Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Trenggono Ungkap Perkembangan Terkini Kasus Pagar Laut

    Trenggono Ungkap Perkembangan Terkini Kasus Pagar Laut

    Jakarta –

    Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan perkembangan terkini kasus pagar laut di kawasan Tangerang dan Bekasi. Saat ini, proses investigasi masih terus dilakukan dan denda untuk pelaku pembangun pagar laut telah ditetapkan.

    Trenggono mengatakan, tindak lanjut terhadap kasus pagar laut telah dilakukan sesuai kewenangan berdasarkan PermenKP Nomor 30 Tahun 2021 tentang pengawasan ruang laut dan PermenKP Nomor 31 Tahun 2021 tentang penanganan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh KKP sebagai berikut.

    Ia melaporkan, KKP telah menghentikan aktivitas pemagaran laut di Bekasi. Proses pemeriksaan juga masih terus berlangsung kepada PT TRPN, selaku pemilik pagar laut sepanjang 3 km itu, beserta kawasan reklamasinya.

    “Selanjutnya PT TRPN telah melakukan pembongkaran mandiri pagar laut dan menyatakan bertanggung jawab dan bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku,” kata Trenggono, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

    Selain pagar laut Bekasi, langkah serupa juga telah dilakukan terhadap kasus pagar laut Tangerang. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, telah ditetapkan dua orang sebagai pelaku yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut.

    “Yaitu Saudara A selaku Kepala Desa dan Saudara T selaku Perangkat Desa. Pelaku telah mengakui dan bertanggung jawab terhadap pemasangan pagar laut serta bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku,” ujarnya.

    Menurutnya, proses penetapan pelaku ini memakan proses yang sangat panjang. Hal ini berbeda dengan proses identifikasi di kasus pagar laut Bekasi yang jelas berada di bawah naungan perusahaan.

    “Pada akhirnya melalui kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh KKP, dalam hal ini Direktur Jenderal PSDKP, maka ditemukan dua pelaku yang jelas dan telah terbukti secara nyata melakukan pemagaran dan yang bersangkutan telah dilakukan juga penetapan sanksi administratif,” kata Trenggono.

    Trenggono menjelaskan, proses pemeriksaan dan penyidikan, serta langkah tindak pidananya dilakukan dengan melibatkan Bareskrim Polri. Sedangkan dari sisi KKP sendiri berkewenangan dalam hal sanksi administratif

    “Saat ini sudah dikenakan denda sebesar Rp 48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran. Lalu kemudian juga ada report surat pernyataan, bisa ditampilkan surat pernyataan dari saudara A dan T untuk mengakui dan siap membayar denda. Kalau yang di Bekasi sudah lebih mudah karena memang dilakukan ada atas nama perusahaannya,” ujar dia.

    (kil/kil)

  • Hasil Sidang Isbat, Awal Puasa Ramadan 2025 Besok atau Lusa?

    Hasil Sidang Isbat, Awal Puasa Ramadan 2025 Besok atau Lusa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat (penetapan) awal Ramadan 1446 Hijriah malam ini, 28 Februari 2025 untuk menentukan awal bulan puasa ramadan 2025.

    Sidang dijadwalkan akan dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar dan akan dilaksanakan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

    “Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung,” ujar Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad dilansir dari laman resmi Kemenag.

    Menurut Abu Rokhmad, ada tiga rangkaian yang akan dilakukan dalam sidang isbat. Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia.

    “Ketiga, musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik,” jelasnya.

    Abu Rokhmad mengajak masyarakat menunggu hasil sidang isbat dan pengumuman pemerintah terkait awal Ramadan 1446 H. Ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 2 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

    “Kita berharap umat Islam di Indonesia bisa mengawali Ramadan tahun ini secara bersama-sama,” jelasnya.

    Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah (Urais Binsyar) pada Ditjen Bimas Islam Kemenag, Arsad Hidayat, menambahkan, berdasarkan data hisab awal Ramadan 1446 H, ijtimak terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025, sekitar pukul 07.44 WIB. Pada hari yang sama, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk antara 3° 5,91’ hingga 4° 40,96’, dengan sudut elongasi antara 4° 47,03’ hingga 6° 24,14’.

    “Dengan kriteria ini, secara astronomi, ada indikasi kuat bahwa hilal akan terlihat. Namun, keputusan akhirnya kita tunggu berdasarkan hasil sidang isbat yang akan diumumkan Menteri Agama,” sebut Arsad.

    Data hisab ini akan dikonfirmasi melalui proses pemantauan hilal atau rukyatul hilal. Kemenag bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenag di berbagai daerah akan melakukan pemantauan hilal di berbagai titik di seluruh Indonesia. Hasil hisab dan rukyat akan dipaparkan pada sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama.

  • Ketua Komisi VII apresiasi pemerintah yang siaga songsong Ramadhan

    Ketua Komisi VII apresiasi pemerintah yang siaga songsong Ramadhan

    pemerintah agar dapat memastikan distribusi barang berjalan lancar, agar stabilitas dan ketersediaan terpenuhi, karena cuaca masih belum pasti, terutama hujan yang masih sering mendominasi membuat banyak kendaraan yang terlambat akibat selalu berhati

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah pemerintah yang siaga dalam menyongsong bulan suci Ramadhan dan lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Kesiagaan itu terbukti dari awal pemerintah telah menyatakan akan memperhatikan betul ketersediaan sembako dan kebutuhan masyarakat lainnya selama Ramadhan dan lebaran. Pemerintah juga berupaya menjaga agar harga-harga kebutuhan pokok tersebut tidak naik.

    “Kalau kenaikan sedikit, itu hal wajar. Itu masih masuk dalam rumus pasar. Jika permintaan banyak, maka harga akan naik,” kata Saleh dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dia mengharapkan pemerintah dapat memastikan distribusi barang berjalan lancar, agar stabilitas dan ketersediaan terpenuhi, karena cuaca masih belum pasti, terutama hujan yang masih sering mendominasi membuat banyak kendaraan yang terlambat akibat selalu berhati-hati.

    Saleh menyatakan komisinya yang fokus pada bidang perindustrian, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, dan pariwisata mendorong pemerintah agar terus sidak ke pasar.

    Menurutnya, kunjungan pasar secara random atau acak diperlukan untuk mengecek harga dan kualitas barang yang diperjualbelikan. Kalau memang diperlukan, pemerintah tentu diperkenankan untuk melakukan intervensi.

    “Kadang, ada saja spekulan yang mau ambil untung sesaat di waktu seperti ini, padahal banyak di antara masyarakat kita yang keuangannya terbatas. Mereka tentu harus diproteksi dan dijaga,” ujarnya.

    “Sudah lazim di bulan Ramadhan dan masa lebaran, kebutuhan naik berkali-kali. Bahkan banyak orang yang menghabiskan tabungan untuk puasa dan berlebaran. Apalagi, mereka yang mudik dan lebaran di kampung, kebutuhannya jauh lebih banyak,” katanya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jadwal Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadhan 1446 H/2025, Dimulai Pukul 16.30 WIB – Halaman all

    Jadwal Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadhan 1446 H/2025, Dimulai Pukul 16.30 WIB – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini jadwal sidang isbat penentuan awal Ramadhan 1446 Hijriyah.

    Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat awal Ramadhan pada Jumat, 28 Februari 2025.

    Sidang isbat tersebut akan menentukan tanggal pertama bulan Ramadhan.

    Kemenag kemudian akan mengumumkan kapan umat Islam di Indonesia mulai menjalankan puasa Ramadhan tahun 2025.

    Ada tiga rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam sidang isbat.

    Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi.
    Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia.
    Ketiga, musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik.

    Jadwal Sidang Isbat Awal Ramadhan 2025

    Pukul 16.30 WIB: Seminar Posisi Hilal (terbuka untuk umum dan live streaming di channel YouTube Bimas Islam TV)
    Pukul 18.30 WIB: Pelaksanaan Sidang Isbat (tertutup)
    Pukul 19.05 WIB: Konferensi Pers Penetapan 1 Ramadan 1446 H (live di channel YouTube Kemenag RI).

    Link live sidang Isbat Awal Ramadhan 2025

    Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad menjelaskan, sidang isbat akan dilaksanakan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

    Sidang isbat penentuan awal Ramadhan ini akan dihadiri oleh berbagai pihak termasuk perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, perwakilan DPR dan Mahkamah Agung.

    Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah (Urais Binsyar) pada Ditjen Bimas Islam Kemenag, Arsad Hidayat menjelaskan ijtimak akan terjadi pada Jumat hari ini sekitar pukul 07.44 WIB, menurut data hisab awal Ramadhan 1446 H, seperti dikutip dari Kemenag.

    Pada hari yang sama, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk antara 3° 5,91’ hingga 4° 40,96’, dengan sudut elongasi antara 4° 47,03’ hingga 6° 24,14’, menurut penjelasannya.

    Data tersebut akan dikonfirmasi melalui proses pemantauan hilal hari ini.

    Hasil hisab dan rukyat akan dijelaskan pada sidang isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Koperasi Bisa Kelola Tambang Batu Bara-Migas

    Koperasi Bisa Kelola Tambang Batu Bara-Migas

    Jakarta –

    Koperasi akan menjadi salah satu lembaga yang diizinkan mengelola tambang. Hal ini sejalan dengan telah disahkannya Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU No 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi UU oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengatakan badan usaha koperasi bisa terlibat dalam pengelolaan tambang minyak dan gas (migas), setelah disahkannya UU Minerba. Menurut Ferry, ini menjadi salah satu upaya menuju swasembada energi.

    “Kami ingin koperasi sebagai badan usaha bisa masuk ke sektor-sektor usaha dalam mewujudkan swasembada pangan, energi, hingga hilirisasi, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Selasa (27/2/2025).

    Ferry optimistis Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM (Permen ESDM) yang baru agar koperasi bisa terlibat di pengelolaan sektor migas. Terkait hal ini, Kementerian Koperasi akan terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM.

    “Kita akan terus koordinasikan hal itu,” tambah Ferry.

    Ferry menambahkan, saat ini sudah ada koperasi yang mampu dan sukses mengelola sumur minyak bekas Pertamina di Muara Enim, Sumatera Selatan. Selain itu, koperasi di sektor pertambangan dan penggalian sudah berjumlah sekitar 500-an unit.

    “Diharapkan, dengan pemberian hak kelola tambang ini, akan tumbuh koperasi-koperasi lainnya. Karena, ada belasan ribu sumur-sumur minyak seperti itu yang bisa dikelola koperasi,” terang dia.

    Sementara itu, Wamen ESDM Yuliot Tanjung mengatakan pihaknya sedang merumuskan regulasi untuk keterlibatan koperasi dalam pengelolaan sumur-sumur minyak, terutama sumur yang idle well.

    “Hal itu nantinya bisa dikolaborasikan dengan koperasi-koperasi yang ada di daerah,” kata Yuliot.

    (hns/hns)

  • Sidang Isbat Awal Ramadhan 2025 Digelar Hari Ini

    Sidang Isbat Awal Ramadhan 2025 Digelar Hari Ini

    Sidang Isbat Awal Ramadhan 2025 Digelar Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Agama (
    Kemenag
    ) akan menggelar
    Sidang Isbat
    (penetapan) awal
    Ramadhan 1446
    Hijriah atau tahun 2025, di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, pada Jumat (28/2/2025).
    Sebelum pelaksanaan
    sidang isbat
    , Kemenag melakukan
    pemantauan hilal
    (rukyatul hilal) awal Ramadhan, pada Jumat pagi.
    Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, mengatakan, pemantauan hilal dilakukan di 125 titik di seluruh Indonesia.
    Rukyatul hilal ini melibatkan para ahli falak dari Kantor Wilayah Kemenag dan Kemenag Kabupaten/Kota, bekerja sama dengan Pengadilan Agama, organisasi masyarakat Islam, dan instansi terkait.
    ”
    Pemantauan hilal
    awal Ramadhan akan dilakukan di 125 titik se-Indonesia pada 28 Februari mendatang,” ujar Abu Rokhmad, dalam keterangannya, Kamis (20/2/2025).
    Abu Rokhmad mengatakan, berdasarkan perhitungan astronomi (hisab), ijtimak menjelang Ramadhan tahun ini diperkirakan terjadi pada Jumat pagi sekitar pukul 07.44 WIB.
    Pada hari rukyat, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk dengan kisaran antara 3° 5,91’ hingga 4° 40,96’.
    Sementara itu, sudut elongasi berkisar antara 4° 47,03’ hingga 6° 24,14’.
    Menurut dia, hasil rukyat hilal dari berbagai daerah, beserta data hisab mengenai posisi hilal, akan dibahas dalam sidang isbat di Kantor Kemenag.
    Ia menyampaikan bahwa sidang akan berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat.
    Sidang yang dijadwalkan akan dipimpin oleh Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar ini akan menentukan awal bulan puasa bagi umat Islam di Indonesia.
    “Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI (Majelis Ulama Indonesia), BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung,” ujar Abu Rokhmad.
    Ada tiga rangkaian yang akan dilakukan dalam sidang isbat.
    Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi.
    Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia.
    “Ketiga, musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik,” ujarnya.
    Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi menetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriah bertepatan dengan 1 Maret 2025 Masehi.
    Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sayuti, dalam konferensi pers menuturkan bahwa penerapan ini sesuai dengan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
    “Berdasarkan hasil hisab, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan, 1 Ramadhan 1446 H jatuh pada hari Sabtu, 1 Maret 2025,” ucapnya dalam konferensi pers.
    Selain itu, PP Muhammadiyah juga mengumumkan hari raya Lebaran atau Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah yang bertepatan pada Senin, 31 Maret 2025.
    Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut ada potensi perbedaan jatuhnya awal puasa Ramadhan 2025 antara pemerintah dengan Muhammadiyah.
    Menanggapi itu, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan, semua pihak dapat memprediksi kapan bulan Ramadhan 1446 Hijriah atau 2025 dimulai, tetapi keputusan pemerintah mengenai awal bulan puasa akan diambil pada sidang isbat.
    “Semua orang bisa memprediksi. Tapi keputusan rapat (sidang isbat) itu besok ditentukan ya,” kata Nasaruddin Umar kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).
    Kemenag akan melakukan pemantauan hilal (rukyatul hilal) awal Ramadhan 1446 Hijriah di 125 titik di seluruh Indonesia pada 28 Februari 2025 sekitar pukul 07.44 WIB.
    “Kalau ada yang menyaksikan bulan (hilal terlihat), kenapa harus ditunda, kalau enggak, ya kita diskusi,” ucap Nasaruddin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemarin, Pertamina pastikan tak ada kebakaran hingga pelemahan IHSG

    Kemarin, Pertamina pastikan tak ada kebakaran hingga pelemahan IHSG

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa bidang ekonomi yang terjadi pada Kamis (27/2) masih hangat dan relevan untuk disimak kembali pada pagi ini.

    Di antaranya mulai dari Pertamina yang memastikan tidak ada kebakaran tangki 38T-101 di Kilang Cilacap hingga pelemahan signifikan pada indeks harga saham gabungan (IHSG).

    Berikut rangkuman beritanya.

    Pertamina pastikan tidak ada kebakaran tangki di Kilang Cilacap

    Pejabat sementara Area Manager Communication, Relations and CSR PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap Sunaryo Adi Putra memastikan tidak ada kebakaran tangki 38T-101 di Kilang Cilacap seperti dalam video yang beredar melalui media sosial.

    “Tangki tersebut sebenarnya sedang menjalani pembersihan sludge (lumpur). Itu merupakan agenda pemeliharaan berkala,” kata Sunaryo Adi Putra saat dihubungi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis.

    Baca selengkapnya.

    Dirut Pertamina tegaskan kualitas Pertamax sesuai standar

    Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menegaskan produk Pertamax, jenis BBM dengan angka oktan (research octane number/RON) 92, dan seluruh produk Pertamina lainnya, telah memenuhi standar dan spesifikasi, yang ditentukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.

    “Kami pastikan operasional Pertamina saat ini berjalan lancar dan terus mengoptimalkan layanan, serta menjaga kualitas produk BBM kepada masyarakat,” kata Simon di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya.

    Trenggono: Kades siap bayar denda Rp48 miliar pagar laut Tangerang

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa kepala desa dan perangkat desa yang menjadi pelaku pemagaran laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, siap membayar denda administrasi sebesar Rp48 miliar.

    Trenggono dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, pihaknya telah menetapkan dua orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut Tangerang, yaitu inisial A selaku kepala desa dan inisial T selaku perangkat desa.

    “Pelaku telah mengakui dan bertanggung jawab terhadap pemasangan pagar laut serta bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku. Saat ini sudah dikenakan denda sebesar Rp48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran,” kata Trenggono.

    Baca selengkapnya.

    BEI apresiasi kontribusi Galeri Investasi kembangkan pasar modal

    PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyelenggarakan Penghargaan Galeri Investasi (GI) BEI 2025, sebagai upaya untuk memberikan apresiasi atas kinerja dan kontribusi GI BEI dalam pengembangan pasar modal Indonesia sepanjang tahun 2024.

    Pemberian penghargaan merupakan bentuk pengakuan atas dedikasi GI BEI dalam mengedukasi masyarakat, meningkatkan literasi keuangan, serta mendorong pertumbuhan jumlah investor di Indonesia.

    Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi di Main Hall, BEI, Jakarta, Kamis, mengapresiasi peran GI BEI dalam meningkatkan literasi keuangan dan akses informasi mengenai pasar modal bagi masyarakat luas.

    Baca selengkapnya.

    Ekonom: Pelemahan IHSG seiring asing khawatir penerapan tarif AS

    Ekonom dan praktisi pasar modal Hans Kwee menyampaikan pelemahan signifikan yang terjadi pada indeks harga saham gabungan (IHSG) disebabkan oleh pelaku pasar asing yang keluar dari pasar saham Indonesia (foreign outflow).

    Sikap pelaku pasar asing itu disebabkan oleh berbagai sentimen dari tingkat global, utamanya terkait ancaman penerapan tarif oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke berbagai negara.

    Pertama, Hans menjelaskan pelaku pasar khawatir terhadap ancaman tarif AS ke Uni Eropa sebesar 25 persen, katanya saat dihubungi oleh Antara di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi II DPR RI Targetkan Omnibus Law RUU Politik Rampung Tahun 2026 – Halaman all

    Komisi II DPR RI Targetkan Omnibus Law RUU Politik Rampung Tahun 2026 – Halaman all

    TRIBUNNEWSCOM JAKARTA – Komisi II DPR RI menargetkan pembahasan Undang-Undang sapu jagat atau omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Politik, selesai pada 2026.

    Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf.

    Dede menyebut Komisi II DPR tidak akan terburu-buru mengambil keputusan terkait RUU Politik.

    Hal ini menurutnya penting agar proses penyusunan RUU Politik dapat dilakukan dengan matang dan berdasarkan masukan yang cukup.

    “Kita belum akan mungkin melakukan sebuah keputusan. Keputusan itu baru bisa kita lakukan di 2026. Mengapa? Karena tahapan pemilu akan dilaksanakan di 2027. Sehingga 2027 kita sudah berbicara dengan proses yang baru sesuai dengan orang-orang yang baru,” kata Dede di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 27/2/2025.

    Dede mengungkapkan Komisi II DPR sepakat untuk memberi ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan terkait revisi undang-undang tersebut, termasuk para pengamat, peninjau, akademisi, serta organisasi non-pemerintah (NGO).

    Komisi II berencana mendengarkan saran dan pendapat dari berbagai pihak untuk memastikan perubahan yang dilakukan memang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini.

    “Kami sepakat di Komisi II kita akan memberi ruang untuk mendengar stakeholder demokrasi. Apakah itu mulai dari pengamat, mulai dari peninjau, mulai dari akademisi. Kita dengar dulu masukannya,” ujar Dede.

    Dede menambahkan saat ini bukan waktu yang tepat untuk mulai menyusun naskah akademik tentang perubahan Undang-Undang Pemilu, mengingat pemerintah baru mulai melakukan penataan dan fokus pada prioritas lainnya seperti pertumbuhan ekonomi dan investasi anggaran.

    “Tapi kita dengarkan masukan. Tadi saya katakan NGO, pengamat, civil society, dan sebagainya. Untuk mendengar masukan sebanyak-banyaknya. Karena teori tentang pemilu itu banyak sekali. Atau yang terbuka atau tertutup itu banyak sekali. Itu kita harus exercise,” ujar Dede.

    Lebih lanjut, Dede menegaskan bahwa proses revisi Undang-Undang Pemilu akan dilakukan secara hati-hati dan dengan melibatkan berbagai pihak yang berkompeten agar hasilnya dapat membawa perbaikan yang signifikan dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Ekspor Batu Bara Wajib Pakai HBA, DPR: Menguntungkan Semua Pihak

    Ekspor Batu Bara Wajib Pakai HBA, DPR: Menguntungkan Semua Pihak

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menekankan agar kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia soal Harga Batu Bara Acuan (HBA) bisa menguntungkan negara dan pelaku usaha.

    “Apa yang ditetapkan harus menguntungkan semua pihak. Satu juga pasti menguntungkan dari pendapatan negara naik. Kedua juga harus menguntungkan juga pelaku usaha,” ujar Sugeng di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 27 Februari 2025.

    Sugeng mengatakan, Komisi XII bakal segera membahas terkait ketetapan tersebut. Menurutnya hal itu sudah menjadi kewajiban DPR untuk menjembatani antara dua kepentingan itu.

    “Ujung-ujungnya adalah harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi ketetapan tentang HBA harga patokan batu bara itu yang ditetapkan,” katanya.

    Harga acuan eksportir

    Bahkan lanjut Sugeng menambahkan, HBA Indonesia yang bakal digunakan sebagai harga acuan eksportir sudah perlakukan sebelumnya.

    “Yang lalu-lalu juga ada kok. Cuman mungkin ada perhitungan-perhitungan kembali atau metode-metode perhitungannya kembali yang saya kira nanti akan dalam rapat tertentu akan kita bahas,” tuturnya.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merombak aturan harga untuk batu bara ekspor. Kalau dulu harga acuan menggunakan Indonesia Coal Index (ICI), maka mulai 1 Maret 2025 berubah menggunakan HBA (Harga Batu bara Acuan) melalui Keputusan Menteri (Kepmen).

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno menerangkan, perubahan aturan ini banyak dampaknya. Salah satunya adalah stabilkan harga batu bara.

    “Jadi kalau kami menggunakan data yang harus menggunakan sesuai HBA atau HBP (Harga Batu bara Patokan), harganya stabil di angka itu saja. Karena tidak ada pergerakan perbedaan data-data yang berubah,” kata Tri dalam keterangannya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • SBY di Acara Retret: Presidennya Prabowo, Tidak Boleh Ada Matahari Kembar!

    SBY di Acara Retret: Presidennya Prabowo, Tidak Boleh Ada Matahari Kembar!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menyinggung tentang ‘Matahari Kembar’ saat memberikan materi dalam acara retret Kepala Daerah di Akademi Militer alias Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Kamis kemarin.

    SBY semula bercerita tentang pengalamannya mengenyam pendidikan di Akmil bersama Prabowo. Dia menuturkan memiliki banyak persamaan dengan Prabowo. Keduanya juga berkompetisi dalam meniti karier di militer pada waktu itu.

    Ayah dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY itu kemudian mengungkap alasan mengenakan pakaian serba loreng yang dia kenakan. Menurutnya, pakaian yang dia kenakan adalah bentuk penghormatan dan bukan berarti ingin menjadi presiden.

    “Saya sudah pensiun, presidennya pak Prabowo Subianto dan saya mengatakan tidak boleh ada matahari kembar,” ujar SBY dalam sebuah video yang dikutip dari @presidenyudhoyonoalbum.

    SBY tidak menjelaskan secara perinci mengenai matahari kembar. Dia hanya bercerita tentang awal mula diminta untuk menjadi pembicara dalam acara retret. Selain itu, dia juga lebih banyak menceritakan pengalamannya di kemiliteran, mulai dari Akmil, berperang di Timor-timur kini Timor Leste, hingga menjadi presiden selama 10 tahun.

    Dalam catatan Bisnis, SBY telah menjabat sebagai presiden selama 10 tahun dari tahun dimulai dari tahun 2004 dan berakhir pada tahun 2014. SBY adalah presiden pertama yang dipilih rakyat secara langsung. Dia mengalahkan Presiden ke 5 Megawati Soekarnoputri.

    Parade Senja

    Adapun Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Ke-7 Joko Widodo menghadiri Upacara Parade Senja dan Penurunan Bendera retret kepala daerah di Lembah Tidar Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (27/2/2025).
    Ketiga tokoh negara itu terlihat menaiki kendaraan taktis Maung untuk memeriksa pasukan dalam agenda yang merupakan rangkaian dari kegiatan retret kepala daerah.

    Di tengah hujan, ketiganya melihat kesiapan para taruna yang juga telah berbaris dengan menumpang di atas Maung buatan PT Pindad, Prabowo terlihat berdiri di depan. Di belakangnya, terlihat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).

    Kemudian, di belakang ketiga tokoh ini juga terlihat ada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Lalu, ada rombongan menteri-menteri, dan rombongan pimpinan lembaga negara, yang berjalan beriringan saat inspeksi pasukan.

    Kemudian, di kendaraan selanjutnya terlihat Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin. Dan, di Maung ketiga mengangkut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Kegiatan pemeriksaan pasukan itu berlangsung selama kurang lebih 10 menit. Selepas itu, Prabowo kembali posisinya sebagai inspektur upacara, sementara tamu kehormatan seperti SBY dan Jokowi, pimpinan lembaga, serta menteri-menteri kembali ke mimbar tempat mereka duduk semula.

    Presiden Ke-8 RI itu kemudian memimpin sesi mengheningkan cipta. Seluruh peserta upacara berdiri dan menundukkan kepala untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan.

    “Mengenang jasa dan arwah para pahlawan kita, mengheningkan cipta mulai,” ujar Prabowo.

    Selanjutnya, Presiden duduk di barisan yang sama dengan tamu-tamu kehormatan, para mantan-mantan Presiden, dan menyaksikan aksi marching band Akmil Genderang Suling Canka Lokananta (GSCL).

    Ada yang menarik dalam parade tersebut, lantaran hanya Jokowi yang tak terlihat menghormati taruna yang sedang menampilkan atraksi bagi para pejabat negara. 

    Ribuan Taruna

    Upacara Parade Senja dan Penurunan Bendera sore ini diikuti oleh seribuan lebih taruna dari tiga matra TNI dan para kepala daerah peserta retret.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa pemerintah memang mengundang sejumlah Presiden terdahulu, termasuk Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

    Saat ini, yang terkonfirmasi hadir hanya dua presiden terdahulu, yakni SBY dan Jokowi.

    “Yang saya dengar, yang hadir Pak SBY ya, dan saya dengar juga yang hadir Pak Jokowi,” ujarnya kepada wartawan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025). 

    Selesai parade, acara dilanjutkan dengan makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto di ruang makan Husein, Akmil Magelang.

    Setelah itu, para kepala daerah beristirahat malam untuk bersiap melaksanakan kegiatan terakhir keesokan harinya, yakni pengarahan Presiden Prabowo Subianto pukul 08.30 WIB, Jumat (28/2/2025).

    “Esok hari, Jumat, 28 Februari 2025, Presiden Prabowo akan memberikan pengarahan dalam rangka Pembelajaran Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah Seluruh Indonesia,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya.