Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Kasus CSR BI-OJK, KPK Panggil Pramugari Maskapai Garuda

    Kasus CSR BI-OJK, KPK Panggil Pramugari Maskapai Garuda

    Bisnis.com, JAKARTA – KPK memanggil lima orang saksi untuk mendalami kasus dugaan korupsi Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rabu (12/11/2025).

    Salah satu saksi yang dipanggil berinisial ERDP, pramugari dari maskapai Garuda. Kemudian SSR selaku ibu rumah tangga, VOD selaku mahasiswa, AIC selaku Dokter Umum, dan DYR selaku wiraswasta.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK,” tulis Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (12/11/2025).

    Budi belum memberikan detail materi pemeriksaan hingga para saksi selesai diperiksa.

    Dalam perkara ini KPK telah menetapkan Heri Gunawan dan Satori, anggota Komisi XI DPR RI tahun 2019-2023 sebagai tersangka.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan, Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian; Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Lalu, Satori menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Keduanya menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti deposito, pembelian tanah untuk membangun showroom, dan aset lainnya.

    Atas perbuatannya, tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.

    Pasal 64 ayat (1) KUHP; serta Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

  • Ada Harapan Produksi Minyak Naik, RI Punya 65 Cekungan Migas ‘Perawan’

    Ada Harapan Produksi Minyak Naik, RI Punya 65 Cekungan Migas ‘Perawan’

    Jakarta, CNBC Indonesia – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat terdapat sebanyak 65 basin atau cekungan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia yang masih ‘perawan’ atau belum dieksplorasi.

    Kepala SKK Migas, Djoko Siswasto menyampaikan bahwa Indonesia masih memiliki 65 basin yang belum dieksplorasi, di mana terdapat potensi-potensi yang bisa menghasilkan cadangan migas yang besar.

    Dengan adanya potensi-potensi raksasa itu, Indonesia bisa memenuhi asta cita Presiden RI Prabowo Subianto terkait dengan swasembada energi. “Nah ini potensi-potensi yang kita bisa menemukan giant discovery, karena dengan inilah kita bisa kembali ke swasembada energi, bahkan 1,6 juta barel bisa kita capai kembali,” ungkap Djoko dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR, Rabu (12/11/2025).

    Djoko menambahkan, butuh anggaran yang cukup besar untuk memenuhi pencapaian swasembada energi melalui eksplorasi cekungan migas itu.

    “Kalau kita tidak menemukan cadangan-cadangan baru yang besar, maka cepat atau lambat dari 1,6 juta sekarang tinggal 600, Pak. Ini kita harus melakukan eksplorasi. Karena yang lain-lain itu mempertahankan saja sudah bagus,” ungkap Djoko.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Data BGN: 50 Persen Kasus Keracunan Pangan karena Air Tercemar Bakteri E.coli

    Data BGN: 50 Persen Kasus Keracunan Pangan karena Air Tercemar Bakteri E.coli

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, hingga sampai hari ini Rabu (12/11) total ada 221 kejadian terkait keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/11).

    “Terkait dengan berbagai kejadian di tanah air, terkait khususunya keracunan pangan di Indonesia secara umum, total kejadian di Indonesia itu sampai hari ini itu ada 441 total kejadian,” kata Dadan dalam rapat.

    “Di mana MBG menyumbang 211 kejadian atau kurang lebih 48 persen dari total keracunan pangan yang ada di Indonesia,” sambungnya.

    Reporter: Nur Habibie/merdeka.com

  • 5 Bos BGN Minta Uang ke Purbaya, tapi Ditegur DPR karena Tak Paham Cara Ajukan Anggaran Nasional

    5 Bos BGN Minta Uang ke Purbaya, tapi Ditegur DPR karena Tak Paham Cara Ajukan Anggaran Nasional

    Bos BGN Minta Uang ke Purbaya, tapi Ditegur DPR karena Tak Paham Cara Ajukan Anggaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana kena tegur DPR karena dianggap tidak mengerti bagaimana mekanisme pengajuan anggaran negara.
    Sebab, Dadan ingin meminta uang tambahan ke
    Menteri Keuangan
    (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, tapi ternyata belum meminta persetujuan
    DPR
    terlebih dahulu.
    Hal tersebut terjadi saat Dadan rapat bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
    Mulanya, Dadan menyebut BGN masih memerlukan anggaran Rp 28,6 triliun.
    Pekan ini, mereka akan mengajukan penambahan anggaran itu ke Kemenkeu.
    “Dan untuk pembangunan SPPG terpencil ini, kalau 6.000 saja bisa tercapai, maka kami butuh Rp 18 triliun. Nah, Rp 18 triliun dikurangi dengan dana yang dibintangi itu, itu kami akan membutuhkan tambahan Rp 14,1 triliun. Sehingga total ABT (Anggaran Belanja Tambahan) yang kami akan ajukan minggu ini ke Kementerian Keuangan itu kurang lebih Rp 28,6 triliun,” ujar Dadan.
    Dadan menuturkan, jika anggaran tambahan itu sudah disetujui Kemenkeu, maka BGN akan melapor ke Komisi IX DPR.
    Barulah setelah melapor ke DPR, BGN akan meminta persetujuan terkait penambahan anggaran ini.
    “Nanti setelah disetujui oleh Kementerian Keuangan, termasuk optimalisasi serapan-serapan yang tidak optimal, kami akan lapor ke Komisi IX. Mungkin akan ada rapat persetujuan terkait dengan itu. Itu terkait dengan anggaran,” ujar dia.
    “Jadi, kami sudah koordinasi dan Kementerian Keuangan memberikan waktu yang sangat pendek, hanya 2 hari untuk melakukan optimalisasi serapan anggaran yang kurang dan juga tambahan yang dibutuhkan,” sambung Dadan.
    Mendengar pernyataan itu, para anggota DPR ramai-ramai langsung menginterupsi.
    Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengatakan, Dadan seharusnya meminta persetujuan anggaran ke DPR dulu, baru Kemenkeu, bukan malah sebaliknya.
    “Izin, Pak, ini yang perlu kita luruskan, sebenarnya sebelum minta ke Kemenkeu, Pak, ke kita dulu, Pak. Sebelum minta ke Kemenkeu ke kita dulu, karena fungsi anggaran di kita, Pak. Bapak ke Kemenkeu dengan membawa surat dari persetujuan dari kita, Pak,” kata Wafiroh.
    Wafiroh mengatakan, pada masa reses kemarin, DPR saja sampai rapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan, karena Kemnaker harus meminta persetujuan DPR mengenai anggaran.
    Sebab, itu merupakan hari terakhir mereka mengajukan tambahan anggaran ke Kemenkeu, sehingga Kemnaker harus rapat dengan DPR untuk meminta persetujuan.
    “Jadi, harus ke kita dulu, Pak. Nah, ini kayaknya Pak Dadan harus ada dari tim yang tahu betul, tahu proses seperti ini, Pak. Ini harus ke kita dulu, Pak. Harusnya kalau Bapak mau mengajukan ini hari ini bisa Bapak bilang ke tim kita, bahwa salah satu agendanya adalah persetujuan penambahan anggaran. Begitu. Mekanismenya seperti itu. Pengajuan penambahan anggaran di sini. Baru di sini kita sepakati baru ke Kemenkeu, Pak. Gitu, Pak. Jadi bukan kebalik, Pak,” cecar Wafiroh.
    “Bukan kita hanya bagian menyetujui, karena dari Kemenkeu pasti akan ditanya ke sini, Pak. Begitu Pak Dadan,” lanjut dia.
    Kemudian, Wakil Ketua Komisi IX DPR lainnya, Putih Sari mempertanyakan kenapa tim biro BGN tidak mengerti bagaimana mekanisme pengajuan anggaran negara.
    “Ya izin, kami khawatir nanti ditolak kalau tidak ada persetujuan dari Komisi IX, Bapak, mengajukan anggaran tambahan. Ini saya mempertanyakan justru tim dari roren gimana, ya. Enggak ngerti pembahasan mekanisme anggaran negara ini kayaknya. Jadi harusnya minta persetujuan dulu dari kami, baru Bapak ajukan ke Kemenkeu, itu alur yang benar,” kata Putih.
    Mendengar cecaran anggota DPR itu, Dadan memberikan respons.
    Dia menyatakan, akan meminta permintaan pengajuan tambahan anggaran ke Komisi IX DPR terlebih dahulu.
    “Baik kalau gitu nanti kami ajukan permintaan untuk pengajuan. Saya kira kita ajukan segera, sepulang dari sini kita menulis surat ke Komisi IX untuk pengajuan anggaran, agar minggu ini kita juga bisa membahas terkait dengan itu, mudah-mudahan difasilitasi oleh Komisi IX,” imbuh Dadan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi VII minta Ditjen IKFT bangun ekosistem hilirsasi bahan baku

    Komisi VII minta Ditjen IKFT bangun ekosistem hilirsasi bahan baku

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (Ditjen IKFT) Kementerian Perindustrian untuk membangun ekosistem bahan baku dengan memperkuat hilirisasi industri.

    Dia menilai bahwa tantangan utama industri dalam negeri yakni masih terletak pada tingginya ketergantungan industri terhadap bahan baku. Menurut dia, pemerintah dan berbagai pihak perlu mencari solusi atas permasalahan itu.

    “Nah, bagaimana kita sekarang ini kembali menguatkan industri-industri tersebut yang merupakan unggulan bagi kita sebelumnya dan menambah industri-industri baru yang memang mempunyai peluang yang tinggi untuk market global,” kata Evita saat rapat dengan Ditjen IKFT dengan berbagai asosiasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan bahwa kondisi industri dalam negeri saat ini sudah tidak bisa selalu tergantung kepada bahan baku impor. Terlebih lagi, kata dia, situasi tarif perdagangan global dan kerja sama internasional yang sepenuhnya belum memberi nilai tambah bagi industri nasional.

    “Jadi saya harapkan juga adanya perhatian dari pemerintah di dalam hal ini tentu memerlukan investasi, riset, dan kemitraan strategis, ya kan, antara kementerian dan asosiasi terkait,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa kondisi perdagangan tanah air sedang memiliki masalah ekspor barang ke luar negeri. Namun menurut dia, impor barang dari negara lain justru tidak dikenakan tarif.

    “Nah, ini kan ada keadilan, tidak win-win solution di dalam perjanjian internasional yang kita sepakati yang harusnya dengan keinginan dari Bapak Presiden, bahwa kita ini memiliki ketahanan ini, kedaulatan ini,” katanya.

    Untuk itu, dia mengatakan bahwa perjanjian perdagangan dengan negara lain harus dievaluasi, baik bilateral atau multilateral, agar bisa mengedepankan kepentingan industri nasional.

    “Jadi enggak, enggak dibuka secara keseluruhan, sektor-sektor strategis yang menjadi unggulan kita, ya kita kalau memang sudah mencukupi kebutuhan dalam negeri, ya kita tidak memberikan peluang untuk impor itu,” kata dia.

    Saat ini, Komisi VII DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Daya Saing untuk meningkatkan daya saing industri-industri nasional dari berbagai sektor. Komisi VII DPR RI pun sudah menggelar rapat dengan berbagai direktorat jenderal di Kemenperin dengan mengundang beragam asosiasi industri untuk menyampaikan aspirasinya dan keluhannya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK Periksa Pramugari Garuda hingga Dokter Terkait Kasus CSR BI-OJK

    KPK Periksa Pramugari Garuda hingga Dokter Terkait Kasus CSR BI-OJK

    KPK Periksa Pramugari Garuda hingga Dokter Terkait Kasus CSR BI-OJK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima saksi terkait kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020 – 2023.
    “Hari ini
    KPK
    menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana
    korupsi
    terkait program sosial atau
    CSR
    di
    Bank Indonesia
    dan OJK,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Rabu (12/11/2025).
    Kelima saksi tersebut masing-masing adalah ibu rumah tangga Stevi Silvana Rei, pramugari Garuda Enggar Riesta Driasmara Putri, mahasiswa Vicky Olivia Donsu, dokter umum Adex Iriani Christine Hasibuan, dan wiraswasta Delvina Yusiana Roba Putri.
    Budi belum menjelaskan lebih lanjut mengenai soal materi pemeriksaan terhadap lima saksi tersebut.
    Adapun KPK menetapkan dua anggota DPR RI, Heru Gunawan dan Satori, sebagai tersangka terkait kasus dana CSR BI-OJK Tahun 2020-2023, pada Kamis (7/8/2025).
    KPK menduga, yayasan yang dikelola Heru Gunawan dan Satori telah menerima uang dari mitra kerja Komisi XI DPR RI, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
    Namun, keduanya diduga tidak melaksanakan kegiatan sosial sebagaimana dipersyaratkan dalam proposal permohonan bantuan dana sosial tersebut.
    Atas perbuatannya, Heru Gunawan dan Satori disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.
    Tak hanya itu, keduanya juga dikenakan pasal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendes sebut Kopdes solusi hadapi dominasi ritel modern di desa

    Mendes sebut Kopdes solusi hadapi dominasi ritel modern di desa

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan keberadaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi salah satu solusi menghadapi persoalan dominasi ritel modern di desa-desa.

    “Kopdes, program strategis nasional, saya kira salah satu kata kunci untuk kita memastikan pelayanan ekonomi tidak dikuasai oleh segelintir orang,” kata dia dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan hal tersebut untuk merespons pertanyaan Komisi V DPR RI terkait dengan upaya mengatasi dominasi ritel modern, seperti Indomaret dan Alfamart yang mengancam keberlangsungan UMKM milik warga desa.

    Kehadiran Kopdes Merah Putih, kata dia, dapat menjadi pusat ekonomi rakyat yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan warga desa, mulai dari kebutuhan sembako, pupuk, hingga elpiji.

    Ia mengatakan Kopdes Merah Putih juga akan dirancang sebagai sistem usaha bersama yang menggerakkan ekonomi desa tanpa menyingkirkan warung tradisional.

    Ia memandang keberadaan ritel modern, terutama di desa, tidak perlu ditambah karena berpotensi mematikan usaha kecil masyarakat.

    Oleh karena itu, diperlukan sistem ekonomi alternatif yang lebih berpihak pada pelaku usaha lokal.

    “Kalau saya secara pribadi atau bisa jadi sikap saya sebagai Menteri Desa, sudah cukup, tidak perlu lagi tambah,” kata dia.

    Selain memperkuat Kopdes, Kemendes PDT menargetkan 20 ribu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat terlibat dalam rantai pasok kebutuhan pangan nasional, termasuk dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Saat ini sudah ada sekitar 400 BUMDes yang menjadi pemasok program pangan, mulai dari beras, telur, hingga ikan. Ini bagian dari konsep ‘dari desa, oleh desa, dan untuk desa’,” ujarnya.

    Ia menyampaikan pula bahwa penguatan ekonomi desa juga dilakukan melalui pengembangan desa tematik berbasis potensi lokal, seperti Desa Nila di Bandung Barat, Desa Ayam, dan Desa Lele di sejumlah daerah.

    Pewarta: Tri Meilani Ameliya
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 6 RDP Kasus Pemecatan Guru Abdul Muis dan Rasnal Digelar, Pejabat Disdik Tak Hadir Regional

    6 RDP Kasus Pemecatan Guru Abdul Muis dan Rasnal Digelar, Pejabat Disdik Tak Hadir Regional

    RDP Kasus Pemecatan Guru Abdul Muis dan Rasnal Digelar, Pejabat Disdik Tak Hadir
    Tim Redaksi

    MAKASSAR, KOMPAS.com 
    – Rapat dengar pendapat (RDP) terkait kasus pemecatan Abdul Muis dan Rasnal, dua guru di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel) digelar di kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Kota Makassar, Rabu (12/11/2025).
    Namun, pejabat dari Dinas Pendidikan tak terlihat menghadiri forum tersebut.
    Rapat terbuka itu dimulai pada pukul 11:30 Wita, tanpa kehadiran Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Najmuddin.
    Padahal,
    RDP
    tersebut dijadwalkan membahas duduk persoalan dua guru SMA di
    Luwu Utara
    yang mengalami pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung (MA), buntut dari pungutan Rp 20 ribu dari siswa yang diniatkan untuk membantu honor para
    guru honorer
    .
    Pantauan di ruang rapat, sejumlah anggota DPRD Komisi E hadir dalam forum itu.
    Terlihat ada Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo dan Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah.
    Sementara itu, pejabat Pemerintah Provinsi Sulsel hanya di wakili oleh Kepala Badan (Kaban) BKD Sulsel, Erwin Sodding.
    Rasnal dan
    Abdul Muis
    juga terlihat hadir dan duduk pada barisan paling depan.
    Keduanya didampingi oleh Ketua
    PGRI
    Sulsel, Hasnawi Haris dan Ketua PGRI Lutra, Ismaruddin.
    Diketahui, kasus ini terungkap setelah PGRI Luwu Utara menggelar aksi solidaritas di halaman kantor DPRD Luwu Utara, Selasa (4/11/2025), sebagai bentuk dukungan terhadap dua guru tersebut.
    “Kasus ini menjadi alarm bagi seluruh tenaga pendidik di Indonesia. Kami meminta pemerintah segera menyusun regulasi yang memberikan perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan kebijakan sekolah,”ujar Ketua PGRI Luwu Utara Ismaruddin.
    Selain itu, PGRI Luwu Utara juga mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Prabowo Subianto bagi Rasnal dan Abdul Muis melalui surat resmi bernomor 099/Permhn/PK-LU/2025-2030/2025 yang dikirim 4 November 2025.
    Surat tersebut ditembuskan kepada Ketua DPR RI, Gubernur Sulsel, Bupati Luwu Utara, Ketua DPRD Luwu Utara, serta Pengurus Besar PGRI di Jakarta.
    ”Kami berharap langkah ini membuka ruang dialog dan pertimbangan kemanusiaan. Mereka telah puluhan tahun mengabdi dan layak mendapat kesempatan memperbaiki diri,” kata Ismaruddin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MBG Sumbang 48% Keracunan Pangan

    MBG Sumbang 48% Keracunan Pangan

    Jakarta –

    Komisi IX DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan angka keracunan karena makan bergizi gratis (MBG) menyumbang 48% dari angka keracunan pangan nasional.

    Dalam rapat, Dadan lebih dulu menjelaskan total keracunan pangan di Indonesia hingga saat ini mencapai 441 kejadian. Hampir setengahnya atau 211 kejadian berasal dari MBG.

    “Terkait khususnya keracunan pangan di Indonesia secara umum, total kejadian di Indonesia itu sampai hari ini itu ada 441 total kejadian di mana MBG menyumbang 211 kejadian atau kurang lebih 48% dari total keracunan pangan yang ada di Indonesia,” kata Dadan dalam rapat di Komisi IX DPR, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

    Dadan menjelaskan, berdasarkan data dari BGN, korban keracunan yang menjalani rawat inap mencapai 636, sedangkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 638. Pihaknya akan melakukan sinkronisasi terkait data tersebut.

    “Dan jika dilihat total penerima manfaat yang menerima gangguan kesehatan itu yang rawat inap ada 636 kalau di data kami, kalau di Kemenkes 638 beda 2,” ujarnya.

    Sedangkan korban yang menjalani rawat jalan berdasarkan data BGN 11.004, dan data Kemenkes 12.755. Menggunakan data Kemnekes, Dadan menyebutkan ada 13.371 penerima manfaat MBG yang mengalami gangguan kesehatan.

    “Totalnya kalau berbasis laporan Kemenkes itu 13.371 penerima manfaat yang alami gangguan kesehatan akibat program makan bergizi,” sebutnya.

    Lebih lanjut, Dadan menjelaskan hingga saat ini produksi MBG telah mencapai 1,8 miliar porsi. Sebagian, kata dia, telah berjalan baik.

    “Sampai hari ini kita sudah memproduksi total 1,8 miliar porsi makan,” ungkapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ial/rfs)

  • Rupiah melemah seiring potensi penyelesaian penutupan pemerintah AS

    Rupiah melemah seiring potensi penyelesaian penutupan pemerintah AS

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah didorong optimisme investor atas potensi penyelesaian penutupan pemerintah AS.

    “Rupiah melemah karena permintaan global terhadap dolar AS menguat, sehingga memperkuat dolar AS. Peningkatan permintaan ini didorong oleh meningkatnya optimisme investor atas potensi penyelesaian penutupan pemerintah AS, yang mendorong minat terhadap aset berdenominasi dolar AS,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Rabu di Jakarta melemah sebesar 22 poin atau 0,13 persen menjadi Rp16.716 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.694 per dolar AS.

    “Rupiah diperkirakan akan diperdagangkan dalam kisaran Rp16.625–Rp16.725 per dolar AS,” ujar Josua.

    Seperti dikutip Anadolu, Senat AS telah memutuskan untuk mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) yang mengakhiri penutupan pemerintah (government shutdown) terlama yang pernah ada, yakni memasuki hari ke-41.

    Dengan suara 60-40, Senat mengesahkan RUU Alokasi dan Perpanjangan Berkelanjutan 2026, sebagaimana telah diamandemen.

    Undang-undang tersebut mencakup paket alokasi dana selama tiga tahun yang mencakup lembaga dan program penting sekaligus memulihkan pegawai federal yang kehilangan posisi mereka selama penutupan.

    Majelis tinggi sedang mengirimkan RUU tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk persetujuan akhir.

    Pada hari ini, majelis rendah diperkirakan akan kembali bersidang untuk pertama kalinya sejak 19 September setelah Ketua DPR AS Mike Johnson mendesak para anggota parlemen pada Senin (10/11), untuk mulai kembali menyelesaikan penutupan pemerintahan yang terus mengganggu perjalanan udara di seluruh negeri.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.