Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Komisi VI DPR Minta Mendag Responsif terhadap Gejolak Harga Pangan

    Komisi VI DPR Minta Mendag Responsif terhadap Gejolak Harga Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi VI DPR  menggelar rapat kerja dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Direktur Utama Perum Bulog Mayjen TNI Novi Helmi di Jakarta pada Senin (3/3/2025). Raker tersebut membahas soal kenaikan sejumlah bahan pangan yang terjadi sejak sebelum Ramadan 2025.

    Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto dalam raker tersebut meminta agar Kemendag memiliki program yang lebih terstruktur dan mampu menjaga kestabilan harga pangan sepanjang tahun, terutama saat bulan suci Ramadan.

    “Saya berkomunikasi dengan masyarakat dan juga menghubungi beberapa pasar di kecamatan. Hasilnya, beberapa bahan pangan mengalami kenaikan harga, seperti minyak goreng yang naik hingga Rp 20.000 per liter dan gula pasir yang mencapai Rp 19.000,” ujar Firnando saat raker.

    Dia berharap Mendag Budi Santoso lebih responsif terhadap gejolak harga pangan yang sudah mulai terlihat jauh sebelum Ramadan.

    “Meskipun Pak Mendag sudah menindaklanjuti masalah harga melalui Rakortas pada 26 Februari 2025, program yang disiapkan terlalu dekat dengan bulan Ramadan, yang dimulai pada 1 Maret 2025,” ujarnya.

    Selain itu, Firnando menyoroti kesiapan Kemendag dalam mengatur harga komoditas dan memastikan pasokan barang kebutuhan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri 2025.

    “Program yang ada saat ini tidak cukup efektif dalam meredam lonjakan harga. Kami berharap ada program yang lebih cepat dan dapat memastikan kestabilan harga bahan pokok selama bulan Ramadan, mulai dari hari pertama hingga akhir bulan,” tambah Firnando.

    Sementara itu, Mendag Budi Santoso mengeklaim menjelang Ramadan dan Lebaran Idulfitri 2025, harga barang kebutuhan pokok di seluruh Indonesia cenderung relatif stabil. Pemerintah, kata Budi, tetap mewaspadai beberapa komoditas yang secara historis mengalami lonjakan harga menjelang hari besar keagamaan atau puasa Ramadan, seperti beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, dan bawang putih.

    “Kami akan terus memantau pasokan dan harga pangan khususnya beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, dan bawang putih, kerap mengalami inflasi saat bulan puasa dan Lebaran,” ujar Budi.

  • Firnando Minta Kemendag Punya Program Jelas selama Ramadan 2025

    Firnando Minta Kemendag Punya Program Jelas selama Ramadan 2025

    loading…

    Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto meminta pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) punya program jelas sepanjang tahun terkhusus selama bulan suci Ramadan 2025. Foto/Dok DPR

    JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto meminta pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) punya program jelas sepanjang tahun terkhusus selama bulan suci Ramadan 2025. Dia meminta Kemendag bisa menstabilkan harga pangan.

    Alasannya, kata dia, agar masyarakat bawah tidak selalu berkeluh kesah dengan kenaikan harga bahan pokok setiap menjelang Ramadan hingga Idulfitri. Politikus muda Partai Golkar ini mengaku sebelum rapat kerja telah memantau Daerah Pemilihannya, Jawa Tengah I yang meliputi Kabupaten Kendal, Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.

    “Saya berdiskusi dengan masyarakat, dan sekaligus menelepon beberapa pasar di kecamatan. Ternyata hasilnya, beberapa bahan pangan, naik. Misalnya, minyak goreng naik sampai Rp20.000, lalu gula pasir Rp19.000, dan lain-lainnya,” ujar Firnando saat rapat kerja dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dan Dirut Perum Bulog Novi Helmy Prasetya di Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Dirinya mengakui kinerja Mendag Budi Santoso lambat merespons gejolak harga pangan di lapangan, padahal kenaikan harga pangan dan kebutuhan pokok sudah naik jauh sebelum Ramadan. “Nah, Pak Mendag menindaklanjuti dengan Rakortas soal gejolak harga itu pada 26 Februari 2025, jadi program bapak ini sangat mepet sekali dengan Bulan Ramadan (1446 H), 1 Maret 2025,” tuturnya.

    Firnando pun menyoroti, harga komoditas dan kesiapan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok menjelang Bulan Ramadan dan Idulfitri 2025. “Program Bapak ini tidak berlaku cepat. Padahal kami berharap ada program yang berlaku cepat meredam harga selama Ramadan. Jadi hari pertama, kedua hingga satu bulan penuh, harga kebutuhan pokok bisa stabil,” pungkasnya.

    (rca)

  • Mandek Sejak 2016, Bakamla Optimistis RUU Keamanan Laut Bisa Rampung

    Mandek Sejak 2016, Bakamla Optimistis RUU Keamanan Laut Bisa Rampung

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Irvansyah berharap DPR RI segera merampungkan Undang-Undang tentang Kemanan Laut. Bahkan, dia optimistis UU tersebut sangat dimungkinkan selesai tahun ini.

    Irvansyah mengungkapkan hingga kini Bakamla tak memiliki UU sendiri, selama ini hanya ikut alias ‘numpang’ di Undang-Undang Nomor 32 Tentang Kelautan dan Undang-Undang Nomor 17 Tentang Pelayaran.

    “Tidak ada Undang-Undang sendiri, termasuk keamanan laut juga tidak ada Undang-Undang selama ini yang bisa menyatukan semua kewenangan-kewenangan yang ada,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

    Bakamla RI, kata dia, berharap Undang-Undang Keamanan Laut ini untuk mencegah adanya tumpang tindih, sehingga tak ada lagi pemeriksaan berulang berkenaan keamanan laut. 

    “Terus ada kepastian baik secara nasional maupun secara internasional bahwa Indonesia punya Coast Guard, yaitu Bakamla,” tuturnya. 

    Irvansyah menyebut, kala nanti Bakamla menjadi Coast Guard Indonesia maka memiliki kewenangan penyidikan dan penegakan hukum di laut secara optimal.

    “Dan bisa mengatur seluruh aset-aset patroli kita yang tersebar di beberapa instansi, kita lebih maksimalkan lagi supaya tidak numpuk di satu tempat, tidak terjadi pemeriksaan berulang, tidak terjadi tumpang tindih,” urainya.

    Lebih jauh, dia menyinggung sebenarnya pembahasan UU Keamanan laut sudah ada sejak 2016. Akan tetapi, karena pemerintahan dan DPR berganti periode maka pembahasannya masih belum usai.

    “Mudah-mudahan ini kan sudah baru di awal ya mudah-mudahan ini cepat dan kelihatannya dari beberapa yang saya lihat di media MenkoPolkam, MenkoKumham, Imipas, terus anggota dewan sendiri di Komisi I kelihatannya cukup mendukung ya mudah-mudahan doakan saja semuanya,” pungkasnya.

  • Pria Bersenpi Gedor dan Paksa Buka Mobil Berisi Sejumlah Wanita di Bandung Barat
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        3 Maret 2025

    Pria Bersenpi Gedor dan Paksa Buka Mobil Berisi Sejumlah Wanita di Bandung Barat Bandung 3 Maret 2025

    Pria Bersenpi Gedor dan Paksa Buka Mobil Berisi Sejumlah Wanita di Bandung Barat
    Editor
    KOMPAS.com –
    Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria menggedor kaca mobil sambil membawa senjata api viral di media sosial.
    Insiden ini terjadi di kawasan Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat.
    Kapolres Cimahi, Tri Suhartanto, membenarkan kejadian tersebut.
    “Iya, betul terjadi di Bandung Barat,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Senin (3/3/2025).
    Namun, ia belum memberikan keterangan lebih lanjut karena pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan.
    “Kami sudah menerima informasi terkait kejadian ini, dan anggota sedang mengecek lokasi,” tambahnya.
    Video insiden ini diunggah oleh Wakil Ketua III DPR RI, Ahmad Sahroni, melalui akun Instagram @ahmadsahroni88.
    Dalam rekaman tersebut, seorang pria berkaus putih terlihat menggedor kaca mobil dan berusaha membuka pintu kendaraan yang di dalamnya terdapat sejumlah penumpang wanita.
    Salah satu penumpang yang merekam kejadian itu terdengar ketakutan.
     
    Pria tersebut bahkan terlihat membawa sebuah benda yang diduga sebagai senjata api.
    Ketegangan semakin meningkat ketika pria itu diduga berhasil memecahkan salah satu kaca mobil.
    “Pecah, pecah, pecah!”
    teriak salah satu penumpang dalam video.
    “Takut banget,”
    ujar penumpang lainnya.
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul: 
    Viral Pria Diduga Bersenjata Api Gedor dan Pecahkan Kaca Mobil Berpenumpang Wanita di Bandung Barat
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota Komisi VI DPR Firnando Ganinduto Minta Kemendag Punya Program Jelas Stabilkan Harga Pangan – Halaman all

    Anggota Komisi VI DPR Firnando Ganinduto Minta Kemendag Punya Program Jelas Stabilkan Harga Pangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) memiliki program yang jelas dan bisa menstabilkan harga pangan ini sepanjang tahun terkhusus saat bulan suci Ramadan 2025.

    Firnando meminta hal tersebut agar masyarakat bawah tidak selalu berkeluh kesah dengan kenaikan harga bahan pokok setiap menjelang Ramadhan hingga Idul Fitri.

    Politisi muda Partai Golkar ini mengaku sebelum rapat kerja telah melakukan pemantauan lapangan, terutama di Daerah Pemilihannya, Jawa Tengah I (Kabupaten Kendal, Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Semarang).

    “Saya berdiskusi dengan masyarakat, dan sekaligus menelpon beberapa pasar di Kecamatan. Ternyata hasilnya, beberapa bahan pangan, naik. Misalnya, Minyak goreng naik sampai Rp20.000, lalu Gula pasir Rp19.000. dan lain-lainnya,” kata Firnando saat  Rapat kerja dengan Menteri Perdagangan, Budi Santoso dan Dirut Perum Bulog Mayjen TNI, Novi Helmi di Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Lebih lanjut, Firnando mengakui, jika kinerja Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso yang dinilai lambat merespon gejolak harga pangan di lapangan, padahal kenaikan harga pangan dan kebutuhan pokok sudah naik jauh sebelum Ramadhan.

    “Nah, Pak Mendag menindaklanjuti dengan Rakortas soal gejolak harga itu pada 26 Februari 2025, jadi program bapak ini sangat mepet sekali dengan Bulan Ramadhan (1446 H), 1 Maret 2025,” beber dia.

    Lebih lanjut Firnando menyoroti, harga komoditas dan kesiapan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok menjelang Bulan Ramadan dan Idul Fitri 2025.

    “Program Bapak ini tidak berlaku cepat. Padahal kami berharap ada program yang berlaku cepat meredam harga selama Ramadhan. Jadi hari pertama, kedua hingga satu bulan penuh, harga kebutuhan pokok bisa stabil,” ujar Firnando.

     

  • Pantas Warga Antri dari Sore, Jemaah Salat Tarawih di Masjid Pejabat Dapat Amplop Isi Rp300 Ribu

    Pantas Warga Antri dari Sore, Jemaah Salat Tarawih di Masjid Pejabat Dapat Amplop Isi Rp300 Ribu

    TRIBUNJATIM.COM – Kegiatan salat tarawih di Sumenep, Jawa Timur, viral di media sosial.

    Bagaimana tidak, setiap jemaah yang datang mendapat amplop berisi uang Rp 300 ribu.

    Bahkan warga rela antre demi dapat amplop tersebut.

    Diketahui, video jemaah tarawih mendapat uang Rp300 ribu ini viral setelah diunggah akun Tiktok @Jajanantwins pada Minggu (2/3/2025).

    Tampak dalam video tersebut, seorang ibu-ibu dengan mukena biru muda membagikan amplop kepada jemaah wanita.

    Amplop tersebut berwarna putih dan ukurannya cukup besar.

    “Ubur-ubur ikan lele Nyata 300 leee,” tulis pengunggah di dalam video.

    Dari keterangan pengunggah, aksi bagi-bagi uang ini dilakukan di Masjid Naqsyabandi milik Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah.

    Tepatnya di Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep.

    Sedangkan dalam video yang diunggah di akun TikTok @fauzidiluartv pada Sabtu (1/3/2025), tampak ratusan jemaah memadati lokasi salat tarawih pertama.

    Tepatnya di Masjid Wakaf Abdullah, Kepanjin, Sumenep.

    Bahkan para jemaah sampai salat di jalan raya.

    Polisi pun sampai turun tangan untuk mengamankan.

    Warga bahkan rela datang pukul 17.00 WIB agar bisa mendapatkan tempat.

    TARAWIH DAPAT UANG – Tangkapan layar unggahan akun TikTok @Jajanantwins pada Senin (3/3/2025). Jemaah tarawih di Sumenep dapat amplop berisi Rp300 ribu. (TikTok/jajanantwins)

    Dilansir dari sejumlah sumber via Tribun Jateng, pembagian zakat mal ini rutin dilakukan oleh Said Abdullah setiap tahun.

    Pada hari pertama puasa, Said Abdullah membagikan 15.000 amplop kepada masyarakat.

    Namun tradisi bagi-bagi zakat mal ini hanya dilakukan di awal Ramadan saja, dan tidak setiap hari.

    Said Abdullah anggota DPR RI yang sudah menjabat selama lima kali dan kelahiran Sumenep, Madura.

    Sementara itu di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, ada salah satu masjid yang menggelar salat tarawih kilat.

    23 rakaat salat tarawih plus witir di masjid Ponpes Al-Quraniyah biasa dikerjakan hanya dalam 7 menit.

    Pada masa pandemi Covid-19, salat tarawih bahkan lebih cepat lagi menjadi hanya 6 menit saja.

    Adapun salat tarawih 7 menit ini dilakukan di masjid Ponpes Al-Qur’aniyah, Desa Dukuhjati, Kecamatan Krangkeng.

    Karena pengerjaannya yang super kilat, salat tarawih kilat di Ponpes Al-Qur’aniyah ini selalu menjadi sorotan setiap tahun.

    Hanya saja, pada Ramadan 2025 sekarang ini, salat tarawih kilat tersebut ditiadakan. 

    Alasannya karena pengasuh Ponpes Al-Qur’aniyah, KH Azun Mauzun, yang biasa menjadi imam salat tarawih, usianya tidak muda lagi.

    Selain itu, tidak ada pengganti yang sanggup menggantikan KH Azun Mauzun.

    “Ini karena kondisi, sedangkan kita cari penggantinya tidak ada,” ujar KH Azun Mauzun kepada Tribun Cirebon, Minggu (2/3/2025).

    Sedangkan terkait ditiadakan salat tarawih super kilat pada Ramadan tahun 2025 ini, diketahui bukan kali pertama.

    Sebelumnya pada tahun 2022, juga sempat ditiadakan. 

    Saat itu pihak ponpes menindaklanjuti imbauan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Indramayu untuk meniadakan tarawih.

    Azun juga tidak memungkiri, kala itu jumlah jemaah yang datang ke masjid untuk salat tarawih sedikit berkurang dari biasanya.

    “Kita sempat istirahat satu tahun. Ternyata banyak masyarakat yang minta agar kembali diadakan,” ujar dia.

    Pelaksanaan salat tarawih kilat di Pondok Pesantren Al-Quraniyah Desa Dukuhjati, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Senin (12/4/2021). (Tribun Jabar/Handhika Rahman)

    Berbeda dengan sebelumnya, alasan ditiadakan salat tarawih kilat di tahun 2025 lebih karena faktor usia KH Azun Mauzun yang bertindak sebagai imam, kini sudah tidak lagi muda.

    Selain itu, karena tidak adanya penerus untuk menggantikannya menjadi imam.

    Kini salat tarawih di Ponpes Al-Quraniyah dilaksanakan normal seperti masjid-masjid pada umumnya. 

    Namun dengan durasi yang masih cepat walau tidak secepat sebelumnya, yakni antara 12-15 menit saja.

    Azun sendiri bersyukur, pasalnya jemaah yang datang untuk salat tarawih masih banyak walau tidak sekilat sebelumnya.

    Mereka tetap semangat untuk datang ke masjid menunaikan ibadah yang hanya ada di bulan Ramadan tersebut.

    “Kami meminta kepada para jamaah tetap jalani ibadah seperti sedia kala, seperti sebelumnya.”

    “Jangan terpengaruh pada salat tarawih yang sudah dilaksanakan berpuluh-puluh tahun, tapi kini tidak ada,” ujar dia.

    Diketahui, salat tarawih kilat di Ponpes Al-Qur’aniyah sendiri sudah menjadi tradisi yang rutin dilakukan setiap tahun.

    Awal mula salat tarawih kilat ini digelar sekitar tahun 2006 silam.

    Tarawih kilat di Ponpes Al-Quraniyah, Desa Dukuhjati, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, juga diikuti warga sekitar pesantren yang merupakan laki-laki.

    Hampir seluruh warga khususnya anak muda, memilih mengikuti salat tarawih kilat.

    Ini sesuai dengan permintaan mereka yang ingin pelaksanaan salat tarawih berlangsung cepat.

    Hal itu pun sejalan dengan tujuan dari pihak ponpes sendiri.

    Mereka akhirnya memutuskan salat tarawih kilat karena ingin merangkul anak muda agar mau berangkat ke masjid.

    Sebelumnya diberitakan, Azun Mauzun bercerita soal kebiasaan anak muda di sekitar lingkungan pesantren yang hobi menghabiskan waktu dengan nongkrong.

    Mereka bermain gitar, bahkan konvoi motor.

    Hal itu mengganggu jemaah lainnya yang tengah melaksanakan salat tarawih.

    Sebagian lagi sibuk dengan urusan duniawi, seperti berdagang dan lain sebagainya, sehingga mengesampingkan berangkat ke masjid untuk salat tarawih.

    “Ini alasannya karena permintaan dari anak-anak muda itu sendiri, kalau tidak cepat, mereka tidak mau tarawih,” ujarnya.

    TARAWIH KILAT MENGHILANG – Salat tarawih kilat di Pondok Pesantren Al-Quraniyah Desa Dukuhjati, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Selasa (12/3/2024) malam. Tarawih super kilat 7 menit di Indramayu kini tak lagi digelar mulai Ramadan 2025. (TribunCirebon.com/Handhika Rahman)

    Azun Mauzun sendiri tidak memungkiri, sejak Ponpes Al-Quraniyah menggelar salat tarawih kilat, jumlah jemaah yang datang terus bertambah.

    Bahkan tidak sedikit warga dari luar kampung yang juga ingin merasakan salat tarawih kilat di sana.

    Dalam hal ini, Azun Mauzun yang sekaligus imam salat tarawih kilat meyakini bahwa salat tarawih kilat yang dilakukan di ponpesnya tersebut sah.

    Meski cepat, tapi yang terpenting pelaksanaan salat tarawih sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya salat. 

    Setiap bacaan salatnya, yakni biasa menggunakan surat pendek.

    Sebagai informasi, salat tarawih menjadi salah satu ibadah yang dilaksanakan umat musim saat bulan Ramadan.

    Ibadah tersebut dilaksanakan seusai salat Isya.

    Masyarakat pada umumnya bisa mengerjakan salat tarawih secara berjamaah di masjid.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Kaesang 5 Tokoh Paling Populer, Fedi Nuril: Tapi Diragukan, 2 Kadernya Mangkir dari Panggilan Bawaslu

    Kaesang 5 Tokoh Paling Populer, Fedi Nuril: Tapi Diragukan, 2 Kadernya Mangkir dari Panggilan Bawaslu

    Diketahui, Lembaga survei Populi Center merilis daftar 18 tokoh paling populer di Indonesia berdasarkan survei yang dilakukan pada 24-25 Februari 2025.

    Hasil survei menunjukkan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menempati posisi teratas dengan tingkat popularitas mencapai 98,5 persen pada 25 Februari, meningkat dari 96,5 persen sehari sebelumnya.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berada di posisi keempat dengan popularitas 92,3 persen, meningkat dari 88,9 persen.

    Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, berhasil menempati posisi kelima dengan tingkat popularitas 78,2 persen, mengungguli beberapa nama besar lainnya.

    Di bawah Kaesang, terdapat Ketua DPR RI, Puan Maharani, dengan tingkat popularitas 74,1 persen, disusul Agus Harimurti Yudhoyono (72,8 persen) dan Muhaimin Iskandar (70,7 persen), yang mengalami penurunan dari 81,7 persen pada 24 Februari.

    Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, berada di peringkat ke-9 dengan 64,7 persen sementara politisi Partai Golkar, Dedi Mulyadi, melengkapi 10 besar dengan 60,8 persen.

    Nama lain yang masuk dalam daftar 18 tokoh ini antara lain Teddy Indra Wijaya (59,6 persen), Pramono Anung (43,9 persen), Emil Dardak (37,8 persen), Bima Arya (26,6 persen), serta Dito Ariotedjo (24,6 persen).

    Di posisi terbawah, ada Sugiono (19,8 persen), Sufmi Dasco Ahmad (15,8 persen), dan Budi Djiwandono (11,9 persen), yang memiliki tingkat popularitas relatif lebih rendah dibandingkan tokoh lainnya. (Muhsin/fajar)

  • Aparat Didesak Usut Dugaan Ada Aktor Besar di Kasus Pagar Laut Tangerang

    Aparat Didesak Usut Dugaan Ada Aktor Besar di Kasus Pagar Laut Tangerang

    Aparat Didesak Usut Dugaan Ada Aktor Besar di Kasus Pagar Laut Tangerang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah dan aparat penegak hukum diminta tidak berhenti mengusut kasus pagar laut di Tangerang hanya pada aktor-
    aktor kecil
    , seperti kepala desa (kades) dan perangkat desa.
    “Pemerintah dan aparat penegak harus melihat dalam bingkai yang lebih besar. Jangan hanya berhenti di aktor-aktor kecil,” kata Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria,
    Dewi Kartika
    , saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/3/2025).
    Dewi menduga Kades Kohod, Arsin, dan salah satu perangkat desanya hanyalah aktor kecil dalam kasus ini.
    “Padahal, dalam kasus ini, kades itu hanya aktor kecil. Sayangnya, justru perangkat desa dijadikan seolah menjadi aktor utama,” ujar dia.
    Dia juga menyayangkan bahwa proses penyelesaian kasus pagar laut di Tangerang hanya fokus pada pencabutan pagar dan surat hak guna bangunan (HGB) yang ada di laut.
    Dewi menegaskan bahwa masalah utama yang lebih memakan korban justru HGB yang ada di darat. Ia menduga ada aktor besar dalam kasus ini.
    “Aktor besar harus ditangkap,” ujar dia.
    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkap bahwa Kades Kohod, Arsin, dan stafnya inisial T merupakan pihak yang membuat pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.
    Hal ini diungkapkan berdasarkan hasil investigasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rapat Komisi IV DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2/2025).
    “Sudah saya laporkan tadi di dalam kepada pimpinan ibu pimpinan, yaitu Kepala Desa Kohod dan stafnya (pembuat pagar laut),” ujar Sakti usai rapat.
    Menurut Sakti, Arsin selaku kepala desa dan perangkat desa inisial T terbukti sebagai pihak yang membuat pagar laut.
    KKP pun memberikan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 48 miliar.
    Saat ditanya mengenai adanya dalang di balik Kades Kohod, Sakti mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian.
    “Kami sudah berkoordinasi dengan Kepolisian mulai dari penyidikan sampai kemudian hari ini seperti yang teman-teman sudah lihat juga di media,” ucapnya.
    Sementara itu, manajemen pengembang kawasan Pantai Indah Kosambi (PIK) 2 membantah tuduhan bahwa mereka melakukan pembangunan pagar laut dari bambu di perairan pesisir utara Kabupaten Tangerang.
    “Itu tidak ada kaitan dengan kita, nanti selanjutnya oleh kuasa hukum yang akan menyampaikan dengan tindak lanjut,” kata manajemen PIK 2, Toni, di Tangerang, Banten, dikutip dari Antara, Minggu (12/1/2025).
    Toni menegaskan bahwa pengembangan kawasan kota baru di PIK 2 masih akan terus berlangsung ke beberapa wilayah pesisir utara Tangerang hingga ke Kecamatan Kronjo.
    Dia menambahkan bahwa tudingan terkait pembangunan pagar bambu oleh PIK 2 adalah tidak benar.
    “Artinya PIK 2 itu sudah mulai melalui izin yang diterima sudah mulai berjalan sejak 2009. Sedangkan PSN ini adalah wilayah di luar perencanaan PIK 2 yang dari 2009 itu berjalan di luar dan itu menjadi bagian dari terintegrasi PIK 2 mulai Maret 2024,” ujar dia.
    Menurut dia, sejak diputuskannya area PSN PIK 2 seluas 1.800 hektare berdasarkan Keputusan Presiden RI Joko Widodo, maka pengembangan kawasan PIK dan PSN adalah dua hal berbeda.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sosialisasi MBG di Campurdarat Tulungagung, DPR RI dan BGN Wujudkan Generasi Sehat Indonesia

    Sosialisasi MBG di Campurdarat Tulungagung, DPR RI dan BGN Wujudkan Generasi Sehat Indonesia

    TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG– DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mewujudkan generasi sehat Indonesia pada Selasa (15/2/2025).

    Program MBG ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dari segi asupan gizi.

    Kegiatan sosialisasi program MBG dilaksanakan di Balai Desa Campurdarat, Tulungangung. Sosialisasi yang dimulai pada pukul 13.00 WIB ini dihadiri kurang lebih 300-an peserta yang merupakan warga setempat.

    Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Program Makan Bergizi Gratis juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju. 

    Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh Anggota DPR RI Komisi IX Heru Tjahjono, dan Tenaga Ahli Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) Meida Octarina.

    Program MBG merupakan inisiatif nasional Presiden Prabowo Subianto untuk menjamin akses nutrisi bagi pelajar dan kelompok rentan. Di Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung menjadi salah satu lokasi percontohan pelaksanaan MBG sejak 6 Januari 2025.

    “Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi, mendukung pendidikan karakter, dan menggerakkan ekonomi lokal melalui UMKM. Meski demikian, pelaksanaannya di Tulungagung menghadapi tantangan teknis dan koordinasi yang perlu diatasi,” tutur Anggota DPR RI Komisi IX Heru Tjahjono dalam sosialisasi program MBG.

    Lebih lanjut, Heru mengungkapkan bahwa di daerah Tulungangung sekitar 1.386 siswa dan siswi sudah mendapatkan menu sehat dari program makan bergizi gratis.

    “Pada tahap awal, MBG di Tulungagung menyasar 1.386 pelajar di Pondok Pesantren Al Azhar, Kedungwaru, dengan menu terdiri dari nasi, ayam goreng, sayur wortel, buah semangka, dan susu,” ungkapnya.

    Program MBG dirancang untuk menjangkau anak usia dini, pendidikan dasar hingga menengah, serta lembaga pendidikan agama seperti pesantren.

    “Target jangka pendek adalah melayani 3.470 siswa di 25 sekolah sekitar Al Azhar, namun keterbatasan tenaga juru masak menyebabkan capaian hari pertama hanya 40 persen dari kuota ideal 3.480 porsi.”

    Pemkab Tulungagung telah mengalokasikan 15 miliar rupiah dari pos Belanja Tak Terduga (BTT) untuk mendukung program MBG, meski peran pemerintah daerah belum sepenuhnya jelas.

    “Tiga dapur umum direncanakan beroperasi di Tulungagung (Al Azhar, Kalidawir, dan Beji), tetapi baru satu dapur di Al Azhar yang aktif dengan kapasitas 3.480 porsi/hari,” ujar Heru.

    Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan Lembaga Negara non-Kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional. BGN fokus dalam mendukung penuh program Makan Bergizi Nasional (MBG) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    Program MBG juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan petani, peternak, dan nelayan setempat untuk memasok bahan baku makanan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    “Kolaborasi melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN), Kodim 0807 Tulungagung, dan UMKM lokal untuk penyediaan bahan baku seperti beras, sayur, dan lauk. Program ini menyerap 47 tenaga kerja di dapur Al Azhar dan melibatkan 28 UMKM sebagai pemasok bahan,” tutup Heru Tjahjono.

  • 1
                    
                        Arteria Dahlan Ditegur karena Panggil Hakim Terdakwa Kasus Ronald Tannur "Yang Mulia"
                        Nasional

    1 Arteria Dahlan Ditegur karena Panggil Hakim Terdakwa Kasus Ronald Tannur "Yang Mulia" Nasional

    Arteria Dahlan Ditegur karena Panggil Hakim Terdakwa Kasus Ronald Tannur “Yang Mulia”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kuasa hukum
    Lisa Rachmat
    , Arteria Dahlan, ditegur Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat karena memanggil Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Mangapul, yang diperiksa sebagai saksi dengan panggilan “Yang Mulia”.
    Lisa merupakan pengacara pelaku pembunuhan Gregorius
    Ronald Tannur
    yang didakwa menyuap tiga hakim PN Surabaya, termasuk Mangapul.
    Adapun teguran disampaikan ketika Arteria mendapat giliran mencecar Mangapul yang dihadirkan sebagai saksi perkara Lisa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
    “Saudara saksi, saya tetap manggilnya saudara saksi bapak saya ini Yang Mulia. Sepengetahuan saudara saksi, saksi sudah diperiksa berapa kali?” tanya Arteria di ruang sidang, Senin (3/3/2025).
    “Saya lupa, tiga atau empat kali,” ujar Mangapul.
    Setelah itu, Arteria menyinggung bahwa Mangapul merupakan hakim Kelas 1 A PN Surabaya sehingga memiliki kompetensi.
    Namun, ketika menyampaikan kalimat itu, ia tidak menggunakan kata “saksi”, melainkan “Yang Mulia”.
    “Yang Mulia ini kan Kelas 1 A PN Surabaya pasti punya kompetensi, saya paham betul,” kata Arteria.
    Mantan anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P itu kemudian bertanya apakah majelis hakim persidangan Ronald Tannur menggunakan panel khusus atau panel khusus.
    Mangapul lantas menjelaskan bahwa majelis hakim perkara tersebut merupakan lintas sehingga hakim terdiri dari hakim ruang Garuda 1, Garuda 2, dan Cakra.
    “Jadi perkara-perkara yang ditetapkan sepengetahuan saya adalah perkara-perkara yang menyorot perhatian. Jadi kami hakim hanya siap saja, siap ditetapkan oleh ketua menjadi majelis tetap atau majelis lintas,” kata Mangapul.
    Setelah pemeriksaan terhadap Mangapul selesai, anggota Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Purwanto S Abdullah, menegur Arteria.
    Ia meminta Arteria tidak menggunakan kata “Yang Mulia” saat mencecar Ketua Majelis Hakim PN Surabaya, Erintuah Damanik, yang diperiksa setelah Mangapul.
    “Yang kedua, tadi penasihat hukum Lisa mohon untuk sidang selanjutnya terhadap nanti saksi Erintuah Damanik untuk tidak menggunakan kata Yang Mulia lagi,” kata hakim Purwanto.
    “Mohon, karena di sini kan hanya ada saksi yang diperiksa atau terdakwa, itu saja. Jadi cukup saksi saja,” ujar hakim Purwanto menambahkan.
    Dalam perkara ini, Lisa didakwa menyuap tiga hakim PN Surabaya yang mengadili kasus pembunuhan Ronald Tannur.
    Uang disebut bersumber dari ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja.
    Suap diberikan agar majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) dari dakwaan jaksa.
    Ronald Tannur pun melenggang keluar dari penjara.
    Selain itu, Lisa juga didakwa melakukan pemufakatan jahat berupaya menyuap ketua majelis kasasi MA, Soesilo, yang mengadili perkara Ronald Tannur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.