Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Tingkat Kepercayaan dan Elektabilitas Prabowo Subianto Tinggi Jadi Dasar KIM Plus Setujui Koalisi Permanen

    Tingkat Kepercayaan dan Elektabilitas Prabowo Subianto Tinggi Jadi Dasar KIM Plus Setujui Koalisi Permanen

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mewacanakan pembentukan koalisi permanen untuk mendukung pemerintahan hingga 2029 di hadapan para ketua umum parpol anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dalam silaturahmi di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, beberapa hari yang lalu.

    Menurut Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro pembentukan koalisi permanen sangat memungkinkan disepakati parpol-parpol KIM Plus. Sebab, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo sedang tinggi-tingginya.

    “Hasil survei Indikator Politik Indonesia terkait kepuasan publik atas 100 hari kinerja Presiden Prabowo menunjukkan 79,3 persen responden puas dengan kinerja Prabowo selama lebih dari 3 bulan menjadi Presiden,” ujarnya, Minggu 23 Februari 2025.

    Dia menyatakan, selama Prabowo mampu mempertahankan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahannya, maka parpol anggota KIM juga akan adem ayem. Pasalnya, koalisi bisa semakin kuat bila tingkat kepercayaan publik yang tinggi ternyata kenaikan elektabilitas Prabowo sebagai kandidat di Pilpres 2029.

    “Apakah angka yang tinggi ini akan terus bertahan? Selain itu, apakah elektabilitas Prabowo dibanding calon-calon lain menjelang Pilpres 2029 mendatang akan tetap tinggi? Itu juga akan menjadi penentu seberapa kuat partai-partai di Kabinet Merah Putih,” tambah Bawono.

    Pernyataan Bawono Kumoro seperti terkonfirmasi setelah setidaknya tiga parpol menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya akan terus bersama pemerintahan Prabowo untuk membangun Indonesia.

    Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan menegaskan, pembentukan koalisi permanen adalah langkah strategis dalam memperkuat stabilitas pemerintahan.

    “PAN selalu solid mendukung Presiden Prabowo. Kami meyakini bahwa kesinambungan kepemimpinan dan stabilitas politik adalah kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi besar pembangunan nasional. PAN siap berada di garis terdepan dalam mengawal kebijakan pemerintah di parlemen,” sambungnya.

    Teranyar, Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta juga menyatakan dukungan Partai Gelora terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Bahkan, Partai Gelora akan mendukung pencalonan Prabowo di Pilpres 2029 mendatang.

    “Kita akan mendukung beliau kembali sebagai calon Presiden 2029 nanti. Namun, beliau sendiri mengatakan bahwa kita harus sukses dulu dalam periode ini. Kita anggap pencalonan beliau nanti merupakan hasil dari sukses kita dalam mengelola pemerintahan saat ini,” kata Anis Matta, Sabtu, 22 Februari 2025.

  • Kelakar AHY Tak Mau Sembarangan Menilai karena Belajar dari Pemilu 2024

    Kelakar AHY Tak Mau Sembarangan Menilai karena Belajar dari Pemilu 2024

    Jakarta –

    Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung terkait pemberian nilai. Tapi AHY berkelakar bahwa dirinya tak ingin sembarangan memberi nilai karena belajar dari Pemilu 2024.

    Kelakar AHY ini menanggapi Kepala Badiklat Iwan Rinaldo Syarief yang minta AHY untuk memberi nilai atas pelaksanaan Bimtek Nasional yang dihadiri anggota Fraksi Demokrat di DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia. Apa kata AHY?

    “Tadi Bang Iwan, Kepala Badiklat minta saya memberi nilai, satu pelajaran berharga dari pemilu 2024 jangan sembarangan ngasih nilai,” kata AHY disambut tawa peserta yang hadir di Redtop Hotel, Pecenongan, Jakarta Pusat, Minggu (23/2/2025).

    Menurut AHY, pelaksanaan Bimtek Nasional berjalan dengan sangat baik. Dia memberi apresiasi kepada Iwan Rinaldo Syarief atas kerja kerasnya melaksanakan kegiatan Bimtek Nasional.

    “Saya tidak akan memberikan nilai secara spesifik, tapi yang jelas saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bung Iwan dan jajaran Badiklat, yang selama ini telah bekerja keras berupaya terbaik dalam berbagai forum terutama Bimteknas selama ini,” ucapnya.

    AHY mengatakan pelaksanaan Bimtek Nasional itu diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan integritas kader Partai Demokrat yang kini menjadi anggota legislatif. AHY berpesan agar kader Demokrat yang duduk di kursi legislatif bisa membantu mengatasi persoalan masyarakat.

    “Bapak Ibu anggota dewan yang punya cara, yang punya instrumen, yang punya sumber daya untuk bisa memenangkan hati dan pikiran rakyat, untuk punya peran langsung membantu masyarakat kita yang mengalami kesulitan,” ujar AHY.

    “Oleh karena itu, saya berpesan forum ini bukanlah menjadi forum yang formalitas, bukan hanya sekedar temu kangen, tapi jadikan forum-forum semacam ini sebagai pelecut semangat kita dengan sumber daya manusia yang punya kapasitas, punya integritas,” imbuhnya.

    (fas/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • AHY Bicara Demokrat 10 Tahun Oposisi: Sering Dikucilkan, Seperti Musuh Bersama

    AHY Bicara Demokrat 10 Tahun Oposisi: Sering Dikucilkan, Seperti Musuh Bersama

    Jakarta –

    Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenang partainya selama 10 tahun berada di luar pemerintahan atau oposisi. AHY menilai Partai Demokrat seakan menjadi musuh bersama.

    Hal itu disampaikan AHY dalam acara Bimtek Nasional yang dihadiri anggota Fraksi Demokrat di DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia di Redtop Hotel, Pecenongan, Jakarta Pusat, Minggu (23/2/2025). Awalnya, AHY menyinggung politik Indonesia yang penuh ketidakpastian.

    “Kita harus selalu bersyukur, ketika kita sadar bahwa memang politik Indonesia ini penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kejutan, penuh dengan dinamika,” kata AHY malam ini.

    “Sepuluh tahun kurang lebih kita berada di luar pemerintahan, tidak mudah, sering kali kita dikucilkan. Bahkan, kadang-kadang seperti menjadi musuh bersama, tidak adil, tapi itulah politik,” sambungnya.

    AHY juga mengenang bagaimana Partai Demokrat mencoba direbut dan diambilalih oleh pihak lain. AHY memang telah memaafkan peristiwa itu, tetapi tidak akan melupakannya.

    “Ketika kita sedang berupaya untuk melakukan konsolidasi secara internal, partai kita diganggu. Mau direbut, diambil secara paksa. Masih ingat? Apakah akan dilupakan begitu saja? Kita memaafkan, tapi jangan begitu saja melupakan. Mengapa? Karena itu adalah ujian bagi kita semua dan buahnya kita rasakan hari ini dan ke depan,” ucapnya.

    Menurut AHY, berbagai peristiwa dan ujian itu justru semakin menguatkan Partai Demokrat. Dia meyakini Partai Demokrat akan meraih kesuksesan dalam 5 tahun ke depan.

    “Itu semua membuat kita kokoh, dan insyaallah ketika kini kita berada dalam pemerintahan nasional, Partai Demokrat memiliki peran hari ini dan masa depan yang insyaallah jauh lebih baik lagi 5 tahun ke depan,” imbuhnya.

    (fas/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Danantara adalah terobosan kreatif guna jaga perekonomian negara

    Danantara adalah terobosan kreatif guna jaga perekonomian negara

    Sejumlah karyawan mengobrol di depan Gedung Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Jakarta, Jumat (7/2/2025). ANTARA FOTO/Reno Esnir

    PSI: Danantara adalah terobosan kreatif guna jaga perekonomian negara
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 23 Februari 2025 – 16:02 WIB

    Elshinta.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai Badan Pengelola Investasi “Daya Anagata Nusantara” (Danantara) adalah terobosan kreatif guna menjaga perekonomian negara dan menyiasati situasi perekonomian global.

    “Di tengah kebutuhan internal dan situasi global yang menantang, terobosan baru yang kreatif dibutuhkan supaya perekonomian kita tetap sehat dan bahkan berkembang pesat. Pembentukan Danantara adalah salah satunya,” kata Juru Bicara DPP PSI Kokok Dirgantoro dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Menurutnya, terobosan strategis seperti pembentukan Danantara ini diperlukan guna menunjang peningkatan ekonomi nasional jangka panjang.

    “Danantara adalah salah satu langkah strategis yang memperlihatkan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto punya daya adaptasi dan kreativitas untuk melaju menuju kemajuan,” katanya.

    Sebagai badan pengelola investasi, ujar Kokok, Danantara akan mengelola aset negara untuk diinvestasikan pada proyek-proyek strategis. Dengan begitu, aset negara akan lebih efisien, menghasilkan keuntungan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Dengan pengelolaan yang profesional, kita layak mendukung ide ini. Kami di PSI yakin Danantara dapat berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional hingga delapan persen per tahun,” ucapnya.

    Adapun terkait pertanggungjawaban, Kokok mengingatkan bahwa Danantara bukan lembaga kebal hukum.

    “Pengawasan tetap dilakukan oleh dewan pengawas Danantara dan juga oleh DPR. Jika terjadi keputusan bisnis yang melanggar aturan, ada konflik kepentingan hingga melanggar tata kelola perusahaan yang baik, tetap akan ada proses hukum,” ujarnya.

    Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto rencananya akan meluncurkan Danantara secara resmi pada Senin (24/2).

    “Menurut evaluasi awal, Danantara akan mengelola lebih dari 900 miliar dolar Amerika Serikat (AS) aset dalam pengelolaan (AUM),” kata Prabowo dalam pidatonya pada World Governments Summit 2025 (14/2).

    Kepala Negara juga mengungkapkan bahwa initial funding atau pendanaan awal Danantara diproyeksikan mencapai 20 miliar dolar AS pada tahun ini.

    Sumber : Antara

  • Hampir 3 Bulan Berdiri, Indonesia Anti-Scam Centre Blokir Rp 106 M Dana Hasil Scam

    Hampir 3 Bulan Berdiri, Indonesia Anti-Scam Centre Blokir Rp 106 M Dana Hasil Scam

    Jakarta –

    Ooritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) sejak awal beroperasi pada 22 November 2024 hingga 9 Februari 2025 ini sudah menerima 42.257 aduan kasus penipuan atau scam, memblokir 19.980 rekening, dengan dana diblokir sebesar Rp 106,8 miliar.

    Perlu diketahui, IASC merupakan forum kerja sama antara Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) dengan pelaku industri perbankan, penyedia jasa pembayaran, e-commerce, dan pihak terkait lainnya, yang bertujuan untuk menindaklanjuti laporan penipuan (scam) di sektor keuangan RI.

    “OJK bersama Otoritas, Kementerian, dan Lembaga terkait yang tergabung dalam Satgas PASTI telah meluncurkan IASC untuk mempercepat penanganan penipuan di sektor keuangan,” tulis OJK dalam salah satu unggahan Instagram resminya (@ojkindonesia), dikutip Minggu (23/2/2025).

    Dengan adanya forum ini, masyarakat dapat melaporkan kasus penipuan atau scam melalui situs resmi IASC di iasc.ojk.go.id atau melalui akses resmi lainnya, termasuk di telepon 157, Whatsapp 081-157-157-157, dan email konsumen@ojk.go.id.

    “Apabila masyarakat mengalami penipuan keuangan laporkan ke IASC Iasc.ojk.go.id. Info lebih lanjut hubungi Kontak OJK 157 @kontak15,” terang OJK lagi.

    Sebagai informasi, sebelumnya OJK melaporkan total kerugian masyarakat yang menjadi korban penipuan atau scam sudah mencapai Rp 726,6 miliar dalam kurun waktu 22 November 2024 hingga 12 Februari 2025.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Frederica Widyasari Dewi atau akrab disapa Kiki menyampaikan sejak November 2024, IASC menerima 44.236 laporan penipuan.

    Ia menyampaikan, sebanyak 13.152 korban melaporkan langsung ke sistem IASC dan 31.084 laporan korban kepada pelaku usaha dan ditindaklanjuti melalui IASC.

    “Total kerugian yang dilaporkan ini uang masyarakat adalah Rp 726,6 miliar, dan kami juga sudah bisa memblokir Rp 109,5 miliar dari mereka yang dilaporkan kehilangan uangnya,” kata Frederica dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (19/2/2025).

    Lebih lanjut, Kiki menyampaikan jumlah rekening penipuan yang dilaporkan sebanyak 73.884 rekening. Dari jumlah tersebut, Kiki mengatakan sebanyak 21.153 rekening telah diblokir.

    Meski begitu menurutnya jumlah laporan yang masuk ini bisa lebih besar dari data yang ada saat ini. “Saya rasa ini juga tidak semuanya melaporkan, banyak orang yang juga malu terkena scam,” katanya.

    (kil/kil)

  • Elite PDIP Sudah Tinggalkan Rumah Megawati Malam Ini

    Elite PDIP Sudah Tinggalkan Rumah Megawati Malam Ini

    Jakarta –

    Sejumlah elite PDI Perjuangan (PDIP) telah meninggalkan rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka meninggalkan rumah Megawati tanpa memberi pernyataan terkait agenda di rumah Presiden ke-5 tersebut.

    Pantauan detikcom di lokasi, Minggu (23/2/2025), mobil-mobil yang terparkir di dalam halaman rumah sudah meninggalkan kawasan Teuku Umar sejak pukul 21.00 WIB. Sekitar enam mobil telah keluar dari rumah secara bergantian.

    Saat dilihat dari celah pagar, sudah tak ada lagi mobil yang berada di dalam halaman rumah Megawati. Petugas pengaman menyebut sudah tak ada lagi tamu yang ada di rumah Megawati.

    Sementara itu, anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Sukur Nababan keluar dari rumah Megawati. Dia berjalan kaki bersama dengan koleganya, Rudianto Tjen.

    Sukur Nababan keluar dari Rumah Megawati Soekarnoputri Foto: Dwi Rahmawati/detikcom

    Sukur menyebut tidak tahu menahu apa yang dibahas elite PDIP di rumah Megawati. Dia mengaku hanya ngopi.

    “Nggak ada, saya kan ngopi di dalam,” ucap Sukur saat ditanya soal pertemuan di dalam rumah Megawati.

    Diketahui, selama dua hari berturut-turut sejumlah elite PDIP menyambangi kediaman sang Ketum di Teuku Umar. Kehadiran mereka terpantau usai beredarnya arahan dari Ketum PDIP terkait penundaan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu tertuang dalam instruksi Megawati dalam surat nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis (20/2). Jubir PDIP, Guntur Romli, membagikan surat tersebut dalam bentuk dokumen elektronik via aplikasi WhatsApp (WA).

    Instruksi ini muncul usai penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto diketahui ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka pada Kamis (20/2) pukul 18.08 WIB.

    KPK sudah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada Desember 2024. Kini, Hasto akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama.

