Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Cegah Kriminalitas, Ahmad Sahroni Dorong Polda Metro Jaya Tingkatkan Patroli Selama Ramadan – Halaman all

    Cegah Kriminalitas, Ahmad Sahroni Dorong Polda Metro Jaya Tingkatkan Patroli Selama Ramadan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendorong Polda Metro Jaya, untuk meningkatkan patroli selama bulan Ramadan.

    Hal itu disampaikannya mengacu pada penangkapan seorang preman berinisial A (25) oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Koja Polres Metro Jakarta Utara pada Sabtu (1/3) malam.

    Pelaku yang diduga melakukan pemalakan terhadap sopir travel berinisial MH (32) di Jalan Kramat Jaya, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, berhasil ditangkap berkat bantuan warga sekitar yang menggagalkan aksi tersebut. 

    “Saya minta agar Polres Metro Jakarta Utara memperkuat patroli di wilayahnya. Keamanan di Jakarta Utara memang menjadi tantangan besar. Apalagi sekarang bulan Ramadan, banyak warga yang beraktivitas di malam hari, mulai dari pulang tarawih hingga menjelang sahur. Dalam situasi ini, kriminalitas bisa meningkat, terutama menjelang lebaran dengan banyaknya kebutuhan mendesak,” kata Sahroni dalam keterangannya, Senin (3/3/2025).

    Sahroni juga menekankan bahwa patroli polisi sangat penting untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang menjalankan ibadah puasa. 

    Dia berharap polisi dapat lebih maksimal dalam mengawasi situasi keamanan terutama saat malam hari.

    “Selain tindakan tegas seperti larangan sahur on the road, patroli malam harus diperkuat. Polisi berperan penting dalam menjaga keamanan. Jika patroli rutin dilakukan, pelaku kriminal pasti lebih takut beraksi. Masyarakat pun akan merasa lebih aman dan bisa menjalankan aktivitas malam hari dengan tenang,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Sahroni berharap masyarakat dapat menjalani ibadah puasa dengan khusyuk tanpa rasa khawatir terhadap gangguan keamanan. 

    Dia juga meyakini bahwa dengan keamanan yang terjamin, polisi yang bertugas pun akan mendapatkan pahala atas tugas mulia mereka.

    “Harapannya, masyarakat bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan khusyuk. Jika masyarakat merasa aman, insya Allah seluruh petugas kepolisian yang menjaga akan mendapatkan pahala dari pekerjaan mulia mereka,” pungkas Sahroni.

  • DPR RI: Oknum Mainkan Timbangan Gabah, Bulog Harus Bertindak!

    DPR RI: Oknum Mainkan Timbangan Gabah, Bulog Harus Bertindak!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah memang telah menetapkan harga minimum gabah Rp6.500 per kilogram. Namun, petani mengeluhkan permainan pedagang saat menimbang gabah hasil panen.

    Hal ini juga menjadi sorotan dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan dan rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama Bulog di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Maret 2025.

    Anggota Komisi VI DPR RI, Ismail Bachtiar, mengatakan bahwa harga gabah kering panen di Sulsel saat panen perdana di 2025 ini sudah sesuai dengan standar pemerintah yakni Rp6.500 per kilogram.

    “Alhamdulillah Sulsel sebagai salah satu daerah penopang padi dan beras setelah panen perdana di Januari dan Februari. Alhamdulillah harga gabah kering panen sudah sesuai standar Rp6.500 per kilogram,” ucap legislator PKS ini.

    Ismail menyoroti masalah yang dialami oleh para petani di Sulsel. Yakni, banyaknya oknum yang melakukan permainan dengan memotong hasil timbangan gabah.

    “Tapi masalahnya tidak selesai. Ini butuh pengawasan ekstra ketat Pak, karena ternyata dibawah banyak oknum yang memainkan timbangan. Harga sudah standar, timbangan pula yang dimainkan,” beber pria kelahiran Bone ini.

    Ismail meminta kepada Bulog untuk melakukan pengawasan ketat terhadap oknum uang yang memainkan hasil timbangan gabah petani. “Tolong Bulog dalam rangka melakukan pengawasan pastikan ini dilakukan secara ketat,” tegas mantan anggota DPRD Sulsel ini.

    “Maka tolong Pak Kepala Bulog yang baru tegas dengan mereka semua, kalau ada yang coba main-main. Sikat saja Pak,” tutupnya.

  • Legislator Gerindra Kunjungi Korban Kebakaran Medan, Bantu Sembako-Pakaian

    Legislator Gerindra Kunjungi Korban Kebakaran Medan, Bantu Sembako-Pakaian

    Jakarta –

    Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Husni menyambangi lokasi kebakaran di jalan Permai Gang Beringin-Pelikan, Lingkungan 13, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam kesempatan itu, ia membagikan sembako, pakaian, dan peralatan rumah tangga.

    Saat tiba di lokasi, Husni disambut oleh warga yang masih berusaha menyelamatkan sisa-sisa barang dari puing-puing kebakaran. Ia pun berbincang langsung dengan para korban, mendengarkan cerita mereka, dan memberikan motivasi agar tetap tabah menghadapi cobaan ini.

    “Musibah ini tentu berat bagi para korban. Kami hadir di sini untuk memastikan mereka mendapatkan bantuan yang dibutuhkan agar bisa bangkit kembali,” ujar Husni dalam keterangan tertulis, Senin (3/3/2025).

    Ia berharap bantuan ini dapat meringankan beban warga yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda mereka. Selain itu, Husni juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan para korban kebakaran mendapatkan perhatian, baik dalam bentuk darurat maupun upaya pemulihan jangka panjang.

    Lebih lanjut, ia juga mengajak masyarakat untuk saling bahu membahu untuk membantu agar para korban. Hal ini diharapkan agar mereka tidak merasa sendirian dalam menjalani masa sulit ini.

    Husni pun menegaskan dirinya akan terus mengupayakan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam kondisi darurat seperti ini.

    Kunjungan ini mendapatkan apresiasi dari para korban. Mereka merasa diperhatikan dan berharap adanya solusi jangka panjang dari pemerintah untuk mencegah kejadian serupa di lain waktu.

    “Terima kasih pak dewan atas kepeduliannya. Bantuan ini sangat berarti bagi kami yang kehilangan segalanya,” ungkap salah satu korban kebakaran.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Anggota DPR: Penempatan anggota TNI dalam jabatan sipil harus selektif

    Anggota DPR: Penempatan anggota TNI dalam jabatan sipil harus selektif

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan bahwa penempatan anggota TNI dalam jabatan sipil harus dilaksanakan secara selektif.

    “Misalnya dia memang sangat dibutuhkan, dan kemudian harus sesuai dengan permintaan menterinya, dan ketiga juga harus kapabel,” kata anggota komisi yang membidangi pertahanan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Ia menyampaikan pernyataan tersebut dalam RDPU untuk mendengar masukan pakar terhadap isu-isu terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Salah satu masukan yang dibahas dalam RDPU tersebut adalah anggota TNI diperbolehkan mengisi jabatan sipil.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa penempatan yang selektif diperlukan karena mempertimbangkan aparatur sipil negara (ASN) yang telah berkarier pada sebuah kementerian/lembaga, meskipun undang-undang telah mengatur anggota TNI dapat menjabat di posisi ASN.

    “Boleh saja sebuah jabatan itu diisi oleh militer. Ada dalam Undang-Undang ASN (UU Nomor 20 Tahun 2023), tetapi harus selektif menempatkannya,” ujarnya.

    Ia mengatakan bahwa contoh penempatan selektif seperti anggota TNI yang pernah berkuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB), maka dapat ditempatkan di Kementerian Pertanian.

    “Kalau hanya lulus Akademi Militer, mohon maaf, kami kan belajarnya hanya bertempur. Akan tetapi, kalau ditempatkan di Bulog, ya harus belajar dulu lah sedikit,” ujarnya.

    Sementara itu, dia memandang bahwa penempatan anggota TNI dalam jabatan sipil tersebut tidak akan memunculkan dwifungsi.

    “Kekhawatiran bahwa dengan ditempatkannya para perwira di tempat-tempat, di kementerian/lembaga, menurut hemat saya tidak relevan lagi kalau dihubungkan akan kembali laginya kepada dwifungsi,” ujarnya.

    Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf a UU ASN, jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI.

    Adapun dalam Pasal 47 ayat (1) UU TNI saat ini menyebut prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

    Akan tetapi, dalam Pasal 47 ayat (2), dijelaskan prajurit dapat menduduki jabatan sipil pada institusi yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, SAR nasional, narkotika nasional, dan Mahkamah Agung.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota BAKN DPR Dorong Penyaluran Pupuk Subsidi Langsung ke Desa

    Anggota BAKN DPR Dorong Penyaluran Pupuk Subsidi Langsung ke Desa

    PIKIRAN RAKYAT – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Melchias Markus Mekeng mengusulkan agar pupuk bersubsidi dijual langsung di desa. Caranya dengan menyalurkan pupuk tersebut langsung ke pengusaha lokal di desa, kemudian menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang memiliki jaringan sampai ke desa-desa.

    “BRI link yang sudah sampai di desa harus dilibatkan. Kerjasama dengan pengusaha lokal di desa. Itu akan efektif memotong rente-rente dalam bisnis pupuk selama ini,” kata Mekeng di Jakarta, Senin, 3 Maret 2025.

    Mekeng menilai di desa-desa sudah banyak pengusaha lokal yang muncul. BRI dapat berperan memberikan pendampingan dan modal kerja ketika mereka tidak memiliki modal cukup untuk membeli pupuk. 

    Saat pengusaha lokal mengajukan pinjaman, BRI tidak akan langsung menyetujui tetapi akan melihat track record peminjam. BRI memiliki kapasitas untuk menilai kelayakan peminjam karena jaringan mereka mampu menjangkau hingga ke desa-desa, bahkan ke kampung-kampung.

    “Selama ini, yang bikin mahal karena diambil ke kabupaten. Jika pupuk jual langsung di desa, lewat pengusaha lokal di desa, pasti lebih murah. Mafia yang bermain juga pasti berkurang karena rantai penyaluran pupuk sudah lebih dekat dengan petani,” katanya.

    Anggota Komisi XI DPR ini menanggapi keluhan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan) yang disampaikan ke DPR, pekan lalu. Dalam pertemuan dengan BAKN, kedua kelompok ini menyatakan belum siap terlibat dalam mekanisme baru penyaluran pupuk bersubsidi.

    Hal itu karena adanya perubahan skema distribusi pupuk subsidi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Dalam Perpres yang ada, ditetapkan pupuk subsidi disalurkan langsung ke Gapoktan di daerah.

    Mekeng memahami ketidaksiapan Gapoktan di berbagai daerah dalam menjadi mitra distributor atau pengecer PT Pupuk Indonesia. Hal itu karena keterbatasan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Gapoktan.

    Menurut legislator dari Fraksi Partai Golkar ini, BRI adalah satu-satunya bank nasional dengan jaringan luas hingga pelosok desa. Dengan jaringan tersebut, BRI bisa membantu memperlancar distribusi pupuk subsidi.

    Upaya menggandeng BRI juga sejalan dengan amanat Perpres No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Tujuan Perpres ini adalah memotong rantai distribusi pupuk subsidi agar langsung dari pabrik ke petani.

    “Untuk membangun toko atau memberdayakan masyarakat setempat, jika ada yang ingin menjadi penyalur pupuk, BRI bisa memberikan modal kerja kepada mereka. Dengan begitu, petani tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mengambil pupuk ke kota, yang membuat harga semakin mahal,” jelas Mekeng.

    Tekan Pemberantasan Mafia

    Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR ini juga menekankan pentingnya pemberantasan mafia pupuk subsidi yang selama ini menghambat distribusi dan menyebabkan harga pupuk melambung. Karena jika persoalan mafia tidak diberantas maka niat baik dalam Perpres yang ada tidak akan berjalan lancar.

    “Jika praktik ini terus terjadi, tujuan baik dari Perpres ini tidak akan berjalan optimal, dan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan akan sulit tercapai. Pemerintah perlu memastikan mafia-mafia yang menghambat penyaluran pupuk ini diberantas,” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pupuk Subsidi Harus Dijual Langsung di Desa

    Pupuk Subsidi Harus Dijual Langsung di Desa

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Melchias Markus Mekeng meminta pupuk bersubsidi dijual langsung di desa. Menurut Mekeng, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menyalurkan pupuk tersebut langsung ke pengusaha lokal di desa dan menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang memiliki jaringan sampai ke desa-desa.

    “BRI link yang sudah sampai di desa harus dilibatkan. Kerja sama dengan pengusaha lokal di desa. Itu akan efektif memotong rente-rente dalam bisnis pupuk selama ini,” ujar Mekeng di Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Mekeng menilai sekarang sudah banyak pengusaha lokal yang muncul di desa-desa. Menurut dia, pihak bank berperan memberikan pendampingan dan modal kerja ketika mereka tidak memiliki modal cukup untuk membeli pupuk.

    Yang jelas, kata Mekeng, pihak bank tidak mungkin langsung menyetujui saat mereka mengajukan pinjaman, tetapi melihat track record dari peminjam.

    “Selama ini, yang bikin mahal karena diambil ke kabupaten. Jika pupuk jual langsung di desa, lewat pengusaha lokal di desa, pasti lebih murah. Mafia yang bermain juga pasti berkurang karena rantai penyaluran pupuk sudah lebih dekat dengan petani,” ujar anggota Komisi XI DPR ini 

    Mekeng menanggapi keluhan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan) yang disampaikan ke DPR, pekan lalu. Dalam pertemuan dengan BAKN, kedua kelompok ini menyatakan belum siap terlibat dalam mekanisme baru penyaluran pupuk bersubsidi.

    Hal itu karena adanya perubahan skema distribusi pupuk subsidi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Dalam Perpres yang ada, ditetapkan pupuk subsidi disalurkan langsung ke Gapoktan di daerah.

    Mekeng memahami ketidaksiapan Gapoktan di berbagai daerah dalam menjadi mitra distributor atau pengecer PT Pupuk Indonesia. Hal itu karena keterbatasan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Gapoktan.

    Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR ini juga menekankan pentingnya pemberantasan mafia pupuk subsidi yang selama ini menghambat distribusi dan menyebabkan harga pupuk melambung. Menurutnya jika persoalan mafia tidak diberantas maka niat baik dalam Perpres yang ada tidak akan berjalan lancar.

    “Jika praktik ini terus terjadi, tujuan baik dari Perpres ini tidak akan berjalan optimal, dan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan akan sulit tercapai. Pemerintah perlu memastikan mafia-mafia yang menghambat penyaluran pupuk ini diberantas,” pungkas Mekeng.

  • Profil Maroef Sjamsoeddin, Adik Menhan Ditunjuk Jadi Dirut MIND ID, Mantan Presdir Freeport – Halaman all

    Profil Maroef Sjamsoeddin, Adik Menhan Ditunjuk Jadi Dirut MIND ID, Mantan Presdir Freeport – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menunjuk Maroef Sjamsoeddin sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau Holding Industri Pertambangan, MIND ID.

    Tak hanya menempatkan Maroef di kursi Dirut, Erick juga merombak jajaran direksi MIND ID lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Senin (3/3/2025).

    “Iya betul (direksi MIND ID dirombak), tadi jam 14.30 WIB,” kata Komisaris Utama MIND ID, Fuad Bawazier, Senin, dikutip dari Kompas.com.

    Lantas, seperti apa profil Maroef Sjamsoeddin?

    Maroef Sjamsoeddin adalah adik dari Menteri Pertahanan, Sjafrie Samsoeddin.

    Maroef merupakan pensiunan TNI AU berpangkat Letnan Kolonel.

    Dulunya, Maroef adalah lulusan Akademi AU tahun 1980 dan pernah bertugas di Korps Pasukan Khas TNI AU.

    Dikutip dari Wikipedia, Maroef pernah mengemban sejumlah jabatan strategis selama berkarier di militer.

    Ia pernah menjadi Komandan Skadron 456 Paskhas, Atase Pertahanan RI untuk Brasil, Direktur Kontra Separatis Badan Intelijen Negara (BIN), Sahli Hankam BIN, hingga Wakil Kepala BIN periode 2011-2014.

    Maroef juga diketahui tercatat meraih gelar Master of Business Administration dari Jakarta Institute Management Studies.

    Setelah pensiun dari militer pada 7 Januari 2015, Maroef ditunjuk menjadi Presiden Direktur Freeport Indonesia menggantikan Rozik B Soetjipto.

    Tetapi, pada 18 Januari 2016, Maroef mengundurkan diri.

    Dalam surat pernyataannya, Maroef mengaku tidak ingin memperpanjang masa kepemimpinannya di Freeport Indonesia.

    “Dengan berakhirnya masa kontrak kerja saya selama setahun sebagai karyawan pada posisi jabatan yang dipercayakan sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia dan tawaran perpanjangan dari Pimpinan Freeport McMoran, saya telah berkirim surat pengajuan pengunduran diri sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia,” ujar Maroef dalam surat pernyataannya kepada seluruh karyawan Freeport Indonesia, Senin (18/1/2016).

    Ketika itu, Maroef disebutkan mengundurkan diri karena alasan pribadi.

    Saat menjadi Presdir Freeport Indonesia, pada Desember 2015, nama Maroef pernah mencuat karena disebut-sebut merekam pembicarannya dengan Setya Novanto yang kala itu menjabat sebagai Ketua DPR RI, dan pengusaha minyak, Reza Chalid.

    Dalam rekaman itu, diduga ada pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden RI.

    Kasus rekaman tersebut kemudian dibawa ke Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berdasarkan laporan dari Sudirman Said yang saat itu menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Tetapi, MKD kala itu mengaku belum bisa mengambil kesimpulan, meski telah satu bulan menerima laporan dari Sudirman Said.

    Di sisi lain, Kejaksaan Agung (Kejagung) saat itu menaikkan kasus tersebut ke tingkat penyelidikan tentang dugaan permufakatan jahat korupsi, setelah beberapa hari menerima laporan.

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Abdul Qodir/Adiatmaputra, Kompas.com/Yohana Artha)

  • Komisi VI DPR Minta Mendag Responsif terhadap Gejolak Harga Pangan

    Komisi VI DPR Minta Mendag Responsif terhadap Gejolak Harga Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi VI DPR  menggelar rapat kerja dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Direktur Utama Perum Bulog Mayjen TNI Novi Helmi di Jakarta pada Senin (3/3/2025). Raker tersebut membahas soal kenaikan sejumlah bahan pangan yang terjadi sejak sebelum Ramadan 2025.

    Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto dalam raker tersebut meminta agar Kemendag memiliki program yang lebih terstruktur dan mampu menjaga kestabilan harga pangan sepanjang tahun, terutama saat bulan suci Ramadan.

    “Saya berkomunikasi dengan masyarakat dan juga menghubungi beberapa pasar di kecamatan. Hasilnya, beberapa bahan pangan mengalami kenaikan harga, seperti minyak goreng yang naik hingga Rp 20.000 per liter dan gula pasir yang mencapai Rp 19.000,” ujar Firnando saat raker.

    Dia berharap Mendag Budi Santoso lebih responsif terhadap gejolak harga pangan yang sudah mulai terlihat jauh sebelum Ramadan.

    “Meskipun Pak Mendag sudah menindaklanjuti masalah harga melalui Rakortas pada 26 Februari 2025, program yang disiapkan terlalu dekat dengan bulan Ramadan, yang dimulai pada 1 Maret 2025,” ujarnya.

    Selain itu, Firnando menyoroti kesiapan Kemendag dalam mengatur harga komoditas dan memastikan pasokan barang kebutuhan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri 2025.

    “Program yang ada saat ini tidak cukup efektif dalam meredam lonjakan harga. Kami berharap ada program yang lebih cepat dan dapat memastikan kestabilan harga bahan pokok selama bulan Ramadan, mulai dari hari pertama hingga akhir bulan,” tambah Firnando.

    Sementara itu, Mendag Budi Santoso mengeklaim menjelang Ramadan dan Lebaran Idulfitri 2025, harga barang kebutuhan pokok di seluruh Indonesia cenderung relatif stabil. Pemerintah, kata Budi, tetap mewaspadai beberapa komoditas yang secara historis mengalami lonjakan harga menjelang hari besar keagamaan atau puasa Ramadan, seperti beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, dan bawang putih.

    “Kami akan terus memantau pasokan dan harga pangan khususnya beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, dan bawang putih, kerap mengalami inflasi saat bulan puasa dan Lebaran,” ujar Budi.

  • Firnando Minta Kemendag Punya Program Jelas selama Ramadan 2025

    Firnando Minta Kemendag Punya Program Jelas selama Ramadan 2025

    loading…

    Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto meminta pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) punya program jelas sepanjang tahun terkhusus selama bulan suci Ramadan 2025. Foto/Dok DPR

    JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto meminta pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) punya program jelas sepanjang tahun terkhusus selama bulan suci Ramadan 2025. Dia meminta Kemendag bisa menstabilkan harga pangan.

    Alasannya, kata dia, agar masyarakat bawah tidak selalu berkeluh kesah dengan kenaikan harga bahan pokok setiap menjelang Ramadan hingga Idulfitri. Politikus muda Partai Golkar ini mengaku sebelum rapat kerja telah memantau Daerah Pemilihannya, Jawa Tengah I yang meliputi Kabupaten Kendal, Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.

    “Saya berdiskusi dengan masyarakat, dan sekaligus menelepon beberapa pasar di kecamatan. Ternyata hasilnya, beberapa bahan pangan, naik. Misalnya, minyak goreng naik sampai Rp20.000, lalu gula pasir Rp19.000, dan lain-lainnya,” ujar Firnando saat rapat kerja dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dan Dirut Perum Bulog Novi Helmy Prasetya di Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Dirinya mengakui kinerja Mendag Budi Santoso lambat merespons gejolak harga pangan di lapangan, padahal kenaikan harga pangan dan kebutuhan pokok sudah naik jauh sebelum Ramadan. “Nah, Pak Mendag menindaklanjuti dengan Rakortas soal gejolak harga itu pada 26 Februari 2025, jadi program bapak ini sangat mepet sekali dengan Bulan Ramadan (1446 H), 1 Maret 2025,” tuturnya.

    Firnando pun menyoroti, harga komoditas dan kesiapan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok menjelang Bulan Ramadan dan Idulfitri 2025. “Program Bapak ini tidak berlaku cepat. Padahal kami berharap ada program yang berlaku cepat meredam harga selama Ramadan. Jadi hari pertama, kedua hingga satu bulan penuh, harga kebutuhan pokok bisa stabil,” pungkasnya.

    (rca)

  • Mandek Sejak 2016, Bakamla Optimistis RUU Keamanan Laut Bisa Rampung

    Mandek Sejak 2016, Bakamla Optimistis RUU Keamanan Laut Bisa Rampung

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Irvansyah berharap DPR RI segera merampungkan Undang-Undang tentang Kemanan Laut. Bahkan, dia optimistis UU tersebut sangat dimungkinkan selesai tahun ini.

    Irvansyah mengungkapkan hingga kini Bakamla tak memiliki UU sendiri, selama ini hanya ikut alias ‘numpang’ di Undang-Undang Nomor 32 Tentang Kelautan dan Undang-Undang Nomor 17 Tentang Pelayaran.

    “Tidak ada Undang-Undang sendiri, termasuk keamanan laut juga tidak ada Undang-Undang selama ini yang bisa menyatukan semua kewenangan-kewenangan yang ada,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

    Bakamla RI, kata dia, berharap Undang-Undang Keamanan Laut ini untuk mencegah adanya tumpang tindih, sehingga tak ada lagi pemeriksaan berulang berkenaan keamanan laut. 

    “Terus ada kepastian baik secara nasional maupun secara internasional bahwa Indonesia punya Coast Guard, yaitu Bakamla,” tuturnya. 

    Irvansyah menyebut, kala nanti Bakamla menjadi Coast Guard Indonesia maka memiliki kewenangan penyidikan dan penegakan hukum di laut secara optimal.

    “Dan bisa mengatur seluruh aset-aset patroli kita yang tersebar di beberapa instansi, kita lebih maksimalkan lagi supaya tidak numpuk di satu tempat, tidak terjadi pemeriksaan berulang, tidak terjadi tumpang tindih,” urainya.

    Lebih jauh, dia menyinggung sebenarnya pembahasan UU Keamanan laut sudah ada sejak 2016. Akan tetapi, karena pemerintahan dan DPR berganti periode maka pembahasannya masih belum usai.

    “Mudah-mudahan ini kan sudah baru di awal ya mudah-mudahan ini cepat dan kelihatannya dari beberapa yang saya lihat di media MenkoPolkam, MenkoKumham, Imipas, terus anggota dewan sendiri di Komisi I kelihatannya cukup mendukung ya mudah-mudahan doakan saja semuanya,” pungkasnya.