Soal Usulan BPH Jadi Kementerian Haji, DPR: Pilihannya Ada di Presiden
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menanggapi soal usulan Ketum PKB sekaligus Menko Pemberdayaan Masyarakat
Muhaimin Iskandar
(Cak Imin) ihwal pembentukan
Kementerian Haji
dan Umrah.
Singgih mengatakan, terdapat dua usulan
Badan Penyelenggara Haji
(BPH) diubah menjadi kementerian atau lembaga. Namun, keputusannya tetap ada di tangan Presiden RI
Prabowo Subianto
.
“Nanti ada dua usulan ya. Antara dari kementerian atau lembaga. Jadi kalau ya memang nanti pilihannya ada di Pak Presiden antara kementerian atau lembaga,” ujar Singgih di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).
Singgih menuturkan, pihaknya mengaku siap mengikuti keputusan Prabowo.
“Kalau memang lembaga arahnya. Pak Presiden maunya lembaga, ya lembaga maunya kementerian. Kita siap saja,” kata Singgih.
Namun, menurut Singgih, akan lebih tepat apabila BPH dijadikan sebagai kementerian tersendiri yang terpisah dari Kementerian Agama (Kemenag).
“Kalau lembaga ya minimal harus perluas sampai ke kecamatan, sampai ke kabupaten. Kalau lembaga kan, (BPH) enggak punya di daerah. Itu yang membuat (saran) kita lebih baiknya sebenarnya (jadi) kementerian,” imbuh dia.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, mengusulkan agar Badan Penyelenggara Haji (BPH) dapat diubah menjadi kementerian tersendiri.
Usulan ini disampaikan Muhaimin dalam sambutannya pada acara diskusi di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (19/2/2025).
“Kita berharap UU Haji yang akan kita bentuk nanti Badan Penyelenggaraan Haji, kita usulkan diubah menjadi Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Muhaimin, yang akrab dipanggil Cak Imin, Rabu.
Cak Imin mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah memisahkan Badan Penyelenggara Haji dari Kementerian Agama.
Dia berharap badan itu akan dinaikkan menjadi Kementerian Haji dan Umrah. “Karena itu kementerian ini salah satu revolusi penyelenggara,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: DPR RI
-
/data/photo/2025/02/24/67bc5528e730c.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Soal Usulan BPH Jadi Kementerian Haji, DPR: Pilihannya Ada di Presiden")
Soal Usulan BPH Jadi Kementerian Haji, DPR: Pilihannya Ada di Presiden
-
Prabowo Soal Danantara: Rakyat Indonesia Patut Berbangga
PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto menyebut Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia adalah salah satu dana kekayaan negara (sovereign wealth fund) terbesar di dunia. Ia pun menganggap hal tersebut sebagai sebuah kebanggaan.
Hal itu disampaikannya dalam acara peluncuran BPI Danantara Indonesia di Istana Kepresidenan pada hari ini, Senin, 24 Februari 2025.
“Hari ini seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika (sekitar Rp14,79 kuadriliun), Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana, kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia,” katanya, Senin, 24 Februari 2025.
Terkait hal itu, Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dalam 100 hari pemerintahannya, sudah ada dana sebesar lebih dari Rp300 triliun yang diamankan. Dana tersebut sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja yang kurang tepat sasaran.
Nantinya, dana tersebut akan dikelola oleh Danantara Indonesia dan diinvestasikan dalam 20 proyek nasional atau lebih. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam, seperti nikel, bauksit, dan tembaga.
“Inilah sektor-sektor yang akan menentukan masa depan kita, ketahanan kita, dan kemandirian bangsa kita,” ujarnya.
Menurut Prabowo Subianto, Danantara pun tonggak sejarah dalam perjalanan Indonesia menuju kesejahteraan.
“Ini adalah tonggak sejarah dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian ekonomi, ketahanan, dan kesejahteraan,” ucapnya.
Tugas dan Kewenangan BPI Danantara
Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (kanan) dan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) menekan tombol bersama seraya meluncurkan secara resmi Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta./Antara/Mentari Dwi Gayat
Danantara akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan. Contohnya yaitu energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, hingga produksi pangan.
Pemerintah menargetkan, investasi ini akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen. Danantara memiliki sejumlah tugas penting untuk menunjang perekonomian nasional.
Danantara memiliki tugas utama dalam pengelolaan BUMN, dengan beberapa kewenangan, di antaranya:
Mengelola dividen dari Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN. Menyetujui penambahan/pengurangan modal BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen. Menyetujui restrukturisasi BUMN, termasuk merger, akuisisi, dan pemisahan usaha. Membentuk holding investasi, holding operasional, dan BUMN baru. Menyetujui penghapusan tagihan aset BUMN. Mengkonsultasikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) holding investasi dan operasional kepada DPR RI.
Sebagai langkah awal, tujuh perusahaan BUMN strategis akan berada di bawah naungan Danantara, yaitu PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kemudian, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan MIND ID (Mining Industry Indonesia).***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
DPR Bakal Panggil Istaka Karya cs Buntut Utang Rp 786 M ke 179 Vendor
Jakarta –
Komisi VI DPR RI berencana memanggil perwakilan Kementerian BUMN, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), kurator PT Istaka Karya (Persero) dan bank Himbara menyusul kasus tidak dibayarnya vendor oleh Istaka Karya. Total utang yang belum dibayar mencapai Rp 786 miliar dari sekitar 179 vendor.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI mengaku kesal atas terjadinya persoalan ini sehingga perlu diselesaikan. Hari ini Komisi VI sudah melakukan pertemuan dengan Persatuan Rakyat Korban BUMN Istaka Karya (Perkobik) di Gedung DPR RI.
“Terus terang saya gregetan, marah, kesal bacanya laporannya, makanya saya datang. Ini harus diselesaikan, saya usulkan kita akan undang kembali pihak PPA, kurator dan Kementerian BUMN untuk dudukkan apa permasalahannya, kita urai. Ini kedzoliman luar biasa, ada yang meninggal, bunuh diri, ini nggak tenang hidup ini kalau begini,” tegas Andre dalam rapat dengar pendapat umum di DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).
Andre menyebut pertemuan akan dilakukan pada Rabu pekan ini. Perwakilan Kementerian BUMN, PPA, kurator dan bank Himbara akan dipertemukan dengan perwakilan vendor yang tidak dibayar.
Pada kesempatan itu, politisi partai Gerindra itu mengaku sedih saat mengetahui kasus ini. Ia juga menyayangkan tidak mengetahui ada vendor tidak dibayar oleh Istaka Karya, meskipun dirinya sudah duduk di parlemen pada periode sebelumnya.
“Saya terus terang bacanya sedih, kok saya waktu jadi anggota DPR nggak tahu periode kemarin ada hal ini. Harusnya bapak lapor kita waktu proses pailit jadi kita bisa advokasi bapak dari awal, sehingga dia nggak bisa macem-macem. Ini PR besok-besok ke depan, kalau ada para pihak yang merasakan dirugikan BUMN jangan ragu lapor komisi VI,” bebernya.
Meskipun, RDPU antara Perkobik dengan Komisi VI DPR RI pernah dilakukan pada 2023 dengan rekomendasi pembentukan Panitia Kerja (Panja). Korban Istaka Karya juga dijanjikan solusi bersifat out of the box oleh Komisi VI.
Sementara itu, Anggota Komisi VI Darmadi Durianto menyampaikan simpatinya kepada para korban. Ia meminta Perkobik untuk menyediakan data-data yang dibutuhkan agar bisa ditindaklanjuti oleh DPR.
“Kami menyadari betapa sakit dan menderitanya hati bapak ibu, ini kan pengusaha ada yang kecil ada yang besar, banyak dari Komisi VI juga pengusaha, menyadari kalau udah ngerjain, nggak dibayar, tiap hari dilewatin jalannya negliatin, harus bayar lagi, tentu ini sakit,” tutur Dramadi.
Di sisi lain, Ketua Perkobik Bambang Susilo mengaku sudah bersurat kepada Menteri BUMN Erick Thohir belasan kali namun belum pernah diterima. Ia lalu menyatakan harapannya agar negara mau bertanggung jawab kepada vendor untuk sejumlah proyek yang sudah dikerjakan dan telah selesai.
“Sekali lagi, harapan kami adalah ada di bapak ibu semuanya. Karena kami sudah belasan kali berkirim surat kepada BUMN, sekalipun belum pernah kami diterima oleh Menteri BUMN,” sebut Bambang.
(ily/rrd)
-
Anggota DPR Desak Polisi Tangkap Pelaku Pemukulan Wartawan Tribun Ternate – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, mendesak Kepolisian Daerah Maluku Utara untuk segera menangkap pelaku pemukulan terhadap wartawan Tribun Ternate, M. Julfikram Suhadi.
Soedeson menegaskan, kebebasan pers harus dijaga, dan segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis tidak dapat ditoleransi.
Dia meminta aparat penegak hukum untuk segera menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Saya mendesak Kapolda Maluku Utara untuk mengusut tuntas kasus ini. Kerja-kerja jurnalistik tidak boleh dihalangi, apalagi dipukuli,” kata Soedeson saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (24/2/2025).
Soedeson juga menekankan bahwa keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugasnya merupakan tanggung jawab negara.
“Siapa pun orangnya, kita minta untuk ditangani, ditangkap, dan diproses secara hukum,” tegasnya.
Soedeson mengingatkan pentingnya peran pers dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
Dia menilai kebebasan pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang harus dijaga oleh semua pihak.
“Apalagi pers memiliki peranan penting dalam memberikan informasi ke masyarakat. Jangan sampai ada kekerasan terhadap mereka yang bekerja untuk kepentingan publik,” ucapnya.
Pemukulan terhadap M. Julfikram Suhadi terjadi pada Senin (24/2/2025) sekitar pukul 15.00 WIT, saat dia tengah meliput aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap” yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Maluku Utara (AMMU).
Dalam keterangannya, Julfikram mengaku tengah mengambil gambar aksi ketika situasi mulai memanas antara massa dan aparat keamanan.
“Saya sedang mengambil gambar saat massa aksi mulai chaos. Saat massa dan aparat saling dorong, tiba-tiba tangan saya dipukul,” ucapnya.
Saat itu, dia sempat memberitahu bahwa dirinya adalah wartawan dan telah mengenakan kartu identitas pers. Namun, dirinya tetap dipukul hingga ditendang di bagian rusuk dan wajah di tengah kerumunan petugas keamanan.
“Dalam kerumunan itu ada polisi dan Satpol PP,” ungkapnya.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5142145/original/067613900_1740402601-039c9de9-45b1-4638-9c50-2d8f2c3bc9fe.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "DPR Ingatkan Pentingnya PIP untuk Pendidikan, Minta Dimanfaatkan Lebih Baik – Page 3")
DPR Ingatkan Pentingnya PIP untuk Pendidikan, Minta Dimanfaatkan Lebih Baik – Page 3
Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menekankan agar setiap anak di Indonesia bisa mengenyam pendidikan tanpa harus terkendala ekonomi.
Karena itu, dia berharap Program Indonesia Pintar (PIP) yang banyak membantu meringankan anak-anak kurang mampu selalu bisa diprioritaskan dalam penganggaran.
“Kita selalu berharap agar setiap anak bisa bersekolah dengan baik, tapi tidak semua kondisi ekonomi keluarga di negeri ini cukup untuk biaya pendidikan. Jangan hambat pendidikan anak bangsa karena mahalnya biaya sekolah. Dan Alhamdulillah, program PIP merupakan salah satu solusi yang baik bagi peserta didik yang keluarganya kurang mampu,” kata Nilam dalam keterangannya, Senin (24/2/2025).
Politikus NasDem ini berharap agar efisiensi anggaran hanya difokuskan pada program-program yang tidak diprioritaskan.
Sementara program semacam PIP untuk sektor pendidikan harus tetap mendapatkan porsi sesuai rencana anggaran.
Bahkan, ia berharap anggaran untuk PIP bisa ditingkatkan, mengingat masih banyaknya peserta didik kurang mampu di daerah yang belum terdaftar.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkomitmen menjaga kualitas pendidikan nasional dengan mengutamakan program-program prioritas pendidikan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Penyediaan bantuan sosial melalui Program Indonesia pintar (PIP) untuk jenjang SD/SMP/SMA/SMK dan penyediaan berbagai tunjangan guru non-ASN baik untuk guru negeri dan swasta tetap dipenuhi dalam anggaran Kemendikdasmen Tahun Anggaran (TA) 2025.
Gaji dan tunjangan untuk pegawai Kemendikdasmen juga dipastikan disediakan secara penuh. Begitu pun dengan kegiatan pendidikan profesi guru (PPG) akan tetap dilaksanakan sesuai rencana pada tahun anggaran 2025.Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu`ti dalam laman Kemendikdasmen.
-
Remaja Bernegara NasDem berikan pendidikan politik secara utuh
Jakarta (ANTARA) – Program Remaja Bernegara (RBN) yang diluncurkan Partai NasDem pada Sabtu (15/2) dinilai memberikan pendidikan berpolitik secara utuh terhadap para remaja.
“Pendidikan politik untuk anak usia 13-19 tahun ini memang sudah selayaknya dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta Tanah Air dan memberikan pemahaman tentang politik secara utuh,” kata wartawan senior Teuku Taufiqulhadi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Dalam program Remaja Bernegara, lanjut dia, para peserta diposisikan seolah-olah menjadi anggota parlemen. Di antara mereka juga bertindak sebagai kepala daerah dan tokoh masyarakat.
“Mereka melakukan simulasi rapat parlemen. Seperti rapat dengar pendapat (RDP) yang dihadiri kepala daerah dan masyarakat yang melapor dan berkeluh-kesah. Kemudian dilanjutkan dengan simulasi rapat pleno parlemen,” ujarnya.
Sehingga, kata dia, para peserta menjadi mengerti tentang sebuah isu di masyarakat dan bagaimana kemudian menjadi kebijakan.
“Memahami bagaimana kebijakan itu akhirnya diketok sangatlah penting. Sebab, para remaja akan menyadari bahwa semua isu secara nasional bisa sampai meja para pengambil kebijakan akan terealisasi manakala orang-orang yang mereka percayakan mampu bekerja dengan baik, baik itu anggota DPR maupun kepala daerah,” kata mantan Ketua DPP Partai NasDem itu.
Hal itulah yang menjadi pendidikan politik yang sangat penting. Praktik sederhana tetapi membuat mereka menyadari bagaimana sebuah kebijakan diambil.
“Jadi, praktek simulasi parlemen seperti ini belum pernah dilakukan partai lain. Partai NasDem telah bertanggung jawab terhadap pendidikan politik anak muda. Inilah yang sangat membanggakan menurut saya,” kata Taufiqulhadi.
Partai NasDem terus menggembleng generasi muda tentang pendidikan politik melalui Program Remaja Bernegara (BRN) sesi kedua yang dilaksanakan di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (22/2).
“Untuk sesi kedua ini diikuti peserta berusia 13-15 tahun, sedangkan sesi sebelumnya untuk 16-19 tahun. Kami melakukan pembagian ini secara bergantian,” kata Ketua Bidang Pemilih Pemula dan Milenial DPP Partai NasDem sekaligus Ketua Panitia Lathifa Al Anshori dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (23/2).
Program yang dimulai sejak 15 Februari 2025 dan berakhir pada 22 April 2025 itu dibagi menjadi dua kategori usia, yaitu 13-15 tahun dan 16-19 tahun, sehingga diharapkan materi dapat lebih mudah diserap oleh masing-masing kelompok usia.
Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025 -
Anggota DPR: Vokalis perempuan Sukatani harus didukung terus berkarya
Sebagai mitra kerja Kementerian Komunikasi dan Digital saya juga mendorong kebijakan yang melindungi ruang ekspresi masyarakat tanpa melanggar norma hukum yang berlaku
Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengatakan bahwa vokalis perempuan dari grup band duo Sukatani, Novi Citra Indriyati, harus mendapatkan dukungan untuk terus berkarya.
Sebagai seorang perempuan yang mengabdikan diri dalam dunia pendidikan dan seni, menurut dia, Novi berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Seluruh pihak perlu memastikan bahwa perempuan yang aktif di ruang publik tidak merasa takut dalam berkarya.
“Saya menyampaikan keprihatinan atas kabar yang beredar mengenai saudari Novi Citra Indriyati, seorang guru honorer sekaligus vokalis band Sukatani, yang mengalami konsekuensi serius setelah menyampaikan kritik sosial melalui musik,” kata Amelia di Jakarta, Senin.
Sebagai Anggota Komisi I DPR RI yang memiliki lingkup tugas dalam urusan kebebasan berekspresi dan ruang digital, dia menegaskan bahwa hak untuk berpendapat telah dijamin dalam Pasal 28E Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya.
Selain itu, dia menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan hak setiap individu untuk menyampaikan pendapat tanpa tekanan atau ancaman.
Saat ini, dia pun sedang memastikan bahwa kebebasan berekspresi tetap menjadi prinsip utama dalam revisi UU Penyiaran yang sedang dibahas oleh Komisi I DPR RI. Pasalnya, regulasi yang justru membatasi kritik sosial dan kreativitas anak bangsa, baik di media konvensional maupun ruang digital harus dicegah.
“Sebagai mitra kerja Kementerian Komunikasi dan Digital saya juga mendorong kebijakan yang melindungi ruang ekspresi masyarakat tanpa melanggar norma hukum yang berlaku,” ujar dia.
Di samping itu, dia pun mengingatkan bahwa musik bukan sekadar hiburan, tetapi juga bentuk komunikasi sosial yang telah lama menjadi bagian dari demokrasi kita. Maka tidak boleh ada tekanan terhadap seniman yang menyuarakan realitas sosial melalui karya mereka.
“Saya berharap semua pihak dapat mengedepankan dialog yang sehat, saling memahami, dan mencari solusi terbaik agar tidak ada ruang bagi pembungkaman kreativitas,” imbuhnya.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025 -
Peluncuran Danantara, Strategi Prabowo Bangun Sektor Industri Strategis – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani dan meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).
Prabowo menyebut peluncuran Danantara menandai langkah strategis pemerintah dalam mengelola investasi nasional untuk pertumbuhan investasi yang berkelanjutan.
Prabowo mengatakan dalam 100 hari pertama pemerintahannya, negara dapat mengamankan 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 300 triliun ke Danantara untuk puluhan proyek strategis nasional.
“Dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran, kini dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi dan hilirisasi,” ujar Prabowo dalam pidatonya, Senin.
Presiden Prabowo mengklaim proyek-proyek tersebut akan berdampak tinggi dan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk negara.
Seperti menciptakan lapangan kerja yang bermutu serta kemakmuran berjangka panjang bagi masyarakat.
“Kami tidak mau lagi menjual sumber alam dengan murah, kami tidak mau jadi sumber raw material bagi bangsa lain,” katanya.
Diketahui, Prabowo telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia.
Selain itu, Prabowo meneken UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyebut BPI Danantara merupakan strategi Presiden Prabowo Subianto untuk mengonsolidasikan kekayaan dan aset negara untuk membangun sektor industri strategis.
“Danantara nanti akan membiayai sendiri bidang industri strategis, antara lain untuk hilirisasi nikel, kobalt, untuk mengembangkan kecerdasan buatan, untuk pembuatan kilang-kilang minyak dan industri pendukungnya, yang akan menopang bangsa Indonesia melompat sebagai negara maju dengan pertumbuhan ekonomi 8 persen,” kata Hasan Nasbi, Senin.
Hasan optimistis Danantara dapat menjadi jalan keluar atas paradoks yang dialami negara- negara berkembang dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, memberikan apresiasi terhadap peluncuran BPI Danantara.
Cucun berharap Danantara, yang kini menjadi sovereign wealth fund Indonesia, dapat membantu menggerakkan perekonomian negara.
“Kita patut mengapresiasi pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara.”
“Peresmian Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi momen penting untuk mengangkat ekonomi Indonesia di kancah internasional,” ujar Cucun Ahmad Syamsurijal, dikutip dari laman DPR.
Cucun juga optimistis, Danantara dapat membuat multiplier effect yang besar dalam perekonomian Indonesia dan menggerakkan ekonomi lokal.
Menurutnya, Danantara bertujuan untuk menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi strategis di sektor prioritas yang mendorong daya saing global.
“Sehingga Danantara dapat membawa dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi negara. Karena saat perekonomian kita maju, pastinya kesejahteraan rakyat juga akan meningkat. Itu harapan kita bersama,” tambah Politisi Fraksi PKB ini.
(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Willy Widianto)
-
Sikapi Fenomena Kabur Aja Dulu sebagai Otokritik untuk Kebijakan yang Lebih Baik di Masa Depan
Jakarta: Fenomena Kabur Aja Dulu mesti diterima sebagai otokritik bagi kita untuk mendasari perbaikan sejumlah kebijakan dalam proses pembangunan nasional.
“Berbagai sudut pandang masyarakat terkait fenomena Kabur Aja Dulu harus disikapi dengan langkah-langkah positif demi mewujudkan kebijakan yang lebih baik,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Fenomena “Kabur Aja Dulu” dan Realitas Generasi Muda Indonesia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (19/2).
Diskusi yang dimoderatori Nur Amalia (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Yudha Nugraha (Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia-Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri), Dr. Andriyanto, SH., M.Kes (Ketua Peminatan Pemberdayaan Perempuan Prodi S2 PSDM Sekolah Pascasarjana Univeritas Airlangga), Hesti Aryani (Business Development Manager JANZZ Technology), Ismail Fahmi (Pendiri Drone Emprit), dan Lathifa Marina Al Anshori (Ketua Bidang Pemilih Muda dan Milenial DPP Partai NasDem), sebagai narasumber.Menurut Lestari, fenomena tersebut unik. Karena, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, fenomena Kabur Aja Dulu bisa dilihat secara sosial atau merupakan wake up call bagi pemangku kepentingan bagaimana generasi muda menyikapi tatanan bernegara yang ada.
Atau, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, fenomena Kabur Aja Dulu bisa didorong oleh sulitnya masyarakat mengakses lapangan pekerjan karena landscape pekerjaan yang sudah berubah.
Meski belum ada data konkret terkait penyebab peningkatan migrasi ke luar negeri, jelas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, kewaspadaan perlu dikedepankan dalam menyikapi dampak tagar Kabur Aja Dulu.
Rerie menegaskan, di tengah merebaknya tagar Kabur Aja Dulu saat ini dirinya masih percaya generasi muda Indonesia mampu menjadi garda terdepan untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur di masa depan.
Direktur PWNI-BHI Kementerian Luar Negeri, Yudha Nugraha mengungkapkan fenomena Kabur Aja Dulu disikapi pihaknya secara profesional.
Sejatinya, menurut Yudha, angka migrasi di dunia selalu meningkat dari rentang waktu dari 1970 (84 juta orang) hingga 2020 (280 juta).
Jadi, Yudha berpendapat, kondisi migrasi yang terjadi saat ini merupakan fenomena global. Tinggal, tambah dia, bagaimana kita mengelola migrasi tersebut dengan baik.
Menurut Yudha, merupakan tanggung jawab negara bila ada warganya ingin bermigrasi ke luar negeri.
Dia juga mengingatkan, tagar Kabur Aja Dulu berpotensi dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menawarkan migrasi secara ilegal ke luar negeri.
Baca juga: Dibalik Tagar #KaburAjaDulu, Ini Alasan Masyarakat Ramai Ingin Pindah ke Luar Negeri
Ketua Peminatan Pemberdayaan Perempuan Prodi S2 PSDM Sekolah Pascasarjana Univeritas Airlangga, Andriyanto berpendapat, dalam Asta Cita yang dicanangkan pemerintah sejatinya juga bertekad untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Diakui Andriyanto, pertumbuhan komposisi usia kerja (15-64 tahun) penduduk Indonesia dari tahun 1970-2020 terus meningkat yaitu dari 53,39% pada 1970 menjadi 70,72% pada 2020.
“Melihat tren itu fenomena Kabur Aja Dulu saat ini adalah sebuah keniscayaan. Jadi bukan semata kabur, tetapi lebih pada mencari kehidupan yang lebih baik,” ujar Andriyanto.
Namun, tegas dia, fenomena Kabur Aja Dulu tidak bisa diabaikan begitu saja. Bila diabaikan, ujar Andriyanto, bisa muncul fenomena lainnya seperti ‘brain drain’ di mana kelompok profesional memilih menetap di luar negeri dan berpotensi pindah kewarganegaraan.
Kondisi itu, tambah dia, berpotensi menghambat pembangunan karena SDM berkualitas bermigrasi ke luar negeri.
Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi mengaku dirinya pernah menjalani fenomena Kabur Aja Dulu karena setelah lulus Ph.D belum mendapat pekerjaan.
(“Berbagai sudut pandang masyarakat terkait fenomena Kabur Aja Dulu harus disikapi dengan langkah-langkah positif demi mewujudkan kebijakan yang lebih baik,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (19/2). Foto: Dok. Forum Diskusi Denpasar 12)
Ismail mengaku tidak merasa ‘feel at home’ ketika itu sehingga akhirnya kembali ke Tanah Air. Alasan Ismail ketika harus ke luar negeri bukan semata-mata kabur, tetapi mencari pengalaman.
Menurut Ismail, fenomena Kabur Aja Dulu sejatinya sudah terjadi sejak 2023 dengan meningkatnya jumlah akun sosial media dengan konten berbagai informasi tentang peluang dan tips bekerja ke luar negeri.
Business Development Manager JANZZ Technology, Hesti Aryani berpendapat, migrasi itu berpotensi menjadi penggerak utama pembangunan suatu negara.
Jadi, jelas Hesti, fenomena Kabur Aja Dulu jangan dimaknai sebagai orang yang kabur dari negara, tetapi lebih kepada benefit jangka panjang yang bisa dihasilkan dari luar negeri.
Apalagi, tambah dia, selalu ingin membahagiakan keluarga merupakan salah satu budaya bangsa Indonesia.
Ketua Bidang Pemilih Muda dan Milenial DPP Partai NasDem, Lathifa Marina Al Anshori berpendapat berbagai alasan melatarbelakangi munculnya tagar Kabur Aja Dulu.
Menurut Lathifa alasan itu antara lain kesempatan kerja yang kurang di dalam negeri dipicu sejumlah perusahaan yang gulung tikar, biaya hidup naik, dan sejumlah alasan lainnya.
Lathifa mengajak agar semua pihak melihat fenomena Kabur Aja Dulu secara positif dengan berharap mereka yang ke luar negeri dapat kembali ke Tanah Air dengan hal-hal yang positif bagi Indonesia.
Wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat apa pun faktor pendorong Kabur Aja Dulu adalah baik.
Bagi orang muda, tegas Saur, semakin ‘terbang jauh’ semakin bagus. Dari sisi makna kata ‘kabur’ itu tidak berarti minggat dan kata ‘aja dulu’ itu mengandung makna sementara.
Jadi, ujar dia, Kabur Aja Dulu hanya sementara perginya untuk kembali ke tanah air kemudian.
“Setelah makan asam garam di luar negeri, kembali ke tanah air dengan bekal ilmu dan pengalaman yang lebih baik,” ujar Saur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(TIN)
-
Andre Rosiade Optimistis Danantara Pintu Gerbang Indonesia ke Negara Industri
Bisnis.com, JAKARTA – Gerak Cepat (Gercep) optimistis peluncuran Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi pintu gerbang Indonesia untuk menuju negara Industri.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan bahwa peluncuran badan Super Holding BUMN ini merupakan lompatan ekonomi nasional yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
“Yang dilantik itu adalah top profesional semua, Dewan Pengawas (Dewas), Ketua Pak Erick Thohir, Pak Muliaman dan Ibu Sri Mulyani jadi anggota Dewas BP Danantara,”katanya lewat rilisnya, Senin (24/2/2025)
Di sisi lain, Andre meyakini bahwa komposisi saham yang matang dari Danantara memberikan statement positif bagi pemerintah terhadap masyarakat nantinya.
Mengingat, kata Andrem Danantara memiliki komposisi saham 1% Saham Seri A dipegang Kementrian BUMN lalu 99% Saham Seri B dipegang Danantara.
“Danantara menjadi pintu gerbang Indonesia segera Menjadi Negara Industri Negara akan Investasi besar-besaran di Mega Proyek Hilirisasi dalam Asta Cita Prabowo. Dengan begitu jaminan membuka Jutaaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi 8% menjadi mungkin,” tandas Andre Rosiade