Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Cita-cita Presiden Wong Cilik Podo Gemuyu

    Cita-cita Presiden Wong Cilik Podo Gemuyu

    PIKIRAN RAKYAT – Narasi pemerintah akan hapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) menimbulkan kecemasan dan respons negatif dari kalangan publik. Untuk itu Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi gegas membantah isu tersebut.

    Ia menegaskan kalaupun ada penghapusan subsidi BBM, kebijakan itu tidak akan pernah lolos tanpa persetujuan dari DPR.

    “Tidak ada wacana penghapusan subsidi. Mekanisme terkait subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI. Karena subsidi itu melekat di APBN,” kata Bambang Haryadi, Jumat, 21 Februari 2025.

    Alih-alih begitu, Bambang menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto justru ingin semua pejabat pemangku kebijakan ikut melindungi kebutuhan masyarakat luas.

    Untuk itu ia mengungkap, Presiden Prabowo sejatinya menginginkan penerima subsidi lebih tepat sasaran dengan merubah tata kelola BBM ke arah lebih baik.

    Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi.

    “Presiden ingin subsidi tepat sasaran, dan sampai kepada masyarakat kecil yang berhak. Kita akui masih ada yang tidak tepat sasaran, tapi kita ke depan akan benahi agar tepat sasaran,” kata Politikus Partai Gerindra.

    “Bapak presiden bercita-cita ingin ‘wong cilik podo gemuyu’, jadi kami yakin Presiden akan selalu berdiri terdepan untuk melindungi rakyat kecil,” kata Bambang lagi.

    Pernyataan Luhut Dipelintir

    Bambang dalam kesempatan serupa menilai bahwa pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan seperti dipelintir dan dibelokan ke konteks yang berlainan dengan maksud awal.

    Ia mengatakan, klaim Luhut tidak mengarah sama sekali ke penghapusan subsidi BBM tok, tetapi lebih kepada berbenah skema tata kelolanya di masa depan.

    “Mungkin usul Pak Luhut, bukan penghapusan subsidi, tapi perbaikan skema agar subsidi tepat sasaran,” tutur dia menandaskan.

    Begini Skema Rencana Luhut Binsar

    Subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan dihapus pada 2027 untuk digantikan skema pemberian bantuan lainnya. Demikian penuturan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, yang kemudian menjadi bola liar di kalangan publik.

    Luhut mengungkapkan, dua tahun dari sekarang, subsidi tidak akan lagi berbasis pada komoditas, tetapi disandarkan pada data penerima sebagaimana skema pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    Ia menjelaskan mengenai rencana tersebut dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Februari 2025.

    “Mungkin dalam waktu dua tahun kita bisa menuju ke satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM Solar atau apapun. Subsidi akan diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi,” kata dia, dikutip Sabtu, 22 Februari 2025.

    Bahkan, imbuhnya, ia sudah membicarakan hal ini Bersama Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, dengan perubahan skema pemberian subsidi, pemerintah bakal mampu menghemat anggaran makin signifikan, besar kemungkinan capai triliunan rupiah.

    “Jadi menurut saya itu lah yang terbaik sehingga kita bisa menghemat miliaran dolar lagi,” ucap dia. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Video: Ramai Dibahas, DPR Buka-bukaan Soal Peran & Tujuan Danantara

    Video: Ramai Dibahas, DPR Buka-bukaan Soal Peran & Tujuan Danantara

    Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersiap meresmikan pembentukan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025

    Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron memastikan dukungan DPR RI terhadap ide Presiden Prabowo yang ingin membentuk lembaga investasi milik negara yang memiliki modal kuat untuk membiayai proyek produktif untuk meningkatkan perekonomian nasional.

    Herman juga menyebutkan kian masifnya hilirisasi di 26 sektor sumber daya alam termasuk sektor pangan sebagai target pembiayaan Danantara. Meski demikian dibutuhkan upaya meningkatkan kemampuan Danantara harus ditopang oleh BUMN yang menghasilkan laba melalui dividen, selain itu

    Danantara juga akan mendapatkan pendanaan dari Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun pembiayaan lainnya

    Seperti apa arahan DPR terkait Danantara? Selengkapnya simak dialog Anneke Wijaya dengan Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron dalam Power Lunch,CNBCIndonesia (Rabu, 19/02/2025)

  • Menteri PU Bantah PHK 18 Ribu Pegawai, Ingatkan Soal UU ITE – Page 3

    Menteri PU Bantah PHK 18 Ribu Pegawai, Ingatkan Soal UU ITE – Page 3

    Komisi V DPR RI menyepakati pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun anggaran 2025 sebesar Rp 50,48 triliun. Jumlah itu bertambah sekitar Rp 20,8 triliun, dari pagu indikatif Kementerian PU setelah terkena efisiensi anggaran sebesar Rp 29,6 triliun. 

    Program pemangkasan anggaran Presiden Prabowo Subianto sebelumnya membuat Kementerian PU harus berhemat Rp 81,3 triliun, dari alokasi semula Rp 110,9 triliun menjadi Rp 29,6 triliun.   

    Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 mengenai Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2025, disampaikan bahwa efisiensi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum TA 2025 menjadi Rp 60,4 Triliun. 

    “Sehingga setelah efisiensi kedua ini pagu tahun anggaran 2025 menjadi Rp 50,48 triliun,” ujar Dody dalam keterangan tertulis, Jumat (14/2/2025).

    Ia lantas bersyukur, lantaran tambahan anggaran ini membuat Kementerian PU bisa menganggarkan 8.000 titik Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) senilai Rp 1,8 triliun. Juga 1.025 titik untuk Cipta Karya senilai Rp 700 miliar.

    “Ini program padat karya tunai (PKT) sementara hasil sisiran kami dalam waktu singkat setelah mendapat surat dari Kementerian Keuangan,” imbuh Dody.

    Di samping itu, Dody juga mengatakan, dengan rekonstruksi anggaran ini Kementerian PU dapat mengalokasikan anggaran untuk preservasi jalan dan jembatan. 

    “Seperti arahan Ketua Komisi V kemarin dengan tambahan anggaran ini kami dapat melakukan preservasi, sementara waktu kami anggarkan untuk 6 bulan. Nanti akan kami susun lagi sehingga bisa melakukan preservasi untuk 12 bulan,” ungkapnya. 

  • Tak Ada Pengganti Sekjen, Titik!

    Tak Ada Pengganti Sekjen, Titik!

    PIKIRAN RAKYAT – Sekretaris jenderal (sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh KPK. Meski begitu, Hasto tetap dipertahankan dalam susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada pergantian posisi sebagaimana dugaan-dugaan dan narasi yang berhembus di luaran.

    “Tidak ada pengganti sekjen, titik,” kata Said saat meninggalkan kediaman Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Jumat malam, 21 Februari 2025.

    Dia menambahkan, semua kewenangan yang berkaitan dengan keorganisasian ada di Megawati selaku ketua umum. Maka, ia membantah klaim isu yang menyebutkan dialah pengganti Hasto sebagai Sekjen DPP yang baru.

    “Semua kewenangan di ibu ketua umum,” katanya, yang saat ini juga sedang menduduki posisi Ketua Badan Anggaran DPR RI.

    Jumat siang hingga malam, 21 Februari 2025, Beberapa petinggi PDIP terlihat mengunjungi kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar. Selain Said, hadir juga Dedi Sitorus, yang merupakan Ketua DPP PDIP.

    Pertemuan antara para elit partai tersebut diduga berkaitan dengan larangan bagi kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti retret yang diadakan pemerintah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Sebelumnya, Megawati memberikan instruksi kepada kepala daerah yang didukung oleh partainya untuk tidak menghadiri acara pembekalan atau retret yang diadakan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, pada 21–28 Februari 2024.

    Instruksi tersebut tercantum dalam surat resmi PDI Perjuangan dengan nomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada Kamis, 20 Februari 2025.

    Kebijakan ini dikeluarkan setelah Megawati menilai perkembangan situasi politik nasional, terutama setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    KPK Tahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

    KPK resmi menahan Hasto Kristiyanto, Kamis 20 Februari 2025. Hasto ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan perkara mantan kader PDIP, Harun Masiku.

    Berdasarkan pantauan, Hasto terlihat memakai rompi orange tahanan KPK dengan tangan diborgol. Elite PDIP tersebut akan mendekam selama 20 hari pertama di rutan cabang KPK untuk kepentingan penyidikan.

    “Guna kepentingan penyidikan, terhadap tersangka HK (Hasto Kristiyanto) dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 dan penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers, Kamis, 20 Februari 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Komisi XII DPR Bantah Luhut soal Wacana Penghapusan BBM Subsidi Mulai 2027

    Komisi XII DPR Bantah Luhut soal Wacana Penghapusan BBM Subsidi Mulai 2027

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi membantah adanya wacana penghapusan bahan bakar minyak atau BBM subsidi pada 2027 seperti yang diungkap oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

    Bambang menegaskan penghapusan subsidi harus mendapat persetujuan dari DPR.

    “Tidak ada wacana penghapusan subsidi. Dan mekanisme terkait subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI. Karena subsidi itu melekat di APBN,” ujar Bambang dalam keterangannya, Jumat, 21 Februari.

    Sebaliknya, kata Bambang, Presiden Prabowo Subianto justru menginstruksikan agar menekan kenaikan harga untuk kepentingan rakyat kecil. 

    “Presiden Prabowo malah menekan untuk melindungi kebutuhan masyarakat kecil,” sambung legislator Gerindra itu. 

    Bambang justru menilai, pernyataan Luhut bukan soal penghapusan subsidi, namun perbaikan skema.

    “Mungkin usul Pak Luhut, bukan penghapusan subsidi, tapi perbaikan skema agar subsidi tepat sasaran. Bahkan dalam Raker Komisi VII tahun 2023 Menteri ESDM Arifin tasrif menyepakati penggunaan BBM subsidi terkait pertalite hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum. Dan untuk solar hanya diperuntukkan kepada angkutan umum dan angkutan sembako,” terangnya. 

    Bambang mengatakan Presiden Prabowo ingin subsidi BBM tepat sasaran. Karena itu, kata dia, distribusi BBM subsidi harus dibenahi.

    “Presiden ingin subsidi tepat sasaran, dan sampai kepada masyarakat kecil yang berhak. Kita akui masih ada yang tidak tepat sasaran, tapi kita ke depan akan benahi agar tepat sasaran,” katanya.

    “Bapak presiden bercita-cita ingin ‘wong cilik podo gemuyu’, jadi kami yakin Presiden akan selalu berdiri terdepan untuk melindungi rakyat kecil,” imbuh Bambang. 

    Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sinyal dihapusnya bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Mulai 2027, pemerintah akan menerapkan BBM Satu Harga. 

    “Saya berpikir dan menyampaikan kepada Presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk bahan bakar,” ujar Luhut dalam acara “Economic Outlook 2025” di The Energy Building, Jakarta, Kamis, 20 Februari. 

    “Tidak ada lagi subsidi kepada material, seperti bahan bakar (BBM) dan solar,” imbuhnya.

    Sebagai ganti tak ada BBM subsidi itu, Luhut mengatakan penyaluran subsidi bahan bakar nantinya bakal diberikan langsung kepada para penerima. Tak ada lagi subsidi untuk bahan bakar yang selama ini melekat saat masyarakat membeli pertalite dan biosolar.

    Luhut mengklaim progres menghapus BBM subsidi itu tengah berlangsung. Ia percaya kehadiran teknologi, terutama kecerdasan buatan (AI) bisa mempermudah PT Pertamina (Persero) untuk mendata penerima subsidi.

    “Subsidi (ke depan) diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat. Saya pikir itu yang terbaik sehingga kita bisa menghemat miliaran dolar,” klaim Luhut.

    “AI itu sangat indah. Jadi, Pertamina nanti bisa mengidentifikasi apakah mobil ini, (pelat) nomor ini, memenuhi syarat untuk menerima BBM jenis ini. (Kendaraan) ini memenuhi syarat, yang ini tidak, semacam itu. Menurut saya, itu akan berhasil,” lanjutnya.

     

     

     

  • Menteri PU Bantah Tudingan Hary Tanoe Pembangunan Tol Bocimi Timbulkan Pendangkalan Danau Lido – Halaman all

    Menteri PU Bantah Tudingan Hary Tanoe Pembangunan Tol Bocimi Timbulkan Pendangkalan Danau Lido – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membantah tudingan Direktur PT MNC Land Hary Tanoesoedibjo yang menyebut pembangunan ruas Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) selama periode 2016-2017 sebagai biang kerok pendangkalan Danau Lido.

    Dody mengaku tidak mengetahui detail dari kasus ini karena penanganannya ada di tangan Kementerian Lingkungan Hidup.

    “Saya baca di media kan karena enggak ada amdalnya. Jadi bangunan yang ada disitu tidak ada amdalnya menurut Kementerian Lingkungan Hidup. Saya ga tau ya saya cuma baca di media, pastinya saya enggak tau,” kata Dody kepada wartawan di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2025).

    Meski tak mengetahui secara detail, Dody tak setuju jika pendangkalan Danau Lido diakibatkan oleh pembangunan Tol Bocimi.

    Menurut dia, pembangunan Tol Bocimi dikaitkan ke kasus pendangkalan Danau Lido tidak pas karena sudah ada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (amdal)-nya.

    Jika tidak ada amdalnya, Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)-nya sudah pasti juga tidak bisa keluar.

    “Kalau itu dikaitkan dengan Tol Bocimi menurut saya ya enggak pas juga karena kan pada saat kita bikin tol pasti ada amdalnya. Kalau enggak ada amdalnya, gak ada PPJT. Itu mutlak tuh. Kalau enggak [ada], bisa masuk penjara tuh yang sign itu kalau enggak ada amdalnya,” ujar Dody.

    Sebelumnya, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI pada Selasa (18/2/2025), Hary Tanoe membantah tudingan bahwa proyek yang dikerjakan perusahaannya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido menyebabkan pendangkalan di Danau Lido.

    Menurut dia, dari hasil pengecekan menggunakan teknologi pemetaan, luas Danau Lido pada tahun 2013, saat MNC Land baru mengambil alih PT Lido Nirwana Parahyangan (LNP) dari Bakrie Group, tercatat kurang dari 13 hektar.

    Namun, setelah proyek pengembangan KEK Lido berjalan, luas danau diklaim justru bertambah menjadi 13,6 hektar.

    “Sebelum kami masuk tahun 2013, luas danau kurang dari 13 hektar. Sekarang, luasnya justru bertambah menjadi 13,6 hektar,” ujar Hary dikutip dari Kompas.com.

    Hary justru menyinggung soal adanya pembangunan ruas Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) selama periode 2016-2017.

    Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pihaknya menggunakan teknologi pemetaan, terlihat adanya aliran limbah dari proyek tol tersebut yang masuk ke KEK Lido dan Danau Lido. 

    “Ada memang aliran limbah, kelihatan. Nanti semua buktinya ada. Apa yang saya sampaikan ini semua bisa dipertanggungjawabkan, karena saya pimpin sendiri rapat di kantor, karena pada akhirnya permasalahan bisa tuntas jika ada pembuktian,” terangnya.

    “Jadi kalau hanya melihat sepotong, kesannya itu berasal dari proyek kami, padahal asal-usulnya dari pembangunan Tol Bocimi,” tandasnya.

    Mengetahui hal itu, Hary menyebut bahwa MNC Land Lido justru berupaya melakukan penanganan dengan pembersihan dan pengerukan.

    Tujuannya mencegah pendangkalan dan pencemaran di danau yang bersebelahan dengan KEK.

    “Kami melakukan pengerukan dan pembersihan. Sampai pada akhirnya kami melakukan investasi, yaitu dengan membuat bangunan penahan lumpur. Sebetulnya itu bukan kewajiban kami, dan ini menghabiskan biaya Rp 8 miliar lebih,” pungkas Hary.

    KLH Segel KEK Lido

    Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, memerintahkan Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) untuk menyegel dan menghentikan kegiatan pembangunan yang dilakukan PT MNC Land Lido, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (6/2/2025).

    Keputusan ini diambil setelah tim pengawas Gakkum LH melakukan verifikasi lapangan dan menemukan berbagai pelanggaran pada Sabtu (1/2/2025).

    Pelanggaran yang ditemukan di KEK MNC Lido antara lain aktivitas pembangunan yang tidak sesuai dengan dokumen lingkungan serta pembukaan lahan yang diduga menyebabkan pendangkalan Danau Lido di Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Penyegelan dan penghentian beberapa kegiatan pembangunan di KEK Lido dilakukan langsung oleh Direktur Pengaduan dan Pengawasan Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup, Ardyanto Nugroho.

    Tim Gakkum LH telah memasang segel Pengawas LH serta papan pemberitahuan penghentian kegiatan, yang kini berada dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup.

    Direktur Pengaduan dan Pengawasan Ardyanto Nugroho menegaskan bahwa pemasangan plang hari ini merupakan tindaklanjut temuan pengawasan dengan menerapkan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah dan denda administratif.

    “Kami akan menegakkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 Ketentuan Angka 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja,” jelas Ardi Nugroho.

    Sebagai langkah lanjutan, tim pengawas telah mengambil sampel air dari Danau Lido untuk diuji di laboratorium lingkungan yang telah terakreditasi dan teregistrasi.

    “Saat ini, kami masih menunggu hasil uji laboratorium sebagai pembuktian ilmiah terkait dugaan pencemaran di Danau Lido,” tutur Ardi.

  • PDIP Tegaskan Tidak Ada Pengganti Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen

    PDIP Tegaskan Tidak Ada Pengganti Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada pergantian posisi sekretaris jenderal (sekjen) di kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, setelah Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK.

    “Tidak ada pengganti sekjen, titik,” kata Said saat meninggalkan kediaman Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Jumat malam.

    Dia pun mengatakan bahwa semua kewenangan terkait keorganisasian ada di Megawati selaku ketua umum. Dengan begitu, dia pun sekaligus menepis anggapan bahwa dirinya akan diangkat menjadi Sekjen DPP menggantikan Hasto.

    “Semua kewenangan di ibu ketua umum,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI itu.

    Pada Jumat siang hingga malam, sejumlah petinggi PDIP tampak menyambangi kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar. Selain Said, petinggi lainnya yang tampak yakni Dedi Sitorus yang juga Ketua DPP PDIP.

    Adapun pertemuan antara para elit PDIP itu disinyalir terkait larangan kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk ikut retret yang digelar oleh pemerintah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Sebelumnya, Megawati menginstruksikan kepada kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, 21–28 Februari 2024 .

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDI Perjuangan bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari Kamis (20/2).

  • Anggota DPD suarakan pentingnya hak masyarakat adat dalam UU Minerba

    Anggota DPD suarakan pentingnya hak masyarakat adat dalam UU Minerba

    Anggota Komite II DPD asal Maluku Utara Graal Taliawo berpartisipasi dalam pembahasan UU Minerba di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/HO-Tim Media Graal Taliawo.

    Anggota DPD suarakan pentingnya hak masyarakat adat dalam UU Minerba
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 21 Februari 2025 – 17:15 WIB

    Elshinta.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menekankan pentingnya menjaga hak masyarakat adat untuk menghindari konflik atas pemanfaatan lahan tambang dalam pembahasan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Maluku Utara Graal Taliawo menyatakan bahwa selama ini peran masyarakat adat terkait usaha pertambangan cenderung belum diperhatikan secara optimal.

    “Keberadaan dan eksistensi sejumlah masyarakat adat terancam karena lingkungan hidup mereka masuk kawasan IUP (izin usaha pertambangan), contohnya seperti suku Tobelo Dalam di Halmahera Timur. Lahan-lahan itu bertuan. Kita semua tentu mengharapkan konflik serupa tak terulang lagi,” ucap Graal Taliawo di Jakarta, Jumat.

    Bersama Anggota DPD dari Papua Barat Daya Agustinus R Kambuaya, ia menyampaikan data mengenai banyaknya kasus konflik lahan tambang dengan masyarakat adat, terutama di Maluku Utara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Para anggota DPD tersebut menyuarakan perlunya kehati-hatian dalam pengelolaan wilayah pertambangan dengan mempertimbangkan keberpihakan kepada masyarakat adat.

    Selain itu, pemerintah juga didorong untuk melakukan pemetaan secara partisipatif bersama masyarakat adat untuk menentukan dan memperjelas tata lahan lokasi hutan adat, hutan lindung, lahan pertambangan, serta area terkait lainnya. Dalam UU ini diakomodasi bahwa masyarakat adat berperan sebagai subjek yang dilibatkan dalam penerimaan manfaat dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

    Tidak hanya hak masyarakat adat, Graal mengatakan bahwa fungsi hutan lindung dan hutan konservasi juga perlu dijaga dari area pertambangan karena manfaatnya yang besar untuk kehidupan mahkluk hidup. Ia menuturkan bahwa hutan lindung dan hutan konservasi mempunyai fungsi pokok untuk mengatur tata air, mencegah banjir, pengendalian erosi, mencegah intrusi air laut, serta memelihara kesuburan tanah.

    “Fungsi ini begitu besar sehingga kawasan hutan lindung dan hutan konservasi perlu dilindungi, lestari, dan terbebas dari IUP. Tidak ada ruang atasnya untuk pertambangan,” ucapnya.

    Graal menyampaikan bahwa pelibatan instansi di daerah juga menjadi perhatian DPD dalam pembahasan UU Minerba, yakni terkait pelibatan BUMD dalam pengelolaan tambang serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan reklamasi pascatambang. Selain itu, perguruan tinggi yang berada di kabupaten/kota maupun provinsi lokasi eksplorasi juga dapat memperoleh manfaat dari aktivitas tambang berupa royalti.

    “Royalti atau manfaat yang diberikan kepada perguruan tinggi terbagi dalam dua bentuk, yakni dana abadi untuk kepentingan jangka panjang perguruan tinggi dan dana untuk menjalankan Tri Darma perguruan tinggi,” ujarnya.

    Pihaknya pun berkomitmen untuk melaksanakan tugas peninjauan dan pemantauan atas pelaksanaan UU Minerba tersebut. Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2), menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi undang-undang.

     

    Sumber : Antara

  • Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Bisa Tercapai Saat Efisiensi Anggaran

    Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Bisa Tercapai Saat Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Namun, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) optimistis pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa tercapai di tengah efisiensi anggaran.

    Hal itu diungkap oleh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Kamrussamad pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2024 Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha KAHMI (BPP Hipka) pada Rabu (19/2/2025).

    Kamrussamad menyebut, kepala daerah dari seluruh Indonesia sudah mendapatkan paparan terkait efisiensi anggaran sesuai dengan instruksi presiden.

    “Teman-teman dari seluruh Indonesia telah mendapatkan paparan dari menteri investasi serta kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengenai sektor-sektor prioritas investasi, baik di dalam kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) maupun di luar kawasan tersebut,” ucapnya.

    Selain itu menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8 persen di tengah efisiensi anggaran, ia juga menekankan bahwa sektor hilirisasi turut menjadi fokus utama dalam paparan tersebut, termasuk di bidang perkebunan dengan berbagai macam komoditas unggulan.

    Sementara, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengaku siap menjalankan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat.

    Ia menegaskan, langkah efisiensi ini akan dilakukan dengan memastikan semua pengeluaran tetap termonitor dengan baik dan tidak mengganggu kinerja pemerintahan maupun pembangunan daerah.

    “Efisiensi ini harus berjalan tanpa menghambat pelayanan dan pembangunan. Semua akan dipastikan tetap berjalan optimal,” ujar Khofifah.

    Dengan berbagai kebijakan yang diterapkan, diharapkan efisiensi anggaran tetap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8 persen serta meningkatkan investasi di berbagai sektor prioritas di Indonesia.

  • Dedi Mulyadi Kagum Pendapatan Kades Terkaya, Hasilkan Rp 30 Juta Perhari di Luar Honor Kepala Daerah

    Dedi Mulyadi Kagum Pendapatan Kades Terkaya, Hasilkan Rp 30 Juta Perhari di Luar Honor Kepala Daerah

    TRIBUNJATIM.COM – Kang Dedi Mulyadi tampak kagum dan mengapresiasi seorang kepala desa atau Kades di Purwakarta, Jawa Barat.

    Kepala desa ini dinobatkan sebagai yang terkaya di Indonesia, berpenghasilan Rp 30 juta per hari.

    Saking kayanya bahkan kepala desa (Kades) ini memiliki 2 istri sekaligus untuk melengkapi kebahagiaannya.

    Demul berkesempatan mengunjungi langsung kediaman si kades sekaligus berbincang tentang kesuksesannya.

    Menurut Dedi Mulyadi, cara kades satu ini memperoleh rejeki di luar honor kepala desa bisa dijadikan contoh baik.

    Diketahui kades tersebut bernama Mahdum asal Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

    Sosok Mahdum merupakan Kepala Desa Ciririp, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta.

    Kades Mahdum memiliki penghasilan Rp30 juta per hari yang didapatkan di luar tugasnya sebagai perangkat desa.

    Kades Mahdum diketahui memiliki bisnis ikan air tawar yang setiap hari dikirim ke Pasar Muara Angke hingga Pasar Bojonegoro, Merak.

    Hal itu diketahui saat kades Mahdum dikunjungi Dedi Mulyadi di kediaman mewahnya, kala itu Demul masih menjabat sebagai anggota DPR RI.

    Mantan anggota DPR RI yang juga sekaligus mantan Bupati Purwakarta tersebut diketahui sengaja mengunjungi rumah Mahdum.

    Dilansir dari YouTube (18/2/2025), seperti dikutip TribunJatim.com via TribunnewsMaker.com, pria yang akrab disebut Kang Dedi tersebut berkunjung ke rumah kades Mahdum.

    “Kades sukses nih. Usaha ikan dan jual dari Jatiluhur ke Muara Angke, Muara Baru, Pasar Bojonegoro Merak.”

    “Berangkat kirim jam 4 sore sampai jam 12 malam. Setiap hari hampir 15 ton,” tutur Dedi.

    SOSOK KADES KAYA – Mahdum Kepala Desa Ciririp, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, ketika ditemui di kediamannya, Jumat (1/10/2021). Mahdum disebut sebagai kades terkaya di Indonesia. (Tribun Jabar / Irvan Maulana)