Kementrian Lembaga: DPR RI

Polri Hingga Mahfud MD Bicara Soal Dugaan Intimidasi Sukatani

Bisnis.com, JAKARTA — Aksi dugaan intimidasi terhadap duo punk asal Purbalingga, Jawa Tengah, Sukatani, berbuntut panjang. Selain memicu protes di media sosial, Polri juga telah memeriksa 4 personelnya.

Sukatani menjadi buah bibir publik setelah mereka merilis video klarifikasi permintaan maaf. Mereka meminta maaf kepada Kapolri karena membuat dan mempopulerkan lagu Bayar Bayar Bayar yang dianggap menyinggung insitusi kepolisian. Tidak sampai di situ, mereka juga meminta masyarakat untuk menghapus lagu tersebut.

Melalui akun media sosial X @Divpropam, menegaskan Polri selalu terbuka terhadap kritik yang membangun. Tak hanya itu, pihaknya mengakui paham akan pentingnya kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis.

Pihaknya menegaskan, dalam memastikan profesionalisme dalam penanganan kasus tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditressiber Polda Jateng terkait, guna mengklarifikasi permasalahan itu.

“Langkah ini diambil untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam tubuh Polri. Kami berkomitmen untuk terus mendengarkan masukan dari masyarakat dan memperbaiki diri demi pelayanan yang lebih baik,” tulis unggahan tersebut, dikutip Sabtu (22/2/2025).

Lebih lanjut, dalam unggahan itu pun ditekankan bahwa Polri menjamin perlindungan dan keamanan bagi dua personel band Sukatani itu. “Polri terus memastikan ruang kebebasan berekspresi tetap terjaga,” jelasnya.

Tak Perlu Minta Maaf

Sementara itu, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md ikut merespons video permintaan maaf dari band punk, Sukatani, terkait lirik lagu mereka berjudul ‘Bayar Bayar Bayar’ yang membahas kelakuan oknum polisi.

Melalui akun media sosial X miliknya @mohmahfudmd, eks Menteri Kehakiman & HAM itu menilai seharusnya band punk Sukatani tak perlu meminta maaf hingga menarik lagu berjudul ‘Bayar Bayar Bayar’ dari peredaran.

“Mestinya grup band SUKATANI tak perlu minta maaf dan menarik lagu “Bayar Bayar Bayar” dari peredaran karena alasan pengunjuk rasa menyanyikannya saat demo [2025],” jelas Mahfud dalam unggahannya, Sabtu (22/2/2025).

Bahkan, eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI periode 2008–2013 ini menekankan bahwa lagu tersebut sudah diunggah di Spotify, jauh sebelum aksi unjuk rasa terjadi. Mahfud turut menyoroti kebebasan dalam berekspresi di dunia seni.

“Lagu tersebut sudah diunggah di Spotify sebelum ada unjuk rasa. Menciptakan lagu untuk kritik adalah HAM [Hak Asasi Manusia],” pungkasnya.

Diusulkan Jadi Duta Polri

Di sisi lain, legislator Komisi III DPR mengusulkan agar grup musik Sukatani dapat dijadikan sebagai Duta Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Usulan tersebut datang dari Anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil sekaligus menanggapi polemik grup musik yang tengah mencuat di media sosial.

“Saya usulkan kepada Kapolri agar kelompok band Sukatani dijadikan Duta Polri untuk mengembalikan citra Polri Presisi,” kata Nasir dilansir dari Antara, Sabtu (22/2/2025).

Anggota komisi DPR yang berfokus pada bidang hukum itu menyampaikan pernyataan tersebut, sebagai respons terhadap tanggapan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengenai lirik lagu Bayar Bayar Bayar.

Sementara itu, dia menyoroti isu mengenai vokalis Sukatani yang dipecat dari pekerjaannya sebagai guru. Menurut dia, pihak sekolah seharusnya tidak memecat vokalis Sukatani, karena Kapolri pun tidak mempermasalahkan lagu berjudul ‘Bayar Bayar Bayar’.

Terlebih, kata dia, Kepolisian melalui sejumlah upaya selalu berusaha mengimbangi demokrasi, dan tidak alergi dengan kritik.

“Kapolri Sigit pernah mengadakan perlombaan mural dan stand up comedy yang isinya mengkritik institusi Kepolisian,” ujarnya.

