Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Tak Ada Oplosan Pertamax, hanya Penambahan Warna

    Tak Ada Oplosan Pertamax, hanya Penambahan Warna

    GELORA.CO – PT Pertamina Patra Niaga membantah narasi BBM Pertamax merupakan oplosan dari Pertalite. PTH (Pelaksana Tugas Harian) Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menjamin penjualan Pertamax sudah seusai standar yaitu RON 92.

    “Pertamina Patra Niaga memberikan layanan kepada masyarakat untuk RON 90 dengan merek Pertalite dan RON 92 dengan merek Pertamax itu sudah sesuai spek,” kata Mars Ega saat rapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (26/2).

    Ega menyebut di dalam proses pencampuran di kilang, Pertamina menambahkan zat aditif. Tujuannya untuk menambah value dari performansi bensin, mulai anti-karat, detergensi agar mesin menjadi lebih bersih, dan juga untuk performansi akselerasi. Dengan begitu, konsumen diharapkan juga merasa lebih ringan dalam berkendara.

    Menurutnya, skema ini juga sama dengan badan usaha yang lain. Dengan demikian, Mars Ega menegaskan kabar produk Pertamax merupakan oplosan itu tidak benar. Selama ini, pihaknya tidak melakukan hal tersebut.

    “Di terminal-terminal storage di Pertamina Patra Niaga tidak terdapat fasilitas blending untuk produk gasolin. Yang ada adalah fasilitas penambahan aditif dan pewarna. Nah ini menjadi salah satu hal yang ingin kami konfirmasi,” kata Mars Ega.

    Dalam pelayanan kepada masyarakat Pertamina dan badan perusahaan lain diawasi oleh pemerintah. Baik secara distribusi diawasi oleh BPH Migas, secara kualitas pun juga diawasi. Hal ini dilakukan dengan sampling secara rutin oleh pihak independen.

    “Tidak ada perubahan spek. Jadi kami menjual atau memasarkan produk Pertamax ini sesuai spek Dirjen Migas. Adapun penambahan aditif itu juga merupakan benefit tambahan yang kita berikan kepada masyarakat. Hal ini tentunya menjadi bagian dari strategi pemasaran sebetulnya,” katanya

    Pertamina Patra Niaga mengimbau kepada masyarakat untuk membeli BBM di SPBU karena kualitasnya lebih terjamin. Sedangkan di luar SPBU, kualitasnya tidak dapat dipastikan terjamin.

    “Kalau di SPBU kami jamin khusus BBM Pertamina, kami jamin kualitasnya,” ujar Mars Ega.

    Meski demikian, Mars Ega mengakui bahwa adanya penurunan penjualan produk Pertamax pada tanggal 25 Februari 2025. Namun penurunan penjualan tersebut hanya berlangsung satu hari.

     “Penurunan itu hanya satu hari, pada 25 Februari. Angkanya kurang lebih 5 persen. Tapi kita melihat rata harianya masih sama,” ungkapnya.

  • Soal Hubungan Megawati dan SBY, Aria Bima: PDIP-Demokrat Selalu Baik

    Soal Hubungan Megawati dan SBY, Aria Bima: PDIP-Demokrat Selalu Baik

    Bisnis.com, JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima menegaskan hubungan antara partai berlambang moncong putih itu dengan Partai Demokrat selalu baik.

    Menilik dari lamanya hubungan kedua partai, Aria berujar bahwa dari Pilkada-Pilkada ataupun kegiatan di DPR, PDIP dan Demokrat selalu saling menghargai.

    “Hubungannya baik dalam pengertian secara fungsional kita banyak kerja sama ya. Dari dulu ya kalau kita lihat dari Pilkada-Pilkada maupun kegiatan di DPR, antara PDI dan Partai Demokrat itu selalu menjaga posisi masing-masing dan tetap saling menghargai,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).

    Akan tetapi, dia enggan menjelaskan bagaimana hubungan antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Ketua MTP, Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Kalau mengenai Ibu [Megawati] dan Pak SBY, saya kira yang tahu Pak SBY dan Ibu sendiri. Tapi PDI dan Demokrat selalu baik-baik saja,” ujar Aria.

    Lebih jauh, Wakil Ketua Komisi II DPR ini mengapresiasi kehadiran Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani di acara penutusan Kongres ke-VI Demokrat.

    “Memang itu undangan kepada PDI Perjuangan untuk menghadiri Kongres Demokrat. Saya mengapresiasi Mbak Puan cukup luwes dalam berkomunikasi dengan lintas partai politik,” pungkasnya.

  • Masyarakat Adat Melayu Mengadu ke DPR RI soal Hotel Purajaya Dirobohkan Paksa – Page 3

    Masyarakat Adat Melayu Mengadu ke DPR RI soal Hotel Purajaya Dirobohkan Paksa – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Masyarakat adat melayu mengadukan kasus dugaan perobohan paksa gedung bersejarah Hotel Purajaya oleh BP Batam ke Komisi III DPR RI. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pun langsung dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

    “Baik dari segala aspek. Bukan hanya hotel, kampung tua pun dirobohkan. Jadi ini memang sudah di mana hal itu bersejarah berdirinya provinsi ini justru di situ,” tutur saudagar rumpun melayu batam yang menjadi tokoh adat, Megat Rury Afriansyah di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Menurutnya, BP Batam mengawal perobohan paksa yang dilakukan saat proses hukum masih berlangsung, yakni tanpa adanya perintah dari pengadilan.

    “Pada tanggal 21 Juni 2023, saya ada di tempat. Jadi saya langsung menghadap di lapangan, Ketua tim gabungan yang membawahi lebih kurang 600 persoalan dari gabungan TNI dan Polri,” jelas dia.

    “Saya sampaikan, yang pertama menghentikan sebelum ada duduk kami pengusaha pendahulu. Kedua, kalau ada sebuah keputusan pengadilan, saya yang bantu merobohkan,” sambungnya.

    Rury mengulas, pihaknya telah meminta BP Batam untuk menjembatani mediasi bersama PT Pasifik Estatindo Perkasa dan meminta untuk menghentikan niat perobohan bangunan bersejarah tersebut.

    “Kenapa saya tidak memakai orang untuk menjaga dan lain sebagainya. Karena tidak mungkin Ketua. Kami sedang proses hukum. Jadi tidak mungkin lagi proses hukum bisa mengeksekusi. Kedua, tidak ada keputusan pengadilan,” ungkapnya.

    “Jadi intinya ini dirobohkan sebelum berakhirnya proses hukum tanpa ada dasarnya perintah pengadilan,” tanya Habiburokhman.

    “Dan sedang proses hukum,” sahut Rury.

     

  • Lahan Adat Diserobot Rezim Jokowi, Warga Melayu Batam Ngadu ke DPR

    Lahan Adat Diserobot Rezim Jokowi, Warga Melayu Batam Ngadu ke DPR

    GELORA.CO -Perwakilan kelompok masyarakat adat melayu Kepulauan Riau mengadu ke Komisi III DPR ihwal penyerobotan lahan seluas 30 hektare yang dilakukan secara sepihak oleh BP Batam, di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Rabu, 26 Februari 2025.

    Pantauan Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL di ruang rapat Komisi III DPR, rapat dengar pendapat umum (RDPU) itu dihadiri oleh Ketua Saudagar Rumpun Melayu Datuk Megat Rury Afriansyah dan perwakilan dari lembaga adat melayu Kepulauan Riau Datuk Wira Maskur Tilawahyu serta sejumlah tokoh adat melayu asal Rempang.

    Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dan dihadiri oleh sejumlah anggota. 

    Datuk Megat Rury Afriansyah menuturkan bahwa pihaknya menuntut keadilan ke Komisi III lantaran sudah jengah  dengan tindakan semena-mena yang dilakukan BP Batam yang telah merobohkan Hotel Purajaya Batam secara sepihak tanpa adanya surat resmi pembongkaran dari pengadilan.

    Hotel Purajaya Batam merupakan hotel pertama yang didirikan di Kota Batam dan memiliki sejarah penting dalam berdirinya Provinsi Kepulauan Riau. 

    Hotel tersebut juga dianggap sebagai simbol warga Melayu, lantaran desainnya yang sangat identik dan melekat pada budaya melayu di Kepulauan Riau.

    “Kami berharap pimpinan Komisi III dapat memberikan sebuah kebijakan akan memanggil eks kepala BP Batam maupun PT PT yang tergabung dalam mafia lahan korporasi dari BP Batam tersebut,” kata Datuk Megat Rury Afriansyah.

    Pihaknya mengadu ke Komisi III lantaran tidak adanya itikad baik dari BP Batam untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan baik, terlebih tidak adanya mediasi antara masyarakat adat melayu setempat dengan pihak pemerintah daerah.

    “Itulah tidak ada. Makanya, kami ke sini. Kalau ada nggak mungkin kami ke sini,” tegasnya.

    Datuk Megat Rury menuturkan warga adat melayu seolah dijadikan sampah oleh BP Batam karena tidak mengindahkan aspirasi mereka yang berjuang melindungi lahan adat sendiri.

