Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Sekjen PKS Ajak Masyarakat Gunakan Produk dalam Negeri Jelang Ramadan dan Idulfitri – Halaman all

    Sekjen PKS Ajak Masyarakat Gunakan Produk dalam Negeri Jelang Ramadan dan Idulfitri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS yang juga Anggota DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mengajak masyarakat untuk lebih mengutamakan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadan dan Idulfitri.

    Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, di mana ia menekankan pentingnya membangun ekonomi sirkuler di tingkat lokal.

    “Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, konsumsi masyarakat biasanya meningkat.”

    “Ini momen yang tepat bagi kita untuk mendukung perekonomian nasional dengan lebih banyak menggunakan produk dalam negeri, khususnya produk UMKM lokal,” kata Habib Aboe Bakar, Rabu (26/2/2025).

    Ia menekankan bahwa kebiasaan belanja masyarakat menjelang bulan suci dan hari raya memiliki dampak signifikan terhadap perputaran ekonomi. 

    Sebab itu, ia mengimbau agar masyarakat lebih selektif dan bijak dalam berbelanja, serta memastikan bahwa setiap pembelian yang dilakukan dapat memberi manfaat bagi pelaku usaha dalam negeri.

    “Jangan sampai kita hanya menjadi konsumen yang membanjiri pasar dengan produk impor, sementara produk-produk lokal yang berkualitas kurang mendapatkan perhatian.”

    “Dengan membeli produk dalam negeri, kita ikut berkontribusi dalam memperkuat ekonomi bangsa,” ucap Wakil Ketua MKD DPR RI tersebut.

    Menurut Aboe Bakar, keberpihakan pada produk lokal tidak hanya membantu UMKM bertahan dan berkembang, tetapi juga menciptakan lapangan kerja serta memperkuat daya saing industri nasional.

    “Kalau ekonomi di tingkat lokal bergerak, maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Kita ingin agar momentum Ramadan dan Idul Fitri tidak hanya menjadi ajang konsumsi, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat ekonomi rakyat,” kata anggota Komisi III DPR RI tersebut.

    Sebagai wakil rakyat, Aboe Bakar berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada produk dalam negeri dan pelaku usaha kecil menengah. 

    Dia berharap ajakan ini mendapat respons positif dari masyarakat, sehingga gerakan cinta produk lokal bisa menjadi budaya yang terus berkembang di tengah masyarakat.

    “Mari kita bersama-sama mendukung produk anak bangsa, memajukan ekonomi lokal, dan memastikan kesejahteraan masyarakat semakin baik,” tandasnya.

  • Butuh Afirmasi dan Edukasi untuk Dorong Perempuan Aktif di Dunia Politik

    Butuh Afirmasi dan Edukasi untuk Dorong Perempuan Aktif di Dunia Politik

    Jakarta: Butuh langkah afirmasi dan edukasi untuk mewujudkan peningkatan keterlibatan perempuan dalam dunia politik.

    “Tantangan terbesar kita adalah melahirkan perempuan yang tahu dan mau terjun ke dunia politik serta mampu berada di depan dalam pengambilan keputusan di ranah publik,” kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat pada Diskusi Publik bertema Memperkuat Kesadaran dan Aksi Melawan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Politik, yang diselenggarakan Women Research Institute (WRI) bekerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD), di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.

    Hadir pada acara tersebut antara lain Sita Aripurnami M.Sc (Direktur Eksekutif Women Research Institute/ WRI), Rachmat Bagja, S.H, L.LM (Ketua Bawaslu Republik Indonesia), Dr. H. Ahmad Dolly Kurnia Tanjung, S.Si, M.T (Wakil Ketua Baleg DPR RI dan Anggota Komisi II DPR RI), dan Irjen. Pol (Purn) Desy Andriani (Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI). 

    Karena, ujar Lestari, sebagian besar perempuan tidak ingin menempatkan dirinya di dunia politik. 

    Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, dengan kondisi tersebut langkah afirmasi untuk mendorong perempuan terlibat aktif dalam dunia politik sangat diperlukan. 

    (Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mengatakan, upaya untuk mengedukasi perempuan di semua tingkatan sosial harus dilakukan secara masif agar keberanian dan pemahaman perempuan terkait pentingnya keterlibatan dalam politik, bisa terus tumbuh. Foto: Ilustrasi/Dok. Freepik.com)

    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, berpendapat, political will dari para pemangku kepentingan dan kepercayaan dari pimpinan tertinggi di organisasi sangat penting untuk mendukung perempuan agar mampu berkiprah dalam politik. 

    Baca juga: Program Remaja Bernegara, Upaya NasDem Kenalkan Politik ke Generasi Muda

    Diakui Rerie, saat ini belum ada wadah atau organisasi yang secara serius mampu membuat para perempuan ‘terbuka matanya’ betapa pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan di ruang publik. 

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat, upaya untuk mengedukasi perempuan di semua tingkatan sosial harus dilakukan secara masif agar keberanian dan pemahaman perempuan terkait pentingnya keterlibatan dalam politik, bisa terus tumbuh. 

    Selain itu, Rerie mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, partai politik, serta masyarakat dapat bersama-sama mewujudkan ekosistem politik yang mendukung peran aktif perempuan di dalamnya. 

    Jakarta: Butuh langkah afirmasi dan edukasi untuk mewujudkan peningkatan keterlibatan perempuan dalam dunia politik.
     
    “Tantangan terbesar kita adalah melahirkan perempuan yang tahu dan mau terjun ke dunia politik serta mampu berada di depan dalam pengambilan keputusan di ranah publik,” kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat pada Diskusi Publik bertema Memperkuat Kesadaran dan Aksi Melawan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Politik, yang diselenggarakan Women Research Institute (WRI) bekerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD), di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.
     
    Hadir pada acara tersebut antara lain Sita Aripurnami M.Sc (Direktur Eksekutif Women Research Institute/ WRI), Rachmat Bagja, S.H, L.LM (Ketua Bawaslu Republik Indonesia), Dr. H. Ahmad Dolly Kurnia Tanjung, S.Si, M.T (Wakil Ketua Baleg DPR RI dan Anggota Komisi II DPR RI), dan Irjen. Pol (Purn) Desy Andriani (Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI). 

    Karena, ujar Lestari, sebagian besar perempuan tidak ingin menempatkan dirinya di dunia politik. 
     
    Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, dengan kondisi tersebut langkah afirmasi untuk mendorong perempuan terlibat aktif dalam dunia politik sangat diperlukan. 
     

    (Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mengatakan, upaya untuk mengedukasi perempuan di semua tingkatan sosial harus dilakukan secara masif agar keberanian dan pemahaman perempuan terkait pentingnya keterlibatan dalam politik, bisa terus tumbuh. Foto: Ilustrasi/Dok. Freepik.com)
     
    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, berpendapat, political will dari para pemangku kepentingan dan kepercayaan dari pimpinan tertinggi di organisasi sangat penting untuk mendukung perempuan agar mampu berkiprah dalam politik. 
     
    Baca juga: Program Remaja Bernegara, Upaya NasDem Kenalkan Politik ke Generasi Muda
     
    Diakui Rerie, saat ini belum ada wadah atau organisasi yang secara serius mampu membuat para perempuan ‘terbuka matanya’ betapa pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan di ruang publik. 
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat, upaya untuk mengedukasi perempuan di semua tingkatan sosial harus dilakukan secara masif agar keberanian dan pemahaman perempuan terkait pentingnya keterlibatan dalam politik, bisa terus tumbuh. 
     
    Selain itu, Rerie mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, partai politik, serta masyarakat dapat bersama-sama mewujudkan ekosistem politik yang mendukung peran aktif perempuan di dalamnya. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • Kita Butuh Komunikasi Antar Parpol di Pemerintahan

    Kita Butuh Komunikasi Antar Parpol di Pemerintahan

    PIKIRAN RAKYAT – Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Aria Bima mengapresiasi kehadiran Ketua DPP PDIP, Puan Maharani dalam acara Kongres Partai Demokrat, Selasa 25 Februari 2025.

    Menurut Aria Bima, memang diperlukan mengenai hal yang terkait dengan kerjasama antarpartai politik di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    “Di satu pihak memang itu undangan kepada PDI Berjuang untuk mengadiri ulang tahun demokrat. Dan saya mengapresiasi Mbak Puan cukup luas di dalam berkomunikasi dengan lintas partai politik,” ujar Aria Bima di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 26 Februari 2025.

    “Saat ini memang kita butuh komunikasi mengenai hal yang terkait dengan kerjasama antar partai politik di pemerintahan,” lanjutnya.

    Kendato demikian, Aria Bima mengatakan hal tersebut bukan mengartikan sikap PDIP akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM). “saya kira sudah tegas PDI akan membahas itu di dalam Kongres Partai dalam waktu dekat setelah diputuskan,” jelasnya.

    Ketika disinggung lebih lanjut mengenai hubungan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat Susilo Bambang Yudhiyono dia menyebut hubungan keduanya baik.

    “Dalam pengertian secara fungsional kita banyak kerjasama ya. Dari dulu ya kalau kita lihat dari pilkada-pilkada maupun kegiatan di DPR, antara PDI dan Partai Demokrat itu selalu menjaga posisi masing-masing dan tetap saling menghargai,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Komisi II DPR dan KPU Rapat Bahas PSU di 24 Daerah seusai Putusan MK

    Komisi II DPR dan KPU Rapat Bahas PSU di 24 Daerah seusai Putusan MK

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi II DPR akan mengadakan rapat bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis (27/2/2025). Agenda rapat membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah.

    Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menyatakan, rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti keputusan MK dan mengevaluasi faktor penyebab PSU.

    “Dengan adanya keputusan MK, terdapat 24 PSU yang harus dilakukan. Insyaallah, Kamis kami akan mengundang KPU untuk membahasnya,” ujar Dede Yusuf dalam rapat dengar pendapat di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2025), seperti dilansir Antara.

    Dede Yusuf juga menyoroti kemungkinan perubahan status KPU menjadi badan ad hoc, mengingat banyaknya kesalahan dalam persyaratan yang berujung pada PSU.

    “Banyak hal kecil yang sebenarnya bisa dicegah. Apakah ini karena kurang cermat atau ada faktor lain? Jangan-jangan memang sengaja dibiarkan. Perlukah kita mempertimbangkan agar lembaga penyelenggara pemilu menjadi badan ad hoc?” tuturnya terkait putusan MK soal PSU Pilkada 2024 di 24 daerah.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menegaskan, pihaknya akan berdiskusi dengan KPU, Bawaslu, dan Kemendagri untuk mencari solusi terkait PSU yang terjadi di banyak daerah.

    “Kami akan membahas faktor-faktor penyebab PSU ini. Terutama terkait persyaratan yang seharusnya bisa diselesaikan di tingkat KPU-Bawaslu,” jelas Aria Bima.

    Sebelumnya, MK memerintahkan PSU di 24 daerah setelah menyelesaikan sidang sengketa hasil Pilkada 2024 pada Senin (24/22025). Dalam sidang tersebut, MK mengabulkan 26 permohonan, menolak sembilan perkara, dan tidak menerima lima perkara lainnya.

    Dari 26 perkara yang dikabulkan, 24 di antaranya berujung pada PSU. Sementara itu, untuk dua lainnya MK memerintahkan rekapitulasi ulang hasil suara di Kabupaten Puncak Jaya dan menginstruksikan perbaikan penulisan keputusan KPU terkait penetapan hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2024.

    Dengan putusan PSU Pilkada 2024 di 24 daerah itu, KPU di daerah terkait wajib menjalankan PSU sesuai instruksi MK guna memastikan proses demokrasi berjalan adil dan transparan.

  • Kejagung Bantah Pertamina: Pertamax Dioplos Pertalite, Dijual Seharga Pertamax

    Kejagung Bantah Pertamina: Pertamax Dioplos Pertalite, Dijual Seharga Pertamax

    Kejagung Bantah Pertamina: Pertamax Dioplos Pertalite, Dijual Seharga Pertamax
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) membantah pernyataan PT
    Pertamina
    Patra Niaga yang mengklaim tak ada pengoplosan atau 
    blending 
    Pertamax
    dengan
    Pertalite
    . 
    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar menegaskan pihaknya bekerja dengan alat bukti. 
    “Tetapi penyidik menemukan tidak seperti itu. Ada RON 90 (Pertalite) atau di bawahnya 88 di-
    blending
    dengan 92 (Pertamax). Jadi RON dg RON sebagaimana yang sampaikan tadi,” katanya di Kantor Kejagung, Rabu (26/2/2025). 
    Dia mengatakan, temuan tersebut berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa penyidik. Bahkan, kata dia, bahan bakar minyak (BBM) oplosan tersebut dijual dengan harga Pertamax.
    “Jadi hasil penyidikan, tadi saya sampaikan itu. RON 90 atau di bawahnya itu tadi fakta yang ada, dari keterangan saksi RON 88 di-
    blending
    dengan 92. Dan dipasarkan seharga 92,” ungkapnya.
    Terkait kepastian hal ini, pihaknya akan meminta ahli untuk meneliti hal tersebut. 
    “Nanti ahli yang meneliti. Tapi fakta-fakta alat bukti yang ada seperti itu. Keterangan saksi menyatakan seperti itu,” tuturnya. 
    Sebelumnya, dalam rapat dengan komisi XII DPR, PT Pertamina Patra Niaga mengakui adanya proses penambahan zat aditif pada BBM jenis Pertamax sebelum didistribusikan ke SPBU, Rabu (26/2/2025).
    “Di Patra Niaga, kita terima di terminal itu sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92, tidak ada proses perubahan RON. Tetapi yang ada untuk Pertamax, kita tambahan aditif. Jadi di situ ada proses penambahan aditif dan proses penambahan warna,” ujar Pelaksana Tugas Harian (Pth) Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra.
    Ega menekankan bahwa proses injeksi tersebut adalah proses umum dalam industri minyak. Tujuannya utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas produk. 
    “Meskipun sudah dalam RON 90 maupun RON 92, itu sifatnya masih
    best fuel,
    artinya belum ada aditif,” ucap Ega.
     Namun, Ega memastikan bahwa penambahan zat aditif yang dilakukan, bukan berarti terjadi pengoplosan Pertamax dengan Pertalite.
    “Ketika kita menambahkan proses
    blending
    ini, tujuannya adalah untuk meningkatkan value daripada produk tersebut,” kata Ega.
    “Jadi best fuel RON 92 ditambahkan aditif agar ada benefitnya, penambahan benefit untuk performance dari produk-produk ini,” sambungnya.
    Selain itu, lanjut Ega, setiap produk yang diterima Pertamina telah melalui uji laboratorium guna memastikan kualitas BBM tetap terjaga hingga ke SPBU.
    “Setelah kita terima di terminal, kami juga melakukan rutin pengujian kualitas produk. Nah, itu pun kita terus jaga sampai ke SPBU,” ungkap Ega. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamen ESDM Pastikan Stok Gas Elpiji Aman Jelang Lebaran 2025

    Wamen ESDM Pastikan Stok Gas Elpiji Aman Jelang Lebaran 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung memastikan stok gas elpiji nasional tetap aman menjelang Lebaran 2025. Pemerintah bersama Pertamina telah menyiapkan strategi distribusi elpiji guna mengantisipasi lonjakan permintaan.

    “Saat ini stok elpiji rata-rata adalah 15,2 hari. Kami juga akan meningkatkan stok secara nasional agar tetap stabil,” ujar Yuliot Tanjung dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Yuliot menjelaskan Pertamina telah melakukan beberapa langkah terkait stok gas elpiji menjelang Lebaran 2025. Beberapa langkah tersebut, yaitu menyiagakan 32 terminal elpiji, 731 fasilitas pengisian dan pengangkutan elpiji ke Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPBE), dan 6.517 pangkalan elpiji yang siap melayani masyarakat.

    Ia menegaskan, distribusi gas elpiji dan BBM tetap aman, termasuk di jalur tol dan nontol meskipun ada potensi cuaca ekstrem. “Kami akan memastikan ketersediaan BBM dengan menyiagakan SPBU serta layanan tambahan berupa mobil tangki BBM,” jelasnya.

    Untuk menghindari kelangkaan, pemerintah dan Ditjen Migas akan melakukan pengawasan langsung serta memastikan agen gas elpiji siaga 24 jam, terutama di wilayah dengan permintaan tinggi.

    Selain itu, seluruh SPBE telah menghitung waktu perjalanan distribusi elpiji guna mengantisipasi kemacetan selama periode mudik dan persiapan Lebaran. “Kami sudah lakukan antisipasi agar distribusi elpiji tetap lancar meskipun ada lonjakan konsumsi,” tutup Yuliot Tanjung terkait stok gas elpiji menjelang Lebaran 2025.

  • Bertemu Puan di Acara Danantara, Jokowi Tanya Kabar Megawati

    Bertemu Puan di Acara Danantara, Jokowi Tanya Kabar Megawati

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan dirinya sempat bertemu dan berbincang dengan Ketua DPR Puan Maharani saat menghadiri peresmian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (24/2/2025).

    Namun, pertemuan tersebut berlangsung singkat dan tidak membahas membanyak hal, tetapi ia sempat menanyakan kabar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

    “Ya, kalau ketemu Mbak Puan, pasti yang ditanyakan itu (kabar Megawati),” kata Jokowi di Kota Solo, Rabu (26/2/2025).

    Diungkapkan Jokowi, dirinya berkawan baik dengan Puan, sehingga pasti akan saling menyapa apabila bertemu.

    “Ya, saya itu kan berkawan baik, berteman baik dengan Mbak Puan Maharani. Kalau ketemu saling menyapa dan saling berbicara kan ya wajar-wajar saja,” kata Jokowi.

    Acara peluncuran BPI Danantara di Istana Negara menjadi momen bersejarah dengan kehadiran para mantan presiden dan wakil presiden Indonesia. Presiden Prabowo Subianto turut mengundang Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jokowi, Wakil Presiden ke-11 Boediono, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin.

  • Sektor pariwisata Kota Bandung sumbang Rp900 miliar untuk PAD

    Sektor pariwisata Kota Bandung sumbang Rp900 miliar untuk PAD

    Karena ini juga ada permintaan dari pemerintah daerah di Malaysia, kemudian Singapura dan Thailand yang ingin langsung ke Bandung melalui Husein Sastranegara

    Bandung (ANTARA) – Sektor pariwisata Kota Bandung, menyumbang sekitar Rp900 miliar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan okupansi keterisian penginapan menembus delapan juta orang.

    “Ini berasal dari pajak hotel, restoran dan juga tempat-tempat destinasi wisata,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung Arief Syaifudin dalam rapat serap aspirasi perubahan UU Kepariwisataan di Bandung, Rabu.

    Arief mengatakan hal ini juga ada pengaruhnya dari beroperasinya kereta cepat whoosh yang per hari mencapai 23 ribu. Namun, menurut dia, hal ini bisa ditingkatkan dengan pembukaan kembali Bandara Hussein Sastranegara.

    “Karena ini juga ada permintaan dari pemerintah daerah di Malaysia, kemudian Singapura dan Thailand yang ingin langsung ke Bandung melalui Husein Sastranegara,” ucapnya.

    Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga mengungkapkan bahwa untuk bandara, di Jawa Barat sejatinya bisa dipenuhi oleh BIJB Kertajati untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara.

    “Dan penopangnya bisa menggunakan Whoosh dan perjalanan darat walaupun feeder dari dan ke beberapa wilayah seperti Kertajati dan juga dari stasiun kereta api cepat, belum bisa mengakses kepada seluruh destinasi-destinasi wisata yang ada di Jawa Barat ini,” katanya.

    Ke depan, Lamhot mengatakan pihaknya juga akan mendorong feeder atau angkutan pengumpan, akan lebih didorong untuk diwajibkan.

    “Jadi harapannya terbuka aksesnya untuk bisa masuk ke seluruh objek wisata yang ada di Jawa Barat juga,” katanya.

    Di sisi lain, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat menyebut dunia kepariwisataan di Jawa Barat tengah mengalami krisis, akibat beberapa isu yang terjadi dan menjadi pekerjaan rumah bersama.

    Sekretaris Disparbud Jawa Barat Ani Widiani mengatakan yang pertama butuh adanya manajemen untuk mengantisipasi bencana, kemudian persoalan pengelolaan sampah tempat wisata dan pungli yang bisa merusak citra pariwisata di Jawa Barat.

    Hal ini, menurut Ani, perlu perhatian serius karena bisa mengancam kelangsungan dari realisasi investasi ekonomi kreatif di Jawa Barat di mana untuk Investasi tahun 2023 dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp15 triliun, dan untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp7,4 triliun, dan di 2024 meningkat PMA nya sebanyak Rp35 triliun dan PMDN Rp8 triliun.

    “Hal-hal ini butuh perhatian serius semua pihak karena bisa mengganggu citra pariwisata Jabar, karena kan sesungguhnya yang bekerja (harusnya) tidak hanya sektor pariwisata tapi juga komponen lain dari stakeholders lainnya,” ucap dia.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi II jadwalkan rapat bahas PSU di 24 daerah pada Kamis

    Komisi II jadwalkan rapat bahas PSU di 24 daerah pada Kamis

    Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI akan menggelar rapat dengan lembaga penyelenggara pemilu pada Kamis (27/2), guna membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah.

    “Dengan adanya keputusan MK saat ini, ada 24 PSU ya, itu artinya dilakukan pemilihan ulang, dan Insyaallah hari Kamis kami akan mengundang (penyelenggara pemilu),” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf saat rapat dengar pendapat umum Komisi II DPR RI bersama sejumlah pakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, pembahasan ihwal banyaknya daerah yang melaksanakan PSU akan berkaitan pula dengan wacana agar lembaga penyelenggara pemilu menjadi badan ad hoc atau tidak lagi permanen.

    “Ini kan banyak hal-hal yang kecil yang sebetulnya masalah persyaratan-persyaratan yang mungkin tidak cermat, atau seperti yang saya sampaikan tadi jangan-jangan sengaja tidak dicermati (sehingga menyebabkan PSU), apakah memang kita harus berbicara (agar menjadi badan) ad hoc?” tuturnya.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima juga mengkonfirmasi bahwa pihaknya akan menggelar rapat dengan lembaga penyelenggara pemiku dan pemerintah untuk membahas putusan MK terkait PSU di 24 daerah.

    “Masukkan apa yang harus dikerjakan oleh KPU, Bawaslu, Kemendagri dalam konteks keputusan Mahkamah Konstitusi, yang kali ini jumlah yang harus dilakukan pemungutan suara ulang itu demikian besar,” ujar Aria usai jalannya rapat.

    Dia menyebut pihaknya akan mendalami faktor-faktor apa yang membuat banyaknya daerah terpaksa harus melakukan PSU.

    “Faktor-faktor ini apa? Terutama yang itu akibat karena prasyarat-prasyarat yang akhirnya dinegasikan oleh KPU, yang seharusnya prasyarat itu selesai di tingkatan KPU-Bawaslu,” kata dia.

    Sebelumnya, MK resmi memerintahkan PSU di 24 daerah setelah memutuskan sengketa hasil Pilkada 2024. Putusan tersebut diumumkan dalam sidang pleno yang berlangsung pada Senin (24/2), dengan seluruh Sembilan Hakim Konstitusi telah menuntaskan pembacaan keputusan atas 40 perkara yang diperiksa secara lanjut.

    Berdasarkan laman resmi Mahkamah Konstitusi RI, dari seluruh perkara tersebut, MK mengabulkan 26 permohonan, menolak 9 perkara, dan tidak menerima 5 perkara lainnya. Dengan berakhirnya sidang ini, MK dinyatakan telah menyelesaikan seluruh 310 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) 2024.

    Dari 26 permohonan yang dikabulkan, sebanyak 24 perkara menghasilkan keputusan untuk menggelar pemungutan suara ulang. KPU di daerah terkait wajib menjalankan putusan ini sesuai instruksi MK.

    Selain itu, MK juga mengeluarkan dua putusan tambahan. Pertama, pada Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang berkaitan dengan Kabupaten Puncak Jaya, MK memerintahkan KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil suara.

    Kedua, pada Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Kabupaten Jayapura, MK menginstruksikan adanya perbaikan penulisan pada keputusan KPU mengenai penetapan hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2024.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR Bambang dorong NTB optimalkan potensi wisata budaya

    Anggota DPR Bambang dorong NTB optimalkan potensi wisata budaya

    Mataram (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendorong agar Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengoptimalkan potensi wisata budaya untuk menarik sebanyak mungkin wisatawan asing berkunjung ke daerah ini.

    Menurutnya, Provinsi NTB yang terdiri atas Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, dikenal memiliki kekayaan alam yang memukau. Namun, potensi budaya yang kaya dari kedua pulau ini seringkali belum dieksplorasi secara optimal dalam sektor pariwisata.

    “Padahal, dengan sejarah yang melibatkan 14 kerajaan di Lombok dan 12 kerajaan di Sumbawa, terdapat warisan budaya yang beragam dan unik yang dapat menjadi daya tarik utama bagi wisatawan,” kata Bambang Haryo Soekartono di sela kunjungan kerja ke Desa Wisata Sade di Kabupaten Lombok Tengah, Rabu .

    Ia mengatakan, pariwisata budaya memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Banyak turis asing yang lebih tertarik untuk mempelajari dan mengalami langsung budaya lokal dibandingkan sekadar menikmati keindahan alam.

    Mereka mencari pengalaman otentik, seperti mengunjungi museum, istana kerajaan, dan menyaksikan pertunjukan tari tradisional. Sayangnya, potensi budaya ini belum dimanfaatkan sepenuhnya di Lombok dan Sumbawa.

    “Turis asing sangat mengharapkan adanya pertunjukan budaya seperti tari-tarian tradisional yang dapat mengisi pengalaman mereka selama berkunjung,” ujar politisi asal Jawa Timur itu.

    Sebagai perbandingan, kata dia, Pulau Penang di Malaysia, meskipun memiliki keterbatasan dalam hal potensi alam dan budaya, mampu mengemas budaya lokal dengan baik sehingga menarik sekitar 8 juta turis per tahun.

    Hal itu menunjukkan bahwa pengemasan dan promosi budaya yang efektif dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan jumlah wisatawan.

    Menurut Bambang, untuk meningkatkan daya tarik pariwisata budaya di Lombok dan Sumbawa, beberapa langkah strategis dapat diambil, di antaranya pengembangan infrastruktur budaya.

    Perlu dilakukan renovasi dan perbaikan fasilitas budaya seperti museum, istana kerajaan, dan balai pertunjukan perlu dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan pengalaman terbaik bagi wisatawan.

    “Kami menekankan kepada Kementerian Pariwisata untuk membantu dalam renovasi atau perbaikan infrastruktur budaya yang ada, salah satunya Taman Narmada,” katanya.

    Langkah strategis lainnya, kata dia, adalah penyelenggaraan festival budaya secara konsisten yang dapat menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan. Selain itu, pelatihan pelestarian budaya dan cara mengemas menjadi atraksi wisata yang menarik, dan melakukan promosi secara kreatif.

    “Ada indikasi masyarakat mulai meninggalkan budaya mereka karena khawatir dianggap syirik,” ucapnya.

    Untuk mengatasi tantangan tersebut, kata dia, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan subsidi atau insentif bagi pelaku budaya untuk memastikan kelangsungan tradisi dan kesenian lokal.

    “Kami berharap dengan dorongan ini, Lombok dan Sumbawa dapat menjadi tujuan utama wisata budaya, menarik wisatawan domestik maupun internasional,” kata Bambang.

    Pewarta: Akhyar Rosidi
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025