Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Jam Berapa Hasil Sidang Isbat Rilis Tanggal Awal Puasa Ramadhan 2025? Simak Prosesnya!

    Jam Berapa Hasil Sidang Isbat Rilis Tanggal Awal Puasa Ramadhan 2025? Simak Prosesnya!

    PIKIRAN RAKYAT – Setiap tahun, umat Islam di Indonesia menantikan momen penting untuk menentukan kapan mereka akan memulai ibadah puasa. Sidang Isbat 2025, yang direncanakan berlangsung pada Jumat, 28 Februari 2025, kini menjadi perhatian banyak orang.

    Dalam sidang isbatlah, berbagai pihak berkumpul untuk menetapkan awal Ramadhan 1446 Hijriah, melalui pengamatan hilal dan perhitungan astronomis.

    Sidang ini bukanlah sekadar acara biasa, melainkan proses penting yang melibatkan banyak pihak, dari Kementerian Agama hingga ormas Islam.

    Dengan metode yang jelas, sidang isbat bertujuan memberikan kepastian kapan umat Islam di Indonesia akan memulai ibadah puasa. Kapan hasil sidang diumumkan? Untuk memahami lebih lanjut, simak ulasan lengkapnya sebagai berikut:

    Pengertian Sidang Isbat

    Secara harfiah, “isbat” berasal dari bahasa Arab yang berarti penetapan. Dalam konteks agama, sidang isbat adalah proses penetapan awal bulan Hijriah, khususnya untuk Ramadhan dan hari raya.

    Sidang Isbat 2025 bertujuan untuk memastikan kebenaran dan kepastian hukum mengenai awal bulan Ramadhan, dengan melibatkan berbagai ahli dan pemangku kepentingan untuk memberikan informasi yang akurat.

    Dasar Hukum Sidang Isbat di Indonesia

    Sidang Isbat di Indonesia didasarkan pada beberapa dalil syar’i. Salah satunya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa penentuan awal bulan dilakukan berdasarkan rukyatul hilal. Hadits tersebut antara lain:

    “Berpuasalah kamu semua karena melihatnya (Hilal Ramadhan) dan berbukalah kamu semua karena terlihatnya (hilal syawal),” (HR Muslim I:436).

    Selain itu, kitab fikih dan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 2 tahun 2004 juga dijadikan referensi dalam penentuan awal bulan Hijriah.

    Sidang ini menggabungkan perhitungan astronomis dan pengamatan hilal untuk menghasilkan keputusan yang lebih akurat.

    Pihak-pihak Penting dalam Sidang Isbat

    Sidang Isbat melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Agama sebagai penyelenggara hingga perwakilan ormas Islam. Beberapa pihak yang terlibat dalam sidang ini antara lain:

    Menteri Agama sebagai pemimpin sidang Majelis Ulama Indonesia (MUI) Perwakilan organisasi masyarakat Islam Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Ahli falak dan astronomi Perwakilan dari DPR RI dan Mahkamah Agung

    Dengan keterlibatan berbagai pihak, diharapkan sidang Isbat 2025 dapat menghasilkan keputusan yang adil dan akurat.

    Proses Lengkap Sidang Isbat

    Proses pelaksanaan Sidang Isbat 2025 terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, tim astronomi akan memaparkan data posisi hilal, yang mencakup informasi mengenai ketinggian dan sudut elongasi hilal.

    Data ini penting untuk menentukan apakah hilal dapat terlihat atau tidak. Selanjutnya, hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia akan diverifikasi.

    Setelah itu, dilakukan musyawarah untuk mencapai keputusan berdasarkan data yang ada. Proses ini memastikan keputusan yang diambil melalui diskusi dan kesepakatan bersama.

    Jadwal Lengkap Sidang Isbat 2025

    Sidang Isbat 2025 akan dilaksanakan pada Jumat, 28 Februari 2025, di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat. Berikut adalah jadwal lengkapnya:

    Pukul 17.00 WIB: Seminar tentang posisi hilal Pukul 18.30 WIB: Pelaksanaan sidang isbat (tertutup) Pukul 19.00 WIB: Konferensi pers pengumuman 1 Ramadhan 1446 H

    Jadwal ini penting agar Sobat PR dapat mengikuti setiap tahap dari Sidang Isbat 2025. Dengan demikian, hasil sidang isbat akan diketahui sekitar waktu Isya di hari pelaksanaan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kecurigaan Anggota DPR Lihat Kades Siap Bayar Denda Pagar Laut Rp48 Miliar, Sentil Dalang Dibaliknya

    Kecurigaan Anggota DPR Lihat Kades Siap Bayar Denda Pagar Laut Rp48 Miliar, Sentil Dalang Dibaliknya

    TRIBUNJATIM.COM – Kecurigaan terlihat jelas dari meja DPR RI setelah mengetahui kelanjutan kasus Pagar Laut di Tangerang.

    Anggota Komisi IV DPR RI mempertanyakan penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut pagar laut di Tangerang dibangun oleh kepala desa.

    Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Nasdem, Rajiv, mempertanyakan bagaimana seorang kepala desa bisa memiliki uang miliaran rupiah untuk membayar denda yang dijatuhkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    “Apakah seorang kepala desa mampu bayar 48 miliar? Mulia sekali sih kepala desa ini mau mengeluarkan uangnya 48 M untuk pagar laut,” tanya Rajiv dalam rapat Komisi IV DPR, Kamis (27/2/2025), seperti dikutip TribunJatim.com dari Kompas.com, Kamis.

    Di situ, ia meminta agar KKP harus berani tegas dalam mengusut tuntas soal pagar laut.

    Senada, anggota Komisi IV DPR RI dari Golkar, Firman Soebagyo, mempertanyakan dari mana seorang kepala desa bisa memiliki uang miliaran untuk membangun pagar laut dari bambu sepanjang 30,16 kilometer.

    Mengingat proses pencabutan pagar laut sulit dilakukan, menurutnya, tidak mungkin kepala desa melakukannya seorang diri.

    “Apakah ada kemampuan seorang kepala desa memiliki uang sebegitu besar? Dan kemudian, apakah ada kemampuan seorang kepala desa juga bisa memasang pagar bambu yang sampai 30,16 km tanpa alat-alat atau teknologi yang boleh dibilang agak canggih? Saya rasa tidak bisa,” tanya Firman.

    Sebelumnya, Sakti Wahyu membeberkan hasil investigasi KKP terkait hasil investigasi pagar laut misterius di Kabupaten Tangerang, Banten.

    Awalnya, Sakti menjelaskan telah menetapkan dua pelaku pembuat pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang, yakni kepala desa inisial A dan perangkat desa inisial T.

    Dia juga menyampaikan bahwa kedua pelaku diberi sanksi denda administratif sebesar Rp48 miliar.

    “Saat ini sudah dikenakan denda sebesar 48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran,” kata Sakti.

    “Lalu kemudian berikutnya adalah surat pernyataan. Bisa ditampilkan surat pernyataan dari saudara A dan T untuk mengakui dan siap membayar denda,” imbuh dia.

    Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkap ada dua pelaku pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

    Sakti mengatakan, dua orang itu adalah kepala desa inisial A dan perangkat desa inisial T.

    Hal ini terungkap usai KKP menggelar investigasi untuk mengusut pemilik pagar laut.

    “Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, maka telah ditetapkan 2 orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut, yaitu saudara A selaku kepala desa dan saudara T selaku perangkat desa,” kata Sakti, dalam rapat Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

    GAYA MEWAH KADES – Kepala Desa Kohod, Arsin yang sedang menjawab pertanyaan awak media saat konferensi pers di rumahnya, Desa Kohod, Kabupaten Tangerang. (KOMPAS.com/Intan Afrida Rafni)

    Menurut Sakti, kedua pelaku diberikan denda administrasi sebesar Rp 48 miliar.

    Ia menyebut, kedua pelaku sudah menyatakan kesediaan membayar denda tersebut.

    “Dan saat ini sudah dikenakan denda sebesar Rp 48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran. Lalu kemudian juga ada pernyataan,” ujar dia.

    Sakti mengungkapkan penetapan dua pelaku terkait pagar laut Tangerang dilakukan setelah melalui proses yang begitu panjang.

    Pengusutan kasus ini berbeda dengan kasus pagar laut di wilayah Bekasi, Jawa Barat, yang pemiliknya sudah diketahui, yakni PT TRPN.

    “Jadi, tidak sama dengan yang terjadi di Bekasi. Kalau di Bekasi ada penanggung jawabnya sebuah PT, jadi lebih jelas dan lebih cepat. Sementara, kalau di Tangerang memang tidak diketahui siapa,” ucap dia.

    Terhadap PT TRPN selaku pemilik pagar laut di Bekasi juga diberi sanksi administratif.

    “Selanjutnya PT TRPN telah melakukan pembongkaran mandiri pagar laut dan menyatakan bertanggung jawab serta bersedia membayar denda administrasi sesuai peraturan yang berlaku,” ujar dia.

    Sebagai informasi, keberadaan pagar laut misterius di perairan Tangerang menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial pada awal tahun ini.

    Pagar ini terbentang sepanjang 30,16 kilometer dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji, Tangerang, dengan struktur menyerupai labirin.

    Bukan hanya di Tangerang, ada juga kemunculan pagar laut di Bekasi.

    Pagar laut ini awalnya disebut sebagai proyek yang sah dan legal.

    Namun, situasi berubah drastis ketika Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penyegelan terhadapnya pada 15 Januari 2025.

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Video Terbukti Pasang Pagar Laut Tangerang, Kades Kohod dan Perangkat Desa Bayar Denda Rp 48 M – Halaman all

    Video Terbukti Pasang Pagar Laut Tangerang, Kades Kohod dan Perangkat Desa Bayar Denda Rp 48 M – Halaman all

    Sakti Wahyu Trenggono memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohod, Arsin.

    Tayang: Kamis, 27 Februari 2025 20:34 WIB

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohod, Arsin.

    Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dkk sudah mengakui perbuatannya.

    Selain itu, Arsin dan tiga tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai Rp 48 miliar.(*)

    Berita selengkapnya simak video di atas.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Prabowo, SBY, Jokowi hingga Puan saksikan defile parade senja di Akmil

    Prabowo, SBY, Jokowi hingga Puan saksikan defile parade senja di Akmil

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto, bersama Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Ke-7 Joko Widodo, serta Ketua DPR RI Puan Maharani menyaksikan bersama penampilan defile Parade Senja di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis.

    Berdasarkan tayangan langsung dalam akun YouTube Sekretariat Presiden yang disaksikan di Jakarta, Kamis, Presiden Prabowo, SBY, Jokowi, Puan Maharani, serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, menyaksikan penampilan defile Upacara Parade Senja tersebut di mimbar upacara.

    Sebelum defile dimulai, keenam pejabat, serta ratusan kepala daerah yang menjadi peserta retret atau pembekalan, menyaksikan penampilan drumband dari Genderang Suling Cakra Lokananta.

    Kemudian, Presiden Prabowo selaku Inspektur Upacara menerima laporan dari Komandan Defile Upacara Parade Senja.

    Penampilan defile pun dimulai dari defile berkuda oleh 25 taruna, yang diikuti oleh defile busana lambang kebesaran dari Akademi Militer, Akademi Kepolisian, hingga Universitas Pertahanan.

    Suasana defile pun tetap meriah, meski hujan deras sempat mengguyur Lapangan Pancasila, Akmil Magelang, yang menjadi tempat berlangsungnya acara.

    Upacara Parade Senja melibatkan taruna dan taruni dari Akmil sebanyak 1.158 taruna, Akademi Kepolisian sebanyak 376 taruna, dan cadet Universitas Pertahanan sebanyak 386 orang.

    Setelah defile berlangsung selama kurang lebih satu jam, acara dilanjutkan dengan santap malam di Rumah Makan Husein Akmil Magelang.

    Retret kepala daerah di Akmil Magelang berlangsung pada 21-28 Februari 2025. Di Akademi Militer Magelang, kepala-kepala daerah menjalani serangkaian kegiatan, mulai dari sesi apel pagi dan olahraga bersama, kemudian sesi pembekalan dari beberapa menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Presiden dijadwalkan memberi pembekalan kepada para kepala daerah pada hari terakhir retret, sekaligus menutup kegiatan tersebut.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bos SKK Migas Blak-blakan Soal Kendala Kejar Target Lifting Minyak

    Bos SKK Migas Blak-blakan Soal Kendala Kejar Target Lifting Minyak

    Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan sejumlah tantangan dalam mencapai target lifting minyak.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyebut, setidaknya ada empat kendala yang menghambat peningkatan lifting migas. Pertama, fasilitas upstream sudah banyak yang tua dan bocor.

    “Untuk fasilitas ini memang suatu kendala sehingga menghambat produksi, terutama di-offshore kita pipanya sudah pada berkarat,” kata Djoko dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (27/2025).

    Kendala kedua, perizinan yang cukup lama di hulu migas. Ketiga, masalah keamanan.

    Djoko menyebut kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) terkendala dengan masalah keamanan. Sebab, terdapat gangguan dari masyarakat saat melakukan proses eksplorasi maupun produksi.

    “Masalah keamanan juga gangguan masyarakat ketika eksplorasi dan produksi,” kata Djoko.

    Adapun, kendala keempat adalah masalah fiskal. Terkait kendala tersebut, Djoko mengeklaim pihaknya akan memberikan insentif kepada badan usaha.

    Sementara untuk kendala perizinan, pihaknya akan melakukan penyederhanaan dan mencabut aturan yang menghambat. Untuk gangguan dari masyarakat pihaknya menggandeng TNI/Polri untuk pengamanan.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia acapkali mendorong SKK Migas untuk meningkatkan lifting.

    Bahlil menekankan pentingnya peningkatan lifting minyak nasional dalam beberapa tahun ke depan. Dia meminta SKK Migas mencapai target lifting minyak nasional pada tahun 2025 minimal 630.000 barel minyak per hari (bopd) dan naik menjadi di atas 800.000 bopd pada 2028. Hal ini sesuai target yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Target Bapak Presiden Prabowo pada 2028-2029, kita itu sudah punya lifting 800.000-900.000 bopd. Kalau memang itu bisa 1 juta bopd, jauh lebih baik. Dengan berbagai macam intervensi teknologi. Karena itu, saya meminta agar apa yang sudah dibuat dalam roadmap itu dieksekusi,” tegas Bahlil.

    Adapun, lifting minyak pada 2024 lalu pun masih belum bisa tercapai. Secara terperinci, lifting minyak bumi sepanjang tahun lalu rata-rata sebesar 579.700 bopd.

    Padahal, target lifting minyak bumi dari APBN mencapai 635.000 bopd. Adapun, realisasi pada Desember tahun lalu mencapai 657.00 bopd, sedangkan Januari lalu 532.000 bopd.

  • Komisi II DPR Enggan Tanggapi Terlalu Jauh Soal Wacana Omnibus Law RUU Politik

    Komisi II DPR Enggan Tanggapi Terlalu Jauh Soal Wacana Omnibus Law RUU Politik

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi II DPR enggan menanggapi terlalu jauh terkait dengan wacana pembahasan revisi Undang-Undang terkait politik yang menggunakan metode Omnibus Law.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf mengatakan proses Pilkada pun saat ini masih terjadi dan pemerintahan baru berjalan sekitar empat bulan, sehingga masih melakukan penataan-penataan yang diperlukan.

    Hal tersebut Dede sampaikan seusai menggelar rapat kerja dengan Kemendagri, KPU, dan Bawaslu dengan agenda mengenai pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

    “Kalau mau berbicara tentang revisi Undang-Undang Pemilu, saat ini terlalu terburu-buru, sementara proses Pilkada masih terjadi, kita sebutlah pemerintah yang baru berjalan empat bulan ini sedang melakukan pentaan demi penataan, rasanya kurang pas,” tuturnya.

    Legislator Demokrat ini turut berujar pihaknya akan memberi ruang bagi stakeholder terkait seperti pengamat, peninjau, dan akademisi untuk mendengarkan masukannya untuk revisi UU Politik.

    “Dalam 6 bulan sampai 1 tahun ke depan ini, kita akan terus membuat panja [panitia kerja] untuk mendengarkan masukan-masukan. Kita belum akan mungkin melakukan keputusan,” jelasnya.

    Keputusan itu, imbuh Dede, baru bisa dilakukan pada 2026 mendatang. Hal ini karena tahapan Pemilu sudah mulai dilangsungkan pada 2027, sehingga sudah dengan proses yang baru.

    Eks Wakil Gubernur Jawa Barat ini mengaku pihaknya sudah mulai melakukan pendalaman tentang revisi UU Politik, tetapi tidak sampai membuat naskah akademik.

    “Karena kalau kita buat naskah akademik saat ini di mana pemerintah baru berjalan, kelihatannya belum pas. Kita sekarang masih harus berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, bagaimana mengembalikan investasi anggaran, dan sebagainya,” ucapnya.

    Akan tetapi, dia kembali menegaskan pihaknya mendengar masukan-masukan dari eksternal dengan sebanyak-banyaknya, karena teori tentang Pemilu banyak sekali.

  • Kapan Sidang Isbat Ramadhan 2025 Digelar? Simak Penjelasan Lengkapnya!

    Kapan Sidang Isbat Ramadhan 2025 Digelar? Simak Penjelasan Lengkapnya!

     

    PIKIRAN RAKYAT – Bulan Ramadhan semakin dekat. Untuk menentukan kapan 1 Ramadhan, Kementerian Agama (Kemenag) harus terlebih dahulu mengadakan Sidang Isbat. Kapankah Sidang Isbat 2025 akan dilaksanakan?

    Sidang Isbat biasanya diadakan pada malam hari. Dengan mengetahui waktunya, umat Islam di Indonesia dapat mempersiapkan diri menyongsong ibadah puasa.

    Kapan Sidang Isbat 2025?

    Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “isbat” berarti penetapan atau penentuan.

    Sidang Isbat sendiri adalah sidang untuk menetapkan awal bulan dalam kalender Hijriah. Kalender Hijriah berbeda dari kalender Masehi karena berdasarkan siklus bulan yang mengelilingi bumi.

    Penetapan bulan baru dilakukan dengan mengamati bulan sabit muda pertama yang terlihat setelah terjadinya konjungsi atau bulan baru yang terjadi dekat dengan matahari terbenam. Jika bulan sabit terlihat, itu menandakan awal bulan baru dalam kalender Hijriah.

    Pemerintah, melalui Kementerian Agama, menyelenggarakan sidang untuk menetapkan awal bulan Hijriah, terutama untuk bulan Ramadhan dan Syawal.

    Berdasarkan informasi dari kemenag.go.id, Sidang Isbat 2025 untuk menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah akan digelar pada 28 Februari 2025, dengan rincian sebagai berikut:

    Informasi Penting Secara Kronologis Acara: Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadhan 1446 H Tanggal: Jumat, 28 Februari 2025 Waktu: Pukul 17.00 WIB hingga selesai Tempat: Auditorium H.M Rasjidi Kementerian Agama, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat

    Sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, perwakilan DPR, dan Mahkamah Agung. Sidang Isbat ini akan terdiri dari tiga rangkaian kegiatan:

    Pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia. Musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada masyarakat Islam di Indonesia. Perhitungan Hilal dalam Sidang Isbat

    Perhitungan hisab atau konjungsi menjelang Ramadhan 1446 Hijriah diperkirakan terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025, sekitar pukul 07.44 WIB.

    Pada hari pemantauan, posisi hilal di seluruh Indonesia sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian antara 3° 5,91′ hingga 4° 40,96°.

    Sementara, sudut elongasi (jarak sudut antara matahari dan bulan) diperkirakan berada dalam rentang 4° 47,03′ hingga 6° 24,14°.

    Hasil pemantauan hilal di berbagai daerah, bersama dengan data hisab mengenai posisi hilal, akan menjadi bahan pembahasan dalam Sidang Isbat dan menjadi dasar untuk menetapkan awal Ramadhan 1446 H bagi umat Islam di Indonesia.

    Itulah penjelasan mengenai kapan Sidang Isbat 2025 untuk menetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriah. Seluruh muslim dalam negeri, siapkan diri sebaik-baiknya! ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kapan Sidang Isbat Ramadhan 2025? Ini Jadwal dan Prediksi Awal Puasa

    Kapan Sidang Isbat Ramadhan 2025? Ini Jadwal dan Prediksi Awal Puasa

    PIKIRAN RAKYAT – Sidang Isbat Ramadhan 2025 akan segera digelar Kementerian Agama (Kemenag). Sidang ini diadakan untuk menentukan kapan jadwal puasa tahun 2025 kali ini.

    Tak hanya dihadiri Menteri Agama, sidang ini juga akan dihadiri perwakilan Nahdlatul Ulama (NU), duta besar negara sahabat, BRIN, BMKG, dan tim unifikasi kalender hijriah Kemenag. Umat Islam bisa menyaksikannya untuk mengetahui kapan puasa bisa dilaksanakan.

    Jadwal Sidang Isbat Ramadhan 2025 Kemenag

    Informasi jadwal Sidang Isbat sudah disampaikan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad. Abu menyatakan sidang akan diadakan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat, pada Jumat 28 Februari 2025.

    “Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung. Kita berharap umat Islam di Indonesia bisa mengawali Ramadan tahun ini secara bersama-sama,” kata Abu di Jakarta pada Senin, 10 Februari 2025.

    Rangkaian jadwal Sidang Isbat tersebut adalah sebagai berikut:

    Pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi Verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia Musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik Jadwal 1 Ramadhan versi Muhammadiyah

    Sementara itu, organisasi Islam Muhammadiyah sudah menetapkan jadwal puasa atau 1 Ramadhan pada Januari 2025. Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2025 menetapkan bahwa, berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal, ketentuannya adalah:

    1 Ramadhan 1446 H: Sabtu, 1 Maret 2025 Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H: Minggu, 30 Maret 2025 Jadwal 1 Ramadhan versi NU

    Organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) biasanya menetapkan jadwal puasa sama dengan pemerintah yaitu mempertimbangkan pengamatan fisik hilal dan Sidang Isbat. Oleh karena itu, jadwal 1 Ramadhan bisa sama dengan Muhammadiyah (Sabtu, 28 Februari 2025) atau keesokan harinya (Minggu, 1 Maret 2025).

    15 kumpulan Poster Menyambut Ramadhan 2025 LINK DOWNLOAD 1 LINK DOWNLOAD 2 LINK DOWNLOAD 3 LINK DOWNLOAD 4 LINK DOWNLOAD 5 LINK DOWNLOAD 6 LINK DOWNLOAD 7 LINK DOWNLOAD 8 LINK DOWNLOAD 9 LINK DOWNLOAD 10 LINK DOWNLOAD 11 LINK DOWNLOAD 12 LINK DOWNLOAD 13 LINK DOWNLOAD 14 LINK DOWNLOAD 15

    Demikian jadwal Sidang Isbat 1 Ramadhan 2025 lengkap dengan jadwal awal puasa Muhammadiyah. Ormas Islam NU dan Pemerintah akan menentukan awal Ramadan dengan sidang isbat terlebih dahulu.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Legislator: Pentingnya prioritaskan produk lokal melalui kolaborasi

    Legislator: Pentingnya prioritaskan produk lokal melalui kolaborasi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menegaskan pentingnya memprioritaskan produk dalam negeri melalui kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan daya saingnya dengan produk dari luar negeri.

    “Kita prioritaskan produk dalam negeri asal produknya bersaing, kompetitif, dan diminati. Bagaimana caranya? Silakan berkolaborasi dengan berbagai pihak,” kata Kawendra dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Kawendra saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Len Industri (Persero) dan subholding-nya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

    Dia menyoroti dominasi produk asing yang langsung menarik perhatian masyarakat saat diluncurkan, terutama di sektor otomotif dan industri strategis.

    “Jangan hanya produk dari luar yang begitu launching di tanah air langsung digandrungi, masuk ke berbagai pameran otomotif dan mendapatkan perhatian. Kita harus memastikan produk kita punya nilai lebih dan mendapat kepercayaan dari masyarakat,” ujarnya.

    Untuk itu, dia berharap agar produk lokal semakin dominan di pasar nasional ke depannya.

    Kawendra kemudian menyinggung soal kebijakan efisiensi yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pedoman pula bagi industri dalam negeri.

    “Pada era efisiensi saat ini, tentu kita dukung penuh kebijakan Pak Prabowo. Ini menjadi tantangan bagi kita untuk mendorong public-private partnership agar tidak terus-menerus bergantung pada PNM (Penyertaan Modal Negara),” ucapnya.

    Menurut dia, efisiensi dan kemitraan antara sektor publik dan swasta akan mempercepat kemandirian industri nasional, sebagaimana visi Presiden Prabowo dalam membangun ekosistem ekonomi yang lebih kuat dan tidak bergantung pada impor.

    “Kita akan lebih bangga mempersembahkan sesuatu bagi negara. Kita bisa mendorong kreativitas dalam produksi dan operasional yang tentu saja akan berkontribusi terhadap keuangan negara,” ujarnya.

    Kawendra menegaskan agar PT Len Industri harus menjadi salah satu ujung tombak dalam mewujudkan visi kemandirian industri teknologi dalam negeri.

    Sebagaimana visi Presiden Prabowo tentang efisiensi, inovasi, dan kemandirian industri nasional, dia berharap PT Len Industri maupun industri lokal lainnya dapat semakin berkembang, menciptakan produk unggulan yang mampu bersaing di pasar global, serta berkontribusi bagi perekonomian dan pertahanan negara.

    “Saya yakin LEN ini menjadi harapan besar kita untuk bisa memproduksi lebih banyak teknologi yang tidak hanya untuk pertahanan saja,” kata dia.

    RDP Komisi VI DPR dengan PT Len Industri (Persero) tersebut beragendakan pembahasan evaluasi kinerja korporasi tahun 2024, serta penyampaian rencana kerja dan roadmap korporasi tahun 2025.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Momen Prabowo, Jokowi, dan SBY Diguyur Hujan Ikuti Parade Senja di Lembah Tidar

    Momen Prabowo, Jokowi, dan SBY Diguyur Hujan Ikuti Parade Senja di Lembah Tidar

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Ke-7 Joko Widodo menghadiri Upacara Parade Senja dan Penurunan Bendera retret kepala daerah di Lembah Tidar Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (27/2/2025).

    Ketiga tokoh negara itu terlihat menaiki kendaraan taktis Maung untuk memeriksa pasukan dalam agenda yang merupakan rangkaian dari kegiatan retret kepala daerah.

    Di tengah hujan, ketiganya melihat kesiapan para taruna yang juga telah berbaris dengan menumpang di atas Maung buatan PT Pindad, Prabowo terlihat berdiri di depan. Di belakangnya, terlihat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).

    Kemudian, di belakang ketiga tokoh ini juga terlihat ada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Lalu, ada rombongan menteri-menteri, dan rombongan pimpinan lembaga negara, yang berjalan beriringan saat inspeksi pasukan.

    Kemudian, di kendaraan selanjutnya terlihat Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin. Dan, di Maung ketiga mengangkut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Kegiatan pemeriksaan pasukan itu berlangsung selama kurang lebih 10 menit. Selepas itu, Prabowo kembali posisinya sebagai inspektur upacara, sementara tamu kehormatan seperti SBY dan Jokowi, pimpinan lembaga, serta menteri-menteri kembali ke mimbar tempat mereka duduk semula.

    Presiden Ke-8 RI itu kemudian memimpin sesi mengheningkan cipta. Seluruh peserta upacara berdiri dan menundukkan kepala untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan.

    “Mengenang jasa dan arwah para pahlawan kita, mengheningkan cipta mulai,” ujar Prabowo.

    Selanjutnya, Presiden duduk di barisan yang sama dengan tamu-tamu kehormatan, para mantan-mantan Presiden, dan menyaksikan aksi marching band Akmil Genderang Suling Canka Lokananta (GSCL).

    Ada yang menarik dalam parade tersebut, lantaran hanya Jokowi yang tak terlihat menghormati taruna yang sedang menampilkan atraksi bagi para pejabat negara. 

    Upacara Parade Senja dan Penurunan Bendera sore ini diikuti oleh seribuan lebih taruna dari tiga matra TNI dan para kepala daerah peserta retret.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa pemerintah memang mengundang sejumlah Presiden terdahulu, termasuk Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

    Saat ini, yang terkonfirmasi hadir hanya dua presiden terdahulu, yakni SBY dan Jokowi.

    “Yang saya dengar, yang hadir Pak SBY ya, dan saya dengar juga yang hadir Pak Jokowi,” ujarnya kepada waratwan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025). 

    Selesai parade, acara dilanjutkan dengan makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto di ruang makan Husein, Akmil Magelang.

    Setelah itu, para kepala daerah beristirahat malam untuk bersiap melaksanakan kegiatan terakhir keesokan harinya, yakni pengarahan Presiden Prabowo Subianto pukul 08.30 WIB, Jumat (28/2/2025).

    “Esok hari, Jumat, 28 Februari 2025, Presiden Prabowo akan memberikan pengarahan dalam rangka Pembelajaran Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah Seluruh Indonesia,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya.