Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Hasto Kristiyanto Dicecar KPK 52 Pertanyaan Terkait Kasus Suap PAW DPR

    Hasto Kristiyanto Dicecar KPK 52 Pertanyaan Terkait Kasus Suap PAW DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto telah menyelesaikan pemeriksaan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (26/2/2025). Ia diperiksa terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 serta dugaan perintangan penyidikan.

    Hasto menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, selama kurang lebih 1,5 jam, dari pukul 12.43 WIB hingga 15.30 WIB. Seusai diperiksa, ia mengungkapkan penyidik mengajukan 52 pertanyaan terkait kasus tersebut.

    “Hari ini, saya diminta keterangan sebagai saksi terhadap saudara Donny Tri Istiqomah. Ada sekitar 52 pertanyaan,” ujar Hasto Kristiyanto kepada awak media.

    Donny Tri Istiqomah, yang dikenal sebagai orang kepercayaan Hasto Kristiyanto, juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. KPK menuduh suap diberikan kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022, yakni Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio, guna memuluskan langkah Harun Masiku menjadi anggota DPR 2019-2024.

    Selain kasus suap, Hasto juga diduga melakukan perintangan penyidikan dalam perkara yang menjerat Harun Masiku.

    Saat ini, Hasto Kristiyanto telah ditahan oleh KPK selama 20 hari ke depan, terhitung dari 20 Februari 2025 hingga 11 Maret 2025 di Rutan Kelas I Jakarta Timur. Penahanannya dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan penyidikan.

    Meski demikian, Hasto Kristiyanto menegaskan akan tetap menghormati proses hukum dan bersikap kooperatif terhadap penyelidikan KPK. “Sebagai warga negara yang taat hukum, saya mengikuti semua proses ini dengan baik dan penuh kedisiplinan,” ujarnya.

  • Pakar beri masukan agar Indonesia terapkan sistem pemilu campuran

    Pakar beri masukan agar Indonesia terapkan sistem pemilu campuran

    Jakarta (ANTARA) – Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia Titi Anggraini memberikan masukan agar penyelenggaraan pemilihan umum di tanah air menganut sistem pemilu campuran (mixed system).

    “Sistem pemilu yang bisa jadi opsi adalah sejatinya sistem pemilu campuran supaya kita tidak lagi berdebat soal proporsional terbuka (atau) proporsional tertutup, padahal variasi sistem pemilu dunia itu ada 400 lebih,” kata Titi.

    Hal itu disampaikan Titi saat rapat dengar pendapat umum Komisi II DPR RI bersama sejumlah pakar dengan agenda mendengarkan masukan terkait evaluasi Pilkada Serentak 2024 hingga penataan sistem pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan sistem pemilu campuran memberikan porsi pada kedaulatan rakyat untuk memilih langsung calonnya, sekaligus menjaga peran partai politik sebagai peserta pemilu untuk mempromosikan kader-kadernya.

    Sistem pemilu campuran mengombinasikan antara sistem distrik berwakil tunggal (first past the post/FPTP) atau “satu daerah pemilihan (dapil), satu calon legislatif (caleg)” dengan sistem proporsional daftar tertutup (closed-list proportional representation/CLPR).

    “Bagi masyarakat mereka bisa memilih langsung calegnya lewat sistem pemilu yang berwakil tunggal (first past the post) atau mayoritarian, tetapi juga partai bisa menempatkan kader-kadernya melalui sistem proporsional tertutup untuk mempromosikan kader struktural dan elite yang memang berkontribusi untuk penguatan partai,” tuturnya.

    Dia mengatakan bahwa sistem pemilu campuran dianut sejumlah negara yang memiliki indeks demokrasi sangat baik, seperti Jerman, Korea Selatan, dan Jepang.

    “Termasuk negara tetangga kita Thailand pun menerapkan sistem pemilu campuran,” ucapnya.

    Selain agar diterapkannya sistem pemilu campuran, Titi lantas menyampaikan sejumlah masukan lainnya guna perbaikan sistem pemilu di tanah air ke depannya, di antaranya pengaturan pilkada dan pemilu terkodifikasi dalam satu naskah undang-undang guna menjamin koherensi, konsistensi, dan sinkronisasi.

    “Yang materi muatannya mengatur pemilu legislatif, pemilu presiden, pilkada, dan penyelenggara pemilu dalam satu naskah undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum,” ujarnya.

    Titi juga memberikan masukan agar pemerintah membuat dua tipe keserentakan pemilu, yakni pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal.

