Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • ‘Sulap’ Rugi Jadi Untung, LPEI Cetak Laba Rp 233 M

    ‘Sulap’ Rugi Jadi Untung, LPEI Cetak Laba Rp 233 M

    Jakarta –

    Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 232,52 miliar pada 2024. Realisasi itu lebih baik dibandingkan periode akhir 2023 yang mencatatkan rugi Rp 18,11 triliun.

    Plt Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif LPEI, Yon Arsal mengatakan kinerja positif ini akan terus ditingkatkan di tahun-tahun mendatang dengan target di atas Rp 250 miliar.

    “2023 adalah tahun bottom-nya LPEI dan mudah-mudahan kita bisa terus meningkat di tahun-tahun yang akan datang. Tahun 2024 kami mencatatkan laba Rp 233 miliar, mudah-mudahan secara konsisten nanti sustainable, kita akan berusaha untuk mencapai target profit after tax di tahun-tahun yang akan datang di atas Rp 250 miliar,” kata Yon Arsal dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (27/2/2025).

    Perbaikan kinerja keuangan itu ditunjukkan melalui rasio keuangan seperti meningkatnya rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio) sebesar 34,25%, dari 17,82% di tahun sebelumnya. Dari sisi kualitas aset produktif, pertumbuhan pembiayaan difokuskan pada selected portofolio yang tumbuh 2% menjadi Rp 30,2 triliun.

    Selain itu, recovery asset collection mencapai Rp 2,8 triliun pada 2024 dengan Non Performing Financing (NPF) net sebesar 4,52%, masih dalam batas yang dapat diterima industri keuangan dan Return on Equity (ROE) sebesar 2,51%, meningkat dari -71,71% pada tahun sebelumnya.

    Manajemen LPEI disebut telah melaksanakan berbagai langkah strategis dalam lima tahun terakhir untuk menyehatkan lembaga antara lain penerapan strategi bisnis yang selektif, penguatan aspek manajemen risiko melalui perbaikan proses, sistem dan penyempurnaan kebijakan. Lalu manajemen juga fokus untuk melakukan pemulihan dan pengelolaan aset bermasalah, penguatan sumber daya manusia, teknologi informasi, serta pengelolaan biaya operasional yang hati-hati dan disiplin.

    “Kita baru separuh jalan dari proses transformasi yang dilakukan, masih banyak yang harus dijalankan LPEI untuk mencapai target setidaknya target market dan rebranding new LPEI ke depan,” imbuhnya.

    Sepanjang 2024, LPEI berhasil mendorong tumbuhnya 1.097 eksportir baru dan pembangunan 928 Desa Devisa baru sehingga total Desa Devisa mencapai 1.845 desa secara akumulatif. Capaian ini tidak terlepas dari kerja sama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Bank Indonesia dan berbagai pemerintah daerah.

    Dalam menjalankan peran sebagai Special Mission Vehicle (SMV) pemerintah, LPEI mencatat penyaluran pembiayaan melalui program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) mencapai lebih dari Rp 7,2 triliun di 2024 dan lebih dari Rp 20 triliun sejak 2020. Melalui PKE, LPEI mendukung program strategis pemerintah dalam mendorong daya saing ekspor nasional, termasuk fasilitasi perluasan pasar ekspor ke negara-negara di Kawasan Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Timur dan Amerika Latin.

    (fdl/fdl)

  • Aturan Warisan Dieksekusi, Bukti Relasi Prabowo-Jokowi Tak Goyah?

    Aturan Warisan Dieksekusi, Bukti Relasi Prabowo-Jokowi Tak Goyah?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengeksekusi sejumlah kebijakan yang dibahas atau diselesaikan pada era pendahulunya, Presiden ke 7 Joko Widodo atau Jokowi.

    Prabowo adalah keberlanjutan dari kekuasaan Jokowi. Dia bahkan telah secara terang-terangan mengakui peran Jokowi dalam proses kemenangannya saat Pemilihan Presiden alias Pilpres 2024.

    Salah satu aturan warisan Jokowi yang kemudian diterapkan di era Prabowo adalah Bank Emas alias Bullion Bank. Selain itu, ada amandemen UU BUMN yang baru saja diteken Prabowo belum lama ini.

    Soal Bank Emas, Prabowo mengemukakan bahwa persiapan pembentukan bank tersebut membutuhkan waktu sekitar 4 tahun. Artinya sejak periode kedua pemerintahan Presiden ke 7 Joko Widodo atau Jokowi.

    “Saya paham bahwa persiapan bank emas ini memakan waktu cukup lama. Kalau tidak salah, butuh empat tahun. Takdir saya, saya yang akan meresmikan,” ujar Prabowo.

    Prabowo kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang telah memulai banyak program, termasuk yang terkait dengan sektor ekonomi, sebelum dirinya menjabat.

    Prabowo kemudian mengungkapkan bahwa dirinya berencana untuk bertemu dengan Jokowi dalam waktu dekat dan akan meminta maaf, sekaligus mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan para menterinya.

    “Mungkin besok saya akan ketemu Pak Jokowi, saya akan minta maaf, karena beliau yang bekerja keras dengan menteri-menteri beliau. Menteri-menteri beliau banyak yang saya pakai juga,” ujarnya dengan nada ringan.

    Teriakan Hidup Jokowi 

    Tidak hanya di momen tersebut, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyerukan “Hidup Jokowi” di HUT ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, seruan itu langsung disambut meriah oleh ribuan kader Gerindra di lokasi. “Hidup Jokowi,” ujar teriak Prabowo di podium yang disambut oleh sorak-sorai hadirin yang ada di ruangan tersebut. 

    Setelah itu seluruh kader kemudian melantunkan lagu terima kasih Jokowi. Mendengar hal itu, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kemudian berdiri sembari tersenyum.

    “Terima Kasih Bapak Jokowi, Terima Kasih Bapak Jokowi. Dari kami Partai Gerindra,” ujar kader Gerindra yang dipandu Prabowo.

    Adapun, Jokowi dan Wapres Gibran Rakabuming Raka duduk bersebelahan dengan Prabowo. Selain itu, tampak mendampingi Prabowo hadir juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

    Mereka kompak mengenakan kemeja berkelir putih saat berada di tengah rangkaian ulang tahun Gerindra tersebut.

    Warisan PPN hingga PSN 

    Adapun pada awal pemerintahannya, Prabowo dihadapkan oleh sejumlah kebijakan yang cukup dilematis. Salah satu kebijakan itu adakan kenaikan PPN 12% yang telah menjadi mandat Undang-undang Harmonasi Peraturan Perpajakan alias HPP. 

    Setelah memperoleh protes besar-besaran, Prabowo tetapkan menaikan tarif PPN sebesar 12%. Hanya saja aturan berlaku untuk barang mewah.

    “Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan sudah berokordinasi dengan DPR bahwa hari ini memutuskan kenaikkan PPN dari 11% ke 12% hanya dikenakan kepada barang dan jasa mewah,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menegaskan barang yang dikenakan PPN 12% adalah barang yang sudah terkena PPnBM. 

    “Itu kategorinya sangat sedikit, limited. Seperti private jet, kapal pesiar, yacht, dan rumah yang sangat mewah,” terang Sri Mulyani.

    Artinya, barang yang selama ini dikenakan PPN 11% atau sebelumnya dibebaskan PPN tidak akan terdampak dari kenaikan PPN jadi 12%. Barang yang dimaksud mencakup bahan kebutuhan pokok termasuk makanan hingga sabun dan sampo.

    “Seluruh barang dan jasa yang 11% tetap 11%, tidak ada kenaikan PPN untuk hampir seluruh barang dan jasa yang selama ini tetap 11%. Barang dan jasa yang selama ini mendapatkan pengecualian, yaitu PPN 0%, tidak sama sekali membayar PPN,” tegasnya.

    Sementara itu soal proyek strategis nasional alias PSN, tidak semua proyek warisan Jokowi memperoleh prioritas 

    Prabowo bahkan telah memerintahkan jajarannya mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN) yang ditetapkan saat pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku bahwa salah satu PSN yang akan dievaluasi, yaitu kawasan PIK 2 Coastland Tropical yang terletak di pantai utara. 

    “Secara umum beliau [Prabowo] meminta kami [mengevaluasi], tentunya PSN ini kan melibatkan banyak pihak ya. Tidak hanya Kemenko Infrastruktur, tetapi juga Kemenko Perekonomian dan berbagai kementerian teknis yang terlibat di dalamnya,” tuturnya.

  • KPU jelaskan 26 sengketa pilkada yang gugatannya dikabulkan oleh MK

    KPU jelaskan 26 sengketa pilkada yang gugatannya dikabulkan oleh MK

    Jakarta (ANTARA) – KPU menjelaskan bahwa 26 perkara sengketa atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang gugatannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, terdiri dari 24 pemungutan suara ulang (PSU), 1 rekapitulasi suara ulang, dan 1 perbaikan keputusan KPU.

    Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin mengatakan bahwa dari 24 daerah yang diperintahkan untuk menggelar PSU itu, ada sebanyak 14 daerah yang harus menggelar PSU di seluruh TPS, dan beberapa daerah lainnya ada yang hanya PSU di beberapa TPS.

    “Ada yang rekapitulasi, ada yang perbaikan keputusan, dan seterusnya,* kata Afifuddin saat rapat dengan Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintah dalam negeri, pertanahan dan pemberdayaan aparatur, di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan bahwa putusan MK juga mengamanatkan terkait batas waktu penyelenggaraan PSU yang berbeda-beda di sejumlah daerah.

    Dia memberikan contoh, ada empat daerah yang mendapatkan batas waktu untuk menggelar PSU selama 30 hari.

    Selain itu, ada lima daerah yang diberi tenggat waktu untuk melaksanakan PSU selama 45 hari. Kemudian, ada dua daerah yang diberi tenggat waktu selama 60 hari untuk menggelar PSU.

    Berikut 26 daerah yang gugatannya dikabulkan oleh MK:

    Provinsi Papua Kota Banjarbaru Kota Sabang Kota Palopo Kabupaten Pasaman Kabupaten Pesawaran Kabupaten Empat Lawang Kabupaten Barito Utara Kabupaten Magetan Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Gorontalo Utara Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Serang Kabupaten Siak Kabupaten Parigi Moutong Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Banggai Kabupaten Bungo Kabupaten Buru Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Mahakam Ulu Kabupaten Boven Digoel Kabupaten Pulau Taliabu Kabupaten Jayapura Kabupaten Puncak Jaya

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Parlemen Rusia Ajak DPR RI Gabung BRICS Parliamentary Forum

    Parlemen Rusia Ajak DPR RI Gabung BRICS Parliamentary Forum

    Jakarta –

    Parlemen Rusia mengajak DPR RI bergabung dalam wadah perkumpulan Parlemen BRICS atau BRICS+ Parliamentary Forum menyusul bergabungnya Indonesia ke kelompok informal BRICS baru-baru ini. Ajakan ini disampaikan langsung oleh Komisi Luar Negeri Dewan Federal Federasi Rusia saat menerima jajaran Delegasi BKSAP DPR RI dipimpin Mardani Ali Sera yang mengunjungi Dewan Federal, di Moskow, Rusia.

    “Dewan Federasi menyambut baik kehadiran Indonesia dalam berbagai forum dialog baik di ASEAN dan sekarang dalam format BRICS. Saya mengucapkan selamat 75 tahun Indonesia-Russia. Kami menganggap Indonesia sebagai mitra bersahabat dengan kerja sama yang baik,” kata Ketua Komisi Luar Negeri Dewan Federal Federasi Rusia, Senator Grigory Karasin, dalam keterangan yang diterima, Kamis (27/2/2025).

    Sementara itu, Ketua Delegasi BKSAP DPR Mardani Ali Sera menyambut baik ajakan tersebut. Dia menyebut pihaknya akan menindaklanjuti sesegera mungkin karena ke depan terbuka peluang kolaborasi lebih dalam antara Indonesia-Rusia dan BRICS.

    “BKSAP melihat ada ketulusan dan semangat bergerak bersama dari BRICS untuk dunia yang lebih baik,” ucap Mardani.

    Pada kesempatan tersebut, BKSAP juga mengundang Dewan Federasi untuk berkunjung ke Indonesia, memperkuat kontak antarparlemen dan merayakan 75 tahun Indonesia-Rusia. “Kami juga mendorong kontak dan frekuensi saling kunjung meningkat, seiring dengan telah dibentuknya Grup Kerja Sama Bilateral di DPR RI untuk Rusia,” imbuh Mardani.

    Kemudian, kembali ke Grigory Farasin. Pada kesempatan tersebut, ia menggarisbawahi hubungan kedua negara baik dalam konteks bilateral. Menurutnya dalam kerangka BRICS akan dapat mendorong pertumbuhan kawasan Global South dan Global East secara lebih baik dan membantu perwujudan dunia yang lebih adil dalam realitas yang multipolar saat ini.

    “Kami juga menunggu kehadiran Presiden Prabowo ke Rusia baik pada Mei nanti untuk acara peringatan Kemenangan Perang Dunia ke-II dan Juli untuk hadir dalam St Petersburg Economic Forum,” tutur Grigory.

    Selain ajakan BRICS Parliamentary Forum, Dewan Federasi juga mengusulkan pembentukan grup geopolitik baru di Inter-Parliamentary Union (IPU), organisasi parlemen global. Grup geopolitik yang akan disebut BRICS+ itu bersifat terbuka bagi parlemen yang menjadi anggota blok BRICS dan yang akan bergabung ke blok dimaksud.

    Dewan Federasi juga mengharapkan peningkatan kerja sama Indonesia-Rusia ke depan dan menggarisbawahi segera rampungnya negosiasi perjanjian perdagangan bebas Indonesia-Eurasian Economic Union (EAEU).

    Sementara BKSAP menyampaikan perlunya Dewan Federal mendorong finalisasi keputusan investasi kilang minyak di Tuban yang akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. “Sekaligus kami mendorong penguatan kapasitas Bahasa antarstaf parlemen kedua negara. Sehingga staf parlemen Indonesia dapat belajar Bahasa Russia dan sebaliknya,” tutur Mardani.

    BKSAP DPR RI melakukan lawatan kehormatan ke Moskow 22-27 Februari, sebagai bagian dari upaya memperkuat interaksi antarparlemen dalam 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia – Russia pada 2025 ini. Delegasi terdiri dari Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh, dan Gde Sumarjaya Linggih.

    Mereka bertemu dan berdialog dengan sejumlah pemangku kepentingan Indonesia – Rusia yakni BRICS Expert Council, Dewan Federasi Majelis Federal, Duma Negara Majelis Federal, Kelompok Persahabatan Rusia-Indonesia Duma Negara Majelis Federal.

    (maa/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pegadaian Cetak Sejarah dengan Bank Emas Pertama di RI

    Pegadaian Cetak Sejarah dengan Bank Emas Pertama di RI

    Jakarta –

    Presiden RI Prabowo Subianto resmikan Layanan Bank Emas Pegadaian yang berlangsung di The Gade Tower, Jakarta, pada Rabu (26/02). Peresmian tersebut ditandai dengan emas batangan yang dimasukkan ke dalam treasure box oleh Presiden Prabowo, didampingi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Dirut Pegadaian Damar Latri Setiawan & Dirut BSI Hery Gunardi.

    “Menjelang 80 tahun kita merdeka, dengan bangga pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar di dunia, untuk pertama kali akan memiliki Bank Emas,” ujar Prabowo dalam keterangannya, Kamis (27/2/2025).

    Bank Emas atau Bullion Bank merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang terhimpun dalam Asta Cita Prabowo-Gibran. Bank Emas hadir dengan tujuan hilirisasi dan optimalisasi pengelolaan emas dalam negeri. Dengan adanya Bank Emas, diharapkan agar dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, hingga membuka lapangan kerja baru dengan target hingga 1,8 juta.

    “Saya ucapkan terima kasih pada semua yang telah bekerja keras sehingga hari ini kita memiliki ekosistem layanan Bank Emas pertama di Republik kita,” tambah Prabowo.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan juga mengungkapkan, sebagai pelopor Bank Emas (Kegiatan Usaha Bullion) di Indonesia, Pegadaian optimis dalam menjalankan Layanan Bank Emas tersebut.

    “Alhamdulillah Bank Emas Pegadaian sah diresmikan oleh Bapak Presiden. Tentunya ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami, selain menjadi pelopor Bank Emas, ini juga menjadi tonggak sejarah baru dimana Pegadaian berperan dalam mendukung Asta Cita, untuk kemajuan ekonomi Indonesia melalui hilirisasi untuk meningkatkan daya saing di dalam negeri,” ujar Damar.

    Sebelumnya, Pegadaian yang tergabung dalam Holding BRI, resmi mengantongi izin menjalankan kegiatan usaha bulion yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada akhir Desember 2024 lalu yang menjadikan Pegadaian sebagai Bank Emas pertama di Indonesia. Melalui surat tersebut, Pegadaian dapat melakukan kegiatan usaha Bulion yang meliputi Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi maupun Perdagangan Emas.

    Pegadaian dinilai memiliki infrastruktur yang mumpuni menjadi lembaga penyaluran bulion mulai dari penyimpanan agunan gadai yang 90% berupa emas, ruang penyimpanan emas dengan standar Internasional terbesar di Indonesia hingga adanya beragamnya produk emas Pegadaian yang semakin melengkapi ekosistem emas tersebut.

    Setelah resmi menghadirkan fitur produk Deposito Emas yang dapat diakses melalui aplikasi Pegadaian Digital sejak 15 Januari 2025 lalu, kini saldo Deposito Emas Pegadaian telah mencapai lebih dari 300 kilogram. Adanya layanan bulion di Pegadaian diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk memilih Investasi emas, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset emas melalui layanan dan produk Pegadaian.

    Turut hadir pada kesempatan tersebut, Panglima TNI Jend TNI Agus Subiyanto, SE MSi, Kapolri Drs Listyo Sigit Prabowo, MSi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi & Hilirisasi sekaligus Kepala Danantara Rosan Roeslani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Gubernur Bank Indonesia , Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Direktur Utama BRI, Mandiri, BNI, serta Duta Besar Negara sahabat, seperti UAE, Swiss, Australia, Inggris, Kuwait, Malaysia, Singapore dan lainnya.

    (akn/ega)

  • DPR Sidak SPBU Pertamina dan Shell di Cibubur Buntut Pertamax Oplosan

    DPR Sidak SPBU Pertamina dan Shell di Cibubur Buntut Pertamax Oplosan

    DPR Sidak SPBU Pertamina dan Shell di Cibubur Buntut Pertamax Oplosan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi XII DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU Pertamina Jambore, Jakarta Timur, dan SPBU Shell di perbatasan Depok, Cibubur, Kamis (27/2/2025).
    Sidak ini dilakukan menyusul beredarnya dugaan adanya bahan bakar
    Pertamax oplosan
    yang meresahkan masyarakat, setelah terungkapnya dugaan korupsi tata kelola minyak di PT Pertamina Patra Niaga.
    Pantauan Kompas.com, sidak dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi.
    Dia didampingi oleh anggota Komisi XII lainnya, yakni Rokhmat Ardiyan, Mukhtaruddin, Aqib Ardiansyah, Ratna Juwita, Jalal, serta Nurwayah.
    Tak hanya anggota Komisi XII, perwakilan dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Migas) serta Balai Besar Lemigas Kementerian ESDM juga ikut hadir di lokasi.
    Di lokasi pertama, yakni SPBU Jambore, Bambang yang mengenakan kemeja putih berbalut jaket krem berjalan di area dispenser bahan bakar BBM bersama rombongan.
    Sesekali, dia berdiskusi dengan tim dari Lemigas yang memang memiliki tugas melalui uji sampel.
    Tak lama kemudian, mereka meminta petugas SPBU untuk mengambil sampel bahan bakar RON 90 atau Pertalite.
    Petugas Lemigas pun menyerahkan wadah kaca transparan untuk menampung sampel bahan bakar yang mengalir dari nozzle pengisian.
    Ketika cairan itu tertampung, warnanya tampak hijau jernih.
    Bambang bersama rombongan pun mengamati warna bahan bakar tersebut.
    Tak hanya Pertalite, tim Lemigas juga mengambil sampel Pertamax (RON 92).
    Cairan yang tertampung dalam wadah kaca tampak berwarna biru pekat.
    “Kita ingin memastikan bahwa RON 92 dan RON 90 benar-benar sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan Lemigas. Makanya ini salah satu pom bensin yang kita sampling. Kita mau cek, nanti alatnya ada di kantor Lemigas, dan selama ini pun aturannya memang begitu,” ujar Bambang, kepada wartawan, Kamis.
    Bambang menegaskan bahwa pengujian ini merupakan prosedur rutin yang dilakukan Lemigas.
    Namun, pihaknya ingin turun langsung untuk memastikan setelah muncul berbagai spekulasi di masyarakat mengenai dugaan oplosan pada bahan bakar yang dijual di SPBU.
    “Sebenarnya ini sudah rutin dilakukan oleh Lemigas. Hanya saja, karena muncul opini di masyarakat soal dugaan oplosan, kita ingin memastikan,” ucap Bambang.
    Dia menambahkan bahwa sebelum didistribusikan ke masyarakat, setiap jenis bahan bakar sudah melalui tahap uji kelayakan di laboratorium Lemigas.
    “Lemigas sendiri sudah mengakui bahwa mereka setiap tahun melakukan uji sampling. Bahkan standarnya memang begitu. Sebelum produk itu didistribusikan ke masyarakat, wajib diuji,” ungkap dia.
    Usai pengambilan sampel di SPBU Jambore, Bambang beserta rombongan dan perwakilan Ditjen Migas serta Balai Besar Lemigas menuju ke lokasi kedua, yakni SPBU Shell di perbatasan Depok dan Cibubur.
    Di lokasi tersebut, rombongan meminta petugas SPBU Shell untuk mengambil sampel BBM RON 92 atau Shell Super.
    Namun, proses pengambilan sampel BBM tersebut tak diperkenankan untuk diliput.
    Meski begitu, Bambang menunjukkan sampel yang telah diambil dan telah dimasukkan ke dalam wadah milik petugas Lemigas.
    Adapun sampel-sampel yang telah diambil tersebut selanjutnya akan dibawa ke Balai Besar Lemigas untuk diuji lebih lanjut di laboratorium.
    “Hasil ujinya kemungkinan keluar besok. Insya Allah Pak Menteri ESDM langsung yang akan mengumumkan,” pungkas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi II DPR dan mitra bahas persiapan PSU tindaklanjuti putusan MK

    Komisi II DPR dan mitra bahas persiapan PSU tindaklanjuti putusan MK

    Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dengan para penyelenggara pilkada, mulai dari KPU, Bawaslu, DKPP, hingga Kementerian Dalam Negeri, membahas persiapan pemungutan suara ulang (PSU) dan yang lainnya, menindaklanjuti adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengatakan ada sebanyak 26 perkara perselisihan hasil pilkada yang gugatannya dikabulkan MK, terdiri atas 24 daerah yang diperintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang, dan dua daerah yang diperintahkan untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil perolehan suara.

    “Kami mengapresiasi jajaran Kemendagri yang masih sibuk karena retret di Magelang, tapi karena ada info yang sangat signifikan sekali, terutama untuk Komisi II DPR RI, adalah hasil putusan MK,” kata Dede di sela rapat kerja tersebut, di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Komisi II DPR RI adalah komisi yang membidangi pemerintah dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur.

    Dia mengatakan bahwa putusan itu perlu ditanggapi serius karena PSU akan dilakukan di tengah diberlakukannya program efisiensi anggaran besar-besaran oleh pemerintah. Dia pun ingin mengetahui kesiapan anggaran dari pemerintah terkait hal itu.

    “Maka siapkah pemerintah? Dan siapkah daerah?” kata dia.

    Selain itu, dia pun menyebutkan bahwa ada gugatan yang dikabulkan oleh MK karena masalah persyaratan pencalonan kepala daerah. Dia juga ingin mengetahui apakah ada ketidakcermatan yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada.

    “Terutama di daerah tentunya, untuk melihat bahwa kok bisa syarat-syarat yang mestinya terlihat dengan benar, ini bisa lewat,” kata dia.

    Adapun rapat tersebut digelar secara luring maupun daring, yang dihadiri juga oleh para KPU berbagai daerah. Dia pun memberikan kesempatan kepada KPU dari daerah untuk memberikan klarifikasi terkait hal itu.

    Dia menjelaskan bahwa MK memutuskan agar sejumlah daerah menggelar pemilihan ulang, pemungutan suara ulang, pemungutan ulang surat suara, dan rekapitulasi ulang surat suara. Dengan begitu, menurutnya ada daerah yang bakal mengulangi pencetakan surat suara yang bakal memakan anggaran.

    Berdasarkan laman resmi MK, dari 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 yang diperiksa secara lanjut, MK mengabulkan sebanyak 26 perkara, menolak 9 perkara, dan tidak menerima sebanyak 5 perkara.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bos Shell Blak-blakan Biang Kerok Stok BBM Langka: Ada Hal di Luar Kendali

    Bos Shell Blak-blakan Biang Kerok Stok BBM Langka: Ada Hal di Luar Kendali

    Jakarta –

    Shell Indonesia mengungkap biang kerok kelangkaan stok pada medio Januari 2025. Penyebabnya terkait masalah izin impor dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berada di luar kendali Shell.

    Hal ini diungkapkan Presiden Direktur dan Country Chair Shell Indonesia Ingrid Siburian dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (26/2/2025). Hambatan rantai pasok itu lantaran izin impor untuk tahun 2025 belum diterbitkan yang berimbas SPBU Shell kehabisan stok BBM.

    “Keterlambatan tersebut karena adanya hambatan dari sisi supply atau rantai pasok. Hambatan tersebut memang merupakan kondisi di luar kendali kami,” kata Inggrid.

    “Karena yang dapat kami fokuskan adalah hal-hal yang memang dapat kami kendalikan,” ucapnya lagi.

    Inggrid bilang sudah mengajukan izin impor pada September 2024, persetujuan impor (PI) baru keluar dari pemerintah hingga berganti tahun. Saat ini Shell masih mengimpor BBM dari Singapura.

    “Pertama, kami telah menyampaikan permohonan neraca komoditas untuk tahun 2025, sebagai dasar untuk mendapatkan persetujuan impor pada bulan September 2024.”

    “Setelah kami mengajukan permohonan neraca komoditas, kami juga melakukan korespondensi dengan Kementerian terkait, yaitu ESDM, dan menyampaikan apa saja potensi yang akan terjadi, misalnya potensi stock out apabila terjadi keterlambatan dari sisi supply,” tambah dia.

    “Neraca komoditas kami dapatkan pada tanggal 20 Januari 2025 dan persetujuan impor kami dapatkan di 23 Januari 2025. Akan tetapi ketika mendapatkan neraca komoditas tersebut, sekitar 25 persen SPBU kami sudah mengalami stock out untuk beberapa varian,” jelasnya lagi.

    Setelah persetujuan impor terbit, stok BBM Shell berangsur-angsur mulai pulih lagi. Perlu waktu hampir 20 hari untuk bisa distribusi BBM dari Singapura hingga masuk ke jaringan SPBU Shell.

    “Dibutuhkan waktu untuk mempersiapkan dari mulai penunjukan kapal, persiapan produk, kami harus bongkar di terminal, sampai distribusi dari terminal ke SPBU itu membutuhkan waktu sekitar hampir 20 hari,” kata dia.

    “Seluruh SPBU kami sudah bisa beroperasi seperti sedia kala,” jelasnya lagi.

    President Director PT Aneka Petroindo Raya Vanda Laura mengakui pada awal tahun ini pihaknya sempat mengalami kelangkaan stok BBM BP di sejumlah SPBU yang dikelola perusahaan. Terutama untuk stok produk BBM BP 92 dan BP Ultimate (RON 95).

    “Pada bulan Januari dan Februari jaringan SPBU kami beroperasi secara normal. Namun ada beberapa jaringan SPBU kami yang tidak dapat melayani BBM secara lengkap karena keterbatasan stok,” kata Vanda dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (26/2/2025).

    “Memang pada saat itu terjadi kendala stok tetapi sampai saat ini kondisi sudah kembali normal. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini memang di antaranya adalah proses pengadaan itu butuh waktu,” terangnya lagi.

    (riar/rgr)

  • AHY dan Gibran Bisa Bersaing di Pilpres 2029, Cawapres Prabowo Diprediksi Alot

    AHY dan Gibran Bisa Bersaing di Pilpres 2029, Cawapres Prabowo Diprediksi Alot

    loading…

    Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) duduk berdampingan dalam penutupan Kongres VI Partai Demokrat. Foto/Tangkapan layar YouTube Partai Demokrat

    JAKARTA – Posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang duduk berdampingan dalam penutupan Kongres VI Partai Demokrat disinggung Presiden Prabowo Subianto . Prabowo yang melihat keduanya berdampingan langsung berkelakar Gibran dan AHY bisa saja bersaing.

    Awalnya, Prabowo mengatakan, suatu saat mungkin ada yang namanya Presiden AHY. “Ada Presiden SBY, siapa tahu ada Presiden AHY, saya enggak tahu,” kelakar Prabowo yang langsung disambut gelak tawa peserta Kongres VI Partai Demokrat di Hotel Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025) malam.

    Prabowo kemudian menyinggung AHY yang tengah duduk di samping Wapres Gibran Rakabuming Raka. “Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang ini,” kata Prabowo sambil tersenyum.

    Gibran dan AHY pun tampak bertepuk tangan. Sementara, Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang duduk di sebelah kiri AHY, tampak melirik putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.

    Tak bertenti di situ, Prabowo kembali menyinggung Gibran dan AHY. “Enggak apa-apa. Bersaing itu baik. Siapa nomor 1, ajaklah nomor 2, ajaklah nomor 3. Iya kan?” ujar Prabowo.

    Mantan Menteri Pertahanan itu lalu mengungkit pengalamannya yang dikalahkan dua kali oleh Joko Widodo (Jokowi) saat Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. “Aku dikalahkan, tapi eh beliau ajak saya masuk. Masuk juga gue. Oh sorry, masuk juga saya. Maaf Pak SBY ini,” ujar Prabowo.

    Penentuan Cawapres Pendamping Prabowo Diprediksi Alot
    Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai kelakar Prabowo itu merupakan bentuk apresiasi kepada AHY dan Gibran secara personal. “Karena keduanya tokoh muda potensial yang ke depan punya kemungkinan memimpin bangsa menggantikan Presiden Prabowo,” kata Agung kepada SindoNews, Kamis (27/2/2025).

    Walaupun, kata Agung, titik tekan apresiasi tersebut ke AHY karena menjadi tuan rumah acara Kongres Demokrat. “Kedua, secara institusional, ke depan tarik-ulur di KIM Plus soal siapa cawapresnya Prabowo pasca dideklarasikan sebagai capres Gerindra bakal berlangsung alot,” tuturnya.

    Karena, lanjut dia, masing-masing ketum di KIM Plus punya peluang elektoral untuk menggantikan Gibran bila Gibran tak segera mentransformasikan langkah dan mengokohkan kaki-kaki politiknya.

    (rca)

  • Jokowi Beberkan Kronologi Revisi UU KPK: Inisiatif DPR, Bukan Saya! – Halaman all

    Jokowi Beberkan Kronologi Revisi UU KPK: Inisiatif DPR, Bukan Saya! – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SOLO – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, mengatakan tidak ada hubungan antara revisi Undang-Undang KPK dengan upaya memuluskan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo dan Bobby Nasution sebagai wali kota Medan.

    “Itu karangan cerita semua orang bisa membuat karangan cerita. Hubungannya apa? Coba pakai logika. Masak mengegolkan hal kecil pilihan wali kota yang benar saja. Logika kita pakai lah,” kata dia saat ditemui di Kelana Coffee and Eatery, Rabu (26/2/2025).

    Undang-undang (UU) KPK hasil revisi tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 Tahun 2019.

    Gibran Rakabuming menjadi wali kota Solo pada 26 Februari 2021-16 Juli 2024.

    Sementara itu, Bobby Nasution menjadi wali kota Medan pada 26 Februari 2021-20 Februari 2025.

    Menurut Jokowi,  UU KPK murni inisiatif dari DPR.

    Bahkan penyusunannya berkali-kali melalui jalan terjal hingga akhirnya masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2019.

    Jokowi mengklaim tidak pernah menandatangani UU KPK.

    Namun, undang-undang tetap berlaku.

    Akhirnya, RUU KPK tetap menjadi UU sesuai dengan aturan yang berlaku. 

    Sebab, UU yang telah disetujui bersama (DPR dan pemerintah) dan tidak ditandatangani presiden dalam waktu 30 hari secara otomatis berlaku sebagai UU dan wajib diundangkan dalam lembaran negara sesuai Pasal 20 ayat (5) UUD Tahun 1945.  

    “Tolong dilihat itu dicek ada beritanya semua. Sampai setelah diundangkan saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Tapi kan aturannya setelah 30 hari bisa berlaku,” ujarnya.

    Dia meminta untuk menelusuri awal mula RUU KPK diajukan hingga menjadi UU KPK hasil revisi.

    “Coba dilihat tahun 2015 ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan RUU KPK ke Prolegnas. Saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi. 2016-2018 ada upaya melakukan pembahasan itu tapi tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena semua fraksi di DPR setuju,” terangnya.

    Namun ia mengakui bahwa saat RUU KPK diusulkan, ia menandatangani Surat Presiden Usulan Revisi UU KPK.

    Ia menandatangani surat ini mempertimbangkan semua fraksi yang setuju diusulkannya revisi UU ini.

    “Pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna. Semua atas inisiatif DPR. Surpresnya itu kalau semua fraksi setuju presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi. Tapi bukan dari sini. Bukan saya mengejar-ngejar,” jelasnya.