Ariel Minta Aturan Bayar Royalti Jangan “Strict”, Ini Alasannya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Vibrasi Suara Indonesia (VISI) Ariel Noah meminta agar aturan pembayaran royalti kepada pencipta lagu tidak terlalu ketat.
Meski dirinya ingin para
pencipta lagu
dihargai, Ariel mengingatkan bahwa pelaksanaan
pembayaran royalti
di lapangan tidak akan semulus itu.
Hal tersebut disampaikan Ariel dalam rapat Harmonisasi RUU tentang Perubahan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Rapat ini dihadiri oleh asosiasi musisi, mulai dari VISI, AKSI, dan ASIRI.
“Kita pengennya tetap dihargai haknya pencipta, tapi agak sedikit luwes lah gitu. Karena pada saat pelaksanaan di lapangannya, tidak bisa se-
strict
itu, bahwa harus sebelum pertunjukan (pembayaran royalti) sudah beres semuanya. Maksudnya ada beberapa event yang bermacam-macam ragamnya, wedding, cafe, gathering, yang bisa… song list itu fleksibel, bisa nambah,” ujar Ariel.
Ariel berpendapat, jika pembayaran royalti diwajibkan dilakukan sebelum pertunjukan, maka itu artinya tidak ada penambahan lagu lagi.
Jika seperti itu, kata dia, potensi uang yang didapat pencipta lagu pun semakin berkurang.
Karena, bisa saja ada penambahan lagu yang ingin dinyanyikan, namun tidak bisa karena terbentur pembayaran royalti tadi.
“Nah kalau kita terlalu strict, kan ada lagu-lagu yang seharusnya bisa menjadi potensi uang, jadi malah gugur. Maksudnya gugur karena aturannya ketat, jadi enggak bisa dibawain. Nah itu kan sayang ya. Sedangkan itu maksudnya kita kemarin ngobrol, oh memang enggak oke juga sih kalau misalnya panggung itu kan lebih gampang dihitungnya,” tuturnya.
“Mungkin kalau disamakan dengan
performing rights
yang lain, mesti nunggu per 6 bulan atau per 1 bulan mungkin jadi kelamaan juga. Tapi ya mungkin bisa satu minggu setelah, gitu kan lebih masuk akal. Sangat jauh berbeda dari setahun sekali dengan satu minggu setelah pertunjukan,” sambung Ariel.
Dengan
fleksibilitas aturan
pembayaran royalti, Ariel menilai, lagu-lagu yang awalnya tidak ada di list jadi bisa dinyanyikan.
Dia menyebut, pencipta lagu pun bisa mendapat potensi uang yang lebih besar ketika akhirnya ada tambahan lagu yang mau dinyanyikan di event tertentu, atau dimainkan di kafe.
“Tapi setidaknya memberikan napas atau kesempatan untuk lagu-lagu yang tadinya tidak ada di list, tapi ternyata bisa dibawakan dan menjadi uang. Jadi itu yang tadi mau ditekankan, jadi ada sedikit fleksibilitas,” jelasnya.
Sementara itu, Ariel mengingatkan bahwa sifat mekanisme hak cipta lagu harus mudah tidak boleh membuat orang menjadi kesulitan membawakan lagu itu.
Dia mengungkit bahwa lagu baru bisa berfungsi ketika sudah dinyanyikan.
Jika masih dalam bentuk kertas saja, maka lagu tidak ada artinya karena belum dinyanyikan.
“Sehingga lagu itu ‘ramah; sekali untuk semua orang bisa dinyanyikan. Karena lagu itu kan sangat berfungsi kalau sudah dinyanyikan. Kalau masih di kertas dia belum terdengar, itu mesti dipertimbangkan gitu kegunaan dari lagu. Tapi tetap harus menghormati penciptanya,” imbuh Ariel.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: DPR RI
-
/data/photo/2025/11/11/6912ec1ced48f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Ariel Minta Aturan Bayar Royalti Jangan “Strict”, Ini Alasannya")
Ariel Minta Aturan Bayar Royalti Jangan “Strict”, Ini Alasannya
-
Pemerintah putuskan lokasi proyek DME bulan depan, dibangun 2026
Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana pemerintah untuk memutuskan lokasi proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) pada Desember, dan memulai proses pembangunannya pada 2026.
“Kemarin rapat dengan Pak Presiden (Prabowo Subianto) dengan Pak Rosan (Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara), di Desember ini akan diputuskan lokasi-lokasinya,” ucap Bahlil ketika ditemui setelah rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa.
Apabila pada bulan Desember pemerintah sudah memutuskan lokasi proyek DME, kata Bahlil, maka proses konstruksinya akan dimulai pada 2026.
Ia menyampaikan bahwa realisasi proyek DME mendesak untuk mengurangi angka impor LPG. Bahlil memaparkan, perkiraan total konsumsi LPG pada 2026 kurang lebih sekitar 10 juta metrik ton (MT). Akan tetapi, kapasitas produksi nasional kurang lebih di angka 1,3–1,4 juta MT per tahun.
Kesenjangan antara kebutuhan nasional dan kapasitas produksi tersebut, kata Bahlil, menyebabkan Indonesia mengalami defisit LPG sekitar 8,6 juta MT, yang akhirnya dipenuhi dengan impor.
“Maka, mau tidak mau kita harus cari substitusi impor. Caranya apa? DME,” ujar dia.
Pernyataan tersebut terkait dengan kebutuhan LPG yang meningkat sekitar 1,2 juta MT per tahun setelah diresmikannya pabrik petrokimia PT Lotte Chemical Indonesia (LCI). Pabrik tersebut berdiri di Cilegon, Banten, seluas 107,8 hektare atau sekitar 1,08 juta meter persegi. Pembangunan pabrik itu menelan investasi sekitar 4 miliar dolar AS.
Lantas, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana, Jakarta, Kamis (6/11), memerintahkan jajaran menterinya untuk mempercepat 18 proyek hilirisasi yang telah melewati tahap pra-studi kelayakan dan nilai keseluruhannya mencapai hampir Rp600 triliun.
“Dengan kita melakukan percepatan 18 proyek yang nilai investasinya hampir Rp600 triliun, maka ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan produk-produknya itu menjadikan sebagai substitusi impor, salah satu di antaranya adalah menyangkut dengan DME,” kata Bahlil.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
AHY Tekankan Keseimbangan Pembangunan di Hadapan 50 Ribu Peserta Pesta Rakyat
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menghadiri Pesta Rakyat 2 Torang Suara Bumi di Kawasan Megamas, Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Sabtu, 8 November 2025.
Dalam kegiatan tersebut, AHY menegaskan visi pembangunan yang holistik. Menurutnya, pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada keseimbangan lingkungan dan penguatan sumber daya manusia (SDM).
“Tema Torang Suara Bumi mengingatkan kita semua bahwa pembangunan yang sejati harus berpihak pada rakyat dan alam. Pembangunan tidak hanya tentang infrastruktur fisik, tapi juga tentang menjaga keseimbangan bumi dan kemanusiaan,” ujar AHY melalui keterangan tertulis, Selasa, 11 November 2025.
Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat itu juga mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi anggota DPR Hillary Brigitta Lasut itu. Sebab, dinilai simbol nyata sinergi antara kebijakan pusat dengan semangat, kreativitas, dan perputaran ekonomi lokal, selaras dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
AHY menekankan bahwa festival seperti Pesta Rakyat 2 memiliki fungsi vital. Selain hiburan kegiatan tersebut dinilai sebagai penggerak perputaran ekonomi daerah.
“Ini adalah pemicu vital yang mendorong perputaran ekonomi lokal, tempat bagi kreativitas anak-anak muda Sulawesi Utara untuk bersinar, dan bagian dari upaya kita dalam pemerataan pembangunan kewilayahan,” ungkap AHY.
Sementara itu, anggota DPR Hillary Brigitta Lasut berharap kegiatan tersebut dapat menanamkan kesadaran lingkungan. Ia meyakini masyarakat Sulut punya komitmen kuat terhadap kelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan untuk persatuan Indonesia.
“Peduli bumi itu bisa dimulai dari hal sederhana, lewat musik, gaya hidup hijau, dan kebersamaan,” kata Hillary.
Selain mendukung ekonomi kreatif dan lingkungan, Menko AHY dan Hillary menyaksikan pembukaan Kejuaraan Tinju Amatir Piala Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 2025. Kedua tokoh itu berharap ajang ini menjadi titik penting untuk mencari dan membina bakat atlet muda nasional.
Puncak Pesta Rakyat 2 dimeriahkan oleh Judika, DJ Whisnu Santika, Aloy, dan Bravy. Mereka menghibur masyarakat dengan membawakan dua lagu populer, Pergi Pagi Pulang Pagi dan Pergilah Kasih.
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menghadiri Pesta Rakyat 2 Torang Suara Bumi di Kawasan Megamas, Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Sabtu, 8 November 2025.
Dalam kegiatan tersebut, AHY menegaskan visi pembangunan yang holistik. Menurutnya, pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada keseimbangan lingkungan dan penguatan sumber daya manusia (SDM).
“Tema Torang Suara Bumi mengingatkan kita semua bahwa pembangunan yang sejati harus berpihak pada rakyat dan alam. Pembangunan tidak hanya tentang infrastruktur fisik, tapi juga tentang menjaga keseimbangan bumi dan kemanusiaan,” ujar AHY melalui keterangan tertulis, Selasa, 11 November 2025.Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat itu juga mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi anggota DPR Hillary Brigitta Lasut itu. Sebab, dinilai simbol nyata sinergi antara kebijakan pusat dengan semangat, kreativitas, dan perputaran ekonomi lokal, selaras dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
AHY menekankan bahwa festival seperti Pesta Rakyat 2 memiliki fungsi vital. Selain hiburan kegiatan tersebut dinilai sebagai penggerak perputaran ekonomi daerah.
“Ini adalah pemicu vital yang mendorong perputaran ekonomi lokal, tempat bagi kreativitas anak-anak muda Sulawesi Utara untuk bersinar, dan bagian dari upaya kita dalam pemerataan pembangunan kewilayahan,” ungkap AHY.
Sementara itu, anggota DPR Hillary Brigitta Lasut berharap kegiatan tersebut dapat menanamkan kesadaran lingkungan. Ia meyakini masyarakat Sulut punya komitmen kuat terhadap kelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan untuk persatuan Indonesia.
“Peduli bumi itu bisa dimulai dari hal sederhana, lewat musik, gaya hidup hijau, dan kebersamaan,” kata Hillary.
Selain mendukung ekonomi kreatif dan lingkungan, Menko AHY dan Hillary menyaksikan pembukaan Kejuaraan Tinju Amatir Piala Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 2025. Kedua tokoh itu berharap ajang ini menjadi titik penting untuk mencari dan membina bakat atlet muda nasional.
Puncak Pesta Rakyat 2 dimeriahkan oleh Judika, DJ Whisnu Santika, Aloy, dan Bravy. Mereka menghibur masyarakat dengan membawakan dua lagu populer, Pergi Pagi Pulang Pagi dan Pergilah Kasih.
Cek Berita dan Artikel yang lain diGoogle News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(PRI)
-
Menteri ESDM minta BP beri hak partisipasi blok migas ke Papua Barat
Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta kepada perusahaan minyak dan gas (migas) asal Inggris, British Petroleum (BP), untuk memberi hak partisipasi (participating interest/PI) blok migasnya kepada pemerintah daerah Papua Barat.
“Kemarin saya sudah rapat sama dia (BP). Saya minta kamu (BP) kasih dong PI untuk Papua,” ucap Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa.
