Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • KPK Sudah Periksa 350 Travel Lebih Terkait Kasus Kuota Haji

    KPK Sudah Periksa 350 Travel Lebih Terkait Kasus Kuota Haji

    Jakarta –

    KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Ada lebih dari 350 travel haji yang sudah diperiksa terkait kasus tersebut.

    “Sampai dengan saat ini sudah lebih dari 350 travel yang diperiksa, paralel untuk kebutuhan penghitungan kerugian negaranya,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (11/11/2025).

    Budi mengatakan penyidik masih fokus mendalami keterangan dari para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau biro travel haji, yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dia mengatakan penyidik telah memeriksa biro travel di wilayah Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur pada pekan kemarin.

    “Bagi PIHK yang belum memenuhi panggilan pemeriksaan, akan dilakukan penjadwalan kembali, karena setiap keterangan dari PIHK dibutuhkan dalam penyidikan perkara ini,” ujarnya.

    Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 bermula saat Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu. Kuota tambahan itu kemudian dibagi 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.

    KPK menduga kerugian negara yang disebabkan oleh kasus ini mencapai Rp 1 triliun. KPK juga telah menyita uang, mobil, hingga rumah terkait kasus ini.

    Uang yang disita itu antara lain berasal dari pengembalian duit sejumlah biro travel. KPK menduga uang itu merupakan biaya ‘percepatan’ yang diminta oleh oknum Kemenag, tapi dikembalikan lagi ke pihak travel gara-gara takut kepada panitia khusus haji DPR pada 2024.

    (mib/whn)

  • Tanpa Kenaikan Cukai, Petani Tembakau Lebih Terlindungi

    Tanpa Kenaikan Cukai, Petani Tembakau Lebih Terlindungi

    Jakarta –

    Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap nasib petani tembakau di Indonesia. Menurutnya, keputusan tidak adanya kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merupakan langkah menjaga stabilitas sektor tembakau yang menyerap jutaan tenaga kerja.

    “Ada petani tembakau yang selama ini sebagai hulu mata rantai industri tembakau tidak pernah mendapatkan fasilitas bantuan apapun dari negara, subsidi pupuk enggak ada, subsidi pestisida juga enggak ada, bahkan sampe pembibit enggak ada,” ungkap Misbakhun dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia di Jakarta, Rabu (22/10).

    Ia menjelaskan, banyak petani tembakau yang masih mengandalkan pengalaman turun-temurun dalam menjaga keberlanjutan bibit. Padahal, seharusnya ada pembinaan terkait penggunaan pestisida dan praktik pertanian yang aman.

    Misbakhun menilai, arah kebijakan industri hasil tembakau perlu diperhatikan dari hulu hingga hilir. Ia menekankan pentingnya keseimbangan agar sektor ini tetap berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja.

    “Melihat industri hasil tembakau itu mulai dari hulu dan hilir. Kalau kita perhatikan, banyak aspek-aspek yang memberikan manfaat serapan tenaga kerja di negara di mana pemerintah itu mempunyai kemampuan keterbatasan fiskal dalam hal menyediakan lapangan pekerjaan dan sebagainya. Maka kita harus seimbang,” sambungnya.

    Ia pun menekankan pembinaan petani tembakau penting dilakukan. Sebab, kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan petani berdampak langsung pada kemampuan industri tembakau untuk mengekspor dan memberikan kontribusi devisa bagi negara.

    “Pemerintah juga Kementerian Pertanian harus melihat bagaimana membina petani di negara ini, menghasilkan produk tembakau yang memadai. Bapak juga harus ingat bahwa ada dampak yang kuat, yaitu banyak perusahaan di industri tembakau yang melakukan ekspor dan memberikan penerimaan dalam bentuk devisa, inilah dampak ekonomi dampak ikutannya ini kan harus kita perhatikan,” ungkap Misbakhun.

    Ia mengungkapkan besarnya kontribusi CHT terhadap penerimaan negara yang saat ini mencapai lebih dari Rp200 triliun menjadikan industri tembakau sebagai salah satu sumber pendapatan strategis keuangan negara.

    “Ada 200 triliun lebih salah satu penerimaan negara, itu negara bergantung penerimaannya kepada cukai tembakau,” beber Misbakhun.

