Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Puan hadiri retret kepala daerah di Akmil Magelang pada Kamis siang

    Puan hadiri retret kepala daerah di Akmil Magelang pada Kamis siang

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani dijadwalkan akan menghadiri kegiatan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis siang.

    Sebagaimana rilis resmi yang diterima pada Kamis, Puan akan bertolak menuju Akademi Militer (Akmil) Magelang pada Kamis siang bersama dengan Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin.

    Puan pun akan ikut hadir dalam upacara Parade Senja di Akmil Magelang yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (28/2) esok hari.

    Selain itu, Puan diundang untuk mengikuti acara malam keakraban sekaligus acara perpisahan dengan makan bersama (farewell dinner) bersama para kepala daerah yang mengikuti retret itu.

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertolak ke Akmil Magelang, Jawa Tengah, Kamis siang untuk menemui para kepala daerah peserta retret dan memimpin upacara Parade Senja yang berlangsung sore hari.

    Presiden dijadwalkan terbang dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, dan mendarat di Pangkalan Udara Adisucipto di Yogyakarta, kemudian melanjutkan perjalanan via darat ke Lembah Tidar, Akmil Magelang.

    “Presiden Prabowo akan memimpin upacara Parade Senja di Akademi Militer. Esok hari, Jumat 28 Februari 2025, Presiden Prabowo akan memberikan pengarahan dalam rangka pembelajaran orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah seluruh Indonesia,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

    Adapun retret kepala daerah gelombang I akan resmi ditutup usai Presiden Prabowo memberikan pengarahan esok hari, Jumat (28/2).

    Retret kepala daerah di Akmil Magelang berlangsung pada 21-28 Februari 2025. Di Akademi Militer Magelang, kepala-kepala daerah menjalani serangkaian kegiatan, mulai dari sesi apel pagi dan olahraga bersama, kemudian sesi pembekalan dari beberapa menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bamsoet Dorong Komunitas Otomotif Kembangkan Potensi Sport Tourism di RI

    Bamsoet Dorong Komunitas Otomotif Kembangkan Potensi Sport Tourism di RI

    Jakarta –

    Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengajak komunitas otomotif berperan aktif dalam meningkatkan sport tourism di Indonesia. Melalui berbagai event dan aktivitas yang diselenggarakan, komunitas otomotif tidak hanya dapat memperkenalkan budaya dan destinasi wisata, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

    “Melalui dukungan yang tepat dari pemerintah dan stakeholders lainnya, pengembangan potensi sport tourism di Indonesia melalui komunitas otomotif dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional. Dengan demikian, komunitas otomotif bukan hanya sekadar kumpulan pecinta kendaraan bermotor, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam mengembangkan sport tourism di Indonesia,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (27/2/2025).

    Hal itu dia sampaikan saat menerima Pengurus JK Owners Indonesia di Jakarta, Rabu (26/2).

    Ketua MPR RI ke-15 ini menyebut di Indonesia terdapat banyak destinasi wisata yang memiliki potensi besar, namun sayangnya belum banyak dikenal. Karena itu dia mendorong komunitas otomotif dapat menjadi pionir dalam mempromosikan destinasi-destinasi ini melalui kegiatan touring atau rally yang melintasi daerah-daerah tersebut. Sehingga komunitas otomotif tidak hanya menikmati perjalanan selama touring, tetapi juga membantu mempromosikan pariwisata Indonesia.

    “Komunitas otomotif seringkali melakukan kegiatan touring ke berbagai destinasi wisata di Indonesia. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antar anggota, tetapi juga harus menjadi sarana promosi destinasi wisata. Melalui media sosial, mereka bisa membagikan foto dan video perjalanan yang dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjungi destinasi tersebut,” kata Bamsoet.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini meyakini sports tourism yang digerakkan oleh komunitas otomotif dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah yang dikunjungi. Hal ini mengingat baik peserta maupun penonton acara otomotif membutuhkan akomodasi, makanan, dan transportasi, yang semuanya dapat mendorong pertumbuhan bisnis lokal. Selain itu, acara otomotif juga dapat menarik investor dan sponsor yang melihat potensi pasar di daerah tersebut.

    “Komunitas otomotif juga dapat menjadi tempat untuk membangun jejaring dan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan adanya kolaborasi ini, pengembangan sports tourism dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Semisal, komunitas otomotif dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengadakan acara tahunan yang dapat menjadi daya tarik wisata,” pungkas Bamsoet.

    (ega/ega)

  • Kemendagri Undang Semua Mantan Presiden Hadiri Parade Senja di Akmil, Termasuk Jokowi dan Megawati Regional 27 Februari 2025

    Kemendagri Undang Semua Mantan Presiden Hadiri Parade Senja di Akmil, Termasuk Jokowi dan Megawati Regional 27 Februari 2025

    Kemendagri Undang Semua Mantan Presiden Hadiri Parade Senja di Akmil, Termasuk Jokowi dan Megawati
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengundang seluruh mantan presiden dalam kegiatan Parade Senja di Akademi Militer (Akmil),
    Magelang
    , Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025) sore.
    Sosok
    Megawati Soekarnoputri
    dan
    Joko Widodo
    (Jokowi) termasuk dalam undangan kegiatan yang jadi rangkaian
    retret kepala daerah
    .
    Menteri Dalam Negeri Muhammad
    Tito Karnavian
    menyatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat undangan Parade Senja kepada semua mantan presiden, termasuk Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri.
    Tito mengonfirmasi bahwa Presiden keenam RI,
    Susilo Bambang Yudhoyono
    (SBY) hadir dalam pertunjukan drumband oleh taruna Akmil itu.
    “Saya dengar juga yang hadir juga Pak Jokowi,” ucapnya yang merujuk Presiden ketujuh RI tersebut, Kamis.
    Selain itu, Tito juga mengonfirmasi kehadiran tiga pejabat dalam Parade Senja, yaitu Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.


    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan tiba di Akmil pada Kamis (27/2/2025) sore menggunakan helikopter.
    Prabowo akan menginap semalam di glamping sebelum memberikan pengarahan kepada 493 kepala daerah yang melaksanakan retret pada Jumat (28/2/2025).
    Komandan Komando Resor Militer 072/Pamungkas Brigjen TNI Bambang Sujarwo mengatakan, sekitar 3.300 personel gabungan disiagakan untuk menyambut kedatangan dan sesi acara Prabowo.
    Bambang menGatakan, kepala negara akan tiba di Akmil pada Kamis sore, tanpa menyebut waktu secara spesifik.
    “Jalur darat dan udara sudah kami siapkan,” ujarnya usai apel gelar pasukan di lapangan Rindam IV/Diponegoro, Magelang, Rabu (26/2/2025).
    Untuk jalur udara, Prabowo bakal naik helikopter setelah mendarat di Bandara Adisutjipto, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
    “Landing (helikopter) di Akmil, sebagai tempat yang kami rencanakan,” ungkap Bambang.
    Dia menyatakan, apabila cuaca memungkinkan, Prabowo menempuh perjalanan udara untuk tiba di Akmil.
    Hanya saja, dia mengaku masih menunggu perintah akhir dari Istana.
    Bambang pun mengupayakan agar Jalan Gatot Subroto (alamat Akmil berada) tidak ditutup dan tetap bisa dilalui pengendara kendaraan.
    Terpisah, Kepala Polres Magelang Kota AKBP Anita Indah Setyaningrum mengatakan, Prabowo akan mendampingi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang dijadwalkan memberikan pengarahan dalam retret kepala daerah.
    “Kemungkinan Bapak Presiden akan mendampingi (SBY) kalau tidak ada kendala,” ucapnya dikutip
    Kompas.com
    (18/2/2025).
    Ia menambahkan bahwa Prabowo dipastikan akan memberikan pengarahan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah pada hari terakhir retret.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dapat Suntikan Modal Rp 5 T, LPEI Jamin Bukan buat Bayar Utang

    Dapat Suntikan Modal Rp 5 T, LPEI Jamin Bukan buat Bayar Utang

    Jakarta –

    Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mendapatkan suntikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 5 triliun di tahun anggaran 2024. Dana tersebut dipastikan bukan untuk bayar utang.

    Hal itu ditegaskan Plt Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif LPEI, Yon Arsal saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI. Dia bilang suntikan modal Rp 5 triliun akan digunakan untuk berbagai program kerja LPEI yang sudah ditetapkan.

    “Concern tentang PMN yang Rp 5 triliun, Rp 5 triliun ini mau apa? Bayar utang nggak? Enggak itu kita jamin tidak,” kata Yon Arsal, Kamis (27/2/2025).

    Penggunaan PMN Rp 5 triliun telah dibagi untuk dua komponen yakni Rp 3,5 triliun untuk Penugasan Khusus Ekspor (PKE) trade finance (Rp 1,5 triliun), PKE Kawasan (Rp 1 triliun) dan PKE UKM (Rp 1 triliun). Sisanya Rp 1,5 triliun akan dimanfaatkan untuk mandat di bidang penjaminan PKE dan asuransi.

    “Ini kami diawasi betul oleh Kementerian Keuangan dan OJK untuk penyaluran. Jadi nggak boleh ini digunakan di luar peruntukan yang sudah ada,” ucap Yon Arsal.

    Saat ini LPEI sedang menunggu aturan tentang pencairan PMN keluar. Harapannya, aturan bisa terbit dalam waktu dekat sehingga suntikan modal yang sudah disetujui dapat digunakan sesuai peruntukannya.

    “Terkait PMN Rp 5 triliun yang baru saja kami peroleh, ini sedang kami tunggu KMK-nya mudah-mudahan segera keluar sehingga kita bisa segera gunakan untuk financing. Alhamdulillah kalau line-nya sudah ada,” tutur Yon Arsal.

    Lihat juga video: Kejagung Belum Tetapkan Status Hukum 4 Debitur Terindikasi Fraud di LPEI

    (aid/fdl)

  • Singgung Gaya Glamour Kades Wiwin, Dedi Mulyadi: Dari Penampilan, Tas Ibu Mahal… Bandung 27 Februari 2025

    Singgung Gaya Glamour Kades Wiwin, Dedi Mulyadi: Dari Penampilan, Tas Ibu Mahal… Bandung 27 Februari 2025

    Singgung Gaya Glamour Kades Wiwin, Dedi Mulyadi: Dari Penampilan, Tas Ibu Mahal…
    Penulis
    KOMPAS.com
    –
    Gubernur Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , sempat menyinggung soal penampilan, utamanya tas mewah, saat berkomunikasi dengan Kepala Desa
    Gunung Menyan
    ,
    Kabupaten Bogor
    ,
    Wiwin Komalasari
    .
    Sebelumnya, Wiwin Komalasari membuat heboh terkait video viral yang memperlihatkan dirinya tertawa dan mengaku geli saat membawa
    nasi kotak
    dari acara pelantikan Bupati Bogor.
    Terkait hal tersebut,
    Gubernur Jabar
    Dedi Mulyadi pun menghubungi
    Kades Gunung Menyan
    Wiwin Komalasari. 
    Dalam komunikasi dengan Dedi, Wiwin Komalasari membantah melecehkan bingkisan nasi kotak.
    “Tapi kesannya, Ibu seolah-olah melecehkan bingkisan itu, seakan-akan kecewa hanya mendapat nasi boks tanpa ada yang lain. Benarkah begitu?” tanya Dedi Mulyadi, dikutip dari akun Tiktoknya, @dedimulyadiofficial, Rabu (26/2/2025).
    “Tidak, Pak. Tidak ada maksud seperti itu. Saya hanya merasa senang dan spontan membawanya, lalu makan bersama di parkiran,” jawab Wiwin.
    “Di kampung, saya senang makan bersama masyarakat. Saya sering membawa berkat untuk keluarga,” tuturnya.
    Usai itu, Dedi pun menyinggung soal penampilan Wiwin Komalasari, khususnya soal tas mewah.
    “Namun, dari penampilan, walau Ibu kepala desa, tasnya juga mahal,” ucap Dedi.
    “Itu hanya penafsiran orang, Pak. Saya tidak seperti yang mereka pikirkan. Bisa ditanyakan langsung ke masyarakat saya. Saya sering turun langsung ke masyarakat, ikut makan di dapur tanpa mereka sadari, dan bahkan ke sawah,” kata Wiwin.
    Dedi pun lalu bertanya kembali soal tas mewah, utamanya soal gaya hidup glamour sang kades.
    “Dulu, Ibu pernah diekspos sebagai kepala desa yang gemar memakai tas mewah, benar?” tanya Dedi 
    “Saya tahu itu jauh sebelum saya menjadi anggota DPR dan sebelum saya mengenal Ibu. Apakah benar dulu Ibu dikenal sebagai kepala desa yang glamor?” tuturnya.
    Wiwin pun membantah penilaian tersebut.
    “Sebenarnya tidak seperti itu, Pak. Sebelum ke kantor desa, saya selalu menghadiri pengajian ibu-ibu hampir setiap pagi,” katanya. 
    “Saya baru sampai kantor desa sekitar pukul 10. Saya juga rutin berkeliling ke tujuh RW dari Senin hingga Minggu untuk bertemu warga,” tutur Wiwin.
    Sebelumnya, Wiwin telah meminta maaf setelah videonya yang viral di media sosial menuai kontroversi.
    Dalam klarifikasinya yang diunggah di akun TikTok pribadinya, @ratuwk1414, Wiwin menegaskan bahwa tidak ada niatan untuk menghina makanan yang disediakan dalam acara tersebut.
    Ia mengaku bahwa apa yang terjadi hanya sebatas candaan bersama teman-temannya dan bukan bermaksud merendahkan siapa pun.
    “Saya meminta maaf kalau pun itu ada yang tersinggung, tapi saya sendiri pribadi tidak ada niatan untuk ketersinggungan itu sendiri,” ujar Wiwin dalam video klarifikasinya.
    Menurut Wiwin, saat itu ia dan teman-temannya mendapatkan makanan dalam besek dan membawanya pulang, bukan langsung disantap di lokasi acara.
    Ia menyebut bahwa mereka merasa senang dan bersenda gurau saat menenteng makanan tersebut, namun tidak ada niatan menghina.
    Ia juga menekankan bahwa dirinya adalah pribadi yang humoris dan tidak bermaksud menyinggung siapa pun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejagung Bantah Klaim Pertamina Soal Pertamax Tidak Dioplos: Temuan Penyidik Tidak Seperti itu – Halaman all

    Kejagung Bantah Klaim Pertamina Soal Pertamax Tidak Dioplos: Temuan Penyidik Tidak Seperti itu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah klaim PT Pertamina yang mengatakan tidak ada bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax atau RON 92 yang dilakukan pengoplosan.

    Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar awalnya menyebut telah menyaksikan pernyataan Pertamina melalui televisi saat rapat kerja dengan Komisi 12 DPR RI.

    Disana pihak Pertamina mengklaim bahwa Pertamax hanya dicampurkan zat adiktif yang tidak mempengaruhi kadar oktan atau RON pada BBM tersebut.

    Merespon hal itu, Qohar pun dengan tegas membantah klaim Pertamina tersebut.

    Pasalnya dalam proses penyidikan yang dilakukan terhadap para tersangka, penyidik kata Qohar tidak menemukan seperti apa yang disampaikan oleh pihak Pertamina.

    “Penyidik menemukan tidak seperti itu. Ada RON 90 atau dibawahnya ya (RON) 88 (BBM jenis premium) diblending dengan RON 92. Jadi RON (dioplos) dengan RON. Jadi kan tidak seperti itu (seperti klaim Pertamina),” jelas Qohar dalam jumpa pers, Rabu (26/2/2025) malam.

    Selain itu berdasarkan hasil penyidikan tersebut, bahwa BBM yang telah dioplos tersebut kemudian dipasarkan dengan harga Pertamax.

    “Jadi hasil penyidikan saya sudah sampaikan, RON 90 atau dibawahnya tadi fakta yang ada di transaksi RON 88 diblending dengan RON 90 dipasarkan seharga RON 92,” katanya.

    Sebelumnya Pelaksana Tugas Harian (PTH) Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menegaskan pihaknya tidak melakukan praktik upgrade blending atau pencampuran Pertalite dengan Pertamax. 

    Hal ini disampaikan Ega dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Ega memastikan bahwa produk yang diterima dan dijual di SPBU telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

    “Baik yang dari luar negeri maupun dari dalam negeri itu kami sudah menerima RON 92. Yang membedakan adalah meskipun sudah berada di RON 90 dan 92 itu sifatnya masih base fuel artinya belum ada adiktif yang kita terima di Pertamina Patra Niaga ya,” kata Ega dalam rapat.

    Ega menjelaskan, Pertamina Patra Niaga mengelola bahan bakar mulai dari terminal hingga ke SPBU. 

    Sementara itu, proses pengangkutan bahan bakar dari kilang ke terminal dilakukan oleh kapal milik Pertamina.

    “Tidak ada proses perubahan RON, tetapi yang ada itu Pertamax kita tambahkan adiktif. Jadi di situ ada proses penambahan adiktif dan proses penambahan warna. Proses inilah yang memberikan keunggulan perbedaan dalam produk,” ujar Ega.

    Ega menjelaskan bahwa proses penambahan aditif ini dikenal sebagai injection blending. 

    “Blending ini adalah proses yang common dalam produksi minyak yang merupakan bahan cair, namanya ini bahan cair. Jadi pasti akan ada proses blending ketika kita menambahkan blending ini tujuannya adalah untuk meningkatkan value daripada produk tersebut,” ucapnya.

    Dia menambahkan bahwa setiap bahan bakar yang diterima, baik dari dalam maupun luar negeri, selalu melalui pengujian laboratorium sebelum dan sesudah bongkar muat.

    “Setelah kita terima di terminal itu pun di terminal juga melakukan rutin pengujian kualitas produk di tempat-tempat Pertamina itu pun kita terus jaga sampai dengan ke SPBU,” tegasnya.

  • Komisi XII DPR sidak SPBU di Cibubur guna pastikan BBM tak dioplos

    Komisi XII DPR sidak SPBU di Cibubur guna pastikan BBM tak dioplos

    Jakarta (ANTARA) – Jajaran Komisi XII DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke SPBU Pertamina di kawasan Cibubur, perbatasan Jakarta dan Depok, Kamis.

    Sidak dilakukan guna memastikan tidak ada pengoplosan BBM Pertalite dan Pertamax, di tengah polemik dugaan pengoplosan BBM yang mencuat dalam penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap mantan bos PT Pertamina Patra Niaga.

    “Kami ingin memastikan bahwa RON 92 dan RON 90 benar-benar sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan Lemigas,” kata Bambang kepada wartawan di lokasi, Kamis.

    Ketika tiba di lokasi, rombongan komisi yang membidangi energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Hariyadi itu langsung menguji perbedaan BBM RON 90 dan RON 92. BBM tersebut pun dikucurkan ke dalam gelas tabung sampling.

    Pengecekan itu pun dilakukan oleh Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) yang juga hadir di lokasi. Pertama-tama, mereka mengucurkan BBM jenis Pertalite (RON 90) yang berwarna hijau.

    Selanjutnya, mereka pun lantas mengambil sampel bahan bakar Pertamax (RON 92). Dua jenis BBM itu pun kemudian dikomparasikan dan tampak warnanya pun berbeda.

    Dia menjelaskan bahwa Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) setiap tahun secara berkala menguji secara acak terhadap produk BBM yang beredar di masyarakat. Dari hasil pengecekan, menurut dia, bantahan Pertamina terhadap BBM oplosan pun terbukti.

    “Dan Lemigas sendiri sudah mengakui bahwa mereka juga dalam setiap tahun itu dilakukan uji sampling. Bahkan standarnya begitu, standarnya sebelum produk itu didistribusikan ke masyarakat wajib diuji,” kata dia.

    Walau begitu, dia pun tak menampik bahwa ada opini yang terbentuk di masyarakat terkait dugaan oplosan BBM tersebut. Setelah melihat secara fisik, menurut dia, BBM di SPBU itu pun akan kembali diuji oleh pihak Lemigas.

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan bahwa tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang mengoplos bahan bakar minyak (BBM) jenis RON 90 menjadi RON 92.

    “BBM berjenis RON 90, tetapi dibayar seharga RON 92, kemudian dioplos, dicampur,” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (25/2).

    Tindakan curang tersebut, kata dia, bermula pada periode 2018—2023. Pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Depinas SOKSI tegaskan sejalan dengan kepentingan Partai Golkar 

    Depinas SOKSI tegaskan sejalan dengan kepentingan Partai Golkar 

    Sebagai Ormas yang menyalurkan aspirasi melalui Partai Golkar, SOKSI harus sejalan dengan Partai Golkar, bahkan kalau bisa SOKSI harus menjadi motor utama Partai Golkar

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Depinas Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Ahmadi Noor Supit menegaskan sebagai salah satu organisasi pendiri Partai Golkar, SOKSI selalu sejalan dengan kepentingan partai berlambang pohon beringin itu.

    “Sebagai Ormas yang menyalurkan aspirasi melalui Partai Golkar, SOKSI harus sejalan dengan Partai Golkar, bahkan kalau bisa SOKSI harus menjadi motor utama Partai Golkar,” kata Supit dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Saat ini, lanjut dia, kader SOKSI mendapatkan posisi yang cukup signifikan di kepengurusan Partai Golkar, di DPR, dan di pemerintahan.

    “Ketum Partai Golkar (Bahlil Lahadalia) juga menjanjikan bahwa SOKSI akan diberikan peran yang jauh lebih besar lagi setelah pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas),” ujarnya.

    Dalam rapat konsolidasi menuju penyelenggaraan Munas XII SOKSI 2025 yang digelar di salah satu hotel di Slipi, Jakarta, pada Rabu malam (26/2), Supit memberikan sinyal perlunya regenerasi kepemimpinan pada Munas XII SOKSI yang digelar Mei 2025.

    Dalam pidato pengarahannya, Supit menegaskan bahwa rapat konsolidasi ini menjadi momen strategis untuk memperkuat sinergi internal serta mempersiapkan agenda Munas.

    “Rapat ini merupakan forum silaturahmi dengan pimpinan Depidar (dewan pimpinan daerah) se-Indonesia, sekaligus untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Munas pada 20 Mei 2025,” ujarnya.

    Rapat Pleno Depinas SOKSI sebelumnya telah menetapkan pelaksanaan Munas XII SOKSI akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2025 di Jakarta. Hasil rapat tersebut juga telah dikomunikasikan kepada tokoh-tokoh Golkar dan Ketua Umum Partai Golkar.

    Menurut Supit, Munas XII SOKSI menjadi momentum penting dalam menentukan arah organisasi ke depan. Bahkan sekiranya dibutuhkan regenerasi, maka harus dilakukan demi kemajuan SOKSI.

    “Kita akan berembug seperti apa SOKSI ke depan. Kalau sudah saatnya regenerasi, maka harus ada regenerasi,” kata Supit.

    Rapat Konsolidasi ini dihadiri oleh sekitar 150 peserta yang terdiri dari pengurus Pleno Depinas SOKSI serta Depidar SOKSI dari seluruh provinsi di Indonesia.

    Beberapa pengurus Depinas SOKSI lainnya yang turut hadir, antara lain Sekjen Depinas SOKSI Mukhamad Misbakhun, Ketua Harian Freddy Latumahina, Agun Gunanjar Sudarsa, Ferdiansyah, Lawrence Siburian, Dewi Asmara, Bomer Pasaribu, dan Oetoyo Oesman.

    Dewan Pakar SOKSI, Bomer Pasaribu menyarankan Munas SOKSI dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto karena presiden ingin mendengarkan masukan dari banyak kalangan.

    “Saatnya SOKSI bangkit bersama Golkar. Kurvanya masih tinggi. Peluang ini harus dimanfaatkan,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua Panitia Munas XII SOKSI, Wendy Tuswandi, menjelaskan bahwa salah satu agenda Munas adalah revisi AD/ART untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman sekarang.

    “Ini adalah Munas kebangkitan SOKSI, kebangkitan kita bersama,” ujar Wendy.

    SOKSI akan melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) sehari sebelum pembukaan Munas, dan pasca-Munas akan dilakukan ziarah ke makam pendiri SOKSI, Prof. Suhardiman.

    Panitia telah melakukan survei tempat untuk pelaksanaan Rapimnas, pembukaan Munas, serta persidangan yang akan digelar di Jakarta.

    Dengan berbagai agenda strategis yang telah disiapkan, Munas XII SOKSI diharapkan menjadi titik tolak kebangkitan organisasi dalam memperkuat peran dan kontribusinya bagi Partai Golkar serta politik nasional.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR minta pemerintah beri perhatian layanan imigrasi di 3T

    Anggota DPR minta pemerintah beri perhatian layanan imigrasi di 3T

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XIII DPR RI Prana Putra Sohe meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi ataupun kantor imigrasi yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

    Menurut dia, UKK Imigrasi di daerah 3T masih membutuhkan dukungan untuk pemenuhan kerja administratif, kelengkapan sarana prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pemberian tunjangan kinerja.

    “Selama ini UKK Imigrasi di daerah 3T relatif tidak diperhatikan secara optimal oleh pusat. Padahal beberapa kantor UKK Imigrasi di kawasan 3T menjadi garda depan pelayanan imigrasi karena berbatasan langsung dengan negara tetangga,” kata Prana Putra Sohe dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Prana yang duduk di Komisi XIII–komisi membidangi hukum, HAM, keimigrasian dan pemasyarakatan, serta penanggulangan terorisme–lantas menyinggung bahwa selama ini telah ada Desa Binaan yang diprakarsai Kantor Imigrasi Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan desa tentang keimigrasian.

    Program itu, kata dia, meliputi pelatihan proses pengajuan pembuatan paspor hingga upaya mempermudah akses layanan imigrasi bagi penduduk desa.

    “Namun, program ini kurang optimal karena lemahnya dukungan pemerintah terkait sarana dan prasarana imigrasi sehingga memudahkan untuk pelayanan keimigrasian seperti pengajuan pembuatan paspor,” ujarnya.

    Dia menilai selain di kawasan 3T, di wilayah yang relatif dekat dengan pusat pemerintahan seperti Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, dukungan sarana keimigrasian pun relatif lemah sehingga masih membutuhkan tambahan kapasitas server di UKK Lubuklinggau.

    “Banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan keimigrasian secara cepat seperti pembuatan paspor untuk perjalanan ibadah umrah, tapi kalau server terbatas pastinya ini menghambat,” tuturnya.

    Padahal, tambah dia, UKK Lubuklinggau menjadi tumpuan masyarakat dari 10 kabupaten untuk pembuatan paspor dan pelayanan keimigrasian lainnya.

    Untuk itu, ujarnya lagi, meningkatnya jumlah pemohon pengajuan paspor membutuhkan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai untuk mempermudah akses keimigrasian kepada masyarakat.

    “Kami minta agar penggandaan server ini dilakukan tahun ini untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.

    Dia meminta pula agar ada peningkatan status dari UKK menjadi Kantor Imigrasi Lubuklinggau, menyusul Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan telah menerima hibah tanah dan bangunan dari Pemerintah Kota Lubuklinggau yang akan diproyeksikan untuk menjadi Kantor Imigrasi Kota Lubuklinggau.

    “Peningkatan status dari UKK menjadi kantor imigrasi ini diharapkan akan semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Lubuklinggau,” kata legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I itu.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Di Depan DPR, Menteri KP Beberkan Perkembangan Terbaru Kasus Pagar Laut Bekasi

    Di Depan DPR, Menteri KP Beberkan Perkembangan Terbaru Kasus Pagar Laut Bekasi

    Jakarta –

    Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono melaksanakan Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI. Rapat ini membahas sejumlah agenda, termasuk di antaranya perkembangan dari kasus pagar laut.

    Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengatakan, pada Raker 23 Januari pihaknya telah meminta KKP untuk segera menuntaskan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut yang telah disegel.

    “Oleh karena itu, melalui rapat kerja hari ini, Komisi IV ingin meminta penjelasan secara menyeluruh terhadap hasil investigasi tersebut dan sudah sejauh mana hasil pemeriksaannya,” kata Titiek, dalam sesi pembukaan rapat, Kamis (27/2/2025).

    Menjawab hal tersebut, Trenggono mengatakan, pihaknya saat ini telah menghentikan aktivitas pemagaran laut di Bekasi. Proses pemeriksaan juga masih terus berlangsung kepada PT TRPN, selaku pemilik pagar laut sepanjang 3 km itu, beserta kawasan reklamasinya.

    “Selanjutnya PT TRPN telah melakukan pembongkaran mandiri pagar laut dan menyatakan bertanggung jawab dan bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku,” kata Trenggono.

    Trenggono menjelaskan, tindak lanjut terhadap kasus pagar laut telah dilakukan sesuai kewenangan berdasarkan PermenKP Nomor 30 Tahun 2021 tentang pengawasan ruang laut dan PermenKP Nomor 31 Tahun 2021 tentang penanganan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh KKP sebagai berikut.

    Selain pagar laut Bekasi, langkah serupa juga telah dilakukan terhadap kasus pagar laut Tangerang. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, maka telah ditetapkan dua orang sebagai pelaku yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut.

    “Yaitu Saudara A selaku Kepala Desa dan Saudara T selaku Perangkat Desa. Pelaku telah mengakui dan bertanggung jawab terhadap pemasangan pagar laut serta bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku,” ujarnya.

    Menurutnya, proses penetapan pelaku ini memakan proses yang sangat panjang. Hal ini berbeda dengan proses identifikasi di kasus pagar laut Bekasi yang jelas berada di bawah naungan perusahaan.

    “Pada akhirnya melalui kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh KKP, dalam hal ini Direktur Jenderal PSDKP, maka ditemukan dua pelaku yang jelas dan telah terbukti secara nyata melakukan pemagaran dan yang bersangkutan telah dilakukan juga penetapan sanksi administratif,” kata Trenggono.

    Trenggono menjelaskan, proses pemeriksaan dan penyidikan, serta langkah tindak pidananya dilakukan dengan melibatkan Bareskrim Polri. Sedangkan dari sisi KKP sendiri berkewenangan dalam hal sanksi administratif

    “Saat ini sudah dikenakan denda sebesar Rp 48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran. Lalu kemudian juga ada report surat pernyataan, bisa ditampilkan surat pernyataan dari saudara A dan T untuk mengakui dan siap membayar denda. Kalau yang di Bekasi sudah lebih mudah karena memang dilakukan ada atas nama perusahaannya,” ujar dia.

    (shc/kil)