    “Jadi kami, di tanah kami sendiri di tanah moyang kami sendiri seperti jadi sampah, jadi penonton. Padahal kami juga ingin berpartisipasi dalam investasi khususnya lokasi kami itu adalah kawasan strategis nasional, sudah dijadikan kawasan strategis nasional oleh Presiden Jokowi, kok tiba-tiba diserobot saja lahan kami,” demikian Datuk Megat Rury Afriyansah. 

  • Diskon Tarif Listrik 50% Berlanjut? Ini Kata ESDM

    Diskon Tarif Listrik 50% Berlanjut? Ini Kata ESDM

    Jakarta –

    Sejak awal 2025, pemerintah telah memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan daya 2.200 Volt Ampere (VA) ke bawah. Program tersebut akan berakhir pada Februari. Lantas apakah kebijakan tersebut diperpanjang?

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan sampai saat ini belum ada pembahasan terkait rencana perpanjangan diskon tarif listrik. Dia menyebut pihaknya perlu membahas dengan PLN lebih lanjut. Meski begitu, dia menegaskan belum ada pembahasan lagi terkait insentif tersebut.

    “Enggak, belum ada. Ini kita lihat nanti dulu lagi dibahas. Kalau untuk itu (diskon tarif) belum ada,” kata Yuliot saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menyampaikan nampaknya insentif tersebut tidak akan diperpanjang. Insentif ini hanya akan berlaku dua bulan, Januari dan Februari 2025.

    “Itu 2 bulan aja, 2 bulan aja, nggak diperpanjang,” tegas Bahlil ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

    Adapun, kebijakan diskon listrik 50% berlaku untuk pelanggan listrik dengan daya 450 sampai dengan 2.200 VA. Diskon 50% akan berlangsung selama dua bulan dari Januari hingga Februari 2025.

    Untuk listrik token atau prabayar, masyarakat akan langsung mendapatkan diskon saat membeli pulsa. Misalnya dari harga Rp 100.000 menjadi Rp 50.000.Sementara itu, untuk yang pascabayar PLN akan secara otomatis menyesuaikan tagihan listriknya untuk bulan Januari dan Februari dengan diskon sebesar 50%.

    (rrd/rrd)

  • Moreno Soeprapto Bicara Kualitas BBM Pertamina

    Moreno Soeprapto Bicara Kualitas BBM Pertamina

    Jakarta –

    Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Gerindra, Moreno Soeprapto meminta penjelasan PT Pertamina Patra Niaga mengenai isu pengoplosan pada bahan bakar minyak (BBM) kualitas RON 90 dan RON 92. Karena berdasarkan pengalamannya sebagai mantan pembalap nasional, kualitas dari BBM Pertamina terus mengalami peningkatan.

    “Pertamina, ini dari dulu saya tahun 94 sudah mulai dengan Pertamina. Saya tahun betul kualitasnya seperti apa mulai olinya sampai dengan BBM-nya, itu terus ada peningkatan. Kenapa saya bilang ada peningkatan? Karena di dunia otomotif itu dipakai pada saat itu 97 aja dipakai. Dan itu dunia internasional mengakui,” kata dia dalam rapat dengan pendapat dengan sejumlah perusahaan minyak dan gas, di Gedung DPR RI, Rabu (26/2/2025).

    Moreno pun meminta penjelasan detail mengenai kasus yang tengah bergulir di Kejaksaan Agung. Terutama terkait pengoplosan yang terjadi pada 2018 sampai 2023.

    Menurutnya, jika dibandingkan dengan BBM lainnya, produk Pertamina lebih unggul. Berdasarkan pengalamannya menggunakan produk BBM lain sering terjadi misfire, atau pembakaran BBM yang tidak sempurna.

    “Saya sampai tahun 2004 itu pernah tidak menggunakan produk Pertamina, mesin dari mobil balap dan mobil biasa terdapat misfire. Berarti terkait pengoplosan ini jangan disebut dilempar ke Pertamina saja. Jadi kita harus tahu supply chain pada saat pendistribusian seperti apa, pencampuran dengan RON seperti apa, apakah dari mulai kilang ataupun impor,”ungkap dia.

    Dia pun meminta Pertamina Patra Niaga yang mendistribusikan BBM untuk berbenah usai kasus yang ada saat ini. Karena kualitas BBM Pertamina telah dikenal sampai di pasar Internasional.

