Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Sikapi Fenomena Kabur Aja Dulu sebagai Otokritik untuk Kebijakan yang Lebih Baik di Masa Depan

    Sikapi Fenomena Kabur Aja Dulu sebagai Otokritik untuk Kebijakan yang Lebih Baik di Masa Depan

    Jakarta: Fenomena Kabur Aja Dulu mesti diterima sebagai otokritik bagi kita untuk mendasari perbaikan sejumlah kebijakan dalam proses pembangunan nasional. 
     
    “Berbagai sudut pandang masyarakat terkait fenomena Kabur Aja Dulu harus disikapi dengan langkah-langkah positif demi mewujudkan kebijakan yang lebih baik,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Fenomena  “Kabur Aja Dulu” dan Realitas Generasi Muda Indonesia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (19/2). 
     
    Diskusi yang dimoderatori Nur Amalia (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Yudha Nugraha (Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia-Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri), Dr. Andriyanto, SH., M.Kes (Ketua Peminatan Pemberdayaan Perempuan Prodi S2 PSDM Sekolah Pascasarjana Univeritas Airlangga), Hesti Aryani (Business Development Manager JANZZ Technology), Ismail Fahmi (Pendiri Drone Emprit), dan Lathifa Marina Al Anshori (Ketua Bidang Pemilih Muda dan Milenial DPP Partai NasDem), sebagai narasumber. 

    Menurut Lestari, fenomena tersebut unik. Karena, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, fenomena Kabur Aja Dulu bisa dilihat secara sosial atau merupakan wake up call bagi pemangku kepentingan bagaimana generasi muda menyikapi tatanan bernegara yang ada. 
     
    Atau, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, fenomena Kabur Aja Dulu bisa didorong oleh sulitnya masyarakat mengakses lapangan pekerjan karena landscape pekerjaan yang sudah berubah. 
     
    Meski belum ada data konkret terkait penyebab peningkatan migrasi ke luar negeri, jelas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, kewaspadaan perlu dikedepankan dalam menyikapi dampak tagar Kabur Aja Dulu. 
     
    Rerie menegaskan, di tengah merebaknya tagar Kabur Aja Dulu saat ini dirinya masih percaya generasi muda Indonesia mampu menjadi garda terdepan untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur di masa depan. 
     
    Direktur PWNI-BHI Kementerian Luar Negeri, Yudha Nugraha mengungkapkan fenomena Kabur Aja Dulu disikapi pihaknya secara profesional. 
     
    Sejatinya, menurut Yudha, angka migrasi di dunia selalu meningkat dari rentang waktu dari 1970 (84 juta orang) hingga 2020 (280 juta). 
     
    Jadi, Yudha berpendapat, kondisi migrasi yang terjadi saat ini merupakan fenomena global. Tinggal, tambah dia, bagaimana kita mengelola migrasi tersebut dengan baik. 
     
    Menurut Yudha, merupakan tanggung jawab negara bila ada warganya ingin bermigrasi ke luar negeri. 
     
    Dia juga mengingatkan, tagar Kabur Aja Dulu berpotensi dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menawarkan migrasi secara ilegal ke luar negeri. 
     
    Baca juga: Dibalik Tagar #KaburAjaDulu, Ini Alasan Masyarakat Ramai Ingin Pindah ke Luar Negeri
     
    Ketua Peminatan Pemberdayaan Perempuan Prodi S2 PSDM Sekolah Pascasarjana Univeritas Airlangga, Andriyanto berpendapat, dalam Asta Cita yang dicanangkan pemerintah sejatinya juga bertekad untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 
     
    Diakui Andriyanto, pertumbuhan komposisi usia kerja (15-64 tahun) penduduk Indonesia dari tahun 1970-2020 terus meningkat yaitu dari 53,39% pada 1970 menjadi 70,72% pada 2020.
     
    “Melihat tren itu fenomena Kabur Aja Dulu saat ini adalah sebuah keniscayaan. Jadi bukan semata kabur, tetapi lebih pada mencari kehidupan yang lebih baik,” ujar Andriyanto. 
     
    Namun, tegas dia, fenomena Kabur Aja Dulu tidak bisa diabaikan begitu saja. Bila diabaikan, ujar Andriyanto, bisa muncul fenomena lainnya seperti ‘brain drain’ di mana kelompok profesional memilih menetap di luar negeri dan berpotensi pindah kewarganegaraan. 
     
    Kondisi itu, tambah dia, berpotensi menghambat pembangunan karena SDM berkualitas bermigrasi ke luar negeri. 
     
    Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi mengaku dirinya pernah menjalani fenomena Kabur Aja Dulu karena setelah lulus Ph.D belum mendapat pekerjaan. 
     

    (“Berbagai sudut pandang masyarakat terkait fenomena Kabur Aja Dulu harus disikapi dengan langkah-langkah positif demi mewujudkan kebijakan yang lebih baik,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (19/2). Foto: Dok. Forum Diskusi Denpasar 12)
     
    Ismail mengaku tidak merasa ‘feel at home’ ketika itu sehingga akhirnya kembali ke Tanah Air. Alasan Ismail ketika harus ke luar negeri bukan semata-mata kabur, tetapi mencari pengalaman. 
     
    Menurut Ismail, fenomena Kabur Aja Dulu sejatinya sudah terjadi sejak 2023 dengan meningkatnya jumlah akun sosial media dengan konten berbagai informasi tentang peluang dan tips bekerja ke luar negeri. 
     
    Business Development Manager JANZZ Technology, Hesti Aryani berpendapat, migrasi itu berpotensi menjadi penggerak utama pembangunan suatu negara. 
     
    Jadi, jelas Hesti, fenomena Kabur Aja Dulu jangan dimaknai sebagai orang yang kabur dari negara, tetapi lebih kepada benefit jangka panjang yang bisa dihasilkan dari luar negeri. 
     
    Apalagi, tambah dia, selalu ingin membahagiakan keluarga merupakan salah satu budaya bangsa Indonesia. 
     
    Ketua Bidang Pemilih Muda dan Milenial DPP Partai NasDem, Lathifa Marina Al Anshori berpendapat berbagai alasan melatarbelakangi munculnya tagar Kabur Aja Dulu. 
     
    Menurut Lathifa alasan itu antara lain kesempatan kerja yang kurang di dalam negeri dipicu sejumlah perusahaan yang gulung tikar, biaya hidup naik, dan sejumlah alasan lainnya. 
     
    Lathifa mengajak agar semua pihak melihat fenomena Kabur Aja Dulu secara positif dengan berharap mereka yang ke luar negeri dapat kembali ke Tanah Air dengan hal-hal yang positif bagi Indonesia. 
     
    Wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat apa pun faktor pendorong Kabur Aja Dulu adalah baik. 
     
    Bagi orang muda, tegas Saur, semakin ‘terbang jauh’ semakin bagus. Dari sisi makna kata ‘kabur’ itu tidak berarti minggat dan kata ‘aja dulu’ itu mengandung makna sementara. 
     
    Jadi, ujar dia, Kabur Aja Dulu hanya sementara perginya untuk kembali ke tanah air kemudian. 
     
    “Setelah makan asam garam di luar negeri, kembali ke tanah air dengan bekal ilmu dan pengalaman yang lebih baik,” ujar Saur. 

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • Andre Rosiade Optimistis Danantara Pintu Gerbang Indonesia ke Negara Industri

    Andre Rosiade Optimistis Danantara Pintu Gerbang Indonesia ke Negara Industri

    Bisnis.com, JAKARTA – Gerak Cepat (Gercep) optimistis peluncuran Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi pintu gerbang Indonesia untuk menuju negara Industri.

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan bahwa peluncuran badan Super Holding BUMN ini merupakan lompatan ekonomi nasional yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

    “Yang dilantik itu adalah top profesional semua, Dewan Pengawas (Dewas), Ketua Pak Erick Thohir, Pak Muliaman dan Ibu Sri Mulyani jadi anggota Dewas BP Danantara,”katanya lewat rilisnya, Senin (24/2/2025) 

    Di sisi lain, Andre meyakini bahwa komposisi saham yang matang dari Danantara memberikan statement positif bagi pemerintah terhadap masyarakat nantinya.

    Mengingat, kata Andrem Danantara memiliki komposisi saham 1% Saham Seri A dipegang Kementrian BUMN lalu 99% Saham Seri B dipegang Danantara.

    “Danantara menjadi pintu gerbang Indonesia segera Menjadi Negara Industri  Negara akan Investasi besar-besaran di Mega Proyek Hilirisasi dalam Asta Cita Prabowo. Dengan begitu jaminan membuka Jutaaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi 8% menjadi mungkin,” tandas Andre Rosiade

  • Panja Haji: Lion Air Bakal Angkut 10 Persen Jemaah Haji 2025

    Panja Haji: Lion Air Bakal Angkut 10 Persen Jemaah Haji 2025

    Panja Haji: Lion Air Bakal Angkut 10 Persen Jemaah Haji 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Panitia Kerja (Panja) Haji, Singgih Januratmoko mengatakan, maskapai
    Lion Air
    akan mengangkut sekitar 10 persen jemaah haji 1446 Hijriah atau 2025.
    Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu mengatakan, Indonesia telah bekerja sama dengan dua maskapai pesawat sebelumnya, yakni
    Garuda Indonesia
    dan Saudi Airlines.
    “Garuda sama Saudi ya, tapi kemarin kita memang ingin ada tambahan satu lagi, Pak Prabowo juga mungkin ada satu lagi, jadi untuk perbandingan,” ujar Singgih di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).
    “Sementara sih masih Lion enggak terlalu banyak ya, baru 10 persen (untuk angkut jemaah haji),” tambah dia.
    Singgih mengatakan, penambahan satu maskapai Lion Air sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji.
    “Jadi kita nanti ada kompetisi lah antara mereka dengan tiga perusahaan, dan otomatis akan berikan pelayanan yang terbaik,” tuturnya.
    Singgih menuturkan, Presiden RI
    Prabowo Subianto
    memberikan arahan bahwa penambahan maskapai pesawat untuk jemaah haji mulai dilakukan untuk tahun ini.
    “Permintaan Pak Prabowo itu buat tahun ini, kalau harapan kita dengan adanya beberapa maskapai kan saling berkompetisi, memberikan pelayanan terbaik,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief, mengungkapkan ada tiga maskapai penerbangan yang akan melayani
    jemaah haji 2025
    .
    Ketiga maskapai tersebut adalah Garuda Indonesia, Lion Air Group, dan Saudi Airlines.
    “Untuk yang hadir bersama kita, dari empat maskapai, ada dua maskapai, yaitu Garuda Airlines, kemudian juga ada Lion Group, Saudi Airlines untuk vendor di luar negerinya. Jadi di dalam negeri ada 2, di luar negeri ada 1,” ujar Hilman dalam rapat antara Kemenag dan Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (6/1/2025).
    Pemerintah juga mempertimbangkan Citilink Indonesia untuk menjadi salah satu maskapai penerbangan haji.
    Hilman menjelaskan, dari maskapai dalam negeri, hanya Garuda dan Lion Air yang secara administratif memenuhi syarat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Politisi PKB ini Usul DPR Tetap Berkantor di Jakarta

    Politisi PKB ini Usul DPR Tetap Berkantor di Jakarta

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sudjatmiko, mengusulkan agar DPR tetap berkantor di Jakarta. Dia beralasan, usulan ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran guna memprioritaskan kebutuhan masyarakat.

    Menurutnya, pembangunan gedung DPR di Ibu Kota Negara (IKN) akan memakan biaya besar dan dinilai tidak efisien. Ia juga mengusulkan agar gedung DPR di IKN hanya difungsikan sebagai kantor kesekretariatan, mirip dengan kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di daerah. “Dengan demikian, anggaran yang ada dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak,” usulnya, Senin (24/2/2025).

    Dia berpendapat, pembangunan gedung DPR di IKN saat ini belum mendesak, mengingat masih banyak kebutuhan infrastruktur lain yang lebih penting. Sudjatmiko juga mengkritik wacana Menteri PU yang berencana mengubah desain gedung DPR di IKN dengan merujuk pada layanan pencarian digital seperti Google. Menurutnya, hal ini terkesan mengada-ada dan tidak efisien.

    “Kalau mau mengubah desain ya baiknya konsultasi ke Setjen DPR atau anggota DPR sebagai user. Ini kok malah merujuk pada Google,” tukasnya.

    Sudjatmiko menekankan bahwa masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jalan, rumah layak huni, sanitasi, dan toilet bersih. Dia meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mengalokasikan anggaran guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

    “Kami meminta Menteri PU untuk fokus menyelesaikan rencana kerja tahun 2025 yang belum rampung, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi anggaran,” katanya.

    Meskipun kompleks DPR/MPR RI di Jakarta sudah padat, dia menegaskan, anggaran pembangunan gedung baru di IKN lebih baik dialihkan untuk pembangunan infrastruktur yang langsung bermanfaat bagi masyarakat.

    “Kalau dalam situasi normal di mana tidak ada efisiensi besar-besaran dari pemerintah silakan saja pembangunan gedung parlemen dan gedung lainnya di IKN digenjot. Tetapi kalau ada keterbatasan anggaran baiknya dibuat skala prioritas,” ujarnya. [kun]

  • Danantara Diluncurkan, DPR Yakin Investasi Melonjak Signifikan

    Danantara Diluncurkan, DPR Yakin Investasi Melonjak Signifikan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (24/2/2025). Menanggapi peluncuran ini, anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto, menyatakan Danantara menjadi tonggak baru dalam mengelola investasi strategis nasional.

    Firnando optimistis kehadiran Danantara dapat mendorong lonjakan investasi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan syarat pengelolaan dana investasi dilakukan secara profesional dan transparan.

    “Dengan pengelolaan yang baik, saya percaya investasi melalui Danantara bisa meningkat secara signifikan,” ujar Firnando kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Ia juga menyebutkan pembentukan Danantara merupakan bagian dari upaya transformasi investasi, khususnya dalam mendukung berbagai mega proyek nasional yang ditargetkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 8%.

    “Danantara merupakan elemen kunci dalam akselerasi ekonomi nasional, diharapkan mampu mendukung realisasi target pertumbuhan ekonomi hingga 8%,” tegasnya.

    Menurut Firnando, keberadaan Danantara juga akan memperkuat stabilitas ekonomi Indonesia. Lembaga ini diharapkan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan strategis.

    Danantara memiliki misi untuk mengelola sumber daya alam dan aset negara, menginvestasikannya ke sektor-sektor yang berkelanjutan dan berdampak tinggi, seperti energi terbarukan, manufaktur, dan produksi pangan.

    Lembaga ini diperkirakan akan mengelola aset senilai lebih dari US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.615 triliun. Oleh karena itu, pengelolaan aset negara harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

    “Danantara diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam membuka lapangan kerja yang luas,” tambah Firnando.

    Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai peran Danantara, mengingat lembaga ini akan mengelola kekayaan negara yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat.

    “Penggunaan dana dari dividen BUMN harus diprioritaskan untuk kepentingan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

    Firnando juga menilai keputusan Presiden Prabowo menunjuk Rosan Roeslani, yang saat ini menjabat sebagai menteri investasi dan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), untuk memimpin Danantara adalah langkah yang tepat.

    “Penunjukan beliau untuk memimpin Danantara sangat sesuai, mengingat pengalaman dan kapasitasnya yang relevan dengan tugas di sektor investasi nasional,” pungkas Firnando.

  • Kemenag Berkontrak dengan 3 Maskapai untuk Penerbangan Haji 2025

    Kemenag Berkontrak dengan 3 Maskapai untuk Penerbangan Haji 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) tahun ini akan bekerja sama dengan tiga maskapai penerbangan untuk memberangkatkan jemaah haji 1446H/2025M.

    Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief menyampaikan, Kemenag telah bersiap untuk melakukan kontrak resmi dengan ketiga maskapai tersebut. Kendati begitu, Hilman tidak mengungkap ketiga maskapai yang dimaksud.

    “Untuk tahun ini kita kerja sama dengan tiga maskapai dan kami siapkan untuk melakukan kontrak secara resmi dengan tiga maskapai tersebut,” ungkap Hilman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (24/2/2025).

    Kemenag sebelumnya telah mengungkap tiga maskapai yang dinilai memenuhi persyaratan dalam penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025M. 

    Dalam rapat bersama Tim Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446H/2025M yang digelar pada Januari 2025, Hilman mengungkap bahwa ada dua maskapai dalam negeri satu maskapai luar negeri yang memenuhi syarat, baik administratif maupun teknis.

    Dua maskapai dalam negeri itu yakni Garuda Indonesia dan Lion Group dan maskapai luar negeri yang dimaksud yakni Saudi Airlines.

    Proses seleksi penyediaan transoportasi udara bagi jemaah haji 1446H/2025M dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No.1197/2024 tentang Pedoman Penyediaan Transportasi Udara Jemaah Haji 1446H/2025 M.

    “Dari beberapa maskapai yang sudah hadir atau sudah kita undang, nampaknya ada dua maskapai dalam negeri dan satu maskapai luar negeri yang secara administratif memenuhi syarat dan juga secara teknis,” tutur Hilman.

    Melansir laman Kemenag, Lion Air telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja sama Pengangkutan Udara Jemaah Haji Reguler 1446H/2025M dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag.

    Lion Air akan melayani keberangkatan jemaah haji tahun ini melalui dua embarkasi yakni yakni Padang (PDG) dan Banjarmasin (BDJ). Maskapai ini akan mengoperasikan pesawat tipe Airbus 330 dengan kapasitas 423 orang.

  • 74% Anggaran Habis buat Pegawai, Bos OJK Akui Tidak Ideal

    74% Anggaran Habis buat Pegawai, Bos OJK Akui Tidak Ideal

    Jakarta –

    Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan rasio anggaran untuk sumber daya manusia (SDM) saat ini berada di atas 70% dari total anggaran. Jumlah itu diakui sudah tidak ideal.

    “Rasio dari anggaran untuk SDM menyeluruh mulai dari remunerasi, PPh, untuk iuran pensiun dan sebagainya itu sudah berada di kisaran 73-74% dari total anggaran. Jadi, memang ruang untuk gerak terkait hal ini tidak besar, kalaupun masih ada. Malah kami berpandangan di atas 70% untuk besaran SDM terhadap total anggaran itu tidak ideal, maksimum sebenarnya 65%,” kata Mahendra dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (24/2/2025).

    Mahendra menyebut pelebaran struktur organisasi dikarenakan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Saat ini OJK memiliki 9 bidang, 45 satuan kerja, 37 kantor di daerah, dan 1 PMO.

    “Realitanya adalah tuntutan dari apa yang ada di dalam P2SK tadi membutuhkan penguatan,” ucap Mahendra.

    Berdasarkan datanya, saat ini jumlah pegawai OJK 4.443 orang yang tersebar baik di pusat maupun daerah. Tidak hanya menanggung gaji dan pensiun, OJK terus mendukung pegawai meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

    Dari 2015-2024, OJK telah memberikan izin pendidikan bagi 407 pegawai untuk jenjang pendidikan S2 dan S3. Rinciannya yang menjalankan studi di luar negeri 183 orang untuk S2 dan 12 orang untuk S3, sementara di dalam negeri 201 orang untuk jenjang S2 dan 11 orang jenjang S3.

    “Kami melihat anggaran tadi bertahap harus turun di bawah 67%, di bawah 2/3 itu baru cukup ruang untuk investasi tentunya untuk infrastruktur IT dan sebagainya,” beber Mahendra.

    (aid/ara)

  • Mahasiswa GMNI Gelar Aksi “Lamongan Undercover” Tolak Efisiensi Anggaran

    Mahasiswa GMNI Gelar Aksi “Lamongan Undercover” Tolak Efisiensi Anggaran

    Lamongan (beritajatim.com) – Gelombang protes terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat terus berlanjut. Kali ini, mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi bertajuk “Lamongan Undercover” di depan gedung DPRD Lamongan pada Senin (24/2/2025). Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi mengurangi alokasi anggaran untuk sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan perlindungan sosial.

    Mahasiswa GMNI membawa sejumlah tuntutan, antara lain pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Selain itu, mereka menuntut realisasi penuh dan transparan anggaran tunjangan kinerja dosen sebagai komitmen negara dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.

    “Kami juga menuntut realisasi anggaran tunjangan kinerja dosen secara penuh dan transparan, sebagai wujud komitmen negara dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik,” kata Ketua Umum DPC GMNI Lamongan, Sandi Cahyo Triono.

    Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi sorotan. Mahasiswa menginginkan kepastian efektivitas, akuntabilitas, dan kesesuaian program dengan kebutuhan nyata masyarakat. “Program makanan bergizi gratis membutuhkan dana yang besar dan dapat menghambat alokasi dana program lain yang lebih penting,” ujar Sandi.

    Aksi ini mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Lamongan, Mukhammad Freddy Wahyudi, yang berjanji akan meneruskan aspirasi mahasiswa ke DPRD Jawa Timur dan DPR RI. “Secara keseluruhan kita sepakat karena memang poin-poin yang disampaikan tadi menjadi harapan kita sebenarnya, ada pemangkasan anggaran, ada perubahan regulasi yang sliwar-sliwer yang membuat otonomi daerah menjadi terpukul,” kata Freddy.

    Setelah mendapatkan jawaban dari Ketua DPRD Lamongan, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. [fak/beq]

  • Anggota DPR: Pengelolaan Danantara tentukan jadi malaikat atau monster

    Anggota DPR: Pengelolaan Danantara tentukan jadi malaikat atau monster

    Makanya saya selalu menekankan, ini kita menciptakan malaikat yang mensejahterakan bangsa, atau kita menciptakan monster?

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengingatkan kehati-hatian dalam pengelolaan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan menentukan eksistensi badan tersebut menjadi malaikat atau monster bagi bangsa Indonesia.

    “Makanya saya selalu menekankan, ini kita menciptakan malaikat yang mensejahterakan bangsa, atau kita menciptakan monster?” kata Darmadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, apabila pengelola BPI Danantara bekerja dengan integritas maka sovereign wealth fund (SWF) milik Indonesia itu akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di tanah air.

    “Kalau tidak diawasi baik, dia akan menjadi monster ini, tapi kalau diawasi dengan baik, dia bekerja dengan baik, kami harapkan integritasnya baik, maka dia akan menjadi malaikat penyelamat bagi bangsa ini, dan dia akan membawa negara Indonesia ini terbang tinggi begitu,” ujarnya.

    Sebab, kata dia, BPI Danantara akan mengelola nilai total aset yang begitu besar sehingga diharapkan struktur pengelola badan tersebut harus memiliki kompetensi yang mumpuni.

