Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Amran Ngamuk Respons Viral MinyaKita Isinya Cuma 0,75 Liter, Ancam Ini

    Amran Ngamuk Respons Viral MinyaKita Isinya Cuma 0,75 Liter, Ancam Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian Amran Sulaiman buka suara terkait ditemukannya minyak goreng bersubsidi MinyaKita dengan berat yang tidak sesuai keterangan. Sebelumnya viral di media sosial unggahan video yang memperlihatkan minyak goreng bersubsidi Minyakita dalam kemasan 1 liter ternyata hanya berisi 750 ml.

    Amran pun mengancam siapapun yang bermain-main dengan timbangan.

    “Itu harus diberi sanksi, baik disegel, bisa izinnya dicabut,” tegas Amran di Gedung DPR, Kamis (6/3/2025).

    Video itu memicu kemarahan publik karena produk yang seharusnya membantu masyarakat malah diduga menyalahi aturan. Ancaman ini berlaku untuk pedagang maupun produsen.

    Foto: Foto Kolase MinyaKita dan Minyak Curah. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
    Foto Kolase MinyaKita dan Minyak Curah. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

    “Iya, (sanksi) termasuk produsen,” sebutnya lagi.

    Dugaan pelanggaran ini makin ramai diperbincangkan karena harga Minyakita di pasaran juga terpantau di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter, sebagaimana yang ditetapkan pemerintah. Di pasaran, harga MinyaKita sudah tembus di atas Rp 18.000/liter.

    Sebelumnya Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan kasus itu sudah ditindaklanjuti oleh pihaknya. Ia mengonfirmasi bahwa perusahaan yang terlibat adalah PT Navyta Nabati Indonesia (NNI), yang sebelumnya juga tersandung kasus penimbunan Minyakita.

    “Ya, ya sudah kita tindaklanjuti. Sebenarnya itu si produsen itu juga pernah kita yang dulu kasus penumpukan barang itu,” kata Budi saat ditemui di Sarinah Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    (fys/wur)

  • Uya Kuya Komentari Kasus Nikita Mirzani vs Reza Gladys

    Uya Kuya Komentari Kasus Nikita Mirzani vs Reza Gladys

    Jakarta, Beritasatu.com – Artis sekaligus politisi Uya Kuya memberikan apresiasi kepada kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya, yang telah menahan dua orang tersangka kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Respons Uya tersebut diduga mengarah kepada Nikita Mirzani dan asistennya, Mail.

    Kasus ini berawal dari laporan dokter Reza Gladys yang diduga menjadi korban tindak pidana terkait ulasan produk skincare. Uya mengungkapkan hal ini melalui akun media sosialnya yang dikutip pada Kamis (6/3/2025).

    “Kasus pemerasan dengan modus ulasan skincare kini semakin terang benderang, dengan dua orang tersangka yang sudah ditahan. Menurut saya, seharusnya tersangka lainnya juga segera ditangkap,” ujar Uya Kuya.

    Uya Kuya juga menegaskan bahwa polisi tidak mungkin menangkap dan menahan seseorang tanpa bukti yang cukup kuat.

    “Saat saya mulai mengungkap kasus ini, banyak netizen yang menghujat saya, bahkan ada yang menyebut saya sebagai pembela pemilik skincare atau pembela produk bermerkuri. Padahal, kapan saya melakukan itu?” tuturnya.

    Sebagai anggota Komisi IX DPR yang membawahi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Uya Kuya menyatakan telah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku.

    “Ketika saya bekerja, saya mendengar adanya dugaan pemerasan terhadap pemilik produk skincare. Banyak yang memframing saya sebagai pembela produk bermerkuri dan bahkan saya dituduh dibayar 10 ribu USD,” lanjutnya.

    Uya juga menyoroti bahwa kasus yang sedang ditangani kini melibatkan seorang dokter yang diduga diperas dengan meminta uang jutaan dolar, serta melibatkan pejabat, anggota DPR RI, hingga tentara dan polisi.

    “Dari sini kita bisa melihat siapa yang melakukan pemerasan. Jangan sampai yang melakukan pemerasan malah teriak diperas. Ini semua bisa kita lihat dengan akal sehat,” ujarnya.

    Sebagai anggota DPR, Uya Kuya menegaskan komitmennya untuk memberantas pengusaha skincare yang tidak mematuhi aturan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPOM.

    “Kita akan tegas terhadap pengusaha skincare yang nakal. Namun, masyarakat juga harus melaporkan jika ada korban produk skincare yang melanggar aturan, jangan hanya berdasarkan rumor. Saya akan kawal kasus ini,” tandas Uya Kuya.

  • Rapat Paripurna DPR setujui naturalisasi Emil, Dean, dan Joey

    Rapat Paripurna DPR setujui naturalisasi Emil, Dean, dan Joey

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/3/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    Rapat Paripurna DPR setujui naturalisasi Emil, Dean, dan Joey
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 06 Maret 2025 – 13:20 WIB

    Elshinta.com – Rapat Paripurna DPR RI Ke-14 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui permohoman pertimbangan permberian kewarganegaraan atau naturalisasi terhadap tiga calon pemain tim nasional (timnas) Sepak Bola Indonesia, atas nama Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy.

    “Sehubungan dengan itu kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini apakah permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama tersebut dapat disetujui?” kata Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir yang dijawab setuju oleh para peserta rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan, permohonan naturalisasi itu berdasarkan Surat Presiden Nomor R15/pres/03/2025, R16/pres/03/2025, dan R17/pres/03/2025 tanggal 3 Maret 2025. Dengan adanya hal itu, Pimpinan DPR RI telah menugaskan Komisi X DPR RI dan Komisi XIII DPR RI untuk membahas naturalisasi itu.

    Hasil dari pembahasan Komisi X DPR RI dan Komisi XIII DPR RI, tiga calon pemain timnas itu kemudian disetujui untuk diberikan kewarganegaraan Republik Indonesia.

    Setelah disetujui di paripurna, dia pun meminta proses naturalisasi tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

    Adapun Emil Audero saat ini bermain untuk klub Italia, Palermo. Kiper berusia 27 tahun itu memiliki rekam jejak yang mentereng, pernah membela klub besar Serie A seperti Inter Milan, Juventus, dan Como.

    Sementara itu, Joey Pelupessy, gelandang bertahan berusia 31 tahun, memiliki pengalaman panjang di Eropa. Ia pernah membela FC Twente (Belanda), Sheffield Wednesday (Inggris), FC Groningen (Belanda), dan kini bermain untuk Lommel SK (Belgia).

    Dean James, bek kiri 24 tahun yang kini memperkuat Go Ahead Eagles di Eredivisie, Belanda, merupakan jebolan akademi Ajax Amsterdam. Dengan usianya yang masih muda, ia diharapkan bisa menjadi andalan Timnas Indonesia dalam jangka panjang.

    Proses naturalisasi ketiga pemain ini disegerakan agar mereka bisa segera memperkuat Timnas Indonesia dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026.

    Sumber : Antara

  • Rapat Paripurna Komisi II Lapor Hasil Evaluasi Lembaga: Ada yang Dicopot?

    Rapat Paripurna Komisi II Lapor Hasil Evaluasi Lembaga: Ada yang Dicopot?

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi II DPR RI menyampaikan laporan tentang evaluasi pimpinan DKPP Periode 2022-2027 pada rapat awal rapat paripurna hari ini, Kamis, 6 Maret 2025.

    Evaluasi kinerja terhadap lembaga ini merupakan kali pertama dilakukan usai DPR menyetujui perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

    Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin menyampaikan Komisi II telah mengadakan rapat dengan pendapat dengan pimpinan kehormatan penyelenggara Pemilu DKPP secara tertutup.

    “Sehubungan dengan hal itu Komisi 2 telah memberikan berbagai catatan penting terkait laporan evaluasi kinerja,” kata Zulfikar.

    Catatan pertama, kata Zulfikar, Komisi II DPR mendorong DKPP RI untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan memperbaiki kondisi internal DKPP.

    “Dalam hal kompetensi, integritas, dan kapasitas dengan menyelenggarakan pelatihan berkala, sertifikasi, dan rekrutmen anggota berdasarkan kualifikasi yang lebih ketat,” ujarnya.

    Berikut catatan lengkap laporan evaluasi kinerja pimpinan DKPP periode 2022-2027 sebagai berikut:

    1. Komisi II DPR RI mendorong DKPP untuk memperbaiki dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan memperbaiki kondisi interal DKPP dalam hal kompetensi, integritgas, dan kapasitas dengan menyelenggarakan pelatihan berkala, sertifikasi, dan rekrutmen anggota berdasarkan kualifikasi yang lebih ketat.

    2. Komisi II DPR RI mendorong DKPP untuk meningkatkan kinerja terutama dalam hal percepatan penyelesaian kasus, aduan, pelaporan terkait etik penyelenggara pemilu yang sudah menumpuk di DKPP di tahun 2024 dan 2025. Berdasarkan data DKPP menunjukan bahwa jumlah pengaduan tahun 2024 sampai dengan 31 Januari 2025 sebanyak 881 aduan dengan rincian 790 aduan di tahun 2024 dan 91 aduan per 31 Januari 2025.

    Dari data tersebut, yang baru diputus di tahun 2024 adalah sebanyak 217 aduan. Sehingga masih banyak aduan yang belum terselesaikan di tahun 2024 dan 2025.

    3. Komisi II DPR RI mendorong DKPP untuk terus menjunjung tinggi independensi dan netralitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penjaga marwah etik penyelenggara pemilu. DKPP harus benar-benar independen dari pengaruh politik, kepentingan kelompok, atau pihak eksternal. DKPP harus membuat mekanisme yang lebih ketat untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan netralitas anggota.

    4. Komisi II DPR RI mendorong DKPP agar proses pengambilan keputusan DKPP terbuka dan dapat diakses publik. DKPP perlu meningkatkan publikasi putusan laporan kinerja dan proses persidangan secara terbuka, termasuk melalui platform digital.

    5. Komisi II DPR RI mendorong agar aktivitas peneggakan kode etik dalam hal ini mendorong DKPP untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan efektif menciptakan efek jera, memastikan konsistensi dalam penerapannya, dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

    6. Komisi II DPR RI mendorong setiap putusan DKPP dalam menangani persoalan etik penyelenggara pemilu benar-benar memiliki dampak dan hasil nyata bagi peneguhan integritas penyelenggaran pemilu. DKPP harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk menilai keberhasilan kinerja.

    7. Komisi II DPR RI mendorong DKPP untuk melibatkan lembaga dan partisipasi lembaga dalam proses pengawasan dan evaluasi kinerja DKPP ke depan dengan membuat mekanisme partisipasi lembaga yang lebih inklusif seperti forum konsultasi atau form pengaduan online.

    8. Komisi II DPR RI mendorong DKPP memperkuat sinergi dengan lembaga terkait seperti KPU, Bawaslu dan penegak hukum untuk memastikan penegakan etika yang lebih efektif.

    9. Komisi II DPR RI mendorong DKPP pro aktif dalam mencegah pelanggaran etika sebelum terjadi dengan melakukan edukasi penyelenggara pemilu tentang kode etik, dan meningkatan pengawasan prefentif.

    10. Mendorong DKPP RI untuk memaksimalkan sitem penerimaan pengaduan melalui elektronik, call center dan email dari pada datang langsung ke kantor DKPP RI.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pengangkatan CPNS 2024 Mundur jadi Oktober 2025, PPPK 2026

    Pengangkatan CPNS 2024 Mundur jadi Oktober 2025, PPPK 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan DPR sepakat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2024 dilakukan pada Oktober 2025 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Maret 2026. 

    Pada rapat Komisi II DPR bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) kemarin, Rabu (5/3/2025), jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK disesuaikan guna melakukan percepatan penataan CPNS dan PPPK. 

    “Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB dan BKN [Badan Kepegawaian Negara] menyelesaikan pengangkatan CPNS pada bulan Oktober tahun 2025 dan pengangkatan PPPK di bulan Maret tahun 2026,” demikian bunyi kesimpulan rapat kerja Komisi II DPR dan Menpan RB, dikutip dari YouTube DPR, Kamis (6/3/2025). 

    Penyesuaian itu dilakukan sejalan dengan amanat pasal 66 Undang-Undang (UU) No.20/2023 tentang ASN dan peraturan pelaksanaannya agar tidak ada lagi pengangkatan tenaga non-ASN di instansi pusat maupun daerah. 

    Kesimpulan tersebut sejatinya sejalan dengan usulan Menpan RB Rini Widyantini yang disampaikan pada rapat tersebut. Namun, awalnya Rini sempat mengusulkan agar pengangkatan dapat diselesaikan pada Maret 2026 untuk CPNS dan Oktober 2026 untuk PPPK.

    Rini turut mengungkap bahwa kementeriannya membutuhkan waktu untuk melakukan penataan ASN di pemerintahan. Dia menyebut beberapa instansi pun turut meminta penundaan pengangkatan. 

    “Maka itu kami meminta waktu untuk menyelesaikan agar tidak berlarut-larut untuk 2026. Jadi, CPNS dilakukan [pengangkatan] 2026. Tentunya ini adalah tahap terakhir untuk bisa kami selesaikan agar tidak ada efek domino,” tuturnya. 

    Akan tetapi, Komisi II DPR meminta agar batas waktu pengangkatan yang diajukan oleh Menpan RB dimajukan menjadi Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk PPPK. 

    Dilansir dari situs resmi Kementerian PANRB, pemerintah telah menyelenggarakan seleksi CASN pada 2024 dengan formasi 248.970 untuk CPNS dan 1.017.111 untuk PPPK. Angka itu berdasarkan data per Januari 2025. 

    Seleksi CPNS pun telah dilaksanakan mulai Agustus 2024, PPPK Tahap 1 mulai September 2024, dan PPPK Tahap 2 pada Januari 2025.

    Menteri Rini menyampaikan bahwa pemerintah pada 2024 lalu menetapkan formasi paling besar bagi PPPK sepanjang sejarah. Besarnya formasi PPPK yang dialokasikan sebagai upaya penyelesaian penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah.

  • Verrell Bramasta Harap Pemerintah Rangkul Anak-anak Cerdas Indonesia

    Verrell Bramasta Harap Pemerintah Rangkul Anak-anak Cerdas Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Artis sekaligus anggota Komisi X DPR Verrell Bramasta berharap, pemerintah dapat mengakomodasi keinginan anak-anak cerdas di Indonesia untuk terus mengejar prestasi dengan melanjutkan pendidikan.

    “Jangan sampai anak-anak cerdas dan pintar bangsa Indonesia kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dan akhirnya memilih untuk tidak kembali ke Indonesia, atau seperti yang belakangan ramai dibicarakan sekarang dengan hastag #KabuAjaDulu,” ungkap Verrell melalui akun media sosialnya dikutip Beritasatu.com pada Kamis (6/3/2025).

    Verrell melanjutkan, pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Kemendiktiristek), harus bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita para penerima beasiswa di Indonesia agar dapat meraih keinginan mereka melalui pembiayaan beasiswa di luar negeri.

    “Jangan hanya karena skema beasiswa dan birokrasi yang tidak jelas, nasib mereka jadi terombang-ambing dan gagal meraih tujuan mereka,” tegasnya.

    Verrell Bramasta juga berharap agar Kemendikbudristek memastikan implementasi kebijakan yang efektif demi kemajuan riset, kesejahteraan akademisi, dan masa depan pendidikan tinggi di Indonesia.

    “Riset dan inovasi merupakan indikator dan tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam hal kemajuan dan perkembangan. Oleh karena itu, pengembangan melalui riset dan inovasi sangat penting. Saya mendorong agar program riset yang dilaksanakan secara nasional lebih aplikatif dan dapat menjawab masalah-masalah nasional,” tambahnya.

    Tiga aspek yang mendorong kemajuan riset dan inovasi menurut Verrell adalah ketahanan pangan, energi global, dan digitalisasi.

    “Kolaborasi juga menjadi faktor penting antara industri, mulai dari hulu hingga hilir, agar hasilnya dapat dikomersialisasikan dan berkontribusi pada PDB Indonesia. Jadi, hasil riset harus dapat dikomersialisasikan menjadi pendapatan bagi negara,” tandas Verrell Bramasta.

  • Mulan Jameela Kirim Makanan Spesial untuk Syifa Hadju Buka Puasa

    Mulan Jameela Kirim Makanan Spesial untuk Syifa Hadju Buka Puasa

    Jakarta, Beritasatu.com – Syifa Hadju ternyata juga memiliki hubungan dekat dengan keluarganya, termasuk ibu sambung El Rumi, Mulan Jameela. Belakangan ini, interaksi antara Syifa dan Mulan mencuri perhatian publik.

    Dalam ungghan Instagram story-nya, Syifa Hadju membagikan sebuah momen manis. Kekasih El Rumi itu mengunggah foto yang memperlihatkan kiriman makanan dari Mulan Jameela.

    Istri Ahmad Dhani tersebut diketahui mengirimkan makanan berbuka puasa untuk Syifa Hadju. Makanan yang dikirim berupa mi ayam kampung, disertai dengan petunjuk penyajian yang menggugah selera.

    Tak hanya makanan, anggota DPR Komisi VI itu juga menyertakan sebuah kartu ucapan yang bertuliskan kata-kata manis untuk Syifa Hadju.

    “Selamat berbuka penuh cinta,” kata Mulan Jameela dalam kartu ucapan tersebut.

    Sebagai balasan, Syifa Hadju juga mengucapkan terima kasih kepada Mulan, memanggilnya dengan sebutan “mami”.

    “Masyaallah, terima kasih mami Mulan,” tulis Syifa sembari menandai akun Instagram Mulan Jameela.

    Tak hanya Syifa, ternyata Mulan Jameela juga memiliki panggilan sayang untuk calon menantunya itu. Dalam balasan di Instagram story-nya, Mulan memanggil Syifa dengan sebutan “cantik” dan mengirimkan emoji cinta.

    “Terima kasih juga kirimannya, cantik,” balas pelantun lagu Makhluk Tuhan Paling Seksi itu.

    Selain memiliki kedekatan dengan Mulan Jameela, Syifa Hadju juga menjalin hubungan yang baik dengan Maia Estianty, ibu kandung El Rumi. 

  • Meski Dikelola Danantara, OJK Pastikan Akan Terus Pantau Bisnis Bank BUMN

    Meski Dikelola Danantara, OJK Pastikan Akan Terus Pantau Bisnis Bank BUMN

    PIKIRAN RAKYAT – Melalui kebijakannya, OJK diketahui akan terus memantau perkembangan bisnis Bank BUMN supaya tetap sejalan dengan tujuan dan maksud pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Selain memantau Bank BUMN, OJK juga meminta kepada pengelola Bank untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme, seta pelayanan kepada nasabahnya.

    Hal itu disampaikan oleh Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi, OJK, M Ismail Riyadi dalam keterangan persnya di Makassar, Rabu, 5 Maret 2025 kemarin.

    Menurut Ismail, hal tersebut bertujuan dalam rangka meningkatkan kontribusi bank terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

    “Selain memantau Bank BUMN itu, kami juga meminta Bank untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme, serta pelayanan kepada nasabah,” ujar M Ismail, dilansir Pikiran Rakyat dari Antara, Kamis, 6 Maret 2025.

    Khusus Bank BUMN itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menambahkan, bahwa pihak OJK menyambut baik inisiatif pemerintah yang telah meluncurkan BPI Danantara.

    Dian menuturkan bahwa hal tersebut guna mendukung pengelolaan BUMN yang lebih komprehensif guna peningkatan investasi dalam negeri dan memperkuat perekonomian nasional yang berkelanjutan.

    Imbuhnya, pembentukan BPI Danantara melalui pengesahan Perubahan Ketiga UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN oleh DPR pada tanggal 4 Februari 2025.

    Adapun tujuan pembentukannya, yakni untuk mengemban tugas mengelola kekayaan negara secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mengoptimalkan penggunaannya untuk investasi strategis negara, seperti hilirisasi, infrastruktur, ketahanan pangan, ketahanan energi, industri substitusi impor dan digital.

    Dian berpendapat bahwa kehadiran BPI Danantara bukanlah suatu fenomena yang baru. Katanya, Sovereign wealth funds sudah diterapkan di banyak negara, antara lain Government Pension Fund Global (Norwegia), Temasek Holdings (Singapura), Qatar Investment Authority (Qatar), dan Abu Dhabi Investment Authority (UEA) yang mengelola dana investasi berskala besar.

    Lanjutnya, Sovereign wealth funds yang disebutkan tadi telah mengelola berbagai instrumen keuangan terutama pada inovasi teknologi, energi terbarukan serta rantai pasokan barang dan jasa yang dinilai strategis.

    Adanya BPI Danantara, diharapkan dapat mengoptimalkan kekayaan, mengintegrasikan pengelolaan aset, sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih efisien dan transparan yang kemudian dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian di Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kejagung: Jangan Tinggalkan Pertamina, Harus Tetap Cintai Produk Sendiri

    Kejagung: Jangan Tinggalkan Pertamina, Harus Tetap Cintai Produk Sendiri

    Bisnis.com, JAKARTA – Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Febrie Adriansyah menyampaikan kepada masyarakat agar jangan khawatir untuk membeli produk di PT Pertamina (Persero).

    Pertamina, kata Febrie, sudah melakukan pengujian produk Pertamax dan produk-produk lain yang menjadi konsumsi masyarakat. Dari hasil pengujian itu, disebut sudah memenuhi standar.

    “Saya sampaikan kepada masyarakat, ini Pertamina menjadi kebanggaan kita semua, sehingga kita tetap harus menjaga Pertamina ini bisnisnya bisa berlangsung lebih baik,” tuturnya seusai rapat tertutup dengan Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2025).

    Akan tetapi, dia juga menerangkan bahwa kasus BBM yang dipolos hingga memengaruhi RON pada produk Pertamina terjadi hingga 2023. Namun, saat ini produk Pertamina sudah sesuai dengan spesifikasinya.

    “Kemarin yang jelas naik penyidikan itu ‘kan pasti ada. Ya, pasti ada kesalahan sampai 2023. Ingat ya sampai 2023,” tegasnya.

    Dia kembali menegaskan, Kejagung dan Pertamina juga terus berkoordinasi, sehingga pihaknya bisa memastikan produk yang beredar di tengah masyarakat telah sesuai dengan standar.

    Sebab itu, Febrie mengimbau agar masyarakat jangan beralih dari Pertamina. Menurutnya, masyarakat harus tetap mencintai produk dalam negeri.

    “Kepada masyarakat, kami imbau, jangan tinggalkan Pertamina. Karena kita harus tetap mencintai produk kita sendiri,” tegasnya.

  • Pimpinan DPR RI tinjau pengungsian korban banjir di Kampung Melayu

    Pimpinan DPR RI tinjau pengungsian korban banjir di Kampung Melayu

    Utamakan operasi penyelamatan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal meninjau lokasi pengungsian korban banjir di Kantor Lurah Kampung Melayu, Jakarta Timur.

    Cucun tiba di lokasi pukul 12.15 WIB disambut Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian dan jajaran kelurahan Kampung Melayu.

    “Ini yang kemarin crowded (penuh sesak) ya,” kata Cucun saat tiba di lokasi, Kamis.

    Cucun langsung menuju ke lantai dua menemui perwakilan warga terdampak banjir di Kampung Melayu yang disebabkan karena luapan sungai Ciliwung.

    “Bagaimana baik? Aman ya?” kata Cucun.

    “Alhamdulillah pak,” jawab warga.

    Sebelumnya, Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah, khususnya pemerintah daerah (pemda) untuk sigap membantu masyarakat yang terdampak banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

    “Utamakan operasi penyelamatan masyarakat. Pemda harus tanggap dan sigap membantu warganya yang terdampak banjir,” kata Cucun dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (5/3).

    Cucun juga meminta semua pemerintah daerah yang warganya terdampak banjir agar menyiapkan posko-posko pengungsian yang layak, termasuk fasilitas bagi anak, ibu hamil atau menyusui, dan warga berusia lanjut (lansia).

    Berikutnya, dia juga meminta agar petugas gabungan memastikan evakuasi terus dilakukan secara menyeluruh. Menurut dia, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam penanganan banjir itu.

    Adapun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebutkan lokasi-lokasi yang terkena banjir dipastikan telah surut dan warga mulai membersihkan sisa material banjir.

    “Seluruh daerah sudah tidak lagi tergenang,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Banjir yang melanda sebagian wilayah Jakarta pada Senin (3/3) dini hari dipastikan telah surut pada Rabu (5/3) malam sekitar pukul 23.00 WIB.

    Saat ini, kata Yohan, warga yang rumahnya terendam banjir sudah mulai membersihkan material yang terbawa arus banjir.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025