Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Hasto Ditahan KPK, PDIP Tegaskan Tidak Ada Pergantian Sekjen – Page 3

    Hasto Ditahan KPK, PDIP Tegaskan Tidak Ada Pergantian Sekjen – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada pergantian posisi sekretaris jenderal (sekjen) di kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, setelah Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK.

    “Tidak ada pengganti sekjen, titik,” kata Said saat meninggalkan kediaman Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Jumat malam 21 Februari 2025.

    Dia pun mengatakan bahwa semua kewenangan terkait keorganisasian ada di Megawati selaku ketua umum. Dengan begitu, dia pun sekaligus menepis anggapan bahwa dirinya akan diangkat menjadi Sekjen DPP menggantikan Hasto.

    “Semua kewenangan di ibu ketua umum,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI itu.

    Pada Jumat siang hingga malam, sejumlah petinggi PDIP tampak menyambangi kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar. Selain Said, petinggi lainnya yang tampak yakni Dedi Sitorus yang juga Ketua DPP PDIP.

    Adapun pertemuan antara para elit PDIP itu disinyalir terkait larangan kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk ikut retret yang digelar oleh pemerintah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Sebelumnya, Megawati menginstruksikan kepada kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, 21–28 Februari 2024 .

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDI Perjuangan bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari Kamis (20/2).

    Instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

     

     

  • Harun Masiku Masih Jadi Target Buruan KPK – Page 3

    Harun Masiku Masih Jadi Target Buruan KPK – Page 3

    Penyidik KPK pada Kamis (20/2) malam melakukan penahanan terhadap Hasto selama 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 dan di Rutan KPK.

    Penyidik KPK menerapkan perintangan penyidikan yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Setyo mengatakan penyidik menerapkan pasal tersebut karena intervensi yang dilakukan Hasto Kristiyanto menyebabkan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) komisi antirasuah dan buron hingga saat ini.

    Setyo menerangkan KPK pada 8 Januari 2020 tengah menggelar OTT terhadap para pihak yang terlibat dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI, salah satu target OTT tersebut adalah Harun Masiku.

    Namun Hasto memberi memerintahkan Nur Hasan selaku penjaga Rumah Aspirasi di Jl. Sutan Syahrir No 12 A, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri.

    “Atas perbuatan tersebut, menyebabkan HM tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini,” kata Setyo.

     

  • Komisi III DPR Minta Sekolah dan Perbasi Tegas Tangani Kasus Pemukulan di Bogor – Halaman all

    Komisi III DPR Minta Sekolah dan Perbasi Tegas Tangani Kasus Pemukulan di Bogor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, menegaskan agar seluruh pihak terkait tegas menangani kasus pemukulan yang terjadi dalam turnamen basket di Bogor.

    Adapun kasus ini melibatkan seorang siswa berinisial RC dari SMP Mardiwaluya Cibinong yang melakukan pemukulan terhadap siswa SMPN 1 Bogor, berinisial S, dalam pertandingan yang berlangsung di Kota Bogor.

    Aksi kekerasan ini terekam dalam video viral yang mencoreng citra olahraga.

    Sahroni meminta agar pihak sekolah dan Perbasi Kota Bogor tidak menutup-nutupi kejadian ini.

    Menurutnya, tindakan ini sudah jelas merupakan bullying dengan kekerasan dan tidak bisa dianggap remeh. 

    “Saya minta baik itu pihak sekolah maupun Perbasi, tidak ada satu pun yang berusaha menutupi atau melindungi pelaku,” kata Sahroni, dalam keterangannya Jumat (21/2/2025).

    Sahroni menambahkan bahwa jika korban tidak merasa dirugikan, kasus ini dapat diproses secara hukum.

    Dia mengajak seluruh stakeholder di bidang olahraga untuk melakukan evaluasi guna menciptakan lingkungan kompetisi yang aman dan bebas dari kekerasan, termasuk wasit, asosiasi, orang tua, dan sekolah.

    Pihak Perbasi Kota Bogor telah mendiskualifikasi RC dari turnamen tersebut dan memasukkan namanya dalam daftar hitam, sehingga ia dilarang mengikuti kompetisi basket di Kota Bogor. 

    Sahroni juga mengingatkan pentingnya pembinaan karakter bagi calon atlet untuk memastikan mereka memahami pentingnya sportivitas dan bahaya tindakan arogan dalam pertandingan.

    Ia berharap pihak kepolisian dapat turun tangan untuk memediasi kasus ini melalui mekanisme restorative justice.

    “Dan polisi juga bisa turun tangan memediasi kedua belah pihak, diselesaikan lewat restorative justice saja. Dengan catatan, ini tindak kekerasan terakhir yang dilakukan pelaku. Baik dalam dunia olahraga ataupun di luar,” pungkasnya.

  • Imigrasi Terus Pantau Perlintasan Harun Masiku – Page 3

    Imigrasi Terus Pantau Perlintasan Harun Masiku – Page 3

    Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019—2024 di KPU RI.

    Meski begitu, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

    Sementara itu, Godam menambahkan bahwa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sudah masuk daftar cekal setelah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka pada tanggal 24 Desember 2024 atas kasus dugaan suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019—2024 dan perintangan penyidikan

    “Hasto sudah lama dicekal setelah status tersangka beberapa waktu yang lalu,” ucapnya.

    Selain Hasto, lanjut dia, ada beberapa pihak lain yang juga dicegah bepergian keluar negeri.

    “Ada beberapa yang dicekal, tetapi saya tidak hafal,” ucapnya.

    Saat ini Hasto Kristiyanto telah ditahan KPK selama 20 hari ke depan sejak Kamis (20/2).

  • Anggota DPR Berharap Program HGBT Bisa Diperluas

    Anggota DPR Berharap Program HGBT Bisa Diperluas

    Bisnis.com, JAKARTA – DPR RI berharap pemerintah bisa memperluas program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk semua industri, bukan hanya 7 sektor industri seperti yang berlaku saat ini.

    Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi perpanjangan program HGBT bagi 7 industri, yakni pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

    “Perlu dipahami dengan harga gas murah, akan membawa potensi pengembangan industri secara luas. Harga energi murah, produk akan murah, masyarakat akan memiliki daya beli, ujungnya akan bisa menggerakkan perekonomian, apalagi sektor industri pupuk, yang 75% biayanya dari gas,” ujar Bambang dalam keterangannya, dikutip Jumat (21/2/2025).

    Dia menuturkan Indonesia merupakan negara penghasil gas bumi terbesar ke-14 dunia dan bahkan ditemukan sumur gas alam baru di Aceh yang jauh lebih besar dari kandungan gas yang ada di Arab Saudi.

    Menurutnya, harga gas bisa lebih murah dibandingkan negara tetangga di Asia Tenggara seperti Malaysia yang sebesar US$6,8 per MMBtu dan Thailand yang harganya US$8,2 per MMBtu. Sementara di Indonesia industri yang tidak mendapatkan HGBT, harganya bisa mencapai US$12 per MMBtu.

    Dia menekankan, jika menginginkan produk hasil industri Indonesia bisa murah dan bersaing dengan negara negara tetangga tersebut, maka diharapkan Pemerintah harus bisa menyediakan harga gas yang murah untuk semua industri.

    “Adanya fasilitas LNG yang murah menjadi salah satu daya tarik untuk pelaku industri asing berkeinginan masuk ke Indonesia,” katanya.

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan kelanjutan program HGBT, tetapi dengan catatan kenaikan harga mengikuti fluktuasi harga gas bumi dunia. 

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan program Harga Gas Bumi Tertentu atau HGBT berlanjut untuk industri pada 2025.

    Hanya saja, harga HGBT tidak lagi dipatok pada US$6 per MMBtu. Tidak hanya itu, lanjut Bahlil, untuk HGBT dengan bahan baku dari gas harganya lebih rendah dibandingkan dengan gas yang dipakai untuk energi. Dalam rancangan pemerintah, kemungkinan gas yang dipakai untuk energi besar kurang lebih sekitar US$7 per MMBtu.

  • KPK Tegaskan Masih Lakukan Pencarian Harun Masiku

    KPK Tegaskan Masih Lakukan Pencarian Harun Masiku

    KPK Tegaskan Masih Lakukan Pencarian Harun Masiku
    Editor
    KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) menegaskan penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P)
    Hasto Kristiyanto
    tak akan mengendurkan pencarian buronan KPK
    Harun Masiku
    .
    “Pencarian Harun Masiku sampai saat ini penyidik masih berusaha secara maksimal untuk memastikan keberadaannya dan tetap berusaha untuk bisa melakukan penangkapan,” kata
    Ketua KPK Setyo Budiyanto
    di Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Jumat (21/2/2025).
    KPK terbuka bagi semua pihak yang mengetahui keberadaan Harun Masiku atau pihak yang mempunyai informasi yang relevan dengan pencarian yang bersangkutan.
    “Kami tentu dari KPK memohon restu, memohon dukungan dari masyarakat, untuk bisa memberikan informasi mana kala masyarakat mengetahui keberadaan yang bersangkutan,” ujar Setyo.
    Penyidik KPK pada Kamis (20/2/2025) malam, melakukan penahanan terhadap Hasto selama 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 dan di Rutan KPK.
    Hasto disangkakan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Penyidik, kata dia, menerapkan pasal tersebut karena intervensi yang dilakukan Hasto Kristiyanto menyebabkan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) komisi antirasuah dan buron hingga saat ini.
    Ia mengungkapkan, KPK pada 8 Januari 2020 tengah menggelar OTT terhadap para pihak yang terlibat dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI, salah satu target OTT tersebut adalah Harun Masiku.
    Namun, Hasto memerintahkan Nur Hasan selaku penjaga Rumah Aspirasi di Jalan Sutan Syahrir, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri.
    “Atas perbuatan tersebut, menyebabkan HM tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini,” kata Setyo.
    Kemudian, kata Setyo, pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.
    “Di mana (dalam ponsel tersebut) terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka HM yang perkaranya saat ini sedang ditangani KPK,” ujar dia.
    Penyidik KPK juga menemukan bahwa Hasto mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat dipanggil oleh KPK, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
    Diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ramai Tukin Dosen, Legislator Tegaskan Pentingnya Kesejahteraan Pendidik

    Ramai Tukin Dosen, Legislator Tegaskan Pentingnya Kesejahteraan Pendidik


    PIKIRAN RAKYAT –     Beberapa waktu yang lalu, Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan mengenai tunjangan kinerja (tukin) dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama (Kemdiktisaintek) yang belum dibayarkan sejak tahun 2020 hingga 2024.

    Menanggapi aksi tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Dewi Coryati, menegaskan pentingnya kesejahteraan dosen untuk menunjang kualitas pendidikan di Indonesia.

    “Kalau kita mau dosen mengajar dengan baik, tentu kesejahteraannya harus terjamin. Jangan sampai nanti seperti di dalam rapat komisi, para dosen mengatakan, bagaimana kita ingin memintarkan anak orang lain, sementara anak kita sendiri di rumah keleleran,” ujar Dewi Coryati pada Parlementaria usai kunjungan kerja spesifik ke Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/2/2025).

    Politisi Fraksi PAN ini juga menekankan bahwa tunjangan kinerja adalah hak para dosen dan pemerintah harus mulai memikirkan untuk dipenuhi. “Selanjutnya, kesejahteraan dosen harus mulai menjadi prioritas kita,” tambahnya.

    Anggota Komisi X DPR RI lainnya, Sofyan Tan, turut memberikan tanggapannya. Ia menyoroti rendahnya gaji dosen di Indonesia dibandingkan dengan pekerja di sektor lain.

    “Gaji dosen kita itu sangat rendah. Artinya, tidak lebih baik daripada pekerjaan seorang buruh di pabrik yang UMR-nya seperti itu. Ya kalau di Jakarta kan sudah 4 jutaan, dan mereka mendapat yang seperti itu, UMR-nya itu,” ujarnya.

    Menurutnya, tunjangan kinerja merupakan hak yang sah bagi dosen dan telah diatur dalam undang-undang. “Tukin itu bukan barang haram. Tukin itu adalah salah satu reward yang diberikan kepada dosen yang memiliki kinerja baik. Karena kalau dosen memiliki kinerja yang baik, dampak positifnya adalah peningkatan prestasi mahasiswa,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Sofyan Tan menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan dosen akan berdampak pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa jika pemerintah ingin mencapai target Generasi Emas 2045, maka kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi prioritas sejak sekarang.

    “Jangan sampai anak-anak pintar justru tidak mampu meng-upgrade dirinya untuk menikmati pendidikan yang lebih tinggi yang bisa disumbangkan kepada negeri,” pungkas Legislator Dapil Sumut I itu. ***

  • Link Sidang Isbat Awal Ramadan 2025:, Ada 3 Tahapan, Bakal Dipimpim Langsung oleh Menteri Agama

    Link Sidang Isbat Awal Ramadan 2025:, Ada 3 Tahapan, Bakal Dipimpim Langsung oleh Menteri Agama

    TRIBUNJATIM.COM – Tribunners Ramadan 2025 sudah di depan mata.

    Berbagai persiapan mulai dilakukan untuk menyambut bulan yang penuh berkah ini.

    Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat untuk menetapkan awal Ramadan 1446 Hijriah, Jumat (28/2/2025).

    Sidang isbat akan menentukan kapan umat Islam di Indonesia mulai menjalankan puasa Ramadan.

    Jalannya sidang isbat akan digelar di Auditorium H.M Rasjidi, Gedung, Kemenag, Jakarta.

    Lalu, bagaimana mekanisme sidang isbat awal Ramadan 2025?

    Simak link hingga tahapannya.

    Link Sidang Isbat awal Ramadan 2025

    Sidang Isbat digelar karena ada banyak organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Indonesia yang mempunyai standar dan metode untuk menetapkan awal bulan Hijriah.

    Dilansir dari laman resmi Kemenag, karena alasan itulah sidang isbat diperlukan sebagai forum, wadah, sekaligus mekanisme pemanggilan keputusan.

    Masyarakat yang ingin mengetahui kapan awal Ramadan 2025 bisa menyaksikannya secara online.

    Seperti tahun-tahun sebelumnya, jalannya sidang isbat akan disiarkan secara online melalui kanal YouTube resmi @KementerianAgamaPusat.

    Kanal YouTube tersebut dapat diakses melalui link berikut ini:

    Link Sidang Isbat awal Ramadan 2025

    SIDANG ISBAT – Ilustrasi ucapan Ramadan Kareem. Berikut link sidang isbat untuk menetapkan awal Ramadan 1446 Hijriah, Jumat (28/2/2025). (freepik.com)

    Tahapan Sidang Isbat awal Ramadan 2025

    Sidang isbat awal Ramadan 2025 akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar.

    Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh beberapa pihak, yakni:

    Perwakilan duta besar negara sahabat
    Ketua Komisi VIII DPR RI
    Mahkamah Agung
    Majelis Ulama Indonesia (MUI)
    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
    Badan Informasi Geospasial (BIG)
    Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
    Observatorium Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB)
    Planetarium Jakarta.

    Dilansir dari laman resmi Kemenag, Senin (10/2/2025), tahapan sidang isbat terbagi menjadi tiga bagian, yakni:

    Pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi
    Verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia.
    Musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik.

    Jelang awal Ramadan 2025, Kemenag mengajak umat Islam di Indonesia untuk menunggu hasil sidang isbat sebagaimana diatur dalam fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.

    Berita seputar Ramadan 2025 lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com

  • Menteri Ara Siap Beberkan Roadmap Program 3 Juta Rumah ke Publik Jika Diundang DPR – Halaman all

    Menteri Ara Siap Beberkan Roadmap Program 3 Juta Rumah ke Publik Jika Diundang DPR – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait masih enggan merilis peta jalan alias roadmap Program 3 Juta Rumah.

    Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan, baru akan merilis peta jalan Program 3 Juta Rumah ketika diundang rapat oleh DPR RI.

    “Ya nanti pada saat diagendakan oleh DPR,” katanya ketika ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2025).

    Terkait dengan kapan rapat itu akan diadakan, Ara meminta hal tersebut ditanyakan ke DPR RI.

    Yang jelas, politikus Partai Gerindra itu siap kapanpun DPR RI ingin memanggil kementeriannya untuk membahas peta jalan Program 3 Juta Rumah.

    “Besok juga siap. Kita kan memang sudah siap dari kapan. Bikin aja pembahasan peta jalan. Nanti kalau peta jalan ada perubahan, kita juga siap. Kan teman-teman DPR itu banyak yang berpengalaman. Kita juga banyak kok dapat masukan bagus dari DPR dan kita bersedia,” ujar Ara.

    Belum adanya peta jalan Program 3 Juta Rumah ini disayangkan oleh pengembang perumahan.

    Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto menyayangkan belum adanya kejelasan terkait pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

    Pasalnya sejauh ini ia masih belum bisa melihat road map atau peta jalan Program 3 Juta Rumah yang akan dijalankan pemerintah.

    Menurut Joko seandainya peta jalan sudah jelas, bisa saja Presiden Prabowo Subianto mengarahkan dana hasil efisiensi anggaran untuk Program 3 Juta Rumah, seperti halnya Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Saya mungkin merasa kalau ini (Program 3 Juta Rumah) perencanaannya sudah ada, skemanya sudah ada, road map nya sudah ada, blue print nya sudah ada, mungkin Pak Prabowo yang (melakukan) efisiensi atau pemangkasan (anggaran) itu justru akan didorong ke sana (Program 3 Juta Rumah),” terang Joko, Rabu (12/2/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Pasalnya, program tersebut ditaksir akan berdampak positif secara langsung bagi masyarakat.

    Joko menjelaskan, pembangunan 3 juta rumah per tahun, dengan 2 juta rumah di antaranya berada di pedesaan dan pesisir, akan menggeliatkan aktivitas perekonomian masyarakat di dua wilayah tersebut.

    Misalnya, apabila setiap rumah memiliki nilai harga Rp 100 juta, tentu akan ada perputaran ekonomi sekitar Rp 200 triliun per tahun.

    “Taruhlah keuntungannya 20 persen saja, maka ada Rp 40 triliun yang beredar di masyarakat,” imbuhnya.

    Selain itu, akan menggerakkan industri material bahan bangunan serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

    “Satu rumah taruhlah 4-5 pekerja, kalau average setiap desa itu 25 unit, itu kan berarti memberi lapangan pekerjaan sekitar 100-120 pekerja di desa,” tandasnya.

    Untuk itu, Joko meminta agar peta jalan dan hal-hal terkait pelaksanaan Program 3 Juta Rumah bisa segera dirancang dengan baik serta diimplementasikan.

    “Dan itu harus segera, karena ini sudah bulan Februari,” pungkas Joko.

  • Selain Hasto Kristiyanto, ICW Duga Ada Pihak Lain Terlibat Perintangan Kasus Harun Masiku

    Selain Hasto Kristiyanto, ICW Duga Ada Pihak Lain Terlibat Perintangan Kasus Harun Masiku

    PIKIRAN RAKYAT – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan penyidikan kasus perintangan penyidikan yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK). Menurut ICW, penyidikan kasus ini tidak boleh berhenti hanya dengan menetapkan Hasto sebagai tersangka.

    “Karena dalam kasus perintangan yang disangkakan ke HK besar kemungkinan melibatkan pihak lain yang patut diduga terlibat dalam pelarian Harun Masiku,” ujar Peneliti ICW Tibiko Zabar dalam keterangannya, Jumat, 21 Februari 2025.

    Zabar mengatakan, pengembangan penyidikan kasus ini penting untuk menepis isu kriminalisasi yang dilakukan KPK terhadap Hasto. Selain itu, Hasto secepatnya juga harus dibawa ke persidangan agar publik bisa menilai secara objektif bagaimana konstruksi kasus ini.

    “Kami mendorong KPK untuk segera melimpahkan berkas perkara ini ke tahap penuntutuan pengadilan,” ujarnya.

    Lebih lanjut Zabar menilai langkah KPK menahan Hasto sudah tepat. Karena ia meyakini penyidik KPK memiliki alasan yang kuat dan pertimbangan jelas sebelum menahan Hasto. Adapun Hasto ditahan selama 20 hari pertama untuk kepentingan penyidikan.

    “Sebab beberapa kali HK sempat beralasan penundaan dari pemeriksaan KPK, serta mengingat penyidikan kasus ini sudah lama,” tutur Zabar.

    Hasto Kristiyanto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

    Hasto Kristiyanto mengaku dicecar 62 pertanyaan oleh KPK. Menurutnya, pokok materi dari puluhan pertanyaan tersebut berkaitan dengan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang sudah diputus berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

    “Sehingga tidak ada hal yang baru di dalam pertanyaan-pertanyaan. Bahkan banyak juga yang mengulang pertanyaan itu,” kata Hasto sesaat sebelum dibawa ke rumah tahanan (Rutan) cabang KPK, Kamis, 20 Februari 2025.

    Hasto menegaskan ia dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun terkait kasus ini, termasuk menjadi penghuni rutan KPK. Dia menyatakan bahwa semangat juangnya tidak akan padam.

    “Sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita, karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga, kita adalah negeri pejuang,” ucap Hasto.

    “Sehingga saya tidak pernah menyesal, saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala,” ujarnya menambahkan.

    Hasto berharap agar proses hukum yang sedang berjalan di KPK menjadi momentum bagi lembaga antirasuah untuk menegakkan hukum tanpa kecuali. Ia meminta agar KPK juga memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi,“ ujarnya.

    KPK Tahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

    KPK resmi menahan Hasto Kristiyanto, Kamis 20 Februari 2025. Hasto ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan perkara mantan kader PDIP, Harun Masiku.

    Berdasarkan pantauan, Hasto terlihat memakai rompi orange tahanan KPK dengan tangan diborgol. Elite PDIP tersebut akan mendekam selama 20 hari pertama di rumah tahanan (rutan) cabang KPK untuk kepentingan penyidikan.

    “Guna kepentingan penyidikan, terhadap tersangka HK (Hasto Kristiyanto) dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 dan penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers, Kamis, 20 Februari 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News