23/02/2025 11:27
Sejarah dan Fakta tentang Dwifungsi ABRI

Bisnis.com, JAKARTA — Isu tentang Dwifungsi ABRI kembali mengemuka setelah pengangkatan Mayor TNI Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet dan Letjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Badan Urusan Logistik alias Bulog.

Keduanya masih tercatat sebagai prajurit TNI aktif. Alhasil, pengangkatan Mayor Teddy dan Letjen Novi Helmy dianggap bertentangan dengan Undang-undang atau UU TNI.

Adapun pembatasan ruang gerak militer untuk menduduki jabatan sipil sejatinya merupakan buah dari reformasi. Salah satu tuntutan reformasi pada 1998 adalah penghapusan Dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI adalah salah satu doktrin militer yang telah hidup sejak era Bung Karno dan menjadi kekuatan mapan pada era rezim Suharto. Pelopor Dwifungsi ABRI atau militer adalah Jenderal AH Nasution.

Harold Crouch (1999) dalam buku Militer dan Politik di Indonesia menulis bahwa hubungan militer dan politik tidak pernah dipisahkan di Indonesia. Dia mengatakan bahwa pada masa revolusi kemerdekaan yang berlangsung dari 1945-1949, tentara terlibat aktif dalam tindakan politik maupun militer.

“Tiadanya tradisi yang apolitis di kalangan tentara lebih memudahkan memainkan pemimpin tentara memainkan peran mereka semacam revolusi,“ tulis Crouch.

Tentara kemudian berperan dalam banyak bidang. Di bidang ekonomi, banyak perwira militer yang berperan di sana. Tentara pada era demokrasi liberal, juga memiliki wadah politik termasuk memiliki hak suara dalam Pemilu 1955. Pada perkembangannya, terutama setelah penerapan Demokrasi Terpimpin pada 1959, tentara menjadi kekuatan penyeimbang di pemerintahan.

Tentara menjadi lawan kubu kiri yakni komunis (PKI) dalam tarik menarik pengaruh kepentingan, khususnya di lingkaran kekuasaan Sukarno. Peristiwa G30S 1965, yang ditandai oleh tindakan pasukan pengaman presiden alias Cakrabirawa menculik dan membunuh jenderal-jenderal Angkatan Darat, membalikkan keadaan.

Kubu komunis kemudian terpental dari lingkaran kekuasaan. Elite-elitenya dibabar habis. Pengikutnya diburu dan dibantai oleh gelombang ’serangan balasan’ milisi dan militer secara langsung. Peneliti asal Australia Robert Crib menulis bahwa, jumlah korban tewas beragam, namun angka paling optimistis ada di angka 1 juta orang.

Setelah 1965, militer berhasil menguasai keadaan. Mereka mengendalikan kehidupan masyarakat sipil. Wacana atau diskursus dibatasi. Suharto, jenderal AD yang pada waktu itu menjabat sebagai Pangkostrad, naik ke tampuk kekuasaan. Dia dilantik sebagai presiden menggantikan Sukarno pada 1967. Lahirlah Orde Baru.

Dwifungsi ABRI menapaki wajah yang paling sempurna. Peran militer tidak terbatas ekonomi dan kaki tangan kekuasaan, bahkan penguasa tertinggi dari pemerintahan sipil pada waktu itu adalah seorang jenderal Angkatan Darat.

Banyak penulis, salah satunya Max Lane dalam Unfinished Nation; Indonesia Before and After Suharto menyoroti menguatnya peran militer dalam politik Indonesia. Tokoh-tokoh militer memiliki jabatan strategis. Ali Moertopo salah satunya. Dia adalah orang yang menanamkan fondasi-fondasi penting Orde Baru.

Salah satu strategi Ali Moertopo untuk memisahkan masyarakat dengan politik adalah dengan strategi massa mengambang. Partai-partai disederhanakan menjadi tiga. Gerakan pembangunan berlangsung massif.

Di sisi lain jabatan-jabatan menteri hingga kepala daerah banyak diisi oleh orang-orang militer. Dwifungsi ABRI runtuh setelah munculnya gerakan demokratisasi pada 1998. Suharto tumbang. Pada tahun 2004 lahir UU TNI yang memisahkan peran TNI dalam kehidupan sipil. TNI kembali ke barak.

Namun demikian, setelah 20 tahun berlalu, ada upaya untuk membangkitkan kembali ’dwifungsi ABRI’. Perwira-perwira TNI aktif mulai mengisi jabatan sipil. Sementara itu, di DPR kini telah bergulir amandemen UU TNI yang dikhawatirkan kembali membawa militer untuk mengurus persoalan masyarakat sipil.

