Kementrian Lembaga: DPR RI

Disparbud sebut pariwisata Jawa Barat tengah hadapi PR bersama

Seperti parkir dimahalin, beli minum dimahalin, lalu skema-skema pungli lain yang sangat mengganggu citra pariwisata Jabar

Bandung (ANTARA) – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jawa Barat menyebutkan dunia kepariwisataan di Jawa Barat tengah mengalami krisis, akibat beberapa isu yang terjadi dan menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama untuk diselesaikan.

Sekretaris Disparbud Provinsi Jawa Barat Ani Widiani mengatakan isu besar pertama yang dihadapi kepariwisataan Jawa Barat adalah sampah yang menjadi gangguan dan tampak tidak bisa dikelola oleh tempat wisata sendiri.

“Karena apa? Mungkin karena memang dari pemda belum secara serius melihat untuk mengelola secara kota atau secara kabupaten gitu,” kata Ani kepada para Anggota Komisi VII DPR dalam rapat serap aspirasi untuk perubahan UU Kepariwisataan, di Bandung, Rabu.

Hal ini sangat krusial, kata Ani, karena persoalan sampah ini menjadi satu faktor utama yang menyebabkan batalnya wisatawan untuk datang ke Jawa Barat.

“Tampaknya ini perlu dikelola oleh tingkat kota dan kabupaten yang memang belum pernah secara serius menangani ini,” ucapnya.

Isu serius kedua yang dapat berdampak buruk bagi citra pariwisata di Jabar, kata Ani, adalah persoalan pungutan liar (pungli) yang hingga kini belum serius ditangani oleh semua pihak.

“Seperti parkir dimahalin, beli minum dimahalin, lalu skema-skema pungli lain yang sangat mengganggu citra pariwisata Jabar yang nampaknya juga belum serius ditangani, karena kan sesungguhnya yang bekerja tidak hanya sektor pariwisata tapi juga komponen lain dari pihak lainnya,” ucap dia.

Hal ini, menurut Ani, perlu perhatian serius karena bisa mengancam kelangsungan dari realisasi investasi ekonomi kreatif di Jawa Barat di mana untuk investasi tahun 2023 dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp15 triliun, dan untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp7,4 triliun, dan di 2024 meningkat PMA nya sebanyak Rp35 triliun dan PMDN Rp8 triliun.

Di lokasi yang sama, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengungkapkan bahwa persoalan sampah memang menjadi salah satu indeks yang krusial bagi indeks kepariwisataan.

“Ini disampaikan dalam World Economic Forum ini salah satu penilaian utama untuk indeks kepariwisataan adalah kebersihan. Jadi ini krusial,” kata Lamhot.

Terkait dengan isu pungli, Lamhot mengatakan bahwa terkait hal tersebut harus ada standardisasi bagi setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata.

“Ini harus terstandardisasi, termasuk orang di tiketingnya, keamanannya itu yang terverifikasi resmi. Kalau tidak terverifikasi ya mereka tidak bisa melakukan aktivitas kepariwisataan,” ujarnya.

Namun demikian, dia mengatakan terkait dengan pungli yang terjadi di beberapa jalur wisata di Jabar yang sempat menjadi berita viral, Lamhot mengatakan untuk diatur dalam pasal pada UU Kepariwisataan, pihaknya akan melihat tingkat permasalahan yang ada.

“Kita lihat, formulanya kalau memang itu menjadi masalah besar, ya mau tidak mau kita masukan. Tapi kalau kemudian itu masalahnya adalah kasuistik ya tidak perlu kita masukkan cukup nanti masalah lokal (pemda) yang bisa mengatasi,” tuturnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

26/02/2025 22:15
Komisi VI DPR agendakan rapat bahas isu oplos Pertalite jadi Pertamax

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan bahwa komisinya dalam waktu dekat mengagendakan rapat untuk membahas isu bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang dioplos dengan BBM jenis Pertalite.

Komisi VI DPR RI membidangi perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, dan badan usaha milik negara (BUMN).

“Setiap terjadi hal-hal yang menjadi isu publik itu nanti Komisi VI akan memanggilnya (pihak terkait, red.) karena ini kan menjadi isu publik yang mengejutkan dengan nilai fantastis Rp193 triliun terjadinya fraud (kecurangan, red.) di sini. Tentu ini menjadi persoalan besar,” kata Herman ditemui di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu.

Selain itu, dia menjelaskan bahwa rapat diagendakan untuk mencegah terjadinya persoalan yang sama di masa depan.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa Komisi VI DPR RI menghormati penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang memunculkan isu Pertalite dioplos menjadi Pertamax di tengah masyarakat.

“Tentu kami menunggu terhadap proses hukum yang berlaku. Namun, jadikan lah pelajaran kepada siapa pun pejabat Pertamina untuk menghindari situasi-situasi yang pada akhirnya masuk dalam ranah hukum,” ujarnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Wakil Presiden Komunikasi Korporasi PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso membantah isu BBM yang dioplos tersebut.

“Narasi oplosan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Kejaksaan,” kata Fadjar ketika ditemui di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (25/2).

Fadjar menjelaskan bahwa yang dipermasalahkan oleh Kejaksaan Agung adalah pembelian RON 90 dan RON 92, bukan terkait adanya oplosan Pertalite menjadi Pertamax.

RON 90 adalah jenis bahan bakar minyak (BBM) yang memiliki nilai oktan sebesar 90. Pada produk Pertamina, RON 90 adalah Pertalite, di sisi lain RON 92 adalah Pertamax.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

26/02/2025 22:14
Hasto Kristiyanto Jadi Tahanan KPK, Yakin Kebenaran Pasti Menang

PIKIRAN RAKYAT – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 26 Februari 2025. Ini adalah pemeriksaan pertama sejak Hasto ditahan terkait dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.

Sebelum pemeriksaan, Hasto menyatakan kondisinya baik selama dalam tahanan dan semangat juangnya tetap tinggi. Ia menegaskan bahwa proses hukum yang dijalaninya adalah bagian dari perjuangan mencari keadilan serta menjaga Indonesia dari penyalahgunaan hukum oleh pihak berkuasa.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta penangguhan penahanan ke KPK.

“Hari ini saya menjalani pemeriksaan kembali dan perlu saya tegaskan bahwa ketika menjalani status sebagai tahanan, kondisi saya baik-baik saja dan tetap bergelora semangat juang itu,” kata Hasto di gedung KPK, Rabu, 26 Februari 2025.

Hasto juga mengungkapkan bahwa ia diterima dengan baik oleh tahanan lain di Rutan KPK. Saat ditempatkan di ruang isolasi, beberapa tahanan bahkan memberinya kopi dan teh. Di dalam rutan, ia mengajak sesama tahanan tetap optimis dengan menggelorakan semangat Satyameva Jayate atau kebenaran pasti menang.

“Kemudian disitulah saya merasakan bahwa gelora kemanusiaan itu sungguh-sungguh ada, sungguh-sungguh eksis,” ucapnya.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan dirinya berupaya membangun kebersamaan dan kedisiplinan di rutan. Ia mengajak tahanan lain berolahraga setiap pagi sambil menyanyikan lagu nasional seperti “Maju Tak Gentar” dan “Indonesia Raya.” Menurutnya, momen tersebut memperkuat rasa kebangsaan dan semangat perjuangan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

“Bahkan sekarang setiap pagi kalau mendengarkan lagu Indonesia Raya semua berdiri dengan sikap sempurna untuk mengeluarkan semangat kebangsaan bahwa Republik Indonesia ini dibangun dengan cita-cita memperjuangkan keadilan yang sejati berdasarkan Pancasila,” ujarnya.

