Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Sahroni Heran Prajurit TNI Cuci Jet Tempur F-16 Viral: Salahnya di Mana?

    Sahroni Heran Prajurit TNI Cuci Jet Tempur F-16 Viral: Salahnya di Mana?

    Jakarta –

    Anggota DPR RI Ahmad Sahroni turut berkomentar soal video anggota TNI AU yang mencuci pesawat jet tempur F-16 secara manual hingga viral di media sosial (medsos). Dia menilai pihak yang mempertanyakan itu kampungan.

    “Semua pesawat juga dicuci manual, salahnya di mana? sudah nggak paham pake kompain segala, jangan kampungan ah,” kata Sahroni kepada wartawan, Minggu (23/2/2025).

    Sahroni mengaku tidak menemukan hal yang aneh dari para prajurit TNI mencuci pesawat tempur tersebut secara manual. Menurutnya, yang harus dijaga secara hati-hati adalah sistem pesawat tempur tersebut.

    “Sistem pesawat yang memang harus dijaga secara hati-hati, karena itu bagian dari sistem vitalnya pesawat, kalau cuci manual itu mah normal aja dan nggak ada yang aneh,” ucapnya.

    Bendum DPP NasDem ini pun meminta TNI AU terus melakukan cara mencuci manual. Dia mengatakan tidak ada yang berbahaya dengan mencuci pesawat tempur secara manual.

    “Iya teruskan saja, tidak ada yang berbahaya dengan cuci manual, yang sangat vital itu di sistemnya itu harus dijaga dan hanya orang khusus yang merawatnya,” ujar dia.

    Dia juga menegaskan setiap negara punya caranya masing-masing dalam merawat ranpur. “Semua punya cara masing-masing, setiap negara beda-beda,” imbuhnya.

    Penjelasan TNI AU

    Sebelumnya, video perbandingan prajurit TNI AU dengan negara lain dalam mencuci pesawat tempur F-16 beredar di media sosial. Dalam video tersebut, diperlihatkan personel TNI AU mencuci seluruh bagian pesawat dengan cara mengusapkan sabun menggunakan tangan seperti mencuci mobil.

    Tampak ada sejumlah orang yang mencuci beberapa bagian pesawat jet tempur F-16 secara bersamaan. Dalam video yang sama, ditunjukkan pula cara negara lain mencuci pesawat tempur menggunakan mesin pencuci otomatis.

    TNI AU lantas buka suara. Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsma TNI Ardi Syahri menjelaskan mencuci pesawat jet F-16 secara manual seperti yang dilakukan personelnya merupakan hal yang lumrah dilakukan.

    Dia mengatakan metode cuci manual tidak hanya dipakai di Indonesia melainkan di beberapa negara lain yang memiliki F-16. Selain itu, metode pencucian pesawat secara manual dipilih oleh beberapa negara lantaran memiliki keunggulan tersendiri.

    “Dengan pencucian manual, teknisi pesawat tempur dapat melakukan inspeksi lebih detail terhadap kondisi pesawat, memastikan tidak ada kotoran yang menumpuk di bagian-bagian penting, serta mendeteksi potensi kerusakan lebih awal,” kata Marsma Ardi dilansir Antara, Sabtu (22/2).

    Dia mengatakan metode pencucian secara manual ini juga telah memenuhi standar yang telah ditetapkan TNI AU. Dia memastikan pesawat akan tetap berfungsi dengan baik meski dicuci secara manual.

    “Metode yang digunakan TNI AU adalah bagian dari prosedur perawatan yang telah teruji dan diterapkan secara profesional oleh para teknisi-teknisi pesawat tempur TNI AU yang berpengalaman,” tutur dia.

    (maa/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Berdayakan mustahik, BAZNAS RI luncurkan Program Balai Ternak di Jepara

    Berdayakan mustahik, BAZNAS RI luncurkan Program Balai Ternak di Jepara

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Berdayakan mustahik, BAZNAS RI luncurkan Program Balai Ternak di Jepara
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 22 Februari 2025 – 21:58 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI berkolaborasi dengan BAZNAS Kabupaten Jepara dan Yayasan Chamim Abdul Rasyid meresmikan Balai Ternak `Berkah Barokah Farm` di Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025). 

    Balai Ternak Domba dan Kambing ini merupakan yang ke-39 dari 43 Balai Ternak BAZNAS yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 15 orang yang dikelompokkan dalam Kelompok Ternak ‘Berkah Barokah Farm’.  

    Hadir Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wahib, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan, MA., SE, Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, Dr. KH Ahmad Daroji, M. Si, Bupati Jepara H. Witiarso Utomo yang diwakili oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Agus Bambang Lelono.

    Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, dalam sambutannya menyampaikan, Program Balai Ternak merupakan langkah nyata BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. 

    “Program ini bertujuan untuk membekali para mustahik dengan keterampilan beternak yang baik dan berkelanjutan, sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi. Kami berharap dengan adanya Balai Ternak ini, para penerima manfaat tidak hanya memiliki sumber penghasilan yang lebih stabil, tetapi juga dapat berkembang menjadi muzaki di masa depan,” ujar Kiai Noor. 

    Kiai Noor menjelaskan, jumlah ternak yang dibudidayakan oleh kelompok peternak di Jepara ini sebanyak 136 ekor yang terdiri dari 1 pejantan dorper, 60 induk, dan 75 bakalan yang ditempatkan dalam kandang koloni.

    “Kali ini BAZNAS RI bekerja sama dengan Yayasan Chamim Abdul Rasyid dalam pengadaan stek hijauan pakan, pakan tambahan untuk pembiakan, tambahan obat-obatan, kandang tambahan, gudang pakan, pembangunan pagar lahan hijauan, alat administrasi,” ucapnya. 

    Kiai Noor menambahkan, keterlibatan berbagai pihak dalam program ini menunjukkan sinergi yang kuat dalam upaya pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi produktif. 

    “Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Yayasan Chamim Abdul Rasyid, BAZNAS Kabupaten Jepara dan seluruh pihak yang ikut terlibat dalam mewujudkan program ini, kami berharap program ini dapat menjadi model pemberdayaan yang dapat direplikasi di berbagai daerah lain, sehingga semakin banyak mustahik yang terbantu dan berdaya,” tambahnya.

    Pada kesempatan yang sama, Komisi VIII DPR RI, Abdul Wahib, menyampaikan, Balai Ternak BAZNAS di Kabupaten Jepara ini diharapkan dapat menjadi salah satu program untuk memperbanyak populasi ternak domba nasional melalui pemberdayaan masyarakat dan juga pengembangan green zakat melalui aktifitas pertanian terpadu. 

    “Pengembangan Balai Ternak juga diharapkan akan dapat menyasar kepada aktivitas pengembangan pasar ternak, pengembangan manajemen kelompok, penguatan kelembagaan kelompok, literasi zakat, infak, sedekah, serta peningkatan kualitas spiritual kelompok,” harapnya

    “Kami sangat mengapresiasi dan mendukung langkah BAZNAS melalui program balai ternak ini. Mudah-mudahan dapat memberikan kemanfaatan yang luas bagi masyarakat Jepara dan membantu meningkatkan taraf hidup mereka yang membutuhkan,” ucap Abdul Wahib. 

    Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Agus Bambang Lelono, mewakili Bupati Jepara H. Witiarso Utomo, menyatakan dukungan dan apresiasinya kepada BAZNAS RI yang telah memilih Kabupaten Jepara sebagai salah satu titik pelaksanaan program Balai Ternak BAZNAS. 

    “Terima kasih kepada BAZNAS RI, BAZNAS  Jateng, BAZNAS Kabupaten Jepara, Yayasan Chamim Abdul Rasyid  dan seluruh pihak yang telah bekerja sama bersinergi untuk mewujudkan Program Balai Ternak di Desa Somosari ini, dan memang Desa Somosari ini merupakan wilayah pedesaan yang potensial dalam pengembangan peternakan,” ucapnya.

    “Dengan adanya Program Balai Ternak BAZNAS di Jepara, diharapkan para mustahik dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih baik, sehingga kesejahteraan mereka meningkat dan pada akhirnya mampu berkontribusi lebih luas bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara khususnya,” harap Witiarso. 

    Sumber : Elshinta.Com

  • Legislator Dorong Regulasi Baru Kelola Penerimaan Mahasiswa di PTN dan PTS

    Legislator Dorong Regulasi Baru Kelola Penerimaan Mahasiswa di PTN dan PTS

    Jakarta –

    Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Demokrat Sabam Sinaga menerima keluhan sulitnya Perguruan Tinggi Swasta (PTS) bersaing mendapatkan mahasiswa. Dia pun menyoroti adanya Permendikbud No 48 tahun 2022 yang menutup potensi PTS untuk mendapat mahasiswa baru dengan jumlah yang layak

    “Beberapa pihak mengeluhkan kepada kami terkait situasi dan tantangan yang dihadapi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang trend angka penerimaan mahasiswa semakin sedikit dan semakin sulit bersaing,” kata Sabam Sinaga dalam keterangannya, Sabtu (22/2/2025).

    Informasi yang sama juga diperoleh pada saat Komisi X DPR melakukan kunjungan kerja di Solo. Dalam kunjungan tersebut hal senada disampaikan bahwa sangat banyak Perguruan Tinggi swasta mengalami kesulitan dalam penerimaan mahasiswa baru

    “Kesulitan yang mereka hadapi adalah akibat adanya kebijakan Permendikbud No 48 tahun 2022. Informasinya bahwa Permendikbud tersebut menutup potensi perguruan tinggi swasta untuk mendapatkan mahasiswa baru dengan jumlah yang layak,” ucapnya.

    Dia mengatakan dalam ketentuan Permendikbud tersebut dimungkinkan bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memperpanjang masa pendaftaran penerimaan mahasiswa baru. Sehingga, kata dia, dengan adanya perpanjangan masa pendaftaran penerimaan mahasiswa tersebut membuat kesempatan bagi PTS untuk mendapat mahasiswa baru jadi semakin tertutup.

    “Semakin lama jangka waktu pendaftaran penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri, maka akan semakin sedikit potensi mahasiswa yang masuk di Perguruan Tinggi Swasta,” ujar dia.

    “Di samping itu, sistem seleksi yang dianut rata-rata Perguruan Tinggi Negeri hampir sama dan diperbolehkan mengatur komposisi penerimaan mahasiswa baru. Secara umum pola penerimaan mahasiswa baru mengikuti pola 20% jalur Sistem Nasional Berbasis Prestasi, 30% jalur Sistem Nasional Berbasis Tes dan 50% jalur Mandiri,” lanjutnya.

    Dia menilai pola persentase dan jadwal penerimaan mahasiswa baru yang dianut oleh PTN tersebut menjadi titik krusial yang menyebabkan potensi penerimaan mahasiswa di PTS menjadi terganggu. “Keadaan ini perlu dikaji ulang. Perlu ada formulasi baru untuk titik mencapai keseimbangan antara PTN dan PTS kita. Sehingga keberadaan PTN tidak mematikan PTS. Tidak ada prinsip keadilan, jika keadaan ini dibiarkan terus menerus. Bisa terjadi lama kelamaan perguruan tinggi swasta akan banyak yang tutup,” imbuh dia.

    Selain itu, dia juga menyoroti jumlah PTS yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah PTN. Maka dari itu, ucap dia, sangat perlu dilakukan kajian dan telaah untuk bisa menghasilkan regulasi baru.

    “Kita harus mencari dan menemukan titik keseimbangan dengan membuat regulasi baru, sehingga Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta tetap eksis dalam menjalankan operasionalnya. Baik PTN dan PTS memiliki tanggungjawab yang sama untuk pembangunan sumber daya manusia yang unggul, asta cita akan kita capai dengan tumbuh bersama,” tuturnya.

    (maa/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Wakil Komisi VII DPR RI sosialisasikan pentingnya 4 Pilar Kebangsaan

    Wakil Komisi VII DPR RI sosialisasikan pentingnya 4 Pilar Kebangsaan

    ANTARA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo memberikan sosialisasi empat pilar kebangsaan MPR RI yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika di Grogol, Jakarta Barat, Sabtu (22/2). Dalam paparannya, ia menjelaskan dan mencontohkan hal-hal yang harus dipahami dan diterapkan pemuda-pemudi sebagai generasi penerus demi kemajuan bangsa. (Setyanka Harviana Putri/Cahya Sari/Sandy Arizona/Amita Putri Caesaria)

  • Wakil Ketua Komisi VII DPR sosialisasikan empat pilar kebangsaan

    Wakil Ketua Komisi VII DPR sosialisasikan empat pilar kebangsaan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mensosialisasikan empat pilar kebangsaan kepada kalangan pemuda di gedung auditorium kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Sabtu.

    “Seperti biasanya memang kami sebagai anggota MPR punya tugas untuk melakukan sosialisasi empat nilai kebangsaan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Rahayu usai memberikan sosialisasi, di Jakarta, Sabtu.

    Menurut politisi Partai Gerindra ini, masyarakat, terkhusus kalangan pemuda harus mengerti pemahaman empat pilar kebangsaan dan fungsinya dalam kehidupan bernegara.

    Menurut politisi yang bertugas di Komisi VII DPR–komisi yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan sarana publikasi–salah satu yang terkandung dalam empat pilar yakni Pancasila yang berperan sebagai dasar negara.

    Pemahaman tentang Pancasila, lanjut Rahayu, harus dimiliki seluruh pemuda agar tidak tenggelam dalam budaya modern yang semakin merajalela.

    Rahayu juga menekankan kepada para pemuda untuk memahami sila ke empat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

    “Sila keempat tentunya karena sebagai bagian dari legislasi, masyarakat harus paham bedanya antara eksekutif dengan legislatif. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Rahayu.

    “Kita ini punya ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan yang di mana apapun yang ada terkandung di dalam Indonesia, tanah, air, maupun juga yang ada di sekeliling kita, harus sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,” tambah Rahayu.

    Dengan adanya sosialisasi ini, Rahayu berharap pemahaman kalangan pemuda akan empat pilar kebangsaan semakin meningkat sehingga layak untuk menjadi penerus semangat bangsa.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Siapa yang Paling Banyak Lakukan Korupsi? Ini Daftar Profesi Teratas Versi KPK

    Siapa yang Paling Banyak Lakukan Korupsi? Ini Daftar Profesi Teratas Versi KPK

    PIKIRAN RAKYAT – Selama 20 tahun terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan koruptor dari berbagai profesi.

    Dalam periode 1 Januari 2004 hingga 31 Desember 2024, KPK mengungkapkan bahwa lembaga tersebut menindak sebanyak 1.835 kasus korupsi.

    Pada akun Instagram @indonesiabaik.id, lembaga anti rasuah tersebut merinci profesi koruptor yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi. Bukan hanya itu, terperinci pula jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan.

    Jumlah Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Berdasarkan Jabatan atau Profesi Pegawai swasta sebanyak 468 kasus Eselon 1-4 sebanyak 432 kasus DPR dan DPRD sebanyak 360 kasus Profesi lain sebanyak 240 kasus Wali kota/Bupati sebanyak 171 kasus Kepala lembaga/kementerian sebanyak 41 kasus Hakim sebanyak 31 kasus Gubernur sebanyak 30 kasus Pengacara sebanyak 19 kasus Jaksa sebanyak 13 kasus Korporasi sebanyak 12 kasus Komisioner sebanyak 8 kasus Polisi sebanyak 6 kasus Duta besar sebanyak 4 kasus Jenis Tindak Pidana Korupsi yang Paling Banyak Dilakukan Pengadaan barang atau jasa Penyalahgunaan anggaran Tindak pidana pencucian uang (TPPU) Gratifikasi atau penyuapan Perizinan Merintangi proses KPK Pungutan atau pemerasan. Kasus Terbesar yang Ditangani KPK

    Sementara itu, dalam sejarahnya, KPK telah menangani beberapa kasus korupsi besar yang menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah kasus bailout Bank Century pada 2008, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 6,7 triliun. Penyelidikan kasus ini menyeret sejumlah tokoh penting di dunia politik dan bisnis, meskipun banyak kontroversi yang mengiringinya. Beberapa pihak akhirnya dijatuhi hukuman penjara.

    Kasus lain yang mencuat adalah skandal korupsi e-KTP. Proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ini melibatkan pejabat tinggi negara dan anggota parlemen, dengan nilai kerugian mencapai Rp 2,3 triliun. Proses hukum yang dilakukan KPK berhasil membawa sejumlah pelaku ke meja hijau.

    Di sektor energi, kasus korupsi di Pertamina juga menjadi perhatian. Sejumlah pejabat senior di perusahaan BUMN ini terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan negara hingga miliaran rupiah. KPK terus berupaya membersihkan Pertamina dari tindak kejahatan serupa.

    Tak ketinggalan, skandal korupsi dalam pembangunan Gedung DPR pun menarik perhatian publik. Kasus ini melibatkan beberapa anggota DPR yang diduga menyebabkan kerugian sekitar Rp 300 miliar. Beberapa pelaku telah diproses hukum sesuai dengan temuan KPK.

