Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • KPU Taliabu sebut tak ada kendala anggaran melaksanakan PSU

    KPU Taliabu sebut tak ada kendala anggaran melaksanakan PSU

    Ternate (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pulau Taliabu, Maluku Utara (Malut) memastikan dana untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) sudah dialokasikan setelah Bupati Taliabu menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

    Sekretaris KPU Pulau Taliabu, Musdi A. Barakati dihubungi, Sabtu, mengatakan, dalam NPHD tersebut disebutkan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp2,69 miliar untuk KPU, Rp550 juta untuk TNI dan Rp1,5 miliar untuk Polri.

    “Kita sudah siap menggelar PSU, sebab tidak ada kendala anggaran,” katanya.

    Musdi mengungkapkan, untuk PSU Pilkada Taliabu masuk dalam klaster kedua berdasarkan hasil rapat antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPR RI.

    Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), PSU dibagi menjadi tiga klaster. Pertama, dilaksanakan 30 hari setelah putusan MK, klaster kedua 45 hari, dan klaster ketiga 60 hari setelah putusan MK, sedangkan Pulau Taliabu masuk klaster kedua 45 hari.

    “Taliabu masuk dalam klaster kedua dengan batas waktu 45 hari. Jika berpatokan pada putusan MK kemarin, maka PSU harus selesai paling lambat 9 April,” ujar Musdi.

    KPU Pulau Taliabu sebelumnya menetapkan pasangan nomor urut 1 Salsabila L Mus – La Ode Yasir sebagai pemenang pilkada dengan 14.769 suara atau 41.66 persen, disusul nomor urut 2 Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi dengan 13.546 suara atau 38.21 persen dan nomor urut 3 Abidin Jaaba – Dedy Mirzan meraih 6.438 suara atau 18.6 persen.

    Pewarta: Abdul Fatah
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dalang Utama Kasus Pagar Laut Harus Terungkap, Komisi IV DPR: Jangan Sebatas Kades

    Dalang Utama Kasus Pagar Laut Harus Terungkap, Komisi IV DPR: Jangan Sebatas Kades

    PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mendesak aparat penegak hukum membongkar peran aktor intelektual dalam kasus pagar laut, baik di Tangerang maupun Bekasi. Penegakkan aturan administratif pada kepala desa tidak menyelesaikan masalah utama.

    “Menteri Kelautan dan Perikanan melaporkan perkembangan penanganan kasus pagar laut di Tangerang. Itu pertama sudah dilakukan pemeriksaan, kemudian sudah ditemukan siapa yang kemudian bertanggungjawab pada level di tingkat desa,” kata Riyono usai menyaksikan pemusnahan bawang bombai tercemar nematoda di Kabupaten Bekasi, Jumat (28/2/2025).

    Lebih lanjut, Riyono mengatakan bahwa penetapan tersangka oleh Mabes Polri dinilai belum cukup.

    “Teman-teman sudah tahu semuanya siapa yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri dan kemudian penyebabnya apa, salah satunya adalah dokumen administratif yang kita minta sebenarnya adalah, kalau kemarin diumumkan nilai kerugiannya adalah 48 miliar, bagi saya itu belum menyelesaikan problem utamanya,” ucap dia.

    Menurut Riyono, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan secara utuh persoalan pagar laut. Baik KKP maupun penegak hukum harus berani mengungkap aktor utama.

    “Salah satu hasil kesimpulan rapatnya adalah Komisi IV meminta KKP berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan secara utuh pertanyaan publik agar terang-benderang siapa produsen house-nya, siapa aktor intelektualnya di balik perintah untuk membangun pagar laut,” kata dia.

    Harus diaudit

    Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menanggapi soal polemik pagar laut di Tangerang.

    Lebih jauh, Riyono mengatakan, harus dilakukan audit tata ruang wilayah laut untuk membongkar kasus pagar laut secara terang. Dengan audit yang dilakukan, persoalan pagar laut tidak hanya berkutat pada pelanggaran administrasi, melainkan hukum pidana hingga kerugian yang ditimbulkan.

    Bahkan, dia meyakini, kerugian pagar laut jauh lebih besar dari Rp48 miliar denda yang dibebankan pada kepala desa.

    “Problem utamanya adalah tata ruang wilayah laut itu ilegal dan kemudian dilakukan audit tata ruang wilayah laut di Tangerang dan Bekasi. Kalau audit tata ruang sudah dilakukan, setelah komprehensif pasti akan ketemu, bukan hanya secara administratif berkaitan dengan masalah dokumen sertifikatnya, tetapi valuasi kerugian tata ruang wilayah laut itu berapa?” kata Riyono.

    “Itu yang belum dilakukan oleh teman-teman kelautan dan perikanan. Kapan kemudian audit tata ruang dilakukan? Kalau untuk kewenangan pusat, itu bisa dilakukan maksimal enam bulan, tapi kalau di daerah itu tiga bulan. Ini yang kita minta, karena saya yakin nilainya lebih besar daripada 48 miliar rupiah,” ucap dia.

    Riyono menambahkan, pagar laut tidak sebatas persoalan sertifikat lahan, melainkan juga kerusakan lingkungan serta kerugian yang diderita nelayan sekitar.

    “Itulah yang saya sebut tadi, audit tata ruang wilayah laut, nanti dari situ ketemu kerugian secara meteril dari pelaku usahanya berapa, kerugian materil terhadap wilayah perubahan zonasi tentang tata ruang di situ apa enggak, itulah yang kami mau mengatakan harus ada audit tata ruang wilayah laut, kuncinya di situ,” ucap dia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jatuh Bangun Hubungan Pertahanan dan Keamanan Indonesia-China

    Jatuh Bangun Hubungan Pertahanan dan Keamanan Indonesia-China

    loading…

    Seminar publik berjudul Jatuh Bangun Hubungan Pertahanan dan Keamanan Indonesia-China. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Seminar publik berjudul Jatuh Bangun Hubungan Pertahanan dan Keamanan Indonesia-China digelar Prodi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan Republik Indonesia ( Unhan RI ), Forum Sinologi Indonesia (FSI), dan Indonesian Maritime Initiative (Indomasive) di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025. Indonesia diimbau untuk menjaga keseimbangan dalam diplomasi pertahanan baik dengan Republik Rakyat China maupun dengan pihak-pihak lain, termasuk dengan negara-negara Barat.

    Hubungan baik dalam aspek pertahanan dengan China agar dilaksanakan secara hati-hati tanpa mengorbankan kemitraan strategis dengan negara lain. Hal tersebut titik temu dari beberapa pembicara dan penanggap dalam seminar tersebut.

    Diskusi dimoderatori oleh Direktur Penelitian Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI) Indonesia Aisha Rasyidila Kusumasomantri, M.Sc tersebut dibuka oleh Ketua Prodi KM Unhan RI Kolonel Laut (E) Dr. Lukman Yudho Prakoso., S.IP., M.AP., CIQaR, yang mewakili Dekan Fakultas Keamanan Nasional UnHan RI Mayor Jenderal TNI Dr. Rachmat Setiawibawa, S.I.P., M.M., M.Tr (Han).

    Wakil Ketua Komisi I DPR Dave A. F. Laksono yang hadir sebagai salah satu pembicara seminar itu memaparkan bahwa kerja sama pertahanan masih menjadi aspek paling lemah dalam hubungan bilateral Indonesia-China. “Indonesia memang menyambut baik kerja sama dalam bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infastruktur, tetapi menjadi berbeda ketika menyangkut isu pertahanan,” ujar politikus Partai Golkar tersebut.

    Dave mengungkapkan beberapa hal yang menjadi hambatan bagi hubungan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan China. Yang pertama adalah sikap konfrontatif China di Laut China Selatan (LCS) dan tindakan tegas Indonesia terhadap kapal-kapal ikan ilegal China dan sub-marine drone (kapal tanpa awak bahwa laut) China.

    Dave berpendapat, ketegangan di Laut China Selatan, menjadi alasan bagi Indonesia untuk menghentikan latihan militer Sharp Knife antara Indonesia China pada 2015. Kedua, Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Indonesia lebih banyak berasal dari negara Barat yang berkiblat pada NATO, padahal China bersama Rusia bersikap anti terhadap NATO.

    Ketiga adalah adanya warisan sejarah yang masih membentuk persepsi yang anti terhadap kehadiran China. Peraih doktor di bidang ilmu pertahanan dari Unhan RI tersebut juga memaparkan potensi risiko bagi Indonesia dalam menjalin hubungan kerja sama pertahanan dengan China.

    Menurutnya, salah satu risiko yang timbul adalah ketegangan dengan negara lain, khususnya dengan negara Barat yang selalu menganggap China sebagai potensi ancaman bagi mereka. Risiko kedua terkait dengan kontrol dan pengaruh.

  • Korupsi Pertamina Buat Masyarakat Resah, PKB Ingin Presiden Jadikan Ini Momentum untuk BUMN Berbenah – Halaman all

    Korupsi Pertamina Buat Masyarakat Resah, PKB Ingin Presiden Jadikan Ini Momentum untuk BUMN Berbenah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil Ketua Harian PKB Najmi Mumtaza Rabbany buka suara terkait adanya kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang terjadi di PT Pertamina Patra Niaga.

    Diketahui korupsi di Pertamina ini ramai jadi perbincangan publik, terlebih saat muncul isu adanya Pertamax oplosan.

    Hal ini pun membuat banyak masyarakat merasa resah dan dirugikan.

    Menanggapi kasus korupsi di Pertamina, Najmi mendukung agar Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan momentum ini untuk membersihkah praktik korupsi di BUMN, terutama di Pertamina.

    “Kami di PKB tentu mendukung penuh langkah Pak Presiden Prabowo untuk bersih-bersih BUMN, terutama di Pertamina, ya,” kata Najmi, dilansir Kompas.com, Sabtu (1/3/2025).

    Menurut Najmi, pembenahan di PT Pertamina ini harus dilakukan agar tidak ada lagi kecurangan yang terjadi di BUMN.

    “Bagi kami, dugaan korupsi di (lingkungan) PT Pertamina harus menjadi momentum untuk berbenah, tidak ada lagi kecurangan oleh siapa pun di tubuh BUMN,” imbuh Najmi.

    Lebih lanjut, Najmi menilai pemberantasan korupsi di BUMN ini seharusnya menjadi prioritas pemerintah.

    Agar pemerintah juga bisa mengamankan dan menyelamatkan aset negara.

    Selain itu pembenahan di BUMN ini juga bisa membantu untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada BUMN.

    Mengingat setelah kasus korupsi di Pertamina ini muncul, kekecewaan yang dialami masyarakat sangat besar.

    Mereka banyak yang tak percaya lagi dengan Pertamina dan memilih membeli BBM di perusahaan swasta.

    Hal ini pun membuat tingkat kepercayaan publik ke Pertamina menjadi menurun.

    “Pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama untuk menyelamatkan aset negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BUMN,” terang Najmi.

    Najmi menambahkan, BUMN adalah perusahaan negara, sehingga sudah seharusnya pengelolaan BUMN ini bisa transparan dan profesional.

    Bukan malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

    “BUMN adalah perusahaan negara yang seharusnya dikelola dengan transparan dan profesional, bukan menjadi lahan bancakan segelintir oknum untuk meraup keuntungan pribadi dan golongan.”

    “Jangan biarkan Presiden berjuang sendirian. Rakyat harus bersatu padu melawan para koruptor yang menggasak uang negara dan telah menyengsarakan hidup rakyat selama ini,” pungkasnya.

    Buntut Kasus Korupsi di Pertamina, DPR Desak Audit Pengadaan BBM

    Anggota Komisi VI DPR RI, Sadarestuwati, mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap proses pengadaan BBM bersubsidi Pertalite RON 90 dan Pertamax RON 92. 

    Hal ini merespons dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023.

    Sadarestuwati meminta agar audit dilakukan secara transparan guna mengembalikan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara.

    “Kami mendengar bahwa kerugian negara yang ditangani Kejaksaan Agung sebesar Rp 193,7 triliun. Itu baru perhitungan di satu tahun saja, bukan kerugian selama periode 2018-2023. Artinya, penyelenggaraan BBM ini telah melenceng dari tujuan awalnya,” kata Sadarestuwati saat dihubungi pada Jumat (28/2/2025).

    Dia menyoroti dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terus membayangi Pertamina. 

    Menurutnya, fenomena trust issue di masyarakat kian menguat akibat berbagai dugaan ketidakwajaran dalam pengelolaan BBM, termasuk perbedaan kualitas antara Pertalite dan Pertamax yang menjadi perbincangan luas.

    “Pertamina itu harus menghadirkan BBM yang murah dan berkualitas untuk kesejahteraan rakyat. Kasus ini justru memperlihatkan bahwa Pertamina hadir untuk penderitaan rakyat. Ini serba kacau dan berkebalikan.”

    “Sampai beredar luas itu lelucon Pertamax adalah Pertalite yang enggak antre. Jangan disalahkan rakyat merasa ada trust issue dan marah,” ujar Sadarestuwati.

    Sadarestuwati juga menilai bahwa permasalahan BBM ini bisa jadi merupakan fenomena gunung es yang dampaknya lebih luas dari yang terlihat.

    “Coba dihitung, ada berapa konsumen di pabrikan mobil dan bengkel mobil yang mengadu ke Komisi VI terkait urusan ‘Pertalite yang nggak antre’ ini. Korbannya itu masyarakat lho, jangan dianggap enteng. Saya akan minta Badan Perlindungan Konsumen ikut turun tangan biar komprehensif,” jelasnya.

    Dia menegaskan bahwa audit dan penyelidikan harus dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk mengusut dugaan konflik kepentingan di dalam tubuh Pertamina.

    “Rakyat tahu itu masih ada kaitannya dengan Nepotisme. Benar itu, rakyat tahu tapi mereka diam tak berani bersuara,” ucap Sadarestuwati.

    Selain meminta audit, Sadarestuwati juga mendesak Pertamina untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.

    Dia menyoroti keluhan masyarakat yang merasa kualitas BBM tidak konsisten, bahkan kendaraan mereka mengalami kendala kecil setelah menggunakan Pertamax.

    “Kan kecewa rakyat sudah beli BBM Non-Subsidi ternyata diperlakukan seperti ini,” tutur Sadarestuwati.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Fersianus Waku)(Kompas.com/Tria Sutrisna)

    Baca berita lainnya terkait Kasus Korupsi Minyak Mentah.

  • Ahmad Dhani Dihujat Tawarkan Posisi Staf Ahli DPR untuk Vokalis Sukatani

    Ahmad Dhani Dihujat Tawarkan Posisi Staf Ahli DPR untuk Vokalis Sukatani

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ahmad Dhani mengaku siap mengangkat vokalis band Sukatani, Novi Citra Indriyati, sebagai staf ahlinya di DPR RI.

    Musisi yang juga anggota parlemen itu bahkan menjanjikan gaji yang lebih besar dibandingkan dengan penghasilan Novi saat masih berprofesi sebagai guru.

    Sebelumnya, Novi Citra Indriyati yang dikenal dengan nama panggung Twister Angel diberhentikan dari jabatannya sebagai guru di SDIT Mutiara Hati, Banjarnegara, Jawa Tengah.

    Pihak sekolah menyebutkan bahwa keputusan tersebut diambil karena pelanggaran kode etik yang telah ditetapkan oleh yayasan.

    Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati, menjelaskan bahwa sekolah memiliki peraturan dan kode etik yang harus ditaati oleh seluruh tenaga pengajar dan karyawan.

    “Keputusan ini diambil setelah kami menerima laporan dari yayasan pada 5 Februari 2025. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa yang bersangkutan merupakan vokalis band bergenre punk. Setelah dilakukan penelusuran, sekolah dan yayasan memanggil Novi untuk dimintai keterangan,” ujar Eti.

    Pihak sekolah mengaku terkejut setelah mengetahui penampilan dan aktivitas Novi di luar sekolah, yang kemudian dinilai melanggar kode etik.

    Eti menegaskan bahwa keputusan pemberhentian tersebut bukan disebabkan oleh lagu berisi kritik terhadap kepolisian yang sempat viral, melainkan karena dianggap melanggar aturan syariat Islam.

    “Yayasan mengeluarkan surat pemberhentian pada 6 Februari 2025. Kami juga sudah mengklarifikasi dengan Novi terkait bukti foto yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap syariat Islam,” tambahnya.

  • Isu Politik Terkini: Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati hingga Penutupan Retret Kepala Daerah

    Isu Politik Terkini: Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati hingga Penutupan Retret Kepala Daerah

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi perbincangan hangat para pembaca. Rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menarik perhatian para pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, yakni terkait Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan kepala daerah untuk menjaga kekayaan alam, mayoritas publik yang puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, wisata Ramadan di Indonesia, hingga terobosan dalam waktu lebih dari 100 hari kerja Prabowo-Gibran.

    Isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Puan: Insyaallah Secepatnya

    Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri akan segara terlaksana. Hal tersebut disampaikan Puan Maharani seusai menghadiri retret kepala daerah di Kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Jumat, (28/2/2025).

    Puan menjelaskan, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri turut diundang untuk menghadiri Parade Senja, tetapi berhalangan hadir. Meski demikian, Megawati menyampaikan pesan kepada Prabowo Subianto dan kepala daerah yang hadir.

    Rencana pertemuan Prabowo dan Megawati Soekarnoputri sebenarnya sudah mengemuka sejak akhir tahun lalu, tetapi sampai saat ini belum terwujud.

    2. Tutup Retret Kepala Daerah, Prabowo Ingatkan Jaga Kekayaan Alam

    Presiden Prabowo Subianto resmi menutup rangkaian retret kepala daerah yang berlangsung selama delapan hari di Kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Jumat, (28/2/2025).

    Sebelum menutup rangkaian acara tersebut, Prabowo menyampaikan arahannya terkait Asta Cita kepada ratusan kepala daerah dan wakilnya yang hadir. Hal itu dikemukakan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.

    Acara penutupan retret sendiri berlangsung secara tertutup. Dalam arahannya, ungkap Bima, Prabowo mengingatkan kepala daerah untuk menjaga kekayaan alam serta mengelola potensi daerah dengan sebaik-baiknya, agar hasilnya bisa dinikmati masyarakat.

    3. Survei LPI: Mayoritas Publik Puas dengan Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Selain berita terkait rencana pertemuan Prabowo-Megawati, berita politik lainnya yang menarik perhatian, yakni hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan mayoritas publik puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Berdasarkan hasil survei tersebut, tingkat kepuasan publik berada di angka 66,5% dengan perincian responden yang sangat puas sebanyak 28,75% dan yang puas sebanyak 37,75%. Dari hasil survei tersebut, alasan publik sangat puas atau puas dengan pemerintahan Prabowo-Gibran adalah karena pemberantasan korupsi berjalan dengan tingkat kepuasan 29,85%.

    4. Nasaruddin Umar: Wisata Ramadan Paling Indah Ada di Indonesia

    Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Menteri Agama Nasaruddin Umar mengeklaim, wisata Ramadan yang paling indah ada di Indonesia. Menurutnya, suasana Ramadan di Tanah Air begitu tentram, aman, dan istimewa, berbeda dengan negara lain yang sering kali menghadapi konflik.

    Selain keamanan, Nasaruddin Umar juga menyoroti bagaimana suasana Ramadan di Indonesia sangat identik dengan sikap saling menghargai antarumat beragama. Ia mencontohkan bagaimana masyarakat di ruang publik menunjukkan kepedulian terhadap bulan suci ini.

    5. 100 Hari Prabowo-Gibran: Terobosan Bermunculan, Soliditas Teruji

    Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membuat banyak terobosan dalam waktu lebih dari 100 hari kerja. Menurut Co-Founder Forum Intelektual Muda Muhammad Sutisna salah satu kunci utamanya adalah soliditas Prabowo dan Gibran dalam menjalankan pemerintahan.

    Dia menyebutkan sejumlah terobosan pemerintahan Prabowo-Gibran selama ini, mulai dari pemberlakuan PPN 12% hanya barang mewah, penghapusan utang petani, nelayan dan UMKM, pelaksanaan program makan bergizi gratis, implementasi cek kesehatan gratis, kebijakan efisien anggaran, pelibatan UMKM daerah mengelola tambang, pembentukan Danantara, retret para menteri dan kepala daerah, dan peluncuran bank emas pertama di Indonesia.

    Lebih lanjut, Sutisna juga mengingatkan situasi pemerintahan saat ini berada dalam kondisi dunia yang tidak pasti dan tidak baik-baik saja. Karena itu, kita membutuhkan soliditas dan persatuan.

    Demikian isu politik terkini Beritasatu.com, di antaranya rencana pertemuan Prabowo dan Megawati.

  • Ramai soal “Pertamax Adalah Pertalite yang Enggak Antre”, Anggota DPR: Jangan Salahkan Rakyat

    Ramai soal “Pertamax Adalah Pertalite yang Enggak Antre”, Anggota DPR: Jangan Salahkan Rakyat

    Ramai soal “Pertamax Adalah Pertalite yang Enggak Antre”, Anggota DPR: Jangan Salahkan Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VI DPR RI
    Sadarestuwati
    menyebut, beredar lelucon di masyarakat bahwa bensin jenis
    Pertamax
    milik Pertamina sebenarnya adalah Pertalite versi tidak antre.
    Terkait beredarnya lelucon tersebut, Sadarestuwati meminta agar Pertamina tidak menyalahkan rakyat atas ketidakpercayaan mereka terhadap Pertamina.
    “Pertamina itu harus menghadirkan BBM yang murah dan berkualitas untuk kesejahteraan rakyat. Kasus ini justru memperlihatkan bahwa Pertamina hadir untuk penderitaan rakyat. Ini serba kacau dan berkebalikan. Sampai beredar luas itu lelucon Pertamax adalah Pertalite yang enggak antre. Jangan disalahkan rakyat merasa ada trust issue dan marah,” ujar Sadarestuwati dalam keterangannya kepada
    Kompas.com
    , Jumat (28/2/2025).
    Sadarestuwati lantas meminta pemerintah, Pertamina, dan Kejaksaan Agung untuk mengaudit keseluruhan proses pengadaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite RON 90 dan Pertamax RON 92.
    Proses tersebut, menurut dia, harus dilakukan secara transparan mengingat kepercayaan berkurang kepada penyelenggara negara, menyusul kasus mega korupsi Pertamina yang ditangani Kejaksaa Agung (
    Kejagung
    ).
    Dia berpandangan bahwa aroma kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) memang sangat menyengat di tubuh perusahaan pelat merah tersebut sejak beberapa tahun terakhir.
    “Kami mendengar bahwa kerugian negara yang ditangani Kejaksaan Agung sebesar Rp 193,7 triliun, itu baru perhitungan di satu tahun saja, bukan kerugian selama periode 2018-2023. Artinya, penyelenggaraan BBM ini telah melenceng dari tujuan awalnya,” katanya.
    Sadarestuwati mengatakan, Komisi VI DPR akan segera memanggil Pertamina untuk segera menangani masalah Pertalite dan Pertamax dengan solusi yang jelas.
    Dia menyebut bahwa ada pula dugaan bahwa kasus ini merupakan fenomena gunung es.
    “Coba dihitung, ada berapa konsumen di pabrikan mobil dan bengkel mobil yang mengadu ke Komisi VI terkait urusan ‘Pertalite yang enggak antre’ ini. Korbannya itu masyarakat lho, jangan dianggap enteng. Saya akan minta Badan Perlindungan Konsumen ikut turun tangan biar komprehensif,” ujar Sadarestuwati.
    Sadarestuwati pun berharap agar proses audit dan penyelidikan secara menyeluruh terhadap pengadaan BBM Pertamina benar-benar dilandasi prinsip transparansi dan tidak pandang bulu.
    Sebab, menurut dia, masih ada dugaan konflik kepentingan di dalam Pertamina.
    “Rakyat tahu itu masih ada kaitannya dengan nepotisme. Benar itu, rakyat tahu tapi mereka diam tak berani bersuara,” katanya.
    Sementara itu, dia mengungkit rakyat yang menggunakan Pertamax, tapi beberapa kali mesin kendaraannya mengalami kendala kecil seperti tarikan gas kurang lancar.
    “Kan kecewa rakyat sudah beli BBM non-subsidi ternyata diperlakukan seperti ini,” ujar Sadarestuwati.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Prabowo Ucapkan Selamat Berpuasa untuk Seluruh Umat Muslim Indonesia

    Presiden Prabowo Ucapkan Selamat Berpuasa untuk Seluruh Umat Muslim Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA —Presiden RI Prabowo Subianto mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk seluruh umat Muslim di Indonesia.

    “Selamat menunaikan ibadah puasa untuk seluruh saudara-saudari umat Muslim di Indonesia,” demikian pernyataan Presiden sebagaimana melalui akun Instagram @presidenrepublikindonesia, dikutip Satu (1/3/2025).

    Dalam unggahannya di akun media sosial resmi Presiden tersebut, Prabowo menyampaikan mohon maaf lahir dan batin.

    Presiden mengajak untuk menjadikan bulan suci ini sebagai momentum untuk mempererat persaudaraan, meningkatkan ketakwaan, dan memperkuat semangat kebersamaan demi Indonesia yang lebih maju.

    Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan awal puasa atau 1 Ramadan 1446 Hijriah/2025 Masehi jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025, usai diputuskan melalui Sidang Isbat di Gedung Kemenag RI, Jakarta, Jumat.

    “Hasil Sidang Isbat menetapkan 1 Ramahan 1446 Hijriah jatuh pada hari Sabtu,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar saat memimpin konferensi pers penetapan sidang Isbat.

    Dengan penetapan itu maka pada Jumat malam umat Islam di Indonesia dapat melaksanakan Shalat Tarawih. Sidang isbat ini diikuti sejumlah perwakilan organisasi keagamaan, ahli astronomi, Komisi VIII DPR RI, hingga perwakilan negara sahabat.

    Pengumuman penetapan dilakukan secara daring dan luring. Dengan demikian, masyarakat sama-sama bisa langsung menyaksikannya melalui tayangan di laman media sosial resmi Kemenag.

    Sidang isbat sendiri digelar Jumat sejak pukul 16.30 WIB sampai ditutup dengan penetapan awal puasa Ramadhan. Kegiatan diawali paparan secara terbuka mengenai posisi bulan sabit baru (hilal) berdasarkan data astronomi oleh para pakar.

  • PKB: Kehadiran Puan Bersama Prabowo-SBY-Jokowi Bawa Pesan Positif

    PKB: Kehadiran Puan Bersama Prabowo-SBY-Jokowi Bawa Pesan Positif

    Jakarta –

    Waketum PKB Jazilul Fawaid menilai momen kebersamaan Ketua DPR sekaligus Ketua PDIP Puan Maharani dengan Presiden Prabowo Subianto, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat retret kepala daerah mebawa kesan positif. Dia menilai hadirnya Puan sebagai pesan positif bagi pemerintahan.

    “Kehadiran mbak Puan pastinya membawa pesan positif bagi pemerintahan,” kata Jazilul kepada wartawan, Jumat (28/2/2025).

    Jazilul enggan menilai kehadiran puan untuk menebak sikap politik PDIP. Dia mengatakan kehadiran Puan di retret kepala daerah dalam kapasitas sebagai ketua DPR.

    “Tidak pada tempatnya saya nebak-nebak arah PDIP, kita saling menghormati,” ujarnya.

    “Kalau soal Mbak Puan hadir bersama Pak Prabowo dll, setahu saya beliau hadir dalam kapasitas ketua DPR,” lanjutnya.

    Puan sebelumnya mengungkapkan isi obrolan dengan Presiden Prabowo, Jokowi, dan SBY di retret kepala daerah. Puan menyebut obrolan tersebut berlangsung santai.

    “Silaturahmi santai, berbicara (berdiskusi). Berkumpul dan bersilaturahmi 3 presiden dan ketua-ketua lembaga dalam situasi yang sangat santai bersama seluruh kepala daerah untuk bersama-sama nantinya bertukar pikiran dalam membangun bangsa dan negara,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Jumat (28/2).

    Puan menyebut Presiden RI ke-5 RI Megawati Soekarnoputri sebenarnya juga diundang dalam gelaran retret ini. Ia pun menyampaikan pesan dari sang ibunda yang berharap pelaksanaan retret berjalan dengan baik.

    “Semoga acaranya berjalan dengan baik dan lancar, bermanfaat bagi bangsa dan negara,” ujar Puan menyampaikan pesan Megawati.

    (dek/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Prediksi Kamala Harris tentang Donald Trump Menjadi Kenyataan? – Halaman all

    Prediksi Kamala Harris tentang Donald Trump Menjadi Kenyataan? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Donald Trump tampaknya memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan mantan Wakil Presiden AS, Kamala Harris, mungkin telah menyadarinya sejak lama.

    Selama masa jabatan pertamanya, Trump kerap memuji kemungkinan aliansi antara Rusia dan Amerika Serikat, berharap keduanya dapat bersatu sebagai kekuatan adikuasa.

    Kekagumannya terhadap Putin juga tampak jelas dan sering disampaikan secara terbuka.

    Namun, perbincangan mengenai hubungan ini sedikit terlupakan di empat tahun masa kepemimpinan Joe Biden.

    Menurut laporan dari Inquisitr, dalam debat presiden 2024, Kamala Harris mengingatkan kembali mengenai hubungan Trump dan Putin. 

    Harris dengan tegas menyatakan bahwa Trump berpotensi menjalin hubungan dekat dengan Presiden Rusia tersebut.

    Harris bahkan meramalkan bahwa hubungan ini akan berkembang menjadi persahabatan, dengan Putin memegang kendali atas politik Amerika Serikat.

    Ungkapan lama, “Putin would eat Trump for lunch” (Putin akan mengalahkan Trump dengan mudah), kembali ramai dibahas di media sosial.

    TRUMP DAN PUTIN – Tangkap layar X yang diambil pada 28 Februari 2025, memperlihatkan postingan pengguna media sosial tentang prediksi Kamala Harris tentang hubungan Donald Trump dan Vladimir Putin. Saat kampanye presiden 2024, Kamala Harris memprediksi hubungan antara Donald Trump dan Vladimir Putin, apakah sekarang terbukti? (Tangkap layar X)

    Video klip dari momen ini viral setelah Moskow mengonfirmasi pertemuan antara Donald Trump dan Vladimir Putin.

    Sejak menjabat di Ruang Oval, Trump telah menunjukkan tanda-tanda hubungan yang lebih erat antara Washington dan Moskow.

    Ia bahkan menolak menyebut Putin sebagai seorang diktator dan justru menyalahkan Ukraina atas konflik Rusia-Ukraina.

    Dalam konferensi pers di Mar-a-Lago baru-baru ini, Trump menyalahkan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, atas pecahnya perang dan menyebut Zelensky sebagai seorang diktator.

    Trump mengatakan bahwa Zelensky telah menjabat selama tiga tahun dan bisa menghentikan perang jika ia menginginkannya.

    Ia juga mengecam Zelensky karena tidak mengadakan pemilu di Ukraina.

    Pada Selasa (25/2/2025), dalam jumpa pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron, Trump kembali menolak untuk mengkritik Putin atas perang tersebut.

    Ketika ditanya apakah ia masih menyebut Zelensky sebagai diktator, Trump menegaskan bahwa ia tidak menggunakan istilah “diktator” dengan sembarangan.

    Trump juga menyatakan keyakinannya bahwa Amerika Serikat mampu menyelesaikan konflik antarnegara ini.

    Namun, sikap Trump yang terkesan tunduk kepada Rusia tidak mendapat respons positif dari masyarakat Amerika.

    Warga Amerika menggunakan media sosial untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka.

    Banyak pengguna media sosial membagikan video Kamala Harris yang menegur Trump, yang kemudian menjadi tren meme.

    Pengguna X, platform media sosial populer, membagikan klip viral tersebut sambil menambahkan komentar, “Dia (Harris) sudah memperingatkan kita.”

    Anggota Kongres: Amerika Serikat Menuju Perang Dunia III karena Trump Ingin Berteman dengan Putin

    Amerika Serikat mungkin sedang berada di ambang Perang Dunia Ketiga karena Donald Trump ingin menjalin hubungan dekat dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

    Hal ini disampaikan oleh seorang anggota parlemen AS, sebagaimana dilaporkan oleh Mirror.

    Hubungan antara Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, dan Trump semakin memburuk minggu lalu setelah Zelenskyy menyatakan bahwa Trump hidup dalam ruang disinformasi yang diciptakan oleh Rusia.

    Menanggapi pernyataan tersebut, Trump menyebut Zelenskyy sebagai “diktator tanpa pemilu.”

    Dalam sebuah pidato yang disampaikan pada sidang Komite Pengawasan DPR baru-baru ini, Anggota DPR Jasmine Crockett (D-TX) memberikan peringatan keras:

    “Fakta penting. Ini berpotensi menempatkan kita dalam krisis internasional.”

    “Kita mungkin sedang menuju perang dunia berikutnya karena kita memiliki seorang mantan Presiden yang ingin berteman dengan Putin dan akan melakukan apa saja untuk membuatnya senang, termasuk berbohong tentang siapa yang sebenarnya menjadi agresor.”

    Selama masa jabatan mantan Presiden Joe Biden, Amerika Serikat berperan aktif dalam mendukung Ukraina dengan menyediakan peralatan militer yang diperlukan untuk melawan invasi Rusia.

    Selain itu, Biden juga menggunakan pengaruh politik AS untuk memperjuangkan Ukraina dan mengisolasi Rusia di panggung internasional.

    Namun, di bawah pemerintahan Trump, Amerika Serikat mengubah arah kebijakannya.

    Trump menjalin lebih banyak kontak dengan Rusia dan mendorong negosiasi damai yang, menurut beberapa pihak, mungkin akan lebih menguntungkan Rusia daripada pihak-pihak lain yang terlibat.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)