23/02/2025 09:50
9 Zulhas: Saya Dengar Semua Kepala Daerah dari Kader PDI-P Ikut Retreat Nasional

Zulhas: Saya Dengar Semua Kepala Daerah dari Kader PDI-P Ikut Retreat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Menko Pangan
Zulkifli Hasan
(Zulhas) mendengar bahwa seluruh kepala daerah dari kader
PDI-P
kini mengikuti kegiatan retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang.
“Saya dengar (kepala daerah dari kader PDI-P) ikut semua sekarang,” ujar Zulhas usai lari pagi dalam acara PAN Run bersama Shin Tae-yong, Putri Zulhas, Verrell Bramasta, Uya Kuya, hingga Eko Patrio di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Minggu (23/2/2025).
“Enggak kok, ikut semua sudah, saya lihat iya. Saya lihat sudah ikut semua,” sambungnya.
Zulhas memaparkan, pada prinsipnya, semua unsur pemerintahan, mulai dari level kabupaten sampai pusat berada di bawah komando Presiden Prabowo Subianto.
Dia lantas mengambil contoh
swasembada pangan
. Menurutnya, swasembada pangan di setiap daerah membutuhkan tanggung jawab bupati, gubernur, menteri, menko, sampai presiden.
“Jadi ini satu tim, nah kalau ada satu tim di bawah yang tidak searah, nah itu enggak bisa, enggak bisa swasembada pangan,” jelas Zulhas.
Dengan demikian, kata Zulhas, jika swasembada pangan tidak diawasi kepala daerah setempat, maka pasti tidak akan terurus.
Dia menegaskan
retreat kepala daerah
adalah cara terbaik untuk menyatukan visi.
“Jadi ini suatu kesatuan, dan cara paling bagus untuk menyatukan misi persepsi itu retreat, sudah. Jadi bukan untuk partai, ini untuk rakyat sebetulnya,” imbuhnya.
Diketahui, pada hari pertama retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada Jumat (21/2/2025), dilaporkan terdapat 53 kepala daerah yang tidak hadir.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengungkapkan hal ini dalam konferensi pers di Akmil Magelang.
Adapun Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri meminta agar kepala daerah dari PDI-P menunda keikutsertaan di retret Magelang.
Surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh KPK.
“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/02/2025 08:45
Profil Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat Bagi-bagi Mobil Dinas, Hartanya Rp12,8 Miliar – Halaman all

TRIBUNNEWS.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membagikan tiga mobil dinas miliknya karena mengaku pusing memiliki banyak kendaraan dinas.

Dedi menginstruksikan agar Mercedes Bens V-Class dinas miliknya, diubah menjadi rumah sakit berjalan yang dilengkapi fasilitas kesehatan mumpuni.

“Ini dialokasikan, ubah jadi mobil rumah sakit. Yang ada pemeriksaan jantung, pemeriksaan ibu hamil. Kalau perlu bisa mendeteksi kanker di sini, pemeriksaan darah,” kata Dedi, Sabtu (22/2/2025), di akun TikTok resminya.

“Itu mobil punya rumah sakit, tapi bukan buat saya,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Dedi meminta agar Toyota Camry 2007 dilelang, sebab membutuhkan biaya pemeliharaan tinggi karena usianya yang tua.

Ia juga memberikan mobil dinas Toyota Alphard miliknya kepada Herman.

Dedi mengaku terlalu banyak memiliki mobil dinas akan membuatnya pusing.

Pasalnya, perawatan mobil dinas dan pembayaran pajak akan sangat membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Jangan terlalu banyak (mobil dinasnya), lieur (pusing)” pungkas dia.

Dedi Mulyadi resmi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030, setelah resmi dilantik pada Kamis (20/2/2025), di Istana Kepresidenan.

Ia lahir pada 12 April 1971 di Subang, Jawa Barat.

Karier politiknya dimulai pada 1999, saat menjadi anggota DPRD Purwakarta.

Pada 2003, Dedi terpilih menjadi Wakil Bupati Purwakarta.

Sejak saat itu, karier politik Dedi semakin melejit.

Ia terpilih menjadi Bupati Purwakarta pada 2008 dan menjabat selama dua periode.