    Oleh sebab itu, Misbakhun menekankan dalam membahas CHT, alih-alih hanya memberikan solusi bersifat sementara, pemerintah harus menuntaskan persoalan fundamental yang ada.

    “Menurut saya, kita kalau membicarakan tentang cukai rokok ini kita harus kemudian menyelesaikannya secara fundamental. Dan yang harus diingat adalah serapan tenaga kerjanya (dari industri tembakau) luar biasa,” pungkasnya.

    Tonton juga video “Kemenko PMK: Tarif Cukai Efektif Tekan Angka Perokok Usia 10-18 Tahun”

    (anl/ega)

  • Menag Klaim Angka Perceraian Turun karena Bimbingan Perkawinan

    Menag Klaim Angka Perceraian Turun karena Bimbingan Perkawinan

    Menag Klaim Angka Perceraian Turun karena Bimbingan Perkawinan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar mengungkapkan, tingkat perceraian di Indonesia mengalami penurunan selama dua tahun berturut-turut.
    “Penurunan 2 tahun berturut-turut ini beriringan dengan peningkatan cakupan pelaksanaan
    bimbingan perkawinan
    yang merata di seluruh Indonesia,” ujar Nasaruddin dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (11/11/2025). 
    “Menandakan korelasi positif antara kewajiban mengikuti bimbingan dengan penurunan angka
    perceraian
    ,” sambungnya.
    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (
    BPS
    ) yang dipaparkan Menag, sepanjang 2023 tercatat ada 463.654 kasus perceraian.
    Angka ini disebut turun 10,2 persen dibanding tahun sebelumnya.
    “Pada tahun 2024, angka tersebut kembali turun menjadi 394.608 kasus atau turun 14,9 persen dari 2023,” ucap Nasaruddin.
    Nasaruddin menambahkan, hasil evaluasi pelaksanaan program bimbingan perkawinan juga mengungkap tingginya respons positif para calon pengantin.
    Para peserta, kata Nasaruddin, mengaku terbantu untuk memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan rumah tangga.
    “Hasil evaluasi lapangan juga menunjukkan 86 persen peserta bimbingan perkawinan merasa program ini membantu mereka untuk memahami peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga, serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan penyelesaian konflik keluarga sejak awal pernikahan,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi VI DPR minta Mendag hadir bahas kebijakan baja nasional

    Komisi VI DPR minta Mendag hadir bahas kebijakan baja nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid meminta Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk hadir dalam rapat pembahasan strategi penyelamatan kebijakan industri baja nasional bersama legislator di Senayan.

    Nurdin, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Selasa, menyayangkan ketidakhadiran Mendag Budi Santoso pada rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan sejumlah kementerian/lembaga yang berlangsung Senin (10/11).

    “Kita mengapresiasi kehendak luar biasa dari Presiden. Ini bukan sekadar urusan bisnis baja, tapi bagian dari upaya menegakkan kedaulatan ekonomi nasional dan menghargai produk dalam negeri,” katanya.

    Menurut ia, baja merupakan bagian dari urat nadi pembangunan industri infrastruktur dan manufaktur yang kini menjadi penopang daya saing nasional sehingga kehadiran Mendag dalam pembahasan penyelamatan ini sangat krusial.

    “Menteri itu pembantu presiden, sedangkan DPR, secara konstitusi, setara dengan presiden. Jadi, ketika DPR mengundang, apalagi membahas kebijakan penting seperti industri baja, minimal wamen (wakil menteri) yang hadir,” tuturnya.

    Nurdin mengatakan kehadiran pejabat setingkat menteri bukan semata soal protokoler, melainkan bagian dari penghormatan terhadap fungsi representasi rakyat.

    “Tidak mudah duduk di sini, kami memperjuangkan suara rakyat. Jadi, kalau kebijakan yang diambil pemerintah tidak berpihak kepada industri baja, DPR akan menegaskan posisinya,” ujarnya.

    Terlebih, kondisi industri baja nasional sedang menghadapi tekanan. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, produksi baja Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar 18 juta ton, menempatkan Indonesia di posisi ke-14 di dunia.

