Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Puan temui Prabowo-Jokowi di retret kepala daerah hanya silaturahmi

    Puan temui Prabowo-Jokowi di retret kepala daerah hanya silaturahmi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, Presiden Ke-7 Joko Widodo, dan Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di sela-sela acara retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2), hanya silaturahmi.

    “Silaturahmi santai, berbicara berdiskusi,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, setelah menghadiri penutupan retret kepala daerah, Jumat.

    Adapun Puan beserta para tokoh politik bangsa itu bertemu di sebuah ruangan sebelum menghadiri upacara parade senja. Dia pun turut mengenakan seragam Komponen Cadangan (Komcad) bersama Prabowo, Jokowi, SBY.

    Dia menuturkan bahwa dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo terkait momen tersebut, yakni bagaimana silaturahmi santai 3 presiden dengan ketua-ketua lembaga menjadi ajang bertukar pikiran dalam membangun Indonesia.

    “Berkumpul dan bersilaturahmi tiga presiden dan ketua-ketua lembaga dalam situasi yang sangat santai bersama seluruh kepala daerah untuk bersama-sama nantinya bertukar pikiran dalam membangun bangsa dan negara,” kata dia.

    Selain itu, dia mengungkapkan bahwa ibunya yakni Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri juga diundang untuk menghadiri parade senja pada retret kepala daerah namun berhalangan hadir. Meski begitu, dia mengaku sudah menyampaikan pesan Megawati kepada Presiden Prabowo.

    “Semoga acaranya berjalan dengan baik dan lancar, bermanfaat bagi bangsa dan negara,” kata Puan menyampaikan pesan Megawati.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hasil Sidang Isbat Awal Puasa 1 Ramadan 2025, Ini Link Live Streaming

    Hasil Sidang Isbat Awal Puasa 1 Ramadan 2025, Ini Link Live Streaming

    Bisnis.com, JAKARTA – Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 1446 H atau penetapan awal bulan puasa akan ditentukan pada Jumat sore, 28 Februari 2025.

    Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Agama (Kemenag), sidang ini akan menentukan awal bulan puasa bagi umat Islam di Indonesia. Sidang dijadwalkan akan dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad menjelaskan, sidang isbat akan dilaksanakan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

    “Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung,” ujarnya.

    Menurut Abu Rokhmad, ada tiga rangkaian yang akan dilakukan dalam sidang isbat. Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia.

    “Ketiga, musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik,” jelasnya.

    Adapun, pengumuman hasil sidang Isbat Idulfitri dapat dipantau secara live streaming melalui link berikut ini:

    rtmp://stream.kemenag.go.id:1935/live/konpres

  • Mobil Maung Tanpa Atap, Prabowo, Jokowi dan SBY Hujan-hujanan

    Mobil Maung Tanpa Atap, Prabowo, Jokowi dan SBY Hujan-hujanan

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto bersama Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hujan-hujanan naik mobil Maung atap terbuka. Momen itu terjadi saat parade senja dalam rangkaian retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Prabowo memimpin upacara parade senja dan penurunan bendera merah putih didampingi oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2). Upacara dipimpin langsung oleh Prabowo sebagai Inspektur Upacara Parade Senja dan penurunan bendera merah putih.

    Selanjutnya Prabowo bersama Jokowi dan SBY melakukan pengecekan pasukan bersama di tengah hujan dengan menaiki Maung Garuda produksi PT Pindad. Terdapat tiga Maung yang turut serta dalam upacara ini diantaranya Maung pertama diisi oleh Prabowo, Jokowi, SBY, Panglima TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Maung kedua diisi oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Sementara Maung ketiga diisi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pertahanan Sjafrie Samsoedin.

    Maung yang digunakan untuk upacara ini memang dirancang tanpa atap. Ini merupakan varian Maung jenis Irup (Inspektur Upacara). Mobil ini memang kerap dipakai saat melaksanakan upacara kenegaraan.

    Maung MV3 Irup merupakan Maung MV3 Varian Tangguh yang dimodifikasi untuk kebutuhan Upacara atau Seremonial. Modifikasi yang dilakukan adalah membuat platform datar untuk berdiri dengan menghilangkan seluruh jok, menyisakan jok pengemudi.

    Selain itu, keseluruhan bodi kendaraan bersifat terbuka. Tubular body kendaraan dimanfaatkan sebagai pijakan tangan. Untuk platform datar di dalam kendaraan ditutup dengan karpet merah, menunjang sebagai kendaraan kehormatan untuk kegiatan seremonial. Terakhir, ada tangga yang terletak di belakang kendaraan untuk platform menaiki kendaraan.

    Untuk diketahui, Maung Garuda menggunakan mesin 2.200 cc. Mesin yang tersemat di dalam MV3 Maung diklaim mampu menyemburkan daya maksimum 202 PS atau setara dengan 199 HP. Torsinya mencapai 441 Nm. Berkat mesin itu, mobil bisa melaju hingga kecepatan aman 100 km/jam dan jarak tempuh hingga 500 km. Sementara transmisinya menggunakan transmisi otomatis 8 percepatan.

    (rgr/dry)

  • Sidang Isbat Awal Ramadan Digelar Hari Ini, Dipimpin Menag

    Sidang Isbat Awal Ramadan Digelar Hari Ini, Dipimpin Menag

    Bisnis.com, JAKARTA —Kementerian Agama (Kemenag) bakal menggelar sidang Isbat untuk penetapan awal Ramadan 1446 Hijriah hari ini, Jumat (28/2/2025).

    Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad mengatakan sidang itu bakal dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Adapun, acara sidang isbat akan dilaksanakan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

    “Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung,” ujarnya di Jakarta, Senin (10/2/25).

    Dia menambahkan, ada tiga tahap dalam sidang isbat tersebut. Mulanya, Menag Nasaruddin akan memaparkan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. 

    Tahap itu dilanjutkan dalam verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia. Selanjutnya, musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik.

    Di samping itu, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, Arsad Hidayat ketinggian menambahkan, berdasarkan data hisab ijtimak terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025, sekitar pukul 07.44 WIB. 

    Pada hari tersebut, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk antara 3° 5,91’ hingga 4° 40,96’, dengan sudut elongasi antara 4° 47,03’ hingga 6° 24,14’ pada 07.44 WIB.

    “Dengan kriteria ini, secara astronomi, ada indikasi kuat bahwa hilal akan terlihat. Namun, keputusan akhirnya kita tunggu berdasarkan hasil sidang isbat yang akan diumumkan Menteri Agama,” tuturnya.

  • Anggota DPR dorong Blangikhan jadi agenda nasional tahunan

    Anggota DPR dorong Blangikhan jadi agenda nasional tahunan

    Bandarlampung (ANTARA) – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Rycko Menoza SZP mendorong tradisi adat Lampung yakni Blangikhan menjadi agenda nasional setiap tahun.

    “Acara Blangikhan ini akan kami dorong dan perjuangkan bisa menjadi even (agenda) tahunan Kementerian Pariwisata jadi ke depan tidak hanya bergantung kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung lagi,” katanya di Bandarlampung Jumat.

    Dia menjelaskan Blangikhan tradisi budaya masyarakat Lampung untuk menyucikan diri sebelum memasuki bulan Ramadhan.

    “Acara ini adalah satu tradisi budaya adat yang cocok dengan tradisi agama yang memang kita selalu menghadapi setiap tahunnya sebagai umat Muslim,” kata Rycko Menoza yang juga Ketua Umum Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) tersebut.

    Dia mengatakan dengan adanya kegiatan adat seperti ini pada masa mendatang Provinsi Lampung semakin dikenal dan banyak dikunjungi tamu-tamu, baik dari dalam negeri maupun mancanegara.

    “Tadi, bisa dilihat beberapa mahasiswa asing, dari Yaman, Jepang dan lainnya juga ikut dalam prosesi Blangikhan. Tentunya kegiatan ini juga dapat menjual nama Lampung,” kata dia.

    Ia mengatakan dengan banyak tradisi adat yang menjadi agenda nasional akan berdampak terhadap pemasukan daerah karena tamu yang datang.

    “Semoga ke depan tamu-tamu yang datang juga bukan dari sekitaran Provinsi Lampung saja tapi juga dari berbagai daerah di Indonesia dan juga mancanegara,” kata dia.

    Pewarta: Dian Hadiyatna
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Puan berharap retret kepala daerah perkuat sinergi pusat dan pemda

    Puan berharap retret kepala daerah perkuat sinergi pusat dan pemda

    Presiden Prabowo memberi pesan kepada kepala daerah untuk bisa membantu Pemerintah pusat merealisasikan target-target pembangunan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pembekalan atau retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) dalam bergotong royong membangun Indonesia.

    Dia menyampaikan hal itu saat menghadiri penutupan pembekalan/retret kepala daerah, Jumat, yang diisi dengan agenda pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dia juga menyebut Presiden Prabowo memberi pesan kepada kepala daerah untuk bisa membantu Pemerintah pusat merealisasikan target-target pembangunan nasional.

    “Dan target-target yang ada di dalam pemerintahan juga harus bisa dilaksanakan juga oleh seluruh kepala daerah yang ada di semua wilayah untuk bisa disinergikan, kebijakan pemerintah pusat harus bisa disinergikan dengan kebijakan yang ada di daerah,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Dia melanjutkan setiap pemerintahan memiliki kesempatan untuk menciptakan warisan yang akan dicatat oleh sejarah bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu, ia mengajak pemerintah termasuk kepala daerah untuk menggunakan panggilan sejarah ini.

    “Agar kita dapat memberikan manfaat pengabdian kepada tanah air, bangsa, dan negara. Kita mengabdi dengan dedikasi dan kehormatan,” kata dia.

    Dia mengatakan Presiden Prabowo ingin agar ikatan yang tercipta antara kepala daerah selama delapan hari mengikuti pembekalan/retret akan meningkat. Sehingga, kata dia, komunikasi antar kepala daerah dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat saat menjalankan tugas.

    “Bagaimana mereka bisa berkomunikasi secara informal, bertukar pengalaman dan tentu saja bagaimana menuntaskan semua permasalahan yang ada di daerahnya karena sudah bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman kepala daerah dari semua wilayah yang ada di Indonesia,” katanya.

    Adapun pengarahan dari Presiden Prabowo untuk kepala daerah digelar tertutup. Acara ini juga dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR dorong pembentukan BPDB antisipasi perkembangan AI

    Anggota DPR dorong pembentukan BPDB antisipasi perkembangan AI

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mendesak dibentuknya Badan Perlindungan Data Pribadi (BPDB) untuk mengantisipasi tantangan yang muncul akibat perkembangan akal imitasi atau artificial intelligence (AI).

    “Kami mendorong agar pemerintah mendorong pembentukan Badan Perlindungan Data Pribadi untuk melindungi data masyarakat Indonesia dan memberikan perlindungan masyarakat di tengah perkembangan AI yang semakin masif,” kata Oleh dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan Indonesia memang telah mempunyai UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kendati demikian aturan pelaksanaan beleid ini belum juga dibuat sehingga upaya perlindungan data pribadi masih belum berjalan maksimal.

    “Situasi ini dalam pandangan kami cukup mendesak jika melihat perkembangan Akal Imitasi yang begitu cepat saat ini dan memicu banyak kasus pembobolan data pribadi,” ujarnya.

    Oleh mengungkapkan berdasarkan data Databoks pada kuartal III tahun 2022, Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan kasus kebocoran data terbanyak di dunia.

    Pada kuartal tersebut, Indonesia mengalami kebocoran data sebanyak 12.742.031 akun. Jumlah kebocoran data tersebut bisa dibilang sangat besar dan memalukan bagi negara Indonesia.

    “Namun masih saja pemerintahan kurang menggubris permasalahan ini yang dibuktikan dengan insiden peretasan kembali pada tanggal 20 Juni 2024 kemarin ini,” jelas Oleh yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen.

    Menurutnya, salah satu amanat dari UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi adalah terbentuknya Badan Perlindungan Data Pribadi. Adapun pembentukan badan ini seolah berjalan di tempat karena lebih dua tahun dari pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi belum kunjung terbentuk.

    “Kami berharap Pemerintah segera melakukan eksekusi pembentukan badan perlindungan badan pribadi sehingga upaya melindungi data pribadi di tengah penetrasi internet yang begitu kuat bisa dilakukan dengan semestinya,” tambahnya.

    Ia menegaskan pembentukan BPDP ini akan berfungsi mengawasi dan mengatur penggunaan data pribadi serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka terkait informasi pribadi.

    Dengan adanya BPDB ini juga untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi AI ini dilakukan dengan etika dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

    “Pembentukan BPDB ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kejahatan di dunia maya,” pungkas dia.

    Komisi I DPR RI membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ramah ibu, ramah anak (3)

    Ramah ibu, ramah anak (3)

    Jumat, 28 Februari 2025 13:00 WIB

    ANTARA – Bagaimana rasanya menjadi politisi sekaligus ibu? Wakil Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati membagikan kisah di balik keputusannya membawa buah hati saat bekerja. Menurutnya, hal ini menjadi cara untuk mengadvokasi lingkungan bekerja yang lebih ramah ibu dan anak. (Suwanti/Aloysius Puspandono/Ibnu Zaki/Rizky Bagus Dhermawan/Nabila Anisya Charisty)

  • Sidang Isbat: Bagaimana Cara Menentukan Awal Ramadhan?

    Sidang Isbat: Bagaimana Cara Menentukan Awal Ramadhan?

    Jakarta, Beritasatu.com – Sidang isbat untuk menentukan awal puasa Ramadan atau Ramadhan 1446 Hijriah akan dilaksanakan di Auditorium Haji Mohammad Rasjidi Kantor Kementerian Agama hari ini.

    Sidang isbat adalah sidang yang dilakukan untuk menetapkan atau menentukan awal bulan dalam kalender Hijriah dan menjadi acuan resmi bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadhan.

    Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “isbat” berarti penetapan dan penentuan. Sidang isbat akan dipimpin langsung oleh menteri agama dan melibatkan berbagai pihak, yaitu perwakilan organisasi masyarakat (ormas), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ahli Falak, Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    Lantas, apa yang dilihat saat sidang isbat?

    Apa yang Dilihat Saat Sidang Isbat?

    Dalam sidang isbat beberapa aspek penting diperhatikan untuk menentukan awal bulan Hijriah. Salah satunya adalah data hisab, yaitu hasil perhitungan astronomi yang digunakan untuk memprediksi posisi hilal.

    Data ini mencakup informasi, seperti ketinggian hilal di atas ufuk, sudut elongasi atau jarak sudut antara bulan dengan matahari, serta parameter astronomis lainnya. Hisab dilakukan berdasarkan rumus-rumus astronomi yang sudah teruji dan digunakan sebagai acuan awal sebelum melakukan pengamatan langsung.

    Selain itu, sidang isbat juga memperhatikan hasil rukyat, yaitu laporan dari pengamatan langsung terhadap hilal yang dilakukan di berbagai titik di Indonesia.  Laporan ini mencakup informasi apakah hilal berhasil dilihat atau tidak, kondisi cuaca saat pengamatan, serta faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi visibilitas hilal, seperti polusi cahaya dan ketebalan awan.

    Sidang isbat kemudian mengevaluasi dan membandingkan hasil hisab dengan hasil rukyat untuk memastikan kesesuaiannya. Jika hasil rukyat tidak menunjukkan keberhasilan dalam melihat hilal, sementara hisab menunjukkan kemungkinan hilal sudah cukup tinggi, maka sidang akan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengambil keputusan.

    Tahapan Sidang Isbat

    Dalam sidang isbat, terdapat tiga tahapan yang akan dilalui seperti berikut ini.

    1. Pemaparan data hisab

    Pada tahap ini, posisi hilal akan dipaparkan berdasarkan perhitungan astronomi atau metode hisab. Berdasarkan data hisab, ijtimak diperkirakan terjadi pada Jumat, (28/2/2025) sekitar pukul 07.44 WIB. Ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia diperkirakan sudah di atas ufuk antara 3 derajat 5,91’ hingga 4 derajat 40,96’ dengan sudut elongasi antara 4 derajat 47,03 hingga 6 derajat 24,14. Berdasarkan data tersebut, diperkirakan hilal akan terlihat malam ini.

    2. Verifikasi hasil rukyatul hilal

    Tahap ini melibatkan verifikasi data hisab melalui pemantauan hilal atau rukyatul hilal di berbagai titik di Indonesia. ini hasil verifikasi tersebut akan dipamerkan dalam Sidang Isbat.

    3. Musyawarah dan pengambilan keputusan

    Setelah pemaparan data hisab dan rukyatul hilal, selanjutnya peserta sidang akan melakukan musyawarah untuk memutuskan awal Ramadhan 1446 H. Pengumuman hasil sidang isbat akan disampaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, diperkirakan sekitar waktu salat Isya.

  • Luncurkan PCB, Wakil Ketua Umum Golkar: Bicara Politik Bukan Hanya di ‘Ruang Gelap’ Saja – Halaman all

    Luncurkan PCB, Wakil Ketua Umum Golkar: Bicara Politik Bukan Hanya di ‘Ruang Gelap’ Saja – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, berbicara politik bukan hanya di malam hari atau di ‘ruang gelap’ saja.

    Hal itu disampaikannya dalam peluncuran diskusi Politics and Colleagues Breakfast (PCB) bertema ‘Urgensi Perbaikan Sistem Politik di Indonesia’, yang diinisiasinya.

    Doli menyebut, forum ini untuk membahas berbagai isu politik, dari yang ringan hingga yang berat, di pagi hari dengan suasana yang cerah dan tenang.

    “Kami berdiskusi untuk mencoba menunjukkan bahwa bicara politik itu bukan hanya di malam hari dan di ruang gelap saja,” kata Doli di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2024).

    Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu menjelaskan bahwa forum ini bertujuan untuk menjelaskan politik secara terbuka, sambil menikmati sarapan bersama dan menciptakan atmosfer yang lebih santai.

     “Pagi-pagi itu kan semuanya fresh, cerah, tenang. Jadi, kita ingin bicara hal-hal yang berat sampai yang ringan di pagi hari,” ujarnya.

    Selain itu, Doli juga ingin menghilangkan kesan negatif yang sering melekat pada politisi, bahwa mereka jarang bangun pagi. 

    “Politisi kan sering dianggap jarang bangun pagi. Terus terang saja, sulit juga bangun pagi. Jadi, ini juga jadi pembelajaran buat saya dan teman-teman, untuk menjadi politisi yang bisa bangun pagi,” ucapnya.

    Doli berharap forum diskusi ini bisa memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia. 

    “Forum ini, harapannya, kita bisa mendiskusikan bagaimana kita terus-menerus mencoba membuat sistem politik, pembangunan politik, dan demokrasi kita semakin hari semakin baik, semakin berkualitas,” katanya.

    Lebih lanjut, Doli menyatakan bahwa hasil-hasil diskusi dalam forum ini bisa dijadikan sebuah buku, sebagai dokumentasi dan referensi penting dalam pembangunan politik dan demokrasi di masa depan. 

    “Mudah-mudahan hasil-hasil diskusi kita ini nanti bisa kita jadikan buku, supaya ada data yang terdokumentasi, yang bisa dibaca, dan menjadi catatan-catatan sejarah dalam pembangunan politik dan demokrasi kita,” tandasnya.

    Adapun pada diskusi perdana ini menghadirkan Peneliti Utama BRIN Prof. Siti Zuhro, Dosen Pascasarjana Universitas Nasional Alfan Alfian, dan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Prof. Burhanuddin Muhtadi.