Hasto berpesan kepada kader dan simpatisan PDIP agar tetap menjaga semangat juang serta muruah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dari pihak-pihak yang ingin mengganggu partai.

KPK Tahan Hasto Usai Diperiksa Sebagai Tersangka

KPK resmi menahan Hasto Kristiyanto pada Kamis, 20 Februari 2025, setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku.

Hasto tampak mengenakan rompi oranye tahanan KPK dengan tangan diborgol. Ia akan mendekam di rumah tahanan (rutan) cabang KPK selama 20 hari pertama guna kepentingan penyidikan.

“Guna kepentingan penyidikan, terhadap tersangka HK (Hasto Kristiyanto) dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 dan penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers, Kamis, 20 Februari 2025.

Dua Kasus yang Menjerat Hasto Kristiyanto

KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, yang sebelumnya menjerat Harun Masiku. Hasto diduga terlibat bersama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah.

“Bahwa pada saat penyidikan berkas perkara Harun Masiku dan upaya pencarian DPO Harun Masiku sedang berlangsung, penyidik menemukan bukti keterlibatan Saudara HK selaku Sekjen PDI Perjuangan dan Saudara DTI selaku orang kepercayaan Saudara HK,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 24 Desember 2024.

Setyo menjelaskan, Hasto bersama Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan, anggota KPU RI periode 2017-2022, melalui orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio. Suap tersebut bertujuan agar Harun Masiku bisa ditetapkan sebagai anggota DPR RI menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal.

Hasto dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan perkara Harun Masiku. Pada 8 Januari 2020 saat operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Hasto memerintahkan Nur Hasan, penjaga rumah aspirasi, untuk menyuruh Harun Masiku merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri.

“Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK,” ujar Setyo.

Selain itu, lanjut Setyo, Hasto mengumpulkan beberapa saksi terkait perkara Harun Masiku dan mengarahkan mereka agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

“Atas perbuatan Saudara HK tersebut, KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/ 152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024,” katanya.

Setyo menegaskan, KPK akan terus mendalami kasus ini serta menelusuri keterlibatan pihak lain yang berperan dalam perkara tersebut.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

26/02/2025 22:10
Stok BBM SPBU Shell & BP Sempat Langka, ESDM Bantah Gegara Izin Impor Lama

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah salah satu faktor stok BBM di SPBU swasta sempat langka pada Januari lalu disebabkan perizinan impor yang lama terbit.

Plt Direktur Jenderal Migas ESDM Tri Winarno mengatakan, mestinya badan usaha BBM mempersiapkan proses impor hingga distribusi bensin. Dalam hal ini, dia mencontohkan hal yang dilakukan oleh Pertamina.

“Enggak ada [izin lama]. Jadi gini, modelnya [harusnya] seperti Pertamina, semua disiapin pada saat rekomendasi keluar, itu langsung running,” kata Tri kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Rabu (26/2/2025).

Menurut dia, pada saat rekomendasi impor BBM diterbitkan, seharusnya pengelola SPBU telah mempersiapkan atau memesan kebutuhan seperti kapal, storage, dan sebagainya.

Oleh karena itu, dia menegaskan tidak ada penerbitan izin impor yang lama. Bahkan, untuk 3 bulan ke depan, pemerintah telah memberikan izin impor bahan bakar minyak kepada badan usaha. Mestinya, tidak ada lagi kekhawatiran akan kelangkaan pasokan BBM.

“Kalau pada saat rekomendasi keluar baru pesan ini, pesan itu, nah itu kan lama. Jadi kayak Pertamina itu bisa cepet, kan sebelum rekomendasi keluar dia sudah pesan kapal, pesan ini, jadi pada saat rekomendasi ini sudah langsung running,” terangnya.

Sebelumnya, Shell Indonesia dan BP AKR mengungkap kelangkaan stok BBM yang terjadi pada Januari 2025 lalu dipicu berbagai faktor, utamanya hambatan rantai pasok. Kendati demikian, kondisi stok BBM di kedua SPBU tersebut saat ini disebut telah normal.