    Namun, utilisasi kapasitas nasional baru menyentuh 52,7 persen, sementara kebutuhan baja dalam negeri pada tahun 2025 diperkirakan naik menjadi 19,3 juta ton, sebagian besar masih dipenuhi dari impor murah, terutama asal China.

    Di tengah kondisi seperti itu, Komisi VI DPR meminta Mendag turun langsung. “Tanpa keberpihakan nyata pemerintah, industri baja nasional akan terus tergerus di negara sendiri,” imbuh Nurdin.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IKN jadi ibu kota politik, Komisi II DPR targetkan pada 2028

    IKN jadi ibu kota politik, Komisi II DPR targetkan pada 2028

    “Penegasan itu sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto,”

    Ibu Kota Nusantara (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, kembali menegaskan komitmen parlemen untuk mengawal target IKN menjadi ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028,

    “Penegasan itu sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto,” kata Rifqinizamy dalam pertemuan Koordinasi dan Monitoring bersama para Gubernur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa.

    Rifqinizamy menambahkan, IKN harus menjadi kota modern, bersih, hijau, dan berkelas dunia, baik dari sisi fisik maupun tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.

    Istilah “ibu kota politik” dalam Perpres 79/2025 sendiri telah memicu perdebatan. Menurut pakar hukum tata negara, istilah ini mungkin digunakan untuk memisahkan fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan dari Jakarta yang selama ini menjadi pusat ekonomi.

    Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari sempat menjelaskan bahwa IKN akan menjadi pusat operasional pemerintahan jika fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah rampung.

    Pertemuan tiga hari 10-12 November 2028 di Multifunction Hall, Kemenko 3 IKN, ini menjadi momen penting bagi pemerintah pusat, daerah, dan parlemen untuk menyatukan langkah dalam mempercepat pembangunan IKN.

    Agenda ini juga mencakup Konsinyering Komisi II DPR RI dan Pengukuhan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

    Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak terhadap pembangunan IKN yang terus menunjukkan progres signifikan.

    Para peserta juga berkesempatan menginap di kawasan Rusun ASN IKN, yang disebut Rifqinizamy memiliki fasilitas modern dan nyaman.

    Rangkaian acara ditutup pada 12 November dengan pengukuhan pengurus APPSI oleh Menteri Dalam Negeri RI dan rapat seluruh gubernur se-Indonesia.

    Pewarta: Arumanto
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penutupan Pemerintah AS berpotensi berakhir, rupiah diprediksi menguat

    Penutupan Pemerintah AS berpotensi berakhir, rupiah diprediksi menguat

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong memprediksi nilai tukar rupiah menguat seiring sentimen risk on dari harapan berakhirnya penutupan pemerintah (government shutdown) Amerika Serikat (AS).

    “Rupiah berpotensi menguat terhadap dolar AS didukung sentimen risk on dari harapan berakhirnya shutdown pemerintah AS,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Selasa di Jakarta menguat sebesar 46 poin atau 0,28 persen menjadi Rp16.700 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.654 per dolar AS.

    Mengutip dari Sputnik-OANA, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa penutupan kegiatan pemerintahan akan segera berakhir.

    Sebelumnya, portal Axios melaporkan bahwa Partai Demokrat di Senat AS telah menunjukkan kesediaan untuk menerima paket Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendanaan yang bisa mengakhiri shutdown.

    Menurut siaran di situs web majelis tinggi Kongres AS, persetujuan dicapai lewat pemungutan suara prosedural, yang mana 60 senator mendukung paket RUU itu, sedangkan 40 senator menolak.

    Tepat 60 suara dibutuhkan untuk menyetujui RUU tersebut.

    Paket yang disetujui itu mencakup pendanaan bagi kegiatan Kongres dan layanan pendukungnya, Departemen Pertanian, termasuk pembayaran dalam program bantuan pangan SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA/Food and Drug Administration), program dan tunjangan bagi veteran, serta proyek konstruksi Pentagon untuk tahun fiskal 2026.

    Badan-badan pemerintahan lainnya akan didanai melalui resolusi lanjutan yang berlaku hingga 30 Januari 2026.

    Paket RUU itu juga membatalkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap pegawai federal sejak 1 Oktober.

    Setelah pemungutan suara tersebut, Senat harus menggelar pemungutan suara final, sebelum paket RUU itu disahkan oleh DPR dan dikirim kepada Presiden Donald Trump untuk ditandatangani.

    Menurut Lukman, potensi berakhirnya penutupan pemerintah AS akan mendukung aset berisiko.

    “Dolar AS sendiri juga seharusnya terdukung, namun sentimen risk on bisa lebih positif pada mata uang dan aset berisiko,” kata Lukman.

    Di samping itu, investor juga sedang menantikan data penjualan ritel Indonesia yang tak jadi dirilis pada Senin (10/11/2025).

    Dia memperkirakan penjualan ritel bertumbuh 3,2 persen.

    Berdasarkan faktor-faktor tersebut, kurs rupiah diprediksi berkisar Rp16.600-Rp16.700 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 5 Tahun Tak Beroperasi Optimal, DPRD Sulsel Sampaikan Keluhan Pertashop ke Pusat

    5 Tahun Tak Beroperasi Optimal, DPRD Sulsel Sampaikan Keluhan Pertashop ke Pusat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan aspirasi para pelaku usaha Pertashop dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (10/11).

    Rombongan DPRD Sulsel dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel, Sufriadi Arif, didampingi Ketua Komisi D, Kadir Halid, serta sejumlah anggota Komisi D lainnya.

    Turut hadir perwakilan DPW SPRINDO Migas Sulawesi dan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Kerjasama dan Aspirasi DPRD Sulsel, Andi Padauleng. RDP tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid.

    Dalam pertemuan tersebut, DPRD Sulsel menyampaikan keluhan para pelaku Pertashop di daerah yang selama hampir lima tahun terakhir kesulitan beroperasi secara optimal.

    “Kami mengapresiasi langkah Komisi VI DPR RI yang menindaklanjuti aspirasi kami terkait Pertashop di Sulsel yang sudah hampir lima tahun tidak berjalan. Dalam waktu dekat, Komisi VI akan memanggil pihak Pertamina dan BPH Migas untuk mencari solusi agar pelaku Pertashop di Sulsel bisa kembali beroperasi dan melayani masyarakat, khususnya pengguna BBM Pertalite,” ujar Sufriadi Arif.

    Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, menyebut hasil pertemuan tersebut merupakan langkah positif bagi keberlangsungan usaha Pertashop di daerah.

    “Alhamdulillah, hari ini kami diterima oleh pimpinan Komisi VI DPR RI untuk memperjuangkan nasib pelaku Pertashop agar bisa kembali berjualan Pertalite. Ke depan akan ada RDP lanjutan bersama Pertamina dan BPH Migas. Ini tentu hasil perjuangan yang baik dari teman-teman di Komisi D DPRD Sulsel,” kata Kadir Halid.

  • Muzani Ungkap Taklimat Prabowo kepada Kader Gerindra di Hambalang

    Muzani Ungkap Taklimat Prabowo kepada Kader Gerindra di Hambalang

    Muzani Ungkap Taklimat Prabowo kepada Kader Gerindra di Hambalang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengungkap taklimat Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus Ketua Umum, Prabowo Subianto yang disampaikan kepada kadernya pada Sabtu (8/11/2025).
    Diketahui, Prabowo mengumpulkan kader Partai
    Gerindra
    dan menyampaikan taklimatnya di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Sabtu (8/11/2025).
    “Pak Prabowo berharap kader Gerindra tetap kompak tetap bersatu tetap bahu membahu dalam perjuangan, karena kemenangan dalam Pilpres akan efektif jika supporting, dukungan dari semua kekuatan bisa menjadi sebuah energi dan energi itu bisa dirasakan kalau kita bersatu,” ujar Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
    Di samping itu, Muzani menjawab bahwa dalam acara tersebut belumlah membahas strategi untuk pemilihan umum (Pemilu) 2029.
    “Belum (membahas strategi
    Pemilu 2029
    ), karena sistemnya kan belum dirumuskan di DPR. DPR baru akan merumuskan pada tahun-tahun ke depan,” ujar Muzani.
    Dalam penyampaian taklimat Ketua Umum Partai Gerindra pada Sabtu (8/11/2025), Prabowo menegaskan kepada seluruh kader partainya untuk selalu berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara.
    Prabowo mengimbau kepada semua kader Partai Gerindra yang tengah menjabat di lembaga eksekutif maupun kepala daerah agar tidak takut berbuat yang terbaik untuk Indonesia.
    “Kita pasti menghadap, kita ga usah takut. Lebih baik kita berbuat yang terbaik. Gajah meninggal, meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, lebih baik kita dikenang,” tutur Prabowo dalam siaran pers dari Partai Gerindra.
    Menurutnya, yang terpenting adalah bekerja sebaik mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa, sehingga dikenang lewat keberhasilan program dan kebijakan yang benar-benar dirasakan rakyat
    “Dikenang membawa Indonesia sejahtera, dikenang memberi makan semua anak-anak, ibu hamil seluruh Indonesia,” ujar Presiden Republik Indonesia itu.
    Seorang pemimpin negarawan sejati, kata Prabowo, juga harus lebih peka menghadapi keadaan yang terjadi kepada bangsanya.
    “Kekuasaan harus digunakan untuk menebar kebaikan, menghapus kemiskinan, dan menegakkan kedaulatan,” tegas Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harus Kajian Objektif dan Data

    Harus Kajian Objektif dan Data

    Jakarta –

    Pemerintah berencana membatasi game online Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG) buntut ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menilai pembatasan tersebut harus didasari kajian yang objektif.

    “Rencana untuk memblokir game online seperti game PUBG, atau game online lainnya, saya kira tetap harus didasarkan pada kajian yang objektif dan berbasis data, bukan sekadar reaksi terhadap kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani kepada wartawan, Selasa (11/11/2025).

    Pemerintah, kata Hadrian, perlu melibatkan para ahli psikologi, pendidikan, serta pelaku industri game untuk menilai dampak sebenarnya dari game PUBG terhadap perilaku anak-anak maupun remaja. Ia menambahkan pemerintah perlu memperkuat sistem klasifikasi usia dan pengawasan konten game daring agar penggunaannya sesuai dengan nilai-nilai pendidikan dan tidak berdampak psikologis yang negatif.

    “Namun meskipun (nantinya) game online, terutama yang mengandung kekerasan, ditutup, peningkatan literasi digital dan pengawasan orang tetap harus dilakukan, agar penggunaan game online di kalangan pelajar lebih terarah (diarahkan ke cabang olahraga e-sport) karena pendidikan karakter dan pengawasan terhadap anak, tetap merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga dan sekolah,” lanjutnya.

    Hadrian menyebut game seperti PUBG memang bisa mempengaruhi perilaku pelajar di sekolah. “Game seperti PUBG berpotensi mempengaruhi sikap pelajar, di mana paparan konten kekerasannya secara intens dapat meningkatkan kecenderungan agresif dan mengurangi empati, yang berisiko terbawa dalam interaksi sosial di sekolah,” tutur Hadrian.

    Meski begitu, dampak ini juga bergantung pada kepribadian, durasi bermain, serta pengawasan dari orang tua. Oleh karena itu, pengawasan orang tetap harus dilakukan, agar penggunaan game online di kalangan pelajar lebih terarah

    “Misalnya arahkan ke cabang olahraga e-sport, dan lain-lain, karena pendidikan karakter dan pengawasan terhadap anak, tetap merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga dan sekolah,” ucap Hadrian.

    Sebelumnya, pemerintah menyoroti soal penggunaan senjata dalam game online seperti PUBG. Hal ini buntut kasus ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading.

    “Beliau (Presiden Prabowo) tadi menyampaikan bahwa, kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh pengaruh dari game online,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi seusai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025).

    Menurut Pras, game online yang dimaksud berpotensi punya pengaruh buruk bagi anak-anak atau pelajar. Menurutnya dampak buruk bakal merembet ke generasi mendatang.

    “Karena, tidak menutup kemungkinan, game online ini ada beberapa yang di situ, ada hal-hal yang kurang baik, yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan,” ungkap dia.

    Game online yang akan dibatasi bernuansa perang dengan senjata api (senpi). Game tersebut biasanya ditemukan dalam kategori FPS maupun battle royal seperti PUBG.

    “Misalnya contoh, PUBG. Itu kan di situ, kita mungkin berpikirnya ada pembatasan-pembatasan ya, di situ kan jenis-jenis senjata, juga mudah sekali untuk dipelajari, lebih berbahaya lagi,” jelas Prsetyo.

    Halaman 2 dari 3

    (isa/idn)

  • Pasar respon positif data keyakinan konsumen, IHSG berpotensi menguat

    Pasar respon positif data keyakinan konsumen, IHSG berpotensi menguat

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim memproyeksikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan bergerak menguat pada perdagangan Selasa, dengan sentimen akan berasal dari tingkat domestik maupun global.

    Sentimen akan berasal dari pelaku pasar yang merespon positif menguatnya data Indeks keyakinan konsumen (IKK) domestik, serta potensi berakhirnya government shutdown Amerika Serikat (AS).

    “Dalam jangka pendek diperkirakan berpotensi terjadi minor pullback akibat profit taking. Namun, selama IHSG mampu bertahan di atas 8.300-8.340, diperkirakan kondisi bullish IHSG masih akan berlanjut,” ujar Ratna dalam kajiannya di Jakarta, Selasa

    Dari dalam negeri, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menguat ke level 121,2 pada Oktober 2025 dari sebelumnya di level 115 pada September 2025, atau level tertinggi sejak April 2025.

    “Kenaikan ini mengindikasikan masyarakat lebih optimis dengan kondisi ekonomi saat ini dan masa depan,” ujar Ratna

    Dari mancanegara, Senat AS mencapai kesepakatan untuk mengakhiri government shutdown yang telah berlangsung selama 40 hari, yang merupakan shutdown terlama sepanjang sejarah AS.

    Kesepakatan terjadi setelah Partai Demokrat dan Partai Republik menyetujui paket pendanaan sementara untuk membuka kembali pemerintahan hingga Januari 2026, dengan syarat akan dilakukan pemungutan suara mengenai perpanjangan subsidi kesehatan sebelum Desember 2025.

    Namun demikian, kesepakatan harus disetujui mayoritas sebesar 60 persen suara, kemudian disetujui oleh DPR AS dan ditandatangani oleh Presiden Trump.

    Ratna mengatakan prospek berakhirnya shutdown mendorong optimisme investor, karena shutdown yang berkepanjangan telah mengganggu aktivitas ekonomi terutama di sektor-sektor utama seperti perjalanan udara.

    “Investor juga khawatir akan dampak shutdown terhadap ekonomi dan pasar tenaga kerja. Berakhirnya shutdown akan memperbarui rilis data ekonomi termasuk laporan pekerjaan bulanan yang telah tertunda,” ujar Ratna.

    Dari kawasan Asia, China telah mencabut sejumlah pembatasan ekspor mineral penting dan material tanah jarang ke AS, sebagai tanda bahwa kesepakatan dagang dengan AS masih berlaku.

    Dari kawasan Eropa, Inggris akan merilis data unemployment rate periode September 2025 yang diperkirakan naik ke level 4,9 persen dari sebelumnya 4,8 persen pada Agustus 2025. Dari Jerman akan dirilis data ZEW Economic Sentiment Index periode November 2025 yang diperkirakan naik pada level 42,5 dari 39,3 pada Oktober 2025

    Pada perdagangan Senin (10/11), bursa saham Eropa ditutup kompak menguat, diantaranya Euro Stoxx 50 menguat 1,71 persen, indeks FTSE 100 Inggris menguat 1,08 persen, indeks DAX Jerman menguat 1,65 persen, serta indeks CAC Prancis menguat 1,32 persen.

    Bursa saham AS di Wall Street juga kompak menguat pada perdagangan Senin (10/11), diantaranya Indeks Dow Jones Industrial Average menguat 0,81 persen ditutup di level 47.36860, indeks S&P 500 menguat 1,54 persen ke level 6.832,51, indeks Nasdaq Composite menguat 2,20 persen dan ditutup di level 25.611,75.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.