    Elite PDIP yang Ke Rumah Mega Hari Ini

    Terlihat sejak Minggu (23/2) siang, beberapa politikus PDIP seperti MY Esti Wijayati, Sukur Nababan, Ronny Talapessy hingga Wasekjen PDIP Sadarestuwati kunjungi rumah Megawati.

    Kemudian, Ketua DPP bidang Luar Negeri Ahmad Basarah merapat ke kediaman Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri malam ini. Selain Basarah, Ketua DPP Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat, Yasonna Laoly, juga datang sore tadi.

    Pantauan detikcom di lokasi, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (23/2/2025), Basarah terlihat di sekitar rumah Megawati pada pukul 19.47 WIB. Ia mengenakan kemeja berwarna hitam berbincang dengan petugas keamanan di rumah Megawati.

    Berapa menit setelahnya, Basarah tampak masuk lagi ke kediaman Megawati. Sekitar pukul 20.18 WIB, Wakil Bendahara Umum (Wabendum) PDIP, Rudianto Tjen, menyambangi rumah Megawati.

    Rudianto tampak mengenakan batik putih bercorak coklat. Ia tak menyampaikan sepatah kata kepada wartawan dan langsung memasuki rumah Megawati.

    (aik/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Band Sukatani Diangkat Jadi Duta Polri? DPR RI Beri Dukungan

    Band Sukatani Diangkat Jadi Duta Polri? DPR RI Beri Dukungan

    PIKIRAN RAKYAT – Grup musik Sukatani diusulkan untuk diangkat sebagai Duta Polri. Usulan ini datang dari Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil.

    Dalam keterangannya, Nasir mengaku mendukung langkah tersebut sebab dinilai paling efektif untuk menaikkan kembali citra polisi.

    “Saya usulkan kepada Kapolri agar kelompok band Sukatani dijadikan Duta Polri untuk mengembalikan citra Polri Presisi,” kata Nasir, di Jakarta, Sabtu, 22 Februari 2025.

    Anggota komisi DPR yang membidangi hukum tersebut memberikan pernyataan sebagai tanggapan terhadap komentar Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo terkait lirik lagu Bayar Bayar Bayar.

    Di sisi lain, dia juga menyoroti masalah pemecatan vokalis Sukatani dari pekerjaan sebagai guru.

    Menurutnya, sekolah seharusnya tidak memecat vokalis Sukatani karena Kapolri sendiri tidak mempermasalahkan lagu tersebut.

    Dia menambahkan bahwa Kepolisian melalui berbagai upaya selalu berusaha menjaga keseimbangan dalam berdemokrasi dan tidak anti terhadap kritik.

    “Kapolri Sigit pernah mengadakan perlombaan mural dan stand up comedy (komedi tunggal, red.) yang isinya mengkritik institusi Kepolisian,” ucap dia.

    Gonjang-ganjing Lagu Sukatani untuk Polisi

    Sebagai informasi, band punk dari Purbalingga, Sukatani, melalui video yang diunggah di media sosial, menyampaikan permintaan maaf mereka kepada Polri terkait lagu Bayar Bayar Bayar.

    Dalam video tersebut, dua personel band, Muhammad Syifa Al Lufti alias Alectroguy dan Novi Citra Indriyati alias Twister Angel, mengungkapkan permohonan maaf mereka kepada Kapolri dan institusi Polri atas lirik lagu yang sempat menjadi viral itu.

    Salah satu bagian dari lirik lagu tersebut berbunyi, “mau bikin SIM, bayar polisi, ketilang di jalan, bayar polisi.”

    “Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul Bayar Bayar Bayar yang liriknya bayar polisi, yang telah kami nyanyikan hingga menjadi viral. Lagu ini sebenarnya saya ciptakan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan,” kata Alectroguy.

    Alectroguy juga menyampaikan bahwa lagu tersebut sudah dihapus dari platform Spotify dan mengimbau agar pengguna media sosial yang telah mengunggah video dengan lagu tersebut untuk segera menghapusnya.

    “Dengan ini, saya mengimbau kepada semua pengguna platform media sosial yang telah memiliki lagu kami dengan judul Bayar Bayar Bayar, lirik lagu bayar polisi, agar menghapus dan menarik semua video yang menggunakan lagu kami karena apabila ada risiko di kemudian hari, sudah bukan tanggung jawab kami,” tuturnya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Zulhas Klaim Seluruh Kepala Daerah Ikut Retreat di Magelang

    Zulhas Klaim Seluruh Kepala Daerah Ikut Retreat di Magelang

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas mengklaim seluruh Kepala Daerah yang dilantik mengikuti retreat yang digelar pada 21-28 Februari 2025 di Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu dia katakan untuk menanggapi adanya instuksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri guna menunda keberangkatan tersebut.

    “Saya dengar ikut semua sekarang,” ucap Zulhas di DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu 23 Februari 2025.

    Menurut Zulhas seluruh Kepala Daerah harus solid dan kompak agar searah dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Ia mencontohkan jika pemerintah ingin swasembada pangan maka perlu koordinasi yang baik antara pusat dan daerah untuk menggarap lahan sawah yang akan dijadikan tempat untuk swasembada pangan

    “Jadi ini kan satu tim, satu kesatuan, mulai dari komandannya bapak presiden tentu, yang berdaulat kan rakyat sudah memberikan kedaulatan kepada presiden langsung sampe ke lurah tuh, sampai ke desa,” tuturnya.

    “Jadi ini satu tim, nah kalau ada satu tim di bawah yang tidak searah, nah itu nggak bisa, ngak bisa swasembada pangan,” katanya.

    Megawati mengeluarkan instruksi kepada para kader partai berlambang banteng untuk menunda keberangkatan. Instruksi itu keluar tidak lama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

    Berikut daftar kepala daerah yang belum hadir dalam retret di Akmil Magelang:

    1. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung

    2. Gubernur Bali I Wayan Koster

    3. Wali Kota Tomohon Caroll Joram Azarias Senduk

    4. Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie

    5. Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah

    6. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono

    7. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo

    8. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara

    9. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti

    10. Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen

    11. Bupati Minahasa Robby Dondokambey

    12. Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli

    13. Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar

    14. Bupati Manokwari Selatan Bernard Mandacan

    15. Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Birdana

    16. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono

    17. Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat

    18. Bupati Wonogiri Setyo Sukarno

    19. Bupati Karanganyar H. Rober Christanto

    20. Bupati Sukoharjo Etik Suryani

    21. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari

    22. Bupati Temanggung Agus Setyawan

    23. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten

    24. Bupati Pangandaran Citra Pitriyami

    25. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo

    26. Bupati Semarang H. Ngesti Nugraha

    27. Bupati Magelang Grengseng Pamuji

    28. Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra

    29. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu

    30. Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya

    31. Bupati Klungkung I Made Satria

    32. Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan

    33. Bupati Gianyar I Made Mahayastra

    34. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa

    35. Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta

    36. Bupati Musi Rawas Utara Devi Suhartoni

    37. Bupati Lampung Barat H. Parosil Mabsus

    38. Bupati Waropen Fransiscus Xaverius Mote

    39. Bupati Manggarai Herybertus Geradus Laju Nabit

    40. Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntari Ningsih

    41. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana

    42. Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin

    43. Bupati Bangka Selatan H. Riza Herdavid

    44. Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo

    45. Bupati Sanggau Yohanes Ontot

    46. Bupati Banyuasin H. Askolani.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menteri Bahlil Jelaskan Soal Ekspor Konsentrat Amman Mineral

    Menteri Bahlil Jelaskan Soal Ekspor Konsentrat Amman Mineral

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan PT Amman Mineral Nusa Tenggara belum mengajukan perpanjangan ekspor konsentrat tembaga.

