Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Jelang Ramadan, KKP Klaim Harga Ikan Stabil

    Jelang Ramadan, KKP Klaim Harga Ikan Stabil

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan harga ikan masih stabil menjelang Ramadan. Meski begitu, ada satu jenis ikan yang mengalami kenaikan harga, yakni ikan Kembung.

    Melansir dari akun Instagram @kkpgoid, berdasarkan pantauan di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, menjelang Ramadan 2025 ini harga ikan segar masih relatif stabil. Meski begitu, Ikan Kembung mengalami kenaikan dari Rp 37.000/kg menjadi Rp 42.000/kg.

    “Dari pantauan kami, harga Ikan segar di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, jelang bulan Ramadan 2025 ini, relatif stabil lho, Namun Ikan Kembung yang sebelumnya Rp 37 ribu per kilo, kini naik menjadi Rp 42 ribu per kilo,” tulis KKP, Jumat (21/2/2025).

    Pada saat yang sama, Badan Mutu KKP mendampingi Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Kunjungan Kerja Spesifik Peninjauan Harga Pangan di Pasar Beringharjo, Yogyakarta jelang Ramadan 1446 H. Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto menjelaskan, kunjungan mereka bertujuan untuk melihat harga-harga bahan pokok di pasar tersebut. Dari hasil tinjauannya, Titiek menemukan beberapa harga pokok yang mengalami kenaikan harga.

    “Ternyata yang naik hanya cabai, sayur-sayuran turun tapi tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan tidak ada lonjakan harga,” kata Titiek.

    Berikut harga ikan-ikan segar menjelang Ramadan:

    1. Tenggiri Rp 70.000/kg

    2. Tongkol Rp 35.000/kg

    3. Kembung Rp 42.000/kg

    4. Bandeng Rp 40.000/kg

    5. Lele Rp 27.000/kg

    6. Nila Rp 35.000/kg

    7. Cumi Rp 75.000/kg

    8. Udang Vaname Rp 40.000/kg

    9. Gurame Rp 38.000/kg

    10. Cakalang Rp 70.000/kg

    11. Tuna Rp 40.000/kg

    12. Makarel: Rp 35.000/kg

    (rrd/rrd)

  • Pendapatan Pertamina Tembus Rp1.224 Triliun Sepanjang 2024

    Pendapatan Pertamina Tembus Rp1.224 Triliun Sepanjang 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) membukukan pendapatan sebesar US$75 miliar atau setara Rp1.244 triliun (kurs Rp16.330 per dolar AS) pada 2024. Pendapatan perusahaan dalam 3 tahun terakhir mengalami rata-rata pertumbuhan 15%. 

    Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro mengatakan, dari total pendapatan tersebut, belanja modal atau capital expenditure (capex) yang dikeluarkan Pertamina mencapai US$7 miliar pada tahun lalu. Sementara itu, total aset yang dikelola saat ini mencapai US$90 miliar. 

    “Revenue sesuai dengan data yang kita miliki pada akhir tahun 2024 senilai US$75 miliar dan capex yang kita spending US$7 miliar,” kata Wiko dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (20/2/2025). 

    Dia menerangkan, pendapatan Pertamina tertinggi dalam 3 tahun tercatat US$84,9 miliar pada 2022 atau naik pesat dari tahun sebelumnya US57,5 miliar. Sementara itu, pendapatan pada 2023 mencapai US$75,8 miliar. 

    Lebih lanjut, Wiko menerangkan bahwa peningkatan pesat pendapatan Pertamina pada 2022 lalu dikarenakan harga minyak mentah yang berada di level tertinggi yakni dikisaran US$97 per barel.

    “Banyak faktor yang menyebabkan terutama karena harga minyak pada saat itu US$97 per barel. Namun, secara growth kita bisa lihat 3 tahun terakhir tumbuh 15%,” jelasnya.

    Tak hanya itu, faktor pendorong kinerja keuangan Pertamina juga didongkrak oleh amortisasi EBITDA yang mengalami pertumbuhan. Adapun, tahun lalu tercatat EBITDA sebesar US$14,4 miliar. Laba bersih setelah pajak atau NPAT mengalami pertumbuhan US$4,4 miliar. 

    Untuk mendukung kinerja tahun ini, Pertamina juga menargetkan produksi minyak tembus 416.000 barel per hari (bopd) atau naik dari tahun lalu 400.000 bopd. 

    Wiko optimistis target tersebut tercapai. Pasalnya, Pertamina mengelola 69% produksi minyak nasional dan 37% produksi gas nasional dari 24 blok. 

    “Pada tahun 2025 kami berencana memproduksi minyak 416.000 bopd atau tumbuh 4% dibanding tahun sebelumnya 400.000 bopd,” terangnya. 

    Sementara itu, untuk produksi gas, Pertamina menargetkan mencapai 2.536 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) pada 2025. Angka itu naik 3% dari tahun sebelumnya yang sebesar 2.454 MMscfd.

  • Konsumsi LPG dan BBM Diproyeksi Naik pada Ramadan dan Idulfitri 2025

    Konsumsi LPG dan BBM Diproyeksi Naik pada Ramadan dan Idulfitri 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Pertamina Patra Niaga memproyeksikan konsumsi energi pada periode Ramadan dan Idulfitri 2025 mengalami peningkatan. Adapun, jenis energi yang dimaksud, yakni bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG).

    Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengungkapkan, adanya prediksi peningkatan tersebut, Pertamina akan membentuk Satuan Tugas Ramadan-Idulfitri (Satgas Rafi) pada periode 17 Maret-13 April 2025. Hal ini agar distribusi dan keamanan stok kebutuhan energi dalam kondisi aman terkendali.

    “Satgas Ramadan dan Idulfitri akan kami mulai di tanggal 17 Maret hingga tanggal 13 April, yaitu dua minggu sebelum hari raya dan dua minggu setelah hari raya,” ungkap Riva saat rapat kerja Pertamina bersama Komisi XII DPR di gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Riva melanjutkan, konsumsi LPG dan BBM untuk Ramadan dan Idulfitri 2024 proyeksi peningkatan permintaan atau konsumsi. Produk LPG pada periode itu akan meningkat sebesar 6,7% dibandingkan periode normal.

    Sejumlah produk BBM yang dijual Pertamina diprediksi juga akan mengalami peningkatan. Untuk BBM dengan kadar oktan 92 atau Pertamax, akan meningkat 16,7% dibandingkan periode normal.

    Sementara, untuk Pertalite juga akan mengalami peningkatan konsumsi, yakni di angka 11,2%. Riva mengungkapkan, meningkatnya konsumsi BBM dikarenakan banyak masyarakat yang melakukan kegiatan mudik lebaran.

    Lain halnya dengan Pertamax dan Pertalite, konsumsi Solar atau Biosolar mengalami penurunan. Ini dikarenakan operasional kegiatan truk muatan logistik akan berkurang dari periode normal.

    “Untuk Pertamax konsumsi naik karena situasi dan juga aktivitas transportasi untuk kembali ke kampung halaman ini meningkat,” pungkasnya dalam menanggapi konsumsi LPG BBM. 

  • 10 K/L yang Anggarannya Dipangkas Paling Besar: Kementerian PU-Kemendikdasmen

    10 K/L yang Anggarannya Dipangkas Paling Besar: Kementerian PU-Kemendikdasmen

    Jakarta –

    Kementerian dan lembaga (K/L) Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkena efisiensi anggaran dari total pagu belanja 2025. Semua telah mendapatkan persetujuan dari mitra komisi masing-masing di DPR RI terkait besaran yang harus dipotong.

    Hal ini berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, di mana ditargetkan penghematan belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Angka tersebut diambil dari anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

    “Identifikasi rencana efisiensi tidak termasuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial,” bunyi diktum ketiga poin 3 dalam Inpres tersebut, dikutip Jumat (21/2/2025).

    Di antara K/L yang telah melaporkan besaran pemangkasan anggaran, paling besar yang terkena efisiensi yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Daftar 10 K/L yang mengalami pemangkasan anggaran terbesar:

    1. Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dipangkas Rp 81,38 triliun atau 73,34% dari total pagu tahun ini sebesar Rp 110,95 triliun.

    2. Anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dipotong Rp 26,9 triliun dari pagu tahun ini Rp 166,2 triliun.

    3. Anggaran Polri dipotong Rp 20,58 triliun dari pagu tahun ini Rp 126,62 triliun.

    4. Anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dipotong Rp 19,6 triliun dari pagu tahun ini Rp 105,7 triliun.

    5. Anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dipangkas Rp 17,87 triliun atau 56,82% dari total pagu Rp 31,45 triliun.

    6. Anggaran Kemendikti Saintek dipotong Rp 14,3 triliun dari pagu tahun ini Rp 57,6 triliun.

    7. Anggaran Kementerian Agama (Kemenag) dipotong Rp 12,32 triliun dari pagu anggaran tahun ini Rp 78,55 triliun.

    8. Anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) dipotong Rp 10,28 triliun dari pagu tahun ini Rp 29,3 triliun.

    9. Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipotong Rp 8,9 triliun dari pagu tahun ini Rp 53,1 triliun.

    10. Anggaran Kemendikdasmen dipotong Rp 7,27 triliun dari pagu tahun ini Rp 33,5 triliun.

    (aid/ara)

  • Gubernur Papua Tengah: Saya Menang karena Masyarakat dan "Anak-anak Aibon" Regional 21 Februari 2025

    Gubernur Papua Tengah: Saya Menang karena Masyarakat dan "Anak-anak Aibon" Regional 21 Februari 2025

    Gubernur Papua Tengah: Saya Menang karena Masyarakat dan “Anak-anak Aibon”
    Tim Redaksi
    JAYAPURA, KOMPAS.com
    – Gubernur
    Papua Tengah
    ,
    Meki Nawipa
    mengatakan bahwa kemenangannya bersama Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley tidak terlepas dari dukungan masyarakat di Provinsi Papua Tengah.
    “Saya menang karena masyarakat dan anak-anak aibon,” katanya usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto melalui keterangan yang diterima
    Kompas.com,
    Jumat (21/2/2025).
    “Saya sampaikan mereka (anak-anak aibon) adalah pahlawan dalam pesta demokrasi di Papua Tengah,” ujarnya.
    Anak-anak pengisap lem aibon di Kabupaten Nabire merupakan masalah sosial yang saat ini dihadapi oleh pemerintah daerah, terutama Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
    Hal inilah yang akan menjadi komitmen Meki Nawipa dan Deinas Geley, untuk memberikan perhatian serius, sehingga penanganan terhadap anak-anak pengisap lem aibon ke depan bisa diperhatikan.
    Mantan Bupati Paniai ini mengajak DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan Papua Tengah untuk berdiskusi setiap tiga bulan sekali guna kemajuan Provinsi Papua Tengah lima tahun ke depan.
    “Para bupati dari delapan kabupaten akan bekerja sama dengan baik, kami sudah berkomunikasi,” kata Meki.
    Sebagai Gubernur definitif pertama di Provinsi Papua Tengah, Meki memiliki visi, yakni “Papua Tengah Terang”.
    Salah satu yang menjadi perhatian Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah ke depan adalah memberikan pendidikan yang maksimal bagi generasi masa depan di Papua Tengah.
    Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat akan dilakukan dengan memanfaatkan anggaran dari
    Otonomi Khusus
    (Otsus) yang diberikan dengan sebaik-baiknya.
    “Saya akan jalankan
    sekolah gratis
    dan menjalankan Otsus dengan baik. Semua yang kami janji pasti akan kami jalankan,” ujarnya.
    Menurut Meki, Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan membantu menangani Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD-RSUD) Nabire.
    “Kami tidak ambil alih, tapi kami akan membantu,” ujarnya.
    Meki menegaskan bahwa Pilkada 2024 sudah selesai, sehingga tidak ada lawan politik lagi di Provinsi Papua Tengah.
    “Kita lupakan semua dinamika politik kemarin. Kita semua saudara di Papua Tengah. Tak ada lagi perbedaan,” katanya.
    Meki, yang juga berprofesi sebagai capt pilot ini mengajak semua pihak untuk bersama-sama bergandeng tangan membangun Papua Tengah ke depan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo tak main-main wujudkan program untuk pendidikan

    Prabowo tak main-main wujudkan program untuk pendidikan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mendiktisaintek diganti, Pengamat: Prabowo tak main-main wujudkan program untuk pendidikan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 19:07 WIB

    Elshinta.com – Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai sikap Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle terhadap Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro adalah bukti Presiden tidak main-main untuk sektor pendidikan.

    “Ini yang sepertinya sebagai bentuk pembuktian bahwa Prabowo itu tidak pernah main-main dengan keinginannya untuk mewujudkan bagaimana program-program untuk kepentingan masyarakat, termasuk yang terkait dengan pendidikan,” ujarnya, Rabu (19/2) dalam sebuah wawancara.

    Adi menyebut pergantian ini bagian dari respon dan keinginan publik setelah Prabowo genap 100 hari kinerja pemerintahan.

    “Maka tidak ada cerita. Kalau ada menteri-menteri yang kinerjanya tidak perform, kemudian kontroversial dan merugikan masyarakat secara umum. Tidak ada cerita,” ujarnya.

    Ia juga menyebut bahwa momentum reshuffle kali ini semacam ultimatum politik kepada menteri-menteri yang lain untuk bekerja dengan baik.

    “Kalau ke depan kinerjanya tidak oke, kinerjanya selalu merugikan, bukan tidak mungkin mereka ini tinggal menghitung waktu juga,” kata Adi. 

    Sementara itu di acara yang sama, juru bicara Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Ujang Komaruddin mengatakan pemotongan anggaran pendidikan dan beasiswa bagi mahasiswa UKT itu tidak benar adanya. 

    “Kita tahu bahwa beasiswa, bagi mahasiswa UKT itu tidak ada yang diefesiensikan, tidak ada yang dikurangi, semuanya sesuai dengan ketentuan yang sudah ada,” jelas Ujang. 

    Lebih lanjut ia mengatakan selama ini yang disampaikan Mendiktisaintek menimbulkan salah penafsiran dan menimbulkan kekuatiran banyak kalangan, terutama kalangan adik-adik mahasiswa.

    “Tidak sama sekali pemotongan itu. Jadi sekali lagi kami perlu jelaskan kepada teman-teman mahasiswa, itu tidak ada pemotongan. Ini kan berbahaya penafsiran seperti itu. Oleh karena itu kami dari pemerintah ingin memastikan bahwa sejatinya beasiswa terkait dengan UKT itu sama sekali tidak naik. Dan itu sudah dijelaskan oleh Ibu Menkeu ketika di DPR,” tegas Ujang.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Peluncuran Danantara Jadi Momentum Indonesia Perkuat Kedaulatan Ekonomi

    Peluncuran Danantara Jadi Momentum Indonesia Perkuat Kedaulatan Ekonomi

    Jakarta: Pemerintah akan meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara akan menjadi kekuatan ekonomi baru yang menopang pembangunan nasional di berbagai sektor strategis.

    Pengumuman mengenai peresmian Danantara disampaikan langsung oleh Presiden dalam forum internasional World Governments Summit 2025 di Dubai, Uni Emirat Arab. Presiden menyebutkan bahwa Danantara adalah bentuk konsolidasi aset strategis negara guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

    “Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN. Ini adalah energi dan kekuatan masa depan Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.
     

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pendanaan awal Danantara mencapai 25 miliar dolar AS atau setara Rp 327,2 triliun. Salah satu sumber pendanaan berasal dari investasi pihak asing, termasuk investor dari Abu Dhabi yang berkomitmen menanamkan modal sebesar 10 miliar dolar AS untuk proyek pembangkit listrik hijau berkapasitas 10 gigawatt.

    “Dari Abu Dhabi akan membangun 10 gigawatt, itu mau masuk untuk energi terbarukan. Nilainya itu 10 miliar dolar AS,” ungkap Luhut.

    Sejumlah ekonom menilai Danantara dapat menjadi terobosan dalam pengelolaan aset negara. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa pembentukan Danantara akan mengurangi ketergantungan BUMN terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN) dan meningkatkan fleksibilitas dalam menarik investasi.

    “Format Danantara membuatnya lebih lincah menarik investasi dibandingkan format BUMN konvensional. Dampaknya, ketergantungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap PMN akan bisa dikurangi,” ujarnya.

    Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyebutkan bahwa Danantara dapat menjadi motor utama dalam pendanaan proyek energi baru terbarukan (EBT) serta program pensiun dini bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

    “Yang terpenting adalah aset yang dijaminkan ini adalah aset-aset di luar PLTU batu bara,” katanya.

    BPI Danantara dibentuk setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025. Lembaga ini diproyeksikan mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14.000 triliun, dengan dana awal sebesar 20 miliar dolar AS (sekitar Rp 320 triliun). Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan, termasuk energi terbarukan, manufaktur canggih, dan industri hilirisasi.

    Peluncuran Danantara diharapkan menjadi awal dari transformasi ekonomi Indonesia yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dengan tata kelola yang transparan dan berbasis investasi jangka panjang, Danantara diyakini mampu menjadi instrumen utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan menarik lebih banyak investasi asing ke Tanah Air.

    Jakarta: Pemerintah akan meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara akan menjadi kekuatan ekonomi baru yang menopang pembangunan nasional di berbagai sektor strategis.

    Pengumuman mengenai peresmian Danantara disampaikan langsung oleh Presiden dalam forum internasional World Governments Summit 2025 di Dubai, Uni Emirat Arab. Presiden menyebutkan bahwa Danantara adalah bentuk konsolidasi aset strategis negara guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

    “Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN. Ini adalah energi dan kekuatan masa depan Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.
     

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pendanaan awal Danantara mencapai 25 miliar dolar AS atau setara Rp 327,2 triliun. Salah satu sumber pendanaan berasal dari investasi pihak asing, termasuk investor dari Abu Dhabi yang berkomitmen menanamkan modal sebesar 10 miliar dolar AS untuk proyek pembangkit listrik hijau berkapasitas 10 gigawatt.

    “Dari Abu Dhabi akan membangun 10 gigawatt, itu mau masuk untuk energi terbarukan. Nilainya itu 10 miliar dolar AS,” ungkap Luhut.

    Sejumlah ekonom menilai Danantara dapat menjadi terobosan dalam pengelolaan aset negara. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa pembentukan Danantara akan mengurangi ketergantungan BUMN terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN) dan meningkatkan fleksibilitas dalam menarik investasi.

    “Format Danantara membuatnya lebih lincah menarik investasi dibandingkan format BUMN konvensional. Dampaknya, ketergantungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap PMN akan bisa dikurangi,” ujarnya.

    Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyebutkan bahwa Danantara dapat menjadi motor utama dalam pendanaan proyek energi baru terbarukan (EBT) serta program pensiun dini bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

    “Yang terpenting adalah aset yang dijaminkan ini adalah aset-aset di luar PLTU batu bara,” katanya.

    BPI Danantara dibentuk setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025. Lembaga ini diproyeksikan mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14.000 triliun, dengan dana awal sebesar 20 miliar dolar AS (sekitar Rp 320 triliun). Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan, termasuk energi terbarukan, manufaktur canggih, dan industri hilirisasi.

    Peluncuran Danantara diharapkan menjadi awal dari transformasi ekonomi Indonesia yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dengan tata kelola yang transparan dan berbasis investasi jangka panjang, Danantara diyakini mampu menjadi instrumen utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan menarik lebih banyak investasi asing ke Tanah Air.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • ICW Nilai Penahanan Hasto Tepat, Desak KPK Segera Limpahkan Kasus ke Pengadilan

    ICW Nilai Penahanan Hasto Tepat, Desak KPK Segera Limpahkan Kasus ke Pengadilan

    ICW Nilai Penahanan Hasto Tepat, Desak KPK Segera Limpahkan Kasus ke Pengadilan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Indonesia Corruption Watch (
    ICW
    ) menilai bahwa keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sudah tepat.
    Sebab, ICW menyebut, penyidik memiliki pertimbangan yang jelas bahwa kasus tersebut sudah terlalu lama.
    “Langkah KPK menahan tersangka HK (
    Hasto Kristiyanto
    ) sudah tepat. Seperti yang disampaikan KPK, penyidik punya alasan kuat dan pertimbangan yang jelas atas penahanan tersebut,” kata Peneliti ICW Tibiko Zabar P dalam keterangan tertulis, Jumat (21/2/2025).
    “Sebab, beberapa kali HK sempat beralasan penundaan dari pemeriksaan KPK, serta mengingat penyidikan kasus ini sudah lama,” ujarnya lagi.
    Tibiko kemudian mendesak KPK untuk segera melimpahkan berkas perkara kasus
    Hasto
    ke tahap penuntutan di pengadilan.
    Selain itu, dia mendorong agar KPK mengembangkan penyidikan kasus tersebut terhadap aktor-aktor potensial lainnya.
    Sebab, menurut Tibiko, kasus perintangan penyidikan yang disangkakan kepada Hasto kemungkinan besar melibatkan pihak lain yang patut diduga terlibat dalam pelarian Harun Masiku.
    “Hal tersebut di atas juga jadi isu penting dilakukan untuk menepis isu kriminalisasi. Dengan desakan ke persidangan, publik nantinya bisa lebih menilai bagaimana konstruksi kasus ini,” ujarnya.
    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan pada Kamis, 20 Februari 2025.
    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, Hasto ditahan mulai 20 Februari sampai dengan 11 Maret 2025 di Rumah Tahanan Negara cabang dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur.
    Setyo mengatakan, penahanan dilakukan bertujuan untuk kepentingan penyidikan.
    “Guna Kepentingan Penyidikan, terhadap tersangka HK (Hasto Kristiyanto) dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 dan penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur,” kata Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis.
    Setyo mengatakan, saat ini telah dilakukan permintaan keterangan sebanyak 53 orang saksi dan enam orang ahli terkait perkara tersebut.
    “Dan juga telah dilakukan kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa Lokasi dan penyitaan dokumen, barang bukti elektronik dan barang-barang lainnya,” ujarnya.
    Setyo juga mengatakan, penyidik KPK tetap melakukan pemberkasan secara simultan untuk kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang menjerat Hasto dan Harun Masiku.
    “Tetap dilakukan Penyidik KPK pemberkasan secara simultan,” kata Setyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi Tipu Polisi di Sumut, Korban Kehilangan Rp850 Juta demi Jadi Perwira – Halaman all

    Polisi Tipu Polisi di Sumut, Korban Kehilangan Rp850 Juta demi Jadi Perwira – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Polisi yang bertugas di Polres Tapanuli Utara bernama Bripka Shcalomo Sibuea diduga menjadi korban penipuan sesama anggota Polri sebesar Rp850 juta.

    Terduga pelakunya ialah personel Dit Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut), Ipda Rahmadsyah Siregar.

    Modus terduga pelaku ialah bisa meloloskan Bripka Shcalomo Sibuea ke Sekolah Inspektur Polisi (SIP).

    Kuasa hukum korban, Olsen Lumbangtobing mengatakan, dugaan penipuan modus meloloskan ke SIP berawal pada awal Desember 2023 lalu.

    Saat itu korban dihubungi Ipda Rahmadsyah Siregar dan ditawari kuota khusus atau jalur penghargaan supaya bisa sekolah perwira.

    Namun, untuk meloloskannya tidak gratis, Bripka Shcalomo harus membayar uang sebesar Rp600 juta.

    Adapun Bripka Shcalomo dan Ipda Rahmadsyah Siregar saling mengenal karena keduanya satu angkatan saat Bintara.

    Ketika itu korban percaya dengan terduga pelaku lantaran Ipda Rahmadsyah baru saja lulus sekolah perwira.

    Terbuai dengan bujuk rayu tersebut, Bripka Shcalomo pun mengirimkan uang sebesar Rp600 juta melalui transfer.

    “Desember 2023 si oknum polisi berpangkat Ipda mengubungi klien kami dan bilang dia bisa mengurus klien kami bisa lulus Sekolah Inspektur Polisi atau perwira dengan membayar Rp600 juta.

    “Kemudian klien kami mengirim uang tersebut pada Desember 2023,” ucap Olsen Lumbantobing, Kamis (20/2/2025), dilansir Tribun Medan.

    Setelah mengirimkan uang dan dijanjikan lulus, Bripka Shcalomo mendaftarkan diri ke SIP pada Februari 2024.

    Namun, saat pengumuman calon perwira pada April 2024, nama korban tak tertera sebagai calon yang lulus.

    “Namun saat pengumuman di bulan April 2024, namanya tidak terdaftar,” terang Olsen.

    Bripka Shcalomo lantas mempertanyakan hal tersebut kepada Ipda Rahmadsyah.

    Ketika ditanya terkait hal itu, Ipda Rahmadsyah meminta supaya Bripka Shcalomo mengirimkan lagi uang sebesar Rp250 juta.

    “Setelah dikonfirmasi kepada Ipda RS, dia bilang harus nambah lagi Rp250 juta sehingga klien kami mengirim uang lagi melalui transfer di bulan April,” ungkap Olsen.

    Pada pengumuman berikutnya, nama Bripka Shcalomo kembali tidak terdaftar atau tidak lulus.

    Di titik itulah, dirinya merasa menjadi korban dugaan penipuan yang dilakukan oleh rekannya.

    Pada 14 Oktober 2024 lalu, korban resmi membuat laporan ke Polda Sumut, lalu disusul laporan ke Bid Propam Polda Sumut pada 25 Oktober.

    Olsen berharap Kapolda Sumut, Irjen Whisnu Hermawan Februanto; Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Sumaryono untuk menyelidiki kasus ini secara transparan dan cepat.

    Jika tidak, pihaknya akan menyurati Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Komisi III DPR RI, bahkan Presiden Prabowo Subianto.

    Olsen lantas menyebut, sejauh ini laporan kliennya baru di tahap penyelidikan, belum ditingkatkan ke penyidikan.

    “Kemarin kami sudah berbicara dengan penyidik kasusnya masih tahap penyelidikan.” 

    “Apabila perkara tidak berjalan, saya akan menyurati Bapak Kapolri, Komisi III, bahkan Pak Presiden supaya kasus ini menjadi atensi,” tuturnya.

    Kuasa hukum lain dari korban, Boy Raja Marpaung, menduga kliennya terjebak bujuk rayu Ipda Rahmadsyah sehingga tertipu.

    Apalagi, saat itu Rahmadsyah baru saja lulus menjadi perwira sehingga Bripka Shcalomo percaya.

    “Sebenarnya ini bujuk rayu yang dilakukan oleh RS. Kami meminta kepada Kapolda, Dirreskrimum, dan Kabid Propam Polda Sumut tetap menindaklanjuti perkara ini,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kasubbid Penmas Polda Sumut, Kompol Siti Rohani Tampubolon mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan Bripka Shcalomo Sibuea.

    Saat ini, laporan ditangani Ditreskrimum Polda Sumut masih proses penyelidikan, belum ditingkatkan ke penyidikan.

    “Laporannya masih proses penyelidikan,” ujar Siti.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunMedan.com dengan judul: Polisi Ditipu Rekannya Sesama Polisi Rp 850 Juta, Modus Bisa Loloskan Anak ke Sekolah Perwira.

    (Tribunnews.com/Deni)(Tribun-Medan.com/Fredy Santoso)

  • Bamsoet: Syafruddin tak hanya perwira tinggi Polri tapi juga negarawan

    Bamsoet: Syafruddin tak hanya perwira tinggi Polri tapi juga negarawan

    “Sungguh kami semua merasa kehilangan. Komjen (Purn) Syafruddin bukan hanya seorang perwira tinggi Polri, tetapi juga seorang negarawan yang telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Kepergiannya meninggalkan luka yang dalam bagi keluarga, rekan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengenang sosok mantan Menteri PANRB periode 2018–2019 sekaligus Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Syafruddin Kambo yang meninggal dunia pada Kamis (20/2) sebagai sosok yang bukan hanya perwira tinggi Polri, melainkan juga negarawan.

    “Sungguh kami semua merasa kehilangan. Komjen (Purn) Syafruddin bukan hanya seorang perwira tinggi Polri, tetapi juga seorang negarawan yang telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Kepergiannya meninggalkan luka yang dalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan seluruh rakyat Indonesia,” kata Bamsoet, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikannya usai melayat almarhum Komjen (Purn) Syafruddin Kambo di Jakarta, Kamis (20/2) malam.

    “Menurut informasi, sepulang makan siang bersama beberapa kolega, turun dari mobil muntah-muntah dan dada beliau sesak. Kemudian langsung dilarikan ke RSPP. Sempat mendapatkan pertolongan sebelum akhirnya berpulang,” ucapnya.

    Selain di kepolisian dan pemerintahan, Bamsoet menilai kontribusi almarhum Syafruddin dalam membangun harmoni sosial dan keagamaan patut diapresiasi, di mana ia juga aktif menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Ketua Yayasan Museum Internasional Sejarah Nabi dan Peradaban Islam.

    “Komjen (Purn) Syafruddin meninggalkan warisan yang tidak ternilai bagi bangsa Indonesia. Beliau adalah sosok yang rendah hati, berdedikasi tinggi, dan selalu mengutamakan kepentingan negara di atas segalanya,” ucapnya.

    Dia lantas menjelaskan secara singkat perjalanan hidup sosok almarhum Syafruddin. Pria yang lahir di Makassar pada 12 April 1961 itu memulai kariernya di Polri setelah lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) pada tahun 1985.

    Kemudian, mengawali karier sebagai Kepala Subunit Patroli Kota Polda Metro Jaya dan menduduki sejumlah jabatan strategis. Mulai dari, ajudan Wakil Presiden Jusuf Kalla tahun 2004, Wakapolda Sumatera Utara tahun 2009, Kapolda Kalimantan Selatan tahun 2010, serta Kadiv Propam Polri di tahun 2012.

    “Setelah itu, beliau diangkat menjadi Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri di tahun 2015. Pada tahun 2016, Syafruddin mencapai puncak karier di Polri dengan diangkat sebagai Wakil Kepala Polri (Wakapolri), mendampingi Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Selama menjabat, beliau dikenal sebagai sosok yang tegas dan berintegritas tinggi,” katanya.

    Setelah pensiun dari Polri tahun 2018, lanjut dia, Syafruddin dipercaya oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri PAN-RB.

    Untuk itu, mantan Ketua MPR RI itu menyampaikan duka cita mendalam sekaligus menghaturkan doa atas berpulangnya almarhum Syafruddin.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025