    Dia menilai dengan membuat dua tipe keserentakan pemilu maka dapat mengurai beban dari penyelenggara pemilu, membuat fokus kontestan, serta konsentrasi pemilih menjadi lebih terfokus.

    “Pemilu serentak nasional memilih DPR, DPD, dan presiden, dan ini diusulkan dimulai pada 2029. Lalu, kemudian pemilu serentak lokal untuk memilih DPR, DPD, dan kepala daerah secara bersamaan dimulai pada 2031. Baru kemudian pada 2032, serentak seleksi penyelenggara pemilu dilakukan,” katanya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Video: Tantangan Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Efisiensi Anggaran

    Video: Tantangan Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Efisiensi Anggaran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Media ekonomi terintegrasi CNBC Indonesia menggelar CNBC IndonesiaEconomic Outlook 2025 dengan tema “Riding the Wave of 8% Economic Expansion” yang akan mengupas tuntas prospek, tantangan hingga strategi implementasi kebijakan ekonomi makro yang mendorong ekonomi menuju target pertumbuhan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebesar 8%.

    Raden Pardede dalam CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 menuturkan terkait efisiensi anggaran adalah hal yang baik asalkan alokasinya dilakukan dengan baik ke tempat produktif dengan timing tepat.

    Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan pemerintah memberlakukan efisiensi hanya untuk belanja barang dan jasa serta modal. Wihadi juga menuturkan masyarakat tidak perlu khawatir terkait adanya efisiensi karena postur anggaran masih tetap. Dengan adanya efisiensi anggaran, pertumbuhan ekonominya akan lebih terasa dibanding dengan anggaran lama.

    Selengkapnya saksikan dialog Safrina Nasution bersama Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto dan Ekonom Senior Raden Pardede dalam Program CNBC Indonesa Economic Outlook 2025, Kamis (26/02/2025).

  • Kasus Pertamax Dioplos Pertalite, Prabowo: Kami Akan Bersihkan!

    Kasus Pertamax Dioplos Pertalite, Prabowo: Kami Akan Bersihkan!

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menanggapi kasus dugaan korupsi BBM, khususnya terkait pencampuran Pertamax dengan Pertalite. Ia menegaskan pemerintah sedang menangani masalah ini dengan serius.

    “Lagi diurus itu semua. Oke, kami akan bersihkan, kami akan tegakkan,” ujar Prabowo kepada wartawan seusai meresmikan layanan Bank Emas di The Gade Tower, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2025).

    Meski tidak merinci langkah konkret yang akan diambil pemerintah, Prabowo menegaskan komitmennya untuk melindungi kepentingan rakyat. “Kami akan membela kepentingan rakyat,” tegasnya.

    Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap modus operandi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023. Kasus Pertamax dioplos diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp 193,7 triliun.

    Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar mengungkapkan pihaknya telah menetapkan tujuh tersangka, yaitu Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga berinisial RS, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional SDS, PT Pertamina International Shipping YF, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional AP, Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa MKAN, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa & Komisaris PT Jenggala Maritim DW, Komisaris PT Jenggala Maritim & Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak GRJ.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra membantah pihaknya melakukan praktik oplos atau upgrade blending (pencampuran) Pertalite (RON 90) dengan Pertamax (RON 92) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Dia memastikan produk yang diterima dan dijual di SPBU telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

    “Baik yang dari luar negeri maupun dari dalam negeri itu kami sudah menerima RON 92. Yang membedakan adalah meskipun sudah berada di RON 90 dan 92 itu sifatnya masih base fuel artinya belum ada adiktif yang kita terima di Pertamina Patra Niaga ya,” ujar Ega menjawab pertanyaan anggota Komisi XII DPR dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Kasus Pertamax dioplos Pertalite menjadi sorotan publik karena dampaknya yang besar terhadap perekonomian nasional dan kepercayaan masyarakat terhadap industri energi di Indonesia.

  • ESDM Respons soal Perizinan Jadi Biang Kerok BBM SPBU Swasta Kosong

    ESDM Respons soal Perizinan Jadi Biang Kerok BBM SPBU Swasta Kosong

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menanggapi terkait kelangkaan stok bahan bakar minyak (BBM) disebabkan karena perizinan impor yang dinilai lambat diterbitkan. Kelangkaan stok BBM itu terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta, seperti Shell Indonesia dan BP AKR.

    Plh Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Tri Winarno membantah bahwa rekomendasi atas persetujuan impor (PI) dari ESDM lama. Sebab, izin impor produk BBM untuk bulan April saja telah terbit sekarang.

    “Kalau saya melihatnya, enggak. Karena untuk bulan April saja izinnya udah keluar sekarang. Untuk yang 3 bulan ke depan, berarti April, Mei, Juni, udah kita kasih,” kata Tri saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).

    Tri mendorong kepada SPBU Swasta agar persiapan untuk kebutuhan impor produk BBM, seperti logistik sudah disiapkan terlebih dahulu. Alhasil, saat izin impor keluar, proses distribusi produk BBM dapat berjalan dengan lancar.

    “Kalau pada saat rekomendasi keluar baru pesan ini, pesan itu, nah itu akan lama memang. Kayak Pertamina itulah, model Pertamina itu. Bisa cepet. Kan sebelum rekomendasi keluar, dia sudah pesan ini, pesan kapal, pesan ini. Jadi pada saat rekomendasi ini, sudah langsung running,” jelas Tri.

    Sebelumnya, Shell Indonesia menyatakan izin impor menjadi salah satu persoalan hingga akhirnya terjadi kelangkaan BBM. Presiden Direktur dan Country Chair Shell Indonesia Ingrid Siburian mengatakan telah menyampaikan permohonan neraca komoditas 2025 pada September 2024.
    Neraca komoditas itu sebagai dasar mendapatkan persetujuan impor (PI). Namun, Shell baru mendapatkan izin impor atau PI pada 23 Januari 2025. Pada saat itu kondisi pasokan BBM Shell hampir kosong yakni hanya 25%.

    “Neraca komoditas kami dapatkan 20 Januari 2025 dan persetujuan impor kami dapat 23 Januari. Tetapi ketika mendapatkan neraca komoditas, di SPBU sudah mengalami stock out 25% untuk beberapa varian. Kami berusaha memitigasi dengan cara membagi stok, agar di setiap daerah tetap ada, jangan sampai stock out,” terangnya, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (26/2/2025).

    Sementara itu, President Director PT Aneka Petroindo Raya Vanda Laura mengakui pada awal tahun ini pihaknya sempat mengalami kelangkaan stok BBM BP di sejumlah SPBU yang dikelola perusahaan. Terutama untuk stok produk BBM BP 92 dan BP Ultimate (RON 95).

    “Pada bulan Januari dan Februari jaringan SPBU kami beroperasi secara normal. Namun ada beberapa jaringan SPBU kami yang tidak dapat melayani BBM secara lengkap karena keterbatasan stok,” kata Vanda dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (26/2/2025).

    “Memang pada saat itu terjadi kendala stok tetapi sampai saat ini kondisi sudah kembali normal. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini memang di antaranya adalah proses pengadaan itu butuh waktu,” terangnya lagi.

    (rrd/rir)

  • Produk BBM Ternyata Ada Tambahan Bahan Aditif, Ini Tujuannya

    Produk BBM Ternyata Ada Tambahan Bahan Aditif, Ini Tujuannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina Patra Niaga mengakui bahwa dalam proses produksi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax RON 92, terdapat penambahan zat aditif dan pewarna melalui proses injeksi blending.

    Pelaksana Tugas Harian (PTH) Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra menegaskan meski terdapat penambahan zat aditif, hal ini tidak akan berdampak pada perubahan angka oktan (RON).

    Hanya saja, penambahan aditif sendiri bertujuan untuk meningkatkan value serta performa produk dari BBM jenis Pertamax yang dijual perusahaan.

    “Penambahan aditif itu juga merupakan benefit tambahan yang kita berikan kepada masyarakat. Hal ini tentunya menjadi bagian dari strategi pemasaran sebetulnya,” kata dia di Gedung DPR, Rabu (26/2/2025).

    Menurut dia penambahan aditif untuk Pertamax dilakukan untuk mencegah terjadinya korosi dan karat. Dengan begitu, mesin kendaraan menjadi lebih bersih.

    “Untuk detergensi agar mesin menjadi lebih bersih dan juga untuk performansi akselerasi sehingga kepada konsumen diharapkan juga merasa lebih ringan dalam berkendara,” kata dia.

    Oleh sebab itu, ia pun membantah apabila produk BBM jenis Pertamax disebut-sebut sebagai produk oplosan. Apalagi, di Terminal bahan bakar minyak (TBBM) dan storage BBM milik perusahaan tidak memiliki fasilitas blending.

