Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Penipuan Modus Proyek Bendungan, Ketua Partai Buruh NTT Ikut Jadi Tersangka Regional 6 Maret 2025

    Penipuan Modus Proyek Bendungan, Ketua Partai Buruh NTT Ikut Jadi Tersangka Regional 6 Maret 2025

    Penipuan Modus Proyek Bendungan, Ketua Partai Buruh NTT Ikut Jadi Tersangka
    Tim Redaksi
    KUPANG, KOMPAS.com
    – Penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menetapkan
    Sarlina M. Asbanu
    sebagai tersangka dugaan penipuan dan penggelapan dengan modus proyek bendungan di Kabupaten Kupang.
    Kepala Bidang Hubungan Masyarakat
    Polda NTT
    , Komisaris Besar Polisi Hendry Novika Chandra mengatakan, Sarlina ditetapkan sebagai tersangka bersama seorang pelaku lainnya,
    Hironimus Adja
    alias Hans.
    “Sudah ditetapkan tersangka, tapi belum ditahan,” kata Hendry kepada
    Kompas.com
    , Kamis (6/3/2025), terkait status Ketua Partai Buruh Provinsi NTT ini.
    Meski tidak ditahan, Sarlina harus menjalani wajib lapor ke Polda NTT. Alasan tidak ditahan, kata Hendry adalah karena harus menunggu petunjuk dari jaksa penuntut umum.
    Menurut dia, penyidik baru akan menahan tersangka Sarlina saat kasus memasuki tahap II (pelimpahan berkas setelah P21).
    Sehingga, penyidik Ditreskrimsus minggu ini tengah merampungkan berkas perkara ini. “Sehingga nantinya bisa diserahkan ke jaksa,” kata Hendry.
    Sebelumnya diberitakan, aparat Polda NTT menangkap Hans. Dia ditangkap karena menipu Saulus Naru dengan menjanjikan proyek pembangunan dua bendungan di NTT.
    “Pelaku ini ditangkap di Jalan Rindang I, Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan,” kata Hendry, Sabtu (1/3/2025) lalu.
    Pelaku Hans, lanjut Hendry, selama ini menjadi buronan polisi terkait kasus penipuan dan penggelapan.
    Hendry menuturkan, kasus itu bermula ketika pada Januari 2020, di salah satu hotel di Kota Kupang, Hans bersama Sarlina bertemu dengan korban Saulus Naru.
    Dalam pertemuan itu, Hans menjanjikan proyek pembangunan dua bendungan di NTT, yakni Bendungan Benkoko dan Bendungan Oeltua.
    “Jadi, modus yang digunakan adalah pelaku (Hans) mengaku sebagai anggota Komisi V DPR RI yang memiliki akses untuk meloloskan tender proyek di Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) saat itu,” ungkap Hendry.
    Pelaku meyakinkan korban untuk menyerahkan uang secara bertahap dengan total Rp 275 juta yang dikirim ke rekening pelaku. Namun, setelah ditunggu, proyek yang dijanjikan tak kunjung ada. Korban lalu melaporkan kejadian itu ke Polda NTT.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Sebut Potongan Aplikasi Ojol 30 Persen Rugikan Pengemudi – Halaman all

    DPR Sebut Potongan Aplikasi Ojol 30 Persen Rugikan Pengemudi – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Edi Purwanto mengatakan potongan aplikasi hingga 30 persen bagi mitra pengemudi ojek online (ojol) sangat merugikan pengemudi.

    Hal ini disampaikan Edi dalam rapat Komisi V DPR dengan pihak Gojek, Grab, dan Maxim terkait revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

    Menurut Edi, beberapa pengemudi ojol sudah mengeluhkan kepadanya mengenai potongan aplikasi hingga 30 persen ini.

    “Saya alami sendiri, ini saya dari Pondok Ranji ke DPR Rp 194.742, lalu yang sopirnya itu hanya menerima Rp 143.221. Jadi potongannya itu Rp 51.521 atau setara dengan 26,5 persen. Ini jelas melanggar,” kata Edi di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Edi menjelaskan, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022, potongan maksimal oleh aplikator ditetapkan sebesar 15 persen.

    Namun, aturan tersebut direvisi melalui KP 1001 Tahun 2022 menjadi 20 persen.

    Meski demikian, potongan yang lebih besar dari ketentuan tersebut masih terjadi.

    Kondisi tadi tentu melanggar, akan tetapi memang landasan hukum kita yang memang ambigu, sehingga tindakan negara masih multitafsir dan tidak tegas.

    Begitu, ini yang kita dorong,” ujar Edi.

    Edi juga mengingatkan para penyedia layanan transportasi daring agar tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan.

    Edi tetap mengapresiasi peran aplikator dalam membantu masyarakat, namun dia mendorong perlunya perbaikan sistem demi kesejahteraan para pengemudi.

    “Mudah-mudahan dengan revisi undang-undang ini ada jalannya untuk kita melakukan perubahan sehingga mampu memproteksi pengusaha sopir dan penumpang,” ucap Edi.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Komisi II DPR-Pemerintah Sepakati Batas Waktu Pengangkatan Tenaga Non-ASN – Page 3

    Komisi II DPR-Pemerintah Sepakati Batas Waktu Pengangkatan Tenaga Non-ASN – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelesaikan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada bulan Oktober tahun 2025 dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di bulan Maret tahun 2026.

    Hal itu ditegaskan dalam poin kesimpulan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI, Kementerian PANRB, dan BKN yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong, di ruang rapat Komisi II DPR RI, Rabu (5/03/2025).

    “Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI untuk melarang dan memberikan sanksi kepada kepala daerah periode 2025-2030 yang melakukan pengangkatan tenaga non-ASN atau sebutan lain, baik melalui belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa,” kata Bahtra dalam rapat, Rabu (5/3/2025).

    Bahtra menyampaikan, penataan tenaga non-ASN merupakan afirmasi kebijakan terakhir pemerintah, sehingga Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB dan BKN memastikan tidak ada lagi pengangkatan tenaga non ASN di instansi pusat maupun instansi daerah.

    “Sebagaimana amanat pasal 66 UU nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pelaksanaannya,” kata dia.

    “Ada 5 poin kesimpulan rapat, dan intinya adalah kami di Komisi II DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal agar penataan tenaga non-ASN ini segera selesai,” sambungnya.

    Dengan kesepakatan tersebut, lanjutnya, penataan pegawai non-ASN yang sudah berlangsung sejak tahun 2005 akan diselesaikan secara sistematis.

    “Demi memberikan kejelasan dan kepastian bagi mereka yang selama ini berkontribusi besar dalam menjalankan tugas pemerintahan, baik di kementerian lembaga maupun yang ada di daerah di provinsi dan kabupaten kota,” pungkasnya.

    Rekrutmen CPNS 2024 telah memasuki tahap Seleksi Kompetensi Bidang, seperti yang viral baru-baru ini. Sejumlah peserta seleksi CPNS Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bakat-bakat unik mereka masing-masing. Mulai dari bakat bermusik hingga bela dir…

  • Usai Beri Bantuan Korban Banjir, BNPB Tinjau Jalan Ambles di Kawasan Batutulis – Page 3

    Usai Beri Bantuan Korban Banjir, BNPB Tinjau Jalan Ambles di Kawasan Batutulis – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meninjau lokasi jalan ambles di kawasan Batutulis, Kota Bogor, Rabu (5/3/2025).

    Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati mengatakan pihaknya telah melaksanakan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan di wilayah Jabodetabek. Sehingga potensi longsor dan banjir dapat diminimalisir.

    “Modifikasi cuaca ini berlangsung dari 4 Maret hingga 8 Maret 2025, dengan harapan dapat menurunkan intensitas cuaca buruk di wilayah terdampak,” ujar Raditya didampingi Komisi VIII DPR RI.

    Khusus Kota Bogor, lanjut Raditya, BPNB menyalurkan bantuan berupa uang senilai Rp 150 juta dan beberapa barang seperti chainsaw sebanyak 3 unit, terpal 100 lembar, tenda 4×4 meter sebanyak 2 unit, selimut 100 paket, makanan siap saji 250 paket, lampu portabel 2 unit, perahu karet 2 unit, serta matras 100 paket.

    Raditya mengatakan bantuan ini merupakan instruksi langsung dari Kepala BNPB untuk Kota Bogor. Tujuannya, untuk mengurangi beban pemda, termasuk dalam sosialisasi mitigasi bencana di daerah yang berpotensi terdampak.

    “Bantuan ini menjadi bentuk komitmen kita dalam upaya pencegahan bencana. Kami siap membantu lagi jika diperlukan dukungan. Namun, kita juga harus meningkatkan kewaspadaan,” tutup Raditya.

    Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan bantuan tersebut bisa langsung dipergunakan untuk keperluan penanganan bencana di Kota Bogor.

    “Bogor ini setiap tahun mengalami sekitar 1.000 bencana, yang sebagian besar disebabkan oleh hujan. Kali ini hujan terjadi di hulu Sungai Ciliwung. Ada dua lokasi krusial, yaitu longsor yang menelan korban balita dan jalan ambles di kawasan Batutulis,” jelas Dedie.

    Dedie menerangkan Jalan Saleh Danasasmita, sambung Dedie, merupakan akses utama bagi warga di Kecamatan Bogor Selatan. Setelah jalan tersebut ambles, akses lalu lintas warga terganggu. Termasuk menuju Stasiun Batutulis.

    “Untuk itu, kami mohon untuk segera diperbaiki. Sebab, kawasan Batutulis ini sebelumnya masuk dalam proyek strategis nasional dengan pembangunan double track,” ungkapnya.

     

  • Prabowo Bangun 77 PSN, DPR Ingatkan Program Mandatori – Page 3

    Prabowo Bangun 77 PSN, DPR Ingatkan Program Mandatori – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Keputusan PSN tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 yang resmi ditandatangani pada 10 Februari 2025.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit mengungkapkan bahwa ia optimis 29 PSN baru di era pemerintahan Presiden Prabowo dapat memberi manfaat ekonomi dan sosial yang besar pada masyarakat.

    Hal itu mengingat 77 PSN akan diarahkan pada penguatan sektor pangan, SDM (pendidikan dan kesehatan), hilirisasi, perumahan, konektivitas, dan pengelolaan sampah.

    “Kebutuhan Pembangunan Nasional sangat besar karena banyak hal yg perlu dibangun baik infrastruktur, pelayanan, pemberdayaan. Oleh karena itu diperlukan Prioritas dan strategi pendanaannya,” ujar Dolfie kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Dolfie lebih lanjut mengungkapkan, pihaknya akan mencermati terkait dengan pemenuhan alokasi anggaran 77 PSN.

    “Karena selain PSN inisiatif baru, pemerintah juga punya kewajiban untuk memenuhi program yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan program mandatory seperti 20% anggaran pendidikan,” ia menjelaskan.

    Menurutnya, apapun sektor yang difokuskan dalam suatu PSN, pada akhirnya yg menjadi ukuran adalah tingkat kesejahteraan rakyat, penghasilan rakyat, peluang lapangan kerja, hingga angka kemiskinan menurun.

    “Prioritas pada mengamankan Pemenuhan kebutuhan dasar: Pangan, Kesehatan, Pendidikan, Penciptaan Lapangan Kerja, dan Pelayanan Sosial,” imbuh Dolfie.

    Sebagai informasi, PSN dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun badan usaha swasta.

    Kontribusi dari berbagai pihak ini sangat penting untuk mendukung pencapaian target RPJMN 2025-2029.

     

  • Menpan RB Bantah Pengangkatan CPNS Diundur Jadi Oktober 2025 karena Efisiensi Anggaran – Halaman all

    Menpan RB Bantah Pengangkatan CPNS Diundur Jadi Oktober 2025 karena Efisiensi Anggaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, membantah pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) diundur karena adanya efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah.

    Adapun, pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) diundur menjadi Oktober 2025.

    Sementara itu, Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) diangkat pada Maret 2026 mendatang.

    “Bukan. Bukan karena efisiensi, kan masih banyak. Nanti kita masih menyelesaikan yang belum mengumumkan dan sebagainya,” ungkap Rini dalam rapat bersama Komisi II DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Rini menegaskan, pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 itu diundur agar semua CPNS bisa diangkat secara bersamaan.

    “Bukan ditunda sebenarnya, tapi mau menyelesaikan supaya bisa semuanya bisa terangkat,” katanya.

    “Pemerintah mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026.”

    “DPR sama pemerintah sudah sepakat untuk semuanya akan diselesaikan, CPNS Oktober 2025,” kata dia.

    Rini mengatakan keputusan tersebut mempertimbangkan kebutuhan penataan serta penempatan ASN untuk mendukung program prioritas pembangunan.

    “Kami laporkan rencana tindak lanjut bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung program prioritas pembangunan dan menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN, penataan ASN nasional secara menyeluruh, dan adanya usulan penundaan seleksi oleh beberapa daerah,” jelasnya.

    Keputusan ini, kata Rini, sudah disepakati bersama Komisi II DPR.

    Pemerintah dan DPR dipastikan akan tetap mengangkat pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi, sebagai pegawai.

    Jadwal Sisa Seleksi CPNS 2024

    Sebelumnya, melansir surat edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN), berikut jadwal awal pengumuman CPNS 2024 hingga penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP) CPNS:

    Pengumuman hasil CPNS 2024: 5-12 Januari 2025

    Masa sanggah hasil CPNS 2024: 13-15 Januari 2025
    Jawab sanggah hasil CPNS 2024: 13-19 Januari 2025
    Pengolahan seleksi hasil sanggah : 15-20 Januari 2025
    Pengumuman hasil seleksi CPNS 2024 pasca sanggah: 16-22 Januari 2025
    Pengisian daftar riwayat hidup (DRH) nomor induk pegawai (NIP) CPNS: 23 Januari-21 Februari 2025
    Usul penetapan NIP CPNS: 22 Februari-23 Maret 2025

    Setelah proses penetapan NIP rampung, masing-masing instansi akan menyiapkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS.

    Setelah menerima SK, CPNS masih harus menunggu Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari satuan kerja tempat mereka ditempatkan. 

    Dalam SPMT tersebut akan dicantumkan tanggal resmi mereka mulai bertugas.

    Jika merujuk pada pola seleksi tahun-tahun sebelumnya, CPNS 2024 diperkirakan mulai bekerja sekitar April hingga Mei 2025. 

    Namun, karena adanya penyesuaian tadi, CPNS dan PPPK 2024 akan diangkat pada 2025-2026 mendatang.

    (Tribunnews.com/Rifqah)

  • RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan

    RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan

    loading…

    Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengatakan, RUU Perampasan Aset harus segera disahkan untuk menangani kasus korupsi. Foto/istimewa

    JAKARTA – Kasus korupsi yang terus terjadi di Indonesia semakin memperlihatkan lemahnya sistem penegakan hukum dalam menangani praktik rasuah. Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dinilai solusi dalam menangani kasus korupsi.

    Seperti diketahui, publik dibuat geram dengan skandal korupsi bernilai triliunan rupiah seperti kasus dugaan megakorupsi PT Pertamina yang diperkirakan merugikan negara pada 2023 sebesar Rp193, 7 triliun. Jika pola korupsi berlangsung selama 2018-2023, potensi kerugian negara bisa mencapai Rp 968,5 triliun, hampir 1 kuadriliun.

    Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menilai, kasus ini menambah deretan skandal besar lainnya, mulai dari BLBI, Jiwasraya, ASABRI, hingga PT Timah. Di tengah krisis kepercayaan terhadap pemberantasan korupsi, ada satu instrumen hukum yang dinilai dapat menjadi solusi ampuh yakni RUU Perampasan Aset. Sayangnya, hingga kini pembahasannya masih terkatung-katung di DPR.

    “Lambannya pengesahan RUU Perampasan Aset menunjukkan ketidaktegasan negara dalam memerangi korupsi secara serius. Saya kira, pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi UU harga mati.Tidak boleh ditunda lagi,” ujarnya di Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Menurut Hardjuno, perampasan aset adalah salah satu cara paling efektif untuk memberikan efek jera kepada para koruptor. “Kalau hanya mengandalkan hukuman penjara, tidak akan cukup. Kita sudah lihat banyak kasus, koruptor yang divonis bersalah tetap bisa hidup nyaman setelah keluar dari tahanan karena aset mereka tidak tersentuh. Oleh sebab itu, perampasan aset harus menjadi senjata utama dalam pemberantasan korupsi,” ujar Hardjuno.

    Kandidat Doktor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini menjelaskan strategi pemberantasan korupsi harus berjalan dalam tiga aspek utama, yakni pencegahan, penindakan, dan pemulihan aset. Selama ini, aspek pemulihan aset sering kali terabaikan karena mekanisme hukum yang berbelit.

    “Proses pemulihan aset hasil korupsi masih bergantung pada mekanisme konvensional yang berbasis putusan pidana. Artinya, penegak hukum baru bisa menyita aset setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah). Masalahnya, proses ini bisa memakan waktu bertahun-tahun, memberi celah bagi koruptor untuk menghilangkan atau menyamarkan aset mereka,” jelasnya.

    Hardjuno menyebut RUU Perampasan Aset membawa terobosan penting dengan memperkenalkan mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yang memungkinkan penyitaan aset tanpa perlu menunggu putusan pidana. Cara ini telah diterapkan di berbagai negara seperti Amerika Serikat dengan Civil Asset Forfeiture dan Inggris melalui Proceeds of Crime Act.

  • Usai Bertemu Erick Thohir, Kejagung Rapat Tertutup dengan DPR, Loyalis Ahok: Publik Makin Tidak Percaya

    Usai Bertemu Erick Thohir, Kejagung Rapat Tertutup dengan DPR, Loyalis Ahok: Publik Makin Tidak Percaya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung rapat tertutup dengan Komisi III DPR RI. Hal ini menuai sirotan.

    Apalagi setelah pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir hingga larut malam. Salah satunya dari Pegiat media sosial, John Sitorus.

    Rapat dengar pendapat secara tertutup dengan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah.

    Komisi III mendalami kasus Pertamina hingga impor gula dalam rapat tersebut.

    Hal inilah yang kemudian disorot oleh John Sitorus. Melalui cuitan di akun X pribadinya ia kembali menyindir terkait rapat hingga larut malam bersama Erick Thohir.

    “Habis larut malam, sekarang rapat tertutup,” tulisnya dikutip Kamis (6/3/2025).

    “Saat kita sibuk dengan isu banjir hari ini, diam-diam Kejaksaan Agung rapat tertutup dengan Komisi III hari ini soal kasus korupsi Pertamina,” tuturnya.

    Ia pun kemudian mempertanyakan terkait alasan rapat ini yang digelar tertutup. Dengan menyebut ada sesuatu yang ditutup-tutupi.

    “Kenapa tertutup? Jelas karena ada yang ditutupi. Kalo benar, kenapa tidak terbuka?,” ujarnya.

    “Wajar jika publik makin tidak percaya dengan penanganan korupsi Pertamina apalagi baru bertemu Erick Thohir sampai larut malam,” sebutnya.

    John berharap kasus ini bisa terus dikembangkan agar para tersangka dalam kasus megah korupsi ini bisa kembali terungkap.

    “Seharusnya, para tersangka baru bisa muncul jika kasus ini dikembangkan lebih luas, jika rapat begini terbuka tanpa ditutupi,” pungkas loyalis Ahok ini.

    Sebelumnya, Anggota DPR Benny K Harman, mengungkap tiga masalah dalam penanganan kasus korupsi di Pertamina.

  • Pemerintah Berkomitmen Jaga Kualitas BBM Pertamina dan Usut Kasus Korupsi

    Pemerintah Berkomitmen Jaga Kualitas BBM Pertamina dan Usut Kasus Korupsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah terus berkomitmen menjaga kualitas bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia sekaligus menindak tegas segala bentuk korupsi dalam tata kelola energi. PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa seluruh produk BBM, termasuk Pertamax, telah melalui pengujian ketat guna menjamin mutu terbaik bagi masyarakat.

    Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menegaskan, bahwa Pertamax yang dijual di seluruh terminal BBM Pertamina memiliki research octane number (RON) 92 sesuai dengan ketentuan pemerintah. Ia memastikan bahwa produk yang beredar tidak mengalami pengoplosan, melainkan hanya dilakukan penambahan additive dan pewarna sebagai pembeda produk.

    “Produk yang masuk ke terminal Pertamina adalah produk jadi dengan RON masing-masing. Pertamax memiliki RON 92, dan Pertalite memiliki RON 90. Kami pastikan kualitas Pertamax sesuai dengan standar yang telah ditentukan,” ujar Heppy Wulansari dalam keterangannya pada Rabu (5/3/2025).

    Sementara, Kejaksaan Agung mengungkap adanya praktik blending ilegal BBM dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023.

    Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Abdul Qohar, mengungkap bahwa blending ilegal dilakukan dengan mencampur RON 88 dan RON 92 di terminal milik tersangka Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR).

    Selain itu, Kejaksaan Agung juga menetapkan dua tersangka baru, yaitu Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, serta Edward Corne, VP Trading Produk Pertamina Patra Niaga. Keduanya telah ditahan untuk proses hukum lebih lanjut.

    Dalam upaya mengawal kasus ini, Komisi VI DPR berencana memanggil PT Pertamina pada 12 Maret 2025. Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, menyatakan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk menanyakan perkembangan kasus serta kesiapan Pertamina dalam menghadapi Lebaran 2025.

    “Kami nanti akan memanggil Pertamina, rencananya tanggal 12 Maret, ya. Menanyakan perkembangan kasus, tentu. Kedua, kami akan menanyakan kesiapan Pertamina menghadapi Lebaran,” pungkas Andre

  • Anggota DPR Desak PPPK 2024 Tetap Digaji meski Diangkat Maret 2026

    Anggota DPR Desak PPPK 2024 Tetap Digaji meski Diangkat Maret 2026

    Anggota DPR Desak PPPK 2024 Tetap Digaji meski Diangkat Maret 2026
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi II DPR RI,
    Giri Ramanda N Kiemas
    , menegaskan pentingnya agar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2024 tetap menerima gaji meskipun jadwal pengangkatannya ditunda hingga Maret 2026.
    Giri mengungkapkan, tidak mungkin masyarakat yang telah lolos seleksi PPPK tahun 2024 gelombang pertama tidak digaji selama satu tahun tiga bulan.
    “Berarti kan kalau 12 bulan tambah 3 bulan, 15 bulan tanpa gaji, alangkah kejam kita dengan mereka karena UU ASN melarang membayar mereka,” ucap Giri, dalam rapat Komisi II DPR, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
    Giri juga meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (
    Kemenpan RB
    ) untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait
    gaji PPPK
    2024.
    “Ini harus segera dilaksanakan, lalu koordinasi dengan Kemendagri agar kawan-kawan di daerah bisa membayar gaji mereka melalui barang dan jasa yang secara aturan sudah dilarang melalui UU Nomor 20 Tahun 2023,” ungkap dia.
    Politikus PDI-P ini menekankan bahwa pemerintah harus mencari solusi agar para PPPK dapat digaji.
    “Ini harus dipikirkan bersama, jangan kita mundur-mundur jadwalnya. Ada orang yang hampir berapa? Hampir 1 juta orang ini enggak dibayar selama 15 bulan ke depan,” tambah Giri.
    Menanggapi pernyataan Giri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, menjelaskan bahwa pihaknya bersama Kemendagri telah mengeluarkan surat edaran untuk memastikan adanya anggaran bagi gaji PPPK.
    “Jadi, kita sudah mengeluarkan surat Menpan dan surat Kemendagri sudah disiapkan agar tetap melakukan penganggaran itu sudah dari awal tahun kemarin, karena ini untuk yang tahap kedua supaya bisa diselesaikan,” jawab Rini.
    Diketahui dalam rapat Komisi II DPR dan Menpan RB, diputuskan bahwa pengangkatan calon aparatur sipil negara (ASN) 2024 ditunda.
    Meskipun demikian, Menpan RB memastikan bahwa semua pelamar yang lulus seleksi CASN akan tetap diangkat, baik calon pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
    Rencana pengangkatan calon PNS dijadwalkan pada Oktober 2025, sedangkan calon PPPK akan diangkat pada Maret 2026. “Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN,” ujar Rini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.