Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Urusi 5 Kloter per Hari, Petugas Embarkasi Sukolilo Mengaku Kewalahan

    Urusi 5 Kloter per Hari, Petugas Embarkasi Sukolilo Mengaku Kewalahan

    Liputan6.com, Surabaya – Anggota Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Embarkasi Haji Sukolilo, Surabaya. Mereka ingin melihat langsung kesiapan embarkasi terbesar di Indonesia ini dalam menyambut musim haji 2025.

    Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih menyebut bahwa kunjungan tersebut juga untuk belanja masalah agar bisa diselesaikan segera sebelum pelaksanaan musim haji. Ditambahkan bahwa Embarkasi Sukolilo Surabaya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Agama, berbeda dengan embarkasi di Batam dan Jawa Tengah yang berada di bawah naungan pemerintah Provinsi.

    “Banyak dinamika dan problematika yang harus kita antisipasi untuk jemaah haji tahun 2025,” kata legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini.

    Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah potensi kepadatan jemaah atau overload. Fikri menyampaikan bahwa petugas embarkasi merasa kewalahan dengan sistem 5 kloter per hari yang diterapkan pada tahun 2024. Mereka lalu mengusulkan jumlah kloter dikurangi menjadi 4 per hari.

    “Petugas di sini, kalau seperti tahun 2024 dengan 5 kloter setiap hari, mereka sangat kelelahan. Mereka meminta supaya menjadi 4 kloter,” katanya.

    Perubahan ini, menurut Fikri, memerlukan koordinasi yang baik dengan maskapai penerbangan terutama pengaturan jadwal keberangkatan ke Arab Saudi. Pihak-pihak terkait segera diajak berdiskusi untuk mencari solusi terbaik.

    Selain itu, Fikri juga menyoroti perlunya peningkatan fasilitas dan penanganan masalah jemaah haji yang hilang. Banyak pintu keluar yang tidak terkontrol dengan baik sebagai salah satu faktor penyebab jemaah tersesat.

    “Banyak keluhan dari daerah, terutama dari Madura, terkait hal-hal teknis. Misalnya, penggunaan toilet di pesawat. Ini harus diajarkan dan dipraktikkan agar tidak ada masalah,” kata Fikri.

    Di tengah dinamika efisiensi anggaran, ia sependapat dengan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji 2025 harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

     

    Aksi Kocak Pak Bhabin Nyanyi dan Joget Bareng Mbah-mbah di Posyandu Lansia

  • Anggota DPR: PSU pilkada menjelang Idul Fitri harus ditinjau ulang

    Anggota DPR: PSU pilkada menjelang Idul Fitri harus ditinjau ulang

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha meminta pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 pada 24 daerah saat Ramadhan atau menjelang Idul Fitri harus ditinjau ulang karena bulan suci merupakan waktu untuk fokus melaksanakan ibadah.

    “Bulan puasa itu bulan yang baik, untuk meningkatkan ketakwaan, berperilaku lebih baik, termasuk untuk memilih calon pemimpin yang baik dan tepat, tetapi bila waktunya mengganggu konsentrasi satu sama lain, maka sebaiknya ditunda,” kata Toha di Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan sebanyak 24 daerah akan menggelar PSU pilkada, rinciannya 15 daerah melaksanakan PSU di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) dan sembilan daerah melaksanakan PSU di sebagian TPS dengan waktu pelaksanaannya pun berbeda-beda.

    Yang paling cepat, menurut dia, PSU akan digelar pada 26 Maret 2025 di Kabupaten Magetan (Jawa Timur), Kabupaten Barito (Kalimantan Selatan), Kabupaten Siak (Riau), dan rekapitulasi ulang di Kabupaten Puncak Jaya (Papua Tengah).

    Menurut Toha, tanggal 26 Maret 2025 bertepatan dengan 25 Ramadhan 1446 Hijriah atau lima hari sebelum (H-5) Idul Fitri.

    Dia menilai momen tersebut kurang tepat untuk PSU, sebab umat Islam harus memperbanyak ibadah dan disibukkan dengan berbagai kebutuhan perayaan Idul Fitri, termasuk keperluan mudik, berkunjung ke pemakaman orang tua, keluarga, dan kegiatan lainnya.

    “Menurut saya, sebaiknya PSU ditunda untuk menghormati umat Islam. Penyelenggara pemilu harus mengkaji ulang,” katanya.

    Selain itu, dia pun mengingatkan bahwa kebutuhan anggaran untuk PSU itu berpotensi mencapai Rp1 triliun. Dana tersebut cukup besar sehingga perlu perencanaan dan pemeriksaan lebih cermat.

    “Jangan terus-terusan KPU dan Bawaslu disorot sebagai lembaga yang melakukan pemborosan anggaran negara,” katanya.

    Saat ini, menurut Toha, pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran yang dampaknya telah mengagetkan seluruh lembaga negara, juga masyarakat.

    Semua pihak harus mendukung upaya pemerintah untuk melakukan rekonstruksi APBN dan APBD untuk menyejahterakan rakyat melalui program Astacita Presiden Prabowo.

    “Tentu ini butuh waktu, jangan sampai pada masa transisi ini, KPU dan Bawaslu tidak memiliki sensitivitas, apalagi dana Pemilu 2024 yang mencapai Rp73 triliun belum dilakukan audit secara menyeluruh,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi X Soroti Kasus Disertasi Bahlil: Mencoreng Nama Baik Kampus

    Komisi X Soroti Kasus Disertasi Bahlil: Mencoreng Nama Baik Kampus

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyoroti soal rekomendasi pembatalan disertasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia oleh Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI).

    Akan tetapi, dia menegaskan bahwa pembatalan disertasi itu masih bersifat rekomendasi dan sampai saat ini rektor belum mengambil keputusan apapun.

    “Kita tunggu putusan resmi Rektor UI. Keputusan rektor sangat ditunggu-tunggu masyarakat, karena ini adalah masalah serius di dunia pendidikan tinggi,” terangnya dalam keterangan resmi yang dikutip Senin (3/3/2025).

    Legislator PKB ini berharap kasus tersebut harus menjadi pelajaran bagi perguruan tinggi dan mahasiswa manapun supaya kasus serupa tak terulang kembali, karena akan mencoreng nama baik kampus dan juga insan akademik.

    Lebih lanjut, Lalu berujar bahwa aturan akademik seperti pendidikan, penelitian, bimbungan, dan penyelesaian tugas akhir terkait pendidikan doktoral sebenarnya sudah sangat jelas sekali.

    “Jika aturan itu dilanggar, maka rusaklah norma-norma pendidikan di perguruan tinggi,” tegasnya.

    Tak sampai di situ, Lalu juga menyoroti bahwa pihak kampus harus memberikan perlakuan yang adil terhadap semua mahasiswa. Tak boleh membeda-bedakan status sosial mahasiswa.

    “Jangan ada pilih kasih dan perlakuan istimewa kepada mahasiswa. Baik masyarakat biasa, pejabat, penguasa, pengusaha, aparat, semua harus diperlakukan sama di dunia akademik,” ungkap dia.

    Maka demikian, dia berharap Rektor UI dapat memberikan keputusan yang adil terhadap kasus Bahlil. Menurutnya, UI sedang menghadapi ujian berat dan namanya sedang dipertaruhkan.

    “Saatnya melakukan reformasi pendidikan. Nama baik perguruan tinggi harus dibersihkan. Jangan ada lagi kecurangan,” ucapnya.

    Sebagai informasi, Dewan Guru Besar UI menilai terdapat empat pelanggaran, sehingga Bahlil harus menulis ulang disertasinya dengan topik baru sesuai standar akademik UI. 

    Pertama, adanya ketidakjujuran dalam pengambilan data, karena data penelitian diperoleh tanpa izin narasumber dan penggunaannya tidak transparan. 

    Kedua, ada pelanggaran standar akademik, karena Bahlil diterima dan lulus dalam waktu singkat tanpa memenuhi syarat akademik yang ditetapkan. Ketiga, Bahlil dinilai mendapat perlakuan khusus dalam proses akademik. 

    Keempat, terdapat konflik kepentingan karena promotor dan kopromotor memiliki keterkaitan profesional dengan kebijakan yang diatur Bahlil saat menjabat sebagai pejabat negara. 

  • Rapat dengan DPR, Kepala Bakamla Keluhkan Anggaran Belum Ideal hingga Perlunya Dibentuk Coast Guard – Halaman all

    Rapat dengan DPR, Kepala Bakamla Keluhkan Anggaran Belum Ideal hingga Perlunya Dibentuk Coast Guard – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Irvansyah menyatakan, sejatinya perlu ada penguatan dari berbagai sektor terhadap Bakamla agar bisa menjadi Coast Guard laut di Indonesia.

    Pernyataan itu disampaikan Irvansyah saat rapat dengar pendapat Panja keamanan laut bersama Komisi I DPR RI, Senin (3/3/2025).

    “Bakamla perlu diperkuat sebagai Indonesia Coast Guard, sehingga menjadi instansi yang adaptif, responsif dan inklusif dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, dan penegakkan hukum di wilayah hukum perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia,” kata Irvansyah dalam ruang rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Menurut Irvansyah, Indonesia saat ini ada dalam posisi membutuhkan coast guard untuk bertanggung jawab penuh terhadap keamanan lautnya.

    Pasalnya, saat ini mekanisme keamanan laut masih dinilai tumpang tindih dengan banyaknya pihak yang memiliki andil dalam persoalan tersebut.

    Seperti halnya yakni ada TNI AL, Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Direktorat Polisi Air dan Udara di bawah Polri.

    “Sangatlah penting bagi Indonesia memiliki Indonesia coast guard, yang dapat menjalankan tugas dan fungsi coast guard universal secara utuh, konkrit dan komprehensif,” kata dia.

    Tak hanya itu, dalam rapat ini Irvansyah juga mengeluhkan soal anggaran yang disebutnya belum ideal untuk Bakamla.

    Kata dia, anggaran Bakamla dari tahun 2020 sampai 2024 belum mencapai anggaran cukup bagi Bakamla sebagai coast guard. 

    “Pada tahun 2024 anggaran yang diakomodir baru mencapai 10 persen dari anggaran ideal kami,” kata dia.

    Terlebih, dengan keluarnya Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran membuat anggaran Bakamla menurut dia, menjadi lebih sedikit.

    Hal tersebut diyakini oleh Irvansyah membuat keterbatasan bagi sumber daya yang harusnya dimaksimalkan oleh Bakamla.

    “Hal ini menyebabkan keterbatasan sumber daya Bakamla. Adanya inpres no 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja, menyebabkan turunnya anggaran penyelenggaraan kemanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah perairan Indonesia, dan wilayah yuridiksi Indonesia yang diampu oleh Bakamla RI,” tutur dia.

    Lebih lanjut menurut Irvansyah, keterbatasan Bakamla juga  terdapat pada jumlah personel.

    Kata dia, jumlah personel yang hanya sekitar 1.300 orang itu masih belum dapat membuat Bakamla sebagai coast guard laut Indonesia bekerja secara optimal.

    “Bakamla yang saat ini merupakan koordinator pelaksanaan patroli bersama dan selaku representasi dr indonesia coast guard dlm kegiatan internasional, masih blm dapat melaksanakan kinerja yang optimal,” kata dia.

    “Dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya, dan personel Bakamla saat ini masih 1300-an orang. Yang tersebar baik di pusat, di daerah, maupun di kapal,” tandasnya.

  • Polemik Disertasi Bahlil Lahadalia, Komisi X DPR Ingatkan Kampus Harus Adil dan Transparan

    Polemik Disertasi Bahlil Lahadalia, Komisi X DPR Ingatkan Kampus Harus Adil dan Transparan

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyoroti rekomendasi pembatalan disertasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia oleh Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI).

    Politikus PKB itu mengatakan bahwa kasus yang menimpa Bahlil harus menjadi pelajaran bagi perguruan tinggi dan juga para mahasiswa. Karena dia menilai, aturan akademik sudah sangat jelas terkait pendidikan doktoral. Baik waktu pendidikan, penelitian, bimbingan, dan penyelesaian tugas akhir mahasiswa doktoral.

    “Jika aturan itu dilanggar, maka rusaklah norma-norma pendidikan di perguruan tinggi,” kata Lalu dalam keterangannya, Senin, 3 Maret 2025.

    Lalu pun menegaskan bahwa pihak kampus harus memberikan perlakuan yang sama dan adil terhadap semua mahasiswa. Tidak boleh membeda-bedakan status sosial mahasiswa.

    “Jangan ada pilih kasih dan perlakuan istimewa kepada mahasiswa. Baik masyarakat biasa, pejabat, penguasa, pengusaha, aparat, semua harus diperlakukan sama di dunia akademik,” tuturnya.

    Untuk itu, Lalu berharap Rektor UI memberikan keputusan yang adil terhadap kasus Bahlil. UI sedang menghadapi ujian berat yang harus disikapi secara bijak. Nama baik UI sedang dipertaruhkan.

    “Saatnya melakukan reformasi pendidikan. Nama baik perguruan tinggi harus dibersihkan. Jangan ada lagi kecurangan,” katanya.

    Belum Dibuat Keputusan Resmi

    DBG UI belum dapat menjelaskan secara rinci sikap UI atas kabar pembatalan tugas akhir Menteri ESDM Bahlil. Sebelumnya, sidang etik Dewan Guru Besar UI menyatakan Bahlil Lahadalia harus mengulang disertasi.

    Akan tetapi, sikap DGB UI sendiri diketahui bukan representasi resmi dari pihak kampus Universitas Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pertamina Beberkan 75 Sampel BBM Lolos Uji Laboratorium dan Penuhi Spesifikasi Kelayakan

    Pertamina Beberkan 75 Sampel BBM Lolos Uji Laboratorium dan Penuhi Spesifikasi Kelayakan

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Pertamina (Persero) mengungkapkan bahwa 75 sampel bahan bakar minyak (BBM) telah melalui uji laboratorium dan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

    Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menjelaskan, sampel tersebut berasal dari berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), termasuk dari Terminal BBM Plumpang, Jakarta.

    Uji laboratorium dilakukan oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS), dan hasilnya memastikan bahwa seluruh sampel BBM jenis bensin yang diuji telah memenuhi standar yang berlaku.

    “LEMIGAS telah menguji 75 sampel gasolin dengan berbagai tingkat research octane number (RON), termasuk RON 90 (Pertalite), RON 92 (Pertamax), RON 95 (Pertamax Green), dan RON 98 (Pertamax Turbo),” ujar Simon dalam konferensi pers di Grha Pertamina, Jakarta, pada Senin (3/3/2025).

    Simon menegaskan, semua produk BBM yang dijual oleh Pertamina telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 
    Meski demikian, Pertamina akan terus melakukan uji laboratorium di SPBU seluruh Indonesia guna memastikan bahwa BBM yang dijual tetap sesuai standar.

    Selain itu, Simon mewakili manajemen Pertamina menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas kepercayaan yang tetap diberikan, meskipun anak usaha perseroan, Pertamina Patra Niaga, tengah menghadapi kasus hukum.

    “Kami berterima kasih atas berbagai masukan yang telah diterima. Kritik ini menjadi dorongan bagi Pertamina untuk terus meningkatkan kualitas,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ditjen Migas melalui LEMIGAS juga telah memastikan bahwa seluruh sampel BBM jenis bensin yang diuji memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pengujian dilakukan setelah pengambilan sampel dari Terminal BBM Plumpang serta berbagai SPBU di Jabodetabek, termasuk dalam kunjungan Komisi VII DPR RI ke SPBU di Cibubur, Depok.

    “Hasil uji laboratorium LEMIGAS menunjukkan bahwa seluruh sampel BBM yang diperiksa berada dalam batasan mutu yang dipersyaratkan (on spec),” kata Kepala Balai Besar Pengujian Migas Mustafid Gunawan, di Jakarta pada Jumat (28/2/2025).

    Mustafid menjelaskan, pengawasan mutu terhadap bahan bakar bensin mencakup pengambilan sampel sesuai metode Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products (ASTM) D4057, pengujian standar mutu bahan bakar, serta pemantauan untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah.

    “Berdasarkan metodologi pengujian tersebut, parameter utama seperti angka oktan research octane number (RON), massa jenis, kandungan sulfur, tekanan uap, dan distilasi menunjukkan kesesuaian dengan standar yang berlaku,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa RON merupakan indikator kualitas bahan bakar dalam menahan knocking selama proses pembakaran pada mesin. Semakin tinggi RON, semakin besar ketahanan bahan bakar terhadap knocking. Uji RON kualitas BBM Pertamina dilakukan menggunakan mesin CFR F-1 dengan metode ASTM D2699.

  • Punya Stok 1,9 Juta Ton Beras, Bulog Pastikan Harga Pangan Terkendali

    Punya Stok 1,9 Juta Ton Beras, Bulog Pastikan Harga Pangan Terkendali

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Novi Helmy Prasetya mengatakan pihaknya mempunyai stok beras sebanyak 1,95 juta ton per tanggal 27 Febuari 2024. Stok beras ini disiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan dan hari Raya Idulfitri 2025.

    “Dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN), yaitu bulan puasa dan Hari Raya Idulfitri, maka Bulog menguasai stok komoditas pangan penugasan, yaitu beras sejumlah 1.951.975 ton per tanggal 27 Febuari 2025,” ujar Prasetya saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Prasetya memaparkan, dari jumlah 1,95 juta ton beras, terdapat 1.901.024 ton beras medium atau PSO penugasan dan 50.951 ton beras premium atau komersial. Stok beras tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang terdiri di 26 kanwil dan 477 kompleks pergudangan di seluruh Indonesia. 

    “Selain komoditas penugasan beras, Bulog juga mempunyai komoditi di luar penugasan sebagai bagian dari bisnis komersial Bulog, yaitu tepung terigu, minyak goreng, gula pasir, telur, jagung PSO dan jagung komersial. Dengan jumlah stok tersebut tersebar di seluruh Indonesia, maka Bulog bertekad mengendalikan harga sesuai dengan penugasan pemerintahan,” tandas Prasetya.

    Lebih lanjut, Prasetya mengatakan pihaknya saat ini memiliki tugas untuk melakukan stabilisasi harga beras dengan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. 

    Dikatakannya, Bulog menyediakan 150.000 ton beras untuk program SPHP dengan sasaran di luar wilayah provinsi produksi surplus.

    Periode penugasan SPHP tersebut dimulai sejak 24 Februari 2025 sampai 29 Maret 2025. 

    Untuk melaksanakan program stabilisasi tersebut, maka Bulog bekerja sama dengan, satu operasi pasar murah di seluruh titik layanan PT Pos di seluruh Indonesia. 

    Kedua, para pedagang atau pengecer. Ketiga, melalui outlet jaringan rumah pangan kita (RPK), binaan Bulog sejumlah 26.000 titik RPK. Keempat, melalui gerakan pangan murah, kerja sama dengan pemerintah daerah seluruh Indonesia. 

    Kelima, satuan tugas atau satgas pengendalian harga perum Bulog dan keenam sinergi dengan BUMN pangan.

  • PN Jaksel Tunda Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto pada 10 Maret

    PN Jaksel Tunda Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto pada 10 Maret

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang praperadilan Sekretaris DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto pada Senin (10/3/2025) terkait kasus suap pada proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.

    “Kami mengambil sikap terhadap permohonan penundaan ini hanya dapat kami kabulkan untuk satu pekan. Itu perlu kami sampaikan sebelum saya meminta legal standing dari pemohon sekarang,” kata hakim tunggal Afrizal Hady dilansir dari Antara, Senin (3/3/2025).

    Hakim pada awalnya membacakan surat permohonan penundaan yang diajukan KPK. Kemudian, dikatakan KPK meminta penundaan selama dua pekan. Hakim memutuskan untuk menunda sidang praperadilan ini dalam satu pekan.

    Tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto sempat meminta penundaan sidang hanya tiga hari, namun hakim tak mengabulkannya.

    “Jadi, mohon pemohon untuk menerima apa yang telah diputuskan hakim praperadilan ini,” ujar hakim.

    Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan penetapan sah atau tidaknya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka pada Senin ini.

    Namun, sidang kembali ditunda mengingat KPK tidak hadir dengan alasan masih koordinasi dan mempersiapkan materi.

    Sidang gugatan praperadilan nomor perkara 23/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL akan diadili oleh Hakim Tunggal Afrizal Hadi. Sidang ini menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka Hasto berdasarkan Sprindik Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tentang dugaan suap.

    Sebelumnya, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto pada Kamis (13/2/2025) menyatakan tidak dapat menerima gugatan praperadilan status tersangka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

    Hakim mengabulkan eksepsi dari termohon, menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil.

    Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

    HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

    Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara perintangan penyidikan (obstruction of justice).

  • 423 Warga Kampung Pensiunan Terdampak Banjir, Bupati Bogor Beri Bantuan

    423 Warga Kampung Pensiunan Terdampak Banjir, Bupati Bogor Beri Bantuan

    JABAR EKSPRES – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melaporkan bahwa sebanyak 423 warga di Kampung Pensiunan, Desa Tugu Selatan, Cisarua, terdampak akibatbanjir yang disebabkan oleh luapan Sungai Ciliwung.

    Banjir ini terjadi setelah hujan deras dengan intensitas tinggi pada Minggu malam (2/3) sekitar pukul 20.30 WIB.

    Menurut keterangan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M Adam Hamdani, luapan air sungai tersebut merendam rumah-rumah warga yang berada di sepanjang aliran Sungai Ciliwung.

    BACA JUGA: Jembatan Penghubung Amblas, Akses Menuju Curug Cilember Tak Bisa Dilalui

    Akibatnya, 119 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 423 jiwa di tiga RT di RW 01 Kampung Pensiunan terdampak, yaitu 54 KK (198 jiwa) di RT 01, 27 KK (98 jiwa) di RT 02, dan 38 KK (127 jiwa) di RT 03.

    Untungnya, meski terdapat beberapa korban luka ringan, tidak ada laporan mengenai korban jiwa. Beberapa warga yang mengalami luka ringan telah dibawa ke Rumah Sakit Umum dr. Goenawan untuk perawatan lebih lanjut.

    Bupati Bogor, Rudy Susmanto, yang langsung meninjau lokasi bencana pada Senin dini hari, memastikan bahwa bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor dan instansi terkait lainnya sudah disalurkan.

    BACA JUGA: Banjir di Puncak Bogor, Anggota DPR RI Mulyadi Menduga Akibat Alih Fungsi Lahan

    “Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor telah disiapkan, termasuk kebutuhan bahan pokok dan dapur umum untuk para pengungsi,” ujar Rudy.

    Ia juga mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri yang turut membantu menyiapkan kebutuhan untuk sahur bagi para pengungsi.

  • DPR: Menteri Trenggono Harus Klarifikasi Soal Kades Kohod Siap Bayar Rp 48 Miliar – Halaman all

    DPR: Menteri Trenggono Harus Klarifikasi Soal Kades Kohod Siap Bayar Rp 48 Miliar – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PDI Perjuangan di Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita menyoroti dua pernyataan berbeda soal kesiapan Arsin membayar denda administrasi Rp 48 miliar dalam kasus pagar laut ilegal di perairan Tangerang, Banten.

    Perbedaan pernyataan tersebut masing-masing disampaikan oleh Yunihar, Kuasa Hukum Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip dengan pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono 

    Menurutnya, dua pernyataan yang berbeda akan melahirkan data, penalaran, proses penyimpulan yang berbeda, yang akhirnya membuat masyarakat semakin sulit memahami proses pengusutan kasus tersebut.

    “Dua pernyataan yang berbeda tersebut telah membuat masyarakat dan kita semua semakin sulit memahami atas peristiwa tersebut serta pesimis dengan proses pengusutan terhadap adanya pagar laut ini,” kata Sonny kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

    “Tidak mustahil apabila publik nantinya akan berkesimpulan bahwa pemerintah telah gagal menjaga keamanan laut dan kedaulatan kita sebagai sebuah negara,” lanjut Sonny.

    Agar tidak timbul spekulasi liar di masyarakat, Sonny meminta Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono segera memberikan klarifikasi lengkap atas adanya perbedaan pernyataan tersebut.

    “Sebagai anggota Komisi IV DPR RI saya meminta kepada Menteri KKP RI untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan yang sedetil-detilnya atas adanya perbedaan pernyataan tersebut,” ujar Sonny.

    “Saya berharap klarifikasi dari menteri ini dapat disampaikan secepatnya agar tidak terjadi tuduhan spekulatif di publik bahwa pernyataan Menteri KKP RI dalam raker dengan Komisi IV DPR RI adalah sebuah kebohongan publik,” imbuh Sonny.

    Polemik pagar laut di Tangerang, Banten masih terus berlanjut setelah Kepala Desa Kohod, Arsin, resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh Bareskrim Polri.

    Arsin ditetapkan menjadi tersangka pemalsuan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang berkaitan dengan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

    Arsin juga didenda sRp 48 miliar oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kata Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, Arsin dan anak buahnya berinisial T siap membayar denda Rp 48 miliar. 

    “Saat ini sudah dikenakan denda sebesar Rp 48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran. Lalu, kemudian juga ada pernyataan,” kata Sakti, Kamis (27/2/2025).

    Kuasa Hukum Arsin, Yunihar, membantah kliennya siap membayar denda sebesar Rp 48 miliar. Bahkan, Yunihar menilai, pernyataan Menteri KKP tersebut keliru.

    Yunihar mengatakan, Arsin yang saat ini berada dalam tahanan sama sekali belum menerima informasi resmi terkait denda Rp 48 miliar itu. Pihaknya justru mengetahui hal itu dari pemberitaan di berbagai media.

    “Hingga hari ini, klien kami belum tahu dan belum menerima pemberitahuan resminya. Kami tahunya dari berita,” tutur Yunihar

    Yunihar akan berdiskusi dengan Arsin jika sudah mendapatkan surat resmi terkait denda Rp 48 miliar. 

     “Jika pemberitahuan resminya sudah kami terima, maka akan kami sampaikan dan diskusikan dengan klien, mengingat klien saat ini dalam tahanan,” jelas Yunihar.