    “Yang ada adalah fasilitas penambahan aditif dan pewarna (injeksi blending). Nah ini menjadi salah satu hal yang ingin kami konfirmasi,” katanya.

    (pgr/pgr)

  • Ini Penjelasan Komisi IV DPRD Bandung Barat Soal Kosongnya Sekretariat saat Buruh Demo

    Ini Penjelasan Komisi IV DPRD Bandung Barat Soal Kosongnya Sekretariat saat Buruh Demo

    JABAR EKSPRES – Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) angkat suara terkait gedung wakil rakyat kosong saat enam serikat pekerja menggelar aksi demo di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KBB.

    Sebelumnya diberitakan, ratusan buruh yang tergabung dalam enam serikat pekerja menggelar aksi di Gedung DPRD Bandung Barat, pada Selasa, 25 Februari 2025.

    Sedikitnya terdapat lima tuntutan yang disampaikan ke para wakil rakyat Kabupaten Bandung Barat ini. Akan tetapi kalangan buruh dibuat kecewa oleh anggota DPRD KBB.

    Sebab, bukannya menerima aspirasi buruh dari enam serikat pekerja, semua Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat diduga malah ikut dalam kunjungan kerja ke luar daerah yakni DKI Jakarta dan Subang.

    “Betul kemarin enggak lagi di kantor, kami kunjungan kerja bukan main-main. Kami sedang memperjuangkan nasib guru honorer, salah satunya dengan membandingkan kebijakan di daerah lain,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat, Nur Djulaeha, Rabu (26/2/2025).

    BACA JUGA: Jalan Penghubung Antar Kecamatan di Bandung Barat Tertimbun Longsor, Akses Terputus

    Ia menekankan bahwa agenda kunjungan kerja DPRD Kabupaten Bandung Barat tersebut memiliki tujuan penting. Karena itu, dirinya meminta serikat pekerja untuk tetap sabar.

    “Sekarang fokusnya di Jakarta untuk menindaklanjuti semua aspirasi masyarakat,” katanya.

    Nur menjelaskan bahwa dalam kunker ini, DPRD KBB melakukan pertemuan dengan badan legislasi dan beberapa instansi terkait, termasuk Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi 8 DPR RI, untuk membahas kesejahteraan guru madrasah serta kebijakan pendidikan lainnya.

    “Kita sudah ke Kemenag dan DPR RI. Banyak yang harus kami perjuangkan, ” ucapnya.

    Disinggung adanya aksi demo buruh di Gedung DPRD KBB, Nur memastikan bahwa pihaknya, khususnya Komisi IV, sudah menginformasikan kepada para buruh bahwa pekan ini seluruh anggota DPRD belum bisa menerima mereka.

    BACA JUGA: Ratusan Buruh Bandung Barat Kecewa, Rakyatnya Aksi, Wakil Rakyatnya Malah Kunker!

    “Aksi demo itu harus diterima oleh komisi yang bersangkutan, dalam hal ini saya dan anggota Komisi 4 lainnya. Tapi memang semua komisi sedang berada di Jakarta,” jelasnya.

  • Hasto Ceritakan Pengalaman Sepekan Mendekam di Rutan KPK

    Hasto Ceritakan Pengalaman Sepekan Mendekam di Rutan KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menceritakan pengalamannya setelah satu pekan menjadi tahanan KPK.

    Dia mengaku telah diterima baik oleh tahanan lainnya. Bahkan, sejumlah tahanan rasuah itu telah memberikan kopi maupun teh kepadanya.

    “Banyak yang memberikan bantuan ada berupa kopi teh dan kemudian saya juga gelorakan semangat juang tentang satyam eva jayate bahwa kebenaran akan menang,” ujarnya saat akan diperiksa sebagai tahanan di KPK, Rabu (26/2/2025).

    Dia menambahkan dirinya juga kerap berolahraga dengan tahanan lainnya. Kemudian, dia juga menceritakan soal pengamalannya yang membakar semangat para tahanan untuk berolahraga.

    Upaya itu dilakukan Hasto dengan cara meminta tahanan lain untuk menyanyikan lagu wajib nasional saat berolahraga.

    “Kami nyanyikan secara bersama-sama bahkan sekarang setiap pagi kalau mendengarkan lagu Indonesia Raya semua berdiri dengan sikap sempurna untuk mengeluarkan semangat,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Hasto resmi ditahan di Rutan KPK dari cabang Rutan Negara Klas I Jakarta Timur. Penahan itu dilakukan untuk keperluan penyidikan selama 20 hari mulai dari 20 Februari hingga 11 Maret 2025.