    “Makanya ini kompetensinya juga harus kita pertanyakan. Ini Kepala Badan Danantara ini terbukti nggak nanti dengan aset yang begitu besar, yang belum pernah dia kelola kan, ini kan besar sekali Rp14 ribuan (triliun) ini. Dia bisa nerbitkan surat utang, dia bisa mengagunkan aset, dia bisa macam-macam ini. Nah, kekuatan yang diberikan begitu besar, kalau disalahgunakan, saya pikir cukup berbahaya,” urainya.

    Untuk itu, dia menekankan bahwa pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan BPI Danantara menjadi faktor kunci dari kebermanfaatan hadirnya badan pengelola investasi negara itu.

    “Jadi ya kuncinya di sana, kalau saya lihat memang dari pelaksanaannya dan pengawasannya,” katanya.

    Dia berharap para sosok yang ditunjuk ke dalam struktur organisasi BPI Danantara mampu berkinerja baik dalam menjalankan operasional badan tersebut.

    “Kami haraplah mereka kerja dengan baik ya, bekerja dengan baik, integritasnya tinggi, kompetensinya saya lihat juga sudah bagus, ya. Hanya nanti pelaksanaannya saja, integritasnya saja yang nanti kita akan evaluasi ketat di DPR maupun oleh instansi lain begitu,” ucapnya.

    Lebih jauh, dia berharap pula agar pengelolaan Danantara nanti bebas dari intervensi politik agar eksistensi lembaga tersebut sesuai dengan nawacita pendiriannya.

    “Begitu intervensi politik ini masuk, saya pikir semuanya akan berantakan juga gitu kan. Jadi kami harapkan memang pemerintahan ini betul-betul menjaga Danantara ini jangan sampai banyak politikus, banyak pejabat-pejabat yang ikut mengintervensi Danantara ini,” paparnya.

    Dia pun menekankan bahwa DPR RI bersama sejumlah lembaga pengawas lainnya akan ikut mengevaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban kinerja BPI Danantara.

    “Saya pikir nanti pengawasannya dari segala arah ini, kalau kita lihat dari Kementerian BUMN, dari DPR, dari BPK, dari auditor, dari penasihat juga mengawasi, dan begitu banyak mengawasi. Kalau sampai ‘lolos’ jago banget ini Kepala Badan Pelaksananya,” ujar dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Danantara Resmi Diluncurkan, Prabowo Subianto Berterima Kasih kepada Puan Maharani

    Danantara Resmi Diluncurkan, Prabowo Subianto Berterima Kasih kepada Puan Maharani

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akhirnya diluncurkan Presiden Prabowo Subianto, Senin (24/2).

    Atas peluncuran Danantara itu, Prabowo Subianto secara khusus mengucapkan rasa terima kasih kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani atas berdirinya Badan Pengelola Investasi Danantara.

    Momen itu terjadi saat acara peluncuran badan pengelola investasi Danantara di halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (24/2).

    Mulanya Prabowo menyapa para tamu undangan yang hadir, yaitu Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Budiono, Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Prabowo lalu menyapa beberapa menteri Kabinet Merah Putih, Ketua MPR, dan secara khusus kepada ketua DPR Puan Maharani.

    “Yang saya hormati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani,” ucap Prabowo sambil memberi gestur mengatupkan kedua telapak tangannya.

    Menurut Prabowo dukungan DPR tersebut sangat berarti untuk berdirinya Danantara. “Tanpa mereka hari ini tidak akan terjadi. Terima kasih Ketua DPR dan semuanya” tutur Prabowo.

    Ketua Umum Partai Gerindra itu bilang bahwa Danantara akan menjadi sovereign wealth fund Indonesia dengan Asset Under Management (AUM) lebih dari 900 miliar dolar AS.

    Proyeksi dana awal yang dapat diinvestasikan mencapai 20 miliar dolar AS.

    Dana-dana yang dikelola Danantara akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan. (fajar)