DI tahun 2018, Dedi mendampingi Dedi Mizwar dalam Pilkada Kabar sebagai Wakil Gubernur.

Tetapi, duo Dedi itu kalah dari pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum.

Gagal di Pilkada Jabar, Dedi menjajal peruntungan sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (dapil) Jawa Barat VII, saat masih berada di naungan Golkar.

Ia melenggang ke Senayan dengan perolehan suara sebanyak 206.621.

Pada Pilkada 2024, Dedi beralih dari Golkar ke Gerindra. Ia maju sebagai calon Gubernur Jawa Barat bersama Erwan Setiawan.

Hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat pada 9 Desember 2024, menyatakan Dedi-Erwan mengalahkan tiga pesaingnya.

Mereka dinyatakan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dengan perolehan 14.130.192 suara, dilansir TribunJabar.id.

Dedi Mulyadi menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 16 Agustus 2024, saat maju Pilkada 2024.

Ia tercatat memiliki kekayaan bersih sebanyak Rp12.851.243.199.

Sebenarnya, kekayaan Dedi berada di angka Rp16 miliar, namun terpotong utang sebesar Rp3,8 miliar.

Sumber kekayaan terbesar Dedi berasal dari tujuh kendaraannya yang bernilai lebih dari Rp8 miliar.

Ia diketahui mempunyai 116 aset bidang tanah dan bangunan yang mayoritas berada di Subang.

Aset lain yang dimiliki Dedi adalah harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas. Berikut rinciannya, dikutip dari elhkpn.kpk.go.id:

Tanah dan Bangunan: Rp7.368.000.000
Alat Transportasi dan Mesin: Rp8.004.000.000
Harta Bergerak Lainnya: Rp160.000.000
Kas dan Setara Kas: Rp1.157.055.199
Sub Total Kekayaan: Rp16.689.055.199
Utang: Rp3.837.812.000
Total Harta Kekayaan: Rp12.851.243.199

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Hasil Rekapitulasi Suara Pilgub Jabar 2024, Saksi Paslon Dedi-Erwan Sebut Sesuai Hitungan Internal

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Nanda Lusiana, TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman)

23/02/2025 08:32
Zulhas Buka PANRUN 2025, Mantan Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Ikut Berpartisipasi – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) membuka acara PANRUN 2025, di halaman Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (23/2/2025) pagi.

Menariknya, acara tersebut turut dihadiri mantan pelatih Timnas Indonesia asal Korea Selatan Shin Tae-yong.

Memakai outfit kaos putih, celana pendek hitam, sepatu lari (running), dan topi yang melekat di kepalanya, Shin Tae-yong tampak antusias mengikuti PANRUN 2025.

Selain itu, kegiatan tersebut turut dihadiri Sekjen DPP PAN Eko Patrio, Wakil Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi, Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR RI F-PAN Eddy Soeparno, dan sejumlah anggota DPR RI dari fraksi PAN.

PAN RUN 2025 – Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) membuka acara PANRUN 2025, di halaman Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (23/2/2025). Acara tersebut turut dihadiri mantan pelatih Timnas Indonesia asal Korea Selatan Shin Tae-yong. (Tribunnews.com/ Chaerul Umam)

Mereka di antaranya anggota Komisi IX DPR Surya Utama atau karib dikenal dengan Uya Kuya, dan anggota Komisi X DPR RI Verrell Bramasta.

“Ada tamu juga ini Shin Tae-yong, semua di sini ada ketua fraksi PAN, ada Zita (Anjani), saya ucapkan terima kasih banyak dan tentu teman-teman wartawan,” ujar Zulhas.

Zulhas mengapresiasi fraksi PAN DPR RI yang menggelar PANRUN 2025 di “rumah rakyat”.

“Pesannya adalah bahwa DPR itu rumah rakyat. Jadi harus terbuka lebih dekat, DPR itu bukan jauh dari rakyat tapi dekat,” kata Zulhas.

Dalam kegiatan itu, Zulhas turut berpesan bahwa sehat itu tidak bisa diwakilkan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan itu mengajak masyarakat untuk hidup sehat, satu di antaranya dengan berolahraga.

23/02/2025 08:29
Lobi-lobi Cairkan Tensi Politik usai Instruksi Megawati Boikot Retret Magelang

Bisnis.com, JAKARTA — Perintah Ketua Umum PDI Perjuangan alias PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari partai berlambang banteng untuk tidak hadir alias memboikot retret di Magelang menuai polemik.

Retret sejatinya bukan kegiatan wajib dan tidak diatur dalam undang-undang. Namun demikian, kegiatan itu dinilai penting untuk menyatukan visi misi angaran pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Apalagi banyak tantangan yang sedang dihadapi oleh pemerintah. Imbas efisiensi dan stabilitas politik adalah dua di antaranya.

Adapun lobi-lobi politik masih terus berjalan. Megawati telah mengumpulkan elite PDIP di kediamannya. Sementara itu, Gubenur Jakarta, Pramono Anung, berupaya mencairkan suasana dengan membangun komunikasi dengan partai maupun penyelengara retret.

Dalam catatan Bisnis, sebanyak 55 kepala daerah dari PDIP masih menunggu putusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk mengikuti retret kepala daerah yang digelar di Lembah Tidar kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo di Magelang menyampaikan siap untuk mengikuti kegiatan orientasi dan pembekalan tersebut. Dia menyampaikan bahwa para kepala daerah yang berjumlah 55 orang dari PDIP ini siap untuk mengikuti retret di Akmil.

“Ya saya kira semua sudah paham, hari ini kami menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang masih sangat dinamis di Jakarta,” katanya dilansir dari Antara, Minggu (23/2/2025).

Dalam kesempatan tersebut dia mengungkapkan kesiapan semuanya untuk mengikuti orientasi kepala daerah yang berlangsung hingga 28 Februari 2025. “Pada prinsipnya semua kita ini siap untuk melakukan retret dan bahkan kita berada di Magelang dan kita siap sewaktu-waktu,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa Pramono Anung telah berkomunikasi lebih lanjut dengan DPP maupun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hasto menuturkan, selain telah berkomunikasi dengan ketua umum PDIP, Pramono Anung juga telah menjalin komunikasi dengan penyelenggara retret.

“Dan hari ini Pak Pramono juga jadi peserta retret tentu beliau mewakili senior dari PDIP yang sudah berkomunikasi intens dengan DPP termasuk dengan Ibu Ketum menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retret ini dan jadwalnya akan diatur kemudian,” katanya.

Sementara itu, Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah menilai instruksi Megawati Soekarnoputri pada seluruh kepala daerah PDI Perjuangan (PDIP) untuk menunda keikutsertaan retret di Magelang, Jawa Tengah, cukup mengkhawatirkan.

Ada tiga hal yang membuat dirinya berpikir demikian. Pertama, bila instruksi ini diikuti dan memang tak ada pelanggaran hukum untuk menolak ikut retret, maka dia memandang wibawa pemerintah, terutama Presiden Prabowo Subianto sebagai inisiator retret dipertanyakan.

“Selain menghamburkan anggaran, faktanya program tersebut tidak mengikat kepala daerah yang berada di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri [Kemendagri],” tuturnya kepada Bisnis, dikutip Sabtu (22/2/2025).

Kedua, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini melihat bahwa PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah. Tak menutup kemungkinan, bisa saja instruksi serupa diarahkan ke DPR, yang mana kader PDIP dominan di Parlemen.

“Jika ini dilakukan, Prabowo terancam kehilangan kepercayaan dan legitimasi PDIP. Tentu, risiko terbesarnya bisa membuat Prabowo jatuh secara dini,” ungkap dia.

Ketiga, Dedi menyoroti soal maraknya gerakan massa yang saat ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik. PDIP, imbuhnya, bisa saja ikut menggerakkan massa untuk mendorong adanya perubahan. Jika terjadi, posisi Prabowo benar-benar akan tersudut.

“Pemerintah perlu merespons gerakan PDIP ini dengan mengurangi tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, dan tidak sewenang mengambil program populis. Mendahulukan kepentingan bangsa dibanding kepentingan janji politik,” pungkasnya.

23/02/2025 08:22
Dampak UU Minerba Sangat Berpengaruh untuk Perputaran Ekonomi Nasional

PIKIRAN RAKYAT – Kalangan akademisi menyambut positif keputusan pemerintah dan DPR mengesahkan revisi UU Minerba. Salah satunya, mengenai perubahan skema untuk pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Sebab, IUP dan WIUP yang semula sepenuhnya melalui mekanisme lelang, kini terdapat skema tambahan, yakni skema prioritas. Skema itu diterapkan dalam rangka memberikan keadilan pembagian sumber daya alam kepada semua komponen bangsa, baik bagi pengusaha usaha mikro kecil menengah (UMKM) maupun koperasi, termasuk BUMD.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan (FISIP Unpar), Kristian Widya Wicaksono mengatakan bahwa pemberian izin konsesi tambang untuk UMKM dan koperasi bisa menunjang perputaran ekonomi nasional dan menaikkan daya ekonomi yang selama ini kalah oleh entitas korporasi atau perusahaan.

“Bagus. Saya sepakat kalau mereka sumber dayanya menunjang untuk mengelola tambang. Ini undang-undang [minerba akan bikin] ekonomi bakal bagus,” ucapnya dalam diskusi ekonomi Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis (IWEB) di Bandung pada Kamis 20 Februari 2025 pagi.

Menurut Kristian Widya Wicaksono, upaya pemerintah untuk memberdayakan UMKM dalam mengelola tambang harus diapresiasi kendati harus dipilah dan dipilih UMKM mana saja yang layak mendapatkan konsesi. Sebab, tidak semua UMKM punya kompetensi itu.

“Oke, UU Minerba kita ingin berdayakan UMKM, ya, pasti UMKM yang mana dulu lah. Ada porsinya dan itu nggak bisa. Mungkin enggak semua UMKM harus terlibat. Itu yang pertama, hanya UMKM yang punya kompetensi,” tuturnya.

Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa para UMKM dan koperasi yang diberi izin konsesi harus memiliki kompetensi. Salah satu caranya dengan diberi pelatihan, pendampingan, hingga disediakan infrastruktur pendukung.

“Jadi pemerintah harus konsisten,kalau menurut saya. Jangan kita ngomong ini (kasih izin tambang ke UMKM dan koperasi), kemudian di lapangannya tidak tidak diimplementasikan juga susah,” kata Kristian Widya Wicaksono.

“Jadi harus jelas sisi perencanaan program dengan kapasitas di lapangan. Karena lagi-lagi nanti aktor di lapangan yang menentukan ini akan bisa berhasil atau enggak,” ujarnya menambahkan.

Dosen komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD), Encep Dulwahab pun mengamini pendapat Kristian Widya Wicaksono. Menurutnya, dari sisi komunikasi publik, pemerintah harus membangun pola sosialisasi yang memiliki semangat dalam rangka peningkatan ekonomi UMKM dan koperasi di sektor tambang.

“Itu seharusnya pemerintah terus menjelaskan ke publik bahwa ini adalah penyemangat ekonomi untuk UMKM dan koperasi agar dapat pemerataan ekonomi. Apalagi jika memang kebijakan ini awalnya diniatkan untuk pemerataan ekonomi lebih cepat,” katanya.

“Harus ada penjelasan dari pemerintah yang benar-benar kompeten di bidangnya secara intensif. Karena bagaimana pun media adalah tangan panjang pemerintah. Dan jangan sekali reaktif dalam merespons kritik publik,” tutur Encep Dulwahab menambahkan.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

23/02/2025 08:12
MBG pilar penting mendukung generasi muda berdaya saing

Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana (tengah). ANTARA/Ali Khumaini

Komisi IX DPR: MBG pilar penting mendukung generasi muda berdaya saing
Dalam Negeri
Editor: Widodo
Sabtu, 22 Februari 2025 – 19:55 WIB

Elshinta.com – Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat dan produktif serta berdaya saing.

“Saya sebagai anggota DPR RI dari Komisi IX yang membidangi kesehatan, kesejahteraan rakyat, dan ketenagakerjaan sangat mendukung program Makan Bergizi Gratis bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” kata Cellica di Karawang, Sabtu.

Ia mengatakan, program MBG telah diluncurkan oleh pemerintah pada 6 Januari 2025 lalu dan secara bertahap akan menjangkau berbagai wilayah di Indonesia.

Seiring dengan program yang baru diluncurkan ini, maka perlu terus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga pesan dan maksud diluncurkannya program MBG bisa benar-benar tersampaikan ke masyarakat.

Mantan Bupati Karawang ini mengaku ikut menyosialisasikan kebijakan pemerintah terkait program MBG. Seperti pada Kamis (20/2), Cellica berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional menggelar sosialisasi tentang program MBG di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Pada kesempatan itu, sekitar 300 warga Karawang mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut yang digelar di salah satu gedung futsal, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Karawang.

Kegiatan sosialisasi tersebut merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi dan mengatasi kasus stunting di masyarakat.

Menurut dia, berdasarkan riset, Indonesia diproyeksikan akan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045. Program MBG diluncurkan untuk mendukung hal tersebut.

Menurut dia, program MBG dapat menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan.

“Bukan hanya membantu meningkatkan asupan gizi saja, tapi program Makan Bergizi Gratis ini juga membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu dalam akses makanan bergizi, dan juga dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan kuat menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Disebutkan bahwa kehadiran Badan Gizi Nasional merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan integrasi program-program gizi di tingkat nasional maupun daerah.

“Tentu saja dengan melibatkan masyarakat sebagai kontrol agar program ini tetap berjalan baik, berkesinambungan, dan berhasil bagi masa depan bangsa Indonesia,” katanya.

Sumber : Antara

23/02/2025 07:19
Fakta-fakta Danantara yang Bakal Diresmikan Prabowo 24 Februari 2025 – Page 3

DPR mengebut pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), melalui revisi UU BUMN. Salah satu yang jadi isu utama, yakni profesionalitas pengelolaan Danantara.

“Ke depan BUMN sebagai jangkar Danantara menganut prinsip Business Judgment Rule (BJR), agar profesional,” kata anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron.

Business Judgement Rule (BJR) adalah prinsip hukum yang melindungi direksi dan komisaris perusahaan. Khususnya, dari tuntutan hukum atas keputusan bisnis yang diambilnya. Prinsip ini berasal dari common law Amerika.

BJR memberikan perlindungan direksi pengambil keputusan bisnis dengan itikad baik, penuh tanggung jawab. Kemudian, berdasarkan pertimbangan yang rasional.

BJR dapat menjadi tameng bagi direksi, selama keputusan yang diambilnya tidak mengandung unsur fraud, conflict of interest, illegality, dan gross negligence. Di Indonesia, BJR diatur dalam Pasal 97 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

“Tidak ada isu politik dalam pembahasan ini, karena kepentingan besar negara ke depan,” kata Herman.

Dia menegaskan pembahasan revisi UU Dananrara dilakukan secara cermat dan komprehensif. Revisi yang menjadi inisiatif DPR ini disebut Herman akan menfatur pembagian tugas dan kewenangan antara Danantara dan Kementrian BUMN.

“Posisinya setara dan akan dibentuk holding investasi dan holding operasional,” tegas Herman.

Di sisi lain, dia mengungkap optimisme terkait pembentukan Danantara. Herman yakin instansi itu akan lebih besar dari super holdings milik negara lain.

“Saya meyakini Danantara akan lebih besar dari Temasek dan Hazanah, jika dikelola dengan baik, terukur, dan akuntabel,” tegas Herman.

23/02/2025 07:00
Sepekan, pelantikan 961 kepala daerah hingga RUU Minerba jadi UU

Jakarta (ANTARA) – Selama sepekan (17-22 Februari), berbagai peristiwa politik telah diberitakan Kantor Berita ANTARA mulai dari pelantikan serentak 961 kepala daerah hingga Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) disetujui menjadi undang-undang (UU).

Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.

1. Prabowo lantik serentak 961 kepala daerah di Istana Kepresidenan

Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi melantik serentak 961 kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Berdasarkan pantauan ANTARA, pelantikan dilakukan secara serentak untuk para kepala daerah yang terdiri atas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil walikota terpilih.

Selengkapnya baca di sini.

2. Prabowo lantik Brian Yuliarto jadi Mendiktisaintek gantikan Satryo

Presiden RI Prabowo Subianto melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore, dan menggantikan pejabat sebelumnya, Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Brian dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029.

Selengkapnya baca di sini.

3. DPR setujui RUU Minerba menjadi undang-undang

Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi undang-undang.

“Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang,” kata Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir yang dijawab setuju oleh para Anggota DPR RI yang hadir.

Selengkapnya baca di sini.

4. Sebanyak 456 kepala daerah ikuti retret di Akmil Magelang

Sebanyak 456 kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Magelang, Jumat, menyampaikan total kepala daerah yang harus mengikuti retret kali ini sebanyak 503 orang kepala daerah, namun yang datang sebanyak 456 kepala daerah. Artinya sebanyak 47 orang lain belum hadir.

Selengkapnya baca di sini.

5. Megawati instruksikan kepala daerah PDIP tak ikut retret di Akmil

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari ini, Kamis (20/2).

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

23/02/2025 06:47