    “Nah ini harus dijaga, tugas bapak ibu semua, selain menjaga itu, harus berbenah. Saya tidak rela, karena saya dibesarkan di dunia otomotif. Saya tahu betul kualitas Pertamina, saya nggak rela jaringan seperti ini yang merusak Pertamina,” pungkasnya.

    (acd/acd)

  • Anggota DPR Tanya soal BBM Oplosan, Ini Jawaban Pertamina cs

    Anggota DPR Tanya soal BBM Oplosan, Ini Jawaban Pertamina cs

    Jakarta –

    Komisi XII DPR menyoroti isu pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) untuk meningkatkan nilai Research Octane Number (RON). Dalam hal ini ada sejumlah anggota Komisi XII yang bertanya apakah pengoplosan BBM ini mungkin untuk dilakukan.

    “Isu yang terkini adalah terkait isu RON oplosan. Maka itu yang ingin kita diskusikan bersama, apakah dimungkinkan? Maka itu kita juga ingin memastikan agar publik tidak galau, ada kepastian, bagaimana skema baik dari swasta atau Pertamina. Kita ingin ada suatu kepastian skema terkait pembuatan RON itu,” kata Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi, dalam rapat dengar pendapat di Kompleks DPR RI, Rabu (26/2/2025).

    “Kami ingin menanyakan bahwa ini banyak ramai-ramai terkait oplosan atau blending atau dan sebagainya, mungkin baik yang punyanya Pertamina Patra Niaga atau yang swasta boleh menjelaskan di sini,” ujar Ratna Juwita Sari, anggota Komisi XII fraksi PKB.

    “Ini kami tujukan kepada semua, bagaimana para badan usaha pemilik SPBU di dalam memastikan dan menjamin bahwa semua jenis BBM yang dijual di SPBU-nya sesuai dengan kualitas yang dijanjikan,” kata anggota Komisi XII fraksi Golkar, Dewi Yustisiana.

    Menjawab pertanyaan ini, Pelaksana Tugas Harian (Pth) Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menjelaskan pasokan produk BBM RON 92 atau Pertamax yang didapat perusahaan sudah memiliki bahan bakar dasar RON 92.

    “Jadi untuk Pertalite kita sudah menerima baik dari Kilang Pertamina dan dari luar negeri dalam RON 90, untuk (RON) 92 dalam bentuk RON 92 baik dari Pertamina dan pengadaan luar negeri,” terangnya.

    Setelah produk BBM ini diterima Pertamina Patra Niaga, selanjutnya perusahaan melakukan penambahan warna (dyes) dan penambahan zat additive. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas nilai produk.

    “Meskipun sudah dalam RON 90 ataupun RON 92 itu sifatnya masih base fuel, artinya belum ada additive, yang kita terima di Pertamina Patra Niaga ya,” terangnya.

    “Kita terima di terminal itu sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92, tidak ada proses perubahan RON. Tetapi yang ada untuk Pertamax kita tambahkan additive, jadi di situ ada proses penambahan additive dan penambahan warna,” jelas Ega lagi.

    Lebih lanjut, pihaknya juga melakukan uji laboratorium untuk memastikan kualitas RON dari BBM yang masuk. Pengecekan dilakukan sebelum dan sesudah bongkar muat.

    “Sehingga izin kami menyampaikan, kami berkomitmen dan kami selalu berusaha memastikan bahwa yang dijual di SPBU untuk RON 92 adalah sesuai dengan RON 92, yang RON 90 adalah sesuai dengan RON 90,” tegasnya.

    Kemudian dalam kesempatan yang sama Presiden Direktur dan Country Chair Shell Indonesia Ingrid Siburian juga menjelaskan bahwa produk BBM dasar yang diterima perusahaan, dalam hal ini Shell dari impor, merupakan base fuel dengan nilai RON yang dipesan.

    Kemudian base fuel ini diberikan zat additive untuk memberikan nilai tambah sekaligus pembeda antara produk BBM yang dijual Shell dengan perusahaan lain seperti Pertamina. Dalam proses ini tidak ada perubahan nilai RON.

    “Jadi produk yang dibawa memang base fuel, jadi misalnya kita katakan RON 92 itu memang RON 92 base fuel. Nah itu kemudian kami tambahkan additive di terminal kami,” ucapnya.

    “Kalau dari proses kami tidak akan merubah RON, itu kalau dari Shell,” tegasnya.

    (hns/hns)

  • ESDM Tugaskan 2 Lembaga Ini Awasi Kualitas BBM

    ESDM Tugaskan 2 Lembaga Ini Awasi Kualitas BBM

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pengawasan kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) semakin ketat. Hal ini dilakukan di tengah beredarnya isu Pertalite dioplos jadi Pertamax.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan pihaknya telah menyiapkan dua lembaga sebagai pengawasan kualitas BBM, yakni Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dan Direktorat Jenderal Migas. Pihaknya juga akan mengevaluasi dan memantau dari segi laporan pelaksanaan di lapangan.