Presiden Direktur dan Country Chair Shell Indonesia Ingrid Siburian membenarkan kondisi stock out terjadi di seluruh varian produk BBM yaitu RON 92, RON 95, RON 98, dan solar CN 51. Hal ini lantaran hambatan rantai pasok yang diluar kendali perusahaan.

“Karena yang dapat kami fokuskan adalah hal-hal yang memang dapat kami kendalikan yaitu, pertama kami telah menyampaikan permohonan neraca komoditas untuk tahun 2025 sebagai dasar untuk mendapatkan persetujuan impor pada bulan September 2024,” kata Ingrid dalam RDP dengan Komisi XII, Rabu (26/2/2025).

Adapun, pihaknya telah mengajukan permohonan izin impor lewat neraca komoditas pada September 2024 dan baru disetujui pada 20 Januari 2025. Sementara itu, persetujuan impor pada 23 Januari 2025.

Namun, ketika pihak Shell mendapatkan izin impor tersebut pasokan BBM di berbagai SPBU Shell nyaris habis. Hanya 25% dari total SPBU Shell yang ada di Indonesia sebanyak 200 unit yang beroperasi di Jakarta, Banten, Jawa Timur dan Jawa Barat.

“Kami juga melakukan korespondensi dengan kementerian terkait yaitu ESDM dan menyampaikan apa saja potensi yang akan terjadi misalnya potensi stock out apabila terjadi keterlambatan dari sisi supply,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR) Vanda Laura mengatakan, pihaknya mengakui bahwa beberapa jaringan SPBU BP tidak dapat melayani penjualan BBM secara lengkap karena keterbatasan stok.

“Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini proses pengadaan butuh waktu untuk kami sendiri sekitar 40 hari dari mulai proses nominasi kemudian juga konfirmasi jumlah stok yang akan kami bawa ke Indonesia mencari kapal dan setelah itu pada saat proses pengiriman Jakarta terjadi congestion di terminal, jadi memang kapal itu mengantre untuk loading,” jelasnya.

Hal tersebut yang menjadi penghambat proses distribusi dari impor. Namun, dia memastikan pasokan BBM saat ini tersedia normal di 63 SPBU yang tersebar di Jabodetabek, Jawa Timur dan juga Jawa Barat.

Vanda juga menerangkan pihaknya telah mengajukan izin impor lewat neraca komoditas pada September 2024. Namun, izin impor baru keluar pada Januari 2025.

“Seingat saya di bulan Januari, tapi memang gini izin adalah satu hal ya tapi proses untuk impor itu tidaklah mudah. Tapi memang ada prosesnya dan untuk kami itu membutuhkan sekitar 40 hari dari mulai barang itu di nominasi kita nyebutnya gitu ya,” tuturnya.

Normalnya, Vanda menilai proses perizinan impor bergantung pada negosiasi antara badan usaha dengan Ditjen Migas terkait kuantitas dan proyeksi kebutuhan dari tahun-tahun sebelumnya.

“Itu variatif tapi memang sudah ada standarnya dan itu 3 sampai 4 minggu ataupun kadang-kadang bisa lebih tergantung juga biasanya kan ada proses penelitian atau penelaahan lebih lanjut,” pungkasnya.

26/02/2025 22:00
Wamen ESDM pastikan BBM, LPG, dan listrik aman jelang Ramadhan

Kami melihat dengan adanya cuaca yang ekstrim, jangan sampai terjadi kelangkaan BBM di daerah-daerah, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan selama Idul Fitri

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung memastikan keamanan pasokan bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG), dan kelistrikan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI).

“Secara umum, kalau kita lihat dari sisi pasokan kelistrikan, BBM, dan LPG, secara nasional relatif aman,” ucap Yuliot dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu.

