Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Mahasiswa Kembali Desak KPK dan Presiden Prabowo Usut Tuntas Kasus Korupsi e-KTP – Halaman all

    Mahasiswa Kembali Desak KPK dan Presiden Prabowo Usut Tuntas Kasus Korupsi e-KTP – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) kembali berdemonstrasi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan.

    Mereka melanjutkan tuntutannya yakni meminta KPK untuk menuntaskan kasus megakorupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) yang merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun.

    Ketua AMPD, Arnold, mengatakan bahwa untuk ketiga kalinya pihaknya datang ke KPK untuk menuntut agar lembaga antirasuah ini lebih serius dalam mengusut tuntas kasus korupsi e-KTP.

    “Gerakan ini berangkat dari kajian kami. Di mana kajian kami ini kami skemakan dan kami tuntaskan dalam bentuk laporan untuk melaporkan Ganjar dan Agun Gunandjar sebagai terduga pelaku dugaan kasus e-KTP,” ucap Arnold kepada wartawan di Gedung KPK, Jumat (28/2/2025).

    Arnold menjelaskan, pada persidangan sebelumnya, para pihak yang menjadi terdakwa pada saat itu telah memberikan keterangan keterlibatan Ganjar Pranowo saat menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR, dan Agun Gunandjar saat menjabat Ketua Komisi II DPR dalam kasus korupsi e-KTP. Untuk itu, kedua orang tersebut harus kembali diperiksa KPK.

    “Maka hari ini kami datang dengan membawa bukti-bukti kami serta didampingi kuasa hukum kami untuk menyerahkan laporan kepada KPK,” sebut Arnold.

    AMPD kata Arnold, juga meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk serius menyelesaikan kasus e-KTP yang hingga saat ini belum ada perkembangannya.

    “Kami menuntut juga meminta kepada Presiden Prabowo agar lebih serius dalam menyelesaikan kasus e-KTP ini. Kami menuntut keseriusan beliau untuk bagaimana menyelesaikan dan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya,” katanya.

  • Hilal Awal Ramadan, Provinsi Aceh Jadi Poros Penentu Mulainya Puasa – Halaman all

    Hilal Awal Ramadan, Provinsi Aceh Jadi Poros Penentu Mulainya Puasa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Jurusan Ilmu Falak Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe, Tgk Ismail, mengatakan keberhasilan atau kegagalan rukyah hilal di Aceh sangat berpengaruh pada penetapan awal Ramadan 1446 H di Indonesia.

    “Jadi keberhasilan atau kegagalan rukyah hilal di Aceh sangat berpengaruh pada penetapan awal Ramadan 1446 H di Indonesia,” kata dia, kepada Serambinews pada Kamis (28/2/2025).

    Menurut dia, apabila hilal tak berhasil diamati di lokasi yang sudah ditetapkan di Provinsi Aceh, maka besar kemungkinan hasil sidang isbat awal Ramadan 1446 H berpotensi pada Minggu, 2 Maret 2025, dengan menggenapkan jumlah bilangan bulan Sya’ban 1446 H menjadi 30 hari.

    “Namun apabila hilal berhasil diamati dan diterima kesaksiannya, maka awal Ramadan 1446 H pada Sabtu, 1 Maret 2025,” kata dia.

    Dia menjelaskan penetapan awal Ramadan 1446 H, Kementerian Agama telah menetapkan 125 lokasi rukyah hilal dari Sabang sampai Merauke, di mana 6 titik di antaranya berada di Provinsi Aceh.

    “Aceh memiliki 6 titik pengamatan resmi yang akan menyumbang informasi kepada tim sidang isbat terhadap terlihat atau tidak terlihat hilal saat pengamatan hilal pada hari Jumat, 28 Februari 2025,” kata Tgk Ismail.

    Lebih lanjut dijelaskannya, data hilal di Indonesia untuk penentuan awal Ramadan 1446 H saat Matahari terbenam pada Jumat, 28 Februari 2025 atau 29 Sya’ban 1446 H adalah sebagai berikut:

    Pertama, konjungsi geosentrik atau ijtima’, yaitu peristiwa ketika nilai bujur ekliptika Bulan sama dengan nilai ekliptika Matahari dengan diandaikan pengamat berada di pusat Bumi. Peristiwa ini kembali terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025 pukul 07.44.38 WIB.

    Kedua, tinggi hilal di atas ufuk barat pada hari Jumat, 28 Februari 2025 M atau 29 Sya’ban 1446 H saat Matahari terbenam di seluruh Indonesia berkisar antara 04 derajat 40 menit 25 detik busur (tertinggi) di Sabang, sampai dengan 03 derajat 00 menit 21 detik busur (terendah) di Merauke.

    Ketiga, sudut elongasi Bulan adalah jarak sudut antara pusat piringan Bulan dengan pusat piringan Matahari yang terbentuk saat Matahari terbenam di tempat pengamatan.

    Nilai sudut elongasi Bulan saat Matahari terbenam pada hari Jumat, 28 Februari 2025 atau 29 Sya’ban 1446 H di seluruh Indonesia berkisar antara 06 derajat 24 menit 37 detik busur (paling besar) di Lhoknga, Aceh, sampai 04 derajat 47 menit 19 detik busur (paling kecil) di Waris, Papua.

    Dari data tersebut, ujar Tgk Ismail, dapat disimpulkan bahwa kondisi hilal di seluruh Indonesia sudah wujud di atas ufuk saat Matahari terbenam pada Jumat, 28 Februari 2025 atau 29 Sya’ban 1446 H.

    Namun perlu diketahui bahwa kondisi hilal di Indonesia yang sudah terpenuhi kriteria MABIMS saat Matahari terbenam pada Jumat, 28 Februari 2025 atau 29 Sya’ban 1446 H hanya di sebagian daratan Provinsi Aceh, yaitu di seputaran Banda Aceh, Calang, Lhoknga, dan Sabang. Selain daerah tersebut, seluruh Indonesia kondisi hilal belum terpenuhi kriteria MABIMS.

    Ditambahkannya, apabila dilihat dari segi kesiapan rukyah hilal di Aceh, kegagalan rukyah hilal biasanya disebabkan oleh cuaca yang kurang mendukung.

    “Cuaca mendung bahkan sering disertai hujan saat waktu rukyah hilal di Aceh, hal ini sangat wajar mengingat Aceh termasuk salah satu daerah yang beriklim ekuatorial dengan kondisi cuaca dua kali puncak musim hujan dan dua kali puncak musim kemarau dalam setahun,” tambahnya.

    Sidang Isbat

    Untuk diketahui, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar akan memimpin Sidang Isbat penentuan awal Ramadan 1446 Hijriah.

    Sidang Isbat akan digelar di Auditorium H.M. Rashida, Kementerian Agama, Jakarta Pusat pada 28 Februari 2025.

    Sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung.

  • Going Concern Ditolak, Sritex Resmi Berhenti Beroperasi dan Jalani Kepailitan – Halaman all

    Going Concern Ditolak, Sritex Resmi Berhenti Beroperasi dan Jalani Kepailitan – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, resmi menghentikan operasinya setelah permohonan going concern (kelanjutan usaha) tidak dikabulkan dalam rapat kreditur. 

    Keputusan ini diambil dalam rapat kreditur keempat yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga Semarang, Jumat (28/2/2025).

    Agenda utama rapat kreditur kali ini adalah pembacaan laporan hasil pertemuan dan pembahasan tim kurator dengan para debitor.

    Dalam rapat tersebut, kreditur memutuskan untuk tidak mengabulkan permohonan going concern yang diajukan oleh manajemen Sritex.

    Hal ini berarti perusahaan tidak dapat melanjutkan operasionalnya dan harus menjalani proses pemberesan aset sesuai dengan ketentuan hukum kepailitan.

    Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk, Iwan Kurniawan Lukminto  menyatakan, pihaknya menghormati keputusan rapat kreditur.

    “Kami menaati hukum dan putusan rapat hari ini. Meskipun hasilnya tidak sesuai dengan harapan kami yang ingin perusahaan tetap berjalan agar karyawan bisa terus bekerja,” ujar Iwan melalui keterangan tertulis, Jumat (28/2/2025).

    Untuk memastikan transparansi dalam proses pemberesan aset, kreditur sepakat membentuk panitia kreditur.

    Panitia ini akan bertugas mengawasi dan memastikan proses kepailitan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Wawan menegaskan bahwa manajemen Sritex siap berkomunikasi dan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan.

    “Kami siap berkomunikasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk menyelesaikan proses kepailitan ini dengan baik,” jelasnya.

    Salah satu dampak terbesar dari keputusan ini adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawan Sritex.

    Wawan menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal kepentingan karyawan dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi.

    “Saya akan terus berkomunikasi dengan kurator, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dan pihak-pihak terkait agar hak-hak karyawan yang mengalami PHK dapat dipenuhi, termasuk proses pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dan pesangon,” tegas Wawan.

    Meskipun Sritex harus menghentikan operasinya, Wawan berharap bahwa siapa pun yang akan mengelola aset perusahaan di masa depan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, khususnya di Sukoharjo dan Jawa Tengah.

    “Saya berharap ke depan, siapapun yang akan mengelola Sritex dapat memberikan kesejahteraan yang lebih besar bagi masyarakat Sukoharjo dan Jawa Tengah,” ungkapnya.

    Sritex Pailit, 10.669 Karyawan Kena PHK

    Karyawan Sritex yang dikenakan PHK per 26 Februari akan masuk terakhir bekerja pada 28 Februari 2025.

    Berdasarkan informasi yang diterima Tribunnews, jumlah karyawan Sritex Group yang terkena PHK sebanyak 10.669 orang.

    Detailnya, pada Januari 2025, sebanyak 1.065 karyawan PT Bitratex Semarang terkena PHK.

    Lalu, pada 26 Februari 2025, 8.504 karyawan PT Sritex Sukoharjo, 956 karyawan PT Primayuda Boyolali, 40 karyawan PT Sinar Pantja Jaya Semarang, dan 104 karyawan PT Bitratex Semarang terkena PHK.

    Di surat Tim Kurator PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya kepada karyawan, disebutkan bahwa para pekerja terkena PHK karena perusahaan dalam kondisi pailit.

    PAILIT – Buruh Sritex membentangkan spanduk Selamatkan Kami Pak Prabowo di acara doa bersama di Lapangan Serba Guna kompleks PT Sritex Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (27/12/2024).(KOMPAS.com/Labib Zamani) (dok. Kompas/Labib Zamani)

    Kewenangan kurator melakukan PHK ini berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

    Beleid tersebut menyebutkan bahwa pekerja yang bekerja pada Debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya.

    Kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) hari sebelumnya.

    “Berdasarkan kewenangan kurator sebagaimana tersebut di atas, dengan ini memberitahukan kepada nama-nama karyawan PT Sri Rejeki Isman, Tbk (Daftar Terlampir) sejak tanggal 26 Februari 2025 telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikarenakan Perusahaan dalam keadaan Pailit,” tulis keterangan dalam surat tersebut yang dilihat Tribunnews pada Jumat (28/2/2025).

    Selanjutnya, urusan pesangon menjadi tanggung jawab kurator. Sementara itu, jaminan hari tua menjadi kewenangan BPJS Ketenagakerjaan.

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pun menyatakan akan berada di garis terdepan dalam membela hak-hak buruh PT Sritex yang menurut Kurator dikenakan PHK.

    “Negara melalui Kemnaker akan berjuang bersama buruh. Oleh karena itu kami terus berkoordinasi dengan manajemen PT Sritex Tbk,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel dalam keterangannya kepada Tribunnews, Jumat (28/2/2025).

    Sesuai aturan dan perundang-undangan, perusahaan yang sudah diputus pailit oleh hakim Pengadilan Niaga, maka kendali perusahaan menjadi kewenangan Kurator.

    “Kita negara hukum, maka kita harus tunduk pada hukum,” kata dia. 

    Menperin Diminta Segera Turun Tangan

    Komisi VII DPR meminta Kementerian Perindustrian mengambil langkah antisipatif menghadapi penutupan permanen PT Sritex yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal atas 10.665 karyawan di perusahaan itu.

    “Sekarang kita perlukan Menteri Perindustrian untuk turun tangan. Diperlukan keberpihakan dan kebijakan afirmatif untuk para karyawan,” kata Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam keterangan tertulis, Jumat (28/2/2025).

    “Sebagai menteri senior, saya yakin Pak AGK (Agus Gumiwang Kartasasmita) pasti memiliki jalan dan solusi,” kata dia.

    Dari hasil kunjungan kerja spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR ke PT Sritex dengan Kementerian Perindustrian beberapa waktu lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa pemerintah telah memiliki skema penanganan perusahaan itu dan memastikan tidak akan ada PHK karyawan dalam semua opsi yang ada.

    Saleh menegaskan, bangkrutnya bisnis Sritex menyebabkan karyawan menjadi korban dan kehilangan pekerjaan. Sementara, selama ini mereka bekerja secara profesional.

    “Mereka (karyawan) patuh pada seluruh aturan yang ditetapkan, baik oleh pemerintah maupun perusahaan,” kata Saleh 

    Dia mengatakan situasi tersebut sangat memprihatinkan di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang sulit. 

     

     

  • Banyak Keluhan Soal Efisiensi Anggaran, Ketua Banggar DPR Angkat Bicara – Page 3

    Banyak Keluhan Soal Efisiensi Anggaran, Ketua Banggar DPR Angkat Bicara – Page 3

    Said Abdullah mengaku, sejak lama sudah mengingatkan agar DPR menjadi lembaga pertama yang melakukan efisiensi.

    “Kalau saya sudah berteriak dari dulu, internal itu seharusnya segera, DPR itu kalau minta pemerintah lakukan efisiensi, maka yang harus dilakukan DPR-nya duluan,” kata Said, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).

    Dia lantas mencontohkan salah satu hal yang perlu diefisiensi yaitu bahan materi yang dicetak kertas. Menurutnya, hal ini hanya membuang-buang anggaran karena tak jarang mitra kerja harus mencetak materi rapat dengan kertas bertumpuk-tumpuk.

    Padahal, materi rapat bisa diberikan kepada anggota DPR dalam bentuk digital atau soft file. Dengan begitu bisa menghemat anggaran. Bahkan, Said pun menyentil kebiasaan DPR yang kerap mencetak buku. Padahal tak pernah dibaca.

    “Sehingga biaya pemerintah juga nggak keluar. Itu kan di internal kami juga perlu. Dan berhentilah nyetak buku sebanyak-banyak, kan ruangan penuh dengan buku. Itu pun nggak dibaca lagi,” tegas Said.

    Kendati demikian, dia mengatakan DPR akan segera membahas efisiensi secara internal. Namun, apa saja yang dipangkas, hal itu merupakan kewenangan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.

    “Di internal kami akan lakukan efisiensi… itu di BURT,” imbuh Said.

  • Komisi VI DPR Panggil Pertamina 12 Maret, Bahas Dugaan Korupsi dan Kesiapan Lebaran

    Komisi VI DPR Panggil Pertamina 12 Maret, Bahas Dugaan Korupsi dan Kesiapan Lebaran

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi VI DPR RI menjadwalkan pemanggilan terhadap PT Pertamina (Persero) untuk menghadiri rapat pembahasan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan anak perusahaan Pertamina pada periode 2018-2023, yang akan diselenggarakan pada Rabu, 12 Maret 2025.

    “Kasus Pertamina ini kan mengagetkan kita semua. Kemarin kan teman-teman Komisi XII sudah memanggil Pertamina, jadi kami nanti akan memanggil Pertamina rencananya tanggal 12 Maret ya, menanyakan perkembangan kasus,” ucap Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.

    Selain membahas dugaan tindak pidana korupsi dengan skema blending, proses pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM), Komisi VI DPR RI juga akan membahas kesiapan PT Pertamina dalam menghadapi momentum Hari Raya Idul Fitri.

    “Kedua, kami akan menanyakan kesiapan Pertamina dalam persiapan menghadapi Lebaran,” kata Andre dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada 28 Februari 2025.

    Alasan mengapa pemanggilan PT Pertamina oleh Komisi VI DPR RI baru dijadwalkan pada 12 Maret adalah karena Komisi XII DPR RI yang memiliki bidang tugas energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi telah terlebih dahulu mengadakan rapat dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

    “Kenapa kita panggil belakangan? Karena Komisi XII sudah panggil dan mereka (Pertamina) kan sekarang lagi bolak-balik ke Kejaksaan Agung. Kita berikan ruang lah untuk mereka melakukan jawaban. Tentu Komisi VI sebagai mitra akan memanggil, nah rencananya tanggal 12 Maret,” ujar Andre.

    Berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah yang menimbulkan isu pengoplosan Pertalite (RON 90) menjadi Pertamax (RON 92) di kalangan masyarakat, telah disampaikan klarifikasi oleh para pemangku kepentingan terkait.

    “Ya, saya rasa kan jelas ya penjelasan Pertamina kemarin, lalu penjelasan teman-teman DPR Komisi XII dan juga Kejaksaan Agung kan jelas bahwa tidak ada oplosan, silakan masyarakat mengonsumsi Pertamina,” ucap Andre.

    Ia mengimbau masyarakat untuk tidak merasa ragu dalam menggunakan BBM yang diproduksi oleh Pertamina, meskipun ada kekhawatiran mengenai potensi penurunan kualitasnya.

    Andre mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya konsumen Pertamina, untuk tidak merasa ragu dalam menggunakan produk Pertamax. Pengecekan telah dilakukan oleh DPR melalui Komisi XII dan Kejaksaan, yang memastikan bahwa kualitas Pertamax sesuai standar dan bukan merupakan produk oplosan.

    Andre menegaskan kembali komitmen pihaknya untuk turut serta dalam melaksanakan fungsi pengawasan terkait kasus yang telah menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • DPR Pastikan Stok Bensin Selama Ramadhan Aman

    DPR Pastikan Stok Bensin Selama Ramadhan Aman

    DPR Pastikan Stok Bensin Selama Ramadhan Aman
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Komisi XII DPR RI
    Bambang Patijaya
    memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk dijual kepada masyarakat selama bulan Ramadhan aman.
    Hal ini disampaikan Bambang setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di Cibubur pada Kamis (27/2/2025) kemarin.
    “Maksud sidak kami kemarin, kami ingin memastikan beberapa hal. Pertama persoalan kesiapan pasokan. Jadi kemarin secara umum dilihat, pasokan enggak ada masalah,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (28/2/2025).
    Bambang menjamin stok BBM cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
    Terlebih, Komisi XII juga sudah mendapatkan kepastian dari sejumlah perusahaan yang mengelola BBM.
    “Ini penting untuk kita sampaikan ke masyarakat bahwa menjelang Ramadhan dan nanti menuju Idul Fitri itu klir enggak ada masalah,” kata politikus Partai Golkar itu.
    “Karena sehari sebelumnya kami sudah panggil beberapa penyalur BBM non-subsidi seperti Shell, AKR, BP, Axon, dan juga ada Patra Niaga bahwa pasokan cukup,” ucap dia.
    Di sisi lain, DPR juga memastikan kualitas bahan bakar bakal tetap sesuai dengan yang dibeli oleh masyarakat.
    Hal ini dipastikan menyusul tindakan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI membongkar dugaan korupsi di Pertamina Patra Niaga yang mengoplos BBM RON 90 (Pertalite) atau lebih rendah menjadi RON 92 (Pertamax).
    “Kami ingin memastikan bahwa kualitas barang yang disalurkan kepada masyarakat, yang dibeli oleh masyarakat itu memang sudah sesuai dengan speknya. Kalau memang RON 92 Pertamax, ya 92 lah. Kita tidak ingin mendengar, misalkan ternyata kita cek nanti, RON 92 tidak seperti itu,” kata Bambang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Ragukan Kemampuan Kades Kohod Bayar Denda Rp 48 Miliar: Nggak Masuk Akal – Halaman all

    DPR Ragukan Kemampuan Kades Kohod Bayar Denda Rp 48 Miliar: Nggak Masuk Akal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kepala Desa Kohod, Tangerang, Arsin, diberi sanksi berupa denda oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp 48 miliar. 

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan bahwa Arsin siap mempertanggungjawabkan perbuatan dengan aturan yang berlaku. 

    Arsin disebut siap membayar denda tersebut. 

    “Pelaku telah mengakui dan bertanggung jawab terhadap pemasangan pagar laut, serta bersedia membayar denda administratif, sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Trenggono dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (28/2/2025).

    “Sudah dikenakan sebesar Rp48 miliar sesuai luasan dan ukuran,” lanjut Trenggono.

    Terkait kesiapan itu, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP, Sonny Danaparamitha pun mempertanyakan dari mana seorang kepala desa mendapatkan uang sebanyak itu. 

    Menurut Sonny, hal itu sulit dibayangkan dengan akal sehat. 

    “Kalau memang benar, agar saya juga agak bingung tadi sudah teman-teman nanya mungkin kah bayar Rp48 miliar dan sebagainya tapi saya tidak bisa paksakan KKP melebihi kewenangannya saya hormat atas itu.”

    “Dan untuk itu saya juga ingin karena ada yang di otak kita ada yang enggak masuk akal,” ujar Sonny dalam rapat di Senayan, Kamis (27/2/2025).

    Ia juga menyoroti aset pribadi Arsin, termasuk kepemilikan mobil mewah Rubicon, serta mempertanyakan motif pembangunan pagar laut yang dinilainya tidak memberikan keuntungan pribadi bagi Kades Kohod.

    “Beliau punya Rubicon dan lain sebagainya, tapi menyiapkan Rp17 miliar untuk bikin pagar laut sementara dia tidak merasakan manfaat atas itu kayaknya kita sedang dibohongi secara berjamaah,” katanya.

    Sonny pun meminta agar Arsin dan perangkat desanya dijadikan justice collaborator dalam kasus ini.

    Menurutnya, sulit dipercaya jika seorang kepala desa bertindak sendirian dalam proyek sebesar ini.

    “Kalau memang terbukti kalau kepala desa adalah pelakunya saya minta kades dan perangkat desa itu untuk menjadi justice collaborator karena di kepala kita masih merasa itu adalah sesuatu yang hil yang mustahal,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi IV dari Fraksi NasDem, Rajiv, juga mempertanyakan hal yang serupa. 

    Dia mempertanyakan dari mana asal uang Kades Kohod hingga bisa membayar denda Rp48 miliar.

    “Sanksinya bayar administrasi senilai Rp 48 miliar. Pertanyaannya simpel banyak juga duitnya kepala desa. Duitnya dari mana nih pak? Ini jangan sampai jadi masalah baru lagi jadi blunder di publik,” tanya Rajiv kepada Menteri KKP.

    “Apakah seorang kepala desa mampu bayar Rp48 miliar? mulia sekali sih kepala desa ini mau mengeluarkan uangnya Rp48 M untuk pagar laut,” sambungnya.

    Karena itu, Rajiv meminta Menteri Trenggono untuk transparan membuka kasus pagar laut tersebut. 

    Dia menyatakan kasus ini harus memiliki kepastian hukum.

    “Saya rasa kita perlu sama-sama konkrit pak, di sini kita bukan mau menyerang siapapun tapi harus ada kepastian hukum dan KKP juga harus berani tegas. Jangan ragu-ragu, Pak. Ada ketua komisi IV tenang aja pak. Aman itu pak,” ucapnya

    (Tribunnews.com/Milani/ Igman Ibrahim) 

  • Soal Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan: Insya Allah Secepatnya Bertemu – Page 3

    Soal Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan: Insya Allah Secepatnya Bertemu – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto akan segera terlaksana. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, usai menghadiri retret kepala daerah yang dihadiri Prabowo dan pejabat lainnya.

    “Pasti (bertemu). Secepatnya, Insya Allah secepatnya,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (28/2).

    Puan pun menceritakan tentang momen pertemuan dirinya dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat retret dan parade senja.

    “Silaturahmi santai, berbicara (berdiskusi),” kata Puan.

    Puan juga menjelaskan bahwa Prabowo menyampaikan terkait pertemuan tersebut, bagaimana silaturahmi 3 presiden dengan ketua lembaga menjadi ajang bertukar pikiran dalam membangun Indonesia.

    “Berkumpul dan bersilaturahmi 3 presiden dan ketua-ketua lembaga dalam situasi yang sangat santai bersama seluruh kepala daerah untuk bersama-sama nantinya bertukar pikiran dalam membangun bangsa dan negara,” jelasnya.

    Megawati Haturkan Pesan untuk Prabowo

    Dalam penjelasannya, Puan menyebutkan bahwa Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri juga diundang untuk menghadiri Parade Senja pada retret kepala daerah namun berhalangan hadir.

    Biarpun begitu, ia juga membawakan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) untuk Presiden Prabowo terkait retret kepala daerah.

    “Semoga acaranya berjalan dengan baik dan lancar, bermanfaat bagi bangsa dan negara,” ujar Puan menyampaikan pesan Megawati.

    Sebelumnya, Puan memenuhi undangan menghadiri Parade Senja dan penurunan bendera Merah Putih yang digelar di lapangan Pancasila, Akademi Militer, Magelang, Kamis (27/2). Dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Parade Senja juga dihadiri oleh SBY dan Jokowi.

  • SBY, Jokowi, dan Prabowo Satu Mobil di Acara Parade Senja Akmil Magelang, Bikin Heboh Netizen RI – Halaman all

    SBY, Jokowi, dan Prabowo Satu Mobil di Acara Parade Senja Akmil Magelang, Bikin Heboh Netizen RI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, MAGELANG – Tiga Presiden Republik Indonesia berada dalam satu mobil.

    Hal ini terjadi saat upacara parade senja di Lapangan Pancasila, Akademi Militer (Akmil) Magelang, pada Kamis (27/2/2025).

    Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI  Joko Widodo, dan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto berada dalam satu mobil.

    Presiden RI Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara dalam kegiatan tersebut. 

    Upacara itu digelar bertepatan dengan hari ketujuh pelaksanaan retret kepala daerah yang telah berlangsung sejak 21 Februari 2025 lalu.

    Momen itu berlanjut saat jamuan santap malam di malam terakhir retreat kepala daerah.

    Mengenakan seragam loreng yang sama, Prabowo bersama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kompak menyanyikan sejumlah lagu.

    Momen yang diunggah Bahrun Najach melalui media sosial Instagram itu pun mengundang komentar para warganet yang kagum melihat kekompakan tersebut. 

    Sejumlah Netizen +62 atau Netizen Indonesia mendadak heboh.

    “Pak Prabowo keren.. berjiwa negarawan sejati. Mempersatukan,” tulis @pietersuryasetiawan.

    “Keren, 2 mantan presiden dan 1 presiden bernyanyi bersama.. sehat-sehat semua ya Bapak,” tulis @netty_notary.

    “Adem… Tapi ada pihak yang lihat adegan ini kejang-kejang,” tulis @budiderajat.

    “Indonesia cerah, Indonesia maju,” tulis @iwangustriawan.

    Sejumlah pimpinan lembaga negara turut hadir, di antaranya Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin, serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan. 

    Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin juga turut serta dalam acara ini.

    Parade Senja ini juga disaksikan oleh peserta retret, yang terdiri dari gubernur, wali kota, dan bupati beserta wakilnya dari seluruh Indonesia. 

    Sebanyak 1.919 taruna dari berbagai akademi militer dan kepolisian turut serta dalam kegiatan tersebut.

    Rinciannya, Akademi Militer (Akmil) mengerahkan 1.158 personel, termasuk 852 taruna, 32 taruni, 30 pasukan berkuda, 188 anggota Genderang Suling Canka Lokananta (GSCL), serta 26 petugas upacara.

    Akademi Kepolisian (Akpol) mengirimkan 376 personel, sedangkan Cadet Universitas Pertahanan (Unhan) berpartisipasi dengan 385 personel.

    Meski diguyur hujan, prosesi upacara tetap berlangsung khidmat. 

    Inspeksi pasukan dilakukan menggunakan kendaraan taktis Maung. 

    Presiden Prabowo Subianto, Jokowi, SBY, Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menaiki Maung 1.

    Sementara itu, Ketua DPR RI, Ketua MPR RI, dan Ketua DPD RI berada di Maung 2, serta Menko Polhukam, Mendagri, dan Menhan menaiki Maung 3.

    Acara dilanjutkan dengan prosesi penurunan bendera Merah Putih, yang kemudian ditutup dengan defile oleh drumband Akmil, Genderang Suling Canka Lokananta, yang tampil megah di hadapan para tamu undangan.

  • Ahmad Doli sebut 24 PSU Pilkada jadi yang terbanyak sepanjang sejarah

    Ahmad Doli sebut 24 PSU Pilkada jadi yang terbanyak sepanjang sejarah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa adanya 24 daerah yang diperintahkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) atas Pilkada 2024, merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah Indonesia.

    “Saya kira ini sejarah, dalam sejarah Indonesia paling banyak yang diulang lagi,” kata Doli saat peluncuran diskusi Politics and Colleagues Breakfast (PCB) bertema Urgensi Perbaikan Sistem Politik di Indonesia di Jakarta, Jumat.

    Adapun Mahkamah Konstitusi mengabulkan 26 gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada), yang terdiri dari 24 daerah diperintahkan untuk menggelar PSU secara keseluruhan maupun sebagian, dan satu daerah diperintahkan menggelar rekapitulasi suara ulang, dan satu daerah lainnya diminta perbaikan administratif.

    Dia mengatakan berbagai masalah yang timbul dalam pilkada maupun pemilu, akan menjadi bahan bagi DPR RI maupun pemerintah untuk memperbaiki sistem politik. Dia mengatakan perbaikan sistem politik di Indonesia sudah sangat mendesak.

    Selain itu, dia pun menyoroti adanya ketidakcermatan para penyelenggara pemilu hingga menyebabkan harus adanya PSU. Di samping itu, dia pun menyoroti Mahkamah Konstitusi yang seharusnya hanya mengadili perkara, tetapi justru mengambil keputusan yang di luar kewenangannya.

    Dengan begitu, dia pun mempertanyakan apakah pemilu yang sudah digelar sebanyak enam kali setelah masa reformasi sudah benar-benar sesuai tujuannya. Karena dia menilai sejauh ini pesta demokrasi belum masuk ke pada ranah substansial.

    “Memang kita sudah saatnya lah berpikir untuk membuat sistem, apapun sistem di dalam negara kita,” kata dia.

    Menurut dia, sistem demokrasi di Indonesia kemungkinan sudah kehilangan alur atau ahistoris. Dia mengatakan bahwa sistem pemilu di Indonesia kerap diubah-ubah di tengah jalan ketika menuju musim pemilu.

    “Kita harus berani juga melakukan perubahan atau penyempurnaan. Bukan hanya pada level undang-undang, tapi juga sudah mulai berpikir tentang amendmen UUD 1945,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025