Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Diputus Sepihak jadi Motif Hartono Soekwanto Acungkan Senjata Api, Terancam 10 Tahun Penjara – Halaman all

    Diputus Sepihak jadi Motif Hartono Soekwanto Acungkan Senjata Api, Terancam 10 Tahun Penjara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Aksi koboi jalanan terjadi di kawasan Kota Baru Parahyangan, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Minggu (2/3/2025).

    Sebuah mobil yang menepi dihampiri seorang pria yang membawa senjata api dan memaksa penumpang turun.

    Tiga wanita yang berada di dalam mobil panik dan merekam teror yang dilakukan pria berkaos putih tersebut.

    Video aksi koboi viral usai diunggah di akun Instagram Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni.

    Polres Cimahi bergerak cepat melakukan penyelidikan dan mengamankan pelaku aksi koboi bernama Hartono Soekwanto (53).

    Pengusaha asal Bandung itu ditetapkan sebagai tersangka dan dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolres Cimahi, Selasa (4/3/2025).

    Kapolres Cimahi, AKBP Tri Suhartanto, mengatakan tiga wanita yang ada di dalam mobil berinisial NA (29), IZ (22) dan RKF (26).

    NA selaku pemilik mobil merupakan mantan kekasih Hartono Soekwanto.

    Motif aksi teror yakni Hartono tak terima hubungan asmara diputus sepihak oleh NA.

    “Jadi, motifnya ini pelaku tidak terima karena korban tidak mau lagi menjalin hubungan. Pelaku dan korban memiliki hubungan tanpa status selama empat tahun,” tuturnya.

    Saat diperiksa, tersangka mengaku hubungan mereka berakhir dua bulan lalu padahal NA sudah mendapatkan banyak hal termasuk mobil yang ditumpangi saat kejadian.

    Hartono tak sengaja melihat mobil tersebut dan menghentikan secara paksa.

    “Dia mengejar mobil (mantan kekasihnya), lalu diminta berhenti. Teman perempuannya ini yang duduk di kursi penumpang dan merekam,” sambungnya.

    Kasus ini dilaporkan korban IZ ke Polres Cimahi, Senin (3/3/2025).

    “Perlu disampaikan bahwa tidak ada perusakan kendaraan seperti yang viral di media sosial. Tersangka kami amankan kemarin,” jelasnya.

    Akibat perbuatannya, Hartono dapat dijerat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan atau Pasal 335 ayat 1 KUHPidana.

    “Dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun,” tukasnya.

    Sosok Hartono

    Hartono dikenal sebagai pehobi ikan koi dan tercatat pernah menjabat sebagai Presiden Zen Nippon Airinkai (ZNA) Bandung Chapter pada 2019 lalu.

    ZNA merupakan organisasi koi tertua di Indonesia yang berafiliasi dengan Jepang.

    Saat dipimpin Hartono, ZNA Bandung Chapter meraih prestasi dengan tercatat di MURI sebagai penyelenggara kontes koi terbesar di Indonesia.

    AKBP Tri Suhartanto, menjelaskan Hartono telah mengantongi izin penggunaan senjata api yang dikeluarkan Baintelkam Polri.

    “Senjatanya sudah ada izin, pelaku pegang izin, senjata sudah kita amankan beserta kartun izin, masih kita dalami terus,” paparnya.

    Kini, izin senjata api telah dicabut dan penyidik menyimpannya di gudang Satintel Polres Cimahi.

    “Karena yang mengeluarkan dari Baintelkam, nanti akan ada pencabutan secara resmi yang dilakukan Baintelkam,” tandasnya.

    Sebagian artikel telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Polisi Cabut Izin Senjata Api Hartono Soekwanto Buntut Aksi Koboinya di KBP Bandung Barat

    (Tribunnews.com/Mohay) (TribunJabar.id/Rahmat Kurniawan)

  • Skandal Korupsi Pertamina, Komisi XII DPR Minta Informasi Publik Sesuai Fakta Hukum

    Skandal Korupsi Pertamina, Komisi XII DPR Minta Informasi Publik Sesuai Fakta Hukum

    Bisnis.com, JAKARTA – Mega skandal korupsi di lingkungan Pertamina yang diungkap oleh Kejaksaan Agung menyentak perhatian publik. Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin pun angkat bicara mengenai masalah ini. Dia mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum dan transparansi dalam kasus ini.

    “Pengawasan terhadap Pertamina dan sektor energi akan diperkuat untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan,” ucap Mukhtarudin dalam keterangannya, Senin (3 Maret 2025).

    Mukhtarudin pun mengapresiasi langkah cepat dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) dengan membentuk tim untuk mendalami kasus tersebut.

    Legislator dari Dapil Kalimantan Tengah ini pun menambahkan, pihaknya telah melakukan inspeksi dadakan (sidak) dan uji sampel Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya RON 90, RON 92, RON 95, RON 98 di sejumlah SPBU bersama Lembaga Minyak dan Gas (Lemigas) dari Kementerian ESDM untuk memastikan bahwa produk yang diberikan ke masyarakat benar-benar berkualitas dan sesuai spek yang ditentukan.

    Mukhtarudin pun meminta PT Pertamina Patra Niaga untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan sosialisasi yang masif terkait isu pengoplosan BBM dengan kualitas RON 92 atau Pertamax. Terutama yang akhir-akhir ini sangat meresahkan agar masyarakat bisa memahami fakta yang sebenarnya.

    “Jangan sampai publik dibuat bingung dengan kasus ini dan terpengaruh dari berita-berita yang tidak benar yang beredar di masyarakat. Pertamina perlu melakukan upaya-upaya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Pertamina agar masyarakat tidak berpaling ke SPBU swasta karena kasus ini. Ujung-ujung nya Pertamina dan negara merugi. Ini harus kita antisipasi,” tuturnya.

    Tak hanya itu, Mukhtarudin juga menyayangkan soal narasi di publik yang kurang tepat dalam kasus ini. Dalam perkembangannya, sejumlah pihak justru menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pusaran mega korupsi tersebut. Padahal Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024, sementara kasus korupsi terjadi pada medio 2018-2023.

    Justru, sambung dia, saat ini Menteri Bahlil tengah melakukan pembersihan dan pembenahan terkait tata kelola niaga impor BBM.

    “Komisi energi akan memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari fakta yang akurat dan tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu,” tegas Mukhtarudin.

    Dia pun menekankan terbongkarnya skandal korupsi ini harus menjadi momentum penting bagi Pertamina dan anak perusahaan lainnya untuk melakukan reformasi tata kelola niaga. 

    “Momentum perbaikan ini untuk mengembalikan ruh arah pengelolaan kekayaan alam negara yang sejalan dengan mandat konstitusi,” ucapnya.

  • Soal Kasus Korupsi Pertamina, Anggota Fraksi Golkar di DPR Minta Masyarakat Tak Seret Nama Bahlil Lahadalia

    Soal Kasus Korupsi Pertamina, Anggota Fraksi Golkar di DPR Minta Masyarakat Tak Seret Nama Bahlil Lahadalia

    Soal Kasus Korupsi Pertamina, Anggota Fraksi Golkar di DPR Minta Masyarakat Tak Seret Nama Bahlil Lahadalia
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com 
    – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai
    Golkar
    Mukhtarudin menanggapi kasus
    korupsi Pertamina
    yang saat ini tengah menghebohkan publik.
    Ia menyayangkan soal narasi di publik yang kurang tepat dalam kasus ini. Utamanya, yang menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    dalam pusaran mega korupsi tersebut.
    “Padahal,
    Bahlil
    menjabat sebagai
    Menteri ESDM
    pada Agustus 2024. Sementara, kasus korupsi terjadi pada periode 2018-2023,” ucap Mukhtarudin melalui siaran persnya, Kamis (4/3/2025).
    Dia menambahkan, di tengah kisruh korupsi
    Pertamina
    , justru Bahlil tengah melakukan pembersihan dan pembenahan terkait tata kelola niaga impor bahan bakar minyak (BBM).
    “Komisi energi akan memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari fakta yang akurat dan tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu,” tegas Mukhtarudin.
    Dia pun menekankan terbongkarnya skandal korupsi ini harus menjadi momentum penting bagi Pertamina dan anak perusahaan lainnya untuk melakukan reformasi tata kelola niaga.
    “Momentum perbaikan ini untuk mengembalikan ruh arah pengelolaan kekayaan alam negara yang sejalan dengan mandat konstitusi,” ucapnya.
    Selain itu, menurutnya, PT Pertamina Patra Niaga perlu memberikan penjelasan komprehensif dan sosialisasi masif terkait isu pengoplosan BBM dengan kualitas RON 92 atau
    Pertamax
    .
    “Terutama yang akhir-akhir ini sangat meresahkan, agar masyarakat bisa memahami fakta yang sebenarnya,” ucapnnya.
    Dia tidak ingin publik merasa bingung dan terpengaruh dengan berita-berita yang tidak benar di media sosial.
    “Tujuannya, untuk memastikan bahwa produk yang diberikan ke masyarakat benar-benar berkualitas dan sesuai spek yang ditentukan,” tuturnya.
    Pertamina pun diminta melakukan sejumlah upaya untuk menjaga kepercayaan publik agar mereka tidak berpaling ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.
    “Ujung-ujungnya Pertamina dan negara merugi. Ini harus kita antisipasi,” tuturnya.
    Oleh karenanya, dia menyatakan komitmen DPR untuk mendukung penegakan hukum dan transparansi kasus.
    “Pengawasan terhadap Pertamina dan sektor energi akan diperkuat untuk mencegah kasus serupa terjadi pada masa depan,” ucap Mukhtarudin.
    Lebih jauh, Mukhtarudin pun mengapresiasi langkah cepat dari Kementerian ESDM dengan membentuk tim untuk mendalami kasus tersebut.
    “Dari kami juga telah melakukan inspeksi dadakan (sidak) dan uji sampel bahan bakar minyak (BBM), khususnya RON 90, RON 92, RON 95, RON 98 di sejumlah SPBU bersama Lembaga Minyak dan Gas (Lemigas) dari Kementerian ESDM,” paparnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menag Nasaruddin Lobi Arab Saudi Terkait Pembatasan Usia Haji

    Menag Nasaruddin Lobi Arab Saudi Terkait Pembatasan Usia Haji

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar terus melakukan upaya diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait kebijakan pembatasan usia jemaah haji. Salah satu isu yang dibahas adalah batas maksimal usia jemaah haji yang ditetapkan sekitar 90 tahun.

    Ia berharap kebijakan ini dapat lebih fleksibel dengan mempertimbangkan faktor kesehatan jemaah, bukan sekadar batasan usia.

    Sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2025, istitha’ah kesehatan menjadi faktor utama dalam menentukan kelayakan jemaah untuk berangkat haji.

    Berdasarkan data per 3 Maret 2025, sebanyak 165.613 jemaah atau sekitar 82,37% telah memenuhi syarat kesehatan untuk berangkat ke Tanah Suci. Nasaruddin menegaskan pentingnya pendekatan ini dalam pertemuannya dengan pejabat Arab Saudi.

    “Perlu saya sampaikan kepada bapak ibu bahwa lobi-lobi terus kami sampaikan ke pejabat Saudi Arabia, baik kepada menteri agamanya maupun kemarin kami berjumpa dengan menteri kesehatan Saudi Arabia ya tentang isu pembatasan maksimum umur ke angka 90 tahunan itu. Tapi saya berusaha untuk meyakinkan kepada menkes bahwa kalau boleh di Indonesia ini kita tidak menggunakan batas umur, tetapi itu istitha’ah kan di sini ada Menkes dan mereka yang menentukan istitha’ah dari segi kesehatan itu. Bukan faktor umur yang menjadi penentu tetapi faktor istitaah dari hasil analisis kesehatan itu,” jelasnya saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VIII di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Selasa (4/3/2025).

    Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia ingin menekankan kelayakan kesehatan sebagai faktor utama dalam penentuan keberangkatan jemaah haji.

    Jika kebijakan ini diterima oleh Arab Saudi, maka jemaah yang secara medis dinyatakan sehat tetap dapat menunaikan ibadah haji tanpa batasan usia yang ketat.

    Nasaruddin juga mengungkapkan bahwa telah terjadi pemahaman bersama (understanding) antara menteri haji dan menteri kesehatan Arab Saudi mengenai pendekatan berbasis istitaah kesehatan. Ini memberikan harapan bagi jemaah haji lansia yang masih sehat agar tetap memiliki kesempatan menunaikan ibadah haji sesuai dengan kemampuan fisik mereka.

    Dengan adanya pendekatan diplomasi ini, diharapkan Arab Saudi dapat lebih fleksibel dalam menetapkan kebijakan terkait usia jemaah haji, sehingga lebih banyak warga Indonesia yang memenuhi syarat kesehatan dapat menunaikan ibadah haji tanpa hambatan usia.

  • Turun Drastis, Alokasi DAK Fisik Kemendikdasmen Sisa Rp 2,2 T untuk Perbaiki Infrastruktur Pendidikan

    Turun Drastis, Alokasi DAK Fisik Kemendikdasmen Sisa Rp 2,2 T untuk Perbaiki Infrastruktur Pendidikan

    Turun Drastis, Alokasi DAK Fisik Kemendikdasmen Sisa Rp 2,2 T untuk Perbaiki Infrastruktur Pendidikan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     
    Kementerian Pendidikan
    Dasar dan Menengah (Kemendisdakmen) mengungkapkan bahwa anggaran untuk dana alokasi khusus (DAK) fisik tahun 2025 mengalami penurunan tajam hingga hanya menyisakan Rp 2,2 triliun.
    “Jadi, untuk angka fisik ini tidak diefisiensi, tapi di 2025 memang mengalami penurunan dari total anggarannya. Di 2024, anggaran angka fisik ini di Rp 15,3 triliun. Tapi, di 2025, besarannya Rp 2,2 triliun,” ujar Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal
    Kemendikdasmen
    , Vivi Andriani dalam rapat dengan Komisi X DPR, Selasa (4/3/2025).
    Vivi menjelaskan bahwa anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun fisik atau infrastruktur pendidikan, termasuk di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), kini dialokasikan menjadi anggaran belanja kementerian dan lembaga.
    “(Anggaran DAK fisik turun) karena dipindahkan ke belanja K/L yang saat ini masih di Kementerian PU yang rencananya sudah kami minta pindahkan ke Kemendikdasmen,” lanjut Vivi.
    Dalam paparannya, Vivi menjelaskan bahwa DAK Fisik akan digunakan untuk menuntaskan dan mempercepat program wajib belajar yang kini mencapai 13 tahun.
    Selain itu, anggaran ini juga ditargetkan untuk meningkatkan kualitas lulusan, terutama mereka yang bersekolah di pendidikan vokasi.
    Namun, karena adanya penurunan anggaran, target alokasi DAK Fisik di tahun 2025 akan difokuskan pada aspek pemenuhan media pembelajaran dan peralatan pendidikan.
    “Dan kemudian lokus prioritas, kabupaten kota afirmasi ini menjadi sasaran DAK Fisik, kemudian juga yang kinerja pendidikan rendah, dalam hal ini (rendah) partisipasi pendidikan, dan kemiskinan ekstrem, serta daerah terkena bencana,” kata Vivi.
    Padahal, dengan anggaran tahun 2024, DAK Fisik didorong untuk menjalankan program secara tuntas.
    Vivi menegaskan bahwa meski anggaran turun drastis, kementerian akan betul-betul memperhatikan program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, termasuk sejumlah kebutuhan di
    daerah 3T
    dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah.
    Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, mengaku khawatir dengan pengurangan DAK disik tersebut
    Esti juga mempertanyakan anggaran Rp 17,1 triliun yang sempat disinggung Mendikdasmen Abdul Mu’ti, yang akan diperuntukkan sebagai anggaran renovasi 10.000 sekolah.
    “Aduh, ibu bikin deg-degan kami loh. Lalu ke mana anggaran kita yang Rp 17,1 triliun. Di Dikdasmen tidak ada, di PU sudah dilepas, di DAK enggak ada,” kata Esti dalam rapat.
    “Nah, ini rupanya Komisi X harus hati-hati ini, Dikdasmen rasanya perlu kita undang kembali untuk bicara lagi. Belum jelas ini, bu, karena ini semua di pertemuan belum jelas,” kata Esti lagi.
    Politikus PDI-P ini juga mempertanyakan anggaran DAK fisik yang turun drastis, padahal uang tersebut diperlukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di daerah 3T.
    “DAK Fisik turun drastis, bagaimana kita mau bicara memperbaiki 3T tetapi anggaran DAK Fisik untuk pendidikan daerah 3T turun atau malah habis itu,” lanjut dia.
    Esti menegaskan bahwa dirinya setuju jika memang perlu dilakukan efisiensi.
    Namun, apa yang terjadi pada anggaran pembangunan infrastruktur, dalam hal ini DAK Fisik, itu bukan efisiensi, tetapi memang diturunkan.
    “Ya, ini bagian saya mau menyampaikan, ini
    anggaran pendidikan
    jangan dipotong, itu saja. Kalau toh efisiensi, saya setuju, tapi jangan dipotong. Kalau kemarin, ini kan bukan efisiensi tetapi pemotongan,” kata Esti lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR: Pertamina gandeng independen tepat agar kepercayaan pulih

    Anggota DPR: Pertamina gandeng independen tepat agar kepercayaan pulih

    “Untuk mengembalikan kepercayaan (publik) itu saya kira sudah tepat ya Pertamina akan menggandeng pihak independen. Artinya, di sini mungkin pihak swasta yang dianggap lebih credible, lebih fokus pada kinerja daripada terhadap korporasinya sendiri,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta menilai langkah PT Pertamina (Persero) menggandeng pihak independen untuk memeriksa kualitas bahan bakar minyak (BBM) sebagai keputusan tepat guna mengembalikan kepercayaan publik.

    “Untuk mengembalikan kepercayaan (publik) itu saya kira sudah tepat ya Pertamina akan menggandeng pihak independen. Artinya, di sini mungkin pihak swasta yang dianggap lebih credible, lebih fokus pada kinerja daripada terhadap korporasinya sendiri,” kata Hatta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dia menyebut kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina kini tengah terpuruk seiring temuan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah oleh anak usaha PT Pertamina (Persero), yang memunculkan isu di masyarakat bahwa pertalite (RON 90) dioplos menjadi pertamax (RON 92).

    “Kami khawatir kalau itu sampai hilang kepercayaan itu kan sangat bahaya, sangat signifikan karena yang ada di daerah-daerah itu kan hanya Pertamina. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, masih banyak ada SPBU lain, tapi giliran di daerah-daerah itu yang paling menyedihkan kalau memang mereka enggak ada pilihan lain,” ujarnya.

    Meski demikian, dia menekankan agar pihak independen yang digandeng Pertamina perlu tetap mendapatkan pengawasan dari lembaga sertifikasi yakni Badan Standardisasi Nasional (BSN).

    “Walaupun itu nanti dibentuk independen, tapi tetap harus ada pengawasnya, yaitu lembaga yang dinamakan BSN ya, pihak negara, Badan Standarisasi Nasional, yang kebetulan ada di mitra Komisi VII,” katanya.

    Hal tersebut, kata dia, sebagaimana pemeriksaan atau pengujian kesesuaian kualitas bahan bakar minyak (BBM) Pertamina yang selama ini dilakukan oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diawasi oleh BSN.

    “Jangan sampai itu tidak ada pengawasan dari BSN juga, (bisa) berbahaya juga sehingga tidak ada kualitas yang diacu, (seharusnya tetap) mengacu pada kualitas yang distandari oleh BSN,” ucapnya.

    Dia menilai dengan adanya lembaga pengawas dari pihak pemerintah dan swasta maka dapat menciptakan pemeriksaan saling silang (cross-check) sehingga kualitas uji yang dihasilkan dari BBM Pertamina dapat semakin dipercaya oleh publik.

    “Kalau itu bisa berjalan dengan baik, saya kira kepercayaan masyarakat kepada Pertamina kembali lagi seperti awal,” ucap dia.

    Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyatakan akan melibatkan pihak ketiga, atau pihak independen, untuk memeriksa kesesuaian kualitas bahan bakar minyak (BBM) Pertamina dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

    “Supaya lebih menambah tingkat kepercayaan masyarakat, kami juga akan melibatkan pihak-pihak ketiga atau pihak lain, bahkan keterlibatan masyarakat pun kami dorong untuk sama-sama mengawasi,” ucap Simon dalam konferensi pers yang digelar di Grha Pertamina Jakarta, Senin (3/3)

    Menurut dia, masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam memastikan kualitas BBM yang beredar. Untuk itu, ia juga membuka kesempatan bagi berbagai pihak yang ingin melakukan uji kualitas BBM.

    “Kami akan sangat terbuka dan sangat menyambut baik apabila kita melakukan uji (kualitas BBM) dengan lembaga independen lain,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Banjir Jabodetabek, Pimpinan DPR Minta Pemda Sigap Bantu Warga

    Banjir Jabodetabek, Pimpinan DPR Minta Pemda Sigap Bantu Warga

    Banjir Jabodetabek, Pimpinan DPR Minta Pemda Sigap Bantu Warga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua DPR RI
    Cucun Ahmad Syamsurijal
    meminta pemerintah, khususnya pemerintah daerah (pemda), sigap membantu masyarakat yang terkena bencana banjir.
    Sebab, sejak Senin (3/3/2025), banjir melanda sejumlah daerah, yakni wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (
    Jabodetabek
    ).
    “Utamakan operasi penyelamatan masyarakat. Pemda harus tanggap dan sigap membantu warganya yang terdampak banjir,” kata Cucun saat dikonfirmasi, Selasa (4/3/2025).
    Adapun hujan deras yang mengguyur area Jabodetabek memicu meluapnya sungai yang merendam berbagai area pemukiman.
    Cucun meminta agar petugas gabungan memastikan evakuasi warga terus dilakukan secara menyeluruh.
    “Pastikan semua warga yang terjebak banjir untuk segera dievakuasi. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” kata dia.
    Bukan hanya merendam rumah, banjir juga membuat lalu lintas di Ibu Kota terdampak macet karena air menggenangi sejumlah jalan arteri.
    “Kita minta agar BPBD dan Pemprov segera memastikan jalur-jalur yang tergenang bisa cepat dikeringkan agar mobilitas masyarakat tidak terganggu,” ujar Cucun.
    Selain itu, ia meminta pemerintah pusat segera memberikan bantuan kepada daerah yang wilayahnya terdampak banjir parah.
    Wakil Ketua Umum PKB ini mendesak semua daerah yang terdampak banjir menyiapkan posko-posko pengungsian yang layak, termasuk fasilitas bagi anak, ibu hamil/menyusui, dan lansia.
    “Pemda dan BNPB perlu juga memastikan agar warga yang masih bertahan di rumahnya yang kebanjiran untuk tetap mendapatkan bantuan dan jaminan keamanan serta kenyamanan, apalagi mayoritas warga kini tengah menjalani ibadah puasa,” ujar Cucun.
    Sebelumnya, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari melaporkan dampak dari banjir akibat hujan deras di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi.
    Abdul menyebut total 155 rumah di Bekasi terendam banjir dengan tinggi air mencapai 150-200 cm.
    Saat ini, BPBD setempat tengah mengerahkan sejumlah perahu karet untuk evakuasi warga terdampak ke lokasi yang aman.
    “Sebanyak 140 unit rumah di Kota Bekasi dan 15 unit rumah di Kabupaten Bekasi terendam banjir dengan tinggi muka air sekitar 150 sampai 200 sentimeter,” ujar Abdul dalam keterangannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Potensi Bank Emas jadi Tabungan Haji, Ini Kata BPKH & DPR

    Soal Potensi Bank Emas jadi Tabungan Haji, Ini Kata BPKH & DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan DPR RI menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut bank emas dapat dimanfaatkan untuk menabung biaya haji.

    Kepala BPKH Fadlul Imansyah menyampaikan, pihaknya menyambut baik ide tersebut. Jika nantinya ada usulan untuk memanfaatkan bank emas untuk tabungan haji, BPKH akan mengikuti arahan tersebut.

    “Kita menyambut baik intinya, kalau memang ada usulan nanti kita ikut sesuai dengan arahan,” kata Fadlul ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (4/3/2025).

    Kendati begitu, Fadlul masih enggan berkomentar lebih jauh mengenai hal tersebut. 

    Ditemui terpisah, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyebut ada kemungkinan hal tersebut akan dibahas dalam perubahan rancangan undang-undang penyelenggaraan ibadah haji. Mengingat, investasi emas yang dilakukan BPKH saat ini belum maksimal.

    Kendati begitu, terkait bank emas dijadikan sebagai tempat tabungan haji, Selly menyebut perlu ada jaminan terkait keamanannya mengingat uang yang akan ditabung merupakan milik jemaah.

    Untuk itu, lanjut dia, perlu dipikirkan secara matang ketika BPKH menyimpan uang di bank emas, dengan memperhatikan regulasi dan keamanan pihak yang mengelola bank emas.  

     “Kalau terjadi wanprestasi yang rugikan jemaah, uangnya hilang,” ujar Selly.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyebut bahwa bank emas dapat menjadi tempat menabung biaya haji. Pasalnya, emas dapat menjadi instrumen investasi yang aman di saat kondisi ekonomi tidak stabil.

    “Jika tabungannya [haji] dilakukan melalui emas, maka emas tersebut setara dengan biaya haji di masa depan. Jadi menurut saya inilah mitigasi risiko yang akan dilakukan pemerintah,” tutur Airlangga.

    Pada 26 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan layanan bank emas atau bullion bank. 

    Sesuai dengan Undang-undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Keuangan (P2SK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/2024, bank emas dibentuk untuk memperkuat ekosistem perdagangan emas, meningkatkan penghiliran, serta memperluas akses pembiayaan industri emas nasional.

    “Menjelang 80 tahun kita merdeka, dengan bangga pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar di dunia untuk pertama kali akan memiliki bank emas,” ujar Prabowo saat memberikan sambutan dalam peresmian Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Gade Tower, Rabu (26/2/2025).

  • JHT Pekerja Sritex Segera Cair, BPJS Ketenagakerjaan Janji Selesaikan dalam Waktu 8 Hari – Halaman all

    JHT Pekerja Sritex Segera Cair, BPJS Ketenagakerjaan Janji Selesaikan dalam Waktu 8 Hari – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – BPJS Ketenagakerjaan telah berkomitmen untuk menyelesaikan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi ribuan pekerja PT Sritex dalam waktu 8 hari ke depan. 

    Pencairan JHT akan dimulai pada Rabu, 5 Maret 2025, dengan target pembayaran sebanyak 1000 pekerja Sritex per hari.

    Komitmen ini disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR F-NasDem Irma Suryani Chaniago, setelah melakukan pembicaraan dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo. 

    Irma mengatakan bahwa hasil percakapan tersebut mengonfirmasi bahwa pencairan JHT akan dimulai besok, dengan langkah bertahap hingga seluruhnya selesai dalam waktu yang telah ditetapkan.

    “Saya barusan telepon Direktur BPJS, saya minta semua kewajiban JHT untuk dibayarkan segera. Tadi beliau menyampaikan bahwa mulai besok, mereka akan membayarkan JHT untuk 1000 orang per hari,” kata Irma setelah menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi IX DPR dengan Serikat Pekerja Sritex di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

    Irma menjelaskan bahwa jumlah dana yang harus dicairkan cukup besar, sehingga proses pencairan tidak bisa dilakukan sekaligus dalam satu hari. 

    Namun, pihak BPJS Ketenagakerjaan telah memastikan bahwa dalam waktu 8 hari ke depan, seluruh JHT pekerja Sritex akan cair. 

    “Karena dana yang harus dicairkan banyak, tidak bisa langsung banyak. Tapi selama 8 hari, semuanya akan diselesaikan secara komprehensif,” ujarnya. 

    Dia juga menegaskan bahwa jika dalam 8 hari tidak selesai, pihaknya akan terus mendorong agar pencairan tersebut segera tuntas.

    Irma memahami kebutuhan mendesak para pekerja Sritex, yang baru saja terkena PHK massal. 

    Dengan menjelangnya bulan Ramadan dan Lebaran, Irma menekankan bahwa para pekerja membutuhkan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

    “Kita tahu bahwa kebutuhan anggaran di rumah tangga selama puasa dan Lebaran itu bisa dua kali lipat, jadi ini harus segera selesai,” tandasnya.

    Sebelumnya, Koordinator Serikat Pekerja Sritex, Slamet Kaswanto, meminta agar pencairan JHT dilakukan lebih cepat mengingat banyak pekerja yang baru saja terkena PHK massal. 

    Slamet berharap pencairan JHT dapat segera dilakukan sebelum Lebaran agar buruh yang terdampak PHK bisa memenuhi kebutuhan mereka.
     

  • BRIN Ungkap Masalah Pendidikan di Papua Barat: Ketidakhadiran Guru hingga Akses Terbatas

    BRIN Ungkap Masalah Pendidikan di Papua Barat: Ketidakhadiran Guru hingga Akses Terbatas

    BRIN Ungkap Masalah Pendidikan di Papua Barat: Ketidakhadiran Guru hingga Akses Terbatas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Badan Riset dan Inovasi Nasional (
    BRIN
    ) membeberkan sejumlah faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Provinsi
    Papua Barat
    sangat rendah bila dibandingkan dengan provinsi lainnya.
    Direktur Evaluasi Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi BRIN Yan Rianto mengungkapkan, salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Papua Barat adalah tingginya angka
    ketidakhadiran guru
    .
    “Permasalahan di Papua Barat, tingkat ketidakhadiran guru cukup tinggi, yaitu 37-43 persen,” ujar Rianto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Pendidikan di Daerah 3T dan Daerah Marginal di Komisi X DPR RI Selasa (4/3/2025).
    Selain persoalan ketidakhadiran guru, kualitas pendidikan di Papua Barat juga dipengaruhi  oleh partisipasi dan akses ke sekolah yang terbatas, hingga kurikulum nasional yang belum dapat diimplementasikan secara penuh.
    Selain itu, kondisi geografis masih menjadi tantangan yang perlu dihadapi masyarakat, mengingat banyak dari mereka yang tinggal di kawasan pegunungan.
    Bahkan, jarak dari rumah ke sekolah bisa mencapai lebih dari 10 km.
    Tak hanya itu, pemerintah daerah juga dinilai punya kapasitas yang terbatas untuk melaksanakan sejumlah kebijakan meski sudah memiliki otonomi khusus daerah.
    “Ada aspek budaya, waktu sekolah terbatas karena anak-anak orang asli Papua ini harus membantu orang tuanya berburu dan berkebun, atau (perlu mengikuti) perayaan-perayaan di lokasi setempat,” kata Rianto.
    Ia mengungkapkan, permasalahan serupa juga ditemukan di Provinsi Papua Barat Daya.
    Kualitas pendidikan yang terbatas di wilayah ini ikut mempengaruhi kemampuan baca tulis anak-anak.
    “Di Sorong Selatan ini, (ada anak) SD kelas 2 ditemukan bahwa kemampuan membaca masih terbatas pada mengenal huruf dan mengeja kata serta membaca beberapa kata sederhana,” jelas Rianto.
    Bahkan, anak tersebut disebutkan kesulitan membaca huruf konsonan atau huruf mati dan belum bisa membaca satu kalimat secara utuh.
    “Rendahnya kemampuan dasar ini juga masih banyak ditemukan di siswa orang asli Papua di kelas 4, 5, dan 6 SD,” kata Rianto.
    Beberapa siswa ditemukan sudah bisa membaca, tetapi mereka tidak memahami isi bacaan yang baru mereka baca.
    Lebih parahnya lagi, kondisi serupa juga ditemukan di siswa kelas SMP dan SMA.
    Rianto menjelaskan, buruknya kualitas pendidikan di Provinsi Papua Barat Daya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kurikulum yang belum sesuai dengan konteks lokal hingga keterbatasan infrastruktur seperti perpustakaan, buku, dan sekolah.
    Untuk menyelesaikan masalah ini, BRIN menawarkan sejumlah solusi, mulai dari mengembangkan model pembelajaran literasi untuk siswa kelas sekolah dasar, memperbaiki nutrisi dan gizi anak-anak sekolah, hingga menghapus berbagai pungutan yang ada di lingkungan sekolah dasar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.