang Tuban yang bekerja sama dengan Rosneft (Rosneft adalah sebuah perusahaan minyak terintegrasi yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah Rusia),” kata Rusli.

Ia mengingatkan bahwa proyek Kilang Tuban diperkirakan memiliki kapasitas 300 ribu barel per hari.

Kilang Tuban terintegrasi dengan kompleks industri petrokimia yang dapat mengolah material minyak bumi menjadi turunan petrokimia seperti styrene, polypropylene, polyethylene, serta produk aromatik. Karena itu, Kilang Tuban merupakan proyek yang sangat strategis.

“Kilang Tuban adalah salah satu proyek penting dan bernilai ratusan triliun. Sebab Kilang Tuban dapat memproduksi bahan bakar minyak (BBM) dengan kualitas Euro V, yakni BBM yang ramah lingkungan, dan ini sejalan dengan agenda transisi energi Indonesia,” ujarnya.

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}

Berita Terkini

20/02/2025 20:05
Hasto Kristiyanto Ditahan KPK, Begini Suasana Kantor DPP PDIP

loading…

Kantor DPP PDIP di Jakarta terpantau sepi usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK dalam kasus dugaan suap terkait PAW Anggota DPR 2019-2024. Foto/Achmad Al Fiqri

JAKARTA – Kantor DPP PDI Perjuangan (PDIP) terpantau sepi usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap terkait PAW Anggota DPR RI 2019-2024.

Dari pantauan SindoNews, Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, nampak sepi dari kegiatan. Sejumlah petugas keamanan terlihat bersiaga di depan pintu masuk.

Sementara di lobi kantor, terlihat tak ada kegiatan apapun. Namun, lampu lobi Kantor DPP PDIP terlihat menyala. Meski begitu, sejunlah mobil terpantau keluar-masuk ke dalam area kantor partai berlambang logo moncong banteng itu.

Sekedar informasi, KPK telah resmi menahan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI, Kamis (20/2/2025).

Pantauan di lokasi, Hasto nampak selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 18.09 WIB. Hal itu berdasarkan Hasto turun dari lantai dua Gedung Merah Putih KPK yang mana terdapat ruang pemeriksaan.

Setelah itu, Hasto kemudian digiring ke ruang konferensi pers guna pengumuman secara resmi penahanan.

Dalam kasus itu, Hasto menjadi tersangka lantaran diduga memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI periode tahun 2017-2022.

20/02/2025 19:53
Akhirnya! KPK Tahan Hasto Kristiyanto

JABAR EKSPRES – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, resmi mengenakan rompi jingga bertuliskan “Tahanan KPK” setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Hasto tampak keluar dari ruang pemeriksaan KPK di Gedung Merah Putih dengan tangan terborgol dan dikawal petugas, pada Kamis (20/2) sore.

Politisi asal Yogyakarta itu menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK pada statusnya sebagai tersangka dalam kasus korupsi ini.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menegaskan bahwa penanganan perkara ini murni untuk penegakan hukum tanpa adanya unsur politisasi.

“Untuk kesekian kalinya KPK menyampaikan bahwa penetapan tersangka saudara HK bukan bagian dari politisasi kekuasaan,” kata Tessa dikutip dari Antara.

BACA JUGA: Hasto Sah Tersangka, KPK Jadwalkan Pemeriksaan Hari Ini!

Tessa menambahkan bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto didasarkan pada cukup bukti yang sah menurut hukum.

Bahkan, meski hanya membutuhkan dua alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, KPK sudah mengantongi lebih dari dua bukti yang sebagian besar sudah dipublikasikan dalam sidang praperadilan.

Pada 24 Desember 2024, KPK juga menetapkan Hasto Kristiyanto bersama advokat Donny Tri Istiqomah (DTI) sebagai tersangka dalam rangkaian kasus Harun Masiku.

Hasto diduga mengatur DTI untuk melobi anggota KPU, Wahyu Setiawan, agar Harun Masiku bisa ditetapkan sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

Selain itu, Hasto juga disebut mengatur pengantaran uang suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina.

BACA JUGA: Hasto Kristiyanto Tiba di KPK untuk Diperiksa sebagai Tersangka dalam Kasus Harun Masiku

KPK mengungkapkan bahwa suap senilai 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS diberikan untuk memastikan Harun Masiku bisa duduk di kursi DPR.

Hasto juga dijerat dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan, yang menunjukkan upaya untuk menggagalkan proses hukum lebih lanjut.

20/02/2025 19:49
Momen Adian hingga Maqdir Ismail Orasi di Depan KPK usai Hasto Ditahan

Bisnis.com, JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu dan Ribka Tjiptaning serta advokat Maqdir Ismail berorasi di depan Gedung Merah Putih usai KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, ketiganya terpantau naik ke atas mobil truk pendemo yang sudah berada di depan Gedung KPK sejak siang hari ini. Mereka terpantau mulai berorasi pada sekitar pukul 18.55 WIB.

Adian terlihat membantu Maqdir dan Ribka untuk naik ke atas mobil simpatisan PDIP dan berusaha menenangkan para simpatisan PDIP yang saat itu belum meninggalkan lokasi.

Maqdir lalu menjelaskan kepada peserta demo bahwa Hasto ditahan untuk 20 hari ke depan. Namun, dia menyebut tidak ada alasan substantif bagi KPK untuk menahan Sekjen PDIP itu.

“Kalau kita lihat secara substansi, alasan penahanan tidak cukup untuk melakukan penahanan,” ujar Maqdir kepada para simpatisan PDIP, Kamis (20/2/2025).

Maqdir menyampaikan bahwa tidak mungkin Hasto melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Padahal, terangnya, dua hal itu merupakan alasan dilakukannya penahanan terhadap seorang tersangka.

“Tidak mungkin Mas Hasto melarikan diri, tidak mungkin Mas Hasto akan menghilangkan barang bukti. Karena barang bukti semua sudah disita KPK,” jelasnya.

Maqdir lalu berpesan bahwa penahanan Hasto malam ini bukan merupakan akhir dari segalanya. Pernyataan itu pun disambut dengan riuh oleh simpatisan PDIP.

“Ini bukan akhir, ini adalah awal kita melakukan perlawanan,” kata Maqdir.

Sebelumnya, KPK resmi menahan Hasto untuk 20 hari ke depan. Dia ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dan dugaan perintangan penyidikan.

Hasto juga telah mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan, namun dinyatakan tidak dapat diterima. Kini, pihaknya telah mengajukan praperadilan lagi dalam dua permohonan terpisah.

20/02/2025 19:44