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan penahanan itu dilakukan guna kepentingan penyidikan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan PAW DPR RI.

    “Guna Kepentingan Penyidikan, terhadap tersangka HK dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025,” ujar Setyo, Kamis (20/2/2025).

  • Kasus Korupsi Minyak Mentah, Pertamina Bantah Oplos Pertalite ke Pertamax

    Kasus Korupsi Minyak Mentah, Pertamina Bantah Oplos Pertalite ke Pertamax

    Jakarta, Beritasatu.com – Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra membantah pihaknya melakukan praktik oplos atau upgrade blending (pencampuran) Pertalite (RON 90) dengan Pertamax (RON 92) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Dia memastikan produk yang diterima dan dijual di SPBU telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. 

    “Baik yang dari luar negeri maupun dari dalam negeri itu kami sudah menerima RON 92. Yang membedakan adalah meskipun sudah berada di RON 90 dan 92 itu sifatnya masih base fuel artinya belum ada adiktif yang kita terima di Pertamina Patra Niaga ya,” ujar Ega menjawab pertanyaan anggota Komisi XII DPR dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Menurut Ega, Pertamina Patra Niaga mengelola bahan bakar mulai dari terminal hingga ke SPBU. Sementara itu, proses pengangkutan bahan bakar dari kilang ke terminal dilakukan oleh kapal milik Pertamina.

    “Tidak ada proses perubahan RON, tetapi yang ada itu Pertamax kita tambahkan adiktif. Jadi di situ ada proses penambahan adiktif dan proses penambahan warna. Proses inilah yang memberikan keunggulan perbedaan dalam produk,” tandas Ega.

    Ega menegaskan bahwa proses penambahan adiktif ini dikenal sebagai injection blending. Menurut dia, hal tersebut merupakan praktik wajar dalam produksi minyak untuk meningkatkan value dari produk yang dihasilkan.

    “Blending ini adalah proses yang common dalam produksi minyak yang merupakan bahan cair, namanya ini bahan cair. Jadi pasti akan ada proses blending ketika kita menambahkan. Blending ini tujuannya adalah untuk meningkatkan value daripada produk tersebut,” jelas dia terkait kasus korupsi Pertamina.

    Lebih lanjut, Elga mengungkapkan, setiap bahan bakar yang diterima, baik dari dalam maupun luar negeri, selalu melalui pengujian laboratorium sebelum dan sesudah bongkar muat.

    “Setelah kita terima di terminal itu pun di terminal juga melakukan rutin pengujian kualitas produk di tempat-tempat Pertamina itu pun kita terus jaga sampai dengan ke SPBU,” pungkas Elga terkait kasus korupsi Pertamina ini.

  • Komisi X DPR Rapat Perdana dengan Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Digelar Tertutup

    Komisi X DPR Rapat Perdana dengan Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Digelar Tertutup

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi X DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto hari ini, Rabu (26/2/2025) sore.

    Akan tetapi, Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian mengatakan rapat yang bergulir di ruang Komisi X itu dilakukan secara tertutup. Alasannya, supaya suasana di ruang rapat lebih terbuka.

    “Saya kira untuk membuat agar suasananya lebih terbuka, kita sepakati rapat kita pada sore hari ini dilakukan secara tertutup untuk umum gimana ya teman-teman setuju,” ujarnya dalam rapat dan dijawab setuju oleh para peserta rapat.

    Adapun, Politikus Golkar ini berujar pihaknya akan mengoptimalkan waktu rapat sore ini untuk berkenalan dengan Mendiktisaintek baru yakni Brian Yuliarto. Kemudian juga membahas persiapan pelaksanaan program kerja di tahun anggaran 2025 ini.

    “Kita akan optimalkan waktu kita pada sore hari ini untuk berkenalan, baik terkait dengan kepribadian Pak Menteri. Kalau kita ada pada kepo mau nanya silakan, atau sebaliknya Pak Menteri juga jika ingin memahami lebih jauh tentang Komisi X silakan boleh bertanya juga,” ujar Hetifah.

    Tak hanya sebatas perkenalan, Hetifah melanjutkan bahwa pertemuan perdana ini juga dimaksudkan untuk mengetahui visi dari Brian sebagai Mendiktisaintek. 

    “Hadirnya Pak Menteri tentunya memberikan banyak harapan dan tantangan baru yang memang saat ini banyak isu-isu yang berkembang di masyarakat, yang akan menjadi pemantik kita untuk bekerja lebih keras,” pungkasnya.