Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Kemarin, bantuan korban banjir hingga taklimat presiden

    Kemarin, bantuan korban banjir hingga taklimat presiden

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Selasa (4/3), mulai dari Istana pastikan bantuan korban banjir Jabodetabek ditangani optimal hingga para Menteri hingga Kepala Badan dari Kabinet Merah Putih (KMP) ikuti pemberian taklimat atau arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

    Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.

    1. Istana pastikan bantuan korban banjir Jabodetabek ditangani optimal

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi memastikan bantuan untuk korban banjir di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) ditangani dengan optimal oleh badan dan lembaga terkait.

    Menurut Hasan dalam taklimat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo kepada Kabinet Merah Putih (KMP) disampaikan agar bantuan diberikan kepada korban banjir sebagai bagian dari penanggulangan bencana yang saat ini dipimpin prosesnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Presiden bakal umumkan langsung kepastian THR ASN

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto bakal mengumumkan langsung kepastian mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Hal itu disebutkannya saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, ketika dikonfirmasi oleh wartawan.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Menteri hingga Kepala Badan sambangi Istana untuk taklimat Presiden

    Para Menteri hingga Kepala Badan dari Kabinet Merah Putih (KMP) telah menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk mengikuti pemberian taklimat atau arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

    Dimulai dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, ia datang terlebih dahulu ke Istana untuk melakukan rapat terbatas mengenai hilirisasi terlebih dahulu lalu nanti disusul untuk mengikuti taklimat dari Presiden Prabowo.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Panja RUU PPMI masih godok amnesti bagi pekerja migran nonprosedural

    Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) masih menggodok ihwal pemberian pengampunan atau amnesti bagi pekerja migran Indonesia nonprosedural.

    “Ini yang tadi dalam perdebatan. Jadi kami belum selesai sampai masalah pengampunan,” kata Doli ditemui usai rapat Panja Penyusunan RUU PPMI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Komisi I DPR sebut RUU TNI tidak akan kembalikan Orde Baru

    Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kini tengah diproses, tidak akan mengembalikan Indonesia ke era Orde Baru.

    Dia mengatakan bahwa semangat zaman saat ini sudah berbeda dengan masa lalu.Untuk itu, Komisi I DPR pun mendengar aspirasi dari berbagai kalangan dalam penyusunan RUU TNI.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • 10
                    
                        Kapolda Kalsel Disorot Publik, Berawal Ucapan Ulang Tahun dari Sang Anak hingga Viral Gaya Hidup Mewah
                        Regional

    10 Kapolda Kalsel Disorot Publik, Berawal Ucapan Ulang Tahun dari Sang Anak hingga Viral Gaya Hidup Mewah Regional

    Kapolda Kalsel Disorot Publik, Berawal Ucapan Ulang Tahun dari Sang Anak hingga Viral Gaya Hidup Mewah
    Tim Redaksi
    BANJARBARU, KOMPAS.com –
    Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Selatan (Kalsel), Irjen
    Rosyanto
    , kini menjadi sorotan publik setelah menggelar acara ulang tahun yang dianggap mewah.
    Perhatian publik semakin meningkat setelah sang anak, Ghazyendha Aditya Pratama, mengirimkan ucapan ulang tahun berbayar melalui platform X, yang kemudian memicu warganet untuk menelusuri profilnya di media sosial.
    Dari penelusuran tersebut, warganet menemukan bahwa Ghazyendha sering memamerkan
    gaya hidup mewah
    , termasuk perjalanan dengan jet pribadi dan pengeluaran bulanan yang mencapai Rp 1,2 miliar.
    Ghazyendha diketahui menjabat sebagai direktur utama di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan tambang batu bara di Kabupaten Kotabaru, Kalsel, yang juga merupakan daerah di mana ayahnya, Rosyanto, pernah menjabat sebagai kapolres.
    Kritik terhadap Rosyanto pun mengalir, terutama dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi III, Abdullah, yang berasal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
    Abdullah mendesak Kapolri Listiyo Sigit Prabowo untuk memberikan teguran kepada Rosyanto mengenai gaya hidup mewah anaknya.
    “Anak pejabat polisi tidak pantas memamerkan gaya hidup mewah, itu tindakan yang memalukan,” ujar Abdullah dalam keterangannya yang dikutip dari
    Kompas.com
    , Minggu (2/3/2025).
    Abdullah menambahkan, pamer gaya hidup mewah oleh anak pejabat negara di media sosial di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran adalah hal yang wajar jika membuat publik marah.
    “Akhirnya sang ayah yang menjadi sasaran kekesalan dan kemarahan masyarakat,” jelasnya.
    Setelah kasus
    flexing
    anaknya viral, warganet juga mencari informasi lebih lanjut tentang Rosyanto.
    Diketahui bahwa Rosyanto belum menyetor Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (
    LHKPN
    ) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa tidak ada nama Rosyanto dalam situs e-LHKPN KPK.
    “Berdasarkan
    database
    kami, yang bersangkutan belum menyampaikan LHKPN-nya,” ujar Budi, dikutip dari
    Kompas.com
    , Senin (3/2/2025).
    Budi menegaskan bahwa sebagai pejabat negara, Rosyanto seharusnya melakukan pengisian dan pelaporan LHKPN sebagai bentuk dukungan terhadap pemberantasan korupsi.
    “Setiap pelaporan LHKPN, sebagai instrumen pencegahan korupsi, akan dilakukan analisis administratif kemudian dipublikasikan sebagai bentuk transparansi bagi masyarakat,” jelasnya.
    Menanggapi sorotan publik, Polda Kalsel melalui Kepala Bidang Humas Kombes Adam Erwindi memberikan bantahan.
    Adam menjelaskan bahwa acara ulang tahun Rosyanto digelar di Auditorium Polda Kalsel di Banjarbaru pada Rabu (26/2/2025) dengan sederhana, mengundang anak yatim, alim ulama, dan tokoh masyarakat, serta dirangkaikan dengan syukuran dan doa bersama menyambut bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah.
    “Dalam kegiatan itu,
    Kapolda Kalsel
    memberikan tali asih kepada anak-anak yatim,” ujar Adam dalam keterangannya yang diterima Kompas.com, Jumat (28/2/2025).
    Dalam acara tersebut, Kapolda Kalsel juga menerima hadiah berupa foto ulama besar Kalsel, Syech Muhammad Arsyad Al Banjari, dari para tokoh agama yang hadir.
    “Kami sangat berterima kasih atas pemberian foto Syech Muhammad Arsyad Al Banjari ini. Beliau adalah sosok yang sangat dihormati, tidak hanya oleh masyarakat Kalsel, tetapi juga oleh umat Islam di seluruh Indonesia,” jelas Adam.
    Rosyanto resmi menjabat sebagai Kapolda Kalsel mulai 11 November 2024, menggantikan Irjen Winarto.
    Sebagian besar karirnya sebagai polisi dihabiskan di Kalsel, termasuk menjabat sebagai Wakapolda Kalsel, Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kalsel, dan Kapolres Kotabaru.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Antisipasi Kecelakaan Lalu Lintas, Legislator Golkar Dorong Peningkatan Pengawasan ODOL – Halaman all

    Antisipasi Kecelakaan Lalu Lintas, Legislator Golkar Dorong Peningkatan Pengawasan ODOL – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah atau yang lebih akrab disapa Ijeck, menyoroti semakin seringnya kecelakaan lalu lintas yang terjadi akhir-akhir ini. 

    Dia menyatakan bahwa langkah antisipasi harus diambil untuk mengurangi angka kecelakaan tersebut, terutama yang melibatkan angkutan barang.

    Ijeck menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kendaraan yang melanggar aturan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang seringkali menjadi penyebab utama kecelakaan. 

    “Kecelakaan lalu lintas terus meningkat, terutama yang melibatkan angkutan barang dengan beban berlebih. Pengawasan terhadap ODOL yang sering dilanggar perlu ditingkatkan,” kata Ijeck dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/3/2025).

    Legislator Partai Golkar tersebut juga mengungkapkan bahwa regulasi lalu lintas saat ini perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. 

    Menurutnya, meskipun sudah banyak jalan tol dengan kecepatan tinggi, pengawasan terhadap kendaraan ODOL masih dilakukan secara manual, yang dianggap kurang efektif.

    “Pengawasan ODOL masih dilakukan secara manual, sementara jalan tol semakin banyak. Ini memerlukan pengawasan yang lebih ketat, tanpa harus mengaktifkan jembatan timbang yang rawan menjadi praktik pungli. Pengawasan yang lebih efektif sangat dibutuhkan,” katanya.

    Ijeck mengingatkan bahwa kendala dalam penerapan aturan sering terjadi antara regulasi dan pelaksanaan yang tidak sejalan. 

    Dia menambahkan bahwa pengawasan digital bisa menjadi solusi untuk mengurangi pungutan liar (pungli) yang selama ini terjadi.

    “Dengan kemajuan teknologi digital, pengawasan bisa lebih mudah, murah, dan efektif. Kita bisa mulai secara bertahap agar pengawasan lebih terkontrol dan mengurangi pungli,” tandasnya.

  • Usia Pensiun TNI Dibahas Lagi di DPR, Perlukah Ditambah?

    Usia Pensiun TNI Dibahas Lagi di DPR, Perlukah Ditambah?

    Usia Pensiun TNI Dibahas Lagi di DPR, Perlukah Ditambah?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bahasan usia pensiun Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali bergulir di
    Komisi I DPR
    RI usai Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.
    Sejak Senin (3/3/2025), Komisi I DPR RI yang juga mitra TNI, mulai menjaring masukan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga peneliti di bidang pertahanan.
    Beberapa pembahasan itu di antaranya usia pensiun tentara, pengisian jabatan sipil, hingga larangan berbisnis.
    Nantinya, melalui revisi Undang-Undang TNI, usia pensiun yang sebelumnya ditetapkan pada 58 tahun untuk perwira dan 53 tahun untuk bintara dan tamtama, diusulkan untuk diperpanjang.
    Berdasarkan draf RUU TNI yang diterima Kompas.com pada Mei 2024, Pasal 53 Ayat (1) UU TNI akan diubah sebagai berikut, “
    Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 60 tahun bagi perwira dan paling tinggi 58 tahun bagi bintara dan tamtama.

    Kemudian, pada Ayat (2), khusus jabatan fungsional, prajurit dapat melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 65 tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
    Adapun usulan ini ditujukan untuk memanfaatkan keahlian dan pengalaman prajurit yang masih produktif, serta menyesuaikan dengan standar usia produktif yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS).
    Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, prinsipnya
    revisi UU TNI
    menyangkut soal perpanjangan usia pensiun prajurit agar menyesuaikan perkembangan yang ada.
    ”Tentu di TNI juga enggak boleh rata karena usia pensiun bagi prajurit yang berpangkat bawah, sersan ataupun yang di bawahnya, itu kalau enggak salah kan 45 tahun sudah pensiun,” ucap Supratman pada 18 Februari 2025, dikutip dari
    Kompas Id
    .
    “Karena, itu pasukan tempur. Nah, ini akan kita sesuaikan, sesuai dengan dinamika dan perkembangan yang ada,” ujar Supratman menambahkan.
    Akan tetapi, wacana penambahan usia pensiun menimbulkan
    pro dan kontra
    di masyarakat, mulai dari soal anggaran hingga menghambat regenerasi prajurit.
    Agar Setara PNS
    Merespons ini, Wakil Inspektur Jenderal (Wairjen) TNI, Mayjen Alvis Anwar, menilai, usia pensiun perwira TNI yang diusulkan naik dimaksudkan agar setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
    Selain itu,
    usia pensiun TNI
    yang dinaikkan kemungkinan berkaitan dengan kebutuhan organisasi.
    “Masalah Undang-Undang TNI ya, ya ini kita kan menyetarakan dengan PNS ya, kalau PNS kan usia 60 tahun ya,” kata Alvis, saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (25/2/2025).
    Namun, dirinya tidak bisa memastikan alasan pasti mengapa usia pensiun TNI dinaikkan.
    Hal ini pun diserahkannya kepada pembuat Undang-Undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR.
    “Mungkin itu pertimbangan dari penyusun regulasi Undang-Undang ini untuk rencananya menaikkan usia pensiun dari 58 menjadi 60,” imbuh Alvis.
    Banyak yang nganggur
    Dalam pembahasan RUU TNI di DPR juga mendapat sorotan.
    Anggota Komisi I DPR Irjen Polisi (Purn) Frederik Kalalembang menyindir TNI yang meminta usia pensiun prajurit ditambah.
    Pasalnya, menurut purnawirawan jenderal TNI ini, banyak perwira yang menganggur atau nonjob.
    “Saya mendapat informasi, dan mungkin juga di TNI, bahwa sekarang banyak perwira, khususnya perwira, ini banyak yang nganggur, Pak. Karena tidak ada jabatan, non-job,” ujar Frederik dalam rapat terkait revisi UU TNI di DPR, Jakarta, Senin.
    Politikus Partai Demokrat ini pun menyebut, akan ada triliunan rupiah duit negara yang keluar jika usia tentara diperpanjang.
    Meski begitu, Frederik menduga banyaknya tentara non-job karena ada efisiensi anggaran.
    “Hanya TNI saja karena mungkin masalah efisiensi anggaran, kemudian banyaknya sekarang perwira non-job karena tidak ada jabatan,” kata dia.
    Perlu kajian
    Sementara itu, Direktur riset Setara Institute Ismail Hasani meminta Komisi I DPR RI mengkaji pertimbangan cost and benefit atas penambahan batas usia pensiun prajurit.
    Dia berpendapat, pertimbangan diperlukan agar tidak mengganggu politik anggaran negara.
    “Jadi sebagai sebuah kebijakan hukum terbuka saya kira penting dipertimbangkan cost and benefit analysis, ketersediaan anggaran sehingga tidak mengganggu politik anggaran negara,” kata Ismail Hasani saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (4/3/2025) kemarin.
    Ia tidak memungkiri, batasan usia prajurit akan berbeda kondisinya dengan batasan usia dosen maupun politikus.
    Ismail mengatakan, politikus mungkin sangat matang saat masih bergelut di dunia politik saat usia 62 tahun.
    “Penting untuk dikaji cost and benefit analysis, penting juga dikaji transisi ketika batasan usia ini diadopsi. Misalnya apakah 62 masih, ya kalau politisi 62 lagi matang-matangnya,” ucapnya.
    Menurutnya, batas usia bagi TNI dan profesi lain seperti politikus tidak bisa disamakan.
    “Tapi kalau tentara, usia 62 masih harus memimpin, saya kira beda kebutuhannya,” imbuh Ismail.
    Lebih lanjut, ia pun mencontohkan batas usia pensiun guru besar yang bisa diperpanjang hingga 70 tahun.
    Di usia tersebut, guru besar tidak lagi membutuhkan energi fisik banyak, melainkan lebih sering mengisi sejumlah acara untuk memberikan pandangan atau pengajaran.
    “Guru besar bisa sampai 70 tahun, tapi kan lebih sering duduk dan ngomong gitu, kan. Tidak membutuhkan energi yang banyak, energi fisik maksud saya, meskipun energi pikiran sangat besar,” tandasnya.
    Tahun lalu dianggap tak mendesak
    Tahun lalu, pembahasan revisi UU TNI yang mencakup perpanjangan batas usia pensiun juga pernah dibahas dan menjadi sorotan.
    Mantan Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia di Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, usulan perpanjangan usia pensiun TNI perlu dipertimbangkan kembali karena tak mendesak.
    Menurutnya, lebih baik perbaikan TNI difokuskan pada penataan organisasi, alih-alih membahas usia pensiun. Sebab, perpanjangan usia pensiun dinilai dapat menghambat regenerasi dan inovasi di TNI.
    “Jika kita bandingkan dengan negara ASEAN, usia prajurit di Indonesia tergolong lebih awal. Begitu juga dengan negara-negara G20,” kata Jaleswari pada 19 Juni 2024 silam.
    Selain itu, menurut Jaleswari, penambahan usia pensiun akan meningkatkan beban anggaran negara.
    Ia menyebut dari data yang dimilikinya, gaji dan tunjangan selalu menerima proporsi anggaran terbesar.
    “Namun, alangkah lebih baik sebagian anggaran tersebut juga dialokasikan untuk mengembangkan alutsista di tengah ketidakpastian geopolitik,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota Komisi X DPR Nilam Minta Pemerintah Tak Kucilkan Kualitas Pendidikan di Wilayah 3T – Halaman all

    Anggota Komisi X DPR Nilam Minta Pemerintah Tak Kucilkan Kualitas Pendidikan di Wilayah 3T – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengecualikan aturan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

    Lantaran, jumlah penduduk pada daerah tersebut dan sarana sekolah yang sedikit, sehingga tak diperlukan hitung-hitungan dalam menentukan daya tampung siswa sesuai aturan SPMB.

    Sementara perihal kualitas pendidikan pada wilayah 3T, Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menyoroti kualitas tenaga pendidik yang menurutnya mendesak diperbaiki.

    Sebab kompetensi tenaga pendidik dinilai menjadi penentu kualitas pendidikan yang akan didapat peserta didik. 

    “Kalau tenaga pendidiknya punya kompetensi yang baik, tentu mutu pendidikan yang didapatkan oleh anak-anak di daerah terpencil juga bisa meningkat dan lebih baik,” ujar Nilam dalam rapat dengar pendapat (RDP) Panja Pendidikan di Daerah 3T dan Marginal, Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025)

    Dalam RDP dengan BPS, BRIN dan Kemendikdasmen ini, legislator Partai Nasdem tersebut menyatakan, kontribusi tenaga pendidik penting dalam peningkatan kualitas pendidikan, di mana peningkatan itu diharapkan turut menjadi perhatian pemangku kebijakan termasuk pemerintah daerah.

    Salah satunya, alokasi anggaran untuk meningkatkan kompetensi guru pada daerah pelosok yang selama ini dipandang alami kesulitan tenaga pendidik. Sehingga diharapkan adanya pemerataan kualitas pendidikan dari meningkatkan kualitas tenaga pengajar.

    “Kualitas pendidikan kita harus bisa merata. Selama ini di daerah-daerah pelosok, terutama yang masuk wilayah 3T itu kan kesulitan tenaga pendidik, nah ini juga harusnya jadi perhatian,” jelas dia.

    Ia juga menyoroti fasilitas pendidikan seperti ruang belajar di wilayah 3T yang masih butuh perhatian serius dari pemerintah. Nilam mencontohkan pada daerah Sulawesi Tengah, masih membutuhkan perbaikan fasilitas belajar mengajar.

    Hal ini juga diperparah dengan persoalan geografis dalam mengakses sarana pendidikan seperti jarak yang jauh dari pusat kota, infrastruktur tidak memadai hingga terbatasnya sarana dan prasarana di sekolah wilayah terpencil.

    Dia berharap pembenahan sekolah dan pemerataan tenaga pendidik sampai ke wilayah pelosok dapat meningkatkan literasi anak di daerah, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang bisa bersaing dengan SDM di daerah maju.

    “Jarak yang jauh dari pusat kota, infrastruktur yang tidak memadai, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan harus segera dicarikan solusi, jangan sampai memperparah kondisi pendidikan kita,” jelas Nilam.

  • Khawatir Longsor Susulan, Anggota DPRD Bogor Minta Pemprov Segera Tangani TPT

    Khawatir Longsor Susulan, Anggota DPRD Bogor Minta Pemprov Segera Tangani TPT

    Jakarta

    Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bogor, Desy Yanthi Utami meminta Tembok Penahan Tebing (TPT) yang longsor di sejumlah titik di Kota Bogor segera ditangani. Longsor susulan dikhawatirkan terjadi jika TPT yang longsor tidak segera diperbaiki.

    “Tentu ini perlu kolaborasi semua pihak. Saya dengan tupoksi yang ada akan membangun komunikasi dengan Pemprov dan pemerintah pusat, melalui DPRD Provinsi Jabar dan DPR RI agar revitalisasi turap (TPT) bisa dilakukan,” kata Desy usai tinjau lokasi bencana, Selasa (4/3/2025).

    Desy mengatakan itu usai meninjau lokasi longsor di Kampung Pulo Geulis, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah. Menurutnya, TPT di lokasi longsor akibat tergerus aliran Sungai Ciliwung dan kondisinya kini mengancam beberapa rumah warga di sekitar TPT longsor.

    “Terjadi longsoran tanah yang terkikis akibat arus air sungai yang mengikis tembok penahan tanah yang mengancam beberapa rumah yang berada diatasnya. Untuk itu, saya akan segera mengkomunikasikan dengan pihak Pemprov Jabar dan Pemerintah Pusat yang berwenang untuk melakukan perbaikan di sepanjang arus sungai Ciliwung,” bebernya.

    Desy bersama unsur Pemkot Bogor kemudian mengunjungi keluarga bayi korban meninggal, akibat longsor di Bogor Utara, Kota Bogor. Desy mengungkapkan belasungkawa secara langsung kepada pihak keluarga dan memberi dukungan moril.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    “Saya merasa sangat prihatin dan sedih melihat kondisi ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan almarhum diterima di sisi-Nya,” kata anggota dewan dari fraksi Golkar ini.

    “Saya juga meminta kepada pihak Kelurahan untuk bergerak cepat melakukan asesmen dan penanganan pasca bencana. Sebab kondisi tanah longsoran masih menjadi ancaman bagi beberapa rumah yang berada di bawah lokasi kejadian,” imbuhnya.

    Desy mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kota Bogor agar tetap waspada terhadap dampak cuaca ekstrem. Ia meminta warga menjaga lingkungan dan segera melaporkan ke pihak berwenang jika terjadi bencana agar cepat ditangani.

    “Mari kita saling jaga diri kita dan orang di sekitar kita. Jika melihat terdapat kerusakan di sekitar rumah akibat curah hujan yang tinggi, langsung hubungi BPBD dan aparat setempat agar bisa segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.

    28 Bencana Sejak Awal Maret

    Diberitakan sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat 28 bencana terjadi sejak 1-4 Maret di Kota Bogor, Jawa Barat. Bencana mengakibatkan seorang balita meninggal dan 8 unit rumah rusak.

    “Total kejadian bencana yang sudah diassesmen terhitung sejak 1-4 Maret 2025 sebanyak 28 kejadian. Korban luka 1 orang dan korban meninggal 1 orang,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatullah, Selasa (4/3/2025).

    Dari total 28 bencana yang telah diassesmen, kata Hidayatullah, 21 diantaranya merupakan bencana longsor. Sedangkan sisanya yakni, bangunan roboh 3 kejadian, pohon tumbang 3 kejadian dan banjir 1 kejadian.

    “Untuk sebaran bencana, tersebar di 5 kecamatan. Rinciannya, Kecamatan Bogor Selatan 13 kejadian, Bogor Barat 7 kejadian, Bogor Timur 4 kejadian, Bogor Tengah dan Bogor Utara masing-masing 2 kejadian. Jadi total 28 kejadian, ini yang sudah diassesmen berdasarkan kaporan yang masuk ke BPBD ya,” kata Hidayatullah.

    (dek/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pakar sebut revisi UU TNI perlu atur piramida promosi jabatan

    Pakar sebut revisi UU TNI perlu atur piramida promosi jabatan

    Jakarta (ANTARA) – Pakar keamanan dan pertahanan Universitas Pertamina Ian Montratama mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) perlu mengatur piramida promosi jabatan.

    “Jika esensinya adalah masalah personnel planning (perencanaan personel), maka piramida promosi jabatan perlu dibangun,” kata Ian saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa (4/3).

    Ian menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya mengenai poin-poin yang perlu diubah dan diatur dalam UU TNI hasil revisi.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa piramida promosi jabatan perlu diatur agar semakin tinggi kepangkatan, maka semakin sedikit prajuritnya.

    “Sehingga, jika personel senior sudah tidak memenuhi kualifikasi, maka dia harus dipensiunkan. Hanya yang berkualifikasi saja yang bisa lanjut promosi ke atas,” jelasnya.

    Sebelumnya, Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) selama 3-4 Maret 2025 untuk mendengar masukan pakar dan lembaga swadaya masyarakat terhadap isu-isu terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).

    Salah satu masukan yang dibahas dalam RDPU tersebut adalah anggota TNI diperbolehkan mengisi jabatan sipil.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Israel Digelontor Senjata AS, Pakar-Pakar Rudal Rusia Kunjungi Iran – Halaman all

    Israel Digelontor Senjata AS, Pakar-Pakar Rudal Rusia Kunjungi Iran – Halaman all

    Israel Digelontor Senjata AS, Pakar Rudal Rusia Kunjungi Iran

    TRIBUNNEWS.COM – Israel dilaporkan tengah dalam tingkat euforia dan kepercayaan diri yang tinggi menghadapi berbagai front dan konflik yang mereka hadapi.

    Satu di antara faktornya adalah dukungan penuh Amerika Serikat (AS) yang digambarkan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz sebagai ikatan yang ‘unbreakable’, tak terpatahkan.

    Hal itu diunggah Katz dalam platform media sosial seusai bertemu timpalannya dari AS, Pete Hegseth, RNTV melaporkan Selasa (4/3/2025).

    Dia menyatakan kalau ia setuju dengan Pete Hegseth mengenai perlunya membebaskan semua sandera Israel di Gaza dan mengakhiri kekuasaan Hamas di Jalur Gaza.

    “Katz membagikan rincian diskusinya dengan Hegseth di X (sebelumnya Twitter), menyebut percakapan itu “sangat bagus” dan berterima kasih kepada pemerintah AS di bawah Presiden Donald Trump atas dukungannya dalam mempercepat bantuan militer ke Israel.

    “Great conversation with @SecDef @PeteHegseth. I thanked him for the @realDonaldTrump administration’s support in expediting military aid to Israel and its unwavering commitment to Israel’s security.

    We agreed: All hostages must be brought home, and Hamas rule in Gaza must be eliminated. Iran remains the greatest threat to regional security – we will work together to prevent it from obtaining nuclear weapons. Our bond is unbreakable,” tulis Israel Katz.

    Israel Digelontor Senjata AS, Iran Tetap Target Utama

    Selama percakapan tersebut, Katz menekankan pandangan bersama bahwa Iran tetap menjadi “ancaman terbesar bagi keamanan regional”.

    Dia menegaskan, kalau kedua negara, Israel dan AS, akan bekerja sama untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.

    Pada hari Sabtu, Departemen Pertahanan AS, Pentagon, mengumumkan bahwa Departemen Luar Negeri telah menyetujui potensi penjualan bom, peralatan pembongkaran, dan senjata lainnya ke Israel, yang bernilai sekitar USD 3 miliar.

    Pentagon mengonfirmasi bahwa Kongres telah diberitahu tentang potensi penjualan senjata pada Jumat sore dalam situasi darurat dan mendesak.

    “Langkah AS ini menandai penjualan kedua dalam sebulan (ke Israel), melampaui praktik lama yang memberikan anggota Komite Urusan Luar Negeri DPR dan Senat kesempatan untuk meninjau kesepakatan dan meminta informasi tambahan sebelum Kongres diberitahu secara resmi,” kata laporan RNTV.

    Penjualan senjata tersebut mencakup 35.529 bom serba guna dengan berat sekitar 1.000 kilogram, bersama dengan 4.000 bom penghancur bunker dengan berat yang sama, yang diproduksi oleh produsen senjata, General Dynamics.

    Gelontoran senjata AS ke Israel ini terjadi saat negara pendudukan tersebut bersiap memulai kembali Perang Gaza setelah mangkir dari ketentuan perjanjian gencata senjata tiga tahap yang telah disepakati.

    Israel juga memiliki front lainnya di Lebanon di mana pasukannya menolak mundur dari sejumlah titik di perbatasan Lebanon Selatan dalam gencatan senjata dengan kelompok Hizbullah.

    Di Suriah, Israel tetap mempertahankan pasukannya di sepanjang perbatasan negara itu di wilayah Golan. Israel juga menghadapi ancaman serius dari kelompok perlawanan di Yaman, Ansarallah Houthi yang mengancam menyerang jika Gaza kembali diagresi IDF.

    Dari ke semua front, Israel menilai Iran adalah mastermind di balik semua perlawanan dalam perang jangka panjang yang sudah terjadi dengan negara tersebut.

    PARADE RUDAL – Tangkap layar MNA, Selasa (4/3/2025) yang menunjukkan sebuah rudal balistik Iran dipamerkan dalam sebuah parade militer di Teheran, beberapa waktu lalu. Seiring meningkatnya ketegangan dengan Israel, Iran dilaporkan mendapat kunjungan supervisi dari para pakar rudal Rusia beberapa waktu lalu.

    Pakar-Pakar Rudal Rusia Kunjungi Iran

    Di tengah ketegangan yang semakin memuncak antara Israel dan Iran, sejumlah spesialis rudal senior Rusia dilaporkan telah mengunjungi Iran selama setahun terakhir.

    “Kunjungan terkait makin dalamnya hubungan kerja sama Teheran dan Moskow dalam hal pertahanan,” Reuters mengklaim dalam sebuah laporan.

    MNA, mengutip laporan tersebut, melansir kalau laporan kunjungan pakar rudal Rusia ke Iran juga menyertakan sejumlah tinjauan catatan perjalanan dan data ketenagakerjaan.

    “Ketujuh ahli senjata melakukan perjalanan dari Moskow ke Teheran dengan dua penerbangan pada 24 April dan 17 September tahun lalu,” menurut dokumen yang merinci dua pemesanan kelompok serta manifes penumpang untuk penerbangan kedua.

    Catatan itu menunjukkan sejumlah hal, termasuk nomor paspor pria, dengan enam dari tujuh memiliki awalan “20”.

    Nomor paspor dengan awalan angka ’20’, dijelaskan, menunjukkan kalau paspor yang digunakan ketujuh pakar rudal Rusia ini untuk bisnis resmi negara.

    “Lazimnya dikeluarkan untuk pejabat pemerintah tentang perjalanan kerja asing dan personel militer yang ditempatkan di luar negeri,” menurut sebuah dekrit yang diterbitkan oleh pemerintah Rusia dan sebuah dokumen di situs web kementerian luar negeri Rusia.

    Reuters tidak dapat merinci apa yang dilakukan ketujuh orang itu di Iran.

    Laporan tersebut mengklaim kalau seorang pejabat senior kementerian pertahanan Iran mengatakan para ahli rudal Rusia telah melakukan beberapa kunjungan ke lokasi produksi rudal Iran tahun lalu, termasuk dua fasilitas bawah tanah, dengan beberapa kunjungan berlangsung pada bulan September.

    Pejabat itu, yang meminta anonimitas untuk membahas masalah keamanan, tidak mengidentifikasi situs-situs rudal Iran tersebut.

    Ketujuh orang Rusia yang diidentifikasi oleh Reuters semuanya memiliki latar belakang militer senior, dengan dua kolonel peringkat dan dua letnan kolonel, menurut tinjauan database Rusia yang berisi informasi tentang pekerjaan warga atau tempat kerja, termasuk pajak, telepon dan catatan kendaraan.

    Dua ahli dalam sistem rudal pertahanan udara, tiga mengkhususkan diri dalam artileri dan peroketan, sementara satu memiliki latar belakang dalam pengembangan senjata canggih dan yang lainnya telah bekerja pada jarak uji coba rudal, catatan menunjukkan.

    Reuters tidak dapat menentukan apakah semua masih bekerja dalam peran-peran itu karena data ketenagakerjaan berkisar dari 2021 hingga 2024.

    Reuters menghubungi semua pria melalui telepon: lima dari mereka membantah mereka telah ke Iran, membantah mereka bekerja untuk militer atau keduanya, sementara satu menolak berkomentar dan satu menutup telepon.

    Kementerian pertahanan dan luar negeri Iran menolak berkomentar untuk laporan ini.

    Hal yang sama juga dilakukan kantor hubungan masyarakat dari Korps Pengawal Revolusi Iran (IRGC).

     

    (oln/rntv/mna/rtrs/*)

  • Korupsi Pertamina, Komisi XII DPR Pastikan Informasi Publik Harus Sesuai Fakta Hukum

    Korupsi Pertamina, Komisi XII DPR Pastikan Informasi Publik Harus Sesuai Fakta Hukum

    Jakarta: Mega skandal korupsi di lingkungan Pertamina yang diungkap oleh Kejaksaan Agung menyentak perhatian publik. Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin pun angkat bicara mengenai masalah ini. Dia mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum dan transparansi dalam kasus ini.

    “Pengawasan terhadap Pertamina dan sektor energi akan diperkuat untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan,” ucap Mukhtarudin dalam keterangan pers, Selasa, 4 Maret 2025.

    Mukhtarudin pun mengapresiasi langkah cepat dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM), dengan membentuk tim untuk mendalami kasus tersebut. 
     

    Legislator dari Dapil Kalimantan Tengah ini menambahkan, pihaknya telah melakukan inspeksi dadakan (sidak) dan uji sampel Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya RON 90, RON 92, RON 95, RON 98 di sejumlah SPBU bersama Lembaga Minyak dan Gas (Lemigas) dari Kementerian ESDM untuk memastikan bahwa produk yang diberikan ke masyarakat benar-benar berkualitas dan sesuai spek yang ditentukan. 

    Mukhtarudin pun meminta PT Pertamina Patra Niaga untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan sosialisasi yang masif terkait isu pengoplosan BBM dengan kualitas RON 92 atau Pertamax. Terutama yang akhir-akhir ini sangat meresahkan agar masyarakat bisa memahami fakta yang sebenarnya.

    “Jangan sampai publik dibuat bingung dengan kasus ini dan terpengaruh dari berita-berita yang tidak benar yang beredar di masyarakat. Pertamina perlu  melakukan upaya-upaya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Pertamina agar masyarakat tidak berpaling ke SPBU swasta karena kasus ini. Ujung-ujungnya Pertamina dan negara merugi. Ini harus kita antisipasi,” tuturnya.
     

    Tak hanya itu, Mukhtarudin juga menyayangkan soal narasi di publik yang kurang tepat dalam kasus ini. Dalam perkembangannya, sejumlah pihak justru menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pusaran dugaan mega korupsi tersebut. Padahal Bahlil mulai menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024, sementara kasus korupsi terjadi pada medio 2018-2023. 

    Justru, sambung dia, saat ini Menteri Bahlil tengah melakukan pembersihan dan pembenahan terkait tata kelola niaga impor BBM.

    “Komisi energi akan memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari fakta yang akurat dan tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu,” kata Mukhtarudin.

    Dia pun menekankan terbongkarnya skandal korupsi ini harus menjadi momentum penting bagi Pertamina dan anak perusahaan lainnya untuk melakukan reformasi tata kelola niaga. 

    “Momentum perbaikan ini untuk mengembalikan ruh arah pengelolaan kekayaan alam negara yang sejalan dengan mandat konstitusi,” ucapnya.

    Jakarta: Mega skandal korupsi di lingkungan Pertamina yang diungkap oleh Kejaksaan Agung menyentak perhatian publik. Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin pun angkat bicara mengenai masalah ini. Dia mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum dan transparansi dalam kasus ini.
     
    “Pengawasan terhadap Pertamina dan sektor energi akan diperkuat untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan,” ucap Mukhtarudin dalam keterangan pers, Selasa, 4 Maret 2025.
     
    Mukhtarudin pun mengapresiasi langkah cepat dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM), dengan membentuk tim untuk mendalami kasus tersebut. 
     

    Legislator dari Dapil Kalimantan Tengah ini menambahkan, pihaknya telah melakukan inspeksi dadakan (sidak) dan uji sampel Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya RON 90, RON 92, RON 95, RON 98 di sejumlah SPBU bersama Lembaga Minyak dan Gas (Lemigas) dari Kementerian ESDM untuk memastikan bahwa produk yang diberikan ke masyarakat benar-benar berkualitas dan sesuai spek yang ditentukan. 

    Mukhtarudin pun meminta PT Pertamina Patra Niaga untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan sosialisasi yang masif terkait isu pengoplosan BBM dengan kualitas RON 92 atau Pertamax. Terutama yang akhir-akhir ini sangat meresahkan agar masyarakat bisa memahami fakta yang sebenarnya.
     
    “Jangan sampai publik dibuat bingung dengan kasus ini dan terpengaruh dari berita-berita yang tidak benar yang beredar di masyarakat. Pertamina perlu  melakukan upaya-upaya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Pertamina agar masyarakat tidak berpaling ke SPBU swasta karena kasus ini. Ujung-ujungnya Pertamina dan negara merugi. Ini harus kita antisipasi,” tuturnya.
     

    Tak hanya itu, Mukhtarudin juga menyayangkan soal narasi di publik yang kurang tepat dalam kasus ini. Dalam perkembangannya, sejumlah pihak justru menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pusaran dugaan mega korupsi tersebut. Padahal Bahlil mulai menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024, sementara kasus korupsi terjadi pada medio 2018-2023. 
     
    Justru, sambung dia, saat ini Menteri Bahlil tengah melakukan pembersihan dan pembenahan terkait tata kelola niaga impor BBM.
     
    “Komisi energi akan memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari fakta yang akurat dan tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu,” kata Mukhtarudin.
     
    Dia pun menekankan terbongkarnya skandal korupsi ini harus menjadi momentum penting bagi Pertamina dan anak perusahaan lainnya untuk melakukan reformasi tata kelola niaga. 
     
    “Momentum perbaikan ini untuk mengembalikan ruh arah pengelolaan kekayaan alam negara yang sejalan dengan mandat konstitusi,” ucapnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina: Kejagung Periksa 9 Saksi Termasuk 2 Pejabat Kementerian ESDM – Halaman all

    Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina: Kejagung Periksa 9 Saksi Termasuk 2 Pejabat Kementerian ESDM – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Harli Siregar mengungkapkan perkembangan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

    Menurut Harli, pada Selasa (4/3/2025), Kejagung telah memeriksa sembilan orang saksi terkait kasus dugaan korupsi di Pertamina.

    Dari sembilan orang saksi ini, dua di antaranya merupakan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang ikut diperiksa penyidik.

    “Adapun, sembilan orang saksi tersebut diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018-2023 atas nama Tersangka YF, dkk,” kata Harli, dilansir Kompas.com, Selasa (4/3/2025).

    Sementara itu tujuh orang saksi lainnya adalah pejabat teknis dari beberapa anak perusahaan PT Pertamina.

    Yakni BMT selaku Manager Performance & Governance PT Kilang Pertamina Internasional; TM selaku Senior Manager Crude Oil Supply PT Kilang Pertamina Internasional; dan AFB selaku Manager Research & Pricing PT Pertamina Patra Niaga.

    Kemudian, MR selaku Director of Risk Management PT Pertamina Internasional Shipping; BP selaku Director of Crude and Petroleum Tanker PT Pertamina International Shipping; dan AS selaku Director of Gas Petrochemical and New Business PT Pertamina International Shipping. 

    Serta satu pejabat teknis dari induk perusahaan yang diperiksa, yaitu LSH selaku Manager Product Trading ISC periode 2017-2020/Manager SCMDM pada Direktorat Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero).

    Kejagung Periksa Dirut Pertamina Kilang Internasional

    Sebelumnya Kejagung telah memeriksa Direktur Utama (Dirut) PT Kilang Pertamina Internasional, Taufik Aditiyawarman (TAW) sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018–2023.

    “Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa TAW selaku Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, Senin (3/3/2025).

    Selain Taufik, penyidik Kejagung turut memeriksa dua saksi lainnya. 

    Kedua saksi tersebut yakni Manager Treasury PT Pertamina Patra Niaga berinisial ANW dan Manager Quality Management System PT Pertamina (Persero) berinisial AA.

    Diketahui Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) selama periode 2018-2023.

    Mereka terdiri dari enam pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta.

    Para tersangka itu yakni Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, SDS selaku Direktur Feed Stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

    Kemudian AP selaku VP Feed Stock Management PT Kilang Pertamina Internasional, MKAR selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa.

    Kemudian, ⁠DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, ⁠GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Mera.

    Dua tersangka baru yang diumumkan pada Rabu (26/2/2025) malam yakni Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga dan Edward Corne selaku VP Trading Produk Pertamina Patra Niaga juga turut diperiksa.

    Tim penyidik telah menahan para tersangka untuk 20 hari ke depan. Tim penyidik juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat.

    Di antaranya penggeledahan di dua kediaman pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid yakni yang terletak di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan dan Jalan Jenggala 2, Jakarta Selatan.

    Penyidik juga melakukan penggeledahan di  PT Orbit Terminal Merak (OTM) di Cilegon, Banten, milik tersangka Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR) dan tersangka Gading Ramadhan Joedo (GRJ). Muhammad Kerry merupakan anak dari Riza Khalid.

    Tak hanya itu, Kejagung pun telah melakukan penggeledahan di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Tanjung Gerem milik Pertamina di Cilegon, Banten.

    Menteri BUMN Diminta Tanggung Jawab Soal Dugaan Korupsi Pertamina Patra Niaga 

    Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Nasdem, Asep Wahyuwijaya mendorong, adanya pertanggungjawaban dari Menteri BUMN, Erick Thohir terkait kasus korupsi PT Pertamina Patra Niaga yang ditaksir merugikan negara mencapai Rp 193,7 triliun tersebut.

    “Soal apakah hal itu akhirnya melibatkan Kementerian BUMN atau tidak, kita serahkan sepenuhnya hal tersebut di ranah pro justisia oleh Kejagung,” jelas Asep, Selasa.

    Lebih jauh,  Asep menekankan, pentingnya Kejagung menuntaskan momentum terungkapnya kejahatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis di lingkungan Pertamina ini sampai ke akar-akarnya. 

    Termasuk siapa saja yang diduga terlibat.

    “Karena modus operandi kejahatan luar biasa yang dilakukan para pejabat Pertamina ini merugikan negara dan rakyat secara sekaligus. Membobol subsidi dan menipu rakyat,” ungkap dia.

    Asep pun menekankan, pengungkapan perkara mega korupsi di Pertamina oleh Kejagung juga harus  dilakukan secara fundamental. 

    Hal ini, tegas Asep, perlu dilakukan untuk mendorong pembersihan mafia migas di Pertamina. 

    “Menciptakan keadaan baru yang jauh lebih proper bagi Pertamina agar ke depannya Pertamina bisa betul-betul memberikan sumbangsih untuk negara dan menguntungkan rakyat Indonesia. Kepercayaan publik harus dikembalikan,” pungkas Asep.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Choirul Arifin)(Kompas.com/Shela Octavia)

    Baca berita lainnya terkait Kasus Korupsi Minyak Mentah.