    Adapun anak usaha PT Amman Mineral International Tbk (AMAN) itu sebelumnya meminta fleksibilitas atau perpanjangan ekspor di hadapan Komisi VII DPR RI. Perusahaan berdalih proses commissioning smelter berjalan lambat, sehingga kapasitas operasi baru mencapai 48%.

    Permintaan perpanjangan ekspor konsentrat tembaga oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara juga seiring dengan pengajuan hal yang sama oleh PT Freeport Indonesia (PTFI).

    Terkait hal ini, Bahlil menegaskan Amman hingga saat ini belum mengajukan permintaan perpanjangan ekspor secara resmi.

    “Sampai dengan sekarang yang mengajukan Freeport. [Amman] belum,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, akhir pekan lalu (21/2/2025).

    Permintaan perpanjangan izin ekspor tembaga dari Amman diajukan langsung oleh Presiden Direktur Amman Mineral Rachmat Makkasau dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (19/2/2025).

    Dia mengatakan proses commissioning berjalan lambat lantaran pihaknya melakukan berbagai upaya untuk memastikan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Apalagi, smelter merupakan teknologi baru bagi Amman yang memang sangat berbeda dengan kemampuan perusahaan sebagai penambang.

    “Dengan itu kami juga berharap dapat diberikan fleksibilitas untuk melakukan ekspor mengingat banyaknya ketidakpastian dalam proses commissioning ini,” ungkapnya.

    Dia menjelaskan, saat ini, smelter yang dibangun oleh Amman baru mencapai kapasitas operasi sekitar 48%. Padahal, smelter yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat itu memiliki kapasitas pengolahan 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun, dengan target produksi 220.000 ton katoda tembaga.

    Lampu Hijau untuk Freeport

    Sementara itu, terkait izin perpanjangan ekspor konsentrat tembaga bagi Freeport, Bahlil telah memberikan lampu hijau. Dia mengatakan akan kembali mengizinkan PTFI melakukan ekspor konsentrat tembaga hingga Juni 2025.

    Pemerintah sendiri sebelumnya telah melarang ekspor tembaga bagi perusahaan dalam negeri per 31 Desember 2024.

    Perpanjangan izin ekspor tersebut diberikan lantaran terjadi insiden kebakaran pada pabrik asam sulfat di smelter PTFI di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik JIIPE, Jawa Timur, pada Oktober 2024 lalu tak lama setelah diresmikan.

    Setelah melakukan penyidikan mendalam, Bahlil menyatakan bahwa kebakaran tersebut merupakan force majeure sehingga pemerintah memutuskan untuk memberikan kembali ekspor konsentrat yang diproduksi Freeport tersebut.

    Namun, pemerintah akan mematok tarif bea keluar lebih tinggi kepada Freeport untuk ekspor hingga Juni 2025.

    “Untuk ekspornya kita memberikan pajak ekspor yang maksimal, saya lupa [berapa persen], tapi yang jelas maksimal, dan ini sudah dibicarakan dengan Kementerian Keuangan karena kewenangan ini melibatkan lintas kementerian, bukan hanya ESDM,” kata Bahlil.

    Bahlil menegaskan bahwa keputusan yang diambil lewat rapat terbatas kemarin telah mempertimbangkan kepentingan negara, perusahaan, dan masyarakat. Alhasil, pemerintah akan memperpanjang izin ekspor hingga Freeport selesai memperbaiki pabrik tersebut.

    “Saya sudah meminta Pak Tony Wenas [Presiden Direktur PTFI] untuk menandatangani pernyataan di atas materai dan dinotariskan agar kalau sampai bulan Juni pun tidak selesai maka dia akan mendapatkan sanksi, diberikan sanksi,” terangnya.

  • Menteri Bahlil Jelaskan Soal Ekspor Konsentrat Amman Mineral

    Menteri Bahlil Jelaskan Soal Status Ekspor Konsentrat Amman Mineral (AMMN)

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan PT Amman Mineral Nusa Tenggara belum mengajukan perpanjangan ekspor konsentrat tembaga.

    Adapun anak usaha PT Amman Mineral International Tbk (AMAN) itu sebelumnya meminta fleksibilitas atau perpanjangan ekspor di hadapan Komisi VII DPR RI. Perusahaan berdalih proses commissioning smelter berjalan lambat, sehingga kapasitas operasi baru mencapai 48%.

    Permintaan perpanjangan ekspor konsentrat tembaga oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara juga seiring dengan pengajuan hal yang sama oleh PT Freeport Indonesia (PTFI).

    Terkait hal ini, Bahlil menegaskan Amman hingga saat ini belum mengajukan permintaan perpanjangan ekspor secara resmi.

    “Sampai dengan sekarang yang mengajukan Freeport. [Amman] belum,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, akhir pekan lalu (21/2/2025).

    Permintaan perpanjangan izin ekspor tembaga dari Amman diajukan langsung oleh Presiden Direktur Amman Mineral Rachmat Makkasau dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (19/2/2025).

    Dia mengatakan proses commissioning berjalan lambat lantaran pihaknya melakukan berbagai upaya untuk memastikan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Apalagi, smelter merupakan teknologi baru bagi Amman yang memang sangat berbeda dengan kemampuan perusahaan sebagai penambang.

    “Dengan itu kami juga berharap dapat diberikan fleksibilitas untuk melakukan ekspor mengingat banyaknya ketidakpastian dalam proses commissioning ini,” ungkapnya.

    Dia menjelaskan, saat ini, smelter yang dibangun oleh Amman baru mencapai kapasitas operasi sekitar 48%. Padahal, smelter yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat itu memiliki kapasitas pengolahan 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun, dengan target produksi 220.000 ton katoda tembaga.

    Lampu Hijau untuk Freeport

    Sementara itu, terkait izin perpanjangan ekspor konsentrat tembaga bagi Freeport, Bahlil telah memberikan lampu hijau. Dia mengatakan akan kembali mengizinkan PTFI melakukan ekspor konsentrat tembaga hingga Juni 2025.

    Pemerintah sendiri sebelumnya telah melarang ekspor tembaga bagi perusahaan dalam negeri per 31 Desember 2024.

    Perpanjangan izin ekspor tersebut diberikan lantaran terjadi insiden kebakaran pada pabrik asam sulfat di smelter PTFI di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik JIIPE, Jawa Timur, pada Oktober 2024 lalu tak lama setelah diresmikan.

    Setelah melakukan penyidikan mendalam, Bahlil menyatakan bahwa kebakaran tersebut merupakan force majeure sehingga pemerintah memutuskan untuk memberikan kembali ekspor konsentrat yang diproduksi Freeport tersebut.

    Namun, pemerintah akan mematok tarif bea keluar lebih tinggi kepada Freeport untuk ekspor hingga Juni 2025.

    “Untuk ekspornya kita memberikan pajak ekspor yang maksimal, saya lupa [berapa persen], tapi yang jelas maksimal, dan ini sudah dibicarakan dengan Kementerian Keuangan karena kewenangan ini melibatkan lintas kementerian, bukan hanya ESDM,” kata Bahlil.

    Bahlil menegaskan bahwa keputusan yang diambil lewat rapat terbatas kemarin telah mempertimbangkan kepentingan negara, perusahaan, dan masyarakat. Alhasil, pemerintah akan memperpanjang izin ekspor hingga Freeport selesai memperbaiki pabrik tersebut.

    “Saya sudah meminta Pak Tony Wenas [Presiden Direktur PTFI] untuk menandatangani pernyataan di atas materai dan dinotariskan agar kalau sampai bulan Juni pun tidak selesai maka dia akan mendapatkan sanksi, diberikan sanksi,” terangnya.