Teluk Bintuni, Papua Barat merupakan lokasi dari Kilang LNG Tangguh, yang saat ini menjadi kilang gas alam cair terbesar di Indonesia. Kilang itu dioperasikan oleh perusahaan migas asal Inggris yakni BP bersama para mitra dan merupakan proyek strategis nasional.
Bahlil menyampaikan pemberian hak partisipasi kepada pemerintah daerah Papua Barat, utamanya untuk Teluk Bintuni, dapat meringankan sebagian tanggung jawab Bahlil.
“Kalau Papua dikasih, itu sebagian tanggung jawab saya juga berkurang. Saya tidak boleh bohong di negeri itu, bisa disumpah kuning, karena Bintuni sama Fakfak itu cuma sekitar 70 km jaraknya,” ucap Bahlil.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menyampaikan bahwa proyek pengembangan Blok Gas Bumi Kasuri di Kabupaten Teluk Bintuni oleh Genting Oil Kasuri PTE LTD dibidik mulai berproduksi pada 2027.
Bahlil menyampaikan proyek pembangunan fasilitas floating liquified natural gas (FLNG) telah mencapai 80 persen, dan sedang dibangun di China.
“Genting Oil itu produksinya itu di 2027. Genting Oil sudah nggak ada masalah,” kata Bahlil.
Secara terpisah, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyampaikan SKK Migas tengah bernegosiasi dengan PT PLN (Persero) untuk bisa mengamankan kontrak jual beli LNG jangka panjang dari proyek tersebut.
“Ini lagi negosiasi harganya dengan PLN. Mudah-mudahan deal, supaya semua bisa dalam negeri,” kata Djoksis, sapaan akrab Djoko Siswanto.
Sebelumnya, Bahlil mengatakan Kabupaten Teluk Bintuni, yang dikenal sebagai lumbung energi nasional karena memasok lebih dari sepertiga kebutuhan gas Indonesia, akan menerima penambahan dana bagi hasil (DBH) migas mulai 2027.
Bahlil juga menyoroti besarnya anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Teluk Bintuni yang mencapai sekitar Rp3,1 triliun.
Menurutnya, angka ini terbilang “jumbo” untuk ukuran sebuah kabupaten, dan bahkan hampir menyamai APBD Provinsi Papua Barat yang sebesar Rp3,5 triliun. Bahlil mengatakan bahwa APBD Bintuni yang besar itu berasal dari DBH minyak dan gas di kabupaten tersebut.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Komisi VII DPR tampung aspirasi peternak soal peternakan pemerintah
Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menampung aspirasi peternak untuk mencarikan jalan tengah antara aspirasi Asosiasi Pinsar Peternak Petelur Nasional (PPN) Lampung dengan rencana pemerintah yang akan membangun peternakan ayam petelur maupun broiler melalui Danantara.
“Harus ada jalan tengah dan kolaborasi antara niat baik pemerintah terkait pemenuhan pasokan program MBG (Makan Bergizi Gratis) dan juga perlindungan dan pemberdayaan para peternak, aspirasi ini akan kita sampaikan kepada pemerintah,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Pemerintah berencana menginvestasikan Rp20 triliun untuk membangun peternakan ayam pedaging dan petelur di berbagai wilayah Indonesia.
Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk memperkuat pasokan pangan, khususnya dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pendanaan proyek ini akan berasal dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia. Lokasi peternakan akan diprioritaskan di daerah-daerah yang saat ini mengalami kekurangan pasokan ayam dan telur.
Chusnunia mengatakan pihaknya sudah menerima permohonan audiensi dari PPN. Aspirasi PPN yang disampaikan dalam audiensi tersebut akan segera diteruskan kepada pemerintah.
“Kami sudah mendapatkan surat permohonan audiensi dari PPN Lampung terkait hal ini dan akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah,”ujarnya.
Menurut dia, Pemerintah juga perlu memperhatikan nasib para peternak tersebut agar kesuksesan program MBG ini dapat dirasakan oleh berbagai kalangan.
Ia menambahkan hal ini agar tujuan besar dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yakni membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo dapat berjalan beriringan.
Sebelumnya, Asosiasi Pinsar Peternak Petelur Nasional (PPN) Lampung keberatan terhadap rencana pemerintah yang akan membangun peternakan ayam petelur maupun broiler melalui Danantara.
Ketua PPN Lampung Jenny Soelistiani mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan Presiden Prabowo telah membuka lapangan kerja khususnya bagi para peternak.
“Program ini melahirkan banyak peternak baru yang tentu saja berdampak pada peningkatan kebutuhan sarana produksi peternakan,khususnya DOC,” kata Jenny.
Jenny juga berharap Pemerintah dapat mendukung dan memberikan bantuan kepada para peternak melalui asosiasi agar mendapat kemudahan dalam mendapatkan DOC dengan harga yang terjangkau.
Pihaknya juga berharap Danantara di Lampung dapat merealisasikan hal ini guna mendukung kemajuan para peternak dan UMKM kecil di daerah.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Bahlil bidik sumur rakyat tambah produksi minyak nasional bulan depan
Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan mengeluarkan izin yang melegalkan 45 ribu sumur rakyat sehingga minyak yang dihasilkan dari sumur-sumur tersebut dapat dihitung sebagai produksi nasional.
“Mulai tahun ini, bulan Desember, insya Allah izinnya (keluar). Mereka (pengelola sumur rakyat) bisa kerja dan (tidur) nyenyak, tanpa ada ketakutan,” ucap Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa.
Adapun izin yang dimaksud adalah izin resmi untuk pengelolaan sumur minyak rakyat akan mulai diberikan paling lambat akhir November 2025.
Bahlil memaparkan bahwa sumur rakyat sudah ada sejak pasca-kemerdekaan. Akan tetapi, belum ada regulasi yang melegalkan keberadaan sumur-sumur tersebut.
Imbasnya, masyarakat yang mengelola sumur minyak ditakut-takuti oleh oknum-oknum dan preman-preman.
Oleh karena itu, Bahlil meyakini pemberian izin untuk mengelola sumur rakyat dapat memberi ketenangan bagi para pengelola. Ia juga menambahkan, aturan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat, sehingga masyarakat bisa terlibat dalam mengelola sumber daya alam di daerahnya.
“Yang penting untuk kebaikan dan sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan aturan dan memperhatikan lingkungan,” tuturnya.
Bahlil juga menyampaikan rencana tersebut telah direstui oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan, Prabowo berpesan kepada dirinya untuk mengeluarkan aturan yang baik untuk rakyat, baik untuk daerah, dan memberi keadilan bagi masyarakat.
“Saya izin sama Pak Presiden Prabowo, apa kata penutup Pak Presiden? Kalau itu baik untuk rakyat, kalau itu baik untuk daerah, kalau itu menciptakan dan memberi keadilan, lakukan,” kata Bahlil.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat 45.095 sumur minyak rakyat di enam provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumur Minyak Rakyat.
Sebagian besar sumur dikelola masyarakat dengan cara tradisional dan menjadi sumber ekonomi bagi banyak keluarga di sekitar wilayah penambangan.
Kementerian ESDM telah menyelesaikan inventarisasi nasional terhadap seluruh sumur minyak rakyat pada 9 Oktober 2025.
Hasil pendataan tersebut menjadi dasar penetapan sumur yang masih aktif dan layak berproduksi.
Selama empat tahun masa penanganan, kegiatan produksi akan didampingi oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi guna memastikan keselamatan kerja serta penerapan praktik teknik yang baik (good engineering practices).
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menegaskan bahwa kegiatan produksi hanya boleh dilakukan pada sumur yang sudah tercatat dalam hasil inventarisasi nasional.
Hasil minyak dari sumur rakyat akan dibeli oleh Pertamina atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan harga 80 persen dari harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP).
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Menteri Bahlil buka peluang pangkas ekspor batu bara
Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang memangkas jatah ekspor batu bara dengan menaikkan persentase Domestic Market Obligation (DMO) menjadi lebih dari 25 persen.
“DMO harus clear. Bahkan ke depan kita ada merevisi RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya), DMO-nya mungkin bukan 25 persen, bisa lebih dari itu,” ucap Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa.
Aturan mengenai DMO batu bara termaktub di dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri.
Pemerintah menetapkan persentase penjualan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) sebesar 25 persen dari realisasi produksi batu bara pada tahun berjalan.
Aturan tersebut berlaku kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batu bara, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Batu bara, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara tahap Operasi Produksi.
Sebanyak 25 persen dari realisasi produksi batu bara tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri; serta bahan baku/bahan bakar untuk industri.
Selain itu, pemerintah juga masih menetapkan Domestic Price Obligation (DPO) khusus bagi PT PLN (Persero) memasok batu bara untuk pembangkit sebesar 70 dolar AS per ton.
Kemudian, pada 11 September 2025, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Dalam Pasal 157 PP 39/2025, diatur soal kewajiban pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan operasi produksi untuk memenuhi kebutuhan mineral dan/atau batu bara dalam negeri dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan BUMN pada sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak.
Adapun sektor yang dimaksud adalah ketenagalistrikan, penyediaan energi, pupuk, dan industri strategis nasional.
Ayat (3) Pasal 157 PP 39/2025 menyatakan kewajiban pengutamaan pemenuhan tersebut dilaksanakan dengan memprioritaskan pemenuhan batu bara sebelum melakukan penjualan ke luar negeri/ekspor.
“Kepentingan negara di atas segala-galanya,” ujar Bahlil.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/11/11/6913591414419.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Revisi UU Hak Cipta, Apa yang Diinginkan Piyu dkk dari AKSI?")
Revisi UU Hak Cipta, Apa yang Diinginkan Piyu dkk dari AKSI?
Revisi UU Hak Cipta, Apa yang Diinginkan Piyu dkk dari AKSI?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Piyu dan kawan-kawan yang tergabung dalam Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) ingin agar revisi UU Hak Cipta mengatur mekanisme royalti secara hibrida, yakni
blanket license
dan
direct licence
sekaligus.
Usulan disampaikan gitaris Padi itu sebagai Ketua Umum
AKSI
dalam rapat dengan Badan Legislasi
DPR
di Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Dia melihat belum ada keadilan soal pembagian
royalti
antara penyanyi dan pencipta lagu dari pertunjukan yang dibelar.
“Menurut SK Tahun 2016 dari Kemnkum HAM itu masih menyampaikan bahwa untuk pemungutan royalti, pendistribusian royalti dilakukan setelah pertunjukan konser berlangsung,” kata
Piyu
yang bernama lengkap Satrio Yudhi Wahono itu.
Dia ingin lisensi wajib selesai diurus sebelum pertunjukan musik digelar, dan royalti sudah dibayar ke pencipta lagu sebelum pertunjukan musik digelar.
Soalnya, penyanyi sudah mendapatkan haknya sebelum pertunjukan musik digelar sedangkan pencipta lagu sampai sekarang masih harus menunggu mendapatkan haknya setelah pertunjukan musik digelar.
“Bahkan bisa sampai enam bulan untuk mendapatkan haknya. Ini berbanding terbalik dengan para pelaku pertunjukan yang sebelum tampil, sebelum manggung, harus sudah dibayar, bahkan DP (
down payment
/uang muka) harus dibayar sebelumnya, sebelum naik panggung harus sudah lunas,” ujar Piyu.
AKSI mengusulkan agar ada penggabungan mekanisme royalti bersifat
blanket licence
dan
direct licence
sekaligus.
Blanket licence
adalah royalti yang dihimpun sekaligus lewat Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).
Adapun
direct licence
adalah lisensi yang mensyaratkan royalti dibayar ke musisi pencipta lagu yang bersangkutan secara langsung.
“Kita ingin sistem
hybrid
,” ujar Piyu.
AKSI juga ingin ada hak
opt-out
, yakni hak dari pencipta lagu untuk menarik kuasanya dari LMK dengan maksud agar si pencipta lagu dapat mengelola haknya secara pribadi.
Soal penggunaan rekaman atau fonogram dari produk musik, dia ingin agar sistem berlangganan secara digital dimaksimalkan.
“Kami mengusulkan sekarang saatnya harus menggunakan
digital subscription system
supaya semua bisa dikontrol dengan mudah, tidak menyulitkan pengguna, tidak menyulitkan LMK, jadi semua berdasarkan data,” kata Piyu.
AKSI juga ingin agar LMK dibagi menjadi tiga jenis yakni MLK lagu dan musik berkaitan dengan pemungutan royalti di tempat umum seperti restoran, kafe, dan mal; LMK hak terkait berkaitan denga pelaku pertunjukan mulai penyanyi, pemain instrumen, sampai penata suara; dan LMK pertunukan musik.
“Tiga ini saja sudah cukup,” ujar Piyu.
Terakhir, AKSI ingin agar ada norma baru yang mengatur tentang penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
“Saya termasuk perumus untuk PP untuk lisensi
digital music
dari 2022. Sampai hari ini belum disahkan, Pak Pimpinan. Jadi PP itu sebenarnya mengatur keberadaan digital platform di Indonesia. Kita tidak punya, sehingga kita tidak punya kedaulatan hak cipta di Indonesia,” ujar Piyu.
Pimpinan rapat yakni Ketua Baleg DPR Bob Hasan dari Fraksi Partai Gerindra menyimak.
“Waktu itu sudah sampai di Setneg (Sekretariat Negara), tapi menurut Setneg belum terlalu urgen. Tapi hari ini kita dihadapkan dengan kecanggihan teknologi yang takutnya nanti kita akan ketinggalan,” kata Piyu.
Dia menyoroti perihal agregator musik, dia menyoroti ketiadaan perwakilan perusahaan transnasional tersebut di Indonesia. Misal Believe Music yang berkantor di Perancis, Google di Amerika Serikat, hingga TikTok di China.
“Tidak satupun mereka membuka kantor di sini sebagai principal-nya,” kata sarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAIR ini.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
ESDM prediksi mandatori bioetanol E10 dilakukan 2028 atau lebih cepat
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprediksi mandatori bioetanol 10 persen (E10) dapat dilakukan pada tahun 2028 atau lebih cepat.
“Sesuai arahan kita memprediksi bahwa pada tahun 2028 atau lebih cepat bisa dilakukan mandatori E10,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Selasa.
Eniya mengatakan, program mandatori bioetanol bertujuan untuk mengurangi impor bensin yang cukup tinggi.
Pada saat tahun 2023, Kementerian ESDM mendorong adanya uji pasar (market trial) bioetanol oleh Pertamina. Pertamina melakukan market trial sejak 2023 dengan mencampurkan 5 persen etanol ke beberapa SPBU.
Saat ini sudah ada BBM ramah lingkungan berbasis bioetanol 5 persen yang sudah dijual di 146 SPBU, seperti di Jabodetabek, Jawa Timur, Bandung, Jawa Tengah, dan Yogyakarta.
“Seperti yang kami sampaikan bahwa pentahapan mandatori untuk etanol ini dikeluarkan nantinya sebagai turunan dari Peraturan Menteri ESDM 4/2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati menjadi keputusan menteri,” kata Eniya.
Menurut dia, terdapat sejumlah tantangan terkait bioetanol mulai dari ketersediaan bahan baku dan adanya keterbatasan insentif. Kemudian tantangan dalam fluktuasi harga dari minyak nabati juga sangat berpengaruh, isu lingkungan dan deforestasi juga menjadi satu hal yang harus dicermati.
Lalu infrastruktur produksi dan distribusi, keterbatasan dari fasilitas di terminal bahan bakar minyak (TBBM) juga perlu dipertimbangkan, moda angkutnya yang memenuhi persyaratan termasuk fasilitas pendukung kapal jika pada suatu saat nanti ada pabrik bahan bakar nabati, lalu dari situ harus dikirimkan ke seluruh Indonesia.
Di samping itu tantangan teknologi yang mana diperlukan adanya kesiapan teknologi yang dapat memproses secara efisien, dan sekaligus untuk menurunkan biaya produksi.
Hal ini dikarenakan dari bahan baku yang ada, jika terjadi kompetisi dengan bahan pangan, bahan baku pupuk dan lain sebagainya, maka ini membuat tentunya industri bahan bakar nabati akan sulit berkembang. Pasar global juga menjadi satu atensi, karena adanya kriteria keberlanjutan (sustainability criteria) dan sebagainya.
“Dari sini kami memberikan satu gambaran, bahwa dalam pelaksanaannya nanti tentunya perlu mempertimbangkan berbagai hal untuk pelaksanaan dari tantangan dan sinergi dari pelaksanaan program bahan bakar nabati ini,” ujar Eniya.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
ESDM Pede Implementasi E10 Bisa Tekan Impor Bensin
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimis implementasi bensin campur etanol 10% atau mandatory E10 dapat menekan impor bensin.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyebutkan bahwa saat ini jumlah impor bensin Indonesia masih cukup besar, yakni mencapai 22,8 juta kiloliter (KL), sedangkan produksi dalam negeri baru sekitar 13,84 juta KL.
“Tujuan dari mandatori bioetanol ini adalah untuk mengurangi impor bensin,” ujar Eniya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (11/11/2025).
Eniya mencontohkan, penerapan BBM campur bioetanol 5% atau E5 selama ini mampu menekan impor bensin sekitar 5%.
Menurutnya, regulasi kewajiban pencampuran BBM dengan bioetanol sudah ada sejak 2008 melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 32 Tahun 2008, yang menetapkan kewajiban pencampuran etanol sebesar 1%. Kemudian, revisi ketiga Permen 32/2008 diatur dalam Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2015.
Pada 2023, Kementerian ESDM mulai mendorong proyek uji pasar (market trial) bioetanol yang dilakukan oleh Pertamina. Dalam uji tersebut, Pertamina mencampurkan etanol 5% pada produk BBM dan memasarkan dengan nama Pertamax Green 95.
“Saat ini, Pertamax Green 95 yang mengandung etanol 5% sudah dijual di 146 SPBU, yaitu di Jabodetabek, Jawa Timur, Bandung, Jawa Tengah, dan Yogyakarta,” imbuh Eniya.
Ke depan, Eniya memprediksi mandatory E10 bisa diterapkan pada 2028 atau lebih cepat. Pentahapan mandatori untuk etanol akan diatur melalui keputusan menteri sebagai turunan dari Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2025. Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan pasokan bahan baku serta mekanismenya.
Terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebutuhan etanol berasal dari bahan baku nabati, seperti singkong, jagung, dan tebu, yang ditanam dan diolah di pabrik etanol. Ia memperkirakan proses ini membutuhkan waktu 1,5–2 tahun.
“[Kebutuhan etanol 2027] sekitar 1,4 juta ton,” kata Bahlil kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Untuk mempercepat penerapan E10, pemerintah juga menggandeng Brasil sebagai salah satu produsen etanol terbesar dunia. Kesuksesan penggunaan etanol di Brasil dianggap dapat menjadi acuan bagi pengembangan di Indonesia.
Brasil diketahui menerapkan mandatory etanol 30% dalam bensin dan melakukan transisi energi dengan cepat. Bahlil menambahkan, ada potensi investasi pengembangan etanol di Indonesia oleh investor Brasil.
“Kemarin malam, saya menandatangani MoU dan berdiskusi. Ada kemungkinan besar investor Brasil akan ikut berinvestasi,” tuturnya.