    Terakhir, kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) menjadi salah satu skandal terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Dengan nilai kerugian mencapai ratusan triliun rupiah, kasus ini melibatkan sejumlah bank bermasalah pada 1998. KPK terus berupaya mengusut tuntas kasus ini dan mengembalikan aset yang disalahgunakan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pemkot Pastikan Bakal Kembangkan Potensi Pariwisata di Kota Semarang

    Pemkot Pastikan Bakal Kembangkan Potensi Pariwisata di Kota Semarang

    Jakarta –

    Wakil Wali Kota (wawalkot) Semarang Iswar Aminuddin menghadiri rangkaian acara Gebyuran Bustaman di Kampung Bustaman, Purwodinatan, Semarang Tengah, Kota Semarang, hari ini. Acara tersebut sebagai upaya untuk mengembangkan pariwisata di Kota Semarang.

    Adapun Gebyuran Bustaman mengadakan fashion show bertajuk ‘Suka cita Bustaman’ yang diinisiasi oleh Kolektif Hysteria bersama Anggota DPR RI Komisi VII Samuel Wattimena dan warga setempat tersebut.

    “Kami, Bu Agustin-Iswar, akan terus berupaya agar Kota Semarang bisa berkembang, termasuk sisi pariwisatanya,” kata Iswar Aminuddin dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/2/2025).

    Dia menjelaskan bahwa upaya tersebut dapat ditempuh melalui tiga tahap yakni dukungan untuk akses permodalan, akses pendampingan, dan akses pemasaran.

    “Akses pendamping, akses permodalan, akses pemasaran itu kan tiga pilar dalam pengembangan usaha, termasuk dalam bidang pariwisata,” jelasnya.

    Oleh karena itu, dia berharap para panitia Gebyuran Bustaman yang sudah masuk dalam agenda pariwisata tahunan Kota Semarang, bisa terus menjaga intensitas semangatnya.

    “Panitia harus tetap bersemangat,” ujarnya.

    Upaya dukungan tersebut ditegaskan Iswar akan konsisten untuk dilakukan oleh pemerintah kota, sesuai visi-misi mereka. Dia berharap adanya kolaborasi dari berbagai pihak dalam upaya mewujudkan kesuksesan pengembangan wisata di Kota Semarang.

    “Sehingga semua, stakeholder maupun OPD, harus nyengkuyung. Jadi misalkan ada Desa Wisata, itukan bukan hanya tugasnya Dinas Pariwisata. Tapi semua organisasi dan komunitas daerah harus terlibat dalam mengembangkan Desa Wisata di sana,” tutupnya.

    Sebagai informasi tambahan, para desainer kondang yang terlibat dalam acara tersebut yakn Yoyo Prasetio, Emmy Three, Dimas Mahendra, Sudarsa Suarsa, Elkana, dan Tya Chandra.

    Sedangkan modelnya sendiri tak hanya datang dari profesional, melainkan para warga asli Kampung Bustaman yang mengenakan busana dari para designer. Setidaknya ada 29 model yang berjalan di sepanjang gang Kampung Bustaman, dan berfoto di lima titik lokasi.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Dedi Mulyadi Bagi-bagi Kendaraan Dinas, Minta Mercy Diubah Jadi RS Berjalan Bandung 22 Februari 2025

    Dedi Mulyadi Bagi-bagi Kendaraan Dinas, Minta Mercy Diubah Jadi RS Berjalan Bandung 22 Februari 2025

    Dedi Mulyadi Bagi-bagi Kendaraan Dinas, Minta Mercy Diubah Jadi RS Berjalan
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    meminta stafnya untuk mengalihfungsikan mobil dinasnya berjenis Mercedes Benz Sprinter untuk menjadi ambulans atau rumah sakit berjalan.
    Itu diutarakan Dedi saat meninjau barisan mobil dinas di Gedung Pakuan atau Rumah Dinas
    Gubernur Jabar
    di Kota Bandung.
    Kegiatannya tersebut diunggah di akun TikTok Dedimulyadiofficial, Sabtu (22/2/2025).
    Dalam video tersebut, Dedi bertanya tentang usia kendaraan dinas yang diparkir berjejer.
    Saat tiba di Mercedes Benz V-Class, Dedi meminta Sekda Jabar Herman Suryatman untuk mengubah mobil berkapasitas 10 orang itu menjadi mobil rumah sakit.
    “Pak Sekda, oleh bapak ini dialokasikan ini ubah jadi mobil rumah sakit,” kata Dedi.
    “Yang ada pemeriksaan jantung, pemeriksaan ibu hamil, kalau perlu bisa mendeteksi kanker di sini, pemeriksaan darah,” lanjut Dedi.
    Ia meminta Sekda Herman menghitung alokasi anggaran untuk mengubah mobil berjenis van ini.

    “Jadi gubernur itu punya mobil rumah sakit, tapi bukan buat saya,” kata mantan Bupati Purwakarta ini.
    “Ini mah pasti jarang dipakai,
    beurat
    (berat),” tukasnya.
    Ia juga meminta agar mobil dinas Toyota Camry 2007 untuk dilelang.
    Menurutnya, jika mobil relatif tua dengan biaya pemeliharaan tinggi lebih baik untuk dilelang ketimbang digunakan.
    Mantan anggota DPR itu pun memberikan Toyota Alphard untuk dipakai Sekda Herman.
    “Mobil bapak (yang saat ini digunakan) kasihkan,” ujar Dedi.
    Dedi mengaku cukup menggunakan Toyota Innova Zenix yang digunakan gubernur sebelumnya.
    “Jangan terlalu banyak (mobil dinas),
    lieur
    (pusing),” katanya.
    Banyaknya mobil dinas, kata dia, akan membebani APBD karena harus membayar biaya perawatan dan pajak.
    Dedi juga memerintahkan agar sepeda motor Honda CBR untuk jadi kendaraan operasional Dinas Perhubungan.
    Lalu, sepeda motor Royal Enfiled dan BMW juga ia berikan untuk Satpol PP dan pimpinan kantor Gubernur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini Harga BBM Jika Subsidi Dihapus, Pemerintah Pertimbangkan Skema Baru

    Ini Harga BBM Jika Subsidi Dihapus, Pemerintah Pertimbangkan Skema Baru

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa subsidi Bahan Bakar Minyak atau BBM seringnya tidak tepat sasaran.

    Oleh karena itu, pada dua tahun ke depan atau 2027, ia berharap kebijakan BBM Satu Harga bisa diwujudkan, tanpa subsidi untuk bahan bakar.

    “Saya berpikir dan menyampaikan kepada Presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk bahan bakar, seperti bensin maupun solar,” kata pada Kamis, 20 Februari 2025.

    Dalam kebijakan itu, ia merencakan pemberian subsidi BBM untuk perorangan secara langsung.

    Ucapannya kemudian menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, membuat muncul isu bahwa subsidi BBM akan dihapus.

    Perubahan Skema

    Menurut Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi, tidak ada penghapusan BBM subsidi. Pasalnya, penghapusan subsidi harus mendapat persetujuan dari DPR.

    “Tidak ada wacana penghapusan subsidi, dan mekanisme terkait subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI. Karena subsidi itu melekat di APBN. Presiden Prabowo malah menekankan untuk melindungi kebutuhan masyarakat kecil,” katanya.

    Ia juga menilai bahwa pernyataan Luhut menyiratkan tentang adanya perbaikan skema agar subsidi BBM bisa sampai secara tepat sasaran.

    “Mungkin usul Pak Luhut, bukan penghapusan subsidi, tapi perbaikan skema agar subsidi tepat sasaran. Bahkan dalam raker tahun 2023, Komisi VII dan Menteri ESDM Arifin tasrif menyepakati penggunaan BBM subsidi terkait pertalite hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum. Dan solar hanya diperuntukkan kepada angkutan umum dan angkutan sembako, nelayan dan petani,” ia menambahkan.

    Harga BBM Tanpa Subsidi

    Lantas, jika benar akan ada perbaikan skema dan subsidi diberikan secara perorangan, berapa harga BBM bagi individu yang tidak mendapatkan subsidi?

    Solar Disubsidi Hingga 43%

    Harga normal: Rp11.950 per liter.

    Subsidi sebesar Rp5.150 per liter.

    Harga subsidi: Rp6.800 per liter.

    Pertalite Dapat Subsidi 15%

    Harga normal: Rp11.700 per liter.

    Subsidi sebesar Rp1.700 per liter.

    Harga subsidi: Rp10.000 per liter.

    Minyak Tanah Disubsidi Hampir 80%

    Harga normal: Rp11.150 per liter.

    Subsidi sekitar Rp8.650 per liter.

    Harga subsidi: Rp2.500 per liter.

    LPG 3 Kg Mendapat Subsidi 70%

    Harga normal: Rp42.750.

    Subsidi sebesar Rp30.000 per tabung.

    Harga subsidi: Rp12.750 per tabung.

    ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tolak Tarik Pemerintah vs PDIP Soal Retret: 55 Kepala Daerah Bersiap ke Akmil, tetapi Terhalang Restu Megawati

    Tolak Tarik Pemerintah vs PDIP Soal Retret: 55 Kepala Daerah Bersiap ke Akmil, tetapi Terhalang Restu Megawati

    Magelang, Beritasatu.com – Sebanyak 55 kepala daerah dari PDI Perjuang sudah berkumpul di Magelang dan siap mengikuti retret di Lembah Tidar Akademi Militer, Sabtu (22/2/2025). Namun, mereka masih menunggu restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk bergerak ke Akmil.

    Kepala daerah dari PDIP dirundung dilema setelah Megawati mengeluarkan instruksi meminta kadernya yang terpilih di Pilkada 2024 menunda perjalanan retret ke Akmil, Magelang pada 21-28 Februari 2025. Satu sisi mereka berkewajiban ikut retret sebagai penyelenggara pemerintahan, di sisi lain terhalang instruksi partai.

    Instruksi ini dikeluarkan menyikapi dinamika politik nasional, terutama setelah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK pada Kamis (20/2/2025). 

    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum,” begitu bunyi surat instruksi Megawati. 

    Pemerintah telah mewajibkan semua kepala daerah dan wakilnya ikut retret di Magelang yang dibiayai oleh Kemendagri. 

    Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan retret kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tetang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

    “Jadi ada landasan hukumnya ada pengawasan ada peningkatan kapasitas para aparatur daerah jadi undang-undang mengamanatkan itu,” kata Bima saat konferensi pers di Akmil, Jumat (21/2/2025).

    Namun, Bima mengaku tidak ada konsekuensi hukum bagi kepala daerah yang tidak ikut retret. Hanya saja, Kemendagri kemungkinan akan memberikan sanksi kepada yang absen.

    “Sanksinya itu lebih kepada aturan kepanitian saat ini. Jadi di undang-undang itu tidak ada berujung hal-hal lain secara hukum konsekuensinya enggak ada,” jelasnya.

    Beberapa kepala daerah dari PDIP diam-diam mengangkangi instruksi Megawati dengan tetap ikut retret. Tetapi banyak juga yang masih galau untuk ikut. 

    Saat ini ada sekitar 55 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP sudah berkumpul di Magelang dan siap ikut retret. Hanya saja mereka masih menunggu keputusan DPP PDIP yang dipimpin Megawati di Jakarta.

    Di antara mereka yang sudah berada di Magelang, adalah Gubernur Jakarta Pramono Anung, Wali Kota Yogyakarta Hasto Waryodo, dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.

    Masinton menegaskan kesiapannya mengikuti retret kepala daerah di Akmil. Tetapi jadwal keberangkatannya belum dipastikan karena masih menunggu arahan Megawati.

    “Sesuai dengan hasil bincang-bincang tadi dan dari arahan dari Ibu Megawati disampaikan kepada Mas Pramono dan disampaikan kepada kami bahwa prinsipnya semua siap mengikuti retret. Nanti waktunya akan ditentukan,” kata Masinton seusai pertemuan dengan sejumlah kepala daerah dari PDIP di sebuah kafe di Kelurahan Cacaban, Magelang Tengah, Sabtu (22/2/2025).

    Masinton mengaku kepala daerah dari PDIP sudah memiliki seragam retret dan rencananya akan berangkat bersama ke Akmil.

    “Seragam sudah ada, maka kami stanby di Magelang sambil menunggu arahan lanjut dari ibu ketua umum. Untuk waktunya nanti akan disampaikan lebih lanjut. Sesuai dengan arahan dari ibu ketua umum intinya kami siap untuk mengikuti retret (kepala daerah), sesuai arahan nantinya berangkat bareng-bareng,” ujar mantan anggota Komisi III DPR itu.