Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Dede Yusuf sebut 16 daerah tak sanggup biayai PSU

    Dede Yusuf sebut 16 daerah tak sanggup biayai PSU

    Bandung (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan sebanyak 16 daerah tidak sanggup membiayai Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024.

    “Dari 24 PSU, ada sekitar 16 tidak sanggup membiayai sendiri PSU,” kata Dede seusai kunjungan kerja Komisi II DPR di Gedung Sate Bandung, Kamis.

    Dede yang tidak merinci daerah mana saja yang tidak sanggup membiayai PSU, menyebutkan bahwa Jawa Barat dengan adanya PSU di Kabupaten Tasikmalaya, berada dalam tingkatan aman di mana kebutuhan diperkirakan Rp60 miliar.

    Pemprov Jabar bisa menyiapkan setengah dari anggaran Rp60 miliar, sementara KPU dan Bawaslu Jabar masih memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dari penyelenggaraan Pilkada 2024.

    “Jadi Jawa Barat sebetulnya dalam konteks ini aman,” ujar dia.

    Terkait dengan cukup banyaknya daerah di Indonesia yang harus menggelar PSU,
    Dede menyoroti bahwa hal tersebut berawal dari lemahnya kinerja KPU di tingkat daerah.

    “Kalau mau jujur, kenapa bisa PSU, lemahnya penyelenggara di bawah. Kebanyakan kan masalah ijazah, ada yang tidak cermat kalau kami katakan. Ada yang mantan narapidana itu masih lolos, itu menurut saya yang kayak gini harus kita ubah,” katanya.

    Menurut Dede, pembiayaan PSU di 24 daerah di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai Rp750 miliar, dan masih di luar dana pengamanan.

    “Kalau plus biaya pengamanan, plus pilkada ulang, bisa mencapai Rp900 miliar sampai Rp1 triliun,” ucapnya.

    Dede mengatakan soal pembiayaan PSU tersebut masih menunggu skema yang ditawarkan pemerintah yakni pembiayaan yang akan dibantu juga oleh pemerintah provinsi yang akan disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi II pekan depan.

    “Saya dapat informasi, pemerintah sudah siap. Salah satunya menggunakan dukungan dari pemerintah provinsi seperti hari ini,” tuturnya.

    Di lokasi yang sama, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan ada tiga isi putusan MK terkait dengan pilkada Kabupaten Tasikmalaya.

    “Keputusan MK untuk Tasikmalaya intinya ada tiga, yang pertama membatalkan terkait dengan nomor urut, membatalkan juga masalah pasangan calon, dan membatalkan penetapan hasil pemilihan. Tentunya dalam kondisi tersebut kita diberikan waktu 60 hari,” ujarnya.

    Dedi mengatakan untuk PSU tersebut, KPU membutuhkan biaya Rp40 miliar, dan kebutuhan pengamanan mencapai Rp12 miliar untuk Kodim, Polresta Tasikmalaya, dan Polres Tasikmalaya.

    “Jadi total kebutuhan untuk PSU di Rp62 miliar, tapi ini sedang kita verifikasi dulu,” kata dia.

    Verifikasi yang dilakukan salah satunya memastikan pembiayaan untuk KPPS yang hanya bekerja selama 30 hari, sementara pada perhitungan pembiayaan PSU dihitung bekerja dalam 60 hari.

    Dedi mengatakan bahwa pemerintah Jawa Barat dan Kabupaten Tasikmalaya menyanggupi masing-masing menanggung 50 persen dari biaya PSU tersebut.

    Pemerintah provinsi Jawa Barat menyanggupi dan sudah menyiapkan dananya yang berasal dari Silpa penyelenggaraan Pilkada 2024 dari KPU serta Bawaslu Jawa Barat yang seluruhnya tersisa masing-masing Rp122 miliar dan Rp8,7 miliar.

    Sementara pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terakhir hanya bisa menyediakan kurang dari separuh kebutuhan PSU yakni hanya bisa menyiapkan maksimal Rp25 miliar saja.

    “Mudah-mudahan mencukupi karena masih menunggu hasil verifikasi kebutuhan anggaran yang akan kita koreksi,” kata dia menambahkan.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Diundur, Cerita Duka: Terpaksa Menganggur dan ‘Digantung’ Pemerintah – Halaman all

    Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Diundur, Cerita Duka: Terpaksa Menganggur dan ‘Digantung’ Pemerintah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah mengumumkan keputusan menunda jadwal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024.

    Pada Rabu (5/3/2025) kemarin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, mengumumkan keputusan itu setelah melalui rapat bersama Komisi II DPR di Gedung DPR RI, pada Rabu (5/3/2025).

    “Pemerintah mengusulkan dilakuan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau awal 2026,” ujarnya.

    Semula jadwal pengangkatan bagi peserta yang lolos seleksi CPNS 2024 adalah pada Maret 2025 lalu dijadwalkan kembali menjadi Oktober 2025.

    Untuk peserta PPPK 2024 Tahap 1 dijadwalkan pada Februari 2025, sedangkan tahap 2 pada Juli 2025, namun ditunda dan dijadwalkan pada Maret 2026.

    Bagaimana dampak bagi CPNS?

    Alfiani, seorang warga Kota Yogyakarta, mengaku terkejut mendengar kabar tersebut.

    Seharusnya sebagai seorang yang diterima CPNS, dia bekerja mulai 2 Mei 2025.

    Namun, kebijakan pemerintah membuat dia harus menunda cita-cita sebagai abdi negara.

    “Sangat menyayangkan kalau pengangkatan CPNS harus ditunda,” ujarnya pada Kamis (6/3/2025).

    Padahal, dia sudah mempersiapkan diri untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya.

    Dia sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April.

    Melihat kebijakan pemerintah soal penundaan pengangkatan CPNS, maka dia harus menunggu sampai Oktober atau dalam artian menganggur.

    “Kalau mundur sampai Oktober, jeda antara April sampai Oktober itu kan lama banget. Saya selama itu tanpa pemasukan, karena sudah resign April,” kata dia.

    Dia menyayangkan kebijakan pemerintah itu karena dia menjadi seorang pengangguran tanpa pemasukan di tengah kebutuhan hidup yang banyak.

    “Padahal, tanggungan banyak,” ujarnya.

    Digantung Pemerintah

    Sementara itu, Chella (23), seorang wanita asal Samarinda, Kalimantan Timur, merasa nasibnya digantung oleh pemerintah.

    Padahal, dia mengaku mempunyai harapan besar saat dinyatakan lolos seleksi CPNS 2024. 

    Dia dinyatakan lolos seleksi tahap akhir CPNS 2024 di lembaga penyiaran di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital.

    Dia ditempatkan di Samarinda, Kalimantan Timur.

    “Padahal di instansi saya sebelumnya juga terjadi penundaan dari awalnya masuk April jadi Mei. Semoga jangan sampai ditunda lagi sekarang,” ujarnya.

    Kini, dia terpaksa menganggur untuk sementara waktu. Sebab, dia telah mengajukan resign dari kantor yang lama.

    “Sama kayak peserta-peserta lainnya kalau saya lihat. Rata-rata di instansi saya, mereka juga enggak sabar mau kerja. Bahkan ada yang sudah resign juga, ada yang lama menganggur juga,” tambahnya.

  • Soal Banjir Jakarta, Pramono: Kehidupan Jakarta Mulai Normal, Akan Ada Normalisasi Sungai Ciliwung – Halaman all

    Soal Banjir Jakarta, Pramono: Kehidupan Jakarta Mulai Normal, Akan Ada Normalisasi Sungai Ciliwung – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jakarta, Pramono Anung melakukan pemantauan banjir Jakarta dan sekitarnya menggunakan helikopter milik Polri pada hari ini, Kamis (6/3/2025).

    Setelah memantau kondisi banjir Jakarta dari atas helikopter, Pramono mengumumkan kini tinggi permukaan air di Pintu Air Manggarai sudah turun menjadi 600 cm.

    Berbeda dengan sebelumnya yang mencapai 850 cm.

    Oleh karena itu Pramono kini mengumumkan bahwa kondisi Jakarta kini berstatus siaga 4.

    Selain itu, Pramono juga melihat dari atas helikopter bahwa kondisi kehidupan warga Jakarta sudah mulai normal.

    “Saya ingin mengumumkan bahwa permukaan air Manggarai sekarang sudah turun menjadi 600 dan untuk itu Jakarta sudah siaga 4.”

    “Alhamdulillah bahwa kemarin yang sempat 850 sekarang sudah 600. Dilihat dari atas tadi kehidupan di Jakarta sudah mulai normal kembali,” kata Pramono, dilansir YouTube Kompas TV, Kamis.

    Meski demikian, Pramono tetap akan segera melakukan normalisasi Sungai Ciliwung yang ada di Pengadegan.

    Pasalnya wilayah inilah yang memberikan dampak banjir luar biasa ketika daerah di atas Jakarta mengalami curah hujan tinggi.

    “Tadi ada beberapa hal yang akan segera kita tindak lanjuti dan selesaikan. Terutama untuk normalisasi Sungai Ciliwung yang ada di Pengadegan, Cawang, dan Bidara Cina.”

    “Karena itulah yang kemarin memberikan dampak banjir yang luar biasa ketika di atas intensitas curah hujannya tinggi, itu akan kita tangani,” terang Pramono.

    Pramono juga mengungkap pihaknya telah meminta Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta untuk segera menindaklanjuti normalisasi Sungai Ciliwung ini.

    Termasuk juga melakukan pembebasan lahan di sekitar Sungai Ciliwung.

    Terkait pembebasan lahan di sekitar Sungai Ciliwung, Pramono juga telah siap jika harus berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN.

    “Dengan demikian saya tadi sudah meminta kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air untuk segera menindaklanjuti. Terutama untuk pembebasan LAN dan sebagainya.”

    “Kalau memang kita harus berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, kami segera akan melakukan,” jelas Pramono.

    Pimpinan DPR Desak Alih Fungsi Lahan di Bogor Dibenahi

    Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menyuarakan pentingnya pembenahan alih fungsi lahan di kawasan Cisarua, Bogor, sebagai langkah preventif untuk mengurangi risiko banjir di Jakarta dan Bekasi. 

    Menurutnya, salah satu penyebab utama banjir yang sering melanda dua kota besar ini adalah peralihan fungsi lahan di Bogor yang tidak terkontrol.

    “Banjir yang terjadi baru-baru ini di Jakarta dan Bekasi, salah satu faktor pemicunya adalah alih fungsi lahan di daerah Bogor, terutama di kawasan Puncak dan Cisarua.”

    “Nah, alih-alih fungsi lahan ini harus benar-benar menjadi fokus perhatian untuk dibenahi,” ujar Saan saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Saan menekankan bahwa pemerintah daerah di sekitar kawasan tersebut harus lebih berhati-hati dan bijaksana dalam mengatur alih fungsi lahan agar tidak memperburuk masalah banjir yang sudah meresahkan masyarakat.

    Ia juga menambahkan bahwa pengelolaan lahan di Bogor harus diperhatikan dengan seksama, mengingat wilayah ini merupakan hulu dari banyak sungai yang mengalir ke Jakarta dan Bekasi.

    “Alih fungsi lahan itu harus dilakukan dengan bijaksana dan tidak sembarangan. Kawasan Bogor, khususnya Cisarua dan Puncak, memiliki peran vital dalam mengendalikan aliran air. Oleh karena itu, pemerintah daerah setempat harus lebih fokus pada penerapan kebijakan yang tepat dalam hal ini,” jelas Saan.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Rizki Sandi Saputra)

    Baca berita lainnya terkait Banjir di Jabodetabek.

  • Andre Sebut Tiket Wings Air Padang ke Provinsi Tetangga Sudah Bisa Dipesan

    Andre Sebut Tiket Wings Air Padang ke Provinsi Tetangga Sudah Bisa Dipesan

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan maskapai Wings Air milik Lion Air Group akan menambah penerbangan dari Padang ke beberapa provinsi tetangga di Pulau Sumatera. Selain Padang (PDG)-Rokot Mentawai (RKI), tiket sejumlah penerbangan lain juga sudah bisa dipesan mulai Kamis, 6 Maret 2025 melalui aplikasi Book Cabin.

    “Alhamdulillah kami mendapatkan informasi langsung dari owner Lion Lion Air Group bahwa Wings Air sudah menjadwalkan penerbangan baru dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Padang ke sejumlah Provinsi di Sumatera. Tidak hanya ke Bandara Rokot di Kepulauan Mentawai saja. Tiket sudah bisa dipesan melalui sistem dari Lion Air Group yaitu aplikasi Book Cabin,” kata Andre dalam keterangannya, Kamis (6/3/2025).

    Selain penerbangan Padang-Mentawai 28 Maret 2025, kata Andre, maskapai Wings Air juga membuka penerbangan dari Padang (PDG)-Jambi (DJB) dan sebaliknya mulai 27 Maret 2025, Padang (PDG)-Pekanbaru (PKU) dan sebaliknya 26 Maret 2025 dan Padang (PDG)-Bengkulu (BKS) pada 26 Maret 2025.

    “Kami sudah berkomunikasi langsung dengan Pak Rusdi Kirana yang juga Anggota DPR RI. Kami sangat berterima kasih kepada Pak Rusdi Kirana yang membuka penerbangan baru Wings Air pada akhir Maret 2025 ini. Semoga bermanfaat bagi masyarakat Sumbar yang membutuhkan penerbangan jarak pendek,” kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini.

    Lebih lanjut, Andre berterima kasih kepada Owner Lion Air Group Rusdi Kirana yang telah mengabulkan harapan warga Sumbar yang disampaikan melaluinya sebagai wakil rakyat.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    “Terima kasih Pak Rusdi Kirana yang membantu kita tanpa banyak ‘omon-omon’ dan komunikasi kita lancar Alhamdulillah. Dan harapan ini bisa terwujud segera,” ujar Andre.

    Sebelumnya Andre menyebutkan, maskapai Wings Air segera membuka penerbangan baru dari dan menuju Sumatera Barat (Sumbar) dalam waktu dekat. Dengan menggunakan menggunakan pesawat ATR 72-500 dan ATR 72-600. Dengan penumpang sekitar 70 kursi. Pesawat ini dioperasikan untuk melayani rute penerbangan pendek dan menengah di Indonesia.

    Adapun pertengahan Februari 2025, Andre langsung berkomunikasi dengan Owner Lion Air Group Rusdi Kirana. Rusdi yang menyebutkan, Wings Air bersedia membuka sejumlah penerbangan pendek baru dari dan ke Sumbar melalui BIM dan Bandara Mentawai.

    “Ini merupakan jawaban dari aspirasi masyarakat Sumbar yang sering disampaikan kepada kami,” pungkas Andre.

  • Revisi UU LLAJ, Denda ETLE Diusulkan untuk Subsidi Transportasi Publik

    Revisi UU LLAJ, Denda ETLE Diusulkan untuk Subsidi Transportasi Publik

    Revisi UU LLAJ, Denda ETLE Diusulkan untuk Subsidi Transportasi Publik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendorong agar Revisi Undang-Undang (RUU) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mengatur dan memaksimalkan
    sistem tilang elektronik
    atau
    Electronic Traffic Law Enforcement
    (ETLE).
    Sekretaris Jenderal MTI Haris Muhamadun beralasan potensi denda dari sistem ini sangat besar, misalnya di Jakarta yang mencatat tingginya jumlah pelanggaran yang terekam ETLE, tetapi surat tilang yang terkirim masih sangat kecil dibanding pelanggaran yang tercatat.
    “Ini coba kami
    capture
    fakta di bulan Februari dan Maret di Polda Metro Jaya. Di sana ada 127 perangkat ETLE yang diadakan oleh Pemda DKI. Pada Februari, ada 8,3 juta pelanggaran yang terekam, tetapi yang terkirim dan tercetak hanya 6.272 surat tilang atau 0,1 persen,” ujar Haris dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi V DPR RI, Kamis (6/3/2023).
    “Lalu pada Maret, jumlah pelanggaran meningkat menjadi 10,3 juta, tetapi yang terkirim hanya 32.523 lembar atau 0,3 persen,” kata dia melanjutkan.
    Menurut Haris, jika seluruh surat tilang bisa terkirim dan denda maksimal diterapkan, potensi pendapatan negara dari sistem ETLE bisa mencapai triliunan rupiah.
    Ia pun mengusulkan agar uang yang diperoleh dari denda ETLE dapat dialokasikan untuk menyubsidi pembangunan transportasi publik di masing-masing daerah.
    “Dengan asumsi denda maksimal Rp 500.000 per pelanggaran, maka pada Februari bisa terkumpul Rp 4,1 triliun, dan pada Maret Rp 5,1 triliun. Jika 50 persen dari jumlah ini dikembalikan ke daerah untuk membangun transportasi publik, maka Februari ada Rp 2 triliun dan Maret Rp 2,5 triliun. Total dalam dua bulan saja bisa mencapai Rp 4,6 triliun,” kata Haris.
    Haris lantas membandingkan angka tersebut dengan alokasi anggaran subsidi transportasi publik di DKI Jakarta.
    Saat ini, Pemprov DKI mengalokasikan Rp 4,1 triliun untuk subsidi TransJakarta, Rp800 miliar untuk MRT Jakarta, dan sekitar Rp 300 miliar untuk LRT Jakarta.
    “Dengan adanya mekanisme
    creative financing
    seperti ini, dana dari denda ETLE bisa menjadi sumber pembiayaan tambahan untuk transportasi publik. Tapi syaratnya, sistem ETLE harus berjalan optimal dan semua pelanggaran yang tercatat bisa diproses serta dikirimkan surat tilangnya,” ujarnya.
    MTI berharap penambahan pasal terkait ETLE bisa menjadi salah satu yang dipertimbangkan dalam
    revisi UU LLAJ
    .
    Dengan demikian, denda tilang dari ETLE bisa dikelola lebih efektif dan memberikan manfaat langsung bagi peningkatan layanan transportasi di daerah.
    “Jadi artinya adalah apabila
    creative financing
    ini bisa dilakukan dengan memberlakukan kamera ETLE, ini dendanya bisa jadi sumber tambahan, tapi dengan syarat semua bisa terkirim,” kata Haris.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mentan Andi Amran Gandeng BUMN untuk Jaga Kestabilan Harga Pangan

    Mentan Andi Amran Gandeng BUMN untuk Jaga Kestabilan Harga Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah terus berupaya menjaga kestabilan harga pangan di tengah fluktuasi pasar dengan berbagai strategi. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pembukaan 4.500 gerai pangan di berbagai wilayah Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Program ini diharapkan mampu memberikan akses pangan yang lebih terjangkau bagi masyarakat serta mengendalikan lonjakan harga bahan pokok.

    Inisiatif ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk RNI, Bulog, PPI, PT Pos, dan Berdikari. Gerai-gerai yang akan dibuka ini akan menyediakan bahan pangan dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga dapat membantu menekan inflasi harga pangan.

    “Untuk menstabilkan harga, kita membuka gerai seluruh Indonesia. Rencananya 4.500 dan ini besar-besaran bersama RNI, Bulog, PPI, PT Pos, Berdikari. Pertanian membuka gerai untuk menekan harga dan kita menjual harga di bawah HET,” ungkap Amran saat memberikan keterangan kepada media di Gedung DPR Senayan, Jakarta, pada Kamis (6/3/2025), setelah batal menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi IV.

    Selain mengatasi stabilitas harga secara umum, pemerintah juga menaruh perhatian pada lonjakan harga beberapa komoditas tertentu, seperti cabai yang mencapai lebih dari Rp 100.000 per kilogram. Untuk mengatasi permasalahan ini, Andi Amran menegaskan bahwa pihaknya telah turun langsung ke lapangan guna mengevaluasi kondisi harga pangan.

    “Ada kemarin Rp 200.000 turun menjadi Rp 100.000, ini distribusi. Salah satu contoh beras kita tidak ada alasan naik, tapi naik 2%. Kami langsung turun ke lapangan. Aku beri tahu, ini enggak boleh terjadi. Kenapa? Produksi kita naik 52%, stok kita banyak, terus celah alasannya apa lagi? Kalau dulu kan stok kurang, produksi kurang. Sekarang semua terpenuhi, tidak ada alasan naik, sehingga enggak boleh ada pengusaha menaikkan harga,” katanya.

    Selain cabai, kenaikan harga juga terjadi pada minyak goreng, yang dinilai tidak seharusnya mengalami lonjakan mengingat Indonesia adalah produsen terbesar di dunia. Andi Amran menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi harga minyak goreng untuk naik meskipun hanya sedikit.

    “Sama dengan cabai, sama dengan minyak goreng. Minyak goreng, kita produsen terbesar dunia. Kenapa harga naik sedikit? Sedikit sih naiknya, tidak seperti tahun lalu, tetapi itu enggak boleh. Sedikit pun tidak boleh, tidak boleh menjual pangan di atas HET,” tambahnya.

    Ia juga menyoroti pentingnya perbaikan sistem distribusi guna memastikan bahwa stok pangan yang melimpah dapat sampai ke konsumen dengan harga yang tetap stabil. Menurutnya, kenaikan harga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor produksi, tetapi juga oleh distribusi yang belum optimal.

    “Bagian produksi diminta untuk menata distribusinya, bersama dengan teman-teman lainnya. Karena, bukan semata-mata karena produksi kurang, sehingga harga naik. Contoh, minyak goreng, beras, kita produksinya banyak, stoknya banyak, kok harganya naik 2%,” jelas Andi Amran.

    Dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah, diharapkan harga pangan tetap terkendali dan masyarakat dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan guna mencegah kenaikan harga yang tidak wajar dan memastikan kebijakan ini berjalan dengan efektif.

  • Mentan Andi Amran Gandeng BUMN untuk Jaga Kestabilan Harga Pangan

    Kita Akan Buka 4.500 Gerai

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berkomitmen untuk menekan harga pangan di Indonesia dengan membuka total 4.500 gerai di berbagai wilayah secara besar-besaran.

    Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap pangan dengan harga yang wajar.

    Menurut Andi Amran, program pembukaan gerai pangan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa BUMN yang terlibat dalam kerja sama ini antara lain RNI, Bulog, PPI, PT Pos, dan Berdikari.

    Gerai-gerai ini nantinya akan berperan dalam mendistribusikan bahan pangan dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga dapat mencegah kenaikan harga yang tidak terkendali.

    “Untuk menstabilkan harga, kita membuka gerai seluruh Indonesia. Rencananya 4.500 dan ini besar-besaran bersama RNI, Bulog, PPI, PT Pos, Berdikari. Pertanian membuka gerai untuk menekan harga dan kita menjual harga di bawah HET,” ungkap Amran saat memberikan keterangan kepada media di Gedung DPR Senayan, Jakarta, pada Kamis (6/3/2025), setelah batal menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi IV.

    Ia juga menekankan bahwa para pelaku usaha dilarang menjual bahan pangan dengan harga di atas HET. Pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap pedagang yang melanggar ketentuan ini.

    “Kemudian, pesan pentingnya adalah tidak ada boleh pengusaha menjual di atas HET. Kalau ada, ditindak,” tegasnya.

    Terkait dengan harga cabai yang melonjak hingga lebih dari Rp 100.000 per kilogram, Andi Amran menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi harga pangan di pasaran.

    “Ada kemarin Rp 200.000 turun menjadi Rp 100.000, ini distribusi. Salah satu contoh beras kita tidak ada alasan naik, tapi naik 2%. Kami langsung turun ke lapangan. Aku beri tahu, ini enggak boleh terjadi. Kenapa? Produksi kita naik 52%, stok kita banyak, terus celah alasannya apa lagi? Kalau dulu kan stok kurang, produksi kurang. Sekarang semua terpenuhi, tidak ada alasan naik, sehingga enggak boleh ada pengusaha menaikkan harga,” katanya.

    Ia juga menggarisbawahi bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi pada cabai, tetapi juga pada komoditas lain seperti minyak goreng. Ia mempertanyakan alasan di balik kenaikan harga minyak goreng, mengingat Indonesia merupakan produsen terbesar di dunia untuk komoditas ini.

    “Sama dengan cabai, sama dengan minyak goreng. Minyak goreng, kita produsen terbesar dunia. Kenapa harga naik sedikit? Sedikit sih naiknya, tidak seperti tahun lalu, tetapi itu enggak boleh. Sedikit pun tidak boleh, tidak boleh menjual pangan di atas HET,” tambahnya.

    Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya pengelolaan distribusi yang lebih baik. Menurutnya, kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh kurangnya produksi, melainkan bisa juga disebabkan oleh masalah dalam rantai distribusi.

    “Bagian produksi diminta untuk menata distribusinya, bersama dengan teman-teman lainnya. Karena, bukan semata-mata karena produksi kurang, sehingga harga naik. Contoh, minyak goreng, beras, kita produksinya banyak, stoknya banyak, kok harganya naik 2%,” jelas Mentan Andi Amran.

  • Kuasa Hukum Heran Hasto Tak Dibawa Lewat Pintu Depan saat Pelimpahan Perkara

    Kuasa Hukum Heran Hasto Tak Dibawa Lewat Pintu Depan saat Pelimpahan Perkara

    GELORA.CO -Kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto protes karena kliennya masuk dan keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melalui pintu depan.

    Protes dan keheranan itu disampaikan langsung kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, usai mendampingi Hasto dalam proses pemberkasan pelimpahan tersangka dan barang bukti dari tim penyidik kepada tim Jaksa Penuntut Umum (JPU).

    “Saya kira ini perlu juga diketahui. Kami tadi turun secara bersama, tapi tampaknya Mas Hasto tidak dibawa melalui pintu depan ini. Saya tidak tahu ada apa. Apakah memang ada sesuatu yang hendak disembunyikan,” ujar Maqdir kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis sore, 6 Maret 2025.

    Padahal, kata Maqdir, selama menjadi kuasa hukum sejumlah tersangka di KPK sebelumnya, dirinya selalu mendampingi kliennya ketika keluar dari ruang pemeriksaan menuju mobil tahanan, dan melalui pintu depan yang ada wartawannya.

    “Saya pikir ini sesuatu yang baru buat saya. Sebab selama ini setiap orang selesai tahap dua, akan selalu diajak keluar bersama-sama, termasuk dengan penasihat hukum,” pungkas Maqdir.

    Sebelumnya, Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, hari ini telah dilaksanakan kegiatan pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada JPU.

    “Untuk dua perkara tersangka HK,” kata Tessa kepada wartawan, Kamis sore, 6 Maret 2025.

    Dua perkara dimaksud adalah dugaan suap dan dugaan perintangan penyidikan.

    Artinya, penahanan terhadap Hasto Kristiyanto saat ini menjadi kewenangan JPU. Dalam waktu 14 hari kerja, JPU harus segera menyusun surat dakwaan dan dilimpahkan ke pengadilan.

    Pada Kamis, 20 Februari 2025, KPK resmi menahan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang juga melibatkan Harun Masiku, Wahyu Setiawan, Saeful Bahri, Agustiani Tio Fridelina, dan Donny Tri Istiqomah. 

    Hasto sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka pada 23 Desember 2024 lalu. 

  • Wamentan Ancam Pecat Pegawai yang Permainkan Impor Pangan

    Wamentan Ancam Pecat Pegawai yang Permainkan Impor Pangan

    Jakarta –

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan tak akan segan-segan memberhentikan pegawai yang melakukan permainan dalam impor pangan. Hal ini menjawab saat dikonfirmasi terkait permainan impor bawang putih.

    Dia mempersilahkan masyarakat melaporkan jika menemukan pelanggaran terkait pengelolaan pangan. Kementerian Pertanian sendiri juga telah menindak banyak kasus terkait sektor pertanian, salah satunya kasus pupuk palsu.

    “Ya kita silahkan, kalau ada laporkan. Nggak ada urusan saya. Kan ada Irjan (Inspektorat Jenderal), kita cek semua. Tentu saja kalau ada pelanggaran, saya dengan Pak Menteri nggak segan-segan. Ada yang salah pasti kita minimal kita berhentikan, kalau perlu kita pecat. Bahkan kita ada yang beberapa yang diproses hukum kan. Ada yang pupuk palsu dan lain-lain,” kata dia di Gedung DPR RI, Kamis (6/3/2025).

    Menurutnya jangan sampai ada yang melalukan permainan di atas penderitaan masyarakat. Dia juga mempersilahkan masyarakat menyampaikan laporan dengan surat kaleng jika ada pelanggaran di sektor pertanian. Pihaknya berjanji akan segera melakukan investasi atas laporan tersebut.

    “Jadi jangan sampai ada orang yang menari-nari di atas penderitaan rakyat ya, apapun ya. Mau beras, jagung, bawang putih. Itu kan kalau bawang putihnya mahal kan artinya yang justru rugi rakyat banyak nih. Kalau ada indikasi, kasih surat istilahnya, kalau bahasa dulu surat kaleng ya ke pertanian, nggak usah menyebut nama siapa yang mengirim, kasih tahu si ini si ini. Kita investigasi, kita cek semua. Jadi kita tegas di situ,” tegasnya.

    Terkait penyelewengan di sektor pertanian, salah satunya terkait kasus pupuk palsu. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah menonaktifkan 11 pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) yang ikut andil dalam kasus tersebut.

    Pejabat itu disebut telah melancarkan perusahaan yang menyalurkan pupuk palsu dan tidak sesuai standar. Adapun perusahaan yang menyalurkan pupuk palsu yakni 4 perusahaan. Kemudian, 23 perusahaan menyalurkan pupuk di bawah standar.

    “Kami sudah minta suratnya dikeluarkan, nonaktif 11 orang. Itu Direktur Eselon 2, Eselon 3, yang memproses pengadaan pupuk, kami nonaktifkan,” kata Amran dalam konferensi pers, Selasa (26/11/2024).

    Sebanyak 11 pejabat itu telah resmi dinonaktifkan hari ini. Namun, tidak menutup sebanyak 11 pejabat itu akan diproses ke penegak hukum.

    “Dan juga ditindaklanjuti oleh Irjen, bila perlu kami kirim ke penegak hukum,” tuturnya.

    (ada/kil)

  • Eddy Soeparno Minta Keekonomian Proyek DME Pengganti LPG Dikaji Cermat

    Eddy Soeparno Minta Keekonomian Proyek DME Pengganti LPG Dikaji Cermat

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mengapresiasi terobosan hilirisasi batubara menjadi Dimethyl Ether (DME). Namun, Eddy menyampaikan catatan mengenai pentingnya kebijakan ini memperhatikan keekonomian dari produk utamanya.

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa dari 21 proyek hilirisasi yang akan dipercepat Presiden Prabowo, proyek gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether atau pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) menjadi yang terbesar.

    “Ketika menjadi pimpinan Komisi VII DPR dari tahun 2019-2024, saya mendalami proses hilirisasi batubara menjadi DME dan kami terbentur pada kendala utama yakni keekonomian dari produk jadinya,” kata Eddy dalam keterangan tertulis, Kamis (6/3/2025).

    Dia menjelaskan bahan baku yang digunakan untuk diproses menjadi DME adalah batubara dengan kandungan kalori yang baik sehingga biaya yang dibutuhkan cukup tinggi.

    “Karena feedstock batubara yang digunakan berkalori 4000 – 4200, biaya bahan bakunya relatif tinggi. Sehingga ketika melalui proses produksi menjadi DME, harga barang jadinya menjadi mahal dan bahkan dalam hitungan kami bisa lebih mahal daripada impor LPG. Padahal tujuan kita memproduksi DME adalah justru untuk mensubstitusi penggunaan LPG,” tuturnya.

    Eddy menjelaskan kendala dan perhitungan keekonomian pada saat itu yang membuat kebijakan hilirisasi batubara ini akhirnya tidak berlanjut.

    “Kendala keekonomian ini membuat dua BUMN kita, serta salah satu perusahaan batubara swasta nasional membatalkan investasi dengan perusahaan Airproducts dari Amerika yang memang ahli dalam proses hilirisasi batubara,” ungkapnya.

    Karena itu ke depan, Eddy mengusulkan agar para pengambil kebijakan melakukan kajian lebih lanjut untuk memastikan agar keekonomian produk DME lebih murah dibandingkan LPG.

    Kajian ini penting untuk memastikan kebijakan hilirisasi batubara dapat mengurangi impor dan memperkuat ketahanan energi nasional.

    “Jika impor LPG masih lebih murah dibandingkan produksi DME, ada baiknya kita mengkaji peningkatan kapasitas produksi LPG dalam negeri ketimbang membangun fasilitas produksi DME. Paling tidak hal ini akan mengurangi impor LPG secara signifikan sehingga tidak menguras devisa kita. Jika di masa mendatang teknologi produksi DME menjadi lebih terjangkau, kita bisa melangkah untuk melakukan hilirisasi batubara,” tutupnya.

    (akd/ega)