    “Jadi untuk pengawasan kita siapkan oleh dua lembaga, ada BPH Migas, ada Dirjen Migas. Kita akan lihat dari sisi laporan pelaksanaan nanti juga bagaimana kondisi fisik di lapangan,” kata Yuliot saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).

    Yuliot mengklaim pihaknya telah mengantisipasi agar oplosan BBM tidak terjadi ke depannya. “Kita kan antisipasi sudah dilakukan. Sementara proses hukum yang berjalan tetap dilakukan,” imbuh Yuliot.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pun menanggapi terkait isu oplosan BBM. Bahlil menyebut akan membentuk tim khusus untuk memastikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai dengan spesifikasi.

    “Kami akan menyusun tim dengan baik untuk memberikan kepastian agar masyarakat membeli minyak berdasarkan spesifikasi dan harganya. Jadi tidak ada masalah,” kata Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).

    (rrd/rrd)

  • PAN dukung Danantara kelola investasi demi sejahterakan rakyat

    PAN dukung Danantara kelola investasi demi sejahterakan rakyat

    Setelah itu, UMKM dan ekonomi kecil secara perlahan perlu disentuh.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menyatakan bahwa PAN mendukung keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai pengelola investasi dana dan aset negara untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

    Walaupun banyak pihak yang meragukan, dia menegaskan bahwa PAN tidak turut dalam perdebatan tersebut.

    “Presiden Prabowo pasti sudah menghitung segala aspek yang terkait,” kata Saleh dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Saleh yakin pembentukan lembaga tersebut sudah berdasarkan pertimbangan dan kajian mendalam.

    Meski demikian, dia berharap Danantara dapat dikelola secara profesional oleh orang-orang yang harus memiliki latar belakang yang memahami investasi. Selain itu, orang-orang yang terlibat memiliki integritas dan terbuka menerima masukan dari semua pihak.

    Menurut dia, pengelola Danantara tersebut sama-sama merupakan manusia biasa. Oleh karena itu, kinerja orang-orang tersebut tidak akan lepas dari kekurangan.

    “Kalau diberi masukan, mestinya bergembira dan mencoba mempelajari dan beradaptasi. Tentu tidak semua masukan relevan. Paling tidak, mau menerima masukan adalah bagian dari kerendahan hati yang merupakan ciri penting bagi diri yang berkemajuan,” kata Ketua Komisi VII DPR RI itu.

    Selain itu, dia berharap Danantara tidak hanya memperhatikan industri besar saja. Pada saat tertentu, UMKM dan ekonomi kreatif harus menjadi bagian yang diminati dan diseriusi.

    Sebagai ketua komisi yang membidangi sektor UMKM di DPR RI, dia mengatakan bahwa modal besar yang dikelola oleh Danantara sudah selayaknya membawa dampak signifikan pada ekonomi kecil dan menengah.

    “Saya dengar Danantara masih diarahkan mengelola pekerjaan-pekerjaan besar. Itu tentu baik saja. Namun, setelah itu, UMKM dan ekonomi kecil secara perlahan perlu disentuh. Dengan begitu, kehadiran Danantara itu bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menanti Sidang Isbat untuk Tentukan Awal Ramadan 1446 H – Page 3

    Menanti Sidang Isbat untuk Tentukan Awal Ramadan 1446 H – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Bulan Ramadan selalu menjadi momen yang sangat dinantikan oleh mayoritas warga Muslim di Indonesia. Sebagai bulan yang penuh berkah, umat Islam menjalani ibadah puasa, memperbanyak amalan baik, dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan penuh ketakwaan.

    Indonesia pun sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, memiliki tradisi unik dalam menentukan awal bulan Hijriah, terutama untuk Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Hal ini dilakukan melalui Sidang Isbat, forum yang melibatkan ulama, ahli falak, dan perwakilan ormas Islam.

    Kementerian Agama (Kemenag) pun akan mengadakan Sidang Isbat untuk menetapkan awal Ramadan 1446 Hijriah pada 28 Februari 2025. Di mana akan dilaksanakan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

    “Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung,” kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad seperti dilansir dari laman Kemenag, Rabu (26/2/2025).

    Menurut Abu Rokhmad, ada tiga rangkaian dalam Sidang Isbat awal Ramadan. Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia. Ketiga, musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik.