Kementrian Lembaga: DPR RI

  • PKB: Kehadiran Puan Bersama Prabowo-SBY-Jokowi Bawa Pesan Positif

    PKB: Kehadiran Puan Bersama Prabowo-SBY-Jokowi Bawa Pesan Positif

    Jakarta

    Waketum PKB Jazilul Fawaid menilai momen kebersamaan Ketua DPR sekaligus Ketua PDIP Puan Maharani dengan Presiden Prabowo Subianto, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat retret kepala daerah mebawa kesan positif. Dia menilai hadirnya Puan sebagai pesan positif bagi pemerintahan.

    “Kehadiran mbak Puan pastinya membawa pesan positif bagi pemerintahan,” kata Jazilul kepada wartawan, Jumat (28/2/2025).

    Jazilul enggan menilai kehadiran puan untuk menebak sikap politik PDIP. Dia mengatakan kehadiran Puan di retret kepala daerah dalam kapasitas sebagai ketua DPR.

    “Tidak pada tempatnya saya nebak-nebak arah PDIP, kita saling menghormati,” ujarnya.

    “Kalau soal Mbak Puan hadir bersama Pak Prabowo dll, setahu saya beliau hadir dalam kapasitas ketua DPR,” lanjutnya.

    Puan sebelumnya mengungkapkan isi obrolan dengan Presiden Prabowo, Jokowi, dan SBY di retret kepala daerah. Puan menyebut obrolan tersebut berlangsung santai.

    “Silaturahmi santai, berbicara (berdiskusi). Berkumpul dan bersilaturahmi 3 presiden dan ketua-ketua lembaga dalam situasi yang sangat santai bersama seluruh kepala daerah untuk bersama-sama nantinya bertukar pikiran dalam membangun bangsa dan negara,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Jumat (28/2).

    Puan menyebut Presiden RI ke-5 RI Megawati Soekarnoputri sebenarnya juga diundang dalam gelaran retret ini. Ia pun menyampaikan pesan dari sang ibunda yang berharap pelaksanaan retret berjalan dengan baik.

    “Semoga acaranya berjalan dengan baik dan lancar, bermanfaat bagi bangsa dan negara,” ujar Puan menyampaikan pesan Megawati.

    (dek/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Prediksi Kamala Harris tentang Donald Trump Menjadi Kenyataan? – Halaman all

    Prediksi Kamala Harris tentang Donald Trump Menjadi Kenyataan? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Donald Trump tampaknya memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan mantan Wakil Presiden AS, Kamala Harris, mungkin telah menyadarinya sejak lama.

    Selama masa jabatan pertamanya, Trump kerap memuji kemungkinan aliansi antara Rusia dan Amerika Serikat, berharap keduanya dapat bersatu sebagai kekuatan adikuasa.

    Kekagumannya terhadap Putin juga tampak jelas dan sering disampaikan secara terbuka.

    Namun, perbincangan mengenai hubungan ini sedikit terlupakan di empat tahun masa kepemimpinan Joe Biden.

    Menurut laporan dari Inquisitr, dalam debat presiden 2024, Kamala Harris mengingatkan kembali mengenai hubungan Trump dan Putin. 

    Harris dengan tegas menyatakan bahwa Trump berpotensi menjalin hubungan dekat dengan Presiden Rusia tersebut.

    Harris bahkan meramalkan bahwa hubungan ini akan berkembang menjadi persahabatan, dengan Putin memegang kendali atas politik Amerika Serikat.

    Ungkapan lama, “Putin would eat Trump for lunch” (Putin akan mengalahkan Trump dengan mudah), kembali ramai dibahas di media sosial.

    TRUMP DAN PUTIN – Tangkap layar X yang diambil pada 28 Februari 2025, memperlihatkan postingan pengguna media sosial tentang prediksi Kamala Harris tentang hubungan Donald Trump dan Vladimir Putin. Saat kampanye presiden 2024, Kamala Harris memprediksi hubungan antara Donald Trump dan Vladimir Putin, apakah sekarang terbukti? (Tangkap layar X)

    Video klip dari momen ini viral setelah Moskow mengonfirmasi pertemuan antara Donald Trump dan Vladimir Putin.

    Sejak menjabat di Ruang Oval, Trump telah menunjukkan tanda-tanda hubungan yang lebih erat antara Washington dan Moskow.

    Ia bahkan menolak menyebut Putin sebagai seorang diktator dan justru menyalahkan Ukraina atas konflik Rusia-Ukraina.

    Dalam konferensi pers di Mar-a-Lago baru-baru ini, Trump menyalahkan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, atas pecahnya perang dan menyebut Zelensky sebagai seorang diktator.

    Trump mengatakan bahwa Zelensky telah menjabat selama tiga tahun dan bisa menghentikan perang jika ia menginginkannya.

    Ia juga mengecam Zelensky karena tidak mengadakan pemilu di Ukraina.

    Pada Selasa (25/2/2025), dalam jumpa pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron, Trump kembali menolak untuk mengkritik Putin atas perang tersebut.

    Ketika ditanya apakah ia masih menyebut Zelensky sebagai diktator, Trump menegaskan bahwa ia tidak menggunakan istilah “diktator” dengan sembarangan.

    Trump juga menyatakan keyakinannya bahwa Amerika Serikat mampu menyelesaikan konflik antarnegara ini.

    Namun, sikap Trump yang terkesan tunduk kepada Rusia tidak mendapat respons positif dari masyarakat Amerika.

    Warga Amerika menggunakan media sosial untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka.

    Banyak pengguna media sosial membagikan video Kamala Harris yang menegur Trump, yang kemudian menjadi tren meme.

    Pengguna X, platform media sosial populer, membagikan klip viral tersebut sambil menambahkan komentar, “Dia (Harris) sudah memperingatkan kita.”

    Anggota Kongres: Amerika Serikat Menuju Perang Dunia III karena Trump Ingin Berteman dengan Putin

    Amerika Serikat mungkin sedang berada di ambang Perang Dunia Ketiga karena Donald Trump ingin menjalin hubungan dekat dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

    Hal ini disampaikan oleh seorang anggota parlemen AS, sebagaimana dilaporkan oleh Mirror.

    Hubungan antara Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, dan Trump semakin memburuk minggu lalu setelah Zelenskyy menyatakan bahwa Trump hidup dalam ruang disinformasi yang diciptakan oleh Rusia.

    Menanggapi pernyataan tersebut, Trump menyebut Zelenskyy sebagai “diktator tanpa pemilu.”

    Dalam sebuah pidato yang disampaikan pada sidang Komite Pengawasan DPR baru-baru ini, Anggota DPR Jasmine Crockett (D-TX) memberikan peringatan keras:

    “Fakta penting. Ini berpotensi menempatkan kita dalam krisis internasional.”

    “Kita mungkin sedang menuju perang dunia berikutnya karena kita memiliki seorang mantan Presiden yang ingin berteman dengan Putin dan akan melakukan apa saja untuk membuatnya senang, termasuk berbohong tentang siapa yang sebenarnya menjadi agresor.”

    Selama masa jabatan mantan Presiden Joe Biden, Amerika Serikat berperan aktif dalam mendukung Ukraina dengan menyediakan peralatan militer yang diperlukan untuk melawan invasi Rusia.

    Selain itu, Biden juga menggunakan pengaruh politik AS untuk memperjuangkan Ukraina dan mengisolasi Rusia di panggung internasional.

    Namun, di bawah pemerintahan Trump, Amerika Serikat mengubah arah kebijakannya.

    Trump menjalin lebih banyak kontak dengan Rusia dan mendorong negosiasi damai yang, menurut beberapa pihak, mungkin akan lebih menguntungkan Rusia daripada pihak-pihak lain yang terlibat.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Gerindra Buka Suara Soal Puan Bareng Prabowo-SBY-Jokowi: Persatuan itu Indah

    Gerindra Buka Suara Soal Puan Bareng Prabowo-SBY-Jokowi: Persatuan itu Indah

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPD Partai Gerindra, Andre Rosiade menyikapi momen kebersamaan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani dengan Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Momen kebersamaan itu muncul kala mereka semua menghadiri Parade Senja dalam acara retreat kepala daerah, di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025).

    Menurut Andre, momen tersebut menunjukkan suatu persatuan yang indah antara para elite bangsa.

    “Kan persatuan tuh indah, kenapa sih ribut-ribut kita? Negara ini kan bisa besar kalau negara ini elitenya bersatu,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini berujar Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra selalu mengajarkan para kadernya, bahwa salah satu syarat negara maju adalah para elitenya bersatu.

    “Kan itu sudah disampaikan Pak Prabowo sejak zaman dulu waktu kampanye juga beliau menyampaikan. Jadi bersatu dan Pak Prabowo kan ingin seluruh elitenya bersatu, sehingga kita solid, Indonesia akan jadi negara maju,” pungkasnya.

    Sementara itu, Puan mengklaim pertemuan dirinya dengan Prabowo, SBY, dan Jokowi di acara retreat kepala daerah itu merupakan silaturahmi santai saja.

    “Silaturahmi santai, berbicara [berdiskusi],” katanya dalam ketrangan resmi yang dikutip Jumat (28/2/2025).

    Dia mengaku bahwa silaturahmi santai dengan 3 presiden RI di masing-masing masanya dan ketua-ketua lembaga menjadi ajang bertukar pikiran dalam membangun bangsa Indonesia.

    “Berkumpul dan bersilaturahmi 3 presiden dan ketua-ketua lembaga dalam situasi yang sangat santai bersama seluruh kepala daerah untuk bersama-sama nantinya bertukar pikiran dalam membangun bangsa dan negara,” jelas cucu Bung Karno tersebut.

  • Perlu Dukungan Banyak Pihak Agar Industri Kerajinan Lokal Bisa Makin Bersinar

    Perlu Dukungan Banyak Pihak Agar Industri Kerajinan Lokal Bisa Makin Bersinar

    Jakarta: Kearifan lokal seperti industri kerajinan harus terus dikembangkan agar bisa bertahan dan makin dikenal luas. Namun, tanpa dukungan banyak pihak, perkembangan ini sulit diwujudkan.
     
    Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat bertemu dengan panitia Jepara International Furniture Buyer Weeks (JIF-BW) 2025 di rumah dinasnya, Rabu, 26 Februari 2025.
     
    “Berbagai upaya agar kearifan lokal yang kita miliki dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan harus dilakukan, tentunya melalui dukungan semua pihak yang terkait,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 28 Februari 2025.
     

    Promosi dan kolaborasi adalah kunci 
    Lestari menekankan bahwa promosi adalah langkah penting agar produk kearifan lokal makin dikenal. Contohnya, dia menyebutkan melalui media massa, pameran, hingga penulisan buku, semuanya bisa membantu memperluas pasar dan menarik lebih banyak minat dari masyarakat.

    Rerie, sapaan akrab Lestari menilai, ajang JIF-BW 2025 yang akan diselenggarakan pada 9-23 Maret 2025 itu merupakan bagian dari upaya melestarikan kearifan lokal yang kita miliki. Ajang bisa memperkenalkan ukiran khas Jepara ke dunia internasional.
     
    Dengan sejumlah langkah promosi tersebut, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, berharap semakin banyak pihak yang peduli terhadap kearifan lokal, seperti ukiran Jepara ini, menciptakan dukungan yang semakin kuat bagi langkah-langkah pelestarian dan pengembangannya di Tanah Air. 
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mampu secara konsisten untuk memperkuat jejaring pengembangan sejumlah produk kearifan lokal di sejumlah daerah. 
     
    Dengan jejaring pengembangan yang kuat, Rerie berharap, produk-produk kearifan lokal di tanah air dapat memberi manfaat yang lebih luas dalam upaya menciptakan kesejahteraan yang merata bagi setiap warga negara.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Seribuan jamaah salat tarawih perdana di Masjid Al-Azhar

    Seribuan jamaah salat tarawih perdana di Masjid Al-Azhar

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 1.000 jamaah menjalankan salat tarawih perdana di bulan Ramadhan 1446 Hijriah di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat malam.

    “Jamaah diperkirakan mencapai 800 – 1.000 jamaah,” kata Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar Tatang Komara saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Tatang mengatakan angka itu mengingat adanya cuaca hujan pada malam pertama bulan Ramadhan.

    Dia mengaku sudah membagikan jadwal penceramah dan tema taushiyah tarawih kepada para jamaah.

    “Nama penceramah ustaz Fuad Bawazier dengan tema ceramah yakni ‘Marhaban Yaa Ramadhan’,” ujarnya.

    Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan awal puasa atau 1 Ramadhan 1446 Hijriah/2025 Masehi jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025, usai diputuskan melalui Sidang Isbat di Gedung Kemenag RI, Jakarta, Jumat.

    Dengan penetapan itu maka pada Jumat malam umat Islam di Indonesia dapat melaksanakan Shalat Tarawih. Sidang isbat ini diikuti sejumlah perwakilan organisasi keagamaan, ahli astronomi, Komisi VIII DPR RI, hingga perwakilan negara sahabat.

    Pengumuman penetapan dilakukan secara daring dan luring. Dengan demikian, masyarakat sama-sama bisa langsung menyaksikannya melalui tayangan di laman media sosial resmi Kemenag.

    Sidang isbat sendiri digelar Jumat sejak pukul 16.30 WIB sampai ditutup dengan penetapan awal puasa Ramadhan.

    Dengan demikian, maka tak ada perbedaan awal puasa antara Pemerintah, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah dalam menetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriah/2025 Masehi.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Banyak Konglomerat Minta Skema Power Wheeling, Hashim: Negara Tetap Kendalikan Sistem Kelistrikan – Halaman all

    Banyak Konglomerat Minta Skema Power Wheeling, Hashim: Negara Tetap Kendalikan Sistem Kelistrikan – Halaman all

     
    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo,  mengungkapkan Presiden Prabowo tegas menolak skema power wheeling meski banyak konglomerat yang meminta untuk memasukkan skema tersebut dalam sistem ketenagalistrikan nasional.

    Menurutnya negara tetap perlu menjadi pengendali sistem kelistrikan nasional demi menjaga keandalan dan keterjangkauan listrik bagi seluruh masyarakat.
     
    “Saya tahu mengenai power wheeling banyak yang ingin. Banyak konglomerat yang minta power wheeling. Yang saya tahu ya. Jadi ini, Pak Prabowo sudah putuskan tidak. Negara jadi tetap pengendali (ketahanan energi nasional),” tegas Hashim dalam acara “Indonesia Economic Outlook 2025” di Jakarta, Rabu (26/2/2025).
     
    Hashim menegaskan bahwa salah satu alasan utama pemerintah menolak skema power wheeling adalah potensi kekacauan dalam industri listrik.

    “Jika power wheeling diterapkan, industri listrik bisa menjadi seperti Wild West, di mana pihak asing berpotensi mendominasi sektor ini,” ujarnya.

    Tentang Power Wheeling

    Sebagai informasi, power wheeling merupakan langkah awal menuju liberalisasi sektor ketenagalistrikan, yang berpotensi mengurangi kontrol negara. 

    Jika diterapkan, power wheeling dapat berdampak negatif terhadap keandalan listrik dan keterjangkauan tarif listrik bagi masyarakat. 
     
    Sebelumnya, Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Akmaluddin Rachim menyambut baik penundaan Revisi Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET) yang sempat memasukkan klausul power wheeling. 

    “Prinsip penolakan power wheeling tersebut penting untuk menjaga stabilitas sektor energi. Jika terganggu, harga listrik bisa ditentukan oleh mekanisme pasar, yang berisiko merugikan masyarakat,” kata Akmaluddin Rachim. 
     
    Menurut Akmaluddin, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat.

    “Penundaan tersebut membuktikan bahwa pemerintah masih berpihak kepada rakyat dengan menjaga tarif listrik agar tetap terkendali dan tidak melonjak akibat penerapan power wheeling,” jelasnya.

    Ikut arahan presiden

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempertimbangkan untuk menghapus skema power wheeling dari pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, pihaknya akan mengikuti arahan Presiden Prabowo.

    “Ya kita pasti ikuti arahan presiden. kita ikuti arahan presiden sudah jelas,” kata Dadan di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (28/2/2025).

    Saat ini, DIM RUU EBET telah diserahkan ke Komisi XII DPR RI dan masih menunggu pembahasan lebih lanjut.

    Dadan menilai perubahan dalam proses legislasi merupakan hal yang lumrah terjadi.

    “Sekarang kan dalam posisi DIM sudah disampaikan di sana, nanti kalau perubahan biasa dalam raker itu,” jelasnya.

    Sumber: Tribunnews.com/Kontan.co.id

     

  • PKB: Korupsi Minyak Mentah Harus Jadi Momentum Prabowo Benahi Pertamina

    PKB: Korupsi Minyak Mentah Harus Jadi Momentum Prabowo Benahi Pertamina

    PKB: Korupsi Minyak Mentah Harus Jadi Momentum Prabowo Benahi Pertamina
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung langkah Presiden
    Prabowo Subianto
    untuk membersihkan praktik korupsi di lingkungan Pertamina, buntut terungkapnya skandal tata kelola minyak mentah di PT Pertamina Patra Niaga.
    Wakil Ketua Harian PKB Najmi Mumtaza Rabbany mengatakan, kasus korupsi tata kelola minyak tersebut sudah seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenahi perusahaan-perusahaan BUMN, khususnya Pertamina.
    “Kami di PKB tentu mendukung penuh langkah Pak Presiden Prabowo untuk bersih-bersih BUMN, terutama di Pertamina ya,” ujar Najmi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/2/2025).
    “Bagi kami, dugaan korupsi di (lingkungan) PT Pertamina harus menjadi momentum untuk berbenah, tidak ada lagi kecurangan oleh siapa pun di tubuh BUMN,” sambungnya.
    Menurut Najmi, pemberantasan korupsi di BUMN sudah sepatutnya menjadi prioritas utama pemerintah.
    Langkah ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk menyelamatkan aset negara.
    “Pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama untuk menyelamatkan aset negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BUMN,” kata Najmi.
    Dia pun mengingatkan bahwa BUMN adalah perusahaan negara, sehingga harus dikelola secara profesional dan transparan.
    Najmi juga mengajak semua lapisan agar turut mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi di BUMN yang dijalankan pemerintahan Prabowo.
     
    “BUMN adalah perusahaan negara yang seharusnya dikelola dengan transparan dan profesional, bukan menjadi lahan bancakan segelintir oknum untuk meraup keuntungan pribadi dan golongan,” tutur Najmi.
    “Jangan biarkan Presiden berjuang sendirian. Rakyat harus bersatu padu melawan para koruptor yang menggasak uang negara dan telah menyengsarakan hidup rakyat selama ini,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto turut buka suara mengenai kasus dugaan korupsi yang mem-blending atau mengoplos Bahan Bakar Minyak (BBM) RON 92 (Pertamax) dengan RON 90 (Pertalite) di Pertamina.
    Kepala Negara menyatakan, kasus tersebut tengah diurus.
    “Lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua,” kata Prabowo usai peresmian Bullion Bank di The Gade Tower, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).
    Dia menyatakan, pemerintah akan membersihkan kasus kejahatan luar biasa atau korupsi tersebut.
    Mantan Menteri Pertahanan itu pun berujar akan membela kepentingan rakyat.
    “Oke, kami akan bersihkan, kami akan tegakkan. Kami akan membela kepentingan rakyat,” jelas Prabowo.
    Sebelumnya, Kejagung menetapkan 9 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
    Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax.
    Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax.
    “Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian (pembayaran) untuk RON 92 (Pertamax), padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 (Pertalite) atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di Storage/Depo untuk menjadi RON 92,” demikian bunyi keterangan Kejagung, dilansir Selasa (25/2/2025).
    “Dan hal tersebut tidak diperbolehkan,” imbuh keterangan itu.
    Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI pada Rabu (26/2/2025), PT Pertamina Patra Niaga membantah dugaan pengoplosan Pertamax dengan Pertalite dalam proses pengadaan dan distribusi BBM.
    “Dengan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan, izin kami memberikan penjelasan terkait isu yang berkembang di masyarakat, khususnya soal kualitas BBM RON 90 dan RON 92,” kata Ega dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu.
    “Kami berkomitmen dan kami berusaha memastikan bahwa yang dijual di SPBU untuk RON 92 adalah sesuai dengan RON 92, yang RON 90 sesuai dengan RON 90,” sambungnya.
    Beberapa jam setelah rapat selesai, Kejaksaan Agung (Kejagung) langsung membantah pernyataan PT Pertamina Patra Niaga yang mengeklaim bahwa tak ada pengoplosan atau blending Pertamax dengan Pertalite.
    “Tetapi penyidik menemukan tidak seperti itu. Ada RON 90 (Pertalite) atau di bawahnya 88 di-blending dengan 92 (Pertamax). Jadi RON dengan RON sebagaimana yang sampaikan tadi,” ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, di Kantor Kejagung, Rabu (26/2/2025).
    Abdul Qohar menegaskan pihaknya bekerja dengan alat bukti.
    Dugaan pengoplosan itu pun ditemukan berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa penyidik.
    “Jadi hasil penyidikan, tadi saya sampaikan itu. RON 90 atau di bawahnya itu tadi fakta yang ada, dari keterangan saksi RON 88 di-blending dengan 92. Dan dipasarkan seharga 92,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasil Sidang Isbat Awal 1 Ramadhan 2025, Cek Updatenya di Sini

    Hasil Sidang Isbat Awal 1 Ramadhan 2025, Cek Updatenya di Sini

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengumumkan hasil sidang Isbat 1 Ramadhan 1446 H atau 1 Ramadhan 2025 pada 28 Februari 2025. Sidang Isbat digelar di Auditorium H.M. Rasjidi Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

    Nasaruddin Umar menetapkan bahwa 1 Ramadhan 2025 jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025 berdasarkan keputusan hasil sidang Isbat.

    “Maka pada malam ini diputuskan dalam sidang (Isbat) bahwa 1 Ramadhan 1446 H ditetapkan besok, Sabtu, 1 Maret 2025” Kata Nasaruddin Umar pada 28 Februari 2025.

    Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Sidang Isbat untuk menetapkan awal Ramadan 1446 Hijriah pada Jumat, 28 Februari 2025. Sidang ini akan menentukan tanggal resmi dimulainya bulan suci Ramadan bagi umat Islam di Indonesia dan dijadwalkan dipimpin oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, menyampaikan bahwa sidang isbat akan berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat. Sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan organisasi Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung.

    Tahapan Sidang Isbat

    Sidang isbat akan dilakukan melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah pemaparan mengenai posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Selanjutnya, tahap kedua melibatkan verifikasi hasil pemantauan hilal (rukyatul hilal) dari berbagai titik di Indonesia. Tahap terakhir adalah musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik.

    Abu Rokhmad mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil resmi sidang isbat dan mengikuti pengumuman pemerintah mengenai awal Ramadan 1446 H. Penetapan ini sejalan dengan fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah.

    “Kita berharap umat Islam di Indonesia dapat mengawali Ramadan tahun ini secara bersama-sama,” ujar Abu Rokhmad pada Senin 10 Februari 2025.

    Perhitungan Hisab dan Pemantauan Hilal

    Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah (Urais Binsyar) Kemenag, Arsad Hidayat, menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungan hisab, ijtimak terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025, sekitar pukul 07.44 WIB. Pada hari yang sama, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk, berkisar antara 3° 5,91’ hingga 4° 40,96’, dengan sudut elongasi antara 4° 47,03’ hingga 6° 24,14’.

    “Secara astronomi, ada indikasi kuat bahwa hilal akan terlihat. Namun, keputusan akhirnya akan diumumkan setelah hasil sidang isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama,” ungkap Arsad.

    Untuk memastikan ketepatan hasil, Kemenag bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenag di berbagai daerah akan melakukan pemantauan hilal di berbagai titik pemantauan di seluruh Indonesia. Hasil perhitungan astronomi dan laporan rukyat akan menjadi dasar dalam keputusan sidang isbat.

    Pentingnya Sidang Isbat

    Sidang isbat merupakan agenda rutin yang diselenggarakan pemerintah setiap menjelang Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah untuk menentukan awal bulan dalam kalender Hijriyah. Proses ini melibatkan berbagai organisasi Islam, pejabat pemerintah, dan pakar astronomi guna memastikan keputusan yang akurat dan dapat diterima oleh seluruh umat Islam di Indonesia.

    Mengacu pada buku Hisab Rukyat Indonesia: Diversitas Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah karya Muhammad Awaludin, sidang isbat bertujuan untuk menetapkan awal bulan hijriah berdasarkan metode hisab dan rukyat. Dalam sidang ini, turut hadir tamu undangan seperti duta besar negara sahabat, anggota DPR RI, serta perwakilan Mahkamah Agung dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Sidang isbat menjadi momen krusial bagi umat Islam, karena hasil yang diumumkan akan menjadi pedoman dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan secara serempak. Dengan adanya sidang ini, pemerintah memastikan bahwa proses penentuan awal bulan Hijriyah dilakukan secara transparan dan berdasarkan kajian ilmiah yang matang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hasil Sidang Isbat Awal Puasa 1 Ramadan 2025 Cek di Sini

    Hasil Sidang Isbat Awal Puasa 1 Ramadan 2025 Cek di Sini

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) tengah menggelar sidang isbat untuk menentukan awal puasa Ramadan 2025.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, sidang isbat mulai digelar pada Jumat (28/2/2025) sejak pukul 18:30 WIB. 

    Kementerian Agama (Kemenag) menyebut sidang ini akan menentukan awal bulan puasa bagi umat Islam di Indonesia. Sidang dijadwalkan akan dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad menjelaskan, sidang isbat akan dilaksanakan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

    “Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung,” ujarnya.

    Menurut Abu Rokhmad, ada tiga rangkaian yang akan dilakukan dalam sidang isbat. Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia.

    “Ketiga, musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik,” jelasnya.

    Adapun, pengumuman hasil sidang Isbat Idulfitri dapat dipantau secara live streaming melalui link berikut ini:

    rtmp://stream.kemenag.go.id:1935/live/konpres

  • Hilal Awal Ramadan 1446 Hijriah Tidak Terlihat di Masjid Basmol Jakarta Barat, Terkendala Cuaca – Halaman all

    Hilal Awal Ramadan 1446 Hijriah Tidak Terlihat di Masjid Basmol Jakarta Barat, Terkendala Cuaca – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemantauan hilal untuk penentuan 1 Ramadhan 1446 Hijriah di Masjid Jami Al Musariin, Basmol, Kembangan Utara, Jakarta Barat pada Jumat (28/2/2025) disimpulkan hilal tidak terlihat. 

    Hal ini karena sejak pukul 17.00 WIB sampai pukul 18.32 WIB cuaca tidak berubah di mana jalur pantau tertutup awan.

    “Hasil dari pelaksanaan rukyatul hilal, pemantauan hilal di Masjid Al Musariin, Basmol ini bulan tidak dapat terlihat,” kata Ketua Bidang Rukyat Masjid Al Musariin, Mawardi Syatiri dalam konferensi pers selepas pemantauan.

    “Jadi sekali lagi kami sampaikan di Basmol ini hilal tidak dapat terlihat, dengan alasan cuaca agak gelap dan mendung. Sehingga bulan tidak dapat terlihat,” ucapnya. 

    Mawardi menjelaskan, ketinggian bulan berdasarkan pemantauan berada pada 4 derajat lebih sedikit dengan umur hampir 20 menit.

    Meski terus dipantau sampai langit gelap, bulan baru tetap tidak terlihat.

    “Ketinggian bulan saat ini sekitar 4 derajat lebih sedikit, umur bulan sekitar hampir 20 menit. Terakhir tadi sekitar jam 18.32 kita tetap pantau, walaupun dalam kondisi yang gelap seperti ini bulan tetap tidak terlihat,” katanya. 

    Berdasarkan pemantauan ini, tim pemantau hilal Masjid Basmol akan melaporkannya kepada Kementerian Agama (Kemenag) untuk dibahas dalam penentuan awal Ramadan.

    “Tetap kita menunggu keputusan dari pemerintah karena Insya Allah pemerintah 1 jam ke depan akan mengadakan sidang isbat apakah besok atau ke hari minggu,” ucap Mawardi.

    Adapun berdasarkan kriteria Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), imkanur rukyat dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat

    Hilal adalah bulan sabit pertama yang menjadi tanda awalnya bulan baru dalam penanggalan kalender Hijriah.

    Penentuan awal puasa sendiri masih akan menunggu hasil sidang isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar pada malam ini. 

    Rencananya sidang isbat akan dihadiri Komisi VIII DPR, pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), duta besar negara sahabat, perwakilan ormas Islam, serta Tim Hisab Rukyat Kemenag.