Yuliot menuturkan bahwa biasanya, Kementerian ESDM membentuk posko pemantauan ketersediaan energi, baik BBM, LPG, hingga memantau potensi atau mitigasi kebencanaan geologi.

Secara umum, kondisi ketahanan stok BBM aman, baik bensin (gasoline), solar (gasoil), dan avtur, dengan ketahanan stok dijaga antara 18–20 hari. Kementerian ESDM juga memperkirakan peningkatan konsumsi harian BBM selama Hari Raya Idul Fitri, yakni Pertalite hingga 11,4 persen, Pertamax 16,9 persen, serta penurunan konsumsi Biosolar 13,4 persen.

Sementara untuk avtur diperkirakan akan terjadi peningkatan konsumsi sebesar 5,6 persen dibandingkan dengan konsumsi normal.

Kementerian ESDM juga memastikan keandalan stok BBM hingga ke daerah terpencil di pulau-pulau kecil. Peningkatan stok BBM dilakukan sejak H-14 Idul Fitri di Terminal BBM maupun penyalur.

BBM juga dipastikan tersedia di sepanjang jalur mudik, khususnya di jalan tol dan nontol, baik di Jawa maupun luar Jawa.

“Kami melihat dengan adanya cuaca yang ekstrim, jangan sampai terjadi kelangkaan BBM di daerah-daerah, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan selama Idul Fitri,” kata Yuliot.

Untuk stok LPG nasional juga berada dalam kondisi aman, di mana coverage days rata-rata 15,2 hari. Kondisi stok ini dipertahankan tetap stabil selama periode RAFI. Kementerian ESDM dan Pertamina menyiagakan 32 terminal LPG, 731 stasiun pengisian dan pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), dan 6.517 Agen LPG.

Untuk pasokan listrik, secara umum juga diprediksi dalam kondisi aman. Diproyeksikan pada 31 Maret 2025 mendatang, atau hari pertama Idul Fitri, beban puncak (BP) sebesar 33.517 Megawatt (MW) dengan Daya Mampu Pasok (DMP) sebesar 53.977 MW, sehingga terdapat Cadangan Daya total sebesar 20.460 MW (68 persen). Pada hari berikutnya, BP nasional diproyeksikan sebesar 36.715 MW dengan DMP 57.166 MW, sehingga terdapat cadangan daya sebesar 20.451 MW (55,7 persen).

Yuliot menambahkan, berdasarkan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri tahun-tahun sebelumnya, terjadi penurunan beban puncak dari hari-hari normal, sehingga diprediksi akan terdapat tambahan pasokan sekitar 9.754 MW. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) juga menjadi perhatian, khususnya di jalur utama dan lokasi wisata.

“Kami juga meminta kepada PLN untuk menyiapkan pasokan listrik selama periode siaga, dengan mengupayakan kecukupan daya pada pembangkit secara umum dalam status normal dari kapasitas pembangkit yang terbesar yang beroperasi,” kata Yuliot.

Kemudian, untuk mitigasi bencana geologi, Kementerian ESDM telah memetakan kondisi gunung api sesuai dengan levelnya. Terdapat 3 gunung api dalam kondisi level III (Siaga) yaitu Gunung Api Lewotobi Laki-Laki, G. Ibu, dan G. Merapi. Serta 22 gunung api pada level II (Waspada), dan 43 gunung api dalam Level I (Normal).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

26/02/2025 21:55
MPR: Transportasi listrik-pengurangan LPG percepat transisi energi

“Transformasi menuju kendaraan listrik, khususnya transportasi publik dan kendaraan pribadi, penggantian LPG dengan kompor induksi, serta pengembangan infrastruktur gas domestik yang lebih luas, juga untuk mengganti gas LPG 3 kg, akan turut mengurang

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyebut transformasi transportasi publik berbasis listrik hingga pengurangan ketergantungan pada LPG harus segera direalisasikan guna mempercepat proses transisi energi.

Menurut dia, elektrifikasi massal di berbagai sektor menjadi faktor kunci untuk memastikan transisi energi yang berjalan optimal.

“Transformasi menuju kendaraan listrik, khususnya transportasi publik dan kendaraan pribadi, penggantian LPG dengan kompor induksi, serta pengembangan infrastruktur gas domestik yang lebih luas, juga untuk mengganti gas LPG 3 kg, akan turut mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dalam waktu tiga sampai lima tahun mendatang,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dia juga mendorong penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, seperti biodiesel B40, biofuel untuk BBM mobil dan sepeda motor, serta produksi sustainable aviation fuel (SAF) untuk sektor penerbangan.

Dia memandang pengembangan sektor kelistrikan yang berbasis energi bersih merupakan langkah krusial bagi Indonesia dalam mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060.

“Harus diingat, pertumbuhan ekonomi dengan tambahan pasokan energi yang akan diproyeksikan meningkat, harus sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mengupayakan dan mewujudkan net zero emission (NZE) di tahun 2060 atau lebih awal,” ucapnya.

Dalam jangka menengah, Eddy menyoroti bahwa pengembangan teknologi di bidang penangkapan karbon (carbon capture storage), serta energi baru seperti hidrogen, amonia, dan nuklir perlu mendapatkan perhatian khusus karena potensi besar yang dimiliki Indonesia.

“Selain itu, pemanfaatan teknologi CCS, serta energi baru seperti hidrogen dan amonia diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam mengurangi emisi karbon industri kelistrikan,” katanya.

Dia pun menilai Indonesia akan beralih dari sumber energi fosil menjadi energi terbarukan secara bertahap, hingga tercapai keseimbangan antara pasokan energi fosil dengan energi terbarukan di tahun 2035.

“Dan bahkan di tahun 2040 bauran energi terbarukan sudah mencapai hampir 60 persen dari bauran energi nasional,” ujarnya.

Langkah tersebut, kata dia, menegaskan komitmen Indonesia dalam mempercepat transisi energi guna mencapai ketahanan energi yang berkelanjutan.

“Percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan geothermal, serta pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, laut, dan angin, akan memainkan peran vital dalam memenuhi kebutuhan energi nasional,” katanya.

Di sisi lain, dia menekankan bahwa transisi energi membutuhkan pula kolaborasi dengan lembaga perbankan dan keuangan guna membiayai berbagai proyek pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).

Di samping itu, ujarnya lagi, penerapan pajak karbon dalam waktu dekat juga akan mendukung program pengurangan emisi karena ada “efek jera” bagi para emiten karbon.

“Dengan strategi yang lebih terarah dan dukungan kebijakan yang kuat, Indonesia kini berada di jalur yang lebih jelas dalam membangun sistem energi yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan,” kata anggota Komisi XII DPR RI itu.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

26/02/2025 21:53
Pertamina Didesak Beri Penjelasan Soal BBM Pertamax Oplosan

Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota Komisi VII DPR RI, Moreno Soeprapto, meminta PT Pertamina Patra Niaga untuk memberikan penjelasan terkait isu pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) dengan kualitas RON 92 atau Pertamax. Terutama yang akhir-akhir belakangan ini cukup meresahkan masyarakat.

Pasalnya, berdasarkan pengalamannya sebagai mantan pembalap nasional, kualitas BBM Pertamina terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Bahkan, sejak tahun 90’an, dirinya mengaku sudah menggunakan produk dari perusahaan migas pelat merah tersebut.

“Saya tahu betul kualitasnya seperti apa, dari mulai olinya sampai dengan BBMnya. Itu terus ada peningkatan, kenapa saya bilang ada peningkatan? Karena di dunia otomotif itu dipakai pada saat itu, 97 dipakai dan itu dunia internasional mengakui,” ujarnya dalam RDPU bersama Pertamina Patra Niaga, Rabu (26/2/2025).

Oleh sebab itu, Moreno meminta penjelasan secara mendetail mengenai dugaan pengoplosan BBM dari tahun 2018 hingga 2023. Apalagi pada 2004 dan seterusnya, ia pernah tidak menggunakan produk dari Pertamina, namun masih juga ditemui engine misfire atau kegagalan pengapian pada mesin.

“Berarti apa? Berarti terkait pengoplosan ini jangan disebut dilempar dengan Pertamina saja,” kata dia.

Moreno lantas menyampaikan bahwa setiap tahapan dalam rantai pasok dan distribusi harus dipahami secara jelas. Ia pun menekankan pentingnya menjaga reputasi Pertamina.

Mengingat, kualitas BBM suatu negara dapat dikenali dari karakteristiknya, sebagaimana BBM dari negara lain seperti Arab Saudi dan Italia.

“Saya sempat sampaikan dan saya pertanyakan, Patraniaga ini adalah wajah yang ke depan dari Pertamina. Harus dijaga itu Pak. Nah bayangkan, saya gak perlu sebut merknya, dunia luar itu melalui minyaknya mereka, mereka tau oh sebut ini, itu Saudi, itu Itali, itu Indonesia, nah ini harus dijaga,” ujarnya.

(hsy/hsy)

26/02/2025 21:50
Anggota DPR soal Tony Blair di Danantara: Siapa pun bisa berkontribusi

Selama membuat kebaikan bagi Danantara, menurut saya, siapa pun bisa berkontribusi dan memberikan peran yang positif

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron memandang bahwa siapa pun bisa berkontribusi di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

“Selama membuat kebaikan bagi Danantara, menurut saya, siapa pun bisa berkontribusi dan memberikan peran yang positif,” kata Herman saat ditemui di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu, ketika ditanya pandangannya mengenai posisi Tony Blair dalam struktur Danantara.

Ia mengatakan bahwa bergabungnya Tony Blair dapat membantu target-target besar yang ingin dicapai pemerintah terkait pembiayaan terhadap berbagai pembangunan nasional yang sejalan dengan peran Danantara.

Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa dirinya menunggu peraturan presiden (perpres) terlebih dahulu untuk dapat memberikan pandangan lebih lanjut.

“Kalau perpresnya sudah keluar, siapa saja, setelah definitif, barulah kami nanti ada komentarnya,” ujar anggota komisi DPR yang membidangi perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, dan badan usaha milik negara (BUMN) tersebut.

Sebelumnya, Pejabat Eksekutif Utama (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa Tony Blair menjadi salah satu dewan pengawas institusinya.

“Iya salah satunya,” kata Rosan saat ditemui usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2).

Adapun BPI Danantara diluncurkan secara resmi oleh Presiden di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (24/2).

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

26/02/2025 21:48
Jelang Ramadan dan Lebaran, Pemerintah Pastikan Stok Elpiji Aman – Halaman all

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, memastikan ketersediaan stok elpiji nasional tetap terjaga menjelang Ramadan dan Lebaran 2025.

Tayang: Rabu, 26 Februari 2025 21:45 WIB

SERAMBI INDONESIA DAILY/M ANSHAR

DISTRIBUSI ELPIJI – Tabung elpiji tiga kilogram dikumpulkan sebelum didistribusikan ke kawasan Pulo Aceh, Selasa (4/2/2025). Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, memastikan ketersediaan stok elpiji nasional tetap terjaga menjelang Ramadan dan Lebaran tahun 2025. SERAMBI/M ANSHAR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, memastikan ketersediaan stok elpiji nasional tetap terjaga menjelang Ramadan dan Lebaran tahun 2025.

Yuliot mengatakan, untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, pemerintah bersama Pertamina telah menyiapkan sejumlah langkah strategis guna menjaga distribusi tetap lancar.

“Saat ini stok elpiji rata-rata adalah 15,2 hari. Kita juga akan meningkatkan stok secara nasional sehingga untuk kondisi stok kita usahakan tetap stabil,” kata Yuliot dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Pertamina, kata dia, telah menyiagakan 32 terminal elpiji, 731 fasilitas pengisian dan pengangkutan elpiji ke Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), serta 6.517 pangkalan yang siap melayani masyarakat.

Yuliot menegaskan, di wilayah dengan permintaan tinggi, agen elpiji siaga dan pangkalan elpiji akan beroperasi selama 24 jam.

Langkah ini diambil untuk menghindari potensi kelangkaan akibat meningkatnya konsumsi elpiji selama periode Lebaran.

“Jadi ini kita sudah lakukan antisipasi. Seluruh SPBE telah memperhitungkan perjalanan pengiriman elpiji dari depot elpiji ke SPBE untuk mengantisipasi kemacetan karena adanya peningkatan jumlah arus kendaraan selama Lebaran dan juga pada saat adanya kegiatan-kegiatan persiapan dalam menjelang Lebaran,” ujar Yuliot.

Selain itu, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) akan melakukan pengawasan langsung guna memastikan kelancaran distribusi elpiji.

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}

Berita Terkini

26/02/2025 21:45
Bantah Tudingan Hasto Terkait Revisi UU KPK, Jokowi: Itu Karangan Cerita

Surakarta, Beritasatu.com – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menepis tudingan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang menyebut revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) merupakan inisiatif dirinya untuk memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution dalam kontestasi politik.

“Itu karangan cerita. Semua orang bisa membuat karangan cerita,” ujar Jokowi di Solo, Rabu (16/2/2025).

Jokowi membantah tudingan bahwa dirinya terlibat dalam penyusunan RUU KPK demi kepentingan politik anak dan menantunya. Menurutnya, revisi UU KPK merupakan inisiatif seluruh fraksi DPR sejak 2015 dan bukan berasal dari dirinya.

“Hubungannya apa? Pakai logika. Masa revisi UU KPK dilakukan hanya untuk pemilihan wali kota? Yang benar saja,” tegasnya.

Jokowi kemudian menjelaskan kronologi pembahasan revisi UU KPK yang pertama kali diajukan oleh DPR pada 2015, tetapi tidak dibahas karena ketidaksepakatan dengan pemerintah.

“Dari 2015 DPR sudah mengusulkan revisi ini ke Prolegnas. Namun, saat itu tidak ada kesepakatan dengan pemerintah, jadi tidak dibahas,” ujarnya.

Pada 2016 hingga 2018, DPR kembali mengusulkan revisi, tetapi tetap tidak menemukan titik temu. Baru pada 2019, seluruh fraksi DPR menyetujui revisi UU KPK dan membawanya ke rapat paripurna DPR untuk disahkan.

“Semua fraksi di DPR setuju, lalu dibahas dan diketok palu di rapat paripurna atas inisiatif DPR,” jelas Jokowi.

Terkait Surat Presiden (Surpres) yang dikeluarkan untuk menyukseskan revisi UU KPK, Jokowi menegaskan bahwa jika dirinya menolak, maka akan berkonflik dengan semua fraksi di DPR.

“Kalau semua fraksi DPR setuju, lalu presiden menolak, maka itu sama saja bermusuhan dengan semua fraksi,” ujarnya.

Namun, ia juga menekankan dirinya tidak menandatangani revisi UU KPK tersebut, meskipun dalam aturan perundang-undangan, setelah 30 hari, UU tetap berlaku meski tanpa tanda tangan presiden.

“Saya tidak tanda tangan. Tapi aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku,” tandasnya.

Tudingan terhadap Jokowi muncul dalam video yang diunggah di kanal YouTube koreksi_org pada Sabtu (22/2/2025). Dalam video tersebut, Hasto Kristiyanto menyebut Jokowi bertanggung jawab atas revisi UU KPK yang disahkan pada 2019.

26/02/2025 21:28