Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Diminta cairkan suasana, Ariel Noah nyanyi “Separuh Aku” di Gedung DPR

    Diminta cairkan suasana, Ariel Noah nyanyi “Separuh Aku” di Gedung DPR

    “Permintaan Bapak Ibu Baleg, Mas Ariel, satu bait lagu lah. Silakan Mas Ariel supaya satu ruangan ini rileks. Tidak ada yang tegang, direlaksasi oleh Mas Ariel,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Vibrasi Suara Indonesia (VISI) Nazril Irham alias Ariel Noah menyanyikan sebait lagu “Separuh Aku” setelah diminta oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan untuk mencairkan suasana rapat pembahasan harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Permintaan itu disampaikan ketika Ariel diberi giliran setelah Armand Maulana untuk menyampaikan pendapatnya terkait RUU Hak Cipta. Sebelum berbicara, Ariel pun diminta untuk bernyanyi.

    “Permintaan Bapak Ibu Baleg, Mas Ariel, satu bait lagu lah. Silakan Mas Ariel supaya satu ruangan ini rileks. Tidak ada yang tegang, direlaksasi oleh Mas Ariel,” kata Bob.

    Sebelum bernyanyi, Ariel pun mengaku sudah tidak bernyanyi selama dua tahun karena sedang “liburan”. Namun dia mengaku tak masalah mengenai permintaan itu dan langsung bernyanyi.

    “Dengar laraku, suara hati ini memanggil namamu. Karena separuh aku, dirimu,” nyanyi Ariel yang disambut tepuk tangan para wakil rakyat.

    Selain vokalis Noah tersebut, sejumlah musisi lainnya yang juga hadir dalam pembahasan RUU Hak Cipta itu juga turut bernyanyi, yakni Judika, Vina Panduwinata , dan Fadly Padi.

    Dalam pemaparannya, Ariel meminta agar RUU tersebut memperjelas mekanisme penarikan royalti terhadap penyanyi atau pelaku pertunjukkan. Karena, kata dia, undang-undang itu nantinya tak hanya berlaku bagi penyanyi profesional, melainkan juga bagi semua orang yang ingin bernyanyi.

    Menurut dia, saat ini ada berbagai pemahaman yang terjadi soal penarikan royalti, di antaranya dengan pembayaran langsung ke penciptanya, tetapi ada juga yang perlu dibayarkan melalui aplikasi. Hal itu, kata dia, membuat para penyanyi kebingungan.

    “Itu yang kita harap bisa dibahas dengan seksama dicari jalan keluar terbaik mengenai itu karena sangat berkaitan dengan ketenangan profesi penyanyi,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Baleg DPR harmonisasi RUU Hak Cipta hadirkan Piyu Padi hingga Ariel

    Baleg DPR harmonisasi RUU Hak Cipta hadirkan Piyu Padi hingga Ariel

    Jakarta (ANTARA) – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang beragendakan harmonisasi terhadap revisi atau Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta, dengan menghadirkan Piyu Padi hingga Ariel Noah untuk mendengarkan masukan.

    Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan kehadiran para musisi atau pelaku kepentingan dalam ekosistem hak cipta di Indonesia itu dipandang penting agar RUU tersebut bisa menghasilkan aturan yang komprehensif dan implementatif.

    “RUU ini bertujuan memberikan perlindungan lebih optimal bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait,” kata Bob saat membuka rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Adapun sejumlah pihak yang diundang itu mewakili tiga asosiasi, yakni Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), Vibrasi Suara Indonesia (VISI), dan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (Asiri).

    Satriyo Yudi Wahono alias Piyu Padi dan jajarannya hadir mewakili AKSI, kemudian Armand Maulana, Ariel Noah, Vina Panduwinata, Fadli Padi, dan Judika, hadir mewakili VISI. Sedangkan perwakilan Asiri yang hadir yakni Gumilang Ramadhan.

    “AKSI mewakili para pencipta atau komposer yang memiliki hak moral dan hak ekonomi atas karya ciptanya, sementara VISI mewakili para pelaku pertunjukan yang memiliki hak terkait,” kata Bob.

    Menurut dia, masukan-masukan dari sejumlah asosiasi itu sangat menentukan batasan ideal hak moral dan ekonomi dari setiap karya, serta mekanisme pewarisan perlindungan hak cipta.

    Dia mengatakan bahwa RUU Hak Cipta harus mampu menyesuaikan regulasi dengan era digitalisasi dan transformasi teknologi yang sangat cepat.

    Dalam hal ini, menurut dia, Asiri sebagai perwakilan industri rekaman dan asosiasi lainnya memiliki pandangan langsung mengenai ekosistem digital. Dia menilai Asiri seharusnya memahami bagaimana cara mengatur platform digital dalam pencegahan pelanggaran.

    “Jadi pandangan yang tentunya kita perlukan, adanya perbedaan-perbedaan nanti akan menjadi abstraksi, bertelur menjadi norma materi muatan atau pasal-pasal,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Beri Tugas Mensesneg Sebelum Berangkat ke Australia, Apa Saja?

    Prabowo Beri Tugas Mensesneg Sebelum Berangkat ke Australia, Apa Saja?

    Prabowo Beri Tugas Mensesneg Sebelum Berangkat ke Australia, Apa Saja?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan tugas kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi tepat sebelum berangkat ke Sydney, Australia.
    Tugas ini diberikan
    Prabowo
    secara langsung ke Prasetyo dalam rapat khusus yang digelar di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
    “Presiden menugaskan Mensesneg untuk segera mengoordinasikan dan mengecek
    penyerapan anggaran
    ,” ungkap Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya lewat Instagram @sekretariat.kabinet.
    Selain itu, menurut Teddy, Prabowo juga menugaskan Prasetyo untuk mengecek penggunaan transfer daerah.
    “Serta penggunaan transfer daerah yang dikelola oleh setiap kepala daerah menjelang akhir tahun ini,” lanjut Teddy.
    Dalam rapat itu, Teddy mengungkap Prabowo juga menegaskan bahwa setiap uang rakyat harus dialokasikan tepat sasaran.
    “Presiden menekankan bahwa setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat” beber Teddy lagi.
    Adapun rapat khusus ini diselenggarakan sebelum Presiden RI bertolak ke Sydney, Australia dalam rangka kunjungan kenegaraan.
    Selain Mensesneg dan Seskab, dalam rapat khusus tersebut juga dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Luar Negeri Sugiono.
    Lalu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, hingga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wakil Ketua Komisi VII DPR harapkan Pesparawi jadi agenda tahunan

    Wakil Ketua Komisi VII DPR harapkan Pesparawi jadi agenda tahunan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga mengharapkan Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi bisa menjadi agenda tahunan nasional di Salib Kasih, Medan, Sumatera Utara.

    “Di sini (Salib Kasih) harus ada event reguler. Ke depan kita berharap ada kegiatan yang bersifat permanen dan reguler. Jadi, Pesparawi ini bisa dilaksanakan setiap tahun,” ujar Lamhot saat menghadiri kejuaraan pesparawi di kawasan Salib Kasih, seperti dikutip siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Menurut Lamhot, Salib Kasih bukan sekadar objek wisata religi, tetapi titik nol kekristenan di Tanah Batak.

    Tempat ini menjadi awal dari seorang misionaris asal Jerman Ingwer Ludwig Nommensen menapakkan kaki untuk menyebarkan Injil pada abad ke-19.

    Dari titik inilah, agama Kristen mulai menyebar ke seluruh Tanah Batak dan Sumatera Utara.

    “Bagi saya, Salib Kasih bukan hanya simbol iman, tetapi juga simbol peradaban dan perubahan. Dari sinilah kekristenan menyebar, membentuk karakter masyarakat Batak yang dikenal rajin, berpendidikan, dan beriman,” tutur Lamhot.

    Tidak hanya untuk memperkuat nilai kekiristenan, kegiatan Pesparawi juga diharapkan menjadi salah satu daya tarik wisatawan dalam maupun luar negeri agar mau mengunjungi kawasan tempat wisata Salib Kasih.

    Ia berharap kegiatan seperti Pesparawi menjadi salah satu motor penggerak wisata rohani dan ekonomi masyarakat sekitar.

    “Pemerintah daerah dan masyarakat harus bersama-sama menjaga dan mengembangkan kawasan Salib Kasih. Kita ingin menjadikan tempat ini bukan hanya untuk berwisata, tapi juga tempat orang datang untuk merenung, belajar, dan merasakan kedamaian,” tambahnya.

    Untuk diketahui, perhelatan Mini Pesparawi Salib Kasih 2025 di Bukit Doa Salib Kasih, Tarutung, Tapanuli Utara, berlangsung meriah dan sangat berkesan, Minggu (10/11).

    Ajang ini diikuti berbagai kelompok paduan suara dari kalangan gereja, sekolah, dan perguruan tinggi ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan talenta dan pengabdian mereka melalui musik rohani.

    Penampilan para peserta tidak hanya menghibur, tetapi juga menghadirkan suasana kekhidmatan dan sukacita iman di kawasan yang dikenal sebagai salah satu ikon rohani masyarakat Batak.

    Dalam kompetisi tersebut, Paduan Suara Mahasiswa (PSM) UKM IAKN Tarutung tampil gemilang dan berhasil meraih juara pertama.

    Dengan harmoni vokal yang kuat dan interpretasi lagu yang penuh penghayatan, tim ini memukau dewan juri serta penonton yang memenuhi area perbukitan Salib Kasih.

    Posisi kedua diraih PS.PP GKPI Tarutung Kota, yang juga menyabet penghargaan Dirigen Terbaik berkat kepiawaian dalam mengatur dinamika paduan suara.

    Sementara itu, SMANSA Pangaribuan berhasil membawa pulang tropi peringkat ketiga dengan penampilan enerjik dan disiplin musikal yang solid.

    Untuk kategori harapan pertama, predikat diberikan kepada SMA Santa Maria Choir, sementara Akperta Choir dinobatkan sebagai harapan kedua.

    Seluruh peserta mendapatkan apresiasi atas dedikasi dan semangat pelayanan melalui musik gerejawi.

    Ajang Mini Pesparawi ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali semangat kebersamaan lintas gereja dan generasi muda Kristen di wilayah Tapanuli Utara.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Danantara Bakal Investasi Rp 20 Triliun ke Peternak Ayam? Ini Kata CIO Pandu Sjahrir

    Danantara Bakal Investasi Rp 20 Triliun ke Peternak Ayam? Ini Kata CIO Pandu Sjahrir

    Liputan6.com, Jakarta – Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, buka suara mengenai rencana investasi Danantara senilai Rp 20 triliun di sektor peternakan ayam. Menurut dia, langkah strategis ini akan segera dipaparkan secara resmi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam waktu dekat.

    “Nanti kita mau ke DPR minggu, bulan ini, habis itu nanti kita share,” kata Pandu saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

    Kendati demikian, Pandu tidak merinci lebih jauh soal detail alokasi investasi tersebut. Adapun sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman akan membangun peternakan ayam pedaging dan petelur terintegrasi untuk memasok kebutuhan Makan Bergizi Gratis(MBG) mulai 2026. 

    Langkah awal akan dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Amran menjelaskan, telah disiapkan anggaran khusus sebesar Rp 20 triliun untuk membangun peternakan ayam terintegrasi tersebut.

    “Peternakan ayam, pedaging, dan telur terintegrasi. Itu ada anggaran khusus Rp 20 triliun,” ungkap Amran di Kantor Kementan, Jakarta, Jumat, 7 November 2025.

    Untuk Menopang MBG

    Dia menjelaskan, upaya ini untuk menopang kebutuhan MBG di berbagai daerah. Fokus pembangunannya akan menyesuaikan dengan titik-titik yang dinilai kekurangan pasokan.

    “Kita akan buat seluruh Indonesia untuk me-supply BGN, kita me-supply, jangan sampai telur dan ayamnya ke depan shortage atau kekurangan. Jadi kita siapkan dari sekarang,” tuturnya.

    Amran menyebut, proses pra-feasibility study (pra-FS) akan ditangani Danantara mulai saat ini hingga penghujung tahun. Dana Rp 20 triliun tadi pun akan dibiayai oleh Danantara.

    “Seluruh Indonesia yang kekurangan shortage untuk daging ayam dan telur Kita mulai sekarang pra FS arahannya beliau (Danantara). Kemudian insya Allah mudah-mudahan Januari sudah start (mulai membangun),” jelas Amran.

     

     

  • Soal Rp 1.000 Jadi Rp 1, Misbakhun Ingatkan Transisi Bertahap untuk Hindari Risiko

    Soal Rp 1.000 Jadi Rp 1, Misbakhun Ingatkan Transisi Bertahap untuk Hindari Risiko

    Jakarta –

    Komisi XI DPR RI mengingatkan rencana redenominasi yang menyederhanakan mata uang rupiah memerlukan perencanaan yang komprehensif agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Pemerintah dinilai perlu menyusun peta jalan yang jelas, termasuk tahap transisi dari uang lama ke uang baru.

    Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan pihaknya siap membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah yang menyederhanakan nominal uang misalnya dari Rp 1.000 menjadi Rp 1. Hal ini dianggap sebagai bagian dari modernisasi sistem keuangan nasional.

    “Pada prinsipnya, kami menyambut baik rencana redenominasi ini. Kami siap membahasnya sepanjang seluruh aspek teknis, transisi dan kesiapan publik telah dipertimbangkan dan dipersiapkan secara matang,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11/2025).

    Misbakhun menilai redenominasi berpotensi mempermudah transaksi dan pencatatan keuangan, namun tetap memerlukan perencanaan yang matang. Oleh karena itu perlunya edukasi publik terutama bagi pelaku UMKM yang akan merasakan dampak langsung dari perubahan nominal harga.

    “Kami ingin kebijakan ini berjalan hati-hati dan tidak menimbulkan gangguan di lapangan. Fokus utamanya adalah kejelasan tahapan dan kesiapan masyarakat,” katanya.

    Untuk memastikan kelancaran implementasi, ia juga mengusulkan agar pemerintah melalui Bank Indonesia nantinya terlebih dahulu melakukan uji coba terbatas (pilot project) sebelum redenominasi diberlakukan secara penuh.

    “Yang paling penting, Bank Indonesia harus memastikan stabilitas inflasi dan sistem pembayaran tetap terjaga selama proses perubahan,” tambahnya.

    Menutup pernyataannya, Misbakhun menegaskan komitmen Komisi XI DPR untuk mengawal pembahasan RUU ini agar redenominasi dapat diterapkan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.

    “DPR siap bekerja bersama pemerintah agar kebijakan ini tidak menimbulkan beban baru bagi rakyat,” imbuhnya.

    Redenominasi Rupiah Belum Berlaku di Waktu Dekat

    Sebelumnya, rencana redenominasi rupiah kembali muncul dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya menyiapkan kerangka regulasi terkait redenominasi dengan menyusun RUU tentang Perubahan Harga Rupiah yang ditargetkan selesai 2027.

    “RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027,” tulis isi PMK tersebut.

    Lebih lanjut dijelaskan, urgensi pembentukan RUU Redenominasi ialah untuk efisiensi perekonomian, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah.

    Saat dikonfirmasi, Purbaya mengatakan kebijakan redenominasi dilakukan sepenuhnya oleh Bank Indonesia. Eks bos Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak akan direalisasikan dalam waktu dekat, apalagi pada 2026.

    “Redenom itu kebijakan bank sentral dan dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya, tapi (penerapan) nggak sekarang, nggak tahun depan,” kata Purbaya di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dikutip dari detikJatim, Senin (10/11).

    Tonton juga video “Misbakhun Tanggapi Defisit APBN”

    (acd/acd)

  • Rapat di Komisi VIII DPR, Menag Jelaskan Alasan Pembentukan Ditjen Pesantren

    Rapat di Komisi VIII DPR, Menag Jelaskan Alasan Pembentukan Ditjen Pesantren

    Jakarta –

    Komisi VIII DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar. Dalam rapat tersebut, Nasaruddin menjelaskan alasan pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren (Ditjen Ponpes).

    “Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 mengamanatkan bahwa pesantren menjalankan tiga fungsi, yaitu fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat,” kata Nasaruddin dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

    Nasarudin menyebut pesantren yang selama ini di bawah Ditjen Pendidikan Islam hanya akan berfungsi untuk pendidikan saja. Dia mengatakan fungsi pesantren jadi terbatas untuk pendidikan.

    “Keterbatasan ini menciptakan kelumpuhan kebijakan yang pada akhirnya pesantren kurang mendapatkan layanan sekaligus peran sebagaimana yang diamanatkan UU. Yang tiga poin tadi,” ujarnya.

    Dia mengatakan pembentukan Ditjen Ponpes telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Penyusunan Perpres juga telah dilakukan sejak 21 Oktober 2025.

    Dikutip dari laman Kemenag, Wamenag Romo Muhammad Syafi’i menyampaikan kabar jika Prabowo menyetujui pembentukan Ditjen Pesantren. Dia menyebut lahirnya Ditjen Pesantren ini sebagai kado di Hari Santri.

    Melalui surat resmi bernomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tertanggal 21 Oktober 2025, Presiden Prabowo, melalui Menteri Sekretaris Negara, memberikan lampu hijau untuk segera mendirikan Ditjen Pesantren. Wamenag menjelaskan, tujuan utama dari pembentukan direktorat baru ini adalah memberikan perhatian yang jauh lebih besar kepada pesantren.

    (ial/haf)

  • RUU Pangan Dibahas di Forum Pemuda Tani, Menteri Pertanian hingga DPR Hadir

    RUU Pangan Dibahas di Forum Pemuda Tani, Menteri Pertanian hingga DPR Hadir

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Forum Pemuda Tani Dialogue Forum yang digelar DPP Pemuda Tani Indonesia di Jakarta, Senin (10/11/2025), menjadi wadah strategis bagi berbagai pemangku kepentingan untuk membahas arah dan substansi perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan.

    Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Ketua Umum DPP Pemuda Tani sekaligus Anggota DPR-RI M. Husein Fadlulloh, Anggota Komisi IV DPR-RI Endang S. Thohari, Sekjen DPN HKTI Abdul Kadir Karding, Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal, Komisaris Utama PT Sugar Group Nusantara Dedi Supratman, Pimpinan PT Sang Hyang Seri (SHS) Dias Agriana, serta Deputi Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy.

    Ketua Umum DPP Pemuda Tani Indonesia Budisatrio Djiwandono membuka forum dengan menekankan pentingnya momentum perubahan UU Pangan sebagai langkah memperkuat kedaulatan pangan nasional.

    “Petani adalah pahlawan sejati bangsa. Kita ingin pemuda turun langsung ke lahan dan menjadi eksekutor. Jangan jadikan UU Pangan sebagai aturan yang membuat petani sulit, tetapi sebagai payung yang melindungi dan memberdayakan petani,” ujar Budi.

    Ia menambahkan, keberhasilan pemerintah mencapai swasembada beras harus menjadi titik awal untuk mendorong swasembada di komoditas lainnya. “Kita sudah mencapai swasembada beras. Selanjutnya, kita dorong capaian serupa untuk komoditas lain. Saya titip agar RUU Pangan ini menjadi alat untuk memperkuat perlindungan, pemberdayaan, dan regenerasi petani,” tegasnya.

    Budisatrio juga menyoroti pentingnya penanganan food loss dan food waste sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan pangan. “Produksi pangan boleh tinggi, tapi jika banyak yang terbuang, artinya kita masih boros. Dengan 287 juta penduduk, setiap butir pangan sangat berharga. Ini bagian dari kedaulatan,” tambahnya.

  • Anggota DPR tekankan audit berbasis risiko saat uji kelayakan KAP

    Anggota DPR tekankan audit berbasis risiko saat uji kelayakan KAP

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Torino menyoroti sejumlah aspek teknis dan metodologis dalam pelaksanaan audit yang dipaparkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Budiandru dan Rekan.

    Harris dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa menilai jadwal audit yang dipaparkan dalam presentasi terbilang sangat padat dan perlu diantisipasi agar tidak mengganggu kualitas pemeriksaan.

    Untuk diketahui, Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan (fit and proper test) terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) Budiandru dan Rekan sebagai salah satu calon pemeriksa Laporan Keuangan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2025 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/11).

    “Presentasi Bapak mengatakan bahwa timeline-nya adalah 1 Maret sampai 30 Mei. Timeline-nya ini sangat ketat, Pak. Bagaimana menjamin substansi dari uji SPI dan kepatuhan tetap terjaga di tengah jadwal yang sangat ketat tersebut?” ujar Harris.

    Lebih lanjut, Harris juga menyoroti penggunaan perangkat lunak Atlas yang disebutkan dalam presentasi calon auditor. Ia mempertanyakan fungsi perangkat tersebut dan kompatibilitasnya dengan sistem yang digunakan oleh BPK.

    “Kalau saya baca dari slide-nya, Bapak menggunakan satu software yang namanya Atlas. Fungsi Atlas itu buat apa, Pak? Apakah ini audit internal Bapak, dan apakah kompatibel nanti dengan SAKTI-nya BPK?” tanya Legislator Dapil Jawa Tengah IX itu.

    Harris juga mengulas mengenai rencana pelaksanaan audit secara paralel terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan kepatuhan. Menurutnya, strategi tersebut berpotensi menimbulkan risiko kelolosan kesalahan jika tidak diawasi secara ketat.

    “Bapak tadi menyebutkan pelaksanaan audit dilakukan secara paralel, di mana Bapak memastikan tidak ada risiko kelolosan kesalahan? Detection risk-nya seperti apa ketika Bapak akan menangani 46 satuan kerja di BPK?” ujarnya.

    Selain itu, ia juga menyoroti peningkatan jumlah partner dari enam menjadi delapan orang serta kepemilikan berbagai izin profesi oleh KAP Budiandru dan Rekan. Ia meminta penjelasan terkait struktur quality review internal yang diterapkan untuk memastikan standar audit tetap seragam di seluruh tim.

    Tak hanya itu, Harris juga meminta kejelasan terkait pendekatan risk-based audit yang diusung calon auditor tersebut.

    “Dokumen Anda menyinggung soal risk assessment secara umum, tetapi tidak dijelaskan apa resiko terbesar yang dihadapi di BPK. Bisa disebutkan kira-kira tiga akun yang paling berisiko dalam audit laporan keuangan BPK?” katanya.

    Uji kelayakan tersebut merupakan bagian dari proses seleksi yang dilakukan Komisi XI DPR RI terhadap sejumlah KAP yang diusulkan untuk memeriksa Laporan Keuangan Tahunan BPK Tahun 2025.

    Proses itu bertujuan memastikan independensi, profesionalisme serta kesiapan teknis dan manajerial KAP yang akan ditunjuk.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Baleg DPR sepakat BPIP akan bina naturalisasi calon WNI dalam RUU BPIP

    Baleg DPR sepakat BPIP akan bina naturalisasi calon WNI dalam RUU BPIP

    Jakarta (ANTARA) – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akan memiliki tugas tambahan untuk pembinaan naturalisasi bagi calon Warga Negara Indonesia (WNI) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BPIP.

    Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan bahwa tugas tersebut termuat dalam Pasal 4 Ayat 2 huruf p pada RUU tersebut. Di poin itu, kata dia, BPIP melakukan pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila bagi calon Warga Negara Indonesia.

    “Kita sepakat bahwa naturalisasi calon warga negara Indonesia harus diberikan pembinaan ideologi Pancasila, itu kita sepakati dulu,” kata Bob saat rapat pembahasan RUU BPIP di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Namun, dia mengatakan bahwa hal-hal teknis mengenai poin tersebut akan dibahas di Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin), termasuk soal BPIP yang tugas menyelenggarakan atau BPIP hanya menyiapkan materi pendidikannya saja.

    “Nanti yang menyelenggarakan Kemenkum atau BPIP, itu nanti dirumuskan dalam Timus, Timsin, termasuk tata bahasa,” kata dia.

    Menurut dia, pembinaan ideologi Pancasila bagi calon WNI itu merupakan tugas umum yang diberikan kepada BPIP, selain sebagai lembaga yang membantu Presiden.

    Sementara itu, anggota Baleg DPR RI Putra Nababan menyetujui perlu adanya pembinaan ideologi Pancasila bagi calon WNI, termasuk bagi para atlet olahraga. Sebab, dia mengatakan bahwa saat ini cukup banyak proses naturalisasi yang dilakukan.

    Namun, dia mengatakan pihak yang menyelenggarakan pembinaan itu harus diperjelas terlebih dahulu dalam RUU tersebut.

    “Tapi dalam konteks ini BPIP atau badan ini, mereka sifatnya hanya sebagai penyelenggara atau memberikan materi didiknya, materi ajarnya, atau sebagai apa? Ini yang perlu kita ketahui,” kata Putra.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pihaknya sepakat memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang BPIP untuk disusun di masa sidang ini.

    Dia mengatakan bahwa saat ini alas hukum pembentukan BPIP belum cukup kuat karena hanya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres).

    Menurut dia, keberadaan lembaga yang mengurus ideologi Pancasila harus diperkuat.

    “Dulu kan proses pembentukannya mulai dari UKP (Unit Kerja Presiden) berdasarkan Perpres gitu ya, nah terus kemudian ada Keppres, kemudian dibentuklah badan,